Sebuah guidebook telah dipublikasikan oleh Zhejiang University School of Medicine didukung oleh Jack Ma Foundation dan Alibaba Foundation sebagai petunjuk bagi penanganan klinis berdasarkan pengalaman empiris bagaimana mereka menangani kasus COVID-19. Buku ini menawarkan rekomendasi dan referensi bagi para petugas medis/kesehatan dalam melawan pandemik virus COVID-19. Sebagai garda terdepan, petugas medis/kesehatan harus memiliki sumber daya yang memadai, termasuk pengalaman empiris dan bantuan/fasilitas teknologi.

Terdapat tiga bagian utama yang menjadi isi dari guidebook ini, diantaranya adalah Prevention and Control Management (Pencegahan dan Manajemen Kontrol), Diagnosis and Treatment (Diagnosis dan Pengobatan), dan Nursing (Perawatan). Di samping itu, terdapat juga rekomendasi pemberian pengobatan bagi pasien positif COVID-19dan proses konsultasi secara online untuk diagnosis dan pengobatan.

selengkapnya

PKMK FK - KMK UGM menyelenggarakan webinar terkait isu evaluasi implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengambil perspektif keadilan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan beberapa tantangan dan temuan awal terkait capaian prinsip keadilan dalam pelaksanaan JKN di Indonesia. Harapannya diskusi ini dapat memberi wacana tambahan dalam upaya perbaikan sistem JKN kepada para pengambil kebijakan, khususnya untuk mencapai tujuan keadilan dalam JKN.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Fatimah T. Zahra (Harvard Business School), dr. H.M. Subuh, MPPM (Kementerian Kesehatan RI) dengan pembahas Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH (Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia). Reportase selengkapnya dan materi presentasi dapat disimak pada link berikut

selengkapnya

Pada 1 April 2020 FISIPOL UGM menyelenggarakan diskusi yang bertema “Penanganan Krisis COVID-10”. Tujuan diskusi untuk merespons dari tata kelola krisis COVID-19 di Indonesia. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan ke berbagai stakeholder yang berwenang dalam menangani masalah COVID-19. Pemantik dalam diskusi adalah Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto yaitu dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik sekaligus Dekan Fakultas Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo dan Dr. Ambar Widaningrum yang merupakan dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM. Pemantik memberikan beberapa poin dari pandanganya masing - masing terhadap kebijakan yang pemerintah ambil dalam menangani COVID-19. Pandangan utama dalam diskusi yang disampaikan pemantik adalah mengenai responsivitas, pesan kebijakan, monitoring dan koordinasi dari pemerintah.

Reportase selengkapnya dapat disimak pada link berikut

selengkapnya

Pada awal 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali pada temuan pertama di 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Hubei, China dan kini terus berkembang hingga terjadi importasi ke luar China. Pada 11 Maret 2020, WHO secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Kementerian Kesehatan RI menerbitkan sebuah buku pedoman sebagai petunjuk untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Buku pedoman ini berisi informasi dan penjelasan mengenai: 1) Surveilans dan Respons; 2) Manajemen Klinis; 3) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi; 4) Pengelolaan Spesimen dan Konfirmasi Laboratorium serta 5) Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat. Buku pedoman ini ditujukan bagi petugas kesehatan sebagai acuan dalam melakukan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19. Pedoman ini bersifat sementara dan akan diperbarui sesuai dengan perkembangan penyakit dan situasi terkini. Buku pedoman ini dipublikasikan pada 27 Maret 2020.

selengkapnya

Pada 2018, jumlah pernikahan di Kabupaten Grobogan sebanyak 13.915 pasang. Namun, hanya sekitar 12% (1680 pasang) yang mengikuti kursus calon pengantin. Sebuah riset dilakukan oleh Rafika Farianita untuk menganalisis kolaborasi pada program kursus calon pengantin di Kabupaten Grobogan dengan metode kualitatif observasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan mandiri dilakukan sesuai jadwal puskesmas dan bimbingan tatap muka dilakukan hanya pada satu angkatan saja setiap tahunnya.

Hal tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran dan jumlah calon pengantin yang ikut bimbingan sudah ditentukan oleh pusat, sehingga tidak semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan tatap muka. Peneliti merekomendasikan untuk menambah tenaga kesehatan dan anggaran, koordinasi untuk pelaporan, dan menambah jadwal pelaksanaan bimbingan, sehingga semua calon pengantin mendapatkan KIE kesehatan reproduksi. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Maret 2020.

Selengkapnya

Salah satu permalahan kesehatan ibu dan anak di negara berkembang sesuai yang tertuang pada Sustainable Development Goals (SDGs) adalah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Di Kabupaten Boyolali pada 2018 jumlah kematian ibu masih tinggi dengan total kematian sejumlah 15 orang. Sebuah riset dilakukan oleh Putut Wisnu Nugroho, Laksono Trisnantoro dan Dwi H. Sulistyo untuk melihat efektivitas pelaksanaan rujukan maternal risiko tinggi serta pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dalam rangka penurunan kasus kematian ibu di Kabupaten Boyolali.

Secara umum hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program rujukan terencana maternal risiko tinggi dan pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Boyolali belum efektif. RTK dirasa tidak cocok diterapkan di Kabupaten Boyolali. Sebagian besar persyaratan rujukan terencana belum memenuhi standar PONED dan PONEK, hanya SOP dan transportasi yang sudah memenuhi standar PONED dan PONEK. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Maret 2020.

selengkapnya

Kegagalan sebagian besar pendaftar sukarela / anggota mandiri / pekerja sektor informal atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) untuk membayar premi mereka dapat menyebabkan Sistem Asuransi Kesehatan Nasional di Indonesia tidak dapat berjalan efektif. Pasalnya sebagian besar negara berkembang memiliki ruang fiskal terbatas untuk mendukung program dalam jangka panjang.

Sebuah studi dilakukan oleh Teguh Dartanto dkk untuk mengeksplorasi faktor - faktor penting yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pekerja sektor informal (anggota PBPU) dalam membayar premi asuransi mereka secara teratur. Hasilnya menunjukkan hampir 28% anggota PBPU tidak membayar premi asuransi secara berkelanjutan.

Studi ini merekomendasikan beberapa intervensi kebijakan, termasuk (1) fleksibilitas dalam mengajukan permohonan subsidi pemerintah untuk premi Penerima Bantuan Iuran (PBI), khususnya bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan; (2) promosi intensif literasi asuransi; (3) memperluas kuantitas dan kualitas layanan kesehatan; dan (4) kebijakan yang dibuat khusus untuk memastikan keberlanjutan pembayaran premi untuk setiap divisi regional.

selengkapnya

Pemerintah memberlakukan tarif iuran BPJS Kesehatan yang baru melalui Peraturan Presiden No. 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan tersebut menaikkan iuran sebesar dua kali lipat dari sebelumnya.
Namun berbagai kelompok masyarakat tetap menganggap keputusan pemerintah telah membuat beban hidup masyarakat semakin berat. Penolakan kenaikan bergulir hingga pada 9 Maret 2020 melalui putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran dalam Peraturan Presiden No. 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, PKMK UGM telah menyelenggarakan webinar dengan tema "Apakah Kenaikan Iuran BPJS yang dibatalkan MA Mampu Menerapkan Prinsip Keadilan Sosial dalam JKN ataukah Sebaliknya?. Seminar diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Maret 2020 di Common romm Gedung Litbang lt.1 FK - KMK UGM. materi presentasi dapat diakses pada link berikut

Selengkapnya   reportase

Indonesia saat ini tengah berjuang menuju pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun para pelaku kebijakan masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan manajemen asuransi kesehatan terpusat yang diatur melalui UU Nomor 24 Tahun 2011 dan PP Nomor 12 Tahun 2013. Di sisi lain, saat ini kebijakan manajemen dan pelayanan kesehatan bersifat desentralisasi, melalui UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 tahun 2016.

Sebuah riset dilakukan oleh Chairul R. Nasution, L. Trisnantoro dan A. Meliala melalui metode indepth interview dan FGD pada 67 policy maker di pusat dan daerah menemukan kondisi bahwa peran principal dalam menjaga hubungan implementasi kebijakan JKN antara pemerintah pusat dan daerah masih lemah dan belum dapat mengontrol agent. Implementasi kebijakan JKN di tingkat pusat memiliki konflik kepentingan antara pemerintah sebagai principal dan BPJS Kesehatan sebagai agent. Artikel ini diambil dari proceeding jurnal pada 4th International Symposium on Health Research (ISHR 2019) dan dipublikasikan Advances in Health Sciences Reseacrh 2020.

selengkapnya

Sebuah riset dilakukan oleh Febri Wicaksono dan Titik Harsanti untuk menguji faktor resiko kondisi undernutrition pada anak - anak di Indonesia. Riset ini menggunakan dataset Survey Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2013, melibatkan 76.165 anak berusia di bawah 5 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada populasi sampel sebesar 36,7%. Peluang stunting meningkat secara signifikan diantara anak laki - laki di bawah lima tahun, anak - anak yang tinggal di daerah kumuh, dan peningkatan anggota rumah tangga.

Studi ini menemukan bahwa stunting disebabkan oleh interaksi faktor yang kompleks, tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat rumah tangga dan masyarakat. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan harus menerapkan pendekatan multilevel untuk mengatasi berbagai faktor dari masyarakat hingga tingkat individu. Riset ini dipublikasikan pada Jurnal Kesehatan Masyarakat : National Public Health Journal pada Februari 2020.

Selengkapnya