Category: agenda

Peran Perguruan Tinggi dalam Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan

Pembahasan peran perguruan tinggi dalam monitoring dan evaluasi kebijakan kesehatan dihadiri oleh tiga pemateri senior dalam bidang kebijakan kesehatan. “Teori Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan” merupakan judul materi yang disampaikan oleh Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS. Pemateri kedua adalah Dr. Deni K Sunjaya, MD, DESS yang menyampaikan materi dengan judul Hubungan FK UNPAD dengan Propinsi Jawa Barat untuk Kebijakan Kesehatan. Pemateri terakhir yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. “Apakah Program dan Kebijakan Kesehatan Perlu Mengalokasikan Dana untuk Monitoring dan Evaluasi Independen? Kasus JKN” merupakan materi yang disampaikan beliau pada kesempatan kali ini. Meskipun sesi ini sempat mengalami keterlambatan waktu mulainya acara tetapi tidak menurunkan semangat bagi peserta untuk mengikuti acara ini.

Saat sesi diskusi, banyak peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan diskusinya. Pemateri tetap maksimal dalam memberikan respon atas pertanyaan dari peserta. Beberapa poin yang dapat digarisbawahi dari sesi ini yaitu bahwa rasa khawatir dari pihak perguruan tinggi untuk berperan dalam monitoring dan evaluasi (monev) program pemerintah harus dipupus. Dr. Deni K Sunjaya, MD, DESS menyampaikan untuk tidak terlebih dulu berasumsi akan respon negatif dari Pemerintah. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD juga menyampaikan bahwa pemerintah terutama pemerintah daerah di era desentralisasi ini justru sebenarnya sangat membutuhkan peran pihak independen dalam melakukan monev. Banyak program pemerintah Indonesia yang luar biasa bagus dan dengan skala besar.

Namun kita akan malu kepada dunia karena tidak ada program monev untuk sekian banyak program besar tersebut. Regulasi yang ada menyatakan bahwa kegiatan atau program monev ini dilaksanakan oleh pihak independen. Kurang tepat kalau pihak internal pemerintah sendiri yang melakukan monev, kecuali terdapat kombinasi dengan pihak independen di dalamnya. Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS sebelumnya menyampaikan tentang perlunya menjaga keberimbangan oleh perguruan tinggi dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan. Independensi perlu dijaga dengan membangun hubungan yang tidak terlalu dekat namun juga tidak terlalu jauh. Sehingga kita mampu menjaga idealism sebagai civitas akademika.

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD menyebut bentuk komunikasi advokasi ini sebagai sebuah seni, seni untuk memahami dan mempelajari kondisi terutama situasi politik. Sesi ditutup oleh beliau dengan sebuah pertanyaan kepada seluruh peserta wakil dari berbagai perguruan tinggi. “Apakah berani Dinkes dengan Perguruan Tinggi selama lima tahun ke depan bersama-sama menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)? Berani nggak? Mari kita sepakati bersama”. Kesiapan masing-masing Perguruan Tinggi untuk hal ini dapat dibangun dengan mengikuti pelatihan jarak jauh terkait kebijakan kesehatan. PKMK FK UGM memfasilitasi dengan agenda Blended Learning Kebijakan Kesehatan yang akan dimulai pada Januari 2015. Bagi semua perguruan tinggi di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

Materi dari setiap pembicara dan informasi lebih lanjut terkait Pelatihan Jarak Jauh / Blended Learning Kebijakan Kesehatan dapat Anda simak pada link berikut.

MATERI PRESENTASI

Monitoring & Evaluasi Kebijakan Kesehatan – Dumilah Ayuningtyas

Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Kesehatan:Studi Kasus Unpad dan Jabar – Deni K Sunjaya

Peran Perguruan Tinggi dalam Penyusunan,  Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan di Indonesia – Laksono Trisnantoro

 

 

 

 

Sesi ini menjadi penjelasan lebih spesifik terkait sertifikasi tenaga kesehatan masyarakat yang baru pada saat pagi di pembukaan Mukernas IAKMI disahkan. Penjelasan dari pemateri pertama Drs. Sulistiono, SKM, MSc berupa Prosedur dan Kesiapan Pemeberian STR kepada SKM menunjukan perlunya langkah koordinasi antara MTKPI dengan MTKI. Beliau merupakan Ketua Divisi Registrasi Majelis Tinggi Kesehatan Indonesia (MTKI).

Diikuti dengan penguatan oleh pemateri ke dua yaitu Dr. Ridwan Thaha, MSc yang mengkritisi kesiapan dari tenaga kesehatan masyarakat untuk pelaksanaan STR ini. Beliau mendorong agar stakeholder untuk STR kesehatan masyarakat lebih fokus dalam melaksanakan tugas terakait pencanangan registrasi ini. Melalui judul paparan beliau Progress Report Health Professional Education Quality (HPEQ) Bidang Kesehatan Masyarakat dan Rekomendasinya, dorongan untuk kecepatan dalam pelaksanaan proses terwujudnya STR ini tercapai sesuai timeline yang ada.

Pemateri selanjutnya adalah Prof. Indrawati Lipoeto, MSc, PhD, SpGK yang merupakan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Beliau menyampaikan materi dengan judul Tantangan dan Permaslaahan Uji Kompetensi bagi Lulusan FKM. Pemateri terakhir adalah Bapak Bambang Wispriyono, PhD. Beliau adalah Direktur Eksekutif AIPTKMI dan pada sesi ini materi disampaikan dengan judul Kesiapan Perguruan Tinggi Kesmas Menghadapi Akreditasi Global. Selaku moderator adalah dedi Supratman, SKM, MKM (Sekjen PP IAKMI). Materi setiap pembicara dapat anda simak melalui link yang tersedia.

MATERI PRESENTASI

Perkembangan Program HPEQ untuk bidang Kesehatan Masyarakat – dir. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaaan

Prosedur dan Kesiapan pemberian STR kepada SKM – Drs. Sulistiono, SKM

Tantangan dan Permasalahan Uji Kompetensi bagi lulusan FKM – Nur Indrawaty Lipoeto

Kesiapan Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat di Indonesia Dalam Menghadapi Akreditasi Global – Bambang Wispriyono

 

 

 

 

Kemitraan Strategis BKKBN dan IAKMI dalam Optimalisasi Tenaga SKM untuk Menghadapi Tantangan Kependudukan dan KB di Era JKN.

Melalui Ir. Ambar Rahayu, MNS, Sestama BKKBN, Bapak Fasli Jalal menyampaikan keynote speechnya dengan mengangkat poin bonus demografi yang akan semakin meningkat. Tahun 2012 – 2035 Indonesia akan memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif (15-40 tahun) jauh lebih besar daripada usia tidak produktifnya (usia 0-14 tahun dan > 65 tahun). Disampaikan bahwa bonus ini harus ditangkap dengan baik, agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya. Bebrapa poin upaya yang harus ditingkatkan antara lain melalui penurunan angka fertilitas, peningkatan angka ekonomi, dan peningkatan angka wanita yang bekerja.

Dampak dari pemanfaatan bonus demografi ini adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan. Sayangnya bonus demografi ini belum bisa dimanfaatkan oleh berbagai daerah. Disampaikan pula concern SDGs antara lain adalah meningkatkan pembangunan manusia melalui peningkatan pendidikan kesehatan dan peningkatan pembangunan sosial ekonomi. RPJMN BKKBN untuk 2015-2019 juga mencantumkan target angka kelahiran hidup. BKKBN berharap tenaga kesehatan khususnya ahli kesehatan masyarakat semakin meningkatkan perannya dalam pemanfaatan bonus demografi dan kesiapan akan SDGs.

 

 

Sesi Panel I menghadirkan empat pembicara sekaligus. Pemateri pertama adalah Bapak Purnawarman Basundoro, Ak. MBA. Beliau adalah Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS yang juga dalam sesi pembukaan Mukernas IAKMI menandatangani nota kesepahaman terkait peran tenaga ahli kesehatan masyarakat dalam upaya preventif. Materi dengan judul Monitoring Keberhasilan dan Kendala BPJS Kesehatan disampaikan beliau dalam sesi ini.

Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dr. Achmad Subagio, MARS (Kepala Pusat Perencanaan & Pendayagunaan SDM Kesehatan Kemenkes RI). Implementasi KMK 75 tahun 2014 tentang Standar Puskesmas dan Peranan Profesi Kesehatan Masyarakat merupakan judul dari materi beliau. Direktur utama RSUP Dr. M. Jamil yaitu dr. Irayanti Rafki menjadi pemateri ke tiga pada sesi ini. Judul materi beliau adalah “Tantangan dan Permasalahan Yankes Era JKN : Pengalaman Sumbar”. Pemaparan beliau mengungkapkan beberapa poin yang penting untuk disoroti, antara lain adalah masih tingginya kekhawatiran dan ketakutan pihak RS terhadap tindakan fraud. Terutama karena aspek pengetahuan dan pemahaman pihak RS yang dirasa masih kurang. Namun sejauh ini, bersama PKMK FK UGM dengan arahan Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD segala sesuatunya masih berjalan baik dan ke depan diharapkan terhindar dari fraud. Pemateri terakhir adalah Dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD yang menyampaikan materi Peran Promotif dan Preventif SKM dalam era JKN. Selaku moderator adalah Dr. Sumarjati Arjoso, SKM (Ketua Dewan Penasehat IAKMI). Materi lebih lengkap dapat anda simak dengan mengunduh melalui link yang tersedia.

MATERI PRESENTASI

Monitoring Keberhasilan dan Kendala BPJS Kesehatan – Purnawarman Basundoro

Implementasi KMK 75 TH 2014 Tentang Standar Puskesmas dan Peranan Profesi Kesehatan Masyarakat – Dr. Achmad Subagio, MARS

Tantangan dan Harapan RS di Era JKN – Dr. Irayanti, SpM

Health Promoting UKP – Adang Bachtiar

 

 

Reorientasi Penanganan Pengguna Narkoba Ditinjau dari Aspek Hukum dan Problema Kesehatan Masyarakat

Bapak Anang Iskandar berhalangan untuk hadir karena kondisi kesehatannya yang kurang fit. Penyampaian keynote speech diwakilkan oleh Dr. Diah Setia Utami, Sp. Kj, MARS (Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional). Di antara tiga pilar upaya penanganan narkotika di Indonesia, supplier reduction masih menjadi titik berat dari upaya pemerintah Indonesia. Padahal harm reduction merupakan pilar yang dinilai lebih tepat untuk menjadi concern pemerintah.

Pada pilar tersebut, peran tenaga kesehatan banyak dibutuhkan. Salah satu aspek yang tidak digarap dengan maksimal adalah Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Seakan tidak laku, para pengguna yang sebenarnya membutuhkan bantuan merasa takut untuk melapor karena khawatir akan menjadi TO (Target Operasi) Kepolisian. Edukasi oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pemahaman dan menggiatkan pelaporan ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang pemakai narkoba dan menginginkan pertolongan. Puskesmas sebagai penyedia layanan primer juga tidak dapat menjalankan IPWL ini.

Disinggung pula mengenai rencana penyusunan Peraturan Bersama yang melibatkan 7 Kementrian dalam penanganan narkotika di negara Indonesia. Negara lainnya seperti Thailanda dan Bangladesh telah lebih dulu menggarap integrasi penanganan narkotika secara regulasi dan hukum seperti ini. Hasilnya menunjukan keberhasilan yang cukup signifikan. Harapan besar ditujukan kepada para ahli kesehatan masyarakat untuk dapat bersama-sama menangani permasalahan narkotika. Setelah penyampaian keynote speech ini, dilakukan penyematan jaket BNN sebagai bentuk pernyataan BNN bahwa tenaga ahli kesehatan masyarakat merupakan bagian dari keluarga besar BNN.

 

Meski berhalangan hadir, Menteri Kesehatan terpilih tetap berkenan memberikan keynote speech yang disampaikan oleh Dr. Achmad Subagio, MARS. Istilah “Sadikin” (Sakit sedikit menjadi miskin) menjadi salah satu poin yang diharapkan tidak lagi terjadi dengan adanya JKN. Namun keberadaan JKN ini perlu dipahami bahwa bukan berarti biaya kesehatan menjadi gratis. Bahkan PBI (Penerima Bantuan Iuran) pun tidak gratis melainkan dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini tercatat telah ada 86,4 juta warga Indonesia yang termasuk dalam PBI.

Keberadaan JKN dewasa ini mulai memperoleh respon positif dari masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan jumlah kepesertaan baik pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah. Namun ternyata sebagian besar masyarakat yang mendaftar tersebut adalah yang sakit dan bukan peserta sehat. Masih banyak masyarakat yang dalam kondisi sehat belum bergabung dengan BPJS. Tenaga kesehatan memiliki peran besar dalam hal ini. Menurut WHO, indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan 80% ditentukan oleh kualitas SDM yang ada.

Surat Tanda Registrasi (STR), Resertifikasi Profesi hingga pemberian surat ijin praktek merupakan alur pelaksanaan seorang tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan atau melakukan praktek kerja. Perkembangan ke arah perbaikan diharapkan dapat terus terjadi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak untuk terselenggaranya Mukernas IAKMI XIII. Penekanan aspek promotif preventif akan diusung oleh kementrian kesehatan ke depan. Semoga tenaga kesehatan dapat meningkatkan perannya pada concern tersebut.

 

Sesi sambutan Mukernas IAKMI XIII berlangsung sangat menarik. Tidak melulu tentang ceremonial, tetapi penyampaian sarat makna disampaikan oleh masing-masing pemberi sambutan. Laporan dari Ketua Panitia, Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, MPd, Msi. Sambutan Rektor Universitas Andalas Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA yang diwakilkan oleh Dekan FKM Universitas Andalas, Prof. Indrawati Lipoeto, MSc, PhD, SpGK. Sambutan Direktur Eksekutif AIPTKMI, Bambang Wispriyono, PhD. Sambutan oleh Ketua Umum IAKMI Pusat : dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD memunculkan suatu slogan “Kesmas itu Miracle” yang mengangkat tentang peran salah satu tenaga kesehatan yaitu Ahli Kesehatan Masyarakat.

Sambutan dari Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, SPsi, MSc antara lain concern beliau kepada ahli kesehatan masyarakat. Pencapaian MDGs membutuhkan peran besar dari ahli kesehatan masyarakat. Aspek preventif menjadi penting, karena kerugian akibat sakit jauh lebih besar. Terutama soal produktivitas kerja seseorang. Irwan sangat mendukung penyelenggaraan Mukernas IAKMI XIII di Padang kali ini. Kelakar pun disampaikan oleh Gubernur Sumbar bahwa nasihat para ahli kesehatan masyarakat akan membuat para Gubernur bekerja. Pemukulan Gong oleh Gubernur Sumbar bersama dengan perwakilan Kemenkes, Rektor Universitas Andalas, Ketua IAKMI, Ketua AIPTKMI menjadi tanda bahwa Mukernas IAKMI telah dibuka.

Sesi Pembukaan dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman BPJS Kesehatan dengan IAKMI/AIPTKMI. Bentuk kerja sama dan kesepakatan oleh pihak BPJS untuk mendukung kebutuhan aspek preventif bagi masyarakat. Mukernas IAKMI XIII di Padang ini juga menjadi saksi terbentuknya Profesi Ahli Kesehatan Masyarakat. Pihak IAKMI yaitu dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD menandatangani nota kesepahaman ini. Sedangkan dari pihak BPJS Kesehatan yaitu Purnawarman Basundoro, Ak. MBA yang merupakan Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar lembaga BPJS Kesehatan.

 

Pernyataan bahwa SKM atau Sarjana Kesehatan Masyarakat menjadi Tenaga Profesional di bidang kesehatan disampaikan oleh Ketua Divisi Registrasi MTKI Drs. Sulistiono, SKM, MSc pada saat Launching Program STR SKM. Selanjutnya keberadaan profesi ini akan dilaksanakan dan disosialisasikan terkait alur pendaftaran dan sebagainya oleh Majelis Tinggi Kesehatan Indonesia (MTKI) dan jejaringnya. Kita nantikan langkah MTKI selanjutnya untuk realisasi STR bagi Profesi Ahli Kesehatan Masyarakat. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk Indonesia terutama bagi sektor kesehatan. Semoga dengan ini para ahli kesehatan masyarakat akan lebih meningkatkan perannya dan selalu memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

 

{jcomments on}