Category: agenda

Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia VI

Diselenggarakan Oleh:

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
dan
JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA

LATAR BELAKANG

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah suatu jembatan penyambung berbagai pemangku kepentingan dalam keijakan kesehatan di Indonesia. Mereka yang bergabung : para peneliti, akademisi, pemerhati, praktisi kebijakan, kelompok masyarakat, wakil rakyat, birokrat, penamat dari berbagai profesi dan lembaga.

Forum ini telah 5 kali digelar, setiap tahun berturut-turut di Jakarta (UI), Makasar (UNHAS), Surabaya (UNAIR), Kupang (UNDANA), dan Bandung (UNPAD). Pada tahun 2015 ini kota Padang mendapat kehormatan dengan Universitas Andalas (UNAND) sebagai tuan rumah.

Dalam situasi pembiayaan kesehatan yang dinamis ini, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari tahun 2014 memberikan andil yang besar terhadap reformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. JKN diharapkan secara bertahap menjadi tulang punggung untuk mencapai Universal Health Coverage di tahun 2019 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Beberapa isu penting pada era JKN antara lain pemanfaatan bagi masyarakat di daerah, kesiapan anggaran investasi di kementerian dan di pemerintah daerah seperti insfrastruktur, peralatan dan SDM kesehatan. Hal ini juga untuk melihat perjalanan JKN pada tahun kedua, apakah semakin membaik atau memburuk.

Selain itu, Tahun 2015 merupakan tahun untuk mencapai MDGs, sekaligus merupakan tahun KABINET KERJA yang akan menentukan arah kebijakan kesehatan. Masih banyak kendala dan hambatan dalam penerapan JKN dan pencapaian MDGs yang tentu akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian UCH tahun 2019. Oleh karena itu, perlu dilakukan Kajian terhadap kebijakan – kebijakan kesehatan menuju UHC 2019.

Tema tahun ini adalah “UPAYA PENCAPAIAN UHC 2019 : KENDALA, MANFAAT, DAN HARAPANNYA”. Dengan sub tema : “Tantangan Upaya Pencapaian Universal Health Coverage – UHC”.

Kelompok kebijakan kesehatan yang akan berkumpul merupakan kelompok yang sudah lebih dahulu berkembang dalam forum sebelumnya serta kajian baru tahun ini:

Pokja Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak
Pokja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan/Asuransi
Pokja Kebijakan HIV/AIDS
Pokja Kebijakan Pendidikan SDM Kesehatan
Pokja Kebijakan Pelayanan Kesehatan
Pokja Kebijakan Gizi Masyarakat
Pokja Kebijakan Kesehatan Lingkungan
Pokja Penanggulangan Bencana
Pokja Mental Health

TUJUAN

Membahas perkembangan isu – isu strategis kebijakan kesehatan selama dua tahun dilaksanakannya JKN
Membahas reformasi pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan di Indonesia dalam mencapai UHC 2019
Meningkatkan kapasitas penelitian oleh perguruan tinggi/pusat penelitiaan dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan
Meningkatkan kapasitas peneliti dalam mendiseminasikan hasil penelitian dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah lokal dan nasional

WAKTU & TEMPAT

Waktu : Senin – Rabu/ 24 – 27 Agustus 2015
Tempat : Hotel Bumi Minang Padang

PESERTA

Kegiatan Forum Nasional V ini mengundang para pengambil kebijakan, akademisi (dosen dan staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, dan para pengamat serta siapa pun yang tertarik dengan kebijakan kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini.

Pendaftaran bagi peserta umum sebagai berikut :

Kegiatan	Early Bird hingga 30 Mei 2015	1 Juni – 23 Agustus 2015		On Site
Seminar (2 Days) 24-25 Agustus 2015	Rp. 750.000		Rp. 850.000	Rp. 1.000.000
Workshop (1 Day) 26 Agustus 2015	Rp. 500.000		Rp. 600.000	Rp. 750.000
Seminar + Workshop 24 -26 Agustus 2015	Rp. 1.000.000		Rp. 1.100.000	Rp. 1.250.000
Field Trip 27 Agustus 2015	Rp. 700.000		Rp. 800.000	Rp. 1.000.000

Biaya dapat ditransfer ke rekening BNI Cab Padang dengan nomor 0374416989 atas nama Panitia FKKI VI.
Biaya sudah meliputi seminar kit, konsumsi selama meeting dan sertifikat ber-SKP. SKP bagi peserta yang disediakan adalah sebagai berikut :

IDI 20 SKP
IAKMI 6 SKP
IBI 5 SKP
PDGI 4 SKP
IAI 15 SKP
PPNI 4 SKP

KETERANGAN & PENDAFTARAN

Angelina Yusridar
Hp: 08111498442
Email : [email protected]

Wisnu Firmansyah
Hp: 081215182789
Email : [email protected]

Email : [email protected]
Web : www.kebijakankesehatanindonesia.net

Workshop GP Mental Health

Latar Belakang

Masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah besar di dunia, karena jumlah penderitanya yang sangat banyak. Laporan badan kesehatan dunia WHO bahkan memperkirakan bahwa setiap 1 dari 4 orang di dunia mengalami gangguan jiwa. Tak mengherankan jika masalah kesehatan mental pun disebut sebagai salah satu penyebab utama kerugian ekonomi, yang juga dapat berakibat disability jika dibiarkan.

Dokter merupakan ujung tombak penanganan kesehatan jiwa di layanan primer karena penderita masalah kesehatan jiwa sebagian besar datang menemui dokter dengan keluhan fisik. Namun berbagai penelitian melaporkan bahwa masalah kesehatan jiwa ini banyak yang tidak terdeteksi dan tidak tertangani karena beban kerja dokter yang sudah overload. Penajaman ketrampilan asesmen, diagnosis dan intervensi kesehatan jiwa menjadi sangat penting bagi dokter di layanan primer. Alur rujukan yang jelas dan kerjasama multidisiplin juga mutlak diperlukan agar treatment gap antara penderita gangguan jiwa dan pelayanan kesehatan jiwa dapat dipersempit.

Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran UGM bekerjasama dengan PKMK Fakultas Kedokteran UGM dan CPMH Fakultas Psikologi UGM menginisiasi sebuah training, yang akan menjadi kesempatan emas untuk memperdalam ketrampilan dokter sebagai elemen penting pelayanan kesehatan jiwa primer. Training ini akan dibimbing langsung oleh para pakar dari The University of Melbourne, Australia.

Tujuan

Memberikan gambaran tentang sistem kesehatan jiwa di layanan primer, belajar dari pengalaman global dan Australia.
Memberikan pemahaman tentang peran dan posisi ideal dokter dalam layanan kesehatan jiwa primer.
Memperkuat ketrampilan prevensi, asesmen, diagnosis dan intervensi dokter dalam layanan kesehatan jiwa primer.
Memahami perspektif multidisiplin dalam penanganan kesehatan jiwa di layanan primer.
Membahas arah clinical pathway dalam penanganan depresi di ranah primer.

Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan adalah presentasi dan diskusi selama 2 (dua) hari yang masing-masing terbagi menjadi 5 (lima) sesi presentasi dengan diskusi tanya jawab pada tiap akhir sesi

Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Jumat-Sabtu / 13-14 Februari 2014
Waktu : 08.00 – 17.00
Tempat : Ruang teater lt.2, Fakultas Kedokteran, UGM

Peserta

Workshop ini terbuka untuk dokter Puskesmas dan dokter-dokter umum se-Indonesia

Penyelenggara

Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran UGM
Centre for Public Mental Health – Fakultas Psikologi UGM (CPMH UGM)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan – Fakultas Kedokteran UGM (PKMK UGM)

Susunan Acara, Materi, dan Reportase

Jadwal

Hari I Pagi

Hari I Siang

Hari II

Jadwal

Day 1:
Experience from Global and Australia

Waktu	Acara	Detail	Nara Sumber
08.00-08.30	Opening Remarks	Mendorong terciptanya pemahaman pentingnya kerjasama multidisipliner dalam pelayanan kesehatan jiwa dalam layanan primer	Kabag Psikiatri Fakultas Kedokteran UGM PKMK FK – Prof.dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD. CPMH Fak Psikologi- Dr. Rahmat Hidayat
08.30-10.00	Global and Australian experience in: Mental health in primary care	Sejarah perkembangan pelayanan kesehatan mental di ranah primer (pengalaman global dan Australia) Peran dokter umum dalam pelayanan kesehatan jiwa di ranah layanan primer	A/Prof Grant Blashki Ruth Wraith materi
10.00-10.30	Coffee Break
10.30-12.00	Assessment of common mental health problems in primary health care	Teknik-teknik asesmen yang cepat untuk dokter umum di layanan primer Pembuatan mental health plan (lembar rencana penganganan kesehatan jiwa, termasuk rujukan)	A/Prof Grant Blashki Prof. Dr. Sofia Retnowati materi 1
12.00-13.00	Lunch break
13.00-14.00	Children mental health	Masalah kesehatan jiwa yang umum pada anak-anak Assesmen dan intervensi masalah kesehatan jiwa pada anak-anak (kompetensi dokter umum)	Ruth Wraith materi
14.00-15.00	Domestic Violance and Mental Health/Suicide	hubungan atara depresi dan kecenderungan bunuh diri deteksi dini kecenderungan bunuh diri pada pasien	Dr. Erminia Colucci materi
15.30-16.00	Coffee Break
16.00-17.00	Prevention and intervention	Keterlibatan dokter umum dalam pencegahan (teknik-teknik pencegahan penyakit jiwa) Berbagai teknik intervensi yang mungkin dipelajari oleh dokter di layanan primer	Ruth Wraith materi
17.00-17.30	Penutupan Hari I	Apa yang dapat dimanfaatkan di Indonesia?	dr. Hasta Yoga, SpKJ Dr. Diana Setiyawati

Day 2:
Pengembangan Pelayanan Kesehatan Jiwa dalam pelayanan Primer di Indonesia di era JKN

Waktu	Acara	Detail	Nara Sumber
08.00-09.00	Focused Psychological Strategy	Teknik intervensi ringkas untuk problem psikologis	A/Prof. Grant Blashki Dr. Diana Setiyawati materi
09.00-09.30	Coffee break
09.30-12.00	Kebijakan Pelayanan Kesehatan Mental di Puskesmas dalam era JKN	Strategi kesehatan jiwa: posisi dokter umum dalam layanan kesehatan jiwa primer Pendanaan untuk pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan primer	dr. Herbert Sidabutar, Sp.Kj materi
12.00-13.00	Lunch Break
13.00-14.00	Aspek mutu pelayanan: Hubungan antara dokter dan psikolog	Studi tentang situasi prosedur pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas daerah Sleman Aspek pelayanan multidisipliner : peran psikolog dalam layanan kesehatan jiwa primer	dr. Hasta Yoga, SpKJ Dr. Diana Setiyawati materi 1 materi 2
14.00-15.00	Pengembangan Clinical Pathways dalam penanganan Depresi di Pelayanan Puskesmas	Proposal clinical pathways dalam penanganan Depresi di Pelayanan primer	dr. Hasta Yoga, SpKJ materi
15.00-15.30	Coffee Break
15.30-16.30	Diskusi tentang Penyusunan Clinical Pathways di Puskesmas		dr. Hasta Yoga, SpKJ Dr. Diana Setiyawati materi

Hari I Pagi

13febgpm

Workshop GP Mental Health dibuka pada Jum’at (13/2/2015) di Ruang Teater, Perpustakaan FK, UGMK. Acara ini terselenggara atas kerjasama Bagian Psikatri FK UGM, PKMK FK UGM dan Fakultas Psikologi UGM. dr. Mahar Agusno, Sp. KJ (K), Kepala Bagian Psikiatri FK UGM menyatakan, acara ini penting untuk dokter di Puskesmas. Mengapa ini penting? Karena angka kematian maternal tinggi, Perkawinan di bawah 15 atau 20 tahun masih tinggi, sekitar 42%. Selain itu, kemiskinan dan kekurangan gizi, misal minusnya protein dan vitamin dapat memicu gangguan mental. Selain itu, tenaga yang mengurus penyakit jiwa masih sedikit. Persebaran tenaga ini tidak merata di Indonesia. Gangguan jiwa baru diketahui setelah 1 tahun terjadi. Minor terlihat dari fisik dan perilaku yang berubah, mayor terjadi saat perjalanan penyakitnya pelan-pelan. Serta adanya labelisasi, sakit jiwa berat untuk keluarga yang sehat.

WHO berharap pelayanan kesehatan jiwa terintegrasi terutama di layanan primer., salah satu upayanya melalui community empowerment atau kaderisasi. Pasung tidak bisa diatasi bagian jiwa saja, perlu kerjasama erat dengan semua pihak. Semoga acara ini membawa manfaat sebesar-besarnya. Semoga sehat, yang sakit bisa ditemukan sejak dini, ungkap Mahar.

Dr. Rachmad Hidayat, Ketua Central of Public Mental Health, Fakultas Psikologi UGM menyatakan acara ini merupakan kolaborasi lama yang terulang. Kolaborasi tiga bagian di FK ini terjadi sejak 2005 dimana para psikiater, dokter dan psikolog bersatu untuk mendampingi para korban tsunami yang terganggu jiwanya. Acara ini semoga dapat menjadi darma bakti para peserta, agar masyarakat sehat fisik dan jiwa, demi kontribusi kita pada kemanusiaan, tegas Dr. Rachmat Hidayat. Prof. Laksono Trisnantoro menjelaskan, kerjasama dari seluruh pihak mutlak dilakukan di seluruh level, karena membutuhkan kolaborasi banyak ilmu. Dari materi ini, akan disusun pelatihan jarak jauh untuk dijadikan modul yang akan dikembangkan untuk seluruh dokter di Indonesia dalam menangani gangguan jiwa.

Sesi Pagi

grant Grant Bhalsky menyatakan menangani gangguan jiwa merupakan pekerjaan berat. Pasien dengan mental health memerlukan training yang lama. Puskesmas merupakan tempat yang unik untuk bekerja dalam biopschicological model: body, mind, health, social. Salah satu Penelitian children mental health: jika ibu hamil stress-plasenta akan membawa cairan kimia berbahaya untuk perkembangan anak, jadi membahayakan pertumbuhan mental juga. 1 dari 7 anak, kemungkinan mengalami gangguan mental di Australia, jika dideteksi sejak dini, maka resiko kehilangan keluarga, teman dan pekerjaan saat dewasa bisa dihindari. Mental health pada anak-anak terlihat dari fisik mereka yang tidak sempurna. Bahkan di usia 4 tahun jika mereka selalu ngambek dan rewel, maka perlu diperiksa jiwanya.

Grant mempertanyakan, mengapa dokter puskesmas sulit mendeteksi gangguan jiwa pada anak-anak? salah satunya, karena hal ini membutuhkan lebih dari 10 menit untuk pemeriksaan jadi tidak terukur. Jika dipaksa utk tes psikologi, stigma dan labellling di Sleman masih tinggi. Orang tua anak tidak mau anaknya dinilai gila oleh dokter ungkap dr. Rahma dari Sleman. Hal yang terpenting yaitu trust dari dokter ke orang tua anak itu. Maka, untuk memeriksa anak dengan indikasi gangguan jiwa, perlu persuasi yang baik dari dokter ke orang tua.

Di Australia, pada tahun 1960-an orang masih marah jika diagnosisnya karena kesehatan jiwa. Penerimaan atas gangguan jiwa ini diterima karena banyak kampanye agar masyarakat aware pada hal ini. Salah satunya NGO, yaitu Beyond True, jadi sekarang banyak yang mengaku depresi dan ini tidak memakukan. Rahmat H menyatakan, ada pemeriksaan 2 menit: menengarai keluhan. Ketika tidak ada psikiater, maka unexplain medical condition, itu bisa jadi gangguan jiwa. Misalnya: anak ini menyedihkan satu hal yang mendalam, saya akan memberi obat supaya tidak sedih. Masyarakat kita belum menerima hal semacam ini. Faktanya, 5 dari 10 penyebab disability ialah mental disorder. Stigma dan malu adalah dua hal yang membuat pengakuan gangguan ini sulit. Sakit fisik dan mental bersamaan bahkan sudah sangat umum terjadi. Pasalnya, gangguan jiwa dengan dipasung dapat mengakibatkan kelumpuhan dan disabilitas.

Salah satu Puskesmas di Kebumen dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa tanpa dinding, bisa mengumpulkan hingga 160 orang. Ini artinya nakes disana sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan masyarakat sudah aware atas segala sesuatu yang dialaminya. Kemudian, untuk obat, Dinkes Kulon Progo sudah memfasilitasi Puskesmasnya agar obat untuk gangguan jiwa bisa lengkap dan selalu tersedia (wid).

Hari I Siang

13febgpm1

Sesi setelah makan siang, Dr. Erminia Colluci menegaskan problem kesehatan gangguan jiwa pada rang dewasa biasanya ada hubungannya saat kecil, maka penting kasih sayang dari orang tua untuk anak-anak. cerita yang paling ekstrim, panti asuhan di Rumania, anak-anaknya jarang disentuh dengan lembut saat bayi, maka saat anak-anak itu tidak memiliki ketrampilan belajar, berinteraksi, bahasa dan lain-lain. Pengalaman masa kecil bisa berpengaruh pada perkembangan kejiwaan yang bisa berhenti atau tertunda.

Diskusi

Kasus pertama, ada pasien yang tidak konsumsi absen karena suaminya tidak mengijinkannya. Dia tidak bermanfaat untuk suami dan anak-anaknya, lalu dia pulang ke rumah orang tuanya. Erminia: jika tidak minum obat artinya killing herself. Dia tidak mau ke psikiater/psikolog karena malu, ini karena banyak factor di luar sana. Pertanyaan lain lalu muncul, yaitu bagaimana cara mencegah anak-anak agar tidak bunuh diri karena dia tidak berkomunikasi dengan orang luar. Erminia, salah satunya ada warning site to suicide ada keyakinan bunuh diri tidak baik dan itu harus ditanamkan sejak kecil.

Kemudian, sesi selanjutnya dari BPJS Kesehatan. dr. Doni Hendrawan, MPH, Kepala KCU BPJS DIY menyatakan 60% alokasi dana untuk jasa medic, dan dana ini akan sangat bermafaat jika kita mulai melakukan pendataan dengan baik, dan up todate. Tahun 2014 saja, kasus rujukan jiwa peserta BPJS 148 kasus/tahun di DIY.

Diskusi

Salah satu penanya dari AMC mengungkapkan, terdapat pasien schizopernia paranoid yang dirujuk ke RS Jiwa di Magelang. Tak lama kemudian, muncul keluhan dari keluarga karena tidak ada keringanan. Maka, diusahakan ke BPJS, apakah jika ada pasien gangguan jiwa di RS jiwa tidak bisa dipulangkan, ada jeda per bulan untuk rujukan? Ada pungutan liar dari RS Jiwa di Magelang. Regulasinya seperti apa? Solusinya apa? dr. Doni menjelaskan, RS mungkin takut tidak tertagih, maka dikeluarkan lalu ditagih lagi, kebijakan tiap RS berbeda, sebetulnya tidak perlu seperti itu. Biaya untuk pasien dengan gangguan jiwa satu paket: 9.200.000 dengan maksimal 30 hari. Jika masih membahayakan, maka perlu perawatan lanjutan. Mengapa perlu kapitasi di Puskesmas? Jika prevention dan promotion baik, nakes tetap mendapat insentif tanpa mengobati. Amir (Puskesmas Kota Jogja), untuk rujukan balik banyak masyarakat yang tidak ambil rujukan karena uang transportasi. Jika mendaftar BPJS-apakah aktivasinya setelah 1 bulan?. dr. Doni, kartu BPJS masih aktif setelah satu minggu.

Testimoni

Anto, salah satu korban pasung pada tahun 1999 dan 2000. Anto dipasung di salah satu Puskesmas di Tulungagung karena dianggap gila dan tidak bisa ditangani. Saat ini, Anto mengejar mimpinya yang tertunda yaitu Pendidikan Guru S1 Bahasa Inggris. Anto adalah actor hidup yang mengalami gangguan jiwa, bipolar, schizopernia, dipasung dan akhirnya terbebas dari seluruh belenggu itu. Semuanya diawali dengan depresi mendalam pada 1999, akibat dari shift kerja malam di pabrik kertas dan kuliah di siang hari. Akhirnya, Anto mengalami keanehan dari dirinya, ia makin rajin beribadah, bahkan wiridan.

Banyak dari tetangganya yang menyatakan ia gila. Akhirnya secara tidak sadar, ia mengalami gangguan dalam pikirannya. Kemudian, ia lari dari rumah ke Madura dan seminggu kemudian pulang bahkan meminta bantuan ke Polsek. Setelah itu, ia dipasung berbulan-bulan lamanya. Tanpa wawancara, pemasungan di kaki dan tangan. Konsumsi obat untuk mengurangi.

Anto merasa pasung membuatnya hancur dan merasa tidak memiliki masa depan. Hal ini dianggap tidak aneh, bahkan lumrah pemasungan dilakukan. Melalui lukisan Anto, ia ingin menyampaikan pasung itu menyakiti korban luar dan dalam. Bahkan, setelah dipasung, depresi yang lebih dalam yaitu schizopernia dan bipolar. Korban pasung selalu tidak ada hak dan tidak didengar orang lain. Pasca kejadian itu, Anto bisa mengevaluasi dan menemukan hikmah, harapan itu ada dan memang benar. Akhirnya, Anto instrospeksi, motivasi diri dan terapi medis. Kemudian, Anto menjadi penjahit, guru privat, asisten dokter gigi dan salesman. Tahun 2010, Anto bergabung dengan Komunitas Peduli Skizofernia Indonesia- yang mayoritas anggotanya psikiater, psikolog, pengamat, aktivis dan lain-lain.

dr. Ida menyatakan siapa yang akan disalahkan mas Anto?. Anto menjawab sistem kesehatan masih buruk. dr Ida menegaskan Inisiatif dokter, psikiater dan psikolog masih kurang, menurut literature, stigma terbesar pada petugas kesehatan dan orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan. banyak yang terabaikan karena nakes kurang aware. Dokter umum menjadi tangan yang lebih dekat ke pasien ini. Dokter di layanan primer: enggan menulis gangguan jiwa di ICD 10. Maka, terabaikan dalam kebijakan. Mohon jika menemui gejala depresi, mohon dokter umum menuliskan F32 Depresi, itu bisa mengubah sistem kesehatan kita.

dr. Hasta Yoga dalam penutupan acara menyatakan Ruth sudah menegaskan pentingnya untuk aware pada anak-anaknya, kasih saying ke anak yang penting dari kecil, hindari kekerasan. Masih banyak yang malas menulis diagnosis ini, maka mari mulai sadar akan pentingnya diagnosis ini (wid).

Hari II

Workshop GP Mental Health hari kedua dimulai pukul 08.00 Wib, kali ini pembicara yang hadir antara lain: Prof. Grant Blashki (University of Melbourne), Dr. Diana Setiyawati (CMPH Fakultas Psikologi UGM), dr. Herbert Sidabutar (Direktorat Kesehatan Jiwa, Kementrian Kesehatan), Ruth Wraith (Australian National University), dan dr Hasta Yoga, Sp. KJ.

Sesi 1. Teknik intervensi singkat untuk problem psikologis disampaikan oleh Prof. Grant Balski. Rata-rata kasus di Australia, depresi menimbulkan negative thinking dan beragam konflik lainnya. Sekitar 50% kasus mental health terjadi akibat bullying atau benci dengan pekerjaan yang dijalani. Untuk menangkap gejala gangguan jiwa, maka dilakukan penugasan dari dokter kepada pasien melalui activity planning. Activity planning disampaikan dengan jelas dan lembut, PR pada pasien untuk menulis. Satu aktivitas yang disenangi dan prestasi (misalnya mau mengobrol dengan tetangga dan lain-lain). hasil dari activity planning akan dilihat 1 minggu kemudian. Problem psikologis, diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu:

Organic- structural, medication, medical disease
Psychotic- schizopernia, hallucination, delusion
Mood- depresion and bipolar (up and down)
Anxiety- panic
Personality problem

Ada satu fenomena menarik yang sering ditemui dalam masyarakat kita, yaitu panic attack. Salah satu cara untuk mengatasi panic attack yaitu bernafas dengan pelan-pekan, sekitar 10-20 kali tiap menit. Jika bernapas dengan benar, tangan akan terangkat.

Diskusi

Meditasi sangat membantu dalam latihan pernapasan ini. Terdapat satu kasus yaitu jika tidak ada aktivitas rutin yang berat, maka mengalami depresi. Akhirnya disarankan untuk olahraga. Bagaimana mengatasi sulit tidur? Berapa kopi yang diminum? Aktivitasnya apa saja?. Maka, yang terpenting dalam hal ini ialah body clock, seimbang antara tidur dan aktivitas. Ada banyak nasehat dokter untuk pasiennya, para dokter menyatakan jangan terlalu banyak tidur siang dan jangan olahraga sebelum tidur. Ada fakta penting yang sering terulang, hubungan antara tempat tidur dan tidur, faktanya kita harus tidak membawa pekerjaan ke tempat tidur.

Sesi 2 dengan judul materi yaitu Posisi dokter umum dalam layanan primer disampaikan dr. Herbert Sidabutar, Sp. KJ dari Direktorat Kesehatan Jiwa, Kemkes RI. Poin mendasar yang harus disadari ialah sistem kesehatan kita yang buruk. Sayangnya, baru 40% RSU di Indonesia yang memiliki layanan jiwa dan 30% puskesmas di Indonesia yang memiliki layanan jiwa. UU Keswa No 18 Tahun 2014 mengatur nakes dengan kompetensi di bidang jiwa, tenaga professional dan terlatih di bidangnya. Meski sudah ada regulasinya, namun psikolog klinis agak susah ditemui di seluruh daerah. Jadi, keswa belum menjadi menjadi agenda prioritas serta kesadaran masyarakat kurang. Jadi, pemerintah sendiri masih kurang fokus, misalnya APBD Jogja untuk kesehatan jiwa kurang dari 2%.

Strategi yang dapat ditempuh untuk memperbaiki hal ini ialah meningkatkan kolaborasi, dokter, psikiater dan psikolog. Misalnya melalui penyuluhan rutin yaitu gizi, anak, dan lain-lain, tambahkan keswa ke penyuluhan lain agar diterima masyarakat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya, dari lagu nasional kita sudah disebutkan jiwanya dulu yang dibangun, tegas Herbert.

Diskusi

Arifatul dari RSJ Aceh menyatakan bagaimana peran negara dalam mengatur pemulangan pasien dengan gangguan jiwa jika sudah lintas daerah? Lalu, mohon rekan-rekan dokter di Puskesmas mampu menerima rujukan balik dari RSJ. dr. Herbert menyatakan, ada banyak perubahan sejak 2004 di Aceh, kontrol di dekat rumah dengan memberikan obat sesuai yang di RS. Perlu keselarasan antar pihak terkait untuk program rujuk balik dan pemulangan pasien antar daerah. Marfuah dari Stikes Aisyiah menanyakan bagaimana skema pendanaan khusus untuk keswa?. Herbert menegaskan pendanaan ini perlu diatur agar sesuai yang dibutuhkan.

Kemudian, salah satu program swadaya pendampingan yang berhasil yaitu Puskesmas Kalasan Septina: desa siaga sehat jiwa. Harapan ke depannya, dokter mau dan mampu menjadi garda depan keswa

dr. Hasta Yoga, Sp. KJ menegaskan belum ada sistem terpadu yang melibatkan banyak profesi- bekerja bersama-sama, namun tidak bekerjasama (kolaborasi). Maka, dr.Yoga menyusun disertasi terkait clinical pathway agar para perawat, dokter, psikiater dan psikolog dapat bekerjasama agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. dr. Hasta mengusulkan, prosesnya, perawat melakukan skrinning awal, lalu dokter memberikan diagnosis, dan tingkat depresi diserahkan pada psikolog. Clinical pathway harus menggunakan standar prosedur operasional dalam penyusunannya. Misal dengan clinical pathway, perawatan depresi dapat dilakukan 10-12 hari saja (wid) .

Reportase Diskusi Publik Mencegah Memburuknya Ketidakadilan Sosial di Sektor Kesehatan

Kegiatan diskusi yang dilaksanakan di Universitas Paramadina, Jakarta dengan topik “Mencegah memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan” dimulai dengan sambutan dari Prof Laksono dilanjutkan oleh Dinna Wisnu, PhD dari Universitas Paramadina. Rektor baru Universitas Paramadina yaitu Firmanzah juga turut memberikan sambutan dan menyampaikan poin penting dalam rangka kerja sama pengembangan ilmu pengetahuan oleh Universitas Paramadina dengan PKMK UGM dalam berbagai penelitian dan forum. Perwakilan BPJS yang juga memberikan sambutan pada acara ini sekaligus membuka kegiatan diskusi.

Sesi pertama “Kebijakan Jangkauan JKN”

Pada sesi pertama Prof Laksono menyajikan materi mengenai “Kebijakan Jangkauan JKN”. Menurut beliau, materi yang diangkat befokus pada public policy yang dinilai memiliki peranan sangat penting. Materi ini dimulai dengan hasil riset dan kajian yang telah dilakukan selama satu tahun terselenggaranya SJSN. Hal pokok yang dipaparkan mengenai isu yang selalu diangkat terkait kepesertaan JKN, namun sebenarnya yang paling penting adalah apa manfaat yang didapat peserta JKN. Diuraikan lebih lanjut bahwa terjadi sebuah ketimpangan dalam pemerataan pemanfaatan oleh peserta JKN. Daerah yang kaya dan memiliki akses fasilitas yang baik menunjukkan tingginya penyerapan anggaran. Namun sebaliknya, daerah miskin dengan akses yang terbatas sangat kecil untuk menyerap anggaran.

Permasalahan yang terjadi di beberapa daerah dengan berbagai kendala tersebut menimbulkan skenario-skenario di masa yang akan datang. Skenario optimis dengan perbaikan keadaan hingga ke skenario yang paling pesimis. Skenario optimis dimungkinkan oleh daerah yang telah berkembang dengan baik. Sedangkan daerah pesimis masih dimotori oleh daerah yang masih tertinggal. Sebenarnya daerah miskin juga sudah mendapatkan beban yang berat seperti kesulitas akses geografi, ekonomi, dan budaya. Sementara jumlah lakalantas dan perilaku merokok juga semakin meningkat.

Prof Laksono juga mengaitkan nawa cita presiden Jokowi terkait dengan semangat pemerataan dan keadilan kesehtaan bagi masyarakat Indonesia. Prinsip ini dinilai menjadi pegangan yang penting dalam pengembangan pemerataan kesehatan. Diceritakan juga sebuah kendala riset kesehatan khususnya JKN adalah transparansi data klaim oleh BPJS.

Pembahas 1

Sebagai pembahas pertama, Kalsum Komariyah dari perwakilan Kemenkes memberi penekanan pada peningkatan suplay yang harus mengimbangi demand. Di samping itu, pencapaian tujuan-tujuan yang direncanakan pemerintah juga selalu harus diukur. Melalui peningkatan dan perbaikan suplai/supply maka akan menurunkan angka kematian dan angka kesakitan. Kementrian kesehatan yang memegang fungsi regulasi dapat berperan dalam memenuhi layanan.

Pembahas 2

Ridwan Monoarfa sebagai dewan pengawas BPJS mengungkapkan bahwa terjadi diskriminasi dalam pemanfaatan layanan kesehatan bagi peserta BPJS. Sebelumnya memang terjadi perdebatan dalam penyusunan kebijakan ini, antara konsep JKN yang menggunakan segmentasi program dan segmentasi layanan. Namun untuk prinsip pemerataan, maka segmentasi program menjadi pilihan. Ridwan juga kembali menekankan bahwa benefit package tetap harus dipertimbangkan bagi masyarakat rentan. Menurutnya, dengan kebutuhan ini maka anggaran kesehatan tetap harus ditingkatkan.

Pembahas 3

Asih Eka Putri perwakilan Dewan Jaminan Nasional membahas mengenai aspek demografi peserta BPJS. Menurut Asih, adanya ketimpangan yang terjadi juga menunjukkan sebuah indikasi ketidakcukupan iuran. Ketidakcukupan iuran ini diharapkan dapat diatasi dengan melakukan pengkajian kembali atau merevisi besarnya iuran. Asih melanjutkan, jika hal ini tidak diatasi maka akan mempengaruhi dalam peningkatan eksodus tenaga kesehatan. Beberapa saran yang ditawarkan seperti melakukan investasi dengan melibatkan swasta, atau memanfaatkan daerah dengan jumlah tenaga kesehatan yang melimpah yang dipekerjakan di daerah yang minim tenaganya, hingga usulan tenaga kontrak dari luar negeri. Selain itu untuk jangka panjang, Asih memberikan masukan mengenai pentingnya setiap daerah berinvestasi untuk mengembangkan wilayah masing-masing.

Sesi Kedua “Pendukung dan Penghambat Cakupan Semesta”

Pada sesi kedua bertindak sebagai penyaji, Dinna Wisnu dari Universitas Paramadina menyajikan materi mengenai Pendukung dan Penghambat Cakupan Semesta. Dalam sesi ini, Dinna melalui risetnya menyatakan bahwa kelemahan JKN pada saat ini teletak pada instrumen yang tidak sesuai. Hal ini dikaitkan pada kebijakan telah mengarah ke yang lebih baik, maka seharusnya hasilnya juga akan baik. Namun pada kenyataannya berbeda, Asih berpendapat bahwa kebijakan belum diturunkan dengan baik dimana aturan-aturan pengkodisian belum ditemukan. Selain itu kelemahan institusi kesehatan terletak pada minimnya inisiasi atau kakunya pengambilan sikap karena harus selalu berdasar pada aturan yang ada. Seperti dalam pendaftaran peserta BPJS sangat birokrat dan tentu menghambat masyarakat utamnaya untuk masyarakat yang rentan. Asih juga menambahkan bahwa seharusnya JKN tidak berprinsip pada pemerataan kualitas layanan kepada semua golongan, namun harus mempertimbangkan fakta bahwa setiap golongan masyarakat memiliki ekspektasi yang berbeda. Penekanannya lebih pada kendali mutu, bukan pada kendali biaya.

Pembahas 1

Daniel Yusmic yang bertindak sebagai pembahas pertama memaparkan bahwa evaluasi dapat dilakukan jika produk hukum telah seutuhnya diterbitkan. Namun jika dilihat dari peraturan, maka hal ini sering tidak sinkron dengan aturan di bawahnya terkait beberapa peraturan yang sering mengalami amandemen. Meskipun demikian, menurut Daniel, jaminan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sehingga negara wajib untuk menyediakannya. Daniel Yusmic juga merekomendasikan perlunya penelitian hingga tahun 2019 untuk melakukan evaluasi JKN lebih mendalam.

Pembahas 2

Perwakilan dari BPJS Kesehatan selaku pembahas kedua menjelaskan bahwa pentingnya sebuah pengaduan masyarakat yang dapat membantu memperbaiki layanan.

Pembahas 3

Selaku pembahas ketiga, Timboel Siregar yang menjabat di BPJS Watch mengindikasikan adanya kemauan politik yang rendah oleh pemerintah untuk memperbaiki tatanan dalam JKN. Hal ini diungkapkan dalam budgeting anggaran yang dinilai masih lemah. Selain itu, indikasinya terlihat pada kurang aktifnya badan pengawas rumah sakit yang memberikan peluang besar dalam penyalahgunaan.

(Faisal Mansur, MPH/Asisten Peneliti di PKMK FK UGM)

Tor dan Materi Presentasi

no-sidebar

Diskusi Mencegah Memburuknya Ketidakadilan Sosial di Sektor Kesehatan: Masukan bagi Penentu Kebijakan JKN

Latar belakang

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Sebagai usaha monitoring keberhasilan JKN khususnya dalam tujuan mencapai cakupan universal dan menjamin bahwa warganegara Indonesia yang selama ini mengalami kesulitan menjangkau jaminan kesehatan yang layak, kami dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) menyelenggarakan diskusi publik berbasis penelitian.

Tema diskusi adalah “Mencegah memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan”. Diskusi ini diharapkan dapat mengupas tingkat kemampuan program JKN menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat di Indonesia. Dalam 1 tahun penerapan JKN, siapa saja yang mengklaim tunjangan kesehatan, baik dari kalangan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun kalangan peserta non-PBI. Klaim tersebut untuk jenis layanan apa saja? Apa saja titik akuntabilitas BPJS Kesehatan di bidang keadilan sosial yang selama ini terlaksana berdasarkan regulasi yang ada?

Dari sisi PKMK FK-UGM, telah dilakukan pengumpulan data dan analisis dari kabupaten/kota di 12 propinsi pada bulan April 2014, yakni provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, sebagian kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Keduabelas provinsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian: (1) kelompok daerah yang sudah maju dan (2) kelompok yang belum maju. Pembagian ini terutama pada masalah ketersediaan RS, tenaga dokter dan dokter spesialis sebagai tulang punggung implementasi JKN.

Ditemukan telah terjadi perbedaan akses JKN yang ekstrim antara kedua jenis daerah tersebut. Selain itu, daerah-daerah yang tergolong belum maju juga rendah klaim. Artinya dari sisi serapan dana JKN, terjadi kesenjangan keadilan.

Dari sisi PGSD Univ Paramadina, telah dilakukan pengumpulan data dan analisis di tingkat kebijakan pemerintah pusat terkait respon masyarakat terhadap JKN dan model pengelolaan JKN (baik dari segi dana, kelembagaan maupun regulasinya). Peneliti dari PGSD juga menyajikan hasil studi kasus upaya pencegahan kematian ibu, identifikasi dimana titik kesenjangannya sehingga perempuan di daerah terpencil mengalami kesulitan menikmati fasilitas JKN.

Dalam konteks latar belakang ini dilakukan analisis skenario perbaikan kebijakan JKN agar tujuan mencapai cakupan universal dapat tercapai pada tahun 2019.

Temuan

Hasil temuan menunjukkan bahwa jika pola ketersediaan fasilitas kesehatan, respon masyarakat dan kelembagaan BPJS Kesehatan berjalan seperti tahun 2014, maka skenario pencapaian cakupan semesta atas dasar prinsip keadilan sosial kemungkinan besar tidak akan tercapai. Kemungkinannya justru terjadi peningkatan kesenjangan antar wilayah dan kurang optimalnya akuntabilitas BPJS Kesehatan serta kementerian/lembaga terkait dalam hal penerapan JKN.

Tujuan Pertemuan

Berdasarkan temuan pada monitoring ini, tujuan diskusi adalah membahas:

Kebijakan perbaikan jangkauan JKN kepada seluruh warganegara Indonesia;
Kebijakan yg mendukung atau menghambat cakupan semesta dalam JKN saat ini

Undangan: 100 orang (para praktisi & pemikir bidang jaminan sosial dan kesehatan, media massa)

Waktu dan Tempat

Tempat : Ruang Multifungsi, Kampus Pascasarjana Universitas Paramadina
Gedung The Energy lantai 22, SCBD Lot 11 A, Jl. Jend Sudirman 52-53
Jakarta, Rabu, 14 Januari 2015
waktu : 11:30 – 17:00 Wib

Susunan Acara

waktu

Acara

11:30 – 12:30

Makan Siang

12:30 – 12:40

Pembukaan (Sambutan Plt. Rektor Universitas Paramadina & Dirut BPJS Kesehatan)

12:40 – 14:45

Sesi I – Diskusi Kebijakan jangkauan JKN

Penyaji: Bapak Prof. Laksono Trisnantoro (PKMK FK-UGM)

Video materi

Pembahas:

Perwakilan dari Kementerian Kesehatan.

Video materi

Ibu Asih Ekaputri, MD (Dewan Jaminan Sosial Nasional)

Video materi

Bapak Ridwan Monoarfa (Dewan Pengawas BPJS Kesehatan

video

Moderator: Bapak Djayadi Hanan, Ph.D (PGSD – Univ Paramadina)

14:45 – 15:15

Rehat kopi

15:15 – 17:00

Sesi II – Diskusi Pendukung & Penghambat Cakupan Semesta

Ibu Dinna Wisnu, Ph.D (Paramadina Graduate School of Diplomacy)

Video materi

Pembahas:
1. Bapak Dr. Daniel Yusmic FoEkh, SH (pakar hukum Universitas Atmajaya, Jakarta)
2. Perwakilan dari BPJS Kesehatan.
3. Bapak Timboel Siregar, SH (BPJS Watch)

Moderator: Bapak Prof. Laksono Trisnantoro (PKMK FK-UGM)

Reportase Kegiatan

Outlook kebijakan kesehatan di tahun 2015:

Pengantar

Tahun 2014 merupakan tahun terpilihnya Jokowi sebagai Presiden. Mengawali masa kepresidenannya, Jokowi mempunyai tujuan yang disebut sebagai Nawacita sebagai berikut:

C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
C8. Melakukan revolusi karakter bangsa
C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

Outlook kebijakan kesehatan tahun 2015 tentunya tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi. Dalam konteks ini Nawacita merupakan dokumen politik pemerintahan Presiden Jokowi yang mempunyai ideologi. Dalam spectrum ideologi Nawacita mempunyai dasar sosialisme dan peran negara yang besar (welfare-state). Nawacita ketiga, yang menyatakan pembangunan dari pinggiran Indonesia menunjukkan keberpihakan Presiden Jokowi pada manusia-manusia Indonesia di pinggiran, di daerah-daerah dan desa-desa. Dimensi pemerataan antar sosial ekonomi dan antar wilayah menjadi isu penting Nawacita.

Kenyataan di tahun 2014

Ideologi ini perlu dibahas dalam situasi perkembangan sistem pembiayaan kesehatan yang sangat mempengaruhi situasi sektor kesehatan Indonesia pada tahun 2014. Pertanyaan ideologis yang sering dikemukakan adalah:

Siapa yang mendapat manfaat terbanyak dari penambahan pembiayaan kesehatan Indonesia di tahun 2014?

masyarakat kaya atau miskin
masyarakat di Jawa atau luar Jawa

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab secara sederhana melalui gambar di bawah ini yang menunjukkan sistem pembiayaan kesehatan.

outlook1

Seperti diketahui sejak 1 Januari 2014, dana kesehatan di APBN secara praktis terbagi 2: ke Kemenkes dan ke BPJS. BPJS juga mendapat dana dari pembayaran premium peserta ex PT Askes, PT Jamsostek, dan tenaga kerja berbayar, serta Non-PBI Mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah). (Lihat Gambar di atas).

Apa yang terjadi dengan dana APBN yang tetap di Kemenkes di tahun 2014?

Di tahun 2014 anggaran Kemenkes sangat sedikit. Setelah dikurangi dana PBI yang masuk ke BPPS, Kemenkes tidak banyak mempunyai dana untuk pengembangan atau perbaikan keseimbangan antar wilayah. Pada tahun 2014, tidak banyak kegiatan yang didanai oleh Kemenkes untuk menyeimbangkan fasilitas kesehatan di Indonesia. Di sisi supply kesehatan: Penambahan jumlah RS dan TT RS lebih cepat di Jawa. Penambahan SDM spesialis belum signifikan yang mampu mengejar ketertinggalan. Secara keseluruhan selama 3 tahun terakhir, setelah dikurangi dengan dana BPJS, praktis dana Kemenkes tidak bertambah secara signifikan.

Apa yang terjadi dengan dana APBN kesehatan yang ke BPJS?

Sampai bulan November 2014, ada data (dari BPJS) yang membandingkan antara PBPU (non PBI Mandiri) dengan non PBPU. Data sangat kontras sebagai berikut:

Kelompok PBPU (non PBI Mandiri)
- Jumlah peserta Non-PBI Mandiri atau yang disebut sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) berjumlah sangat besar. Per November jumlah PBPU (Non-PBI Mandiri) berjumlah 7.036.200 jiwa. Yang telah memanfaatkan pelayanan kesehatan sebanyak 1.6 juta jiwa (sekitar 23 %) dengan penyerapan biaya Rp 7.9 Triliun.
- Rata-rata jumlah iuran yang dibayar oleh PBPU perjiwa perbulan sebesar Rp 27.062. Sementara itu biaya pelayanan kesehatan perjiwa sebesar Rp 282. 139,-
- Klaim rasio untuk peserta PBPU adalah 1.380%,
Kelompok non PBPU
- Peserta non-PBPU jumlahnya 123.6 juta jiwa. Kelompok ini memanfaatkan pelayanan kesehatan sebanyak 5.4 jiwa (kurang dari 4%). Menyerap biaya sebesar Rp 17.4 T.
- Rata-rata jumlah iuran yang dibayar oleh non-PBPU perjiwa perbulan sebesar Rp 27.478. Sementara itu biaya pelayanan kesehatan perjiwa sebesar Rp 21.977,-
- Perbandingan rasio klaim untuk non-PBPU rata-rata 88%.

Telihat dari data tersebut terjadi komposisi dimana banyak peserta (PBPU) non-PBI Mandiri yang sakit dan mempunyai risiko tinggi sakit. Mereka cenderung tidak miskin, tinggal di kota besar, dan menghabiskan dana besar. Sementara itu: Peserta PBI, mencerminkan struktur yang normal (ada yang sakit dan ada yang sehat). Peserta PBI merupakan kelompok miskin namun banyak gagal memanfaatkan JKN karena berbagai faktor termasuk sedikitnya fasilitas kesehatan dan SDM Kesehatan di berbagai daerah.

Dengan data Rasio Klaim PBPU yang tinggi, adanya adverse Selection menunjukkan benefit (Rp) digunakan banyak oleh Non PBI Mandiri. Walaupun data klaim per wilayah belum ada saat ini, data di atas memperkuat dugaan terjadinya subsidi terbalik. Kebijakan JKN mengharapkan peserta Non-PBI Mandiri mensubsidi masyarakat miskin, namun yang terjadi kebalikannya. Masyarakat di daerah pinggiran Indonesia, tidak dapat memanfaatkan paket manfaat BPJS, sementara di Jawa dan kota-kota besar memanfaatkan dengan baik. Hal ini berlawanan dengan Nawacita. Dapat disimpulkan bahwa aliran pembiayaan kesehatan di tahun 2014 menunjukkan arah yang berlawanan dengan prinsip pemerataan. Pertanyaan pentingnya apakah hal ini akan terus terjadi di tahun 2015?

Bagaimana kemungkinan di tahun 2015?

Penambahan dana untuk kesehatan apakah akan meningkat di tahun 2015?
Ada hal penting terjadi di tahun 2014. Presiden Jokowi telah menaikkan harga BBM. Tindakan ini membuka ruang fiscal di APBN untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kaidah tanggung jawab Negara (welfare-state). Pundi-pundi APBN membesar. Pertanyaan penting untuk ditahun 2015 adalah: Bagaimana menyalurkan dana APBN? Apakah semakin banyak melalui BPJS ataukah juga semakin banyak ke Kemenkes.

Di penghujung tahun 2014 Menteri Keuangan menyatakan bahwa ada penambahan ruang fiscal sebesar 230 Triliun. Sebagian besar memang akan dipergunakan untuk infrastruktur. Yang menjadi pertanyaan disini apakah sektor kesehatan akan mendapat tambahan dana. Sampai sekarang anggaran kesehatan di APBN masih kurang dari 3%, Tanpa ada penambahan, maka persentase di atas akan semakin menurun.

Pertanyaan di tahun 2015: Apakah revenue collection untuk kesehatan semakin meningkat atau menurun? Hal ini perlu dilihat di anggaran tahun 2015.
Menjadi pertanyaan di tahun 2015 apakah dana APBN untuk Kemenkes (bukan yang ke BPJS) juga meningkat? Jika meningkat, pertanyaannya akan digunakan untuk apa?
APBN untuk PBI ke BPJS mungkin meningkat karena kenaikan premi, pertambahan jumlah peserta yang ditanggung, dengan dukungan ruang fiscal yang membesar. Pertayaan penting di tahun 2015: Apakah anggaran Kemenkes akan meningkat?

Pertanyaan ini menunjukkan secara teoritis, apakah dana dari kantong APBN akan di pool kan ke BPJS ataukah juga ke Kemenkes dengan jumlah yang besar. Saat ini memang masih ada 2 pool besar dana APBN. Yang menjadi pertanyaan: apa tugas masing-masing pool.

Saat ini diketahui BPJS membayarkan ke pemberi pelayanan, dan tidak mempunyai tugas untuk melakukan investasi sarana dan fasilitas kesehatan. Pool di BPJS ini dapat membuat pembiayaan menjadi tidak merata. Jika dana hanya diberikan ke BPJS maka daerah yang mempunyai banyak fasilitas kesehatan rujukan dan primer akan mendapat terbanyak. Kesempatan untuk menyeimbangkan faskes dan SDM antar wilayah akan berkurang.
Di tahun 2015: dana yang masuk dari Non-PBI Mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah, PBPU) ada kemungkinan tetap tidak cukup.
Dalam hal ini, ada kemungkinan karena prinsip single pool terjadi penggunaan dana PBI untuk peserta PBPU (non PBI mandiri). Rancangan kebijakan BPJS yang single pool mengakibatkan kemungkinan terpakainya dana PBI untuk peserta yang bukan PBI.

Pertanyaan menarik di tahun 2015: Apakah hal ini akan menjadi masalah hukum?

Mengapa dapat menjadi masalah hukum?
- APBN yang masuk ke PBI dilakukan berdasarkan nama dan alamat (by name and by address).
- Apabila dipakai untuk pasien yang berasal dari Non-PBI Mandiri berarti menyalahi aturan.
  Logika ini dapat ditolak oleh pendapat yang menyatakan bahwa dengan dijadikan one-pool maka merupakan hak BPJS untuk mengelola keuangannya.
  
  Adanya risiko digunakannya dana PBI untuk peserta Non-PBI Mandiri disebabkan kesalahan kebijakan pada saat penyusunan UU SJSN dan BPJS serta berbagai regulasi di bawahnya. Penggunaan single-pool tanpa ada larangan subsidi antar peserta dapat menjadikan JKN menjadi lebih menguntungkan Non-PBI-Mandiri. Pertanyaan menarik: apakah di tahun 2015 isu single-pool ini akan terus diperhatikan ataukan tidak.
Apakah di tahun 2015 akan ada atau tidak ada perbaikan sisi supply kesehatan (faskes dan SDM) secara signifikan di berbagai daerah yang kekurangan fasiltas kesehatan dan tenaga kesehatan?
Dikawatirkan jika perbaikan supply pelayanan kesehatan tidak dilakukan oleh pemerintah maka dana PBI yang masuk ke BPJS tidak sampai ke masyarakat PBI yang membutuhkan karena masalah akses. Penggunaan fasilitas kesehatan untuk peserta PBI akan tetap rendah.

Dalam diagram diatas terlihat bahwa pemberian dana dari BPJS ke pelayanan primer dan rujukan (purchasing) sangat ditentukan oleh jumlah dan jenis faskes serta SDM kesehatan yang dimiliki. Dalam hal ini jika faskes dan SDM tidak ditambah oleh anggaran Kemenkes atau Pemerintah Daerah (yang mempunyai kemampuan fiscal), maka ketidak seimbangan akan terus terjadi.

Sementara itu dana dari masyarakat langsung dalam bentuk Modal dapat masuk ke Pelayanan Primer dan Pelayanan Rujukan sehingga terjadi penambahan jenis faskes dan SDM kesehatan di tempat-tempat yang baik seperti Jawa. Hal ini sudah terjadi selama 3 tahun terakhir ini. Jika trend ini dibiarkan maka dana BPJS akan semakin terpakai di Jawa dan kota-kota besar. Keadaan semakin buruk apabila di tahun 2015, potensi fraud semakin tidak terdeteksi dan fraud menjadi tidak terkendali.

Di tahun 2015: Apa risiko untuk dana kesehatan jika penggunaan fasilitas kesehatan oleh peserta Non-PBI Mandiri (PBPU) terjadi terus?
- Dana APBN dapat semakin terpakai untuk BPJS khususnya yang non-PBI Mandiri, yang berada di kota-kota besar, dan mudah akses ke pelayanan kesehatan;
- Prinsip portabilitas dan Coordination of Benefit (COB) dengan asuransi kesehatan swasta juga akan menambah pemakaian dana BPJS untuk masyarakat menengah dan atas (mampu);
- Dana yang masuk ke BPJS (dana kesehatan dari APBN) dapat mendesak dana yang seharusnya masuk ke Kemenkes untuk investasi dan pelayanan promotif dan preventif.

Tanpa perubahan kebijakan, dikawatirkan ketidak merataan pelayanan kesehatan akan semakin meningkat di tahun 2015. Apa arti secara politis? Nawacita gagal dijalankan. Beberapa butir Nawacita yang mungkin gagal terlaksana di tahun 2015 dalam pembangunan sektor kesehatan:

C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia

Menghadapi tantangan tidak meratanya pelayanan kesehatan di tahun 2015, perlu diantisipasi beberapa usaha penting:

Analisis Data klaim 2015: Perlu segara dianalisis penyebaran pasien BPJS di kelas RS; dan penggunaan rasio klaim. Diharapkan ada analis pemerataan antar wilayah. Jika data klaim per propinsi disajikan maka akan ada kemungkinan adanya bukti pemburukan ketimpangan geografis (antar wilayah). Disamping itu perlu dilakukan analisis penggunaan dana yang masuk antar peserta BPJS. Apakah benar dana PBI dipergunakan untuk kelompok lain, karena klaim rasio kelompok PBPU (non-PBI mandiri) sudah melewati 1300 perseb. Diharapkan analisis data dapat dilakukan di bulan Januari 2015.
Kebijakan BPJS dan JKN perlu dikaji secara rinci, mulai dari UU sampai dengan peraturan operasional. Di tahun 2014, sudah terlihat pelaksanaan kebijakan JKN dan operasional BPJS cenderung berlawanan dengan Nawacita. Pembangunan kesehatan di daerah pinggiran Indonesia kesulitan mendapatkan dana kesehatan. Ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam penyusunan kebijakan JKN dan lembaga BPJS yang menerapkan konsep single pool dalam pembiayaan jaminan.
Kemenkes dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang mampu harus merencanakan berbagai belanja investasi untuk infrastruktur kesehatan dan pengembangan SDM kesehatan. Tantangan di tahun 2015: Bagaimana Kemenkes mampu menarik dana dari APBN. Apa tujuan dana tersebut? Apakah untuk biaya modal (investasi) ataukah operasional saja? Untuk itu perlu melihat sasaran jangka pendek dan panjang;

Secara jangka pendek:

- Kemenkes dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota adalah lembaga yang bertugas untuk menyediakan fasilitas kesehatan primer dan rujukan, serta SDM. Oleh karena itu diperlukan dana modal (investasi) dan operasonal untuk menyeimbangkan pelayanan kesehatan primer dan rujukan antar wilayah secara cepat.
- Diperlukan dana cepat untuk pengiriman tenaga-tenaga kesehatan secara team dalam pelayanan primer dan rujukan di berbagai daerah pinggiran Indonesia, sesuai pernyataan Nawacita. Pengiriman tenaga ini merupakan Quick Wins yang dapat dilihat segera. Dalam konteks pengembangan RS-RS Swasta seperti Siloam di Kupang, program ini menjadi sangat penting. Tanpa ada program Quick Wins, Kemenkes terlihat lambat dalam mengatasi ketidak adilan antar wilayah.

Secara jangka panjang:

- Kemenkes perlu menekankan mengenai tindakan Preventif dan Promotif. Efek keberhasilan tindakan ini tidak instant, tapi jangka panjang.
- Kemenkes terus merencanakan dan negosiasi untuk biaya modal (dana investasi) secara berkelanjutan di tahun 2015 – 2019 agar keseimbangan antara daerah terpencil/KTI dengan Jawa dan daerah Indonesia barat dapat semakin dikurangi.

Kaleidoskop Kebijakan Kesehatan Indonesia 2014

Tahun ini, puluhan kebijakan di sektor kesehatan disahkan dan diundangkan. Selain kebijakan yang disahkan, website www.kebijakankesehatanindonesia.net juga mencatat sejumlah seminar, workshop serta konferensi penting seputar kebijakan kesehatan. Beberapa diantaranya terkait era ekonomi kesehatan, monitoring JKN, pemerataan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, pencegahan fraud, dan lain-lain. Simak catatan penting tersebut melalui kaleidoskop Kebijakan Kesehatan Indonesia dibawah ini.

Repository on maternal child health: Health portal to improve access to information on maternal child health in India

Diskusi bulanan PKMK Knowledge Management terakhir tahun ini disampaikan oleh dr. Lutfan Lazuardi, M. Kes, PhD. Tema yang diangkat ialah kegunaan portal dalam Knowledge Management. Topik khusus yang diangkat terkait repository maternal. Repository ialah tempat untuk menyimpan, khususnya di website untuk menyimpan data tertentu (dalam paper ini ialah data maternal dan kesehatan anak). Sebelumnya, tema ini pernah termuat dalam bulletin WHO tahun 2005 yaitu sistem info kesehatan yang merupakan fondasi dari kesehatan masyarakat. Hal ini dikuatkan dengan jurnal BMJ yang diterbitkan pada 1997, 2/3 dari 50 juta kematian dapat diselamatkan dengan menerapkan pengetahuan.

Artikel ini membahas proses perkembangan project tersebut di India. Evaluasi terhadap mutu repository pada Juli 2010 sampai Desember 2011. Setidaknya ada 50 ribu kunjungan, dari 174 negara. Artikel ini dipublikasikan pada 2013. Data ini diambil dari sumber yang dapat dipercaya, bukan opini dan komentar, yang meng-upload-nya pun adalah orang tertentu yang dipilih. Sumber data berasal dari, kebijakan, program, guidelibe, report, case study, advokasi, materi pelatihan, statistic dan scientific article. Selengkapnya simmak artikel tersebut di sini (Repository on maternal child health: Health portal to improve access to information on maternal child health in India). Hal terpenting ialah tindak lanjut apa yang bisa dilakukan dari aktivitas ini.

Jadi, paper ini banyak menyinggung content management system, salah satunya ialah drupal yang merupakan open sourse software. Prinsip dalam open access yaitu ilmu pengetahuan berkembang jika disebarluaskan. Model yang inovatiif dan memungkinkan semua orang mengaksesnya. Angka mental- makin banyak unique visitor-makin rendah angka mental. Hal ini dapat dilacak dari analitik yang disediakan oleh mesin pencari Google. Google analytic membantu membaca kegunaan portal dan untuk kemudian dapat digunakanmemperbaiki yang kurang. Dr. dr. Rossi Sanusi, MPA menambahkan, google analytic untuk melihat page viewing per visitor, rata-rata waktu akses serta sumber lalu lintas.

M. Faozi Kurniawan, MPH mengungkapkan, website-website yang dikelola PKMK, selalu dievaluasi tiap minggu dan bulan. Kunjungan per minggu memberikan gambaran apa saja yang diakses, pengakses berasal dari mana dan kapan saja waktu aksesnya. dr. Rossi, mengusulkan karena pembaca website berasal dari berbagai stakeholder maka pengemasannya harus berbeda. dr. Yodi Mahendradata menyampaikan, setelah diskusi ini aka nada pertemuan yang membahas topic apa yang akan dibahas serta evaluasi apa yang kurang?. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Januari 2015 (wid).

no-sidebar

Research article Health Research Profile to assess the capacity of low and middle income countries for equity-oriented research

Diskusi Knowledge Management kesebelas diadakan di Lab Leadership, Gedung IKM Lantai 3. Pembicara kali ini ialah Dra. Yayi Suryo Prabandari, MSi, PhD, sementara dr. Rossi Sanusi, MPA, PhD bertindak selaku moderator. Diskusi Knowledge Management bulan ini membahas tentang proses penyusunan kerangka konsep dan data pertanyaan dari 12 negara yang merupakan perwakilan dari masing-masing benua di dunia. Dari setiap benua diambil tiga negara, yang mewakili low, middle, high income country sesuai dengan Human Development Indeks (HDI) negaranya. Paper yang dibahas berjudul Health Research Profile to assess the capacity of low and middle income countries for equity-oriented research. Moderator dalam diskusi ini adalah dr. Rossi Sanusi, MPA, PhD.

Paper ini dituliskan oleh beberapa orang peneliti dari berbagi negara dengan tujuan menilai dan mengukur kapasitas beberapa penelitian kesehatan di beberapa negara yang berorientasi pada equity (kesetaraan) dikaitkan dengan HDI dari negara-negara tersebut. Apakah semakin tinggi HDI suatu negara, maka akan semakin tinggi juga Health Research Profile (HRP) di negara tersebut? Hal lain yang ingin dilihat adalah apakah penelitian-penelitian nasional yang dilakukan bisa digunakan untuk penyusunan maupun pengambilan kebijakan. Hal tersebut diisampaikan oleh Dra. Yayi Suryo Prabandari, MSi, PhD, selaku pembicara.

Metode yang digunakan adalah koordinasi antara beberapa peneliti dari Asia, Amerika, Afrika & Eropa dengan melihat negara-negara yang telah melakukan penelitian-penelitian, dan membahas lima indikator yang merupakan kerangka konsep penelitian ini, yang meliputi : Health Research Priorities, Resources, Production, Packaging and Impact. Kajiannya menggunakan Panel Experts dengan Delhi Methods.

Beberapa hasil yang ditemukan dari penelitian yang dibahas adalah beberapa negara telah menginvestasikan anggarannya untuk penelitian, dimana Korea merupakan negara yang mengivestasikan anggaran paling besar bagi pengembangan penelitian kesehatan di negaranya. Hal ini berbanding lurus dengan statusnya sebagai salah satu high income country. Sementara itu, dalam proses pengemasan (packaging), sebagian besar menggunakan peer-review jurnal dimana 7 dari 12 negara melibatkan stakeholders dari awal pengambilan data dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan dari segi Impact, sebagian besar negara telah menggunakan hasil dari penelitian tersebut untuk pembuatan kebijakan.

Dra. Yayi Suryo Prabandari, MSi, PhD menutup presentasinya dengan menyampaikan bahwa untuk mengembangkan penatalaksaan Knowledge Management diperlukan kajian research dengan kerangka konsep yang benar, dengan indikator yang jelas, pengambilan data akurat sehingga research tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap negara setidaknya mempunyai kemampuan untuk melakukan kajian-kajian/penelitian.

Selengkapnya mengenai paper yang dibahas dapat dibaca di http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-6-151.pdf

Sesi Diskusi

Salah seorang peserta diskusi mengungkapkan tentang realita di Batang, Pekalongan, dimana masih banyak hasil-hasil penelitian yang belum digunakan untuk pengambilan keputusan. dr. Rossi Sanusi, MPA, PhD menanggapi pernyataan tersebut dengan menekankan pada proses packaging yang tepat. Penelitian-penelitian perlu dikemas dengan baik, tergantung audiensnya yang pada umumnya merupakan para birokrat atau pembuat keputusan. dr. Rossi menyampaiakan bahwa ini merupakan tugas dari Knowledge Management untuk mengadakan systematic review, dimana hasil penelitian diolah, sehingga tersedia hasil yang siap dipakai oleh stakeholders, berupa rekomendasi hal-hal yang harus dan tidak harus dilakukan. dr. Rossi juga menambahkan bahwa selain packaging dan impact perlu memperhatikan marketing, harus lebih pro aktif dalam memasarkan atau mempublikasikannya. Kajian ini harus lintas sektor, misalnya ke Pemda, tidak hanya ke Dinkes, tidak cukup hanya dipublikasi di website serta melibatkan stakeholders sejak pengumpulan data.

Peserta diskusi yang lain membagikan pengalamannya saat terlibat dalam proses penelitian Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar). Hal tersebut ditanggapi oleh dr. Yayi yang menyampaikan bahwa di Indonesia, kualitas para petugas surveinya masih perlu diperbaiki terutama untuk survei-survei nasional, juga dalam proses pengelolaanya. Kurangnya supervisi, menyebabkan data nasional seringkali tidak sesuai antara hasil survei yang satu dengan yang lain. Perlu rekruitmen, seleksi, pelatihan dan pengawasan yang baik dari supervisi agar hasilnya bermutu. Selain para petugas survei, hal lain yang perlu diperhatikan adalah alatnya valid, penggunaan alat related serta subjek harus tepat.

Pada sesi diskusi, dr. Rossi juga menambahkan tentang konsep segitiga yang dapat memindahkan gunung yang terdiri dari Policy-Civic Groups-Knowledge dan di tengahnya terdapat Knowledge Broker yang berfungsi sebagai penghubung antara ketiganya, yang bertugas mengelola pengetahuan menjadi siap pakai, bersifat pro aktif. Di Indonesia, Litbangkes seharusnya bertindak sebagai Knowledge Broker. Peran sebagai Knowledge Broker tersebut yang saat ini sedang coba dilakukan oleh PKMK melalui berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan Knowledge Management yang sedang dilaksanakan ini (NIS)..

Materi Presentasi

{jcomments on}

no-sidebar

How and why are communities of practice established in the healthcare sector? A systematic review of the literature?

Jurnal ini disusun oleh Geetha Ranmuthugala, Jennifer J Plumb, Frances C Cunningham, Andrew Georgion, Johanna I Westbrook dan Jeffrey Braithwaite. Tema yang diangkat ialah Communities of Practice (CoPs), CoPs dipromosikan di sektor kesehatan sebagai sarana untuk menghasilkan dan berbagi pengetahuan antar peneliti atau ilmuwan. Tujuan lain ialah CoPs mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi. Meskipun CoPs ini memiliki beragam bentuk, namun mereka terstruktur dan beroperasi di sektor tertentu. Jika CoPs bisa berkembang, maka ini menjadi keuntungan bagi organisasi pemberi pelayanan kesehatan. Kemudian, systematic review literature pada CoPs dipandang perlu dilakukan untuk menguji bagaimana dan mengapa CoPs terbentuk dan meningkatkan sektor pelayanan kesehatan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengakses (pencarian) data base elektronik. Informasi terkait tujuan pendirian CoPs, komposisi mereka, metode dimana anggota CoPs berkomunikasi dan bertukar informasi atau pengetahuan, dan metode riset tertentu dipilih untuk menguji keefektifan yang diekstrak dan di-review. Lalu perlu dibuktikan, apakah CoPs menyebabkan perubahan dalam praktek kesehatan atau tidak.

Fokus awal CoPs ialah pembelajaran dan pertukaran informasi atau pengetahuan, dimana banyak publikasi baru terbit. CoPs lebih banyak digunakan sebagai alat untuk meningkatkan paraktek klinis dan untuk memfasilitasi implementasi berdasarkan pengalaman evidence based. Para peneliti sedang meningkatkan upaya mereka untuk menilai efektivitas polisi dalam perawatan kesehatan, namun intervensi telah kompleks dan beragam, sehingga sulit untuk CoPs memiliki atribut perubahan.

Kesimpulan

Sesuai dengan deskripsi dari Wenger dan kolega, CoPs di sektor kesehatan bervariasi dalam bentuk dan tujuan. Sementara para peneliti meningkatkan upaya mereka untuk menguji dampak dari CoPs dalam perawatan kesehatan, pengembangan CoPs mutlak diperlukan untuk meningkatkan kinerja kesehatan memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana membangun dan dukungan CoPs untuk memaksimalkan potensi mereka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Informasi lebih jauh, silakan simak melalui: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/11/273

no-sidebar

Seminar Nasional Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal

LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan daerah tertinggal merupakan tantangan nyata bagi pemerintah dan mitra terkait di Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan menurunkan angka kesakitan dan kematian. Tantangan pembangunan kesehatan daerah tertinggal berkaitan dengan berbagai faktor, yang antara lain meliputi kondisi geografis dimana fasilitas pelayanan kesehatan tidak bisa diakses dengan mudah oleh penduduk di saat mereka memerlukannya, kondisi kemiskinan dan kekurangan sumber daya untuk membiayai pelayanan kesehatan, kondisi kelangkaan sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan kesehatan, dan kondisi sosio kultural masyarakat yang menghambat mereka memanfaatkan pelayan kesehatan yang tersedia.

Dalam program Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, daerah tertinggal dimasukkan dalam satu kelompok, yakni Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Beberapa program khusus yang telah dikembangkan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan di DTPK meliputi:

Pendayagunan Tenaga Kesehatan di DTPK berupa peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas sumberdaya manusia (SDM),
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di DTPK misal : Rumah Sakit Bergerak, pelayanan dokter terbang, pelayanan perairan,
Dukungan Pembiayaan Kesehatan seperti BPJS, BOK, dana alokasi khusus ( DAK ), TP dan Bantuan Sosial
Dukungan Peningkatan Akses Pelayanan berupa pengadaan perbekalan, obat dan alat kesehatan
Pemberdayaan masyarakat di DTPK melalui kegiatan Posyandu, Desa Siaga, Tanaman Obat Keluarga serta kegiatan PHBS.
Kerjasama antar Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Lainnya
dan berbagai program lainnya.

Menurut Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, saat ini masih terdapat 183 kabupaten yang masuk kategori Daerah Tertinggal. RPJMN 2010-2014 mengamanatkan, minimal 50 kabupaten tertinggal terentaskan pada akhir 2014 . Ke depan, sebagian dari kabupaten yang akan terentaskan tersebut akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pusat pertumbuhan ekonomi baru ini dihela oleh aktivitas ekonomi komoditas unggulan kabupaten melalui program utama yaitu Program (PRUKAB) PRUKAB Produk Unggulan Kabupaten dan Bedah Desa. Program Prukab dijalankan melalui pola kemitraan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah (Public, Private, People Partnership /P4).

Selama dua tahun terakhir ini, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengupayakan percepatan lima (5) pilar kesehatan perdesaan, yakni ,

ketersediaan dan berfungsinya dokter Puskesmas,
ketersediaan dan berfungsinya bidan desa,
ketersediaan air bersih bagi setiap rumah tangga,
sanitasi bagi setiap rumah tangga,
ketersediaan gizi seimbang bagi ibu hamil, menyusui dan balita.

Tenaga-tenaga relawan telah dilatih untuk melakukan promosi kesehatan di pedesaan.
Pada kabinet JokowI, Kementerian yang mengurusi daerah tertinggal disebut sebagai Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Adanya Kementerian ini perlu dicermati dan diharapkan berbagai program, termasuk kesehatan dapat dipaparkan.

Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dimulai sejak 1 Januari tahun 2014. JKN mempunyai tujuan yang terkait keadilan kesehatan. UU SJSN No. 40 Tahun (2014) Pasal 2 menyatakan bahwa kebijakan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dengan sistem pembayaran klaim untuk pelayanan kesehatan rujukan dalam JKN, maka ada berbagai isu penting yang akan mengakibatkan terjadinya kegagalan penyeimbangan fasilitas dan SDM kesehatan. Dikhawatirkan tujuan JKN untuk pemberian pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia akan gagal tercapai.

Pada tahun 2014, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM melakukan penelitian untuk monitoring awal pelaksanaan JKN. Penelitian ini merupakan awal dari penelitian monitoring yang akan berjalan dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Ada beberapa pertanyaan kritis yang terkait dengan kebijakan JKN adalah:

apakah masyarakat di daerah dengan ketersediaan fasilitas kesehatan dan SDM dokter dan dokter spesialis yang belum memadai akan mendapatkan manfaat JKN seperti daerah lain yang lebih baik?;
dalam kondisi Indonesia yang sangat bervariasi apakah JKN yang mempunyai ciri sentralistis dengan peraturan yang relatif seragam dapat mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?;
apakah dana pemerintah yang dianggarkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dapat mencapai sasarannya.

Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan di level propinsi pada bulan April 2014, propinsi-propinsi ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: (1) kelompok yang sudah maju dan (2) kelompok yang belum maju. Pembagian ini terutama pada masalah ketersediaan tenaga dokter dan dokter spesialis sebagai tulang punggung. Terjadi perbedaan yang ekstrim antara kedua kelompok tersebut. Secara ringkas, skenario optimis untuk pencapaian Universal Coverage di tahun 2019 dinyatakan oleh para peneliti di DKI, DIY,Sumatera Selatan, Sumatera Barat, sebagian Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sebagian kabupaten/kota di Jawa Tengah dan sebagian di Sulawesi Selatan. Sementara itu, skenario pesimis ringan dan berat untuk tercapainya UHC melalui JKN pada tahun 2019 dinyatakan oleh peneliti di NTT, Kalimatan Timur, sebagian Kab/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara.

Hasil dari skenario yang ditulis pada awal berjalannya BPJS di atas menunjukkan bahwa kebijakan sistem pembiayaan (adanya UU SJSN dan UU BPJS, JKN) ini mempunyai kemungkinan tidak berhasil mencapai tujuan dalam kriteria keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan ada kemungkinan terjadi peningkatan kesenjangan. Masyarakat di daerah tertinggal/buruk tidak mempunyai manfaat yang sama, walaupun menjadi anggota BPJS. Portabilitas dapat memperburuk pemerataan, karena masyarakat daerah buruk yang dapat memperoleh manfaat di daerah lain cenderung adalah orang mampu.

TUJUAN SEMINAR

Seminar ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai inisiatif dalam mengurangi kesenjangan antara daerah yang tertinggal dengan yang baik, khususnya dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Secara umum seminar bertujuan untuk meningkatkan upaya pembangunan kesehatan DTPK di era JKN. Secara khusus tujuannya mencakup:

Memahami Situasi pembangunan kesehatan dan kebijakan di daerah tertinggal
1. Membahas situasi pelayanan kesehatan di daerah sulit dalam kabinet Presiden Jokowi;
2. Membahas situasi pelaksanaan kebijakan JKN dalam perspektif pemerataan pelayanan kesehatan dan pemerataan dokter di daerah tertinggal;
3. Membahas skenario pelaksanaan JKN di daerah tertinggal;
Mencari kebijakan yang tepat
1. Kebijakan jangka menengah dan panjang: Mencari solusi untuk mempercepat pembangunan sektor kesehatan di daerah tertinggal dalam era JKN
2. Kebijakan jangka pendek: Membahas penggunaan dana Kompensasi BPJS dalam JKN untuk mengatasi masalah kesenjangan secara sementara.
3. Membahas prospek gerakan sosial untuk memeratakan SDM Kesehatan

LUARAN

Rekomendasi jangka pendek untuk pemerintahan baru;
Rekomendasi jangka panjang untuk pemerintah pusat dan daerah.

Mitra yang diundang

Kemenkes
Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
BPJS
Dewan SJSN
Kemendagri
Fakultas Kedokteran/Ikatan Alumni FK
Propinsi/Kabupaten DKTP.
Lembaga lembaga donor seperti Ausaid, Bank Dunia, USAID, WHO, dll
CSO (civil society organization dan faith based organizations

Biaya Seminar

Tatap muka/ hadir langsung: Rp 300.000,00
Webinar: Gratis (Terbatas)
Video Streaming: Gratis

AGENDA

Yogyakarta, Sabtu 13 Desember 2014
Gedung KPTU FK UGM, Lt 2, Ruang Senat
Pukul 08.00 – 15.30

Pukul	Sesi	Pembicara
08.30 – 08.45 Wib	Sambutan Penanggung jawab kegiatan	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD
08.45 – 09.00 Wib	Sambutan ketua KAGAMA	Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA
09.00 – 09.15 Wib	Sambutan Dekan FK	Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, SpB(K) Onk
08.45 – 10.30 Wib	Sesi 1: Situasi terkini pelayanan kesehatan di daerah tertinggal Deskripsi: Para pembicara diharapkan memberikan gambaran mengenai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah baru (kabinet Presiden Jokowi) dalam pembangunan kesehatan di daerah tertinggal. Diharapkan ada gambaran mengenai program kerja terbaru dan hubungan antara dua Kementerian. Dalam hal ini, pelaksanaan misi pemerintahan Presiden Jokowi diharapkan dapat disajikan oleh kedua pembicara. Bagaimana hubungan kerja dua Kementerian ini akan menjadi pokok bahasan dan bagaimana kebijakan jangka panjang dan pendek diharapkan dapat disajikan.	Pembicara: Dr. R. Bambang Sardjono, MPH (staf ahli bidang peningkatan kelembagaan & desentralisasi) materi presentasi Pembahas: dr. Budiono Santoso. PhD, SpF(K) Kagama Kedokteran: Kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. materi presentasi
11.00 – 12.15 Wib	Sesi 2: Pengalaman Empirik: Berasal dari Riset dan Kegiatan Konsultasi PKMK FK UGM Pembicara: Tim Peneliti PKMK FK UGM Pelaksanaan JKN dan Potensi Melebarnya kesenjangan Geografis. Deskripsi: Sesi ini membahas hasil penelitian empirik mengenai enam bulan Pelaksanaan JKN dan Skenario Pelaksanaan di Daerah Tertinggal. Dalam agenda kegiatan ini, akan dibahas Situasi Distribusi SDM Spesialis dan Program Sister Hospital untuk mendistribusikan sumber daya manusia serta Pengembangan Rumah sakit di Indonesia dalam waktu tiga tahun terakhir dan prospeknya. Sesi ini akan membahas skenario masa depan Program JKN di daerah tertinggal dan bagaimana harapan ke depannya.	Pembicara: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD materi presentasi Pembahas: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dr. Hanibal Hamidi, M.Kes materi presentasi Kagama Kedokteran dr. Bondan Agus Suryanto, SE, MA, AAK materi presentasi
12.15-13.00 Wib	ISHOMA
13.00 – 14.00 Wib	Pengembangan ke depan: Kebijakan untuk mendukung penyebaran SDM kesehatan	Diah Saminarsih (staf ahli kemenkes dan Co-Founder Pencerah Nusantara) materi presentasi dr. Robertus Arian (RS Pantirapih) materi presentasi Pembicara: Direktur Operasional BPJS. Dana Kompensasi BPJS untuk mendanai pengiriman tenaga ke daerah tertinggal dr. Ari Dwi Aryani materi presentasi
14.00 – 15.00 Wib.	Diskusi Panel: Gagasan ke depan: Pengembangan pengiriman tenaga medik ke daerah sulit. Lesson-learnt dari Program Sister Hospital NTT. Pencerah nusantara sebagai sebagai sebuah Social movement Diskusi: Kebijakan Jangka Pendek: Apakah dapat mengandalkan Gerakan Sosial dalam memeratakan sumber daya manusia? Kebijakan Jangka Panjang: Apakah akan menggunakan kekuatan memaksa oleh pemerintah untuk memeratakan sumber daya manusia kesehatan?	Pembicara: dr. Rukmono Siswishanto, M.Kes, SpOG(K). (RSUP Sardjito) materi presentasi dr. Andreasta meiliala, DPH, M.Kes, MAS Materi presentasi Pembicara: Direktur RS Soe NTT dan teleconference direktur RS Soe dan Ende NTT
15.00 Wib	Penutupan

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Wisnu Firmansyah
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Telp/Fax: 0274-549425 (hunting)
Hp : 081215182789
Email: [email protected] / [email protected]

no-sidebar

Sesi International Guest-Speaker : Health Literacy

Health Literacy : A Prescription to End Confusion
Dr. Ahmad Sharul Nizam Isha (University Technology PETRONAS Bandar Seri Iskandar, Tronoh, Perak Darul Ridzuan, Malaysia)

Pemaparan oleh Dr. Ahmad Sharul Nizam Isha disampaikan dalam bahasa inggris. Beliau menyampaikan beberapa kasus yang menguatkan kebutuhan akan health literacy. Health literacy dijelaskan oleh beliau secara garis besar sebagai bentuk komunikasi bidang kesehatan (oleh tenaga kesehatan terutama) yang menggunakan bahasa sederhana hingga seseorang memahami informasi kesehatan dengan benar. Bagi para tenaga kesehatan masyarakat yang terjun ke masyarakat, maka penanganan communicable diseases menjadi lebih dominan.

Sehingga health literacy pada bidang tersebut harus diperkuat. Pada salah satu bagian dari materi yang disampaikan, beberapa bentuk penelitian tentang tingkat health literacy di beberapa daerah di luar negeri menunjukan pengaruh health literacy terhadap output kesehatan masyarakat. Baliau merekomendasikan untuk peserta juga dapat melakukan kajian terkait tingkat health literacy di daerahnya masing-masing. Pada sesi diskusi, beliau menyampaikan model Training of Traineer (TOT) tentang Health Literacy yang terdiri dari berbagai profesi/tenaga kesehatan sebagai salah satu bentuk yang dapat diterapkan di Indonesia.

Materi lengkap dapat disimak pada link berikut ini.