Europian Public Health Conference 2022 akan diselenggarakan di Berlin, Jerman pada 9 -12 November 2022 dengan tema ‘Strengthening Health System: Improving Population Health and Being Prepared for the Unexpected’. Konferensi EPH menawarkan kesempatan yang sangat baik untuk belajar dari penelitian dan praktik terbaru, untuk berjejaring dengan para ahli dan kolega, dan untuk memperluas wawasan professional.

Call for Abstract mulai dibuka sejak 1 Februari – 1 Mei 2022. Terdapat empat jenis abstrak yang dapat diterima dalam agenda ini, antara lain research abstracts, policy abstracts, practice abstracts, dan training and education abstracts. Sementara itu, bentuk presentasi yang dapat ditampilkan diantaranya oral presentation, pitch presentation dan poster presentation. Abstrak dapat dikirimkan sesuai dengan topik yang tersedia dan memenuhi maksimal 2.000 karakter termasuk spasi, namun tidak termasuk judul, keywords dan informasi penulis. Jumlah penulis yang disertakan pada abstrak dapat mencapai 10 orang, dimana yang melakukan submit adalah menjadi presenternya, dengan batas 3 abstrak per orang. Syarat dan ketentuan lainnya dapat dilihat pada link berikut

selengkapnya

Pandemi COVID-19 adalah bencana, yang seharusnya dapat dicegah, namun mayoritas negara tampaknya tidak siap. Pada 2021, Komisi Pan-Eropa pada biang Kesehatan dan Pembangunan Berkelanjutan menilai tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19 di wilayah Eropa dan pembelajaran yang didapatkan. Para komisioner telah membahas kesehatan secara keseluruhan, menganalisis interaksi antara kesehatan dan pembangunan berkelanjutan, serta mempertimbangkan bagaimana prioritas kebijakan lain dapat berkontribusi untuk mencapai keduanya.

Laporan akhir Komisi memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai tujuh tujuan, antara lain mengoperasionalkan konsep ‘One Health’ pada semua level, mengambil tindakan di semua level untuk memperbaiki ketimpangan akibat pandemi; memberi dukungan untuk ‘One Health’ yang lebih baik; menginvestasikan sistem kesehatan nasional yang lebih kuat, resilien dan inklusif; menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk promosi dan investasi pada kesehatan; memperbaiki pemerintahan kesehatan pada level global, serta memperbaiki pemerintahan kesehatan pada di lingkup eropa. Upaya meminimalkan ketimpangan sistemik dan meningkatkan insentif inovasi harus ditingkatkan. Tata kelola kesehatan di Eropa harus diperkuat dan peran serta pendanaan untuk WHO juga perlu diperkuat. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Health Policy pada Januari 2022

Selengkapnya

Situasi penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) saat ini dapat memperburuk upaya pemberantasan tuberkulosis (TB) di Indonesia. Sebuah studi dilakukan untuk mengkaji disrupsi pandemi COVID-19 pada tata laksana pengobatan TB di Indonesia. Peneliti mengidentifikasi beberapa gangguan akibat pandemi pada manajemen pengendalian TB.

Pertama, ada potensi penurunan pendanaan untuk pengobatan TB. Di banyak negara, termasuk Indonesia, sumber daya keuangan dan lainnya telah dialokasikan kembali dari TB ke respons COVID-19. Kedua, telah digarisbawahi bahwa semua layanan TB, termasuk deteksi kasus dan diagnostik cepat, telah terganggu oleh pandemi. Ketiga, pandemi akan dikaitkan dengan rendahnya kualitas perawatan dan pengobatan TB di Indonesia. Hal tersebut dapat menurunkan minat pasien TB, Multi Drug Resistant (MDR)-TB, dan TB-Human Immunodeficiency Virus (HIV) untuk berkunjung ke RS TB karena adanya social distancing dari pemerintah. Terakhir, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kegiatan kritis pemantauan, evaluasi, dan pengawasan. Untuk mencapai target dengan strategi akhir TB, pemerintah Indonesia dapat mengadopsi strategi komprehensif Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti strategi perawatan dan pencegahan TB yang terintegrasi dan berpusat pada pasien; kebijakan yang berani dan sistem yang mendukung; dan mengintensifkan penelitian dan inovasi. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Multidisciplinary Healthcare pada 26 Januari 2022.

selengkapnya

Kerangka Kerja Regional Pasifik Barat untuk Mengakhiri TB (2021–2030) dikembangkan atas permintaan dan konsultasi dengan negara - negara anggota WHO di Wilayah Pasifik Barat. Hal ini selaras dengan Strategi Akhir TB global dan dengan For the Future: Towards the Healthiest and Safest Region – sebuah visi untuk WHO bekerja dengan negara - negara anggota dan mitra di Pasifik Barat di tahun - tahun mendatang. Kerangka Kerja Regional baru ini berfokus pada pengembangan sistem. Orang dan masyarakat – bukan penyakit – berada di pusat sistem kesehatan dalam Kerangka, dengan cakupan kesehatan universal (UHC) dan kemitraan multisektoral sebagai elemen kunci dalam memfasilitasi pengurangan beban dan penderitaan yang disebabkan oleh tuberkulosis (TB).

Tujuan dari Kerangka 2030 adalah untuk memberikan dasar (penalaran) dan konsep untuk tindakan multisektoral yang dapat disesuaikan oleh negara dengan konteksnya dan diimplementasikan dengan semua pemangku kepentingan untuk mencapai target Strategi Akhir TB pada 2030. Target audiens untuk Kerangka Regional adalah semua orang yang berkepentingan dengan promosi pencegahan, pengendalian dan perawatan TB, termasuk: kementerian atau departemen kesehatan (TB dan non-TB); industri; sektor perdagangan, pendidikan dan lingkungan; ilmu Sosial; petugas kesehatan di sektor publik dan swasta; masyarakat sipil; dan masyarakat yang terkena dampak TB.

selengkapnya

Semakin luasnya ketersediaan minuman berpemanis (Sugar-Sweetened Beverages /SSB) di pasar Indonesia membuat konsumsi masyarakat semakin meningkat. Sebuah studi dilakukan mengenai kondisi keberadaan minuman berpemanis dan implikasinya pada kesehatan Indonesia dalam sebuah review berdasarkan pada peningkatan prevalensi DM dan penyakit tidak menular serta perdebatan yang berlangsung mengenai kebijakan terkait ini. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tetapi sebagian besar dikumpulkan dari dokumen yang dilaporkan atau diterbitkan karena tidak ada akses langsung kekumpulan data yang diperlukan.

Faktor sosiokultural adalah penentu yang penting dari preferensi rasa manis dari orang Indonesia. Mengingat tingginya kontribusi karbohidrat dan gula terhadap total asupan energi dalam diet orang Indonesia, penting untuk mengendalikan tren peningkatan konsumsi minuman berpemanis melalui intervensi pada sisi penawaran dan permintaan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional pada Februari 2022.

Selengkapnya

Pada 2014, Indonesia meluncurkan skema jaminan kesehatan nasional pembayar tunggal dengan tujuan untuk mencakup seluruh penduduk pada 2024. Sebuah studi dilakukan untuk menilai pemerataan kontribusi terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang disalurkan di Indonesia periode 2015 - 2019 melalui analisis sekunder dari data perwakilan nasional dari Survey Indonesia (2015 - 2019).

Hasil temuan menunjukkan sekitar sepertiga pembiayaan kesehatan bersumber dari pembayaran langsung out-of-pocket (OOP) setiap tahun, dengan pajak, pajak tidak langsung dan asuransi kesehatan sosial (SHI) masing - masing mengambil 15 - 20%. Pajak langsung dan pembayaran OOP adalah sumber pembiayaan kesehatan progresif, dan pembayaran pajak tidak langsung regresif, untuk semua tahun 2015 - 2019. Asuransi kesehatan sosial memiliki iuran regresif kecuali pada 2017 dan 2018. Sistem pembiayaan kesehatan secara keseluruhan bersifat progresif dari 2015 hingga 2018, tetapi ini menurun dari tahun ke tahun dan menjadi agak regresif pada 2019. Penurunan progresivitas sistem pembiayaan kesehatan secara keseluruhan antara tahun 2015 - 2019 menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki jalan untuk mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan yang adil dan merata yang menjamin masyarakat miskin dilindungi secara finansial. Artikel ini dipublikasi dari The Lancet Regional Health – Western Pacific pada April 2022.

selengkapnya

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, hampir mencapai UHC. Kasus vaksin palsu yang dipublikasikan secara luas pada 2016, ditambah dengan defisit keuangan yang signifikan dalam nasional sistem asuransi, telah berkontribusi pada kekhawatiran bahwa peningkatan UHC yang cepat dapat merusak kualitas obat. Sebuah studi dilakukan untuk menyelidiki faktor politik dan ekonomi yang mendorong produksi dan perdagangan obat - obatan berkualitas rendah di Indonesia.

Hasilnya, peningkatan UHC telah memangkas pendapatan untuk dokter dan produsen farmasi. Dalam kasus vaksin, vaksin gratis dan terjamin kualitasnya tersedia tetapi beberapa dokter, mencari pendapatan tambahan, mempromosikan alternatif mahal. Sistem pengadaan publik pemenang tunggal yang tidak secara eksplisit mempertimbangkan kualitas telah memangkas harga yang harus dibayar obat - obatan tertutup. Faktor pasar, termasuk tekanan politik untuk mengurangi harga obat dan insentif penyedia layanan kesehatan, dapat mendorong pasar untuk obat - obatan di bawah standar dan dipalsukan. Untuk melindungi kemajuan menuju UHC, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dampak potensial pada kualitas obat ketika merumuskan aturan yang mengatur pembiayaan kesehatan, pengadaan, perpajakan dan industri.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk menyelidiki determinan hipertensi yang tidak terdiagnosis pada orang dewasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) 2014 terhadap 5.914 orang dewasa Indonesia (≥40 tahun). Hasilnya Sebanyak 3322 peserta (56,2%) ditemukan memiliki hipertensi yang tidak terdiagnosis. Rasio odds (OR) dan interval kepercayaan 95%(CI) hipertensi yang tidak terdiagnosis secara signifikan lebih tinggi di antara mereka yang menyelesaikan sekolah dasar atau lebih rendah (OR, 1,60; 95% CI, 1,29 hingga 1,98), memiliki PCE bulanan yang rendah (OR, 1,28; 95% CI, 1,13 hingga 1,43), tidak melaporkan mengalami sakit kepala di pagi hari (OR, 1,97; 95% CI, 1,76-2,21), dan melaporkan status kesehatan umum sehat (OR, 2,05; 95% CI, 1,82-2,30) dibandingkan mereka yang memiliki tingkat pendidikan, memiliki PCE bulanan tinggi, mengalami sakit kepala di pagi hari, dan tidak sehat.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, PCE bulanan, pengalaman sakit kepala di pagi hari, dan status kesehatan umum berhubungan dengan hipertensi yang tidak terdiagnosis. Sistem pemantauan untuk mendeteksi kasus hipertensi yang tidak terdiagnosis harus diperkuat. Kesehatan promosi juga diperlukan untuk mengurangi prevalensi hipertensi yang tidak terdiagnosis. Artikel ini dipublikasi pada Journal of Preventive Medicine & Public Health pada November 2021.

selengkapnya

Pemerintah mempublikasikan Buku Saku COVID-19 “Taktis Praktis Antisipasi Gelombang Ketiga COVID-19”. Buku ini disusun atas kerjasama empat instansi pemerintah, yakni Satgas COVID-19 bersama KPCPEN, Kemenkes dan Kemkominfo. Buku ini dibuat secara infografis untuk memudahkan pembaca menemukan informasi seputar alur penanganan COVID-19, tanda dan gejala COVID-19, pemeriksaan COVID-19 yang dibutuhkan, isolasi mandiri, cara asuh bayi jika ibu terkonfirmasi COVID-19, Layanan telemedisin COVID-19, pemberat kondisi COVID-19, hingga peraturan perjalanan dalam dan luar negeri bagi para pelaku perjalanan. Buku saku ini memuat informasi yang lebih terbaru mengenai varian Omicron. Dengan adanya buku saku ini, harapannya masyarakat dapat mengakses informasi yang valid mengenai COVID-19, khususnya varian Omicron guna menghindari hoaks dan upaya lain yang tidak berdasar.

selengkapnya

Status Indonesia bebas polio, sesuai dengan target eradikasi polio tahun 2023 melalui pemberian layanan imunisasi terancam terganggu akibat adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan terkait pandemi. Ketakutan tertular COVID-19, pengalihan fungsi SDM, dan pembatasan dalam aktivitas perjalanan tampaknya menjadi penghambat upaya pemberian pelayanan imunisasi di masa kini. Untuk mengupayakan vaksinasi polio dan memaksimalkan target Indonesia bebas polio, beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh otoritas sistem kesehatan Indonesia antara lain memaksimalkan cakupan layanan melalui pemetaan anak yang belum diberikan vaksinasi dan pantau rantai pasokan vaksin; integrasi proses pengiriman vaksin dengan respons aksi selama kondisi pandemi; mobilisasi komunitas untuk advokasi dan pendidikan; penyesuaian program guna mengatasi isu SDM, kesenjangan sumber daya fisik serta keuangan; perkuat monitoring dan evaluasi serta upaya pengawasan. Artikel ini dipublikasikan pada Global Health: Science and Practice Journal pada 31 Desember 2021.

selengkapnya