Reportase “Kaleidoskop Kebijakan Kesehatan Indonesia 2018 & Refleksi Lakon PKMK”

r 27des

Kaleidoskop yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali ini telah berlangsung sejak 2013, PKMK selalu melakukan refleksi kepingan peristiwa penting yang terjadi pada sepanjang tahun dan meninjau kegiatan yang akan dilakukan untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di masa mendatang. Seminar kaleidoskop kebijakan kesehatan Indonesia 2018 dipandu oleh Shita Dewi. Pengantar disampaikan oleh Prof Laksono Trisnantoro dengan memaparkan 2 poin penting dalam Outlook yang disusun pada awal 2018, pertama mengatasi fragmentasi pada sistem kesehatan dan sistem jaminan kesehatan, yang diprediksi akan memperburuk pemerataan pelayanan kesehatan (equity); dan apakah 8 tujuan peta jalan JKN yang disusun oleh DJSN dapat dicapai, termasuk di dalamnya apakah Inpres No. 8 Tahun 2017 dilaksanakan dengan tuntas.

Sesi dilanjutkan oleh, M. Faozi Kurniawan yang menguraikan peristiwa pentingsepanjang 2018, yaitu optimalisasi Inpres 8/2017, filantropi untuk pelayanan kesehatan, program anti – fraud yang tengah disusun, strategi BPJS Kesehatan mengatasi defisit, bail – out dana JKN sebagai bukti bahwa penyelenggaraan JKN dimulai dengan ketidaksiapan perencanaan dan teknis yang masih meraba – raba. Sumbangsih pemikiran dan dukungan berbagai sektor diperlukan untuk meninjau lebih dalam dan komprehensif penyelenggaraan JKN sehingga transparansi data penyelenggaraan JKN mutlak harus terbuka akses dan informasinya. Selain hal di atas, 3 peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan yang diterbitkan juga menjadi kontroversi panjang dan peraturan menteri kesehatan tentang wajib kerja dokter spesialis yang dinilai melanggar HAM. Peraturan teknis/ pelaksanan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena muatannya bertentangan dengan peraturan yang dibentuk sebelumnya. Hal ini menjadi penting, bahwa dalam merumuskan kebijakan harus meninjau kebijakan/ regulasi yang terbentuk sebelumnya, agar perencanaan program dan visi regulasi / kebijakan berjalan selaras.

Pada sesi diskusi, peserta seminar maupun webinar menyampaikan pertanyaan dan masukan cukup banyak, terangkum sebagai berikut: perlunya mengaitkan Outlook mendatang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); optimalisasi primary care, strategic purchasing – pooling; Health Technology Assessment (HTA) pada obat dan pengobatan; dan meninjau lebih dalam dampak rujukan online yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan dengan Permenkes No. 56/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Prof. Laksono menyambut semangat diskusi dan mengundang peserta untuk dapat hadir kembali dalam penyusunan Outlook 2019 pada pertengahan Januari mendatang, untuk menyusun lebih detail dan aplikatif forecasting kebijakan kesehatan mendatang.

Pada sesi terakhir Dr. dr. Andreasta Meliala, memaparkan peran PKMK yang ikut berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan Indonesia melalui divisi atau unitnya yaitu divisi Public Health, Divisi Mutu, Divisi Manajemen Rumah Sakit, Divisi Manajemen Bencana dan Divisi E – Health. Output PKMK 2018 yaitu telah menghasilkan penelitian kedokteran dan kesehatan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan; mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui pengabdian masyarakat yang melibatkan alumni dan mitra strategis; dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sivitas akademika dan sivitas hospitalia melalui tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Reportase : Tri Aktariyani (PKMK UGM)

<< kembali ke TOR

{jcomments on}

 

Kaleidoskop “Refleksi Lakon PKMK Membangun untuk Kesehatan Indonesia 2018”

Pengantar

Berakhirnya tahun 2018 memunculkan keingintahuan terhadap capaian pengembangan diri dan organisasi. Sejauh mana langkah dan peran yang telah diambil selama ini oleh organisasi seperti PKMK dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan negeri? Sebagaimana kita tahu kebijakan dan implementasi besar yang diambil negeri ini pada beberapa tahun terakhir dan yang masih terus berjalan, selalu diikuti dengan tanggung jawab yang besar pula. Kebijakan JKN hanyalah awal dari rangkaian manfaat dan tanggung jawab berkesinambungan yang harus dipikul oleh banyak pihak untuk perbaikan dunia kesehatan Indonesia. Tentu tujuan akhirnya adalah perbaikan dunia kesehatan yang mensejahterakan masyarakat dan juga negara. Tahun-tahun ini menjadi tahun crucial bagi negeri ini untuk menggunakan era baru ini sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya. Jangan bosan bicara tentang JKN dll karena kita belum sampai. Sudah dilakukan belum menjamin terlaksana dan tercapai tujuan dengan benar.

Perbaikan di bidang kesehatan menempatkan proses sebagai bagian terpenting. PKMK secara konsisten memilih lakon atau perannya dalam membangun bidang kesehatan melalui tiga pendekatan, yaitu: penelitian, konsultasi atau pendampingan, dan pendidikan. Semua pendekatan tersebut diharapkan dapat menyentuh tahapan penting: pendidikan bagi akademisi dan pelajar yang merupakan calon praktisi, calon pemangku kebijakan dll. Konsultasi bagi para praktisi di layanan kesehatan hingga pemangku kebijakan. Terakhir, penelitian untuk memberikan evidence based dalam perencanaan hingga evaluasi bidang kesehatan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, refleksi akhir tahun ini akan menyampaikan tidak hanya capaian namun juga proses yang dilakukan oleh PKMK selama 2018 untuk menajlankan lakon/perannya di bidang kesehatan Indonesia.

  Tujuan

Pertemuan akhir tahun ini bertujuan untuk memaparkan dan mendiskusikan capaian dan proses PKMK dalam menjalankan perannya untuk pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan Indonesia.

  Tempat, Waktu dan Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Desember 2018
Waktu           : 10.30-12.00 WIB
Tempat         : Common Room Gedung Litbang FK-KMK UGM

  Rundown Acara

Waktu Acara
10.20 – 10.30 Registrasi
10.30 – 10.35 Sambutan Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS (Direktur PKMK)
Pengantar Umum (Moderator: Shita Listyadewi)
10.35 – 11.00

Kaleidoskop kebijakan Kesehatan Indonesia 2018
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD (Ketua Board PKMK)

  materi Pengantar

  materi Sesi 1

  materi Sesi 2
11.00 – 11.35 Diskusi
11.35 – 11.50

Refleksi Lakon PKMK FK-KMK UGM
Dr. dr. Andreasta MEliala, M.Kes MAS (Direktur PKMK)

  materi
11.50 – 12.00 Diskusi
12.00 – 12.05 Penutupan

  Reportase Kegiatan 

 

  Narasumber

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
(Ketua Departeman Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM dan Ketua Board PKMK FK UGM)

  Target Peserta

  1. Dosen, Konsultan, dan Peneliti dari Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Masyarakat
  2. Mitra Penelitian dan Pendampingan PKMK
  3. Mahasiswa/i dari S2 HPM FK UGM
  4. Lembaga Donor
  5. Lembaga Swadaya Masyarakat

  Informasi dan Pendaftaran

Maria Lelyana
[email protected]
CP: 08111019077

 

Reportase Launching The Lancet Paper “Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges”

Jakarta, 20 Desember 2018

Diskusi Panel 1: “Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, challenges and its global implication”.

Diskusi pertama ini dimoderatori oleh Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG (K) sekaligus membuka sesi dengan apresiasi penuh haru kepada para panelist yang selama 2,5 tahun ini mengerjakan tulisan mengenai UHC di Indonesia. Selanjutnya dr. Rina selaku penulis utama mendapat kesempatan lebih dulu memaparkan pengalaman dan substansi secara singkat jurnal yang pada Kamis (20/12/2018, pukul 06.30 WIB) telah terbit di The Lancet jurnal terkemuka dengan Q1 – Indeks faktor 5,2.

dr. Rina memulainya dengan statement yang menstimulus peserta seminar bahwa ternyata banyak hal yang dapat diangkat untuk menjadi tulisan isu UHC – JKN yang pada tahap ini masih memiliki tantangan yaitu pada masyarakat missing middle yang merupakan usia sehat atau tidak akan sakit dalam waktu lama; gap financing; Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menurut data melakukan pendaftaran ketika sakit dan mengalami tunggakan iuran; pertumbuhan penyakit tidak menular dan kesiapan yang kurang baik dari tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan terutama di tingkat primary. Akademisi lulusan UGM tersebut menutup pemaparannya dengan pernyataan bahwa pelaksanaan UHC – JKN membutuhkan roadmap yang terencana dengan strategis melalui kebijakan atau program yang customizes, adaptif dan fleksibel.

Dr. Teguh Dartanto selaku ahli kemiskinan dan pembangunan sosial dari FEB UI merasa bangga bisa ikut berkontribusi dalam jurnal tersebut. Teguh menyampaikan bahwa tarif minimum masih menjadi masalah utama pendanaan UHC – JKN; perlunya intervensi pada perilaku manusia untuk memiliki perspektif hidup sehat atau mencegah sakit, karena faktor perilaku ini juga mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan UHC dan Government System BPJS Kesehatan, pencegahan fraud dan TKMKB yang masih belum optimal. Prof. Hasbullah Thabrany melanjutkan dengan persoalan transparansi BPJS Kesehatan selaku badan publik yang masih kurang terbuka. Manajemen dan komunikasi menjadi salah satu masalahnya yaitu pada penanganan defisit. Banyak dana – dana yang dapat dimobilisasi untuk menjadi hibah tanpa harus menggantungkan pada bantuan pemerintah. Dari sisi pelayanan kesehatan, dr. Akmal Taher menyatakan perlu redesain kembali konsep primary health care yang apabila ingin benar – benar menjadi gate keeper dalam JKN yaitu dari pendanaan, sumber daya dan regulasi. Hal ini disampaikan karena Hasbullah melihat terjadi kekeliruan pemahamani standar kompetensi kedokteran yang disamakan dengan standar pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Pengembangan teknologi dalam mengawal primary health care juga perlu diperhatikan, karena hal ini dirasa mampu mengatasi minimnya ketersediaan tenaga kesehatan.

Diskusi Panel 2: “Defining high priority and high impact research and publications to advance universal health coverage”

Diskusi kedua ini dimoderatori oleh Dr. Anuraj H Shankar, DSc (Harvard University). Anuraj menyampaikan bagaimana membuat tulisan yang dapat diterbitkan Jurnal Internasional yaitu hasil penelitian dapat menjawab masalah tidak hanya pada tingkat nasional tetapi global. Pada topik UHC menindaklanjuti pernyataan Prof. Endang L. Achadi , MD dari FKM UI bahwa penyakit katastropik penyebab utamanya adalah kurangnya gizi pada 1000 hari awal kehidupan. Penyakit ini lebih banyak didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, saatnya kita mulai menggeser paradigma untuk benar – benar fokus pada promotifpreventif untuk mengurangi beban negara atas pelayanan kesehatan.

Dr. Anuraj menyatakan cukup banyak yang dapat digali di Indonesia yang perlu disampaikan kepada dunia internasional yaitu ; stunting reduction, rapid and low cost diagnostic, and early childhood development. Namun yang terpenting adalah akademisi dapat menyampaikan secara tuntas dan terbukti ilmiah implikasi program UHC bagi pembangunan kesehatan di Indonesia.

Pada sesi pertanyaan, dari PKMK UGM – menanyakan bagaimana menuliskan penelitian yang tengah dilakukan di 10 provinsi namun yang dapat berjalan masih 7 Provinsi terkait JKN yang membahas UHC dengan pendekatan realist evaluation. Metode realist evaluation adalah metode yang kompleks dan sampai saat ini masih mengalami perkembangan.

Dr. William S.M. Summerskill selaku Executive Editor The Lancet menanggapi bahwa metode Realist Evaluation cukup kompleks, yang terpenting dalam menuliskan hasil karya ilmiah adalah bagaimana kita menceritakan hasil oberservasi dengan lugas, faktual, terbukti ilmiah dan tentunya harus menghadirkan solusi dari masalah besar yang menjadi concern bukank hanya tingkat nasional melainkan juga dunia. Isu UHC-JKN di Indonesia masih cukup menarik untuk dipublikasikan karena Indonesia negara kepulauan dengan sistem otonomi yang telah lama berkembang.

link terkait https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31647-7/fulltext 

Reportase: Tri Aktariyani (PKMK UGM)

 

 

 

 

Reportase Hari Kelima: Konsultasi Publik dan Advokasi Kebijakan

ab1 9

Hari Kelima, Alam Syukur (STIA LAN Makasar) menyampaikan konsep dan pentingnya advokasi kebijakan dengan membahas bahwa advokasi adalah suatu kegiatan pembelaan kasus atau beracara di peradilan (ligitasi). Advokasi kebijakan merupakan upaya bersama yang terkoordinasi untuk melakukan perubahan dalam penyelesaian permasalahan konflik. Salah satu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari isi hukum, tata laksana hukum dan budaya hukum. Advokasi kebijakan bukan merupakan upaya publikasi untuk organisasi, namun merupakan usaha sengaja dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

Advokasi kebijakan harus dapat melakukan strategi menggalang sekutu dan pendukung. Syarat untuk mendapatkan dukungan dalam melakukan advokasi kebijakan adalah memang penting dan berarti bagi mereka yang kita ajak, sebaiknya dengan cakupan atau lingkup terbatas dulu yang khas, isu harus mencerminkan adanya tujuan – tujuan perubahan yang lebih besar dalam jangka panjang, isu yang ditawarkan memiliki landasan untuk membangun kerjasama dan persekutuan yang lebih lanjut di masa mendatang, kerja sama yang dibangun dalam menghadapi isu memungkinkan saling bermanfaat satu sama lain, membuka kesempatan luas untuk saling membagi pengalaman, informasi, keahlian dan keterampilan keterlibatan semua pihak (hal yang paling penting) dalam perumusan dan pemilihan issu.

Ciri persekutuan yang efektif adalah fokus pada tujuan atau sasaran-sasaran advokasi yang sudah disepakati bersama, tegas menetapkan menggarap satu issu tertentu atau, sekalian menggarap beberapa issu sekaligus sepanjang disepakati bersama, ada pembagian peran dan tugas yang jelas diantara semua yang terlibat dan terbentuknya sebagai hasil atau dampak dari adanya pertentangan dalam masyarakat. Mereka yang bergabung adalah yang benar – benar merasakan perlunya bekerja sama

ab1 10

(Reporter: Relmbuss Biljers Fanda)

Link Terkait:

 

Reportase Hari Keempat: Praktik Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief dan Policy Paper

ab1 7

Hari Keempat. Erna Irawati mewakili LAN melakukan review ulang tentang definisi dan tahap analis kebijakan. Materi pada hari keempat menekankan bahwa analisis kebijakan dapat meningkatkan proses pembuatan kebijakan. Alasan yang pertama, karena analisis kebijakan menggunakan metode analisis kebijakan untuk memberikan informasi lebih lanjut dan lebih baik dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan juga menerjemahkan informasi dan analisis ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain.

Analisis kebijakan dapat menyiapkan dokumen saran kebijakan tertulis seperti, policy paper, policy brief, policy memo tentang solusi potensial untuk suatu masalah dan alasan terakhir karena analisis kebijakan dapat mengkomunikasikan isi dokumen saran kebijakan baik melalui briefing, rapat, percakapan, dan konferensi kepada para pembuat kebijakan.

Berikutnya, policy brief yang dibuat harus dapat mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan keputusan) berdasarkan informasi yang relevan (informed evidence-based) pada pihak – pihak (organisasi) yang relevan (memiliki wewenang untuk membuat kebijakan/ membuat keputusan). Policy brief ditujukan kepada pembaca yang sangat spesifik dan memiliki agenda yang sangat padat, namun tidak selalu memiliki ‘pengetahuan yang tinggi’ tentang subyek/ fokus dalam produk kebijakan (apalagi dibandingkan penulis produk kebijakan).

Policy brief memiliki 2 tujuan utama yaitu sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi. Media advokasi artinya policy brief memberikan pilihan terhadap sebuah solusi tertentu sedangkan media eksplorasi artinya policy brief tidak memberikan sebuah rekomendasi terpilih. Berikut adalah daftar cek yang harus dipersiapkan sebelum menulis policy brief:

ab1 8

(Reporter: Relmbuss Biljers Fanda)

Link Terkait:

 

Reportase Hari Ketiga: Analisis Pemangku Kepentingan

ab1 5

Hari Ketiga. Dr. Andi Taufik, M.Si sebagai perwakilan Lembaga Administrasi Negara menyampaikan materi tentang analisis pemangku kepentingan. Andi Taufik mengilustrasikan bahwa tugas birokrat (pemerintah) seperti wasit dalam pertandingan sepak bola. Ketika wasit memandang pelanggaran pastilah ada dan bahkan wajar sebagai akibat adanya keseriusan tiap pemain dalam memenangkan pertandingan. Hal yang berbeda dapat terjadi, ketika wasit tidak berhasil melerai pelanggaran hingga dalam serta meluas dan bersifat sistemik, dapat melibatkan pengurus, pelatih, pemain, dan bahkan penonton.

Perubahan paradigma government (pemerintah) menjadi governance (tata kelola). Pemerintah yang merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kekuasaan negara, harus dapat memahami tata kelola yang baik yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam rangka memecahkan masalah sosial, ekonomi dan politik suatu bangsa. Asumsi – asumsi tata kelola melibatkan peran pemerintah yang kuat agar penerapan aturan dapat dilakukan secara konsisten. Peran masyarakat yang kuat berfungsi dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Peran dunia usaha yang kuat berfungsi untuk menguatkan ekonomi masyarakat. Ketika tata kelola sudah mendapatkan dukungan dari ketiga pihak tersebut, hasil yang diharapkan adalah pemerintah yang kokoh, kuat, cakap bersih dan akuntabel.

ab1 6 

Pada pemetaan pemangku kebijakan terdapat beberapa metode yang telah ada di modul pelatihan analis kebijakan LAN. Analisis stakeholder setidaknya dapat memberikan informasi penting sebagai berikut: 1) siapa saja yang akan dipengaruhi; 2) siapa saja yang dapat mempengaruhi baik dalam proses maupun hasil dari sebuah kegiatan; 3) pihak mana saja yang harus dilibatkan, dan 4) kapasitas pihak mana/ siapa yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan mereka terlibat dalam sebuah kegiatan. Model pemetaan stakeholder yang paling terkenal adalah Model Net Map dimana teknik memetakan jenis stakeholder dengan kepentingan, tingkat pengaruh dan pola hubungannya.

(Reporter: Relmbuss Biljers Fanda)

Link Terkait:

 

Reportase Hari Kedua: Analisis Kebijakan Publik

ab1 2

Hari Kedua, Erna Erawati (LAN) membuka sesi hari kedua dengan menyampaikan defisini analisis kebijakan menurut William N Dunn. Analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan masalah – masalah kebijakan. Analisis kebijakan terdiri dari analisis terhadap kebijakan dan analisis bagi penyusunan kebijakan.

ab1 3

Langkah – langkah analisis kebijakan menurut Wiliam Dunn dimulai dari definisi sampai evaluasi. Tahap definisi masalah menjelaskan informasi tentang kondisi yang ditimbulkan masalah. Tahap prediksi menjelaskan informasi tentang konsekuensi dari diterapkan/ tidaknya alternatif kebijakan. Tahap preskripsi menjelaskan informasi tentang nilai dari konsekuensi alternatif kebij masa mendatang. Tahap deskripsi menjelaskan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Pada tahap akhir (evaluasi) menjelaskan manfaat alternatif dalam memecahkan masalah. Namun ada tahapan yang berbeda dari Eugene Bardach, yang divisualisasikan sebagai berikut:

ab1 4

Selanjutnya, Erna Irawati menjelaskan tentang masalah kebijakan adalah keadaan tidak terwujudnya kebutuhan, nilai, dan peluang, yang meskipun sudah bisa diidentifikasikan, tetapi pemecahannya mengharuskan adanya tindakan negara / pemerintah (kebijakan publik). Beberapa kriteria masalah yang baik adalah 1) definisi yg dibuat harus menyatakan dengan jelas adanya ketidaksesuaian antara standar/ harapan yang ditetapkan dengan fakta, 2) Definisi yang dibuat harus menyatakan dengan jelas, pihak – pihak yang terkait/ berkepentingan dengan terjadinya masalah dan 3) Definisi yang dibuat bukanlah seperti sebuah solusi yang samar. Pernyataan masalah harus memiliki penjelasan tentang kesenjangan, terlalu kecil, tidak cukup, usahakan kuantitatif dan hindari solusi implisit dalam pernyataan masalah.

(Reporter: Relmbuss Biljers Fanda)

Link Terkait:

 

Reportase Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan

ab1 1

Gambar 1. Konsep kebijakan dan metode kebijakan kesehatan publik

Hari pertama. Pelatihan Kompetensi Analis merupakan program kerjasama antara Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Bakti), Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN), dan Knowledge Sector initiative (KSI). Pada pemaparan materi awal disampaikan oleh Erna Irawati dari LAN tentang Konsep dan Studi Kebijakan Publik. Studi kebijakan publik menekankan pada apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah dan harus menjelaskan apa yang dilakukan, mengapa dan apa dampak dari intervensi tersebut. Dimensi kebijakan yang harus dipahami oleh analis kebijakn adalah opsi yang dipilih merupakan opsi yang disengaja, mengambarkan keputusan yang diambil dan bagaimana konsekuensinya, terstruktur yaitu memiliki sumber daya manusia dan strategi dalam pelaksanaannya, terdapat nilai politis yang mempertimbangkan nilai – nilai tertentu, dan kebijakan tersebut harus bersifat dinamis.

Pertimbangan intervensi pemerintah harus memperhatikan beberapa kriteria pokok dan tahapan dalam analisis kebijakan. Kriteria pokok yang harus dipertimbangkan adalah Keadilan (equity) sehingga orang dengan berbagai perbedaan level memiliki akses yang sama terhadap barang/jasa, Kebutuhan (needs) bukan kemampuan untuk membayar, Efisiensi (efficiency) sehingga lebih mudah untuk menyediakan secara kolektif dalam skala besar, dan dapat mengurangi masalah the free – rider terkait dengan barang publik murni. Tahapan dalam analisis kebijakan dimulai dari penetapan agenda (mengidentifikasi persoalan) atas sebuah isu atau keputusan sebelumnya, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan tersebut. Selanjutnya, video dari youtube dengan judul “Eli – The Little Red Elevator” ditayangkan dan para peserta diberikan kesempatan membedah persoalan dari tahapan kebijakan tersebut. Video tersebut dapat diakses pada tautan https://www.youtube.com/watch?v=0NijIzUkfbU

Selanjutnya, Erna memberikan kesempatan kepada peserta dalam kelompok untuk mengidentifikasi model pengambilan keputusan. beberapa diantaranya Management Science Approach (menggunakan model statistik dan matematika untuk mencari solusi optimal), Incremental Decision Process (Fokus pada aspek tertentu dalam menyelesaikan masalah) dan garbage can (tidak selalu harus dimulai dengan masalah dan diakhiri dengan solusi). Pendekatan tersebut memang berbeda-beda bergantung pada tujuan dan urgensi kebijakan.

Terakhir, hari pertama ditutup dengan materi tentang evidence based-policy (EBP). EBP adalah kebijakan yang didasarkan pada bukti (evidence) untuk menghasilkan outcome yang diinginkan. Diskusi tentang video “Evidence – Based Policymaking Made Easy by ‘Results First’ Tool” ( https://www.youtube.com/watch?v=MXUEBloG-tU ) memberikan gambaran tentang pentingnya manajemen data kebijakan. Setiap kebijakan hendaknya dikumpulkan ke dalam satu sistem yang terorganisir, Data evaluasi kebijakan yang pernah ada menggambarkan kriteria – kriteria yang pernah terjadi sehingga proses penetapan kebijakan lebih terpercaya.

(Reporter: Relmbuss Biljers Fanda)

Link Terkait:

 

Reportase Hari Kedua Sesi Pagi

Kamis, 8 November 2018

Rangkuman Fornas JKKI VIII Hari Pertama

rangviii

Membuka Fornas hari kedua, Laksono Trisnantoro didampingi Faozi Kurniawan menyampaikan rangkuman kegiatan selama hari pertama berlangsung. Sebagai narasumber, Laksono menegaskan pada pertemuan pertama kemarin banyak menyampaikan hasil penelitian evaluasi JKN berdasarkan realist evaluation. Penelitian – penelitian tersebut yang harus digarisbawahi adalah yang memiliki prinsip – prinsip yang dipergunakan dalam evaluasi. Bukti yang dipergunakan merupakan bukti yang benar – benar bermutu. Dengan bukti yang bermutu maka rekomendasi yang disampaikan kepada pembuat kebijakan akan menjadi rekomendasi yang bermutu. Prinsip yang kedua adalah komunikasi riset yang lebih efektif.

Komunikasi ini merupakan proses advokasi peneliti kepada pengambil kebijakan. Hal tersebut merupakan seni yang harus dipelajari oleh analis kebijakan, karena dalam proses komunikasi ini analis harus bisa menjalin relasi yang tidak mengurangi independensi analis. Akan tetapi, faktor independensi juga tidak boleh menjadi penyekat antara peneliti dengan pengambil kebijakan. Prinsip ketiga adalah pembelajaran untuk riset yang lebih baik, pengembangan penelitian bisa mengacu kepada buku kebijakan “Evidence Syntheses for Health Policy and Systems: A Methods Guide”. Buku tersebut merupakan buku baru (terbit 2018) yang mungkin bisa dibedah untuk dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

Dalam hal penelitian evaluasi ini, Laksono juga mengangkat mengenai independensi peneliti. Sumber pendanaan penelitian akan mempengaruhi independensi hasil penelitian. Mengingat pemberi dana memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat dari kontrak awal, ketika kontrak awal ada indikasi untuk sensor atau membatasi publikasi hasil penelitian, maka indikasi hasil penelitian akan kurang independen.

Dalam sesi diskusi, Dumilah menanggapi mengenai independensi peneliti ini. Independensi peneliti harus pintar diolah dengan rasa seni. Peneliti jangan menjaga jarak dengan pembuat kebijakan tapi juga jangan terlalu dekat. Independensi bersifat dinamis, fleksible sesuai dengan waktu.

materi dapat di akses pada link berikut

  klik disini   video

Konsep dan Metode Analis Kebijakan Kesehatan dalam Evaluasi JKN

Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS (FKM UI), Gabriel Lele, PhD (Fisipol UGM), Shita Listyadewi (PKMK UGM)

fnviiih2

Dumilah menyampaikan bahwa mengevaluasi kebijakan yang dampaknya luas kepada seluruh rakyat Indonesia memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Dalam evaluasi kebijakan, diharapkan tidak hanya muncul dialog, tetapi minimal terdapat pemahaman lebih baik oleh pengambil kebijakan terhadap kebijakan yang dievaluasi. Sebuah kebijakan bertujuan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi implementasinya belum tentu sesuai dengan tujuan awal yang dibuat. Dalam kasus evaluasi JKN, perlu dipahami siapa pengguna penelitian? Bagaimana kemudahan yang diperoleh dalam proses penelitian? Bagaimana kaidah etik evaluasi dan yang terpenting adalah asas kebermanfaatannya.

materi   video

Gabriel Lele sebagai narasumber kedua menggebrak dengan menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah menghasilkan kebijakan yang terbaik. Suatu kebijakan akan berjalan jika beruntung, dan apabila kebijakan tidak bisa berjalan itu suatu hal yang normal atau wajar. Gabriel juga memaparkan bahwa evaluasi kebijakan ada dua jenis yakni “analysis of policy” dan “analysis for policy”. Evaluasi JKN ini lebih mendekati analysis of policy. Kegiatan analisis ini bisa menghasilkan rekomendasi berupa tetap menjalankan kebijakan, memodifikasi dan menjalankan kebijakan dan menghentikan kebijakan. Analisis kebijakan saat ini lebih cenderung melihat manusia sebatas angka-angka, untuk itu di dunia Barat berkembang emotional policy. Di akhir penjelasan Gabriel menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan terdiri atas Government Audit, People’s Audit, dan Social Audit.

materi   video

Narasumber ketiga, Shita Listyadewi menyampaikan langkah – langkah apa saja yang harus dilakukan analis kebijakan ke depan. Evaluasi kebijakan harus tetap dilaksanakan sementara proses politik juga berjalan beriringan. Analisis kebijakan tidak akan dapat menggantikan proses politik. Analis kebijakan harus mampu menarik perhatian pengambil keputusan untuk menjadikannya sebagai dasar penyusunan kebijakan. Dalam proses analisis kebijakan, analis harus mampu mendefinisikan permasalahan dengan tepat karena setengah permasalahan akan selesai jika analis bisa mendefinisikannya.

materi   video

Dalam sesi diskusi, ada hal menarik yang disampaikan Gabriel Lele. Dalam menyusun hasil analisis kebijakan kepada pengambil kebijakan, sebaiknya disampaikan dalam policy brief yang mampu mengkompilasi semua seluruh isi analisis kebijakan. Dalam policy brief juga sebaiknya dibuat sedramatis mungkin, bahkan jika perlu dalam kalimat awal sudah didramatisasi sehingga pengambil kebijakan tidak dapat tertidur lelap sebelum menyelesaikan permasalahan kebijakan yang dianalisis.

 

Reporter: Barkah Wahyu P

Analisis Kebijakan Berbasis Hasil Evaluasi JKN Tingkat Daerah

fornas om

Panel 2 Forum Nasional VIII Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (08/11/2018) membahas tentang analisis kebijakan berbasis hasil evaluasi JKN tingkat daerah kasus di D.I. Yogyakarta dan di Nusa Tenggara Timur. Sesi ini dipandu oleh moderator Dr. Diah Ayu Puspandari Apt. M.Kes, MBA dan diawali dengan topik pengantar tentang Pendekatan Analisis Kebijakan oleh Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D. (Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM),

kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil analisis kebijakan berbasis evaluasi JKN tingkat daerah oleh Tri Aktariyani S.H.,M.H. dan Relmbuss Biljers Fanda, MPH. Hasil analisis ini dibahas oleh 3 pembahas yaitu Riyadi Santoso (Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia), drg. Hunik Rimawati , M.Kes (Bidang Yankes Dinkes Kab. Kulon Progo) dan Dadan Suparjo Suharmawijaya (Ombudsman RI).

Materi paparan Prof. Laksono dapat disimak pada link berikut

  klik disini   video

Sebagai pengantar Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D. menyampaikan bahwa analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan terkait informasi masalah yang ingin diselesaikan dan dampak yang muncul dari implementasi kebijakan, informasi kebijakan tersebut dapat dihasilkan dengan adanyan hubungan kerjasama antara pembuat kebijakan (policy maker) dan analis kebijakan (policy analyst).

Kemudian, dilanjutkan dengan pemaparan draf analisis kebijakan evaluasi JKN sementara di D.I.Yogyakarta oleh Tri Aktariyani S.H.,M.H. dan di Nusa Tenggara Timur oleh oleh Relmbuss Biljers Fanda, MPH dimana analisis fokus pada 3 topik temuan yaitu tata kelola, equity dan mutu pelayanan. Masalah utama yang ditemukan di daerah Yogyakarta yaitu pada titik “tata kelola” di mana pemerintah daerah Yogyakarta dan BPJS Kesehatan belum menjalin koordinasi yang baik sehingga berdampak pada banyak hal. Sedangkan, di NTT masalah utama yang ditemukan paling banyak yaitu pada topik temuan “equity” dimana pertumbuhan Rumah Sakit mencapai 4% di bawah rata-rata nasional, dan minimnya jumlah tenaga dokter.

Analisis kebijakan ini memunculkan proses identifikasi alternatif kebijakan yang disesuaikan dengan kriteria efektivitas, efisiensi, equity dan responsive dari masing-masing daerah. Dari identifkasi elternatif kebijakan masing-masing memiliki 3 alternatif kebijakan yaitu alternatif 1 tidak melakukan perubahan kebijakan, alternatif 2 melakukan perubahan dengan mengoptimalkan Perpres 82/2018 terkait mekanisme keterbukaan data BPJS Kesehatan, kemudian alternatif terakhir untuk daerah Yogyakarta yang menekankan pada masalah “tata kelola” yaitu adanya peninjauan kedudukan Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan dan Pemda dengan adanya MoU kerjasama sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dari pusat ke daerah, sedangkan untuk NTT pada masalah “equity” yaitu optimalisasi skema pendanaan nasional untuk pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan dan pemilihan alternatif kebijakan juga disesuaikan dengan temuan masalah utama di daerah sebagai penentuan prioritas.

Menanggapi hasil paparan analisis kebijakan evaluasi JKN di daerah Yogyakarta dan NTT, Riyadi Santoso (Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia) menyebutkan bahwa analisis kebijakan membutuhkan evaluasi kebijakan afirmatif yaitu disesuaikan dan dipetakan berdasarkan kabupaten, kota dan provinsi, kerena tidak bisa disamaratakan. sehingga hasil evaluasi mampu memperbaiki implementasi kebijakan yang akan datang. Sebagai pelaku kebijakan drg. Hunik Rimawati , M.Kes (Bidang Yankes Dinkes Kab. Kulon Progo) menambahkan alternatif kebijakan tentang perlunya kebijakan terkait sistem rujukan berjenjang yang tidak disamakan pada semua program, serta pemberlakuan sanksi fraud yang tidak hanya untuk pemberi pelayanan kesehatan namun juga untuk BPJS Kesehatan khususnya terkait keterlambatan pencairan dana klaim.

Dadan Suparjo Suharmawijaya (Ombudsman RI) juga menambahkan bahwa konsep JKN BPJS sebenarnya adalah konsep yang mulia dan universal, namun karena kapasitasnya minim dan dihadapkan dengan kendala yang banyak sehingga diperlukan adanya kebijakan yang tidak bersifat tambal sulam serta memiliki sinergisitas dari lintas sector, selain itu “tata kelola” dalam pelayanan publik dapat dinilai dari beberapa hal yaitu transparasi pelayanan, kebijakan terkait SDM dan sistem, orientasi pelayanan publik. Kemudian juga dari sisi arah birokrasi pelayan publik, BPJS telah berada di arah birokrasi new public service yaitu pemberi layanan kesehatan terbaik pada masyarakat, namun memiliki banyak kendala dan sekarang birokrai publik mulai mengarah pada new public value, yaitu ada nilai yang diperjuangkan agar pelayanan diberikan merata, namun hal ini juga belum bisa dicapai. Dadan menyarankan bahwa analisis kebijakan evaluasi JKN Yogyakarta dan NTT bisa diperdalam, untuk menilai keluhan yang terlayani dan yang belum terlayani.

Dari topik diskusi ini, para narasumber menekankan bahwa evaluasi kebijakan yang sudah berjalan memerlukanan analisis kebijakan afirmatif berdasarkan daerah yang mencakup data mikro yaitu data kabupaten atau kota hingga makro yaitu data provinsi, selain itu juga perlu melihat banyak aspek baik dari segi kewenangan daerah, kesiapan daerah, serta cakupan supply dan demand dimana cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan harus diimbangi dengan pemerataan pelayanan di seluruh daerah. Selain itu, diharapkan BPJS Kesehatan bisa berperan aktif dalam memberikan data yang transparan dan akuntabel.

Aulia Zahro Novitasari

Sesi presentasi oral yang kedua dipandu oleh Shita Listyadewi, selaku Steering Committee Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ini terdapat lima presentan yang memaparkan hasil peneliti hasil penelitian yang dilakukan dengan berbagai pendekatan.

Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Anggaran Pemerintah Daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 – 2017

Hasil penelitian ini disampaikan oleh Ch.Tuty Ernawati dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Tuty menyampaikan bahwa pembiayaan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat masih rendah di bawah 5%. Hasil penelusuran permasalahan yang ditemukan antara lain pemanfaatan dokumen perencanaan yang belum optimal, anggaran kesehatan dari APBD dalam kurun waktu tiga tahun cenderung menurun, keterbatasan waktu dan pengaruh politik dalam penentuan prioritas serta kurangnya advokasi dan koordinasi. Sehingga Tuty menyarankan TAPD harus mengikuti jadwal pembahasan RKA OPD dan meningkatkan realisasi anggaran kesehatan secara bertahap.

Kajian Normatif Pemenuhan Kompensasi Kebutuhan Medik Era Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan

Hasil penelitian ini disampaikan oleh Tri Aktariyani sebagai akademisi dan praktisi hukum kesehatan. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia masih menghadapi permasalahan pemerataan dan keterjangkauan upaya pelayanan kesehatan di era JKN. Menurut pasal 23 ayat (3) UU SJSN menyatakan bahwa terdapat kewajiban BPJS Kesehatan untuk memenuhi dana kompensasi bagi peserta dan fasilitas kesehatan yang belum memadai dalam memenuhi kebutuhan medik masyarakat sekitarnya. Namun berdasarkan kajian normatif, regulasi tersebut masih belum memadai. Sehingga dapat dilakukan upaya mengubah regulasi yang ada dengan menambahkan uraian batas waktu, tanggung jawab dan daftar wilayah yang masuk dalam zona daerah membutuhkan kompensasi oleh BPJS Kesehatan ke dalam Peraturan Pemerintah.Pemerintah Daerah dapat menetapkan sebuah kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan Keputusan Daerah sebagai pelaksana untuk menjelaskan pelaksanaan kompensasi di daerah tersebut.

Perubahan Ekuitas Pemanfaatan Keluarga Berencana setelah Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia (Analisis Data Susenas tahun 2012-2016)

Hasil penelitian ini disampaikan Siti Khadijah Nasution, M.Kes. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi JKN berdasarkan indikator ekuitas, terutama dalam pelayanan KB. Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET) merupakan indikator untuk mengevaluasi kemajuan ekuitas pemanfaatan KB. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa hingga 2016, program JKN tidak dapat meningkatkan CPR, namun meningkatkan cakupan MKET, meskipun sangat kecil. Ekuitas geografi dalam cakupan MKET belum tercapai, karena kemajuan di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Sehingga cakupan CPR dan MKET harus ditingkatkan melalui kesadaran masyarakat, memperbaiki sisi sarana dan prasarana program KB, meningkatkan koordinasi antara penyedia dan pemangku kepentingan program KB.

Policy Brief : Gugus Tugas Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat untuk Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Penurunan Stunting

Hasil penelitian ini dipresentasikan oleh Nina Triana, Sp, MKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Nina mengangkat isu stunting karena 37.970 anak di Kabupaten Sumedang mengalami masalah gizi pendek/stunting pada 2013. Upaya intervensi masalah gizi harus dilakukan sejak 1000 HPK. Solusi efektif yang ditawarkan yaitu intervensi sensitif yang dapat memberikan kontribusi sebesar 70% terhadap keberhasilan penanggulangan masalah gizi masyarakat. Intervensi tersebut dikoordinir oleh gugus tugas percepatan perbaikan gizi masyarakat. Untuk itu, peneliti menyusun suatu policy brief yang memuat kesepakatan global sun movement, kebijakan nasional untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat, benang merah dengan SDGs, Intervensi sensitif untuk stunting dan overview singkat stunting.

Strategi Penanggulangan Tuberkulosis (TB): Mengapa Indonesia Menempati Urutan Kedua Penderita Tuberkulosis di Dunia?

Hasil penelitian ini disampaikan oleh Uciatul Adawiyah dari Universitas Negeri Malang. Penanggulangan TB terdapat dalam Permenkes No. 67 tahun 2016. Tujuan adanya regulasi tersebut untuk melindungi masyarakat dari penularan TB melalui peran serta masyarakat, antara lain membentuk dan mengembangkan warga peduli TB. Namun implementasinya belum optimal dan merata. Sehingga rekomendasi yang muncul yaitu adekuasi sumber daya yang terlibat dalam upaya penanggulangan TB dari lingkungan terkecil, meningkatkan peran tenaga kesmas dalam upaya promotif dan preventif, membentuk badan pengawas audit untuk melakukan survei lapangan ke daerah potensi penyebaran TB serta upaya pembentukan dan pengembangan warga peduli TB.

Di akhir sesi presentasi oral ini, John Langenbrunner dari BANTU-USAID membagikan pengalamannya ketika berkunjung ke Thailand. Terdapat dua hal menarik di Thailand terkait program penanggulangan TB yaitu adanya case manager yg mengawasi pengobatan pasien dan mekanisme pembayaran dan insentif yang mendukung. Apabila tidak ada pelaporan TB positif, maka tidak ada pembayaran dari asuransi. namun jika da laporan TB positif, maka case manager akan mendapat bonus. Sehingga, kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia terkait kontribusi BPJS Kesehatan dalam mekanisme pembayaran kasus TB.

Semua Materi presentasi dapat disimak pada link berikut

  klik disini

Reporter : Afifah Nasyahta Dila (PKMK UGM)

Link Terkait:

Reportase South-East Asia Biennal Conference On Population And Health 2018

8 November 2018

Opening Ceremony

PKMK – Malang. Pembukaan South-East Asia Biennal Conference on Population and Health dimulai dengan sambutan oleh Professor Saseendan Pallikadavath dari PB Center, University of Portsmouth United Kingdom. Professor Saseendan menyampaikan gambaran mengenai populasi di Asia Tenggara, dimana Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 263 juta dan Brunnei Darussalam dengan jumlah populasi yang paling sedikit yaitu kurang dari satu juta penduduk. Beberapa permasalahan terkait kependudukan di Asia Tenggara adalah: bonus demografi di beberapa negara termasuk Indonesia, meningkatnya populasi orang tua atau ageing population beserta permasalahannya. Saat ini persentasi populasi penduduk berusia lebih dari 65 tahun tertinggi di Asia Tenggara ada di Singapura yaitu 12% sedangkan di Indonesia terdapat 5.3% dari populasi yang ada. Saseendan juga membahas sekilas mengenai kondisi penyakit yang mempengaruhu kualitas hidup suatu negara seperti Non-Communicable Diseases. Oleh karena itu, konferensi ini dipandang sangat penting untuk membahas tentang isu – isu terkait kesehatan populasi di Asia Tenggara.

Prof. Dr. Ir Nuhfil Hanani AR., MS., Rektor Universitas Brawijaya menyampaikan selamat datang dan mengungkapkan kebanggaannya terhadap Universitas Brawijaya Malang sebagai tuan rumah dari konferensi berbasis Internasional ini. Nuhfil berharap kerja sama antar institusi, baik itu institusi pemerintah maupun pendidikan. Sambutan berikutnya diberikan oleh Paul Smith OBE, Director British Council, Indonesia yang menyatakan bahwa tujuan dari konferensi ini untuk membawa dampak bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi bangsa, dimana masing – masing negara bisa saling belajar satu sama lain. Selanjutnya secara resmi, konferensi ini dibuka oleh Kepala BKKBN Indonesia, Dr. Sigit Priohutomo, MPH. Dalam sambutannya, Sigit mengungkapkan konferensi ini diharapkan dapat menciptakan diskusi serta solusi pemecahan masalah kependudukan dan kesehatan di Asia Tenggara.

“Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana diskusi, kolaborasi dan kerja sama para akademisi dan praktisi yang mengkaji isu – isu kependudukan dan kesehatan termasuk di dalamnya isu mengenai bonus demografi, keluarga berencana, perkawinan dan keluarga, lansia, migrasi, penyakit akibat gaya hidup serta pembiayaan kesehatan,” tutur Sigit. Selanjutnya secara simbolis diadakan pemukulan gong tanda konferensi resmi dimulai.

Konferensi berskala internasional ini dihadiri oleh 200 orang dari dalam dan luar negeri. Terdapat 9 sesi yang dibagi menjadi beberapa kelas dan dilaksanakan selama 2 hari ini. Sesi – sesi tersebut adalah: Family Planning, Fertility and Population Dividend, Population Ageing, Family, Marriage and Divorce, Population and Development, National and International Migration, Lifestyle, Diseases and Mortality, Maternal, Adolescent and Child Health dan Health System and Health Financing.

Sesi Oral Session Day 1: Family Planning, Population Ageing, Population and Development

Hari pertama konferensi South – East Asia Biennal Conference on Population and Health diselenggarakan untuk mendengarkan hasil presentasi penelitian yang berhasil lolos untuk presentasi oral. Terdapat enam sesi yang secara bersamaan berlangsung di dua ruang pertemuan di Singhasari Resort, Batu. Pada sesi Family Planning dipimpin oleh Professor Terry Hull dari Australia National University. Terdapat 5 presentasi menarik yang dipresentasikan di sesi ini. Empat presenter berasal dari BKKBN Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia, salah satu presenter adalah mahasiswa dari Northwestern University, the US. Tema yang disampaikan cukup beragam dimulai dari penelitian tentang bagaimana upaya Indonesia mengatur dan mengorganisasi program KB dalam kurun waktu satu setengah dekade terakhir. Penelitian ini menyoroti Total Fertility Rate (TFR) yang masih stagnan pada angka 2.4 selama 15 tahun. Serta merekomendasikan untuk pemerintah meninjau kembali regulasi saat ini dan lebih melihat dari konteks lokal. Kemudian pembagian divisi yang jelas dari pusat dan daerah juga diperlukan . Supaya pengawasan program KB di daerah – daerah dapat terpenuhi.

Ada pula penelitian yang membahas tentang aplikasi yang dibuat oleh BKKBN yaitu Monitoring Berkualitas (Monika). Aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memperbaharui kompetensi dokter dan bidan dalam melakukan pelayanan KB. Proyek ini diuji coba di 6 provinsi di Indonesia. Hanya saja masih terdapat banyak kendala antara lain masih banyak tenaga kesehatan yang belum terbiasa dengan teknologi berbasis website dan android ini. Penelitian selanjutnya mengenai bagaimana pengetahuan dan sikap dari pelayanan KB memberi pengaruh terhadap penggunaan alat kontrasepsi di kalangan remaja yang belum menikah di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah jumlah remaja Indonesia yang cukup banyak dan permasalahan yang kompleks di dalamnya termasuk jumlah kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja. Penelitian ini melihat survei dari IFLS 2014 dan melihat pengetahuan KB di kalangan remaja dengan sosio ekonomi rendah serta latar belakang pendidikan yang rendah sangatlah kurang. Penelitian ini merekomendasikan untuk pemerintah lebih lagi melihat kebutuhan remaja termasuk didalamnya pendidikan mengenai kesehatan reproduksi.

Sesi berikutnya mengenai Population and Ageing yang dipimpin oleh Dr. Rosserin Gray dari Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Thailand. Terdapat empat presenter yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya. Keempat presenter tersebut berasal dari tiga negara yang berbeda yaitu: Vietnam, Thailand dan Indonesia sehingga menarik sekali untuk melihat masalah geriatri yang ada di tiga negara ini. Presenter dari Vietnam mempresentasikan tentang perbedaan kualitas hidup (QoL) dari sudut pandang gender di antara orang – orang tua di pedalaman Vietnam. Peneliti memakai skala QoL dari WHO dan menemukan bahwa wanita berusia senja di pedalaman Vietnam memiliki kualitas hidup lebih baik dibanding pria. Presenter dari Thailand menilai tentang perawatan keluarga di kalangan geriatri pada kondisi rumah tangga yang terpinggirkan. Penelitian ini menemukan bahwa hidup berdampingan dengan tetangga yang mendukung akan mempengaruhi QoL. Sehingga menjadi tugas dan perhatian bersama untuk bagaimana menciptakan kondisi yang bersahabat bagi para geriatri tersebut. Mengangkat tema yang serupa, peneliti Indonesia dari Universitas Brawijaya menyoroti bahwa kestabilan ekonomi adalah faktor determinan yang cukup memberi pengaruh terhadap kesehatan mental kaum usia senja di Indonesia.

Sesi terakhir pada hari pertama tentang Population and Development yang dipandu oleh Dr. Wendy Hartono, MA, BKKBN Indonesia. Presentasi pertama disampaikan oleh Professor Prijono Tjiptoherijanto dari Universitas Indonesia yang menyampaikan hasil penelitiannya untuk Bapenas dengan judul Population Development and National Development. Hasil dari evaluasi RPJMN 2010-2014 menunjukkan bahwa perkembangan keseluruhan populasi masih jauh dari perkembangan ideal yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena koordinasi yang lemah dan kurangnya kapasitas institusi yang masih menjadi isu untuk didiskusikan. Oleh karena itu, kebijakan ke depannya mengenai pembangunan populasi haruslah memiliki tujuan untuk menguatkan kapasitas institusi di pusat maupun di regional dengan lebih menitikberatkan pada kualitas kebijakan populasi yang komprehensif dan juga sistem administrasi yang baik. Presenter berikutnya dari BKKBN Sumatera Barat yang menyoroti tentang urbanisasi dan implikasinya terhadap kebijakan populasi untuk mengurangi kemiskinan di kaum urban. Peneliti menilai mengerti konteks urbanisasi itu penting dalam merancang kebijakan. Urbanisasi tidak hanya berarti masyarakat cenderung berpindah dari desa ke kota tapi juga kondisi dimana sebuah desa berubah menjadi kota. Presentasi terakhir hari itu membahas efek transisi demografi pada pertumbuhan ekonomi di Papua. Peneliti menilai bahwa di samping Papua saat ini menjadi banyak incaran pihak-pihak luar baik itu dari sisi kekayaan sumber daya alam dan pariwisata, namun hal ini tidak banyak berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Papua. Permasalahan gender juga berperan besar di dalamnya. Dimana ditemukan bahwa wanita Papua berusia kurang dari 15 tahun malah menyumbang hasil positif ke GDP karena mayoritas dari mereka putus sekolah dan bekerja secara kasar, sedangkan wanita berumur 15 – 64 tahun memberi efek negatif pada pertumbuhan ekonomi disebabkan mayoritas wanita bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Sesi presentasi di hari pertama berakhir pukul 15:30 Wib dan dilanjutkan dengan presentasi poster yang juga mengangkat tema yang sama. Ada sekitar 70 poster yang disajikan di konferensi ini.

Reporter: Sandra Frans (PKMK UGM)

Link Terkait