Ringkasan Hasil Forum Nasional III Kebijakan Kesehatan Indonesia di Surabaya.

ftringfn3

ftringfn3

Apa yang dapat dimanfaatkan dari pertemuan besar seperti ini?

Di sisi yang buruk, pertemuan besar nasional dapat terjebak sebagai sebuah Pesta Kembang Api, ibarat Habis Terang terbitlah gelap. Setelah kegiatan yang terang benderang selama seminar, peserta pulang dan tidak membahas lagi dan mengembangkan materinya. Dengan demikian dapat menjadi kegiatan yang Talking Only. Di sisi yang baik, dalam pertemuan minggu lalu peserta mendapatkan Ilham mengenai kebijakan kesehatan, bertemu dengan teman-teman, adanya dialog antara peneliti dengan pengambil kebijakan, melakukan networking, dan merencanakan kegiatan pengembangan kebijakan kesehatan di masa mendatang.

Pertanyaan Kritis mengenai pertemuan kebijakan kesehatan ini:

Apakah pertemuan ini bisa langsung merubah kebijakan? Jawabannya adalah tentu tidak mungkin langsung merubah, apalagi tidak semua pengambil kebijakan datang. Dalam hal ini perlu follow-up yang focus pada aspek-aspek kebijakan. Dibutuhkan detailing kebijakan dimana dilakukan advokasi kebijakan secara terus menerus dan sistematis seperti apa yang dilakukan oleh detailer-obat.

Kelompok-kelompok kecil/individu yang mempunyai focus diharapkan meneruskan kegiatan ini.

Siapa yang melakukan kegiatan dalam kelompok lebih kecil pasca Forum ini?

Dari sela-sela pertemuan di Surabaya minggu lalu, terkumpul informasi beberapa kelompok yang terus bergerak pasca Forum Nasional, antara lain:

Kelompok sesuai tema Forum Nasional di Surabaya:

  • Kelompok Pembiayaan (termasuk BPJS) akan terus bergerak.
  • Kelompok kebijakan KIA akan mengembangkan website sebagai sarana komunikasi antara pengambil kebijakan dengan peneliti. Berbagai kegiatan followup akan direncanakan;

Kelompok-kelompok kebijakan yang bukan tema Forum Nasional III:

  • Kelompok Reproduksi: segera melakukan kegiatan setelah pertemuan dan diselenggarakan di Surabaya pula;
  • Kelompok AIDS akan mengembangkan Call for Paper untuk penelitian kebijakan AIDS;
  • Kelompok TB dan Malaria yang tergabung dalam Global Fund akan melakukan pertemuan di awal Oktober.
  • Kelompok SDM akan ada pertemuan besar pada akhir September ini di Jakarta
  • Kelompok Kebijakan Pendidikan Tinggi Kedokteran akan bertemu dalam akhir September di Bali.

Ada kemungkinan Forum Pertemuan mendatang akan menggabungkan berbagai kelompok focus ini menjadi satu kesatuan.

Dalam detailing kebijakan ini diharapkan proses advokasi kebijakan ini dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu ada pertanyaan dalam pertemuan di Surabaya; Apa fungsi Jaringan dalam advokasi kebijakan?

Kegiatan advokasi kebijakan oleh kelompok-kelompok focus ini dapat didukung oleh Jaringan dengan cara:

  • Meningkatkan kemampuan advokasi (akan dilakukan di web dan tatap muka);
  • Melakukan publikasi di website;
  • Menyusun policy brief dan mengarahkan ke target pengambil kebijakan,
  • Penulisan Artikel di Jurnal mass-media, dan
  • Melakukan dukungan untuk penelitian kebijakan kesehatan.

Di pertemuan Surabaya dibahas pula kegiatan mendatang di Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, antara lain:
 

  1. Penguatan tata kelola Jaringan oleh tim kecil yang tersusun atas sekitar 20 orang peneliti/dosen di kesehatan masyarakat dan kedokteran.
  2. Pengembangan kerjasama penelitian antara peneliti kesehatan masyarakat dan biomedik;
  3. Pelatihan hybrid jarak jauh dan tatap muka untuk kemampuan meneliti kebijakan kesehatan (perorangan, Angkatan II);
  4. Pelatihan hybrid jarak jauh dan tatap muka untuk peningkatan kemampuan kapasitas penelitian kebijakan (Angkatan III);
  5. Pelatihan Penyusunan Policy Brief dan Jurnal; dan
  6. Pelatihan penyusunan artikel di Jurnal.

Catatan mengenai isi :
Rangkuman dari tema memang belum detil dilakukan. Namun dapat dirumuskan sebagai berikut: Persiapan pelaksanaan BPJS dirasa belum mantap. Perlu adanya suatu rencana operasional. MDG4dan5: Perlu kerja keras dengan penanganan lintas sektoral. Metode Kebijakan dan Advokasi masih perlu dikembangkan dan dilatih.

Kapan dan dimana Forum Nasional ke IV ?

Pertemuan Forum Nasional IV Tahunan ke IV akan diselengarakan di Kupang, bersamaan dengan Kongres IAKMI (1-3 Juli 2013). Penyelenggara: Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dengan organisasi baru. Tuan rumah diharapkan adalah Universitas Nusa Cendana.



Catatan kecil: Berapa biaya ke Kupang?

Tiket pesawat: Jakarta Kupang pp: sekitar Rp 4 juta.
Hotel 3 malam: Rp 1,500,000,-.
Fee Kongres: Rp 1.000.000,- (kira-kira).
Lum-sum 4 hari: Rp 1,500,000.
Total: l.k Rp 8 juta ,
Kalau tambah wisata: Rp 2.5 juta.

Diharapkan para calon peserta Forum Nasional ke IV sudah menyiapkan dana ini dalam anggaran kegiatan di tahun depan.

Sampai bertemu kembali di Forum Tahunan Kebijakan Kesehatan ke IV.

 

Jadual Kegiatan Tanggal 18 September 2012

  Jadual Kegiatan Tanggal 18 September 2012

08.30 – 09.00: Sesi 1

Pembukaan: Dekan FK Universitas Airlangga
Perkenalan peserta, dan Overview Kegiatan

Fasilitator:
Laksono Trisnantoro

09.00 –09.45: Sesi 2a

Kebutuhan penelitian kebijakan kesehatan dan kemampuan perguruan tinggi

Fasilitator : Laksono Trisnantoro

09.45 – 10.30: Sesi 2b

Assessment diri sendiri

Fasilitator : Shita Dewi

10.45 – 12.00: Sesi 3

Tata Kelola Unit Penelitian Kebijakan dan Independensinya

Fasilitator : Laksono Trisnantoro

Break: Makan siang dan sholat

13.00 – 14.00: Sesi 4

Kebijakan di Sistem Kesehatan, BPJS, dan hubungan antara unit penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran.

Kasus: Kebijakan mencapai indikator MDG4 dan MDG5, dan Kebijakan BPJS.

Fasilitator:
Laksono Trisnantoro
Siswanto Agus Wilopo

14.00 – 14.30: Sesi 5

Memahami Renstra dan Business Plan untuk Lembaga Penelitian

Fasilitator :
Yos Hendra
Laksono Trisnantoro

Break singkat: 14.30 – 14.45

14.45 – 15.45 : Sesi 6

15.45 – 16.30:

  • Pengembangan Jaringan Kebijakan Kesehatan
  • Pengembangan Jurnal Kebijakan Kesehatan
  • Pengembangan Website Kebijakan Kesehatan

Fasilitator:
Laksono Trisnantoro
Nyoman Anita

16.30 – 16.45: Penutup dan PoA untuk kegiatan sampai bulan Mei 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan Merokok

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Made Kerta Duana, Ketut Suarjana, Partha Muliawan

IKM FK Universitas Udayana

Persepsi Masyarakat Pengguna Tempat Umum Di Kota Denpasar Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok

2

Alfarabi, S.Sos

Fisip Univ Bengkulu

Aktifitas Remaja Dalam Ruang Rokok

3

Dewi

Dinkes Kab Bantul

Perilaku Merokok Karyawan Puskesmas Kabupaten Bantul Provinsi DIY Tahun 2011

4

Didik Joko Nugroho, S.Ant dan Tutik Istiyani,S.Sos

Fakultas Kedokteran UGM

Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok di Provinsi di Yogyakarta

5

Yayi Suryo Prabandari&Retna Siwi Padmawati

Quit Tobbaco Indonesia FK UGM

The Effectiveness of Tobacco Free Area Policy in Controlling Tobacco at University Sites

Pelayanan Primer Menyongsong BPJS

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Abu Khoiri

FK Univ Jember

Pertolongan Persalinan oleh Non Tenaga Kesehatan di Era Jampersal

2

Arini Renda, Putu Ayu Indrayathi

IKM FK Universitas Udayana

Peran Serta Bidan Praktik Swasta Dalam Menyukseskan Program Jaminan Persalinan “Studi Kasus Di Kota Denpasar Tahun 2011”

3

Zulaeha A. Amdadi, Chriswardani S, Cahya Tri Purnami

Universitas Diponegoro

Evaluasi Pelayanan Persalinan Oleh Bidan di Desa Dalam Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Salomekko Kabupaten Bone Tahun 2012

4

Sabarguna, Kusumadewi, Oendari

FK Universitas Indonesia

Aspek Biaya Pada Business Plan Pelayanan Primer Menghadapi Sistem Jaminan Nasional (SJSN): Studi Kasus Pada Klinik Keluarga X, Jakarta

Kebijakan Universal Coverage

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Chriswardani Suryawati

FKM UNDIP

Evaluasi Pelaksanaan Jamkesmas dan SKTM di Kabupaten Brebes Tahun 2011 serta Agenda dan Kebijakannya

2

Kasman Makkasau, M.Kes

Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat

Advocacy Kesehatan Masyarakat dengan Pendekatan Economic Lost

3

Mutaqqien, Mubasysyir Hasanbasri

KMPK FK UGM

Usulan membangun mekanisme Transparansi dalam BJPS Kesehatan

4

Zainal, Betty, Atik, Sulfi dkk

FKM UNAIR

Pro Kontra Kebijakan Jaminan Persalinan

5

Dr. drg. Yulita Hendrartini, M.Kes

KMAK FK UGM

Evaluasi kebijakan Surat Keterangan Tidak Mampu dalam jaminan kesehatan masyarakat kota Semarang

Kebijakan Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Wahyu Dwi Astuti, Agung Dwi Laksono, Ety Retno Setyowati

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya

Kajian Kebijakan Sistem Pengamanan Darah Di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Dan Kepulauan (Dtpk)

2

Gurendro Putro, Didik Budijanto, Mugeni Sugiharto, Kartini Rustandi, Judianto

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya

Analisis Kebijakan Penentuan Standar Tenaga Kesehatan Berbasis Kompetensi Di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan Dan Kepulauan (Dtpk)

3

Suharmiati, Lestari Handayani, Sudibyo Supardi, Faiq Bahfen, Djuharto, Lusi Kristiana

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya

Kajian Hukum Peran Apoteker Dalam Saintifikasi Jamu

4

Dewi Marhaeni Diah Herawati

FK Unpad

Formulasi Kebijakan Pangan dan Relevansi dengan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Di Propinsi Jawa Barat

5

Endang Sutisna Sulaeman, Ravik Karsidi, Bhisma Murti, Drajat Tri Kartono, Waryana, Rifai Hartanto

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Model Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Pada Kebijakan Program Desa Siaga

Kebijakan Pengendalian Penyakit Menular

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Felix Kasim

Univ. Maranatha Bandung

Manajemen Penanggulangan Malaria di Kab. Sumba Timur tahun 2011

2

Wahyu Pudji Nugraheni

 

Studi Evaluasi Pelaksanaan BOK di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Tahun 2011

3

Ni Ketut Ardani*

Thinni Nurul Rochmah** Chatarina Umbul Wahyuni**

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember / FKM UNAIR

Active Case Treatment Is More Cost Effective For Early Stage Lung TB Treatment

4

Endang Basuki, Trevino Pakasi

Fakultas Kedokteran UI

Peran Komunikasi dalam Menurunkan Prevalensi Tuberkulosis di Indonesia

5

Noor Tromp, Rozar Prawiranegara, Harris Subhan, Riparev, Adiatma Siregar, Deny K Sunjaya, Rob Baltussen

UNPAD

Mitigasi HIV-AIDS di Jawa Barat, Indonesia: Bagaimana pemerintah menentukan prioritas?

Kebijakan Pembiayaan dan Penganggaran

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Lely Harakai

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur

Perencanaan Anggaran Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Upaya Kesehatan Perorangan Dalam Dimensi District Health Account (Riset Operasional Di Kabupaten Sumba Timur)

2

Subardi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Efforts To Increase Budget Allocation For Making Pregnancy Safer/ Reproductive Health Medicine Based On West Lombok Regency Revenue And Expenses Fund

3

Khoiron

FKM Universitas Jember

Analisis Program Inovatif Pembiayaan Pembangunan Jamban Keluarga Sebagai Upaya Mencapai Target Millenium Development Goals Bidang Saniatsi(Studi Di Wilayah Kerja Puskesmas Ledokombo Kabupaten Jember)

4

Lucia Ratna Kartikawulan

 

Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Wonosobo

Kebijakan Pelayanan Puskesmas dan RS

 

NO.

NAMA

INSTANSI

JUDUL

1

Agung Dwi Laksono, Evie Sopacua, Suharmiati, Lestari Handayani Ristrini, Herti Maryani, Bambang Wasito

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya

Studi Formulasi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Tingkat Kecamatan/Puskesmas

2

Atik Triratnawati

FIB UGM

Program Sister Hospital : Terobosan Kebijakan Propinsi NTT untuk mensukseskan MDG’s3

3

dr.Tri Astuti Sugiyatmi, MPH

Dinas Kesehatan Kota Tarakan / FK UGM

Penguatan Mutu Puskesmas dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Tarakan Kalimantan Timur

4

Nunung Priyatni

MKO FK UGM

Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kab. Bombanan Sulawesi Tenggara

5

Tri Juni Angkasawati, Widyawati, Nurdiana, Roberia

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya

Studi Analisis Implementasi Kebijakan Dan Etik Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Rumah Sakit Dan Klinik Medis Swasta Di Indonesia