Buku yang akan dibahas kali ini ialah buah karya Prof. drg. Etty Indriati, PhD (FK UGM) yang membahas isu pelik, yaitu korupsi. Prof. Etty berguru pada Prof. Susan Rose-Ackerman dari Universitas Yale.

Bedah buku yang berfokus pada upaya anti korupsi tersebut telah terselenggara pada Jum'at (4/4/2014) di Auditorium Pertamina Tower, FEB UGM. Penyelenggara acara ini ialah Gerakan Masyarakat Transparasi Akademis untuk Indonesia (Gemati) dan pengantar disampaikan oleh Dr. Eko Suwardi, PhD, Wadek Bidang Perencanaan dan Informasi, FEB UGM. Kegiatan atau gerakananti korupsi, selaras dengan visi misi UGM yang menjulang tinggi dan mengakar pada local wisdom, harapannya hasil diskusi menjadi ilmu dan amalkan, jelas Dr. Eko Suwardi.

Hasil reportase selengkapnya silakan 

Masalah Inequity dalam kesehatan tidak bisa diatasi hanya oleh sektor kesehatan. Untuk itu, perlu dilakukan aksi bersama semua sektor terkait. Pendekatan ini awalnya dikenal sebagai "intersectoral action for health" tetapi kemudian konsepnya berkembang menjadi pendekatan the "Health in All Policies" (HiAP). Masalah selanjutnya yang muncul adalah bagaimana mengaplikasikan konsep tersebut di setiap negara?

Untuk itu, WHO mengembangkan suatu Kerangka Kerja Analitik untuk HiAP (Analytic Framework for HiAP). Kerangka Kerja ini diaplikasikan di tiga wilayah yaitu Afrika, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat. Pengalaman di ketiga wilayah tersebut menjadi pembelajaran yang berharga untuk penerapan di tempat lain termasuk di Indonesia.

Selengkapnya dapat disimak pada link 

artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.

Kehamilan yang tidak diinginkan akibat kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi, mengancam kehidupan dan kesejahteraan para ibu dan keluarganya. Mereka yang sangat rentan dalam masyarakat seperti orang miskin yang hidup di pedesaan dan daerah kumuh di perkotaan, ODHA, dan yang tidak memiliki tempat tinggal, seringkali tidak bisa terpenuhi kebutuhannya akan kontrasepsi. Dalam konteks demikian, isu hak azasi muncul.

Buku WHO ini dapat dijadikan acuan untuk mengatasi isu tersebut. Rekomendasi yang disampaikan secara umum penting untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap pelayanan kontrasepsi yang bermutu dan dapat diterima tanpa diskriminasi. Selengkapnya dapat disimak pada link berikut 

Hari pertama kursus terintegrasi tatap muka dan online diawali dengan gambaran pelatihan selama 5 hari ke depan. Tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada para peneliti universitas mengenai metodologi penelitian yang akan dilakukan, termasuk konsep penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data serta analisis data.

Keberagaman latar belakang profesi dan pengalaman peneliti lokal yang terlibat dalam penelitian ini cukup bervariasi, untuk itu dirasa perlu menyamakan persepsi tentang analisis kebijakan dan bagaimana itu dilakukan. Selengkapnya, silakan simak pada link berikut  

Pagi ini tanggal 21 Maret 2014 telah terselenggara pembahasan artikel berjudul "A Knowledge Management tool for Public health: health-evidence.ca", tulisan Mauree Dobbins dkk. Di dalam artikel ini disajikan pengalaman sebuah web untuk translational srategy dari riset ke pengambilan kebijakan yang dikembangkan oleh Mc Master University.

Langkah-langkah untuk review: Langkah 1. Mencari makalah-makalah yang relevan dengan data-base electronic. Juga ke Grey Literature. Langkah 2. Review test untuk relevansi. Langkah 3. Menilai metodologinya untuk review mutu. Langkah 4. Menggunakan term-term public health yang biasa dipergunakan. Paper ini cocok untuk dikembangkan di Indonesia untuk penulisan paper ilmu kesehatan masyarakat.

Rekomendasi: Perlu unit untuk mencari, dan kelompok yang dapat melakukan review untuk dikembangkan dan melakukan diseminasi. Silahkan link ke www.kebijakankesehatanindonesia.net untuk mencermati laporan diskusi dengan video dan powerpointnya. Silahkan 

PKMK FK UGM telah menyelenggarakan seminar dan workshop Peran Kepemimpinan untuk Mencegah Fraud di Era JKN. Sesuai dengan judulnya, seminar dan workshop ini membahas masalah kepemimpinan dalam bidang kesehatan di daerah, mulai dari Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RS hingga Komite Medis. Pembicara acara ini berasal dari Kementerian Kesehatan, BPJS dan DJSN, sedangkan pada sesi workshop pembicara berasal dari praktisi. Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah secara lebih detil dan menyusun strategi dalam menghadapinya. Hal ini penting untuk diikuti karena fraud tergolong tindak kriminal, dan tentu saja perlu kesadaran hukum untuk menghindarinya.

Materi, rekaman video dan informasi terkait seminar dapat diakses pada link berikut 

artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.

Advokasi makin menjadi kebutuhan berbagai lembaga dalam upaya mempengaruhi suatu revisi atau penetapan kebijakan baru agar sesuai dengan kepentingan lembaga tersebut atau pihak yang diwakilinya. Meskipun demikian, berbagai advokasi yang dilakukan seringkali tidak berhasil. Dalam konteks ini, buku terbitan WHO ini bermanfaat untuk memperkaya strategi, taktik, dan pendekatan advokasi.

Ada 2 pengalaman advokasi yang bisa dijadikan pelajaran yaitu (1) advokasi untuk mempengaruhi kebijakan dan program kesehatan di level nasional dan daerah; dan (2) advokasi untuk mempengaruhi kebijakan nasional melalui proses di parlemen/legislatif. Selain itu, ada juga pengalaman bagaimana menilai dampak advokasi dan monitoring kinerja advokasi. Selengkapnya dapat disimak pada link berikut 

artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.