Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam pelayanan kesehatan, tantangan besar masih ada di daerah remote, di mana akses terhadap pelayanan kesehatan seringkali terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, integrasi pelayanan kesehatan dan peran sektor swasta menjadi solusi yang semakin relevan. Integrasi pelayanan kesehatan dan peran sektor swasta dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di daerah remote Indonesia memegang peran krusial dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Kolaborasi yang kuat antara sektor kesehatan swasta, komunitas lokal, dan pemerintah adalah kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program-program KIA di lingkungan yang beragam dan seringkali sulit dijangkau. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah terpencil dalam mendapatkan layanan kesehatan. Kedepannya, diperlukan lebih banyak inisiatif sektor swasta yang fokus pada daerah terpencil, dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak.

selengkapnya

Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang terjadi baik ketika pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Diabetes tipe 2 merupakan faktor penyebab utama kondisi kesehatan yang parah, seperti kebutaan, kegagalan ginjal, serangan jantung, stroke dan amputasi anggota tubuh bagian bawah. Berhenti menggunakan tembakau adalah langkah penting untuk mengurangi risiko mengalami komplikasi kesehatan ini. Berhenti merokok menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2 sebesar 30–40% dan meningkatkan kesehatan pengelolaan kondisi kronis ini. Selain itu, penggunaan tembakau secara signifikan meningkatkan risiko berkembangnya penyakit kardiovaskular, yang merupakan hal yang sangat penting komplikasi bagi penderita diabetes tipe 2.

Merokok memperburuk neuropati diabetik dan tukak kaki serta menunda penyembuhan luka. Merokok merusak pembuluh darah retina, meningkatkan risiko retinopati diabetik dan kehilangan penglihatan pada orang dengan diabetes tipe 2. Penggunaan tembakau dan paparan asap rokok dapat menyebabkan timbulnya diabetes tipe 2 lebih awal pada perhitungan usia. Berkaitan dengan banyaknya kompikasi buruk yang ditimbulkan dari tembakau dan rokok, pemerintah harus melindungi masyarakatnya dengan menjadikan semua tempat umum dalam ruangan bebas rokok.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk meneliti perilaku dan faktor risiko lingkungan yang terkait dengan kelebihan berat badan dan obesitas pada masa kanak-kanak perkotaan Indonesia. Sampel penelitian ini adalah sekolah dasar negeri di Jakarta Pusat. Sampel diambil secara acak sebanyak 1674, berusia 6–13 tahun dari 18 sekolah dasar negeri. Hasilnya, diantara anak-anak, 31% mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Prevalensi obesitas lebih tinggi pada anak laki-laki (21%) dibandingkan anak perempuan (12%). Jenis kelamin laki-laki dan tinggi badan meningkatkan kemungkinan kelebihan berat badan atau obesitas, sementara kemungkinannya berkurang dengan setiap umur tahun. Pendidikan ibu adalah berhubungan positif dengan nilai BMI anak. Skor risiko pola makan dan aktivitas fisik tidak dikaitkan dengan BMI anak. Skor lingkungan makanan rumah yang obesogenik secara signifikan dan positif berhubungan dengan BMI anak.

Studi ini menggambarkan hubungan potensial antara faktor risiko demografi, perilaku, dan lingkungan serta kelebihan berat badan atau obesitas di kalangan anak sekolah dasar di lingkungan negara berpendapatan menengah. Hasil studi ini diperlukan untuk menginformasikan penelitian masa depan dan untuk mengembangkan intervensi dan kebijakan yang efektif dalam rangka melawan meningkatnya prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas pada masa anak-anak.

selengkapnya

Kematian ibu masih menjadi tantangan utama bagi sistem kesehatan di seluruh dunia. Salah satu penyebab utamanya adalah terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas ibu hamil di perdesaan. Untuk menurunkan angka kematian ibu, Indonesia telah menerapkan kebijakan Rumah Tunggu Bersalin. Sebuah studi dilakukan untuk menyelidiki faktor-faktor kunci keberhasilan dalam implementasi Rumah Tunggu Bersalin di Kabupaten Bulukumba, sebagai representasi wilayah yang mewakili pedesaan daratan dan lautan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan pihak publik dan sipil (n = 10), anggota pemerintah (n = 14), organisasi profesi (n = 8), dan anggota masyarakat lokal (n = 12).

Hasilnya, terdapat tiga tema yang diidentifikasi dari data kualitatif, yakni pengalaman pemangku kepentingan dalam mengelola Rumah Tunggu Bersalin di daerah pedesaan, upaya untuk meningkatkan implementasi Rumah Tunggu Bersalin oleh pemangku kepentingan, dan harapan pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan Rumah Tunggu Bersalin. Faktor kunci keberhasilan implementasi Rumah Tunggu Bersalin adalah kepemimpinan dan kolaborasi dengan masing-masing pemangku kepentingan. Kolaborasi tidak hanya terbatas pada sesama pemangku kepentingan layanan kesehatan saja, namun juga menjangkau tenaga non-layanan kesehatan dari pusat hingga daerah.

selengkapnya

Sebuah studi mengkaji variasi geografis pada kematian akibat COVID-19 dan kaitannya dengan karakteristik kesehatan masyarakat, kapasitas layanan kesehatan dalam merespons pandemi, dan kondisi sosial ekonomi di 514 kabupaten di Indonesia. Studi ekologi nasional ini mencakup data agregat kasus dan kematian COVID-19 dari 514 kasus kabupaten/kota di Indonesia, selama dua tahun pertama epidemi (1 Maret 2020 - 27 Februari 2022). Variabel terikat adalah angka kematian akibat COVID-19 di tingkat kabupaten per 100.000 populasi. Variabel independen meliputi angka kejadian COVID-19 di tingkat kabupaten, kesehatan penduduk, kapasitas layanan kesehatan, dan data sosio-demografi dari sumber resmi pemerintah.

Hasilnya, dari total 5.539.333 kasus COVID-19 yang dilaporkan, 148.034 (2,7%) meninggal, dan 5.391.299 (97,4%) sembuh. Angka kematian di tingkat kabupaten berkisar antara 0 hingga 284 kematian per 100.000 penduduk. Lima kabupaten dengan angka kematian tertinggi adalah Balikpapan (284 kematian per 100.000 penduduk), Semarang (263), Madiun (254), Magelang (250), dan Yogyakarta (247). Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia sangat heterogen dan berhubungan dengan tingginya insidensi COVID-19, perbedaan prevalensi penyakit penyerta yang sudah ada sebelumnya, kapasitas layanan kesehatan dalam merespons pandemi, dan karakteristik sosial-ekonomi. Studi ini mengungkapkan perlunya pengendalian COVID-19 dan penyakit penyerta lainnya, penguatan kapasitas kesehatan, dan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk memastikan hasil kesehatan yang optimal bagi populasi rentan.

selengkapnya

Angka kejadian tuberkulosis global mengalami penurunan, namun di Indonesia angka tersebut masih tinggi. Sebuah studi dilakukan untuk menilai karakteristik, tren, dan beban ekonomi dari kasus tuberkulosis rentan obat yang dilaporkan dalam sistem ini dari 2017 hingga 2019. Data dikumpulkan melalui studi cross-sectional multi-tahun yang berfokus pada kasus-kasus tuberkulosis yang rentan terhadap obat, kejadian, distribusi kasus tuberkulosis secara geografis, hasil pengobatan, dan biaya di Indonesia menggunakan Sistem Informasi Tuberkulosis (2017–2019). Tempatnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang menyediakan layanan pengendalian program dan pelayanan tuberculosis, pasien yang memenuhi syarat adalah mereka yang didiagnosis menderita tuberkulosis yang rentan terhadap obat dan diberitahukan ke Sistem Informasi Tuberkulosis.

Hasilnya, kasus yang dilaporkan meningkat dari 429.219 menjadi 523.614 orang, setara dengan peningkatan kejadian dari 167 kasus per 100.000 menjadi 196 kasus per 100.000. Tingkat keberhasilan pengobatan meningkat dari 363.098 (84·60%) dari 429.219 pada 2017 menjadi 452.966 (86·51%) dari 523.614 pada 2019, dengan angka kematian yang relatif stabil. Kemajuan telah dicapai dalam pengelolaan tuberkulosis rentan obat di Indonesia. Namun, upaya intensif, termasuk penemuan kasus, optimalisasi diagnosis, dan manajemen tuberkulosis yang hemat biaya diperlukan jika Indonesia ingin mencapai target WHO untuk mengakhiri tuberkulosis 2025, yakni kurang dari 55 kasus per 100.000 orang.

selengkapnya

Karena semakin banyaknya kasus di negara berkembang di negara-negara seperti Indonesia, depresi pasca melahirkan telah menjadi permasalahan yang serius, Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi depresi pasca melahirkan di Bandar Lampung, Indonesia, pada 2023 menggunakan instrumen Edinburgh Postnatal Depression Scale. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan 251 responden, dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Hasilnya, wanita dengan catatan aborsi memiliki risiko tiga kali lebih tinggi mengalami depresi pasca persalinan setelahnya mengendalikan variabel lain (catatan depresi, status pekerjaan, pendidikan, dan dukungan keluarga). Selain itu, multivariant analisis mengungkapkan bahwa faktor risiko yang paling penting untuk depresi pasca persalinan adalah catatan aborsi, usia, paritas, pendidikan, catatan depresi, status pekerjaan, dan dukungan keluarga dianggap sebagai faktor perancu. Wanita pasca melahirkan berhak mendapatkan dukungan dari orang yang mereka cintai, seperti pasangan atau kerabat mereka. Dukungan dari bidan juga diperlukan untuk memberikan informasi kesehatan tentang ibu dan bayi baru lahir, sehingga menjaga kesehatan mental mereka di masa depan. Artikel ini dipublikasikan Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional pada Agustus 2023.

selengkapnya

Sistem layanan kesehatan di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah belum dirancang untuk mengatasi beban penyakit tidak menular (PTM) yang tinggi dan terus meningkat, termasuk hipertensi. Akibatnya, sebagian besar orang dengan penyakit atau faktor risiko tidak terdiagnosis. Sebuah studi dilakukan untuk menilai kesenjangan geografis dan sosial ekonomi pada hipertensi yang tidak terdiagnosis dan membandingkannya dengan hipertensi yang terdiagnosis. Data dikumpulkan melalui Survei Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 dan dilakukan analisis geospasial dan kuantitatif di 514 kabupaten di Indonesia. Variabel dependen termasuk hipertensi yang terdiagnosis dan tidak terdiagnosis pada orang dewasa (18+ tahun) dan berdasarkan jenis kelamin.

Hasilnya, prevalensi hipertensi yang tidak terdiagnosis sebesar 76,3%, dengan pola disparitas yang berbeda antara hipertensi yang terdiagnosis dan yang tidak terdiagnosis. Hipertensi yang terdiagnosis 1,87 kali lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki, sedangkan angka hipertensi yang tidak terdiagnosis serupa antar gender. Daerah perkotaan memiliki tingkat hipertensi yang terdiagnosis 22,6% lebih tinggi, sedangkan hipertensi yang tidak terdiagnosis 11,4% lebih banyak terjadi pada perempuan di daerah pedesaan. Kabupaten dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki tingkat diagnosis hipertensi sebesar 25% lebih tinggi, sementara kabupaten dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah memiliki tingkat hipertensi yang tidak terdiagnosis pada perempuan sebesar 6% lebih tinggi. Daerah yang paling maju memiliki prevalensi hipertensi yang terdiagnosis dan tidak terdiagnosis 76% dan 40% lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang kurang berkembang. Kesimpulannya, terdapat perbedaan pola disparitas antara hipertensi yang terdiagnosis dan tidak terdiagnosis pada orang dewasa di Indonesia. Hal ini menyoroti perlunya langkah-langkah efektif, termasuk reformasi sistem layanan kesehatan untuk mengatasi masalah PTM di negara-negara berkembang dan berkembang.

selengkapnya

Badan asuransi kesehatan nasional Indonesia, BPJS Kesehatan, merupakan sistem pembayar tunggal terbesar di dunia dan merupakan salah satu negara pertama yang menggabungkan pembayaran berbasis kapitasi dan pembiayaan berbasis kinerja. Skema Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) untuk puskesmas dilaksanakan di ibu kota provinsi antara Agustus 2015 dan Mei 2016 dengan tujuan untuk memberikan insentif bagi penggantian layanan kesehatan sekunder ke layanan primer. Sebuah studi mengevaluasi dampak pada 3 outcome berupa jumlah kunjungan puskesmas, jumlah kunjungan puskesmas dari pasien dengan penyakit kronis, jumlah rujukan rumah sakit pada kasus non-spesialis. Peneliti menggunakan data klaim BPJS Kesehatan dari 2015 hingga 2016 dari sampel stratified satu persen dari total klaim BPJS Kesehatan.

Hasilnya, insentif KBK meningkatkan persentase bulanan pendaftar yang menghubungi puskesmas sebesar 0,578 poin persentase. Ini merupakan peningkatan yang cukup besar, yakni sebesar 48 persen dibandingkan dengan angka dasar yang hanya sebesar 1,2% namun masih dibawah ambang batas dari ‘cukup’ untuk skema KBK sebesar 15%. Untuk pasien penyakit kronis, terjadi peningkatan kecil sebesar 1,15 poin persentase, namun angka tersebut masih jauh di bawah ambang batas “cukup” program yaitu 50%. Tidak ada pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap angka rujukan ke rumah sakit untuk kondisi yang tidak memerlukan perawatan spesialis. Kesimpulan studi ini menunjukkan bahwa reformasi kapitasi berbasis kinerja KBK belum terlaksana sangat berhasil dalam menggantikan penggunaan layanan kesehatan sekunder dengan penggunaan layanan primer yang lebih besar.

selengkapnya

Perdarahan postpartum, yang umumnya didefinisikan sebagai kehilangan darah sebanyak 500 ml atau lebih dalam waktu 24 jam setelah kelahiran, merupakan penyebab utama kematian ibu di seluruh dunia. Penyakit ini menyerang jutaan perempuan setiap tahunnya dan menyumbang lebih dari 20% kematian ibu yang dilaporkan secara global. Kematian akibat perdarahan postpartum sebagian besar dapat dicegah dan hampir dapat dihilangkan di negara-negara berpendapatan tinggi. Namun perempuan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah terus terkena dampak yang tidak proporsional. Menyadari semakin besarnya kebutuhan akan tindakan global untuk meningkatkan pencegahan dan perawatan PPH, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bekerja sama dengan para pemangku kepentingan utama untuk mengembangkan Peta Jalan ini untuk memerangi perdarahan postpartum. Peta Jalan ini menguraikan tujuan, kegiatan dan tonggak sejarah untuk penelitian tingkat global, kerja normatif (yaitu yang berkaitan dengan norma dan standar), implementasi dan advokasi, antara 2023 dan 2030, untuk mengatasi prioritas utama PPH dan mempercepat kemajuan menuju target SDG 3.1.

Peta Jalan ini bertujuan untuk menyelaraskan upaya dan memupuk kerja sama di antara semua mitra yang menangani perdarahan pasca persalinan. Peta Jalan untuk memerangi perdarahan pasc apersalinan antara 2023 dan 2030 dengan mengejar tujuan teknis, investasi, dan kebijakan yang diperlukan yang akan mewujudkan prioritas inti dari inisiatif global yang sedang berlangsung untuk masalah ibu dan anak dan kesehatan bayi baru lahir.

selengkapnya