Kanker serviks merupakan masalah kesehatan utama di negara-negara berkembang. Sebuah studi dilakukan mengenai perjalanan penyakit kanker dennen menyelidiki kapan pasien pertama kali didiagnosis dan menerima perawatan di rumah sakit besar di Indonesia. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dari kunjungan rawat jalan dan dianalisis secara deskriptif pada 215 pasien kanker serviks dirawat di bagian rahat jalan onkologi ginekologi RS Akademik Dr. Soetomo antara Agustus dan Oktober 2022.

Hasilnya, pasien terbanyak berusia 51-60 tahun (36,3%), ibu rumah tangga (87%), dan berpendidikan sekolah dasar (50%). Sebagian besar (88,4 %) mengaku tidak mengetahui tentang pencegahan kanker serviks, dan 85,6 % tidak pernah menjalani screening. Sebagian besar biopsi serviks dilakukan di rumah sakit primer (42,3%). Takut akan pengobatan kanker merupakan alasan paling sering pasien datang terlambat ke rumah sakit tersier (50%). Keterlambatan pengobatan terjadi karena pasien harus mengunjungi dua fasilitas kesehatan sebelum mengunjungi rumah sakit tersier (47,4%). Mayoritas pasien didiagnosis menderita kanker stadium III (38,1%), dan kemoterapi diberikan sebagai lini pertama terapi (96,3%). Sebagian besar pasien (51,2%) menerima terapi pertama mereka >12 bulan setelah timbulnya gejala awal. Sebagian besar pasien kanker serviks didiagnosis pada stadium akhir karena kurangnya informasi mengenai gejala awal dan skrining. Pengobatan tertunda karena hambatan sosial. Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang lebih ketat dalam melaksanakan deteksi dan pencegahan kanker serviks. Artikel ini dipublikasikan pada Gynecologic Oncology Reports pada 18 Januari 2024.

selengkapnya

Indonesia sedang membuat kemajuan signifikan dalam mencapai cakupan kesehatan semesta, yang melibatkan pemberian akses gratis terhadap obat-obatan esensial. Sebuah studi mengkaji ketersediaan obat esensial di puskesmas di seluruh Indonesia, alasan mengapa obat-obatan tidak tersedia, dan sejauh mana masyarakat mempunyai akses terhadap titik-titik distribusi alternatif. Data dikumpulkan melalui kunjungan enumerator pada 9.831 Puskesmas di 514 kabupaten untuk menilai ketersediaan 60 layanan kebutuhan pokok obat. Peneliti menghubungkan hasilnya dengan sensus desa nasional, menilai hubungan antara ketersediaan, kemiskinan, dan akses terhadap titik-titik distribusi alternatif.

Hasilnya, ketersediaan obat sangat bervariasi. Median ketersediaan 17 obat prioritas adalah 82%. Ketersediaan obat ibu dan anak adalah tertinggi (73%) dan terendah untuk kesehatan mental (42%). Alasan utama ketidakhadiran adalah karena obat-obatan dianggap tidak perlu (46%) atau tidak disediakan (38%). Wilayah Jawa/ Bali memiliki ketersediaan obat tertinggi, dan wilayah perdesaan di Indonesia Timur mempunyai angka terendah. Di kabupaten-kabupaten ini, penduduknya mengalami kesulitan keuangan dan sebagian besar bergantung pada obat-obatan gratis dari penyedia layanan publik, dan memiliki akses paling sedikit terhadap titik-titik distribusi alternatif. Untuk meningkatkan ketersediaan semua obat-obatan esensial, pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan kebutuhan tertinggi, meningkatkan pendanaan untuk puskesmas di daerah terpencil, dan menerapkan pemantauan yang transparan terkait ketersediaan obat-obatan.

selengkapnya  

Pelayanan kesehatan primer (PHC) yang mudah diakses dan berkualitas tinggi merupakan hal penting bagi negara-negara yang ingin mencapai cakupan kesehatan universal. Untuk meningkatkan kualitas layanan yang berpusat pada pasien, pemahaman komprehensif tentang nilai-nilai pasien penting dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dalam sistem layanan kesehatan. Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai pasien yang relevan dengan PHC. Peneliti menelusuri studi kualitatif dan kuantitatif primer tentang nilai-nilai pasien terkait dengan layanan primer di PubMed dan EMBASE (Ovid) dari 2009 hingga 2020.

Hasil Pencarian menghasilkan 1.817 artikel, sebanyak 68 artikel disaring dalam teks lengkap. Penelitian ini sebagian besar dilakukan pada populasi umum di negara berpendapatan tinggi. Empat tema muncul dari analisis: nilai-nilai pasien terkait privasi dan otonomi; nilai-nilai yang berhubungan dengan dokter umum termasuk berbudi luhur karakteristik, pengetahuan dan kompetensi; nilai-nilai yang melibatkan interaksi pasien-dokter seperti pengambilan keputusan dan pemberdayaan bersama; dan nilai-nilai inti yang berkaitan dengan sistem perawatan primer seperti kontinuitas, rujukan, dan aksesibilitas. Tinjauan ini mengungkapkan karakteristik pribadi dokter dan interaksinya dengan pasien menjadi pertimbangan kritis mengenai layanan perawatan primer dari sudut pandang pasien.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah mengganggu pemanfaatan layanan kesehatan secara global, namun hanya sedikit yang diketahui dampaknya pada pasien dengan penyakit kardiovaskular (CVD) dan multimorbiditas lainnya. Sebuah studi menganalisis dampak COVID-19 terhadap pemanfaatan layanan kesehatan bagi pasien berusia 30 tahun ke atas yang menderita penyakit CVD dengan atau tanpa penyakit penyerta kronis lainnya di Indonesia. Peneliti menggunakan studi kohort retrospektif berdasarkan sampel Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia (JKN) data dari 2016–2020.

Hasilnya, secara keseluruhan, kunjungan rawat jalan ke rumah sakit menurun sebesar 39% ketika pandemi terjadi, kunjungan rawat inap sebesar 28%, dan kunjungan ke layanan kesehatan primer sebesar 34%. Untuk pasien dengan penyakit kardiovaskular dan multimorbiditas, tingkat kunjungan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit berkurang sebesar 36% dan 38%, serta kunjungan ke layanan kesehatan primer sebesar 32%. Beberapa perbedaan kecil dalam menurunnya kunjungan rawat inap dan rawat jalan diamati di seluruh kelompok diagnosis dan wilayah. Studi ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan layanan kesehatan pada pasien dengan penyakit kronis menurun secara signifikan selama COVID-19 secara konsisten di berbagai penyakit kronis dan wilayah.

selengkapnya

Tingkat kolektibilitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang rendah disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar iuran. Segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) menunggak iuran paling banyak dibandingkan dengan segmen lain yaitu sebesar Rp5,65 triliun (86,88%). Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Indonesia. Metode penelitian adalah systematic literature review yang bersumber dari database PubMed, Google Scholar, dan GARUDA dengan rentang waktu pada 2014-2022.

Dari 13 artikel yang dianalisis, didapatkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN meliputi faktor pendapatan, persepsi, motivasi, pendidikan, pengetahuan, usia, jumlah keluarga, pekerjaan, manfaat program, jarak dan waktu tempuh ke tempat pembayaran. BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus berinovasi pada sistem pembayaran dalam program JKN agar memudahkan peserta dalam membayar iuran serta rutin melakukan sosialisasi terkait program JKN secara menyeluruh. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2023.

selengkapnya 

Pandemi COVID-19 telah memicu peningkatan penggunaan teknologi digital sebagai bagian dari respons layanan kesehatan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebuah studi dilakukan mengidentifikasi dan meninjau penggunaan teknologi kesehatan digital dalam deteksi dan manajemen respons COVID-19 di Indonesia. Peneliti melakukan tinjauan literatur terhadap informasi yang dapat diakses publik di jurnal teknis dan ilmiah, serta artikel berita dari September 2020 hingga Agustus 2022 untuk mengidentifikasi contoh kasus penggunaan teknologi digital dalam deteksi dan manajemen respons COVID-19 di Indonesia.

Hasilnya disajikan dalam 3 kelompok yaitu (1) big data, kecerdasan buatan, dan machine learning (teknologi pengumpulan atau pengolahan data); (2) teknologi sistem pelayanan kesehatan (bertindak pada tingkat kesehatan masyarakat); serta (3) skrining COVID-19, pengobatan populasi, dan pengobatan pencegahan populasi (bertindak pada tingkat individu pasien). Beberapa dari teknologi ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah, akademisi, dan sektor swasta selama pandemi, yang merupakan praktik multisektoral baru di Indonesia dalam ekosistem layanan kesehatan masyarakat. Sejumlah kecil teknologi yang teridentifikasi sudah ada sebelum pandemi, namun telah ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi pengeluaran dan utilisasi layanan kardiovaskular dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia pada 2017-2021 dengan menggunakan data klaim JKN yang diklasifikasikan berdasarkan Disease Accounts yang dianalisis secara deskriptif. Hasilnya, pengeluaran kardiovaskular meningkat sebesar $125,4 juta pada 2019 dibandingkan tahun 2017 dan sebagian besar dilakukan di rumah sakit dengan pengeluaran tertinggi pada usia di > 59 tahun. Pengeluaran rawat inap rumah sakit mendominasi dalam kurun waktu 5 tahun. Porsi pengeluaran tertinggi menurut tingkat keparahan berada pada tingkat ringan, diikuti tingkat sedang dan berat. Kapasitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah masih menjadi isu dalam pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit kardiovaskular yang memerlukan penanganan lebih lanjut dengan teknologi canggih.

Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan jumlah kunjungan dan pengeluaran kardiovaskular yang diakibatkan adanya kebijakan lockdown dan prioritas sistem kesehatan untuk menyediakan kapasitas bagi pelayanan menanggulangi COVID-19. Penurunan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan menimbulkan potensi terdiagnosa kardiovaskulaer dengan tingkat yang lebih parah ke depannya. Sebagai rekomendasi kebijakan, penguatan kapasitas skrining pelayanan primer dan rumah sakit di semua regional melalui implementasi kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan diharapkan dapat mengurangi dampak dari permasalahan tersebut.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 memerlukan mobilisasi sumber daya fiskal yang cepat untuk mendukung respons nasional. Sebuah studi memberikan gambaran dan contoh ilustratif mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan yang diadopsi di 15 negara selama pandemi, mengembangkan kerangka kerja untuk pembiayaan kesehatan yang berketahanan, dan menggunakan pandemi untuk memberikan argumen mengenai upaya menuju cakupan kesehatan universal (UHC). Peneliti mengkaji respons kebijakan pembiayaan kesehatan nasional di 15 negara, yang merupakan negara-negara yang sengaja dipilih untuk mewakili seluruh wilayah WHO dan memiliki rentang tingkat pendapatan, skor indeks UHC, dan tipologi sistem kesehatan yang beragam.

Hasilnya, temuan pembiayaan kesehatan yang berketahanan untuk keadaan darurat kesehatan ditandai dengan dua fase utama: (1) penyerapan dan pemulihan, dimana sistem kesehatan diharuskan untuk menyerap guncangan awal dan guncangan yang diakibatkan oleh pandemi ini dan melakukan restabilisasi; dan (2) keberlanjutan, sistem kesehatan perlu memperluas dan mempertahankan ruang fiskal kesehatan untuk bergerak menuju UHC sembari membangun struktur pembiayaan kesehatan yang tangguh sehingga dapat mempersiapkan sistem kesehatan lebih baik untuk keadaan darurat kesehatan di masa depan. Akuntabilitas dan pemantauan diperlukan pada setiap tahap untuk memastikan efisiensi, pergerakan dan penggunaan dana yang akuntabel, yang dapat dicapai melalui tata kelola dan koordinasi yang kuat, teknologi informasi, dan keterlibatan masyarakat. Sistem kesehatan perlu memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai peluang membuat kebijakan pembiayaan kesehatan yang kuat dan perlunya komitmen politik terhadap mekanisme pembiayaan publik yang berfungsi mempersiapkan keadaan darurat di masa depan dan sebagai pendorong UHC.

selengkapnya

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak kebijakan guna mengurangi kebutuhan yang tak terpenuhi (unmet need) untuk program Keluarga Berencana. Unmet Need KB merupakan salah satu dari komitmen tiga nol (three zeros). mengeksplorasi respons kebijakan terhadap belum terpenuhinya kebutuhan KB di Indonesia. Laporan ini diambil dari dua set data. Pertama, telaah dokumen berisi 45 kebijakan. Kedua, wawancara kualitatif dengan informan kunci yang dikumpulkan sebagai bagian dari proses analisis kebijakan mengenai kebutuhan KB yang belum terpenuhi. Didapatkan empat puluh lima kebijakan teridentifikasi dalam bentuk keputusan, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden terkait unmet need KB. Tiga tema muncul dari analisis ini: peningkatan permintaan, sisi penawaran, dan faktor sosio-demografis yang terkait dengan perempuan.

Dalam peningkatan permintaan, kami menemukan komitmen yang bervariasi dari pemerintah daerah dalam mengelola program KB. Dari sisi penawaran, pemerintah menjamin ketersediaan alat kontrasepsi bagi seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta, sepanjang terdaftar dalam sistem pelaporan BKKBN. Namun, masih terdapat permasalahan dalam pendistribusian alat kontrasepsi, terutama di tingkat kabupaten hingga fasilitas. Faktor terakhir yang berhubungan dengan unmet need KB adalah faktor sosio-demografis, seperti faktor fertilitas dan faktor sosio-ekonomi. Kesimpulannya, di tingkat nasional, kebijakan yang diambil sudah memadai untuk mengatasi sisi penciptaan permintaan dan penawaran, namun belum banyak mengatasi faktor-faktor yang berpasangan. Keberhasilan program KB bergantung pada komitmen kuat pemerintah daerah untuk memasukkan kebutuhan KB yang belum terpenuhi ke dalam rencana strategisnya.

selengkapnya

BMI yang meningkat secara substansial merupakan salah satu faktor risiko global terbesar yang dapat dimodifikasi untuk penyakit stroke dan jantung. Namun, terdapat pemahaman yang terbatas mengenai hubungan antara titik batas BMI dalam kategori populasi Asia dan penyakit stroke dan jantung. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui rasio angka kejadian penyakit stroke dan jantung berdasarkan kategori BMI untuk populasi Asia. studi prospektif longitudinal dilakukan selama 7 tahun (2007–2014) dilakukan pada 6.688 orang dewasa Indonesia (≥35 tahun) yang berdomisili di 13 provinsi berbeda di Indonesia.

Hasilnya, diantara 6.688 peserta yang memenuhi syarat, 334 (5%) dinilai menderita stroke dan penyakit jantung pada 2014. Rasio insidensi stroke dan penyakit jantung pada peserta dengan obesitas adalah 2,57 (1,64–4,04) dibandingkan dengan peserta dalam kelompok berat badan normal. Rasio tingkat kejadian ini lebih menonjol pada orang dewasa paruh baya (<55 tahun) dibandingkan orang dewasa yang lebih tua (≥55 tahun). Sementara itu, rasio insidensi stroke dan penyakit jantung di antara orang dewasa paruh baya yang mengalami obesitas adalah 4,18. Terdapat hubungan antara obesitas dan risiko stroke dan penyakit jantung, terutama di orang dewasa paruh baya. Menurunkan BMI melalui penerapan kebiasaan makan sehat dan peningkatan aktivitas fisik, khususnya di kalangan orang dewasa paruh baya dengan pendidikan tinggi, pekerjaan, dan tinggal di daerah perkotaan atau pedesaan bermanfaat untuk mencegah stroke dan penyakit jantung.

selengkapnya