Sistem layanan kesehatan di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah belum dirancang untuk mengatasi beban penyakit tidak menular (PTM) yang tinggi dan terus meningkat, termasuk hipertensi. Akibatnya, sebagian besar orang dengan penyakit atau faktor risiko tidak terdiagnosis. Sebuah studi dilakukan untuk menilai kesenjangan geografis dan sosial ekonomi pada hipertensi yang tidak terdiagnosis dan membandingkannya dengan hipertensi yang terdiagnosis. Data dikumpulkan melalui Survei Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 dan dilakukan analisis geospasial dan kuantitatif di 514 kabupaten di Indonesia. Variabel dependen termasuk hipertensi yang terdiagnosis dan tidak terdiagnosis pada orang dewasa (18+ tahun) dan berdasarkan jenis kelamin.

Hasilnya, prevalensi hipertensi yang tidak terdiagnosis sebesar 76,3%, dengan pola disparitas yang berbeda antara hipertensi yang terdiagnosis dan yang tidak terdiagnosis. Hipertensi yang terdiagnosis 1,87 kali lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki, sedangkan angka hipertensi yang tidak terdiagnosis serupa antar gender. Daerah perkotaan memiliki tingkat hipertensi yang terdiagnosis 22,6% lebih tinggi, sedangkan hipertensi yang tidak terdiagnosis 11,4% lebih banyak terjadi pada perempuan di daerah pedesaan. Kabupaten dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki tingkat diagnosis hipertensi sebesar 25% lebih tinggi, sementara kabupaten dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah memiliki tingkat hipertensi yang tidak terdiagnosis pada perempuan sebesar 6% lebih tinggi. Daerah yang paling maju memiliki prevalensi hipertensi yang terdiagnosis dan tidak terdiagnosis 76% dan 40% lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang kurang berkembang. Kesimpulannya, terdapat perbedaan pola disparitas antara hipertensi yang terdiagnosis dan tidak terdiagnosis pada orang dewasa di Indonesia. Hal ini menyoroti perlunya langkah-langkah efektif, termasuk reformasi sistem layanan kesehatan untuk mengatasi masalah PTM di negara-negara berkembang dan berkembang.

selengkapnya

Badan asuransi kesehatan nasional Indonesia, BPJS Kesehatan, merupakan sistem pembayar tunggal terbesar di dunia dan merupakan salah satu negara pertama yang menggabungkan pembayaran berbasis kapitasi dan pembiayaan berbasis kinerja. Skema Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) untuk puskesmas dilaksanakan di ibu kota provinsi antara Agustus 2015 dan Mei 2016 dengan tujuan untuk memberikan insentif bagi penggantian layanan kesehatan sekunder ke layanan primer. Sebuah studi mengevaluasi dampak pada 3 outcome berupa jumlah kunjungan puskesmas, jumlah kunjungan puskesmas dari pasien dengan penyakit kronis, jumlah rujukan rumah sakit pada kasus non-spesialis. Peneliti menggunakan data klaim BPJS Kesehatan dari 2015 hingga 2016 dari sampel stratified satu persen dari total klaim BPJS Kesehatan.

Hasilnya, insentif KBK meningkatkan persentase bulanan pendaftar yang menghubungi puskesmas sebesar 0,578 poin persentase. Ini merupakan peningkatan yang cukup besar, yakni sebesar 48 persen dibandingkan dengan angka dasar yang hanya sebesar 1,2% namun masih dibawah ambang batas dari ‘cukup’ untuk skema KBK sebesar 15%. Untuk pasien penyakit kronis, terjadi peningkatan kecil sebesar 1,15 poin persentase, namun angka tersebut masih jauh di bawah ambang batas “cukup” program yaitu 50%. Tidak ada pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap angka rujukan ke rumah sakit untuk kondisi yang tidak memerlukan perawatan spesialis. Kesimpulan studi ini menunjukkan bahwa reformasi kapitasi berbasis kinerja KBK belum terlaksana sangat berhasil dalam menggantikan penggunaan layanan kesehatan sekunder dengan penggunaan layanan primer yang lebih besar.

selengkapnya

Perdarahan postpartum, yang umumnya didefinisikan sebagai kehilangan darah sebanyak 500 ml atau lebih dalam waktu 24 jam setelah kelahiran, merupakan penyebab utama kematian ibu di seluruh dunia. Penyakit ini menyerang jutaan perempuan setiap tahunnya dan menyumbang lebih dari 20% kematian ibu yang dilaporkan secara global. Kematian akibat perdarahan postpartum sebagian besar dapat dicegah dan hampir dapat dihilangkan di negara-negara berpendapatan tinggi. Namun perempuan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah terus terkena dampak yang tidak proporsional. Menyadari semakin besarnya kebutuhan akan tindakan global untuk meningkatkan pencegahan dan perawatan PPH, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bekerja sama dengan para pemangku kepentingan utama untuk mengembangkan Peta Jalan ini untuk memerangi perdarahan postpartum. Peta Jalan ini menguraikan tujuan, kegiatan dan tonggak sejarah untuk penelitian tingkat global, kerja normatif (yaitu yang berkaitan dengan norma dan standar), implementasi dan advokasi, antara 2023 dan 2030, untuk mengatasi prioritas utama PPH dan mempercepat kemajuan menuju target SDG 3.1.

Peta Jalan ini bertujuan untuk menyelaraskan upaya dan memupuk kerja sama di antara semua mitra yang menangani perdarahan pasca persalinan. Peta Jalan untuk memerangi perdarahan pasc apersalinan antara 2023 dan 2030 dengan mengejar tujuan teknis, investasi, dan kebijakan yang diperlukan yang akan mewujudkan prioritas inti dari inisiatif global yang sedang berlangsung untuk masalah ibu dan anak dan kesehatan bayi baru lahir.

selengkapnya

Sebuah studi untuk menganalisis hubungan antara pekerjaan dan pendapatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain analitik cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sario pada Januari - Mei 2023. Sampel yang digunakan yaitu Kepala Keluarga (suami/istri) dengan jumlah 106 responden. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh bahwa pekerjaan dari peserta JKN (Non-PBI) di Kecamatan Sario yang termasuk dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) (60,4%), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) (29,2%) dan Bukan Pekerja (10,4%).Pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario yaitu 76,4% memanfaatkan serta 23,6% tidak memanfaatkan.

Terdapat hubungan antara pekerjaan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario. Terdapat hubungan antara pendapatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Non-PBI) di Kecamatan Sario. Artikel ini dipublikasikan oleh JKKI UGM pada Oktober 2023.

selengkapnya

Sebuah studi menganalisis pemanfaatan optimal pelayanan kesehatan ibu di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2018. Setting penelitian ini berlangsung di 34 provinsi di Indonesia dengan design cross-sectional. Sampelnya adalah seluruh ibu yang mempunyai kelahiran hidup dalam waktu 5 tahun sebelum pengumpulan data (1 Januari 2013 hingga Juli 2018) dan memiliki data yang lengkap, dengan jumlah sampel sebanyak 70.878.

Hasilnya, pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dirasa masih belum optimal. Perawatan kesehatan yang lebih baik lebih banyak dialami oleh ibu-ibu yang tinggal di daerah perkotaan. Ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan secara signifikan menggunakan perawatan optimal tiga kali lipat. Perbedaan pelayanan ibu secara optimal ditemukan pada ibu dengan pendidikan lebih baik, memegang asuransi kesehatan, memiliki lebih banyak akses terhadap fasilitas kesehatan, jumlah paritas yang kecil. Berdasarkan studi ini, pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu secara optimal tidak hanya disediakan melalui pemberian layanan gratis, tetapi memiliki asuransi kesehatan dan jumlah paritas yang lebih sedikit guna menghasilkan skor optimal yang lebih baik. Ibu di daerah pedesaan masih memiliki perawatan yang kurang optimal. Wilayah timur Indonesia, juga perlu menjadi perhatian agar pelayanan kesehatannya optimal.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengeksplorasi peran dan tantangan yang dihadapi apoteker komunitas Indonesia dalam manajemen kesehatan mental. Analisis dilakukan secara mixed method dengan kualitatif dan kuantitatif survey. Penelitian ini menemukan bahwa konseling obat merupakan layanan perawatan kefarmasian yang sering diberikan kepada pasien gangguan jiwa. Meskipun demikian, pelatihan yang tidak memadai dan kekhawatiran akan penyalahgunaan obat-obatan psikotropika diidentifikasi sebagai hambatan utama yang menghambat efektivitas pemberian layanan.

Temuan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan bagi apoteker untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan tambahan di bidang kesehatan mental, serta menerapkan sistem yang mengintegrasikan rekam medis pasien di seluruh rangkaian layanan kesehatan. Oleh karena itu, tindakan segera seperti pendidikan kesehatan mental dan sistem pencatatan pasien yang terintegrasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kontribusi sosial-ekonomi yang diberikan oleh individu dengan gangguan kejiwaan. Studi ini baru saja dipublikasikan pada Asian Journal Of Psychiatry pada 21 September 2023.

selengkapnya

Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu komponen dasar di dalam sistem kesehatan karena dari sistem informasi kesehatan akan didapatkan data yang berkualitas, sebagai sumber informasi dan dasar pengambilan keputusan di masing-masing blok atau komponen lain pada sistem kesehatan. Namun, sistem pencatatan dan pelaporan sebagai salah satu instrumen dalam sistem informasi, seringkali menjadi masalah yang dihadapi di berbagai organisasi pelayanan kesehatan, salah satunya pada penyelenggaraan PONED di Puskesmas. Sebuah studi dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan program PONED di Kabupaten Purbalingga. Tujuan khusus penelitian ini adalah mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan program PONED, peran bidan koordinator PONED, dan penanganan keluhan pelanggan sebagai salah satu alat monitoring dan evaluasi program PONED. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya tim PONED di Puskesmas yang personilnya belum tersertifikasi pelatihan PONED. Sistem pencatatan dan pelaporan program PONED di Kab. Purbalingga dilaksanakan secara manual dan belum dilakukan analisis maupun penyajian secara tertib. Peran bidan koordinator di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan belum berjalan optimal. Mekanisme untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan PONED sudah dilaksanakan melalui berbagai media, namun belum dilaksanakan analisis umpan balik dari pelanggan untuk menentukan langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

selengkapnya

Indonesia telah berkomitmen memberikan cakupan kesehatan universal pada 2024. Reformasi sistem pembiayaan kesehatan adalah kunci mencapai komitmen ini. Sebuah studi dilakukan guna mengevaluasi bagaimana manfaat dan beban pembiayaan kesehatan didistribusikan ke seluruh kelompok pendapatan dan sejauh mana Indonesia telah mencapai ekuitas dalam pendanaan dan pemberian pelayanan kesehatan setelah reformasi pembiayaan. Metodenya menggunakan analisis insiden manfaat (BIA) dan analisis insiden pembiayaan (FIA). Ada 31.864 peserta dalam survei ENHANCE pada 2018 dibandingkan dengan 31.215 pada 2019. Distribusi manfaat layanan kesehatan di sektor publik sangat sedikit; masyarakat berpenghasilan rendah menerima proporsi manfaat yang lebih besar dari pelayanan kesehatan dibandingkan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Insiden manfaat di sektor kesehatan swasta secara signifikan berpihak pada orang kaya pada 2018. Insiden pembiayaan kesehatan berubah dari progresif sedang pada 2018 hingga sedikit regresif pada 2019. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam memperluas cakupan layanan kesehatan, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pembiayaan dan belanja. Meningkatkan kelengkapan manfaat akan mengurangi pengeluaran di luar anggaran dan mengalokasikan lebih banyak dana bagi perawatan primer akan meningkatkan akses ke layanan perawatan kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah. Artikel ini dipublikasikan pada Lancet Global Health Journal pada Mei 2023.

selengkapnya

Proses manajemen diri pada Diabetes Mellitus (DM) sangat penting untuk meningkatkan pengendalian indeks glikemik. Saat COVID-19 berlangsung terjadi keterbatasan yang signifikan dalam layanan dan aksesibilitas, terutama dukungan rutin untuk pasien diabetes. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui pengaruh Diabetes Management Support (DIMAS) aplikasi pada kegiatan Self-Management Diabetes. Aplikasi ini memiliki tiga menu seperti edukasi kesehatan yang berisi informasi tentang diabetes, nutrisi, pengobatan, olah raga, manajemen stres, dan perawatan kaki; pemantauan perawatan diri yang berisi pengingat pengobatan, gula darah dan catatan latihan; dan konsultasi dengan perawat. Intervensi dilakukan melalui aplikasi DIMAS dan komunikasi WhatsApp.

Hasilnya. Perubahan signifikan secara statistik diamati antara sebelum dan sesudah intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan terbesar dalam aktivitas perawatan diri adalah perawatan kaki dan olahraga dengan peningkatan skor masing-masing sebesar 2,4 dan 0,8. Responden menyatakan bahwa aplikasi berguna untuk mengingatkan mereka dalam minum obat dan berkomunikasi dengan perawat. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Malaysia pada Juli 2023.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan terhadap akses layanan kesehatan di seluruh dunia dan berdampak pada layanan imunisasi dasar anak. Penurunan cakupan imunisasi dapat menyebabkan kesenjangan imunitas beresiko pada timbulnya wabah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Sebuah studi mengevaluasi hubungan antara pengetahuan ibu, sikap, dan perilaku mengenai imunisasi dan status imunisasi anak pada masa pandemi COVID-19 di Medan, Indonesia. Studi analitik cross-sectional dilakukan pada April sampai November 2021. Ibu dengan anak usia 0–12 bulan diwawancarai tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka mengenai imunisasi, dan status imunisasi anak mereka.

Hasilnya, dari 196 peserta, 46,5% mempunyai pengetahuan rendah tentang imunisasi, 41,3% mempunyai sikap negatif, dan 20,4% memiliki perilaku negatif. Hanya 62,8% peserta yang memiliki anak dengan status vaksinasi lengkap, dan ibu dengan pengetahuan sedang, sikap negatif, dan perilaku negatif lebih besar kemungkinannya untuk tidak memvaksinasi anak mereka. Sikap, perilaku, dan latar belakang pendidikan ibu berhubungan dengan status imunisasi. Upaya pemulihan untuk meningkatkan cakupan imunisasi sangat diperlukan dan harus mencakup upaya untuk mengurangi keraguan para ibu terhadap vaksinasi anak di masa pandemi. Artikel ini dipublikasikan pada International Society for Infectious Disease, published by Elsevier pada Maret 2023.

selengkapnya