Di Indonesia, layanan kesehatan masyarakat dasar diberikan kepada seluruh warga negara melalui layanan pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) di bawah skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Asuransi ini bersifat wajib dan menyediakan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Meskipun layanan melalui layanan Puskesmas telah dimulai pada 2014 berdasarkan konsep ini, pemanfaatan di layanan Puskesmas masih lebih rendah dibandingkan di rumah sakit. Sebuah studi dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Puskesmas pada Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional dan melibatkan 382 peserta JKN di 10 kecamatan di Kota Samarinda.

Hasil penelitian menemukan bahwa jenis peserta JKN dan faktor pemanfaatan fasilitas akomodasi dan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap derajat pemanfaatan fasilitas Puskesmas oleh peserta JKN dan perbedaan tersebut disebabkan oleh variasi pengetahuan dan pengalaman. Penguatan faktor-faktor ini akan bergantung pada perluasan peran kolaborasi pemerintah dan masyarakat, dengan menekankan pada kebutuhan peserta JKN.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk melihat gambaran perubahan kondisi penyakit kardiovaskular setelah penerapan JKN sekaligus menentukan apakah ada kaitannya penerapan JKN terhadap kematian di rumah sakit pada pasien dengan sindrom koroner akut (ACS). Studi dilakukan dengan metode komparatif retrospektif dari 2 Kohort dengan membandingkan data dari 364 pasien ACS dari 2013 hingga 2014 (Kohort 1), sebelum dan awal setelah penerapan JKN, dengan data 1.142 pasien ACS dari 2018 hingga 2020 (Kohort 2), empat tahun setelah dimulainya JKN, di pusat jantung tersier di Makassar, Indonesia.

Hasilnya, terdapat peningkatan penggunaan JKN (20,1% menjadi 95,6%) disertai dengan peningkatan lebih dari tiga kali lipat jumlah pasien dengan ACS yang dirawat di rumah sakit pada Kohort 2 (dari 364 menjadi 1142 pasien). Lebih banyak pasien ACS menerima pengobatan invasif pada Kohort 2, baik dengan trombolisis, maupun dengan intervensi koroner perkuran, yang angkanya meningkat lebih dari dua kali lipat. Ada penurunan 50,8% secara keseluruhan kematian di rumah sakit baik antara Kelompok 1 maupun Kelompok 2. Penelitian ini menunjukkan potensi dampak manfaat dari cakupan kesehatan semesta JKN yang semakin membaik dimana layanan pengobatan kardiovaskular dirasa lebih mudah diakses. Hal ini dapat memberikan bukti untuk mendesak pihak Indonesia dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya yang menghadapi tantangan serupa pada kesehatan jantung untuk dapat mengadopsi dan memprioritaskan JKN.

selengkapnya

Secara global, prevalensi obesitas pada anak mengalami peningkatan yang cukup besar, termasuk di Indonesia. Obesitas disebabkan oleh interaksi multifaktorial pada tingkat pribadi, keluarga, dan lingkungan. Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor pribadi, keluarga, dan lingkungan yang berhubungan dengan kelebihan berat badan/obesitas pada anak usia 6–12 tahun di Indonesia. Data dianalisis menggunakan Survei Kehidupan Keluarga Indonesia tahun 2014/2015, dengan fokus pada 6.090 anak usia 6–12 tahun.

Hasilnya, rata-rata usia peserta adalah 8,9 tahun; 51,0% adalah laki-laki; 9,4% kelebihan berat badan; dan 8,1% mengalami obesitas. Kelebihan berat badan dan obesitas dikaitkan dengan usia, memiliki ayah dengan kondisi kelebihan berat badan/obesitas, etnis Tionghoa atau Jawa. Risiko anak kelebihan berat badan/obesitas lebih rendah berhubungan dengan persepsi ayah dan ibu, konsumsi makanan anak yang kurang dari cukup. Program promosi kesehatan yang berfokus pada faktor-faktor ini dapat membantu mengendalikan atau mencegah obesitas pada anak di Indonesia. Artikel ini dipublikasikan pada 25 September 2023 di jurnal BMC Pediatrics.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 diperkirakan telah menggagalkan kemajuan perjuangan selama bertahun-tahun melawan tuberkulosis. Misalnya, di Indonesia, negara dengan beban TB tinggi, kasus notifikasi TB menurun sebesar 14% dan cakupan pengobatan menurun sebesar 47% selama COVID-19. Sebuah studi berupaya untuk memahami dampak COVID-19 pada deteksi kasus TBC dengan menggunakan dua metode survei cross-sectional yang dilakukan sebelum (2018) dan setelah terjadinya pandemi (2021).

Hasil studi ini menemukan beberapa jalur pencarian layanan yang memburuk. Median penundaan pasien meningkat dari 28 hari menjadi 32 hari dan jumlah median pertemuan meningkat dari 5 menjadi 7, namun keterlambatan dokter dan pengobatan relatif tidak berubah. Individu yang bekerja mengalami penundaan yang lebih singkat dibandingkan dengan individu yang menganggur, sedangkan individu yang konsultasi awalnya di rumah sakit swasta mengalami lebih sedikit pertemuan dibandingkan dengan mereka yang mengunjungi penyedia layanan publik, penyedia layanan kesehatan primer swasta, dan penyedia informal. Pasien yang mengunjungi penyedia layanan kesehatan >6 kali mengalami total penundaan yang lebih lama dibandingkan dengan pasien yang kurang dari 6 kali kunjungan. Temuan ini menunjukkan perlunya meningkatkan program kesadaran untuk mengurangi keterlambatan pasien dan memperkuat pasokan swasta keterlibatan di negara ini, khususnya di sektor perawatan primer.

selengkapnya

Malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berkepanjangan di Indonesia, yang diperburuk oleh iklim khatulistiwa yang mendorong perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Sebuah studi dilakukan untuk mengkaji kinerja program eliminasi malaria secara komprehensif di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada Mei dan Agustus 2022. Data dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD) selama 3 jam.

Hasil penelitian ini mengungkap banyak tantangan selama fase input, termasuk tidak adanya ahli entomologi dan kekurangan alat diagnostik. Meskipun terdapat hambatan-hambatan ini, laporan ini mencatat pencapaian luar biasa dalam bidang keluaran, ditandai dengan kemajuan signifikan dalam distribusi kelambu dan keberhasilan penerapan Sistem Peringatan Dini (EWS). Tindakan mendesak sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program eliminasi malaria. Langkah-langkah yang diambil mencakup penambahan tenaga kerja ahli entomologi, optimalisasi alokasi sumber daya, dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan daerah. Rekomendasi tersebut akan membantu meningkatkan kemanjuran program dan menghasilkan hasil manfaat kesehatan masyarakat yang bertahan lama. Artikel ini dipublikasikan pada Malaria Journal BMC, Februari 2024.

selengkapnya

Salah satu cara terbaik WHO dalam mengendalikan penyakit tidak menular dan faktor risikonya adalah dengan menerapkan kebijakan pajak kesehatan. Sebuah studi mencoba untuk merekam proses politik implementasi kebijakan pajak kesehatan di Indonesia. Peneliti menggunakan analisis media dan pencarian artikel dalam datanase terbuka pada tiga komoditas : tembakau, minuman beralkohol dan minuman manis.

Hasilnya, selama 15 tahun implementasi (2007-2022), tembakau mendapat perhatian kebijakan paling besar dibandingkan dengan dua komoditas lainnya. Hal ini terutama terkait dengan kenaikan tarif dan reformasi struktur perpajakan. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, konsumsi alkohol rendah, dan pajak atas minuman beralkohol hampir tidak berubah dan kurangnya liputan media. Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah pemimpin opini utama yang sering dikutip di media untuk kesehatan pajak. Meskipun perpajakan minuman manis sedang berkembang, pernyataan para pemimpin/stakeholder menyiratkan kontestasi kebijakan, menyebabkan tertundanya implementasi. Perdebatan kebijakan perpajakan tembakau menyiratkan tahun pemilu sebagai tantangan besar bagi pajak kesehatan. Rekomendasi kebijakan mencakup pembentukan aliansi kelompok dari para pemimpin keagamaan, peningkatan kapasitas kebijakan bagi politisi dan Kementerian Kesehatan, serta sajian argumen berbasis bukti yang mendukung kesehatan masyarakat bagi Kementerian Keuangan.

selengkapnya

Stigma terhadap penderita tuberkulosis berhubungan dengan psikososial, termasuk kondisi kesehatan mental dan penurunan kualitas hidup. Sebuah studi mengevaluasi stigma TB, depresi, kualitas hidup, dan kebutuhan dukungan psikososial di kalangan penderita TB dewasa di Indonesia sebagai negara dengan beban TB yang tinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara/survei pada fasilitas kesehatan primer di 7 propinsi di Indonesia, yang terdiri dari penderita dengan pengobatan tahap intensif untuk TB rentan obat di fasilitas kesehatan umum, penderita yang mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan swasta, penderita yang mangkir dari pengobatan rutin, dan penderita yang menerima pengobatan kembali (re-treatment).

Hasilnya, dari 612 orang yang terlibat, 60,6% mengalami stigma TB sedang. Skor stigma TB lebih tinggi pada mereka yang menerima pengobatan di fasilitas kesehatan swasta, berjenis kelamin laki-laki, kehilangan atau berganti pekerjaan karena TB, dan tinggal di pedesaan. Keadaan depresi teridentifikasi pada 41,5% peserta. Mereka yang mengalami stigma TB dikaitkan dengan kondisi depresi tingkat sedang hingga berat dan kondisi ini berkaitan dengan penurunan kualitas hidup. Peserta melaporkan kebutuhan besar akan dukungan psikososial yang belum terpenuhi termasuk kelompok saling mendukung yang dipimpin oleh rekan sejawat. Intervensi dukungan psikososial berbasis komunitas sangat penting untuk membiayai dampak psikososial TB di Indonesia.

selengkapnya

Dibandingkan dengan beban penyakit pada tahun 1990, penyakit kardiovaskular mengalami pengurangan yang signifikan pada tingkat beban Disability-Adjusted Life Years (DALYs). Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui beban penyakit kardiovaskular di tingkat nasional dan provinsi dari tahun 1990 hingga 2019 di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan observasional retrospektif dengan menggunakan data dari Global Burden of Disease (GBD) 2019, untuk menganalisis tren beban kardiovaskular, termasuk mortalitas, morbiditas, dan karakteristik prevalensi dari 12 kardiovaskular yang mendasarinya.

Hasilnya, kematian akibat penyakit kardiovaskular meningkat dua kali lipat dari 278 juta pada tahun 1990 menjadi 651 juta pada tahun 2019. Semua penyakit kardiovaskular mengalami peningkatan angka kematian, kecuali penyakit jantung rematik (PJR) (− 69%) dan penyakit jantung bawaan (PJK) (− 37%). Berdasarkan penyakit yang mendasarinya, stroke dan penyakit jantung iskemik (IHD) masih menjadi penyebab utama kematian dan kesakitan di Indonesia, sedangkan stroke dan penyakit arteri perifer (PAD) adalah penyakit kardiovaskular yang paling umum. Kesimpulannya, angka mortalitas, morbiditas, dan prevalensi kardiovaskular meningkat di Indonesia dari tahun 1990 hingga 2019, terutama pada stroke dan penyakit jantung iskemik. Beban ini sangat tinggi, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dan dari tren penurunan global.

selengkapnya

Pada 2 Februari 2024, WHO melakukan publikasi terbaru mengenai manajemen klinis penanganan difteri, khususnya pada penggunaan antibiotik dan antitioxin sebagai penanggulangan difteri. Pada pedoman ini, tidak dibahas mengenai pemberian vaksin sebagai tatalaksana pencegahan. Rekomendasi terbaru antara lain : (1) Pada pasien suspek atau konfirmasi difteri, WHO merekomendasikan penggunaan antibiotik makrolida (azitromisin, eritromisin) dalam pengobatan preferensi terhadap antibiotik penisilin [Rekomendasi kuat, bukti kepastian rendah]; (2) Pada pasien suspek atau konfirmasi difteri, WHO merekomendasikan untuk tidak melakukan tes sensitivitas rutin sebelumnya pemberian antitoksin difteri (DAT) [Rekomendasi kuat, bukti kepastian sedang].

Pada pasien yang dicurigai atau dikonfirmasi menderita difteri bergejala, WHO menyarankan peningkatan regimen dosis untuk antitoksin (DAT) difteri yang didasarkan pada tingkat keparahan penyakit dan waktu sejak timbulnya gejala, dibandingkan dengan dosis tetap untuk semua pasien [rekomendasi bersyarat, bukti kepastian sangat rendah].

selengkapnya

Kebijakan bebas rokok (SFP) telah efektif dalam mengurangi prevalensi merokok, namun bukti yang ada masih terbatas di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Sebuah studi dilakukan untuk menilai dampak kebijakan lokal bebas rokok (SFP) terhadap kebiasaan merokok di kalangan orang dewasa Indonesia. Data dianalisis dari survei kesehatan nasional yang dilakukan di 515 kabupaten dan 34 provinsi pada tahun 2007, 2013, dan 2018, yang melibatkan 1.599.517 orang dewasa.

Hasilnya, SFP tingkat kabupaten yang moderat dan kuat antara tahun 2013 dan 2018 dikaitkan dengan penurunan kemungkinan merokok saat ini, dibandingkan dengan tidak ada adopsi SFP di tingkat kabupaten. Hasil serupa juga terjadi pada SFP tingkat kabupaten yang sedang dan kuat antara tahun 2007 dan 2013, dibandingkan dengan yang tidak memiliki SFP di tingkat kabupaten. Dibandingkan dengan provinsi yang tidak memiliki SFP, individu yang tinggal di provinsi dengan SFP sedang antara tahun 2007 dan 2013 memiliki peluang lebih rendah untuk merokok saat ini, sedangkan mereka yang berada di kabupaten dengan SFP sedang antara tahun 2013 dan 2018 memiliki peluang lebih tinggi untuk merokok. SFP lokal menunjukkan potensi dalam mengurangi persistensi merokok di Indonesia, khususnya di tingkat kabupaten. Namun, dampak SFP di tingkat provinsi berbeda-beda. SFP yang disesuaikan dan strategi kabupaten-provinsi, yang berfokus pada sinkronisasi implementasi dari atas ke bawah dalam sistem desentralisasi di Indonesia, sangat penting untuk menurunkan angka merokok.

selengkapnya