Seminar Kepemimpinan dalam Penelitian Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Kesehatan oleh pihak Independen

underline

Seminar Kepemimpinan dalam Penelitian Kebijakan
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Kesehatan oleh pihak Independen

Rabu, 25 Februari 2015  |  Pukul 10.00 – 12.30 Wib
di Ruang Theater Gedung Perpustakaan Lt.2 FK UGM

Acara dapat diikuti melalui Webinar dan informasi lebih jauh dapat disimak melalui:

www.kebijakankesehatanindonesia.net

 

  Apa yang terjadi di tahun 2015 ini?

Kebijakan JKN BPJS mengatur besaran klaim rasio di atas 100%. Klaim rasio sangat tinggi terutama untuk kelompok non-PBI mandiri. Pihak BPJS sendiri mengharapkan kenaikan premi karena tahun 2014 sudah menggunakan dana talangan. Kemudian, pertanyaan yang muncul yaitu : Apakah kenaikan premi tidak disertai dengan perbaikan pemerataan yang mendapatkan manfaat BPJS dan meningkatkan efisiensi (termasuk mengurangi fraud?)

Pelayanan KIA, masih banyak Kabupaten/Kota yang jumlah kematian ibu dan bayinya meningkat. Pertanyaannya, Apakah target MDG akan tercapai?
Untuk program TB, Ada pemburukan situasi, pertanyaannya: Bagaimana sistem pengawasan dari Global Fund yang mendanai kegiatan pengurangan TB?.

Manajemen obat, kebijakan e-procurement berjalan dengan berbagai masalah tanpa ada kejelasan solusi. Di dalam pemberian obat juga terjadi masalah pada labeling sehingga produk obat dari PT K ditarik dari seluruh Indonesia.

“Mengapa terjadi situasi ini?”

Pada tahun 2014 atau era JKN, BPJS mengelola dana sekitar 40 Triliun . Dana ini diserahkan ke pelayanan primer melalui pembayaran kapitasi dan pelayanan rujukan melalui pembayaran klaim INA-CBGs. Jika diamati, penggunaan atau pemanfaatan dana Rp 40 Triliun ini dilakukan tanpa diikuti sistem monitoring dan evaluasi oleh pihak independen. Sementara itu, potensi penyimpangan dana sangat besar, seperti yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan monitoring dan evaluasi secara independen.

Kementerian Kesehatan juga mempunyai berbagai program antara lain pencegahan penyakit menular dan tidak menular, KIA,serta pelayanan rumah sakit. Saat ini, di Kementerian Kesehatan juga tidak ada tradisi melakukan monitoring dan evaluasi secara independen. Akibatnya, kinerja kegiatan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Kesehatan belum dapat dinilai dan berbagai program seperti usaha penurunan kematian ibu dapat dikatakan belum berhasil ditangani. Akhir-akhir ini, dilaporkan juga bahwa pelaksanaan kebijakan TB dan kebijakan obat juga bermasalah.

  Beda Sektor Kesehatan dengan Pekerjaan Umum

Sektor kesehatan berbeda dengan sektor pekerjaan umum, dimana seluruh proyek PU selalu mempunyai komponen perencanaan dan pengawasan oleh pihak independen. Dengan demikian, kebijakan dan proyek-proyek PU dapat disebut lebih akuntabel dibanding kebijakan dan program kesehatan. Kegagalan proyek fisik lebih dapat diketahui dan dicegah dibanding dengan proyek kesehatan. Patut dicatat, program kesehatan sama dengan proyek PU yang dapat membahayakan nyawa manusia. Kegagalan program kesehatan dapat menambah kematian yang tidak perlu misalnya kematian ibu yang seharusnya dapat dicegah.

Oleh karena itu, adanya Monitoring dan Evaluasi merupakan suatu keharusan dan diperlukan perjuangan untuk mewujudkannya. Apa masalahnya? Dalam anggaran Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan/BPJS tidak ada anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan. Hal ini berbeda dengan sektor Pekerjaan Umum dimana selalu ada sekitar 5 % anggaran dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi oleh pihak independen.

  Budaya tidak diawasi dan tidak adanya peraturan

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan BPJS tidak mempunyai tradisi menjadi obyek monitoring dan evaluasi secara independen. Monev oleh pihak luar dalam program Kemenkes dan BPJS tidak ada dalam peraturan. Selama ini juga tidak ada tradisi monitoring dan evaluasi pihak luar. Kemenkes dan DinKes merencanakan kebijakan dan program, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri tanpa ada pihak luar yang membantu.

Dinas Kesehatan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan sebagai pengawas sistem pelayanan kesehatan di propinsi dan kabupaten/kota mempunyai kelemahan khususnya kekurangan tenaga ahli. Sebagai gambaran, dalam upaya menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien, akibatnya kebijakan dan program kesehatan di Indonesia berjalan tanpa ada logika yang tepat. Terjadi apa yang disebut sebagai kesulitan atau hambatan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan atau program.

  Bagaimana seharusnya?

Kemenkes dan BPJS perlu menyadari bahwa kebijakan dan program kesehatan seharusnya dimonitor dan dievaluasi oleh pihak independen di level nasional. Harapannya dapat terjadi akuntabilitas, transparansi dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program. Di propinsi dan kabupaten kota, Kemenkes perlu mengaktifkan Dinas Kesehatan sebagai pengawas sistem kesehatan yang dapat bekerja sama dengan pihak independen.

Sebagai contoh: Dinas Kesehatan perlu mengaktifkan pengawasan sistem kesehatan. Bidang pelayanan kesehatan dan yang bertugas untuk memberi perijinan tenaga dan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan pelayanan primer) di Dinas Kesehatan perlu ditingkatkan kemampuan dan otoritasnya, termasuk pengawasan pelayanan BPJS. Mengingat lemahnya Dinas Kesehatan dalam pengawasan, maka fungsi ini sebaiknya dibantu oleh pendidikan tinggi dan/atau lembaga swasta yang mampu melakukan Monitoring dan Evaluasi serta investigasi secara independen.

  Ketidaksiapan lembaga independen melakukan monitoring dan evaluasi

Sebagaimana telur dan ayam, karena selama ini tidak ada anggaran dan kebijakan monitoring dan evaluasi independen, maka jarang ada lembaga yang mampu melakukan monitoring dan evaluasi secara independen. Para dosen/peneliti Perguruan Tinggi belum terbiasa meneliti kebijakan kesehatan khususnya monev. Secara khusus, para dosen tidak terbiasa menyusun proposal penelitian kebijakan dan manajemen. Selain, tugas pokok mereka yaitu beban mengajar yang berat. Padahal di setiap Propinsi sebaiknya ada satu unit penelitian/lembaga yang dapat menjalankan fungsi sebagai tim independen untuk perencanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan. Bahkan di Propinsi besar seperti Jawa Tengah diperlukan lebih dari satu pusat. Sementara itu, lembaga penelitian swasta di sektor kesehatan juga belum banyak yang melakukan monitoring dan evaluasi. Kondisi ini perlu diperbaiki, salah satunya melalui kegiatan ini.

Apa yang perlu dilakukan?

  1. Meningkatkan kepemimpinan para peneliti di sektor kesehatan, khususnya dalam monitoring dan evaluasi;
  2. Meningkatkan kemauan atau minat para pemimpin/pengambil kebijakan di sektor kesehatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi;

Strategi Kegiatan:

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM memulai kampanye untuk terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi oleh pihak independen melalui berbagai cara, salah satunya melalui seminar.

  Waktu & tempat pelaksanaan

Hari : Rabu, 25 Februari 2015
Waktu  : Pukul 10.00 – 12.00 Wib.
Tempat  : Ruang Theater Gedung Perpustakaan Lt.2 FK UGM

 

Pembicara: Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc PhD

attach  materi presentasi

Pembahas:

  • Dr. Budiono Santoso, M.Sc PhD
  • Kepala Biro Perencanaan Kemenkes
  • Kepala Dinas Kesehatan DIY
  • BPJS Pusat

Kampanye dilakukan melalui kegiatan pasca Seminar pada bulan Maret – Mei 2015 yang menggunakan Blended Learning dan penulisan Policy Brief untuk berbagai pihak.

Pengembangan Pelatihan dengan Pendekatan Blended Learning dilakukan untuk:

  1. Para peneliti di bidang kesehatan dengan judul Pengembangan Kemampuan Lembaga Perguruan Tinggi untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Kesehatan;
  2. Para pengambil kebijakan/pejabat yaitu Apa yang harus dilakukan oleh Kemenkes, BPJS, dan DInas Kesehatan di tahun 2015 untuk terselenggaranya Monev oleh pihak independen.

  Pendaftaran:

Sdr. Wisnu Firmansyah
Gedung IKM Baru Lt.2 Sayap Utara
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp/Fax (hunting) (+62274) 549425
Kontak: 081215182789
email: [email protected]  

 

 

Hari ke V The 14th World Congress on Public Health

15feb15-1

Human Rights and Law as tools for sustainable development

Co-Chairs: Dr David Butler-Jones, Senior Medical Officer, First Nations and Inuit Health Branch, Health Canada and former Chief Public Health Officer of Canada and DrYogendra. K. Gupta, Professor & Head, Department of Pharmacology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

Pembicara :

  • Sharon Friel :Professor of Health Equity & ARC Future Fellow,ANU College of Medicine, Biology and Environment and ANU College of Asia and the Pacific, Australia
  • Martin McKee :Professor ofEuropean Public Health, London school of Hygene and Topical Medicine. UK
  • JavedRahmanzai : Member Governance council, Executive Board Member Afghanistan
  • Y.K Gupta
  • K.SrinathReddy :President , Public Health Foundation of India
  • Dinesh Thakur : Consultant on Drug Manufacturing, EX- Ranbaxy Laboratories

15feb15-1

Pleno kali ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam berbagai pengalaman dan pendapat tentang bagaimana hak asasi manusia dan hukum dapat diintegrasikan dan mampu menjadi pilar kebijakan kesehatan masyarakat dalam tindakan maupun kegiatannya.

Sharon tertarik pada :

  • Konsep dan integrasi dari berbagai disiplin ilmu dalam meningkatkan kesetaraan kesehatan (Health Equity)
  • Adanya aturan dari faktor-faktor struktural dalam mempengaruhi ketidakadilan kesehatan termasuk perdagangan dan investasi, urbanisasi dan perubahan iklim.
  • Analisis dari proses kebijakan dan efektifitas dalam menangani ketidakadilan kesehatan
  • Menerapkan system teori-teori keilmuan dan metode-metode untuk study Kebijakan public yang sehat dan adil.

Pembicara lain yaitu Rahmanzai memberikan pengalaman mengenai kondisi pengungsi yang berada dalam daerah konflik dan perang. Dimana kondisi ini menimbulkan banyak orang kelaparan dan menderita. Rahmanzai mengajak semua peserta untuk bersama-sama berpikir untuk keadaan ini dan melihat secara global bahwa pengungsi di daerah konflik adalah suatu masalah yang besar, dimana saat kita melakukan politik, membuat regulasi dll tetapi faktanya belum dapat memecahkan masalah kebutuhan kesehatan publik pada masyarakat yang berada di daerah konflik. Apa sebenarnya isu terbesar terhadap kesehatan publik pada masyarakat di konflik zone? Seorang peserta juga mengingatkan masalah pengungsi yang diakibatkan oleh bencana. Sehingga mungkin kita juga bisa melihat kasuspengungsi yang diakibatkan oleh keadaan bencana di Indonesia contohnya pengungsi gunung meletus Rokatenda dan di Sumatera Utara, mereka telah berbulan-bulan berada di kampung pengungsian. Apakah yang dibutuhkan mereka saat ini terkait dengan kesehatan dan makanan sudah laik? Pembicara ini juga mengatakan bahwa kita harus ikut bekerja dan masuk dalam sistem dan tidak hanya sekedar memberi konsumsi pada pengungsi. Ahli epidemiologi sangat dibutuhkan dalam penyiapan data, sehingga kita tidak hanya menggunakan pemberitaan media.

Pembicara lain bercerita tentang tiga pilar dalam kebijakan publik terhadap susteinabilitas kesehatan masyarakat yaitu :

  • Ekonomi
  • Sosial
  • Lingkungan

Ketiga pilar tersebut saling mendukung, terutama pilar sosial dan lingkungan yang sangat besar dalam mendukung ekonomi dan ini jelas terkait kesehatan publik. Isu hak asasi manusia ini termasuk dalam kapabilitas manusia dan kapabilitas kesehatan seperti kesetaraan kesehatan (health equity), udara bersih dan air bersih.

Pembicara terakhir bukan seorang dokter melainkan seorang pengusaha dan ahli dalam obat-obatan bercerita bagaimana pengembangan produk biomedis, regulasi dan teknologis informasi obat. Beliau mengatakan bahwa beliau bukanlah seorang yang anti terhadap obat generik karena obat generic adalah obat sehat dan ekonomis, namun terdapat problematik sistem terhadap obat generik. Dalam pemberian obat seperti antibiotik juga seringkali menjadi masalah sehingga banyak dijumpai resistensi obat di masyarakat. Kejadian serupa juga terjadi di Indonesia bahwa banyak terdapat pemberian obat yang seringkali tidak sesuai kebutuhan dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap antibiotik yang dapat dibeli dengan bebas yang mengakibatkan resistensi dikarenakan mengkonsumsi dengan tidak sesuai yang seharusnya.

Beliau juga bercerita bahwa ada perusahaan obat yang dialaporkan melakukan penipuan yaitu pemalsuan data obat dan melanggar Good Manifacturing Practices (GMP) dan Good Laboratory Practices (glp), sehingga perusahaan tersebut membayar dari tuntutan yang diberikan.

Efektivitas sistem kesehatan memiliki dampak besar pada morbiditas dan mortalitas, terutama di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah dimana kapasitas pengawasan obat lemah.

Beliau juga mengatakan bahwa di India dibutuhkan quality control dan quality insurance, agar tidak terjadi pemalsuan obat dan label obat. Terhadap obat generik perlu akses Good Quality Medicine.

Situasi ini akan dijadikan bingkai yang utama untuk masuk dalam masalah hukum kesehatan masyarakat dan akan disajikan menjadi suatu kasus dalam perjanjian global yang baru.

Output yang diharapkan yaitu ini akan menjadi kerangka kerja untuk kebijakan WFPHA dan aksi pernyataan untuk pendekatan kesehatan masyarakat.

Drug & medicine quality-the case of falsified and falsely-labeled medicines-WFPHA

15feb15

Sesi ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya kualitas obat sebagai penentu kesehatan dan berdiskusi sehingga mendapatkan dukungan terkait dengan konsep perjanjian internasional sebagai sarana mengatasi masalah peredaran obat-obatan palsu dan berlabel palsu. Panel menghadirkan dua pembicara dan dua pembahas yang dimoderatori oleh Dr. Amir Attaran.

  • Dinesh Thakur, expert and accomplished entrepreneur in pharmaceuticals, biomedical product development, drug regulation, and information technology
  • Prof Martin McKee, Professor of European Public Health at the London School of Hygiene and Tropical Medicine and President, European Public Health Association
  • Prof. Michael Asuzu, Professor of Public Health & Community Medicine, University College Hospital, Ibadan and President, Society of Public Health Professionals of Nigeria
  • L. Eugenio

Pengalaman peredaran obat palsu dan berlabel palsu dari Brazil dan Nigeria menjadi masalah kesehatan masyarakat global. Hal ini berdampak pada kualitas sistem perawatan kesehatan yang dapat meningkatkan mortalitas. Sesi ini dikemas dalam hukum kesehatan masyarakat.

Beberapa poin penting dari sesi ini adalah

  • Kejahatan obat merupakan ancaman kesehatan dan kehidupan masyarakat
  • Semua obat yang beredar harus mempunyai kualitas yang bagus
  • Kasus obat berkualitas dipalsukan dan tingginya peredaran obat palsu
  • Kurangnya pengawasan obat sehingga memudahan obat palsu beredar
  • Belum kuatnya regulasi yang mengatur tentang sanksi peredaran obat palsu
  • Ada empat tipe kejahatan obat, mulai dari falsified medicine, obat yang kualitasnya dibawah standar, obat yang tidak terregistrasi, dan obat tiruan (palsu)
  • Peredaran obat palsu merupakan tindakan kriminal yang harus diberantas melalui kerjasama terpadu antara pembuat kebijakan, lembaga pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas), industri obat, penegak hukum, media dan masyarakat.

Sesi ini cukup banyak menarik perhatian anggota World Federation of Public Health Associations (WFPHA). Organisasi ini multi-professional non pemerintahan yang berfokus pada masalah kesehatan masyarakat. Namun, hingga saat ini PKMK belum  menjadi anggota WFPHA. Kasus di Indonesia bahkan dibeberapa negara lainya di dunia, masyarakat tanpa sadar mengkonsumsi obat palsu, akibatnya hal ini memperburuk kondisi bahkan menyebabkan kematian. Setelah menemui fakta ini, masyarakat dunia menyadari perlunya campur tangan semua pihak terkait seperti pengambil kebijakan, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, media, penegak hukum dan masyarakat tentang  bahaya obat.

Hari ke IV The 14th World Congress on Public Health

14feb15

Tiga delegasi PKMK (Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan) FK UGM hanya mengikuti sesi plenary pada hari ke-4 konferensi dengan topik “Global Public Health Challenges” di ruang grand theatre. Ruang ini merupakan ruang terbesar diantara ruang lainya tempat sesi concurent, thematic, poster dan presentasi oral berlangsung. Berikut reportase plenary 4 yang diliput oleh dr. Tiara Marthias, MPH.

Co-Chair: Ulrich Laaser, WFPHA Past President (2012-2014)

Speakers:

  • Ilona Kickbush, Professor; Global Health Programme at the Graduate Institute of International and Development Studies Switzerland
  • Vesna Bjegovic, Professor of Public Health & President of Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Belgrade University, Serbia
  • Frederika Meijer, Country Representative, United Nations Population Fund (UNFPA)
  • Tewabech Bishaw, Managing Director, Alliance for Brain-Gain & Innovative Developmetn; and Secreatry General, African Federation of Public Health Assocation, Ethiopia

14feb15

Sesi ini memberikan sejumlah pemaparan mengenai berbagai tantangan komunitas kesehatan masyarakat di level global dan juga negara atau kawasan di dunia. Sesi ini juga bertujuan untuk memaparkan berbagai perspektif seputar solusi-solusi yang dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan di era pasca 2015 (atau berakhirnya era MDG).

Beberapa tantangan utama yang masih ada termasuk masih tingginya angka kematian ibu dan anak di berbagai belahan dunia. Meskipun secara global AKI telah dapat ditekan hingga separuh dari angka pada tahun 1990, perkembangan kesehatan ibu dan anak dinilai belum optimal. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, diperkirakan tidak akan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam MDG 2015. Selain permasalah tersebut, penyakit tidak menular telah menunjukkan beban yang semakin meningkat, baik untuk negara maju maupun berkembang. Tantangan utama yang ketiga adalah keterbatasan dana kesehatan, yang merupakan masalah klasik yang terus-menerus dihadapi oleh berbagai negara.

Salah satu pembicara mengemukakan beberapa problema global yang saat ini ada dan perlu menjadi pertimbangan utama seluruh penduduk dunia karena masalah ini mempengaruhi seluruh negara dan juga lingkungan hidup. Masalah-masalah tersebut antara lain:

  1. Global warming, dimana berbagai bencana alam seperti bajir dan juga kekeringan melanda berbagai negara di belahan bumi
  2. Global divides, yaitu semakin senjangnya status kesejahteraan dilihat dari masih belum tuntasnya masalah kelaparan dan kemiskinan
  3. Global security, masalah keamanan dunia ditunjukkan dengan begitu banyaknya tragedi perang saudara dan juga terorisme
  4. Global instability, dilihat dari sejumlah krisis finansial yang melanda negara-negara di dunia. Krisis ini tentu saja telah mempengaruhi banyak negara lainnya secara tidak langsung.
  5. Global health, dimana kesehatan belummenjadi salah satu hak asasi yang utama

Beberapa permasalahan menarik yang diangkat dalam sesi ini adalah masih buruknya sistem tata kelola atau governance di bidang kesehatan. Hal ini diilustrasikan dengan contoh pinjaman asing untuk kesehatan. Begitu banyak pinjaman dari pihak asing (misalnya World Bank) yang diberikan dengan asumsi negara-negara tersebut akan mampu membiayai kelanjutan program yang diimplementasikan. Padahal, menurut co-chair sesi ini yaitu Ulrich Laaser, pinjaman semacam ini cenderung memberikan kesan bahwa dana tersedia tetapi tidak memberikan kesiapan suatu negara dalam membiayai program tersebut secara mandiri. Sisi negatif lainnya untuk pinjaman asing ini adalah adanya asumsi bahwa setelah 2-3 tahun implementasi proyek pilot, program tersebut harus dan akan bisa dibiayai oleh negara. Faktanya, bukti keberhasilan program tersebut belum tentu positif dan bermanfaat bagi negara tersebut. Sebagai tambahan, pinjaman tersebut merupakan investasi negara (karena harus dibayar di kemudian hari), yang belum tentu terbukti cost-effective.

Hal-hal positif yang telah berhasil dilakukan di level global untuk bidang kesehatan antara lain adalah:

  1. Adanya sejumlah kesepakatan global mengenai visi kesehatan masyarakat, misalnya melalui MDG
  2. Telah adanya sistem akreditasi NGO, sehingga tidak sembarang NGO dapat mengerjakan proyek dan juga untuk menjaga kualitas program
  3. Konsep One Health yang mulai dikembangkan dan diadopsi oleh banyak negara
  4. Telah maraknya SWAp atau Sector-wide approaches dalam mengimplementasikan solusi di bidang kesehatan masyarakat

Beberapa pesan penting yang perlu menjadi catatan dan dibawa pulang dari sesi ini adalah:

  1. Agenda paska 2015 harus mengutamakan perbaikan sistem pembiayaan kesehatan, baik di level negara maupun global antar lembaga donor dan negara pemberi pinjaman
  2. Solusi yang ditawarkan untuk paska 2015 seharusnya tidak lagi terbatas pada solusi teknis atau programatik di bidang kesehatan masyarakat, tetapi lebih mengedepankan perbaikan sistem pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki visi perbaikan status kesehatan bagi semua
  3. Investasi yang “pintar” adalah investasi yang memprioritaskan manusia–bukan program atau negara, atau lainnya–dan mengutamakan populasi yang rentan di bidang kesehatan. Investasi semacam inilah yang akan dapat mulai menjembatani jurang disparitas kesehatan untuk mengangkat status kesehatan seluruh populasi di dunia.

14feb15-1Setelah tiga delegasi PKMK mengikuti plenary, kami membagi policy brief dan pengalaman PKMK dalam menangani bencana dan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.

Memasuki sesi makan siang, kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke exhibition Hangar tempat pameran poster berlangsung, disini terdapat banyak stan –stan menarik seperti Jhon Snow Inc, Taiwan helath promotion, WHO, atlas healthcare software dan lainya.

Konferensi ini juga menyediakan fasilitas untuk berkeliling Kolkata, tiga delegasi PKMK dan dua dari Indonesia lainya mengikuti tour. Kami diajak mengunjungi sungai Gangga. Delegasi Indonesia tidak kaget melihat kondisi sungai Gangga karena fenomena ini ibarat melihat sungai Ciliwung yang berada di Jakarta. Sungai ini digunakan sebagai media transportasi dan bahkan banyak masyarakat yang menggunakan air sungai Gangga untuk mandi. Fenomena lain yang juga menarik dari Kolkata, hampir setiap jalan yang kita lalui, di tepinya selalu ada aliran air sungai Gangga yang digunakan masyarakat kolkata mandi dan mencuci di pinggir jalan.

Reporter: dr. Bella Donna dan Eva Tirtabayu Hasri

 

Hari ke II The 14th World Congress on Public Health

kolkota7

Reporter: dr. Bella Donna, M. Kes; dr. Tiara Marthias, MPH dan Eva Tirtabayu, MPH

Setelah mengikuti pre-kongres sehari sebelumnya, maka tiga delegasi PKMK mengikuti Kongres kesehatan masyarakat yang dimulai hari ini, 12 Februari 2015 di Kolkata.

kolkota7

Kolkata adalah ibu kota dari Bengal Barat dan merupakan kota terbesar di India setelah New Delhi. Kota ini cukup membuat kami selalu terkejut dengan suara klakson mobil maupun motor dari setiap kendaraan yang ada di jalanan. Mereka selalu membunyikan klakson setiap kali jalan, dan yang menarik adalah bahwa setiap kali tiba di perempatan lampu merah maka akan mematikan mesin dan mulai menyalakannya kembali saat lampu menyala hijau.

Pengalaman pertama bagi delegasi PKMK untuk menginjakkan kaki di Kolkata. Infrastruktur, sanitasi dan budaya Kolkata membuat kami bangga menjadi anak Indonesia. Potret kehidupan masyarakat Kolkata menjadi tantangan bagi ahli kesehatan masyarakat. Mungkin ini sebabnya konferensi diselenggarakan di sini.

Kegiatan kongres diselengggarakan di Science City Kolkata, melihat tempatnya maka kami teringat Taman Pintar Yogyakarta, namun bangunan tempat pelaksanaan plennary berlangsung cukup luas dengan ruangan berbentuk teater dan bisa menampung sekitar 2.200 orang. Sementara kegiatan lainnya seperti presentasi oral disiapkan di belakang gedung grand theatre dengan bangunan yang dibangun khusus untuk kongres kesehatan masyarakat yang ke-14.

Berikut laporan dari kongres yang kami ikuti:

Defining the Role of Public Health in Today’s Global Setting

Co-Chairs: Bettina Borisch, Head of WFPHA Geneva Secretariate Dipika Sur, Secretary General, IPHA

Speakers:

  • Reuben Samuel, Representative to India, WHO
  • Eduardo Campos, FIOCRUZ (Brazil)
  • Pekka Puska, President of International Association of National Public Health Institutions (IANPHI)
  • Rudger Krech, Director of Department of Ethics, Equity, Trade & Human Rights, WHO

kolkota2Sesi ini bertujuan untuk memaparkan sejumlah reformasi di bidang kesehatan masyarakat, dengan mengangkat hasil-hasil pembelajarandari sejumlah negara dan kawasan.

Pembicara dari Finlandia memaparkan langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah dan profesional kesehatan masyarakat dalam bidang promosi kesehatan, terutama dalam menjawab tantangan beban penyakit degenatif atau non-communicable disease. Salah satu hasil nyata adalah berhasilnya program pengurangan kadar lemak dalam susu. Upaya ini tidak terlepas dari faktor-faktor kunci dalam mempromosikan perubahan dalam sistem kesehatan, di mana semua faktor saling mempengaruhi:

13feb15

Berdasarkan pengalaman di Finlandia dan dari suksesnya beberapa program promosi kesehatan, instrumen utama yang dibutuhkan adalah adanya dukungan dari kebijakan dan institusi pemerintahan terhadap program tersebut.

Pembicara dari FIOCRUZ/Brazil dalam paparannya yang berjudul “Public health needs to be both technical and political – Brazil experience in sharing health equity agenda” mempresentasikan situasi Brazil yang masih menghadapi sejumlah masalah kesenjangan dalam kesehatan. Namun, satu hal yang sudah didesain dengan baik di Brazil adalah adanya platform kebijakan yang menekankan equity dalam kesehatan. Misalnya, dalam konstitusi Brazil tahun 1988, keadilan kesehatan atau equity in health telah dituangkan dalam setidaknya lima pasal mengenai kesehatan. Konstitusi ini juga telah memberikan dasar hukum untuk implementasi universal health coverage, dengan penekanan pada kualitas dan kesetaraan untuk seluruh masyarakat Brazil.

Brazil, dalam gerakan yang menjadi bagian dari inisiatif health in all policies, berhasil menelurkan sejumlah program kunci (tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi menjangkau lintas sektor), terutama setelah dibentuknya komisi untuk determinan sosial kesehatan melalui surat keputusan presiden;

  • Conditional cash transfer – berhasil mengangkat 30 juta populasi dari status kemiskinan
  • Sektor pendidikan – dengan menyediakan pendidikan gratis hingga universitas
  • Pembangungan perumahan skala besar
  • Penyediaan akses universal ke sumber air bersih, listrik, dan sanitasi
  • Pusat-pusat kebugaran di level masyarakat

kolkota1Saat ini, meski tantangan kesehatan masih ada, Brazil telah berhasil menempatkan sistem rujukan berjenjang di seluruh kawasan negara tersebut, dan merupakan negara ke-2 terbesar setelah Amerika Serikat yang menyediakan layanan transplantasi organ yang dibiayai oleh negara, serta memiliki sistem transportasi untuk gawat darurat kesehatan secara universal.

Kunci pembelajaran dari Brazil yang dapat dipetik adalah reformasi di bidang kesehatan dapat berhasil bukan karena masalah teknis atau sekedar berhasilnya program-program kesehatan, tetapi dengan menjangkau sektor-sektor di luar bidang kesehatan dengan cara menyatukan kebijakan-kebijakan agar perbaikan kesehatan dianggap sebagai salah satu tujuan utama yang mendukung perbaikan bangsa.

Pemaparan dari WHO Brazil menunjukkan beberapa tantangan kesehatan di India, termasuk tingginya angka kematian ibu dan prevalensi gizi buruk pada anak. Meskipun terdapat beberapa perbaikan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, masalah kesenjangan kesehatan di India masih sangat besar. Misalnya, tingginya pembayaran out of pocket payment (OOP) yang mencapai 40% serta banyaknya rakyat India yang jatuh ke dalam satus miskin akibat pengeluaran kesehatan (catastrophic expenditure). Faktor kunci yang berperan adalah determinan sosial, dimana kesenjangan ini banyak dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan dan pendidikan masyarakat yang timpang.

Langkah kebijakan yang dianggap penting untuk India adalah tindakan-tindakan yang menggabungkan pendekatan upstream dengan downstream, termasuk mengatasi masalah determinan sosial untuk kesehatan, memastikan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin equity, serta inklusi masyarakat ke dalam program-program kesehatan.

Rudger Krech dari WHO memberikan presentasi menarik tentang bagaimana agenda kesehatan telah menjadi agenda politik. Misalnya dalam pertemuan pimpinan negara G-7 di Jerman pada 2014, tiga dari enam agenda adalah masalah kesehatan. Sementara tiga agenda lainnya juga berhubungan dengan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah isu pemberdayaan perempuan.

Agenda kesehatan menjadi agenda politik karena beberapa hal, terutama di era globalisasi saat ini;

  • Kesehatan mempengaruhi sistem finansial. Di era globalisasi ini, keruntuhan ekonomi di satu negara akan (dan tidak dapat dihindari) mempengaruhi perbankan dan sistem keuangan negara-negara lainnya.
  • Kesehatan telah menjadi isu keamanan, hal ini dapat dilihat dari isu Ebola di Afrika sejak tahun lalu, di mana penyakit tidak mengenal perbatasan ataupun zona wilayah negara.
  • Kesehatan selalu merupakan masalah sosial yang mempengaruhi masyarakat di tingkat global.

Kepentingan politik ini juga telah membuahkan sejumlah inisiatif kesehatan global yang didukung oleh berbagai negara. Banyak sekali organisasi kesehatan global yang didanai oleh pemeirntah, berbagai peneltiian dan proyek kesehatan yang didukung oleh berbagai negara, hingga kolaborasi internasional yang saat ini sangat banyak dan berkembang pesat.

Namun, dari tragedi krisis Ebola yang terjadi akhir-akhir ini di kawasan Afrika Barat, nyata sekali bahwa sistem kesehatan masyarakat global belum dapat berfungsi sama sekali dalam mengatasi bencara semacam Ebola. Kegagalan ini terjadi di dua level:

  1. Di dalam negeri yang mengalami wabah Ebola, di mana tidak ada sistem kesehatan yang berfungsi sehingga kontrol wabah tidak berjalan dengan semestinya. Para pekerja kesehatan tidak didukung oleh pemerintah, baik dari segi alokasi pendanaan maupun regulasi yang mendukung sistem itu sendiri.
  2. Kegagalan kedua adalah di level global, yang lebih banyak dibahas dalam sesi ini. Komunitas kesehatan global ternyata tidak memiliki sistem koordinasi yang berfungsi. Hal ini dapat dilihat dari begitu lambatnya respon global terhadap wabah Ebola, yang menyebabkan kematian ribuan masyarakat dan ratusan pekerja kesehatan di berbagai negara. Komunitas kesehatan global juga mengalami kegagalan dalam memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan, yang juga disebabkan oleh begitu terbatasnya koordinasi antar insitusi dan negara-negara di bidang kesehatan global.

Hasil diskusi sesi ini menggarisbawahi beberapa hal penting, yaitu:

  • Komunitas kesehatan global harus menghentikan kebiasaan eksklusivitas yang telah membatasi hubungan dunia kesehatan dengan bidang lainnya.
  • Tanpa perubahan yang nyata, sistem kesehatan global saat ini tidaklah berfungsi sebagaimana mestinya. Upaya harus dilakukan ke arah yang sama dan didukung oleh berbagai pihak, misalnya dengan mengkoordinasikan institusi dan berbagai negara untuk satu tujuan kesehatan global.
  • Perubahan sistem ini perlu dimulai dari perubahan dalam sistem pendidikan public health yang perlu lebih inklusif terhadap lintas sektor lainnya

kolkota3

Public Health Services in India – Progress and Prospects ‐ Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

Ministry of Health, India:

  • Sanjeev Kumar
  • Manoj Jhalani
  • PK Sen
  • P Khasnobis

kolkota4

Sesi ini memaparkan sejumlah program kesehatan yang telah dijalankan di India, serta tantangan dan pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman di India.

India merupakan negara dengan populasi terbesar kedua di dunia, dengan jumlah penduduk lebih dari 1,2 milyar. India juga menghadapi berbagai tantangan kesehatan, misal Angka Kesehatan Ibu (AKI) di level 240 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 28 per 1.000 kelahiran hidup. Masalah penyakit menular serta tidak menular juga merupakan tantangan besar. Selain itu, disparitas status kesehatan di India cukup menyolok, dengan AKI yang mencapai dua kali lipat di beberapa daerah di India serta kesenjangan antar perkotaan dan pedesaan yang tinggi.

Sejumlah tantangan ini berhubungan dengan sistem kesehatan yang lebih luas, termasuk:

  • Terbatasnya alokasi dana untuk kesehatan, baik dari level pemerintahan union maupun state
  • Terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan continuum of care
  • Kualitas layanan kesehatna yang bervariasi antar level layanan dan daerah
  • Kurangnya sumber daya manusia untuk kesehatan
  • Keterbatasan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program kesehatan
  • Kurang terkoordinasinya program-program kesehatan yang bersifat vertikal. Hal ini terutama relevan dengan Indonesia yang sama-sama memiliki sistem pemerintahan yang terdesentralisasi seperti India.

Beberapa pembelajaran dari India yang dipaparkan dalam sesi ini adalah:

  • Keberhasilan program imunisasi universal
  • Diwajibkannya pembangunan fasilitas kesehatan khusus ibu dan anak di seluruh negara bagian di India
  • Inisiatif surveilans penyakit (saat terjadi wabah penyakit di India untuk kasus Japanese enchepalopathy) dan penanganan yang telah melibatkan tidak hanya kementerian kesehatan tapi ditanggulangi bersama-sama dengan kementerian lainnya. Selama ini, koordinasi antar kementerian masih terbatas. Namun, dengan adanya wabah ini yang diikuti oleh leadership yang serius, maka koordinasi lintas sektor dapat tercapai.

Community Health Workers: A critical resources in last mile delivery and improved health and nutrition-Bill & Melinda Gates Foundation

Speakers:

  • Shamid Trehan, Chief of Party, Bihar Technical Support Unit
  • C. Haworth
  • A Mukherjee

Sesi ini memaparkan berbagai penelitian dengan bantuan dari Bill & Melinda Gates Foundation. Bill & Melinda Gates mulai membantu India tahun 2003. Fokus bantuan meliputi empat sektor yaitu health, sanitation, financial services, dan agricultural development.

Ketiga pembicara memaparkan lesson learn yang telah dilakukan di Bihar untuk mengatasi masalah kesehatan, nutrisi, dan sanitasi. Kegiatan ini dikenal dengan communit health workers (CHWs).

Atmosfer budaya kesehatan masyarakat Bihar sama halnya dengan negara rural lainnya. Banyak ibu hamil yang tidak mau periksa kandungan ke fasilitas kesehatan, sanitasi juga tidak baik sehingga mereka bertiga membuat komunitas yang dikenal dengan ASHA. ASHA adalah kumpulan perempuan India yang bertugas untuk membrikan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil hamil dan keluarganya.

Tiga pembicara pada sesi thematic session 2 memberikan Edukasi dan informasi melalui media mobile phone yang dikenal dengan mobile academic dan mobile kunjhi. Mobile academic adalah semacam pelatihan yang diberikan ke group ASHA melaui telpon sehingga mereka akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti sebagai trainer. Mobile kunjhi hampir sama dengan dengan mobile academic, mobile kunjhi berupa kartu-kartu yang berisi gambar, tulisan, nomor telpon dokter, emergency call, rumah sakit, primary care yang bisa dihubungi. ASHA memiliki rekaman suara dokter yang menerangkan tentang kenyamanan melahirkan di faslitas kesehatan maupun ditenaga kesehatan. Kegiatan ini ternyata meningkatkan kesehatan, nutrisi, dan sanitasi bagi ibu hamil maupun ibu yang memiliki anak di Bihar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa India mempunyai sanitasi yang tidak adekuat, hal ini terbukti dari 200.000 kematian pada anak-anak setiap tahunnya.

Public Health in the Sustainable Development Agenda

Co-Chairs:

  • Mengistu Asnake, WFPHA President
  • Madhumita Dobe, Organizing Secretary, 14th WCPH, IPHA

Speaker:

  • Maria P. Neira, Direcor of the Department of Public Health, Environment and Social Determinants of Health, WHO
  • Girindre Beeharry, Country Head of Bill & Melinda Gates Foundation
  • Purnima Mane, President and CEO of Pathfinder International
  • Shiriki Kumanyika, President of APHA

kolkota6

Sesi ini mengalami sedikit perubahan, di mana Dr. Michael Marmot belum dapat hadir di konferensi ini. Michael Marmot akan memberikan paparan pada esok hari (Jum’at, 13 Februari 2015) dan saat ini digantikan oleh Maria Neira yang juga merupakan ahli di bidang social determinants of health dari WHO.

Sesi plenari kedua ini bertujuan untuk membahas bagaimana posisi public health di era global seharusnya, framework yang dapat digunakan, serta bagaimana komunitas kesehatan global perlu saling bekerja sama di era pasca MDG yang akan segera dimulai pada tahun 2015.

Sejumlah paparan mengenai visi dan misi berbagai organisasi disampaikan, seperti misalnya APHA (American Public Health Association) yang saat ini mulai fokus ke isu-isu seputar kesehatan lingkungan dan One Health. Beberapa aspek penting yang disimpulkan dari sesi ini adalah:

  • Setiap organisasi memiliki visi dan misi masing-masing, tetapi agenda kesehatan global tetap menjadi target utama
  • Organisasi-organisasi dapat menjadi kuat karena memiliki dasar yang jelas mengenai: (1) apa yang akan dilakukan dalam jangka panjang, menengah, pendek, (2) siapa saja target audience kegiatan organisasi ini, serta (3) bagaimana caranya untuk mencapai agenda organisasi atau apa saja tool yang tersedia dan dimiliki oleh organisasi tersebut dalam melakukan kegiatannya
  • Organisasi seharusnya tidak berdiri sendiri dan bersifat eksklusif, tetapi justru mengedepankan agenda kesehatan dan komunitas di level global karena kita semua adalah pemain utama dan rekanan dalam mencapai status kesehatan global yang optimal.

 kolkota5

Pre conference: A Framework of Global Health Functions (GPHF) and Competencies

14wcph-1
 Hari I Hari II  Hari III  Hari IV  Hari V 

Oleh: dr. Bella Donna, M. Kes

14wcph-1

Pada konferensi ini penulis berkesempatan untuk mengikuti satu sesi dengan topik A Framework of Global Health Functions (GPHF) and Competencies yang digelar pada Rabu (11/2/2015) di Kolkata, India. Sesi ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka di bidang kesehatan masyarakat, yaitu:

  1. Prof. Vesna Bjegovic-Mikanovic, ASPHER
  2. Prof Karl Ekdahl, ECDC
  3. Prof. Anders Foldspang, ASPHER
  4. Prof Ulrich Laaser, WFPHA
  5. Dr Dennis Lennaway, CDC
  6. Dr Ehud Miron, Israel
  7. Dr Joanna Nurse, Inggris Raya
  8. Prof. Pekka Puska, Finlandia
  9. Dr. Priscilla Robinson, Australia
  10. Prof. Louise Stjernberg, Swedia
  11. Prof Heather Yeatman, Australia

Dr. Joana memaparkan isu tentang A Global Framework for Public Health Services and Functions. Ada tiga dasar pemikiran kerangka kesehatan global yaitu Changing Public Health Challenges and risks, Demand and costs for health systems are projected to continue increasing, dan Potential to benefit low income as well as middle and high income countries. Berdasarkan tiga alasan tersebut The World Federation of Public Health Associations diminta oleh WHO untuk menjawab semua tantangan dan ancaman kesehatan masyarakat global.

Materi Dr. Joana

World Federation of Public Health Association (WFPHA) mulai mengindentifikasi angka kematian dari tahun 1990-2010, faktanya ada pergeseran pola penyakit, dari comunnicable disease menjadi non-communicable disease. Dr. Joana mengungkapkan permasalahan kesehatan masyarakat mulai dari NCD mengancam pencapaian MDGs pasca 2015, Kesenjangan dana yang signifikan untuk mencapai UHC di negara berpenghasilan rendah, kasus Ebola, dan lain-lain. Untuk menjawab tantangan dan ancaman kesehatan masyarakat global WFPHA berdiskusi dengan beberapa organisasi kesehatan didunia diantaranya WHO, UNICEF, World Bank, American Association of Public Health, dan pada konferensi USA, Eropa. Dari hasil diskusi dihasilkan tujuh unsur penting yaitu governance, information, protection, prevention, promotion, advocacy, dan capacity.

14wcph-2

Permasalahan kesehatan global tidak hanya pada fungsi tetapi juga kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan masyarakat. Faktanya saat ini program magister kesehatan masyarakat belum mempunyai kemampuan yang spesifik karena ilmu pendidikan s1 kesehatan masyarakat dipelajari kembali di magister kesehatan masyarakat. Padahal WHO mempunya list kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga atau ahli kesehatan masyarakat. Prof. Anders Foldspang Co-chair, European Competences Programme merekomendasikan untuk mengunjungi website www.aspher.org.

Materi Prof. Anders Foldspang

 

14wcph-3

Prof. Louise Stjernberg dari Swedia juga menjelaskan isu tentang kompetensi program sarjana kesehatan masyarakat. Dalam presentasinya, Louise mengungkapkan fakta tentang kompleksitas program kesehatan masyarakat. Sebuah studi yang dilakukan di tahun 2011 di sekolah ASPHER, sebesar 23/25 (92%) ECTS credit points adalah hal yang sangat kompleks. Perbedaan kompetensi yang dimiliki oleh berbagai negara terkait dengan kualiatas pendidikan, multi disiplin ilmu, lama pendidikan, dan kompetensi yang diharapkan menjadi tantangan ahli kesehatan masyarakat global.

Materi Prof. Louise

Tiga delegasi Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM juga mengikuti opening ceremony for 14th World Congress on Public Health yang dimulai pukul 16.00-18.00 waktu setempat. Dr Madhumita Dobe menjadi pembuka opening ceremony yang merupakan sekretariat organizing. Semua peserta yang peduli dengan masalah kesehatan masyarakat global berkumpul di ruang auditorium Science City. Kegiatan ini membuka konferensi yang akan diselenggarakan pada 12 hingga 15 Februari 2015.

 

 

Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA

www.kebijakankesehatanindonesia.net 

  SEJARAH

Diawali dengan adanya desentralisasi sistim kesehatan, maka di tahun 2000 dibentuklah semacam jaringan informal yang menghimpun para praktisi, peneliti, pemegang dan penentu kebijakan, untuk bersama-sama mengawal euphoria dan semangat desentralisasi kesehatan Indonesia, melalui jaringan dan forum desentralisasi kesehatan, dalam bentuk komunikasi melalui hasil penelitian, pelatihan-pelatihan dan advokasi ke pemegang kebijakan, baik di tingkat pusat dan daerah. Diadakan pertemuan nasional di bandung dengan pelaksana UNPAD-UGM.

Tahun 2010 dibentuklah jaringan kebijakan kesehatan Indonesia, yang telah mengadakan lima kali pertemuan/forum nasional di Jakarta, Makasar, Surabaya, Kupang, dan Bandung dengan tuan rumah/host 4 institusi yaitu PKMK FK UGM, FKM Universitas Hasanuddin Makassar, FKM Universitas Airlangga Surabaya, P2K3 Universitas Nusa Cendana Kupang dan FK Universitas Padjajaran Bandung. Pada tahun 2015 ini akan dilaksanakan forum jaringan keenam di Padang dengan tuan rumahnya adalah Universitas Andalas.

Didalam perkembangan selama 6 tahun ini jaringan ini telah berkembang dengan sangat pesat, berbasis dukungan seluruh anggota yang memiliki visi misi yang sepaham untuk menjadikan jaringan informal ini, berkembang menjadi kekuatan moral melalui karya akademik, berupa penelitian, sosialisasi hasil penelitian dan advokasi ke pemegang kebijakan. Diharapkan proses ini menjadi dasar pijakan pengambilan dan penentuan keputusan di bidang kesehatan secara umum, khususnya pelayanan kesehatan masyarakat.

Infrastruktur jaringan ini, telah dibangun sangat baik melalui dibentuknya jaringan website, jurnal dan kegiatan-kegiatan pelatihan penulisan policy brief, penelitian kebijakan dan kompetisi proporsal penelitian dan policy brief. Jaringan ini bisa diakses melalui www.kebijakankesehatanindonesia.net 

  VISI

Jaringan Kebijakan Kesehatan sebagai wadah para peneliti dan pemerhati kebijakan kesehatan di Indonesia memiliki visi untuk menjadi organisasi yang independen dan profesional dalam meningkatkan kapasitas penelitian kebijakan kesehatan di Indonesia. Selain itu, menjadi referensi dan rujukan bagi para pengambil keputusan dalam menentukan dan menganalisa kebijakan kesehatan yang telah dibuat berdasarkan hasil penelitian dari anggota Jaringan.

  MISI

Misi Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah mengembangkan kemampuan dalam penelitian kebijakan kesehatan serta untuk meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan. Anggota Jaringan adalah universitas dan lembaga riset yang bersifat independen. Dengan demikian, kegiatan penelitian dapat dilakukan oleh semua anggota.

17jkki

Pada masa mendatang, diharapkan ada sumber dana yang memberikan ruang untuk independensi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anggota Jaringan.

  WORKING GROUP PADA JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA

Selama pertemuan Nasional yang telah dilaksanakan oleh Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, telah terbentuk beberapa kelompok kerja sebagai berikut :

  1. Kelompok KIA yang telah mulai berkumpul sejak Forum Nasional II di Makassar telah melakukan pengembangan strategi kebijakan melalui pendekatan hulu ke hilir yang mencakup preventif-promotif sampai kuratif. Kelompok ini juga menyadari dan mulai melakukan penggunakan angka absolut dan prinsip surveillance-response kematian ibu dan bayi. Selain itu, telah dilakukan penyebaran policy brief ke seluruh kabupaten-kota dan pengembangan metode telemedia untuk menjangkau 520an kabupaten dan puluhan universitas/kelompok ahli.
  2. Kelompok Pembiayaan Kesehatan yang telah berkumpul sejak Forum Nasional I di Jakarta telah melaksanakan persiapan JKN pada 1 Januari 2014 dan memberikan masukan adanya pertimbangan untuk daerah-daerah yang belum siap fasilitas kesehatan dan SDM untuk diberikan penanganan khusus (investasi ). Selain itu memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah untuk menaikkan kelengkapan infrastruktur sehingga mengecilkan gap antara daerah maju dengan yang terpencil serta akan melakukan monitoring pelaksanaan JKN akan dilakukan oleh berbagai universitas dengan menggunakan pendekatan multi-center.
  3. Kelompok AIDS yang baru berkumpul pada pertemuan di Forum Nasional IV sedang melaksanakan konsolidasi kegiatan, menggambarkan land-scape kebijakan, mengembangkan agenda kebijakan dan mengembangkan jaringan untuk kebijakan AIDS.
  4. Kelompok Mental Health yang mulai bergabung pada tahun 2014 dengan berbagai kegiatan untuk mengkonsilidasikan peserta dan mengidentifikasikan kegiatan – kegiatan di daerah di Indonesia.
  5. Kelompok Kebijakan SDM dan Pendidikan, Kelompok Gizi Masyarakat, Kelompok Pelayanan Kesehatan merupakan kelompok yang baru bergabung pada Forum Nasional di Bandung tahun 2014, sehingga masih dalam tahap konsidasi dengan peneliti dan rencana penelitian
  6. Kedepannya, akan dibentuk kelompok Disabilities. Anggota kelompok ini akan diundang untuk bergabung dengan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia selanjutnya.


  KEGIATAN TAHUN 2015

Months

Activities

Februari
  • 13 – 14 Februari 2015 di FK UGM, Workshop GP Mental Health
  • Seminar mengenai Masalah Sosial dampak Pembangunan Pada Mental Health (Studi Waduk Dharma)
  • Blended Learning  Pengembangan Kemampuan Perguruan Tinggi dan Policy Maker pada Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Kesehatan (Februari – Mei 2015) 
  • Seminar Manajemen Residen di FK UGM dan RSUP Dr. Sardjito
  • Pelatihan rencana strategi bisnis , 23-25 Februari 2015
  • Blended learning Pencegahan, Deteksidan Penindakan Fraud dalam JKN untuk Pimpinan dan Staf Dinas Kesehatan (Februari – april)

Maret
  • ASM: Leadership dalam Penerapan Sistem Remunerasi di RS
  • ASM: Kaitan Peningkatan Risiko Bencana dengan Pencapaian MDG’S
  • 18 Maret dalam rangka Annual Scientific Meeting Fakultas Kedokteran UGM : Seminar Bedah Buku KIA
  • Seminar Pokja Disaster
  • Seminar Pembelajaran Program KIA 

April
  • 2nd Indonesian Economics Association congress and world health day 2015
  • Workshop Integrated Maternal and Child Health Planning and Budgeting through Evidence Based model for district level
  • Seminar Private Sector di RS dan Equity di Era JKN
  • Seminar Safe Hospital and Community Involvement
  • Tentative Pelatihan Policy Brief untuk PTS Kesehatan di Jawa Barat
  • Blended learning Memahami Equity di JKN (dalam rangka INAHEA)

Mei
  • Pelatihan menyusun policy brief

Juni
  • Penyusunan Model Jaringan Telekomunikasi untuk JKKI

Juli
  • Uji-coba system Jaringan Telekomunikasi ke 6 Perguruan Tinggi di Indonesia
  • Pelatihan Menyusun Policy Brief untuk peserta Forum Nasional JKKI di Padang

Agustus
  • Seminar Forum Mutu IHQN ke 11
  • 24 – 26 Agustus 2015 Forum Nasional JKKI VI di Hotel Ina Muara Padang dan penggunaan Live-Streaming serta Sistem Co-Host
  • Workshop mengenai Sistem Kontrak di sektor Kesehatan menghadapi kenaikan anggaran sector kesehatan. Topik di KIA dan AIDS.
  • Workshop mengenai Implementation Research dan Policy Brief
  • Workshop mengenai INA-CBG dan Clinical Pathways

September
  • Evaluasi Kegiatan Jaringan Telekomunikasi dan Pembukaan peserta baru untuk Sistem Telekomunikasi dalam JKKI.
  • Pernyusunan Uji-coba Seminar bulanan melalui Webinar.

Untuk mendapatkan update mengenai kegiatan – kegiatan Jaringan Kebijakan, silakan klik pada www.kebijakankesehatanindonesia.net untuk mendapatkan alert system.

 

  KETERANGAN LEBIH LENGKAP

Hendriana Anggi
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +6281227938882
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

 

 

Jadwal Agenda Annual Scientific Meeting 2015

 

No.

Tanggal

Kegiatan

  
1.  20 – 21 Februari dan 6 – 7 Maret 2015  Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) dan Penyiapan Akreditasi Bidang K3  klik
2.  21 Februari 2015  Workshop Manajemen Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Layanan Primer  klik
3.  2 Maret 2015  Seminar Keistimewaan Profesi Promotor Kesehatan Menuju Indonesia yang Lebih Sehat  klik 
4.  6 Maret 2015  Menutup Kesenjangan Millenium Development Goals (MDG) dan Agenda Pasca MDG  klik 
5.  7 Maret 2015  Peran Laboratorium Klinik dalam Upaya Skrining Hipotiroid Kongenital dan Manajemen HIV Ibu dan Anak  klik
6.  7 Maret 2015 Translational In Dermatology klik
7.  7 Maret 2015  Symposium and Video Session “Surgical Management in Corneal and Ocular Surface Disorders”  klik 
8.  10 Maret 2015  Seminar Kemajuan Mutakhir dan Peluang Pengembangan Radiologi Intervensi  klik 

9.

11 Maret 2015

 Seminar dan Talkshow Pendekatan Analisa Data Besar (Big Data) di Bidang Kesehatan: Manfaat, Peluang dan Tantangan 

Klik
10.  14 Maret 2015  Nutrition in Critically Ill Patients  klik 
11.  14-15 Maret 2015  Clinical Updates 2015 “Current Management on General Practice and Emergency Cases klik
12. 16 Maret 2015  Seminar mengenai: Kaitan Peningkatan Risiko Bencana dengan Pencapaian MDGs  klik
13.  18 Maret 2015  Seminar Bedah Buku Inovasi KIA sebagai Rangkaian Annual Scientific Meeting (ASM) Tahun 2015 klik 
14.  19 Maret 2015  Seminar Leadership dalam penerapan sistem Remunerasi di Rumahsakit klik
15.  20-21 Maret 2015  Workshop Penyiapan ekstrak terstandar dari Herbal dan Uji aktivitasnya sebagai Imunostimulan klik
16.  24 Maret 2015  Potensi dan Peran Institusi Pendidikan dalam Penyediaan Tenaga Kesehatan untuk Daerah Terpencil, Kepulauan dan Perbatasan  klik
17.  28 Maret 2015  Peran Antioksidan Dalam Penanganan Penyakit Degeneratif dengan Pendekatan Nutrigenomik klik
18.  28 Maret 2015  Seminar “Menakar Implementasi Kartu Indonesia Sehat: Input Untuk Perbaikan Pelaksanaan” klik
19.  31 Maret 2015  Pengembangan Academic Health System (AHS) dalam Menyongsong Era Pasca MDGs  klik 
20.  Maret 2015  Kursus Biologi Molekuler & Imunologi klik 

 

 

 

 

 

CHEPSAA Networking Meeting

1feb15

1feb15Hari ketiga (terakhir) membahas isu-isu penting pengembangan CHEPSAA dan networkingnya. Isu yang dibahas dan relevan untuk Indonesia antara lain Networking; pengembangan bentuk baru Emerging Leaders, penggunaan Web-based untuk program mendatang.

Dalam pembahasan ini juga dilihat adanya berbagai modul yang sudah dihasilkan dan sifat open dari CHEPSAA.

Sejak tahun 2015 ini CHEPSAA berubah dari sebuah Konsorsium menjadi Komunitas (C dalam Consortium menjadi Community). CHEPSAA sebagai konsorsium selesai pada 2015. Diteruskan dengan menjadi sebuah kelompok masyarakat yang mempunyai interest sama dalam hal kebijakan dan penelitian serta analisis kebijakan kesehatan. Dengan demikian CHEPSAA mulai tahun 2015 masuk ke babak baru yang mempunyai risiko tinggi, karena harus menjadi dynamo dari sebuah masyarakat kebijakan kesehatan di Afrika. Untuk itu kemampuan networking sangat dibutuhkan yang membutuhkan web sebagai dasar komunikasi ke berbagai pihak. Pada poin ini sangat disadari kebutuhan untuk penyebaran ilmu dari hasil CHEPSAA. Dalam diskusi pengalaman PKMK FK UGM yang mengembangkan web menjadi hal yang menarik untuk CHEPSAA di masa mendatang.

Sebagai penutup dari laporan ke Johannesburg, ada beberapa modul dari CHEPSAA yang menarik untuk dipelajari untuk masa depan yang lebih baik sebagai berikut:

 

ICHS thumbnailNEW Introduction to Complex Health Systems: Module
This module covers topics such as the definition of a health system; frameworks for analyzing health systems; complexity in health systems and the importance of agents and their mindsets, interests and power; and leading change in health systems. It consists of a course outline, notes for facilitators, PowerPoint slides, case studies and handouts.

Get the module
   
 

ICHS thumbnailNEW Introduction to Health Policy and Systems Research: Module
This module covers topics such as the definition of health policy and systems research; generating and framing questions; the important role of researchers’ own perspectives and disciplines in research; study design; rigour and ethics. It consists of a course outline, notes for facilitators, PowerPoint slides and handouts.

Get the module
   
 

Health Policy Analysis: Module
The module consists of course outline, teaching materials and facilitator notes for health policy analysis. It takes the form of a 1-week course and out-of-class assignments. Designed to be taught at post-graduate level (Health Policy Analysis in Africa (HEPAA)).

Get the module and appendices
 
 

Managing Human Resources for Health: Module
The module introduces the scope and context of human resource management in the health sector. It covers the following topics: human resources management in context; being a human resource manager and managing people (University of the Western Cape).

Get the module
   
 

ICHS thumbnailBackground to the Development of CHEPSAA’s teaching resources: Background document 
This document explains CHEPSAA’s efforts to develop teaching resources for the field of health policy and systems research and analysis. It highlights the courses and other resources CHEPSAA intends to develop and make available as open educational resources.

Read the document

Modul-modul ini dapat diakses di:

http://hpsa-africa.org/index.php/teaching-materials/modulescourses 

Modul-modul ini disebarluaskan dengan prinsip Open menggunakan perjanjian Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 South Africa (CC BY-NC-SA 2.5 ZA) . Dengan perjanjian ini maka penggunaan dan pengembangannya dapat lebih cepat terjadi.

CHEPSAA. (2013). Principles and practice of good curriculum design. Cape Town, Consortium for Health Policy & Systems Analysis in Africa.

is licensed under a

Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 2.5 License

December 2013

  You are free:

 

to Share – to copy, distribute and transmit the work
 

to Remix – to adapt the work

 

Under the following conditions:

 

Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor  (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work)
 

Non-commercial. You may not use this work for commercial purposes
 

Share Alike. If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work but only under the same or similar license to this one
  • For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. One  way to do this is with a link to the license web page: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/za/
  • Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder.
  • Nothing in this license impairs or restricts the authors’ moral rights.
  • Nothing in this license impairs or restricts the rights of authors whose work is referenced in this document.
  • Cited works used in this document must be cited following usual academic conventions
  • Citation of this work must follow normal academic conventions

Dengan sistem terbuka ini , CHEPSAA percaya bahwa pengembangan keilmuan penelitian kebijakan kesehatan dapat semakin cepat dilakukan di Afrika. Tidak ada peraturan kaku tentang copy-right yang dapat menghambat perkembangan ilmu penelitian kebijakan kesehatan.

Refleksi dari pertemuan di Johannesburg:
Apa yang dapat dipergunakan untuk Indonesia?

Materi pertemuan CHEPSAA di hari ke 3 ini dapat dipergunakan untuk memperkuat Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) . Jaringan yang dibina PKMK FK UGM saat ini sudah berada pada tahun ke V. Jaringan ini bersifat independen, dengan anggota unit yang terkait dengan penelitian dan pengembangan kebijakan kesehatan di perguruan tinggi, lembaga penelitian di Departemen, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga pelayanan kesehatan, dan juga pengambil kebijakan. Tujuan utama Jaringan ini adalah menghimpun kekuatan bersama dari para peneliti, dosen, dan ahli kebijakan menuju Indonesia yang lebih sehat, sebagai tenaga ahli kebijakan dan manajemen kesehatan di daerah masing-masing.

Selama 5 tahun pengembangan, terlihat masih ada banyak masalah yang menghambat pengembangan anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Salahsatu masalah besar adalah ketidak siapan sumber daya manusia perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam penelitian kebijakan, memonitor, mengevaluasi, merencana dan melaksanakan sebuah kebijakan kesehatan. Ketidak siapan ini merupakan suatu gejala yang mempunyai sifat “lebih dulu telur atau ayam” dengan masalah lain yaitu ketersediaan dana untuk melakukan kegiatan aktif dalam proses kebijakan kesehatan. Tanpa ada dana riset, akan sulit menambah SDM peneliti. Saat ini riset kebijakan kesehatan masih sedikit dijalankan dan hanya beberapa perguruan tinggi yang mampu melakukan dengan baik.

Kebutuhan akan Monitoring dan Evaluasi secara Independen

Saat ini Kemenkes dan BPJS di era JKN membutuhkan dukungan penelitian, khususnya dalam rangka monitoring dan evaluasi independen dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagai gambaran BPJS mengelola dana sekitar 40 Triliun setiap tahun. Dana ini diserahkan ke pelayanan primer melalui pembayaran kapitasi dan pelayanan rujukan melalui pembayaran klaim INA-CBGs. Saat ini diamati pelaksanaan dana sebesar Rp 40 Triliun ini dilakukan tanpa ada system monitoring dan evaluasi oleh pihak independen. Sementara itu potensi penyimpangan dana sangat besar, seperti yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan monitoring dan evaluasi secara independen.

Kementerian Kesehatan juga mempunyai berbagai program antara lain di pencegahan penyakit menular dan tidak menular, KIA, pelayanan rumah sakit. Saat ini di Kementerian Kesehatan juga tidak ada tradisi melakukan monitoring dan evaluasi secara independen. Akibatnya, kinerja kegiatan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Kesehatan belum dapat dinilai dan berbagai program seperti usaha penurunan kematian ibu dapat dikatakan belum berhasil ditangani.

Dinas Kesehatan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan sebagai pengawas system pelayanan kesehatan di propinsi dan kabupaten/kota mempunyai kelemahan khususnya kekurangan tenaga ahli. Sebagai gambaran, dalam upaya menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten perlu mengawasi mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Namun fungsi ini belum dijalankan dengan baik. Oleh karena itu Dinas Kesehatan perlu mengaktifkan pengawasan system kesehatan. Bidang pelayanan kesehatan dan yang bertugas untuk member perijinan tenaga dan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan pelayanan primer) Dinas Kesehatan perlu ditingkatkan kemampuan dan otoritasnya, termasuk pengawasan pelayanan BPJS. Mengingat kelemahan Dinas Kesehatan dalam pengawas, maka fungsi ini sebaiknya dibantu oleh pendidikan tinggi dan lembaga swasta yang mampu melakukan Monitoring dan Evaluasi serta investigasi secara independen.

Masalah

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan BPJS tidak mempunyai tradisi menjadi obyek monitoring dan evaluasi secara independen. Dalam anggaran Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan/BPJS tidak ada anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan. Hal ini berbeda di sektor Pekerjaan Umum dimana selalu ada sekitar 5 % anggaran dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi oleh pihak independen.

Di sisi lain, para dosen/peneliti Perguruan Tinggi belum terbiasa meneliti kebijakan, monev. Secara khusus para dosen tidak terbiasa menyusun proposal penelitian kebijakan dan manajemen. Juga ada beban mengajar yang berat. Padahal di setiap Propinsi sebaiknya ada 1 unit penelitian/lembaga yang dapat menjalankan fungsi sebagai tim independen untuk perencanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan. Bahkan di Propinsi besar seperti Jawa Tengah diperlukan lebih dari 1 pusat.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan:

  1. Memperkuat networking di JKKI. Networking ini dapat bermacam-macam, antara lain:
    • antar universitas di Indonesia
    • antar universitas di daerah dengan BPJS setempat, dinas kesehatan setempat, dan pemerintah daerah
    • di dalam universitas sendiri, antara peneliti di fakultas kedokteran/kesehatan masyarakat dengan peneliti di fakultas sospol.
    • antar universitas dengan penyandang dana.
    • network antara universitas dan Bappenas untuk menyusun kebijakan penganggaran untuk penelitian kebijakan dan monitoring/evaluasi.
    • dan berbagai networking lainnya.

Teknik-teknik networking ini perlu dikembangkan oleh JKKI agar para anggotanya dapat memanfaatkan untuk kepentingan efektifitas pembangunan kesehatan.

  1. Melatih para pemimpin penelitian kebijakan di setiap Propinsi. Di lembaga-lembaga penelitian di universitas atau swasta harus ada peneliti yang mampu memimpin dan berkomunikasi dengan pengambil kebijakan di daerah. Dalam pengamatan, tidak banyak ada peneliti yang mampu memimpin sekelompok staff dan juga berhubugan dengan berbagai pihak terkait dalam jaringan. Perlu dilakukan pelatihan kepemimpinan untuk para peneliti di Indonesia.
  2. Memperkuat web www.kebijakankesehatanindonesia.net  untuk mendukung percepatan peningkatan kemampuan universitas dalam meneliti kebijakan dan melakukan monitoring dan evaluasi. Selama 4 tahun ini, web telah dijalankan. Berbagai kekurangan masih ada. Akan tetapi web ini diakui oleh masyarakat internasional sebagai inovasi baru yang perlu dikembangkan terus di Indonesia.
  3. Pengembangan-pengembangan modul pendidikan dan pelatihan antar pusat-pusat pendidikan di Indonesia perlu dicepat. Pengembangan modul ini perlu dilakukan dengan pendekatan Open-System agar kecepatan pengembangan meningkat. Diharapkan di Indonesia akan ada pengembangan bersama antar universitas, termasuk melakukan adaptasi dari modul-modul yang berasal dari CHEPSAA.

Diharapkan pada tahun 2015 ini berbagai kegiatan di atas dapat dilakukan di Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Bersama ini pula laporan kegiatan dari pertemuan CHEPSAA di Johannesburg diahkhiri. Semoga berguna bagi pengembangan penelitian kebijakan dan system kesehatan, serta analisis kebijakan di Indonesia.

Laksono Trisnantoro
29 Januari 2015, Johannesburg, Afrika Selatan.

 

CHEPSAA Networking Meeting

johannesburg

johannesburg

Pada Selasa hingga Kamis tanggal 27-29 Januari 2015, Ketua Board PKMK FK UGM Prof Laksono Trisnantoro menjadi tamu undangan menghadiri pertemuan jaringan Consortium for Health Policy and System Analysis in Africa (CHEPSAA) di Johannesburg, Afrika Selatan. Tujuan pertemuan ini antara lain: pertama, membagi pengalaman CHEPSAA dalam mengembangkan HPSR+A di Afrika, dan di luar Afrika. Kedua, melakukan refleksi hasil kerja CHEPSAA selama ini. Ketiga, melakukan refleksi pada evaluasi ke CHEPSAA. Keempat, melakukan identifikasi berbagai pelajaran dari pengalaman dan untuk meningkatkan kemampuan melakukan riset kebijakan dan analisis kebijakan di masa mendatang. Misi Prof Laksono Trisnantoro dalam pertemuan ini untuk mempelajari bagaimana jaringan CHEPSAA dapat berkembang dan kemungkinan risiko mengalami kemunduran, untuk keperluan perbandingan dengan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Pertemuan ini dilakukan di Hotel Crowne Plaza yang terletak di tepian kota Johannesburg.

  Sesi 1: Pembukaan

27jan15-1Nonhlanhla Nxumalo dan Lucy Gilson sebagai pemimpin CHEPSAA menyatakan bahwa jaringan ini dimulai pada tahun 2011. Sebelumnya sudah ada kerjasama di tahun 2003-2008, kemudian berkembang menjadi jaringan yang didanai oleh European Union di tahun 2011.

Mengapa ada jaringan ini?

Health Policy and System Research and Analysis merupakan suatu hal yang penting. Namun, di Afrika jumlah lembaga dan peneliti penelitian kebijakan sangat sedikit dan juga permintaan dari pengambil kebijakan juga rendah. Oleh karena itu, perlu pengembangan jaringan ini di Afrika.

Tujuan CHEPSAA:

Tahun 2016 menjadi pilihan untuk beberapa hal yang dirasa penting, yaitu menjadi pengembangan modul dan pelatihan/pendidikan penelitian dan analisis kebijakan yang bermutu. Ada tiga kegiatan penting yaitu Riset, Network, dan Teaching. Oleh karena itu, ada pengembangan secara sistematis dalam:

  1. Pendidikan/Pengajaran riset dan analisis kebijakan di berbagai negara;
  2. Penelitian kebijakan dan sistem kesehatan serta analisis kebijakan.
  3. Pengembangan jaringan dan kemitraan antar partner dengan pengambil kebijakan.

CHEPSAA didukung oleh berbagai perguruan tinggi di Eropa dan didanai oleh berbagai dana penelitian. Framework yang dipergunakan dijelaskan secara detail di website resminya. Silakan kunjungi link berikut untuk memahami lebih detil: http://hpsa-africa.org. Untuk dokumennya, silakan anda klik Health Policy and Systems Research: Needs, challenges and opportunities in South Africa – a university perspective (Marsha Orgill and team).

 


  Sesi 2: Penilaian Aset

Catatan menarik dari pembicara kedua yaitu Tolib Mirzoev dari University of Leeds yang menjadi konsultan CHEPSAA. Dr. Tolieb menyatakan bahwa kapasitas antar anggota sangat berbeda. Hal ini menjadi fokus penting untuk pengembangan di masa mendatang, antara lain: memahami kapasitas, pendekatan dan metodologi, hasil yang dilihat serta refleksi. Cara menilai kapasitas anggota melalui beberapa indikator berikut:

  1. Memahami konsep kapitasi
  2. Konsep pemetaan, termasuk berbagai aset seperti SDM yang mampu meneliti (junior, senior), fasilitas, kesempatan dalam sisten, dan sebagainya.
  3. Mengukur kemampuan organisasi dan individu
  4. Sintesis antar anggota (7 anggota).

Apa yang dinilai dalam konteks kapasitas?

27jan15-2Infrastruktur yang mencakup antara lain: kepemimpinan, kemampuan organisasi (termasuk governance di sini), dan ketersediaan asset seperti stff penelti, termasuk yang senior, fasilitas, dan berbagai hal lainnya. Kegiatan yang dinilai mencakup Riset, Teaching, dan Networking dengan berbagai pihak yang berada dalam Konteks Demand for HSPR + A dan Lingkungan sumber daya. Hasilnya memang sangat bervariasi antar tujuh anggota CHEPSAA.

  1. Berbeda dengan nama
  2. Berbeda sumber income
  3. Jumlah peneliti senior yang sangat berbeda
  4. dan sebagainya

Catatan penting untuk dana:

  1. Demand sedikit
  2. Limited domestic funding, tergantung dari luar negeri.
  3. Bisa ke international funding

Bagaimana hubungan dengan pengambil keputusan:

  1. Kurangnya koordinasi untuk penentuan prioritas riset,
  2. Sedikit dipakai untuk pengambilan keputusan.

Untuk lebih lengkapnya silakan simak laporan-laporan mereka di bawah ini:

  1. Assessment of capacity for Health Policy and Systems Research and Analysis in seven African universities: results from the CHEPSAA project (Tolib Mirzoev and team).
  2. How to do Capacity Assessments for Health Policy and Systems Research in University Settings: A Handbook
  3. A new methodology for assessing health policy and systems research and analysis capacity in African universities


  Bagaimana Lesson-Learnt untuk Indonesia.

Sejak lima tahun yang lalu, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia sudah lahir dan berkembang. Ada perbedaan dan persamaan antara JKKI dengan CHEPSAA. Lalu, apa yang berbeda?

  1. JKKI hanya di Indonesia, CHEPSAA merupakan network internasional diantara negara Afrika.
  2. Berbeda dengan CHEPSAA yang didanai proyek dari Eropa, JKKI tidak mempunyai dana pengembangan.
  3. Keanggotaan CHEPSAA sangat formal karena terkait sebuah proyek (7 partner dalam Proyek di Afrika dengan beberapa partner dari Eropa) dari EU.

Persamaan yang dimiliki JKKI dan CHEPSAA:

  1. Tujuan. Siapa yang dituju oleh Jaringan: pengambil keputusan, level nasional dan pemerintah daerah, perguruan tinggi dan NGO.
  2. Mengembangkan modul untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
  3. Prinsip keilmuan: menggunakan Health Policy and System Research (HPSR) dan Health Policy and System Analysis (HPSA).
  4. Titik atau poin untuk pengembangan penelitian dan analisis kebijakan bertumpu pada perguruan tinggi.
  5. Perbedaan kapasitas antar anggota merupakan hal yang perlu diperhatikan dan diatasi.
  6. Leadership di setiap anggota jaringan perlu ada.

Tantangan CHEPSAA adalah keberlanjutan, karena proyek pengembangan ini berakhir pada tahun 2015. Apakah para anggota dapat mengembangkan diri. Apakah jika proyek berhenti maka kegiatan juga akan berhenti? Sementara, tantangan untuk JKKI adalah; apakah tanda proyek Jaringan ini dapat berjalan?

Pertanyaan-pertanyaan strategis yang akan dibahas di Indonesia:

  1. Bagaimana JKKI dapat dikembangkan? Darimana dananya?
  2. Bagaimana mengembangkan keanggotaan? Apakah melalui pengembangan Bagian IKM di FK dan FKM yang mengajarkan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan?
  3. Bagaimana cara mengembangkan kapasitas di berbagai perguruan tinggi Indonesia yang sangat bervariasi?
  4. Bagaimana dana untuk penelitian kebijakan dan analisis kebijakan dapat diperoleh di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Apakah kebijakan dana Monev dari dalam negeri dapat dilakukan?
  5. Dari mana dana pengembangan? Apakah dari lembaga donor luar negeri, ataukah berasal dari dana dalam negeri khususnya dari perguruan tinggi.

Pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas dalam kegiatan pengembangan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia setelah berlangsungnya pertemuan di Afrika.

Topik:

Pengembangan Kepemimpinan dalam Penelitian Kebijakan dan Sistem Kesehatan

28jan-1Panel Diskusi ini membahas mengenai Emerging Leadership. Program pengembangan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan menambah jumlah peneliti kebijakan kesehatan yang akan menjadi pemimpin ilmu di masa mendatang. Pelatihan ini telah berjalan di lima negara.

Panel dibuka dengan testimoni beberapa peserta pelatihan yang berasal dari berbagai universitas di Afrika.

Pertanyaan umum: Apa yang diperoleh dari pelatihan Emerging Leadership? Berikut ini berbagai jawaban yang ada: pertama, bekerja dalam acara multidisiplin. Kedua, menguatkan kemampuan menyusun argumen dalam riset. Ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Keempat, meningkatkan team building, dan juga memahami apa kekuatan dan kelemahan kita sebagai peneliti. Kelima, melakukan transformasi diri dan bagaimana cara refleksi terhadap suatu hasil pelatihan. Keenam, memahami kekuatan saya sebagai peneliti dimana saya bisa lebih percaya diri. Ketujuh, dimana posisi saya dalam penelitian kebijakan. Kedelapan, dalam memahami tujuan dan konteks penelitian saya mencoba fokus dan terus melakukan refleksi; dan berbagai hal lainnya.

Apakah ada perubahan di lembaga anda?

Ya, sudah ada perbaikan untuk mengembangkan team kerja. Saat ini, saya sudah memimpin dengan lebih baik. Perubahan lainnya yaitu meningkatan kemampuan mengajar saya. Kemudian, proyek menjadi lebih tertata. Terakhir, perubahan terjadi pada bagaimana mengubah sifat staf penelitian saya.

Apakah ada formal mentorship?

Kita baru saja mulai program mentorship. Memang masih sulit tapi sudah dimulai.

Pendapat dari para peserta menunjukkan bahwa penelitian kebijakan dan sistem kesehatan bukan penelitian biasa. Program pengembangan ini tidak hanya berupa pelatihan metode penelitian, namun juga ada komponen soft-skills training. Hal ini menunjukkan bahwa seorang peneliti kebijakan mempunyai lingkungan dan pihak terkait yang harus dikelola dengan tepat.

  Pertanyaannya:

Apa saja kompetensi dan kapasitas yang dituju? Diagram di bawah ini menunjukkan berbagai kompetensi dan kapasitas yang dituju dalam program Kepemimpinan penelitian ini:

Kapasitas/Kemampuan

Hal-hal kunci

Ketrampilan Perorangan

Ketrampilan komunikasi

Ketrampilan mendengarkan

Kesabaran

Sikap menghargai orang lain yang berbeda perspektif

Menghargai disiplin ilmu lain

Ketrampilan interpersonal

Kemampuan untuk mengenali, menghargai, dan mengurai kerumitan

Mempunyai kesadaran akan karir pribadi

Kemampuan untuk memprioritaskan, mengelola waktu dan kemampuan

Kemampuan menulis

Menulis artikel di Jurnal

Menulis Policy Brief

Menulis laporan

Manajemen Proyek

Merancang sebuah penelitian

Menulis proposal untuk grant

Melakukan kegiatan

Melaporkan

Mengetuai pertemuan-pertemuan ilmiah

…

…

Networking

Mengelola network lama

Merintis network baru

Pemahaman akan Penelitian Kebijakan-Sistem Kesehatan dan Analisis Kebijakan

Memahami metodenya

Menggunakan pendekatan multi-disiplin

Memahami Sistem Kesehatan

Kemampuan untuk memahami dan bekerja dalam kerumitan

Ketrampilan Penelitian

Kemampuan untuk merumuskan permasalahan dalam penelitian

 

Rancangan pengumpulan data dan analisisinya

 

Identifikasi dan menilai sumber data dan keterbatasannya

 

Ketrampilan analisis data

 

  

Untuk mempelajari kegiatan Emerging Leadership ini silakan klik 2 referensi di bawah ini:


  Manfaat sesi ini untuk Indonesia.

Sampai saat ini, pelatihan jarang mempunyai kurikulum yang sifatnya soft- skills untuk peneliti. Pelatihan untuk peneliti biasanya berfokus pada metode peneltian. Apa yang dibahas di Johannesburg ini sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia, khususnya untuk penelitian kebijakan kesehatan. Pertanyaan penting untuk pelatihan kepemimpinan dalam penelitian kebijakan adalah:

  • Siapa sasaran pelatihan kepemimpinan dalam penelitian kebijakan dan sistem kesehatan? Apakah para peneliti senior saat ini, ataukah peneliti muda yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang?
  • Dimana lembaga tempat bekerja? Apakah di FK, FKM, atau di Fakultas Sosial Politik? Atau di lembaga-lembaga penelitian lain?.
  • Apakah ada masa depan untuk penelitian kebijakan kesehatan di Indonesia sehingga dapat menarik peneliti untuk mengembangkan diri?

Kegiatan yang direncanakan:

Mulai Februari 2015 akan dimulai pelatihan Blended Learning untuk para peneliti Kebijakan Kesehatan dengan menggunakan isi yang terdiri atas: (1) Hal-hal teknis; (2) Metode Penelitian; dan (3) Soft Skills. Kami akan kirimkan detil kegiatan, cara mengikuti, dan biaya untuk mengikuti.

Curriculum Development

utaHari kedua pertemuan membahas berbagai topik. Salah satu topik menarik yang penting bagi peneliti kebijakan adalah bagaimana cara menyusun kurikulum. Presenter dalam topik ini adalah Uta Lehmann.

Uta menekankan bahwa program pengembangan kurikulum merupakan salah satu kegiatan penting CHEPSAA. Mengapa? Kurikulum merupakan dasar dari program belajar dan mengajar.

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang digunakan CHEPSAA adalah:

 

  • Allignment, harus ada penyelarasan antara tujuan belajar yang diharapkan, kegiatan belajar dan mengajar serta penilaian yang dilakukan.
  • Relevan dengan kebutuhan lapangan dan pembelajar;
  • Coherence, dimana seluruh bagian dari pengajaran dilakukan berdasarkan pendekatan dan sistem yang sama.
  • Reiterative, artinya penyusunan kurikulum merupakan satu hal yang perlu dievaluasi dan di-review secara terus menerus agar tetap relevan.

Ada empat pertanyaan kunci yang perlu ditanyakan setiap kali ada penyusunan kurikulum, yaitu:

  1. Apa tujuan pendidikan yang akan dicapai;
  2. Apa pengalaman (belajar) yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut?
  3. Bagaimana caranya agar pengalaman belajar dapat diorganisir secara efektif?
  4. Bagaimana cara kita menentukan tujuan-tujuan pembelajaran sudah dapat tercapai?

Proses menyusun kurikulumnya seperti digambarkan bagan berikut:

29janjo

Proses penyusunan kurikulum ini penting bagi:

  1. Para penyusun kurikulum di program Pascasarjana (S2 dan S3);
  2. Para penyusun kurikulum pelatihan singkat bagi eksekutif/pengambil keputusan.

Bagi Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum untuk program pascasarjana (S2 dan S3) dan pelatihan, terlampir tiga paper yang dapat dipelajari. Silakan klik:


  Bagaimana lesson-learnt untuk Indonesia.

Berbagai perubahan yang ada di Indonesia saat ini membutuhkan banyak pelatihan dan pendidikan pascasarjana (S2 dan S3) untuk berbagai sasaran misalnya:

  1. Pejabat di Kemenkes
  2. Pejabat di Dinas Kesehatan
  3. Pegawai di BPJS
  4. Peneliti-peneliti kebijakan kesehatan dan berbagai pihak lainnya.

Pelatihan dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh ataupun kombinasi kedua pendekatan tersebut (Blended Learning). Pendekatan-pendekatan pelatihan ini tentunya disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di atas:

  1. Apa tujuan pendidikan yang akan dicapai. Apakah akan meningkatkan pengetahuan saja (knowledge), ataukah untuk ketrampilan (skills), ataukah sikap ataukah campuran. Juga apakah pendidikan untuk menghasilkan penemuan yang berguna bagi pengembangan ilmu (khususnya di level S3).
  2. Apa pengalaman belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Penentuan program ini menjadi menarik karena akan menyangkut besarnya biaya pendidikan/pelatihan, kemungkinan dikerjakan dengan keterbatasan teknologi pendidikan/pelatihan, dan berbagai hal lain yang perlu dipertimbangkan.
  3. Bagaimana caranya agar pengalaman belajar dapat diorganisir secara efektif? Hal ini membutuhkan ketrampilan penyusun modul secara baik.
  4. Bagaimana cara kita menentukan apakah tujuan-tujuan pembelajaran sudah dapat tercapai. Hal ini terkait dengan system penilaian keberhasilan peserta untuk menempuh ujian dan berbagai cara pengukuran lainnya.

Mengingat tantangan pertanyaan-pertanyaan ini sangat besar, salahsatu kemampuan tingkat tinggi yang sebaiknya dimiliki oleh para peneliti/tenaga ahli dalam kebijakan kesehatan adalah menyusun kurikulum untuk berbagai pelatihan/pendidikan yang dibutuhkan. Pengalaman CHEPSAA dalam menyusun kurikulum ini perlu dipelajari secara seksama.

DIharapkan pasca kunjungan ke Afrika Selatan ini ada kegiatan untuk mengembangkan kemampuan menyusun kurikulum. Untuk itu perlu ada sinergi antar para pengelola pascasarjana yang terkait dengan kebijakan kesehatan dan juga antar para ahli kebijakan kesehatan.

 

1feb15Hari ketiga (terakhir) membahas isu-isu penting pengembangan CHEPSAA dan networkingnya. Isu yang dibahas dan relevan untuk Indonesia antara lain Networking; pengembangan bentuk baru Emerging Leaders, penggunaan Web-based untuk program mendatang.

Dalam pembahasan ini juga dilihat adanya berbagai modul yang sudah dihasilkan dan sifat open dari CHEPSAA.

Sejak tahun 2015 ini CHEPSAA berubah dari sebuah Konsorsium menjadi Komunitas (C dalam Consortium menjadi Community). CHEPSAA sebagai konsorsium selesai pada 2015. Diteruskan dengan menjadi sebuah kelompok masyarakat yang mempunyai interest sama dalam hal kebijakan dan penelitian serta analisis kebijakan kesehatan. Dengan demikian CHEPSAA mulai tahun 2015 masuk ke babak baru yang mempunyai risiko tinggi, karena harus menjadi dynamo dari sebuah masyarakat kebijakan kesehatan di Afrika. Untuk itu kemampuan networking sangat dibutuhkan yang membutuhkan web sebagai dasar komunikasi ke berbagai pihak. Pada poin ini sangat disadari kebutuhan untuk penyebaran ilmu dari hasil CHEPSAA. Dalam diskusi pengalaman PKMK FK UGM yang mengembangkan web menjadi hal yang menarik untuk CHEPSAA di masa mendatang.

Sebagai penutup dari laporan ke Johannesburg, ada beberapa modul dari CHEPSAA yang menarik untuk dipelajari untuk masa depan yang lebih baik sebagai berikut:

 

ICHS thumbnailNEW Introduction to Complex Health Systems: Module
This module covers topics such as the definition of a health system; frameworks for analyzing health systems; complexity in health systems and the importance of agents and their mindsets, interests and power; and leading change in health systems. It consists of a course outline, notes for facilitators, PowerPoint slides, case studies and handouts.

Get the module
   
 

ICHS thumbnailNEW Introduction to Health Policy and Systems Research: Module
This module covers topics such as the definition of health policy and systems research; generating and framing questions; the important role of researchers’ own perspectives and disciplines in research; study design; rigour and ethics. It consists of a course outline, notes for facilitators, PowerPoint slides and handouts.

Get the module
   
 

Health Policy Analysis: Module
The module consists of course outline, teaching materials and facilitator notes for health policy analysis. It takes the form of a 1-week course and out-of-class assignments. Designed to be taught at post-graduate level (Health Policy Analysis in Africa (HEPAA)).

Get the module and appendices
 
 

Managing Human Resources for Health: Module
The module introduces the scope and context of human resource management in the health sector. It covers the following topics: human resources management in context; being a human resource manager and managing people (University of the Western Cape).

Get the module
   
 

ICHS thumbnailBackground to the Development of CHEPSAA’s teaching resources: Background document 
This document explains CHEPSAA’s efforts to develop teaching resources for the field of health policy and systems research and analysis. It highlights the courses and other resources CHEPSAA intends to develop and make available as open educational resources.

Read the document

Modul-modul ini dapat diakses di:

http://hpsa-africa.org/index.php/teaching-materials/modulescourses 

Modul-modul ini disebarluaskan dengan prinsip Open menggunakan perjanjian Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 South Africa (CC BY-NC-SA 2.5 ZA) . Dengan perjanjian ini maka penggunaan dan pengembangannya dapat lebih cepat terjadi.

CHEPSAA. (2013). Principles and practice of good curriculum design. Cape Town, Consortium for Health Policy & Systems Analysis in Africa.

is licensed under a

Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 2.5 License

December 2013

  You are free:

 

to Share – to copy, distribute and transmit the work
 

to Remix – to adapt the work

 

Under the following conditions:

 

Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor  (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work)
 

Non-commercial. You may not use this work for commercial purposes
 

Share Alike. If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work but only under the same or similar license to this one
  • For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. One  way to do this is with a link to the license web page: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/za/
  • Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder.
  • Nothing in this license impairs or restricts the authors’ moral rights.
  • Nothing in this license impairs or restricts the rights of authors whose work is referenced in this document.
  • Cited works used in this document must be cited following usual academic conventions
  • Citation of this work must follow normal academic conventions

Dengan sistem terbuka ini , CHEPSAA percaya bahwa pengembangan keilmuan penelitian kebijakan kesehatan dapat semakin cepat dilakukan di Afrika. Tidak ada peraturan kaku tentang copy-right yang dapat menghambat perkembangan ilmu penelitian kebijakan kesehatan.

Refleksi dari pertemuan di Johannesburg:
Apa yang dapat dipergunakan untuk Indonesia?


Materi pertemuan CHEPSAA di hari ke 3 ini dapat dipergunakan untuk memperkuat Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) . Jaringan yang dibina PKMK FK UGM saat ini sudah berada pada tahun ke V. Jaringan ini bersifat independen, dengan anggota unit yang terkait dengan penelitian dan pengembangan kebijakan kesehatan di perguruan tinggi, lembaga penelitian di Departemen, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga pelayanan kesehatan, dan juga pengambil kebijakan. Tujuan utama Jaringan ini adalah menghimpun kekuatan bersama dari para peneliti, dosen, dan ahli kebijakan menuju Indonesia yang lebih sehat, sebagai tenaga ahli kebijakan dan manajemen kesehatan di daerah masing-masing.

Selama 5 tahun pengembangan, terlihat masih ada banyak masalah yang menghambat pengembangan anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Salahsatu masalah besar adalah ketidak siapan sumber daya manusia perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam penelitian kebijakan, memonitor, mengevaluasi, merencana dan melaksanakan sebuah kebijakan kesehatan. Ketidak siapan ini merupakan suatu gejala yang mempunyai sifat “lebih dulu telur atau ayam” dengan masalah lain yaitu ketersediaan dana untuk melakukan kegiatan aktif dalam proses kebijakan kesehatan. Tanpa ada dana riset, akan sulit menambah SDM peneliti. Saat ini riset kebijakan kesehatan masih sedikit dijalankan dan hanya beberapa perguruan tinggi yang mampu melakukan dengan baik.

  Kebutuhan akan Monitoring dan Evaluasi secara Independen

Saat ini Kemenkes dan BPJS di era JKN membutuhkan dukungan penelitian, khususnya dalam rangka monitoring dan evaluasi independen dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagai gambaran BPJS mengelola dana sekitar 40 Triliun setiap tahun. Dana ini diserahkan ke pelayanan primer melalui pembayaran kapitasi dan pelayanan rujukan melalui pembayaran klaim INA-CBGs. Saat ini diamati pelaksanaan dana sebesar Rp 40 Triliun ini dilakukan tanpa ada system monitoring dan evaluasi oleh pihak independen. Sementara itu potensi penyimpangan dana sangat besar, seperti yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan monitoring dan evaluasi secara independen.

Kementerian Kesehatan juga mempunyai berbagai program antara lain di pencegahan penyakit menular dan tidak menular, KIA, pelayanan rumah sakit. Saat ini di Kementerian Kesehatan juga tidak ada tradisi melakukan monitoring dan evaluasi secara independen. Akibatnya, kinerja kegiatan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Kesehatan belum dapat dinilai dan berbagai program seperti usaha penurunan kematian ibu dapat dikatakan belum berhasil ditangani.

Dinas Kesehatan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan sebagai pengawas system pelayanan kesehatan di propinsi dan kabupaten/kota mempunyai kelemahan khususnya kekurangan tenaga ahli. Sebagai gambaran, dalam upaya menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten perlu mengawasi mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Namun fungsi ini belum dijalankan dengan baik. Oleh karena itu Dinas Kesehatan perlu mengaktifkan pengawasan system kesehatan. Bidang pelayanan kesehatan dan yang bertugas untuk member perijinan tenaga dan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan pelayanan primer) Dinas Kesehatan perlu ditingkatkan kemampuan dan otoritasnya, termasuk pengawasan pelayanan BPJS. Mengingat kelemahan Dinas Kesehatan dalam pengawas, maka fungsi ini sebaiknya dibantu oleh pendidikan tinggi dan lembaga swasta yang mampu melakukan Monitoring dan Evaluasi serta investigasi secara independen.

  Masalah

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan BPJS tidak mempunyai tradisi menjadi obyek monitoring dan evaluasi secara independen. Dalam anggaran Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan/BPJS tidak ada anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan. Hal ini berbeda di sektor Pekerjaan Umum dimana selalu ada sekitar 5 % anggaran dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi oleh pihak independen.

Di sisi lain, para dosen/peneliti Perguruan Tinggi belum terbiasa meneliti kebijakan, monev. Secara khusus para dosen tidak terbiasa menyusun proposal penelitian kebijakan dan manajemen. Juga ada beban mengajar yang berat. Padahal di setiap Propinsi sebaiknya ada 1 unit penelitian/lembaga yang dapat menjalankan fungsi sebagai tim independen untuk perencanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan. Bahkan di Propinsi besar seperti Jawa Tengah diperlukan lebih dari 1 pusat.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan:

  1. Memperkuat networking di JKKI. Networking ini dapat bermacam-macam, antara lain:
    • antar universitas di Indonesia
    • antar universitas di daerah dengan BPJS setempat, dinas kesehatan setempat, dan pemerintah daerah
    • di dalam universitas sendiri, antara peneliti di fakultas kedokteran/kesehatan masyarakat dengan peneliti di fakultas sospol.
    • antar universitas dengan penyandang dana.
    • network antara universitas dan Bappenas untuk menyusun kebijakan penganggaran untuk penelitian kebijakan dan monitoring/evaluasi.
    • dan berbagai networking lainnya.

Teknik-teknik networking ini perlu dikembangkan oleh JKKI agar para anggotanya dapat memanfaatkan untuk kepentingan efektifitas pembangunan kesehatan.

  1. Melatih para pemimpin penelitian kebijakan di setiap Propinsi. Di lembaga-lembaga penelitian di universitas atau swasta harus ada peneliti yang mampu memimpin dan berkomunikasi dengan pengambil kebijakan di daerah. Dalam pengamatan, tidak banyak ada peneliti yang mampu memimpin sekelompok staff dan juga berhubugan dengan berbagai pihak terkait dalam jaringan. Perlu dilakukan pelatihan kepemimpinan untuk para peneliti di Indonesia.
  2. Memperkuat web www.kebijakankesehatanindonesia.net  untuk mendukung percepatan peningkatan kemampuan universitas dalam meneliti kebijakan dan melakukan monitoring dan evaluasi. Selama 4 tahun ini, web telah dijalankan. Berbagai kekurangan masih ada. Akan tetapi web ini diakui oleh masyarakat internasional sebagai inovasi baru yang perlu dikembangkan terus di Indonesia.
  3. Pengembangan-pengembangan modul pendidikan dan pelatihan antar pusat-pusat pendidikan di Indonesia perlu dicepat. Pengembangan modul ini perlu dilakukan dengan pendekatan Open-System agar kecepatan pengembangan meningkat. Diharapkan di Indonesia akan ada pengembangan bersama antar universitas, termasuk melakukan adaptasi dari modul-modul yang berasal dari CHEPSAA.

Diharapkan pada tahun 2015 ini berbagai kegiatan di atas dapat dilakukan di Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Bersama ini pula laporan kegiatan dari pertemuan CHEPSAA di Johannesburg diahkhiri. Semoga berguna bagi pengembangan penelitian kebijakan dan system kesehatan, serta analisis kebijakan di Indonesia.

Laksono Trisnantoro
29 Januari 2015, Johannesburg, Afrika Selatan.

Kick Off Meeting

underline

20jan-9

Pada 19 hingga 23 Januari 2015, bertempat di Auditorium Senat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dilakukan pertemuan dalam rangka peluncuran program (Kick-Off Meeting) Penguatan Kapasitas Pengetahuan Asuransi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan bagi tenaga akademisi di lingkungan Fakultas Kedokteran UGM. Program ini merupakan kerja sama antara Pusat Studi Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMAK) dengan Konsorsium Belanda (Dutch Consortium). Kolaborasi ini direncanakan akan berjalan dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018). Kegiatan yang dilakukan mencakup empat area; yaitu Pembahasan Kurikulum untuk Program Pascasarjana terkait Health Economics, Health Insurance, Health Financing (Master dan PhD); Kolaborsi penelitian; Peningkatan kapasitas melalui penyediaan pelatihan dan kuliah umum dengan dosen tamu dari Belanda; serta pembenahan manajemen proyek terkait asuransi kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

Dutch Consortium merupakan kolaborasi beberapa institusi akademisi di Belanda yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dalam rangka bantuan teknis/akademisi terkait ekonomi kesehatan, pembiayaan kesehatan dan asuransi kesehatan. Kolaborasi ini berasal dari Nuffic Program, Vrije Universiteit Amsterdam, AIGHD, dan Erasmus Universiteit Rotterdam, Belanda. Dalam kesempatan ini hadir ekspertise ekonomi kesehatan dari Belanda; Prof. Eddy Van Doorslaer; sebagai project director, dengan tim; Prof Menno Pradhan, Dr. Ellen and de Poel; dan Dr Esther den Hartog; sebagai program manager. Hadir dalam kesempatan ini Prof dr Ali Gufron Mukti MSc, PhD,. Prof dr Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, serta Prof dr Adi Utarini, MSc, PhD, sebagai consortium-partner untuk Indonesia mewakili Fakultas Kedokteran UGM.

Pertemuan tanggal 20 Januari 2015 ini merupakan pertemuan lanjutan sekaligus peluncuran (kick-off) kerja sama akademisi antara UGM dengan Dutch Consortium untuk memberikan dukungan bagi implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Pertemuan inisiasi ini dibuka secara resmi pada Selasa,20 Januari 2015, oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof. Dr Iwan Dwiprahasto, MSc, PhD. Sehari sebelumnya atau Senin (19/1/2015) telah dilakukan diskusi bersama dengan internal tenaga akademisi di lingkungan Fakultas Kedokteran, dan dibuka oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM; dr Teguh Aryandono, SpB (K) Onk.

Kerja sama ini bertujuan untuk ; 1) Peningkatan kapasitas tenaga profesional (dosen dan mahasiswa) untuk lebih memahami dan mampu memberikan dukungan akademisi bagi pemerintah dan penyelenggara jaminan kesehatan di Indonesia, terkait dengan sistem asuransi kesehatan dan pembiayaan kesehatan, 2) Secara aktif akan memberikan advokasi dan mempromosikan isu isu terkini tentang asuransi kesehatan, jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan kepada para pemangku kepentingan di berbagai tingkat, pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

20jan-10

Prof. Iwan Dwiprahasto, dalam sambutannya menyatakan bahwa UGM sangat menyambut gembira adanya kegiatan ini dalam rangka memperkuat kerjasama internasional lintas akademisi. Kegiatan ini akan memperkuat Visi dan Misi UGM sebagai Universitas Berkelas Internasional (World Class International). Terkait dengan isu terkini, harapannya UGM bisa menjadi pemimpin dalam telaah akademisi dan pendamping pemangku kebijakan terkait dengan Jaminan Kesehatan. Sudah banyak kegiatan, penelitian dan sumberdaya yang dihasilkan oleh UGM terkait dengan pembiayaan kesehatannya. Kegiatan seperti ini akan memperkuat posisi UGM dalam mengawal keberlangsungan kebijakan sistem jaminan kesehatan yang ada.

20jan-5Prof. Eddy van Doorslaer, dalam pidato pembukaan menyampaikan bahwa dunia internasional sedang berada dalam euforia menuju pencapaian Universal Health Coverage. Negara-negara berpendapatan menengah seperti Indonesia mempunyai karakteristik yang menarik dan permasalahan yang kompleks dalam perjalanan menuju pencapaian UHC tersebut. Kasus di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan China bisa diambil beberapa poin penting yang bisa dijadikan pelajaran penting bagi perkembangan UHC di Indonesia, seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai untuk seluruh wilayah Indoneaia merupakan kunci penting tercapainya UHC, bukan dengan mengupayakan peningkatan cakupan kepesertaan. Dengan karakter unik ini dan permasalahan spesifik yang ada di Indonesia ini, yang kemudian menjadi dasar perlunya ada semacam kolaborasi teknis terkait peningkatan kapasitas dalam rangka pemberian bantuan teknis Asuransi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan terkait Jaminan Kesehatan Nasional.

Materi Presentasi

 

20jan-5Prof Menno Pradhan, menyampaikan bahwa secara statistik umum, kondisi status kesehatan dibandingkan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, menunjukkan kondisi yang lebih baik. Peningkatan ini tidak diimbangi dengan pemerataan penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai di beberapa daerah. Terjadi kesenjangan antar wilayah. Kondisi membaiknya status kesehatan ini hanya terfokus kepada daerah yang maju dan berpenduduk tinggi, seperti Jawa, Sumatera dan Kalimantan, sedangkan Sulawesi, dan Kepulauan Indonesia Timur (seperti Papua, NTT, dan Maluku) justru mengalami penurunan status kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan belum terjadi dan harapannya JKN nantinya akan mereduksi kesenjangan kondisi seperti ini.

materi presentasi

 

20jan-5Prof Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, menyatakan bahwa JKN saat ini berada dalam kondisi yang perlu perhatian khusus, adanya kekurangan tenaga kerja dan fasilitas kesehatan yang belum merata dan tersedia diseluruh pelosok tanah air akan menimbulkan penggunaan dana JKN yang tidak merata. Dana JKN di wilayah yang mengalami kekurangan nakes dan faskes akan selalu sisa, dan justru akan menjadi subsidi ke daerah yang relatif tersedia nakes dan faskesnya. Dalam hal ini wilayah seperti NTT, akan selalu under claim dan Jawa over claim. Terjadi realokasi subsidi dari daerah yang seharusnya dibantu secara pendanaan ke daerah yang justru surplus dari berbagai macam sisi. Maka perlu dilakukan evaluasi dan monitoring kebijakan JKN ini, agar pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia ini tercapai. Memburuknya situasi pemerataan dana JKN ini perlu diantisipasi dalam kerangka perbaikan program kerja pemerintah presiden Jokowi saat ini.

Materi presentasi

 

20jan-8

Prof. dr. Ali Gufron Mukti, Msc, PhD menyampaikan bahwa proses Jaminan Kesehatan di Indonesia sangat tergantung kepada proses politik yang sedang berjalan. Berganti kebijakan kesehatan, berganti pula nama dan kebijakan pembiayaan kesehatan. Itulah yang terjadi dalam kurun dua dasawarsa ini, sehingga akan menjadi tugas yang berat bagi pemerintah dan pemangku-kepentingan menjaga sustainabilitas program pembiayaan kesehatan ini. Perlu dukungan dari berbagai pihak untuk mengawal jaminan kesehatan ini sehingga mencapai tujuan dari jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage). Saat ini merupakan saat yang tepat bagi kaum akademisi untuk membantu pemerintah memperbaiki kebijakan yang ada, dan membantu BPJS sebagai badan pengelola Jaminan Kesehatan Nasional untuk menyediakan pembiayaan kesehatan yang adil, merata dan berkesinambungan

Materi presentasi