Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan kasus Penyakit Tidak Menular (PTM). Cakupan kunjungan masyarakat ke Posbindu PTM di Kota Bogor pada 2017 masih belum memenuhi target 30%. Sebuah penelitian dilakukan oleh Alfiyah dan Pujiyanto untuk melihat implementasi Posbindu PTM di Kota Bogor pada dua Posbindu PTM di Puskesmas Mekarwangi dan Puskesmas Cipaku. Hasilnya menunjukkan bahwa standar dan kebijakan yang ada telah mendukung pelaksanaan program, namun belum diketahui secara spesifik siapa saja target program, kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat dan masih terdapat beberapa permasalahan pada koordinasi dan komunikasi antar kader, kemampuan dan jumlah kader.

Penelitian ini merekomendasikan untuk dilaksanakan pembaharuan informasi dan perbaikan sistem pada kader (pelatihan, pemilihan, perekrutan dan reward) serta peningkatan kerjasama lintas sektor dan lembaga baik oleh pemerintah, swasta dan lembaga pemerintah. Artikel ini dipublikasikan oleh Journal of Indonesian Health Policy and Administration pada Januari 2019

selengkapnya

The World Health Assemblyatau Majelis Kesehatan Dunia merupakan badan pembuat keputusan dari World Health Organization (WHO). Majelis ini akan menyelenggarakan agenda yang dihadiri oleh delegasi dari semua negara anggota WHO dan berfokus pada agenda khusus yang telah disiapkan oleh dewan eskekutif. Fungsi utama dari Majelis Kesehatan Dunia untuk menentukan kebijakan organisasi, menunjuk Direktur Jenderal, mengawasi kebijakan terkait keuangan, dan meninjau serta menyetujui anggaran program yang diusulkan.

Agenda Majelis Kesehatan Dunia ini diadakan setiap tahunnya di Jenewa, Swiss. Kali ini, agenda dilaksanakan pada tanggal 20 - 28 Mei 2019.

selengkapnya

Tuberkulosis resistan obat (DR-TB) lebih sulit diobati dan mengancam kemajuan global menuju target yang ditetapkan oleh Strategi Eliminasi TB dari WHO. Oleh sebab itu, perlu ada kebutuhan kritis untuk menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti terbaru dan komperhensif tentang pengobatan dan perawatan pasien DR-TB. Pedoman Konsolidasi ini berisi serangkaian rekomendasi WHO untuk pengobatan dan perawatan pasien DR-TB.

Pedoman konsolidasi mencakup rekomendasi kebijakan tentang rejimen pengobatan untuk TB yang resistan terhadap isoniazid (Hr-TB) dan Multi Drug Resistant (MDR)/ RR-TB, termasuk rejimen yang lebih lama dan lebih pendek, pemantauan kultur pasien yang menggunakan pengobatan, waktu terapi antiretroviral pada pasien MDR/ RR-TB yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), penggunaan pembedahan untuk pasien yang menerima pengobatan MDR-TB, dan model yang optimal dalam perawatan dan pelayanan pasien. Pedoman ini diterbitkan oleh WHO pada 2019 yang dapat diakses pada link berikut

selengkapnya

Dalam rangka mencapai Universal Health Coverage, Indonesia mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk di dalamnya adalah pelayanan persalinan. Ketersediaan jaminan kesehatan diharapkan dapat mengatasi kendala biaya pada persalinan di fasilitas kesehatan. Sebuah riset dilakukan oleh Mazda N Mukhlisa dan Pujiyanto menggunakan data Riset Kesehatan Dasar 2013 dan Potensi Desa 2011 dengan jumlah sampel 39.942 perempuan berusia 15 - 49 tahun yang melahirkan anak terakhir dalam periode waktu 2010 - 2013. Riset tersebut menggunakan pendekatan ekonometri dengan model estimasi probit dan bivariat probit untuk mengestimasi efek jaminan kesehatan dengan mempertimbangkan isu endogenitas pada jaminan kesehatan. 

Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 39,52%. Ibu yang memiliki jaminan kesehatan akan lebih memanfaatkan fasilitas kesehatan saat persalinan dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Artikel ini dipublikasikan oleh jurnal Kesmas: National Public Health Journal pada Desember 2018.

selengkapnya

Perancis masih memiliki permasalahan pada ketidaksetaraan penyebaran tenaga kesehatan secara geografis, khususnya pada dokter umum. Akibatnya akses layanan kesehatan primer lebih rendah pada daerah - daerah yang tidak terjamah. Sejak pertengahan 2000 - an, diterapkan beberapa kebijakan untuk memberikan insentif keuangan dan mendukung pengembangan praktik kelompok multi profesional: tim pelayanan kesehatan primer (primary care teams) untuk menarik dan mempertahankan dokter umum di daerah - daerah yang kurang terlayani.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tim pelayanan kesehatan primer (primary care teams) dapat menarik dan mempertahankan keberadaan dokter umum. Hal ini tentu menarik bagi negara - negara yang menghadapi masalah serupa, yakni ketidaksetaraan geografis serta negara - negara yang sedang mencoba bereksperimen dengan praktik - praktik kelompok multi profesional, termasuk Indonesia. Artikel ini ditulis oleh G. Chevilard, J. Mosques, V. Lucas - Gabrielli dan Stephane Rican yang dipublikasikan pada Mei 2019 di Jurnal Health Policy.

selengkapnya

Laporan tinjauan masa depan yang berorientasi kebijakan memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan saran bagi pembuat keputusan (decision maker). Metode skenario deliberatif mutlak diperlukan pada bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Pada laporan Status dan Perkiraan Kesehatan Belanda ke - 6 (PHSF - 2014), sebuah pendekatan baru untuk co-creation telah dikembangkan dengan tujuan untuk memasukkan norma dan nilai sosial yang berbeda dalam deskripsi kemungkinan perkembangan di masa depan.

Empat tantangan sosial diidentifikasi diantaranya 1) untuk menjaga kesehatan orang selama mungkin dan menyembuhkan penyakit dengan segera, 2) untuk mendukung orang - orang yang rentan dan memungkinkan partisipasi sosial, 3) untuk mempromosikan otonomi individu dan kebebasan memilih, dan 4) untuk menjaga perawatan kesehatan terjangkau. Artikel ini ditulis oleh Casper G. Schoemaker, Jeanne van Loon, Peter W. Achterberg, dan lain - lain yang dipublikasikan pada Oktober 2018 di jurnal Health Policy.

selengkapnya

WHO memperkirakan lebih dari sepertiga dari 40 juta kematian yang terjadi akibat kasus penyakit tidak menular adalah kematian dini, dimana lebih dari 80% terjadi di Negara - negara berpenghasilan rendah dan menengah. Salah satu beban tertingginya berada di Karnataka, salah satu negara bagian terbesar di India Selatan.

Studi ini menyediakan metedologi dan alat bantu untuk mengumpulkan bukti dalam merancang program penyakit tidak menular yang komprehensif di negara berpendapatan rendah dan menengah. Indonesia dapat mengambil pelajaran dalam menyusun dan mengevaluasi program nasional yang telah dibuat dalam menanggulangi kasus penyakit tidak menular untuk mencapai target penurunan kasus yang saat ini jumlahnya semakin meningkat. Artikel ini ditulis oleh Krishnamurty Jayanna, N. Swaroop, Arin Kar, S. Ramanaik, Manoj K. Pati, A. Pujar, dan lain - lain yang dipublikasikan pada April 2019 di jurnal BMC Public Health

selengkapnya

Imunisasi merupakan landasan bagi pelayanan kesehatan primer dengan nilai yang sangat baik. Cakupan imunisasi pada 14 negara berpenghasilan rendah dan menengah di Timur Tengah dan Afrika Utara telah mencapai 88% dari populasi wilayahnya dan 92% dari total kelahiran.

Sekitar 1,3 juta anak - anak tidak mendapatkan imunisasi secara menyeluruh pada 2017 yang terukur dari dosis vaksin diphteri – pertussis - tetanus. Mayoritas negara-negara tersebut lambat untuk mengadopsi jenis vaksin baru yang lebih mahal dan menyelamatkan karena adanya kendala pendanaan dan konteks sosial ekonomi.

Ke depannya, dukungan mitra akan berperan penting dalam membantu rekonstruksi sistem kesehatan pada negara konflik. Jika memungkinkan, sistem kesehatan dapat dibuat dengan memperluas ruang fiskal dari perolehan efisiensi dalam menyelaraskan mekanisme pengadaan vaksin dan integrasi layanan, menghasilkan pendapatan yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi, dan realokasi anggaran pemerintah untuk kesehatan pada kegiatan imunisasi. Artikel ini ditulis oleh Helen Saxenian, Nahad Sadr-Azodi, Miloud Kaddar, dan Kamel Senouci yang dipublikasikan pada Januari 2019 di BMJ Global Health Journals.

selengkapnya

Bukti bahwa Industri soda berupaya untuk memanipulasi ilmu dan kebijakan obesitas di AS telah didokumentasikan dengan baik, namun sedikit yang diketahui tentang apakah industri ini telah melakukan upaya serupa di negara lain. Sebuah artikel berisi studi mendalam di China — analisis wawancara dengan pakar obesitas China terkemuka, dan tren dalam aktivitas terkait obesitas yang didokumentasikan dalam buletin organisasi pemimpin China tentang obesitas, cabang dari International Life Sciences Institute (ILSI), non profit global yang didanai perusahaan, sangat dipengaruhi oleh Coca Cola Company — memperlihatkan sejak 1999 hingga 2015, sains dan kebijakan obesitas China bergeser secara nyata ke arah aktivitas fisik karena pengaruh Coca Cola di China meningkat. Pergeseran ini selaras dengan pesan Coca Cola bahwa itu aktivitas, bukan diet, adalah yang terpenting.

Klaim ini diterima oleh masyarakat menurut beberapa pakar kesehatan. Perubahan - perubahan ini berkorelasi dengan semakin pentingnya pendanaan, gagasan, dan peneliti Coca Cola melalui ILSI - China. Dalam menempatkan sumber dayanya yang besar dengan hanya menggunakan satu sisi ilmu pengetahuan, dan dengan tidak ada pihak lain yang cukup untuk memperjuangkan solusi yang lebih seimbang yang mencakup regulasi industri makanan, perusahaan soda yang bekerja melalui ILSI, mengarahkan kembali penyakit kronis China, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Artikel ini ditulis oleh Susan Greenhalgh yang dipublikasikan pada Januari 2019 di Journal of Public Health Policy.

selengkapnya

Baru - baru ini, pola dasar dari kemitraan swasta publik (PPP) pada Sistem Kesehatan Nasional Spanyol (SNHS), yaitu Model Azira, telah berakhir. Advokat membela keunggulan PPP dari penyedia bertenor publik, dalam hal kualitas dan efisiensi teknis. Sebuah artikel menggambarkan profil dan membandingkan kinerja Alzira dengan penyedia bertenor publik yang serupa. Analisis dan keputusan harus didasarkan pada gaya praktik medis apa, insentif organisasi dan keuangan apa, dan tingkat kapasitas profesional apa yang menjamin kinerja terbaik di tingkat mikro.

Artikel ini ditulis oleh Micaela Comendeiro - Maaløe, Manuel Ridao - López, Sophie Gorgemans dan Enrique Bernal - Delgado yang dipublikasikan pada November 2018 di journal Health Policy.

selengkapnya