Category: agenda

 

Ideologi Jaminan Kesehatan di Indonesia:
Apakah akan bertabrakan atau seiring dengan
“ideologi” dokter dan rumahsakit?

Kamis, 2 Februari 2012
Pukul 12.00 sampai 14.00 di Gedung Granadi Jakarta
Dapat diikuti melalui audio-streaming di
www.kebijakankesehatanindonesia.net

 UU BPJS atau jaminan kesehatan perlu memasuki pedebatan ideologis yang benar. Diharapkan tidak terjadi perdebatan pro dan kontra yang tidak mendalam. Di Indonesia sudah terlalu sering ada perdebatan yang tidak jelas dengan “parlemen jalanan” yang gaduh. Yang pro dan yang kontra tidak mempunyai argumen teknis yang masuk akal dalam konteks ideologi yang ada. Akibatnya perbedaan antara pro dan kontra tidak jelas secara teknis dan juga ideologis.

Kasus perdebatan Obamacare di Amerika Serikat sampai sekarang masih terus berjalan. Kelompok penentang selalu menggunakan alasan siapa yang akan membayar model kesehatan Obama. Mereka takut akan ada kenaikan pajak orang kaya atau korporasi. Kelompok ini cenderung berada dalam ideologi dimana pemerintah diharapkan minimalis. Sering disebut kelompok neoliberal, walaupun terkadang susah melabelnya. Mereka menganggap ideologi Obama terlalu sosialis, bahkan sebagian cenderung menganggap sebagai komunis. Di Inggris saat terjadi reformasi di tahun 1948, Menteri Kesehatan Inggris (Bevan) menyatakan bahwa reformasi kesehatan tidak mungkin berjalan tanpa dukungan dokter. Artinya: ideologi dokter harus diperhatikan, termasuk pendapatannya.

Diskusi makan siang ini akan membahas aspek ideologi dalam SJSN dan kaitannya dengan rumahsakit dan “ideologi” dokter. Topik-topik yang dibahas adalah:

1. Apakah ada ideologi di dalam Jaminan Kesehatan di Indonesia?
2. Apakah Jaminan Kesehatan di Indonesia akan bertabrakan dengan ideologi dokter?
3. Apakah Jaminan Kesehatan di Indonesia akan menghasilkan pelayanan rumahsakit yang dua lapis: (1) untuk masyarakat miskin; dan (2) untuk masyarakat menengah dan atas.

Pembicara: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Peserta yang diharapkan:

• Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
• Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan
• Dewan Jaminan Sosial Indonesia
• PT Askes Indonesia
• PT Jamsostek Indonesia
• Mahasiswa S2-S3 FK
• Ikatan Profesi
• Konsultan Manajemen
• Balitbang
• Para anggota miling-list melalui audio-streaming.
• Pemerhati kesehatan masyarakat

Biaya mengikuti di venue : Rp.50.000,- sebagai pengganti makan siang. Sedangkan untuk mengikuti audio streaming, tidak dipungut biaya.

Langkah-langkah mengikuti melalui streaming :

1. Melakukan pendaftaran melalui [email protected]. Panitia akan mengirimkan materi powerpoint untuk mempermudah peserta mengikuti melalui jarak jauh.
2. Silakan masuk pada website www.kebijakankesehatanindonesia.net
3. Pada kanan atas, terdapat kolom audio streaming. Silakan klik tombol play yang ada pada kolom tersebut.
4. Harap menggunakan headset untuk kualitas suara yang lebih baik.
5. Untuk berpartisipasi dalam diskusi, menyampaikan opini dan bertanya, silakan menghubungi 021-52962568.

Pendaftaran:
Angelina Yusridar
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Telp/fax. 0274- 549425 (hunting)
Mobile : 08111 498442
Email : [email protected]

Materi Diskusi dapat di Download disini 

Penutupan dan Pernyataan Bangkok

Pada hari ini PMAC 2012 ditutup dengan membuat pernyataan bersama sebagai berikut:

Pernyataan Bangkok (Bangkok Statement) untuk Pencapaian Universal Coverage.

Kami, Menteri Kesehatan dan peserta Prince Mahidol Award 2012, “Moving Towards Universal Coverage: Health Financing Matter“, berkumpul di Bangkok, Thailand pada 24 – 28 Januari 2012 untuk belajar dan berbagi pengalaman antara pemerintah, akademisi, sipil masyarakat, sektor swasta dan mitra pembangunan:

1. Prihatin dengan situasi dimana 150 juta orang di seluruh dunia menderita kesulitan keuangan yang parah setiap tahun untuk membayar biaya layanan kesehatan yang tinggi, dan 100 juta orang diantaranya terjerumus ke bawah garis kemiskinan karenanya, sehingga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Menyadari cakupan kesehatan universal di mana semua orang dapat menggunakan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa takut miskin karena pembayaran; adalah instrumen dasar dalam mewujudkan hak atas kesehatan dan kesempatan yang sama oleh semua warga negara;
3. Mengingatkan kembali adanya bukti global yang mendukung pentingnya cakupan kesehatan universal, khususnya Laporan Kesehatan Dunia dan Resolusi Majelis Kesehatan Dunia (WHA) 64.9 Mei 2011 mengenai Struktur Pembiayaan Kesehatan Berkelanjutan dan Cakupan Universal Health;
4. Menyadari manfaat dari cakupan layanan kesehatan universal untuk mendorong ekuitas, meningkatkan kesehatan dan mengurangi kemiskinan terutama kaum miskin dan sektor informal;
5. Menggarisbawahi kontribusi berharga cakupan kesehatan universal untuk mencapai derajat kesehatan yang berhubungan dengan Millenium Development Goal 1 (memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan); MDG 4 (mengurangi angka kematian anak); MDG 5 (meningkatkan kesehatan ibu); dan MDG 6 (memerangi HIV / AIDS, malaria dan penyakit lainnya);
6. Menyadari pentingnya sistem kesehatan yang kuat, responsif dan cakupan layanan kesehatan primer yang luas serta bermutu baik untuk pelaksanaan yang efektif dari cakupan kesehatan universal;
7. Menyadari kebutuhan untuk memperkuat kapasitas lembaga penelitian untuk kebijakan dan sistem kesehatan sehingga dapat menghasilkan bukti untuk pengambil kebijakan, merancang sistem cakupan kesehatan universal, mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan
8. Menyadari bahwa cakupan kesehatan universal adalah mungkin bahkan pada negara dengan tingkat sosial-ekonomi yang rendah asalkan tersedia komitmen politik dan finansial yang berkelanjutan dan adanya dukungan dari masyarakat luas serta mitra pembangunan internasional.
9. SETUJU untuk bekerja sama dalam menerjemahkan niat ini ke dalam kebijakan dan tindakan nyata yang menjadikan cakupan kesehatan universal kenyataan bagi semua orang, memastikan kesehatan yang lebih baik bagi semua orang, khususnya mereka yang paling membutuhkannya.
10. BERKOMITMEN dalam menjadikan Cakupan Kesehatan Universal sebagai agenda nasional dan meneruskannya supaya lebih cepat dibahas di PBB atau di pertemuan pertemuan tingkat tinggi yang akan datang yang berhubungan dengan kesehatan dan / atau pembangunan sosial, termasuk melalui Majelis Umum PBB.

Prof Ali Ghufron Mukti, Wamenkes RI memberikan paparan di PMAC 2012 

 

 

 

Bismarc atau Beveridge? Pilihan mencapai Universal Coverage

Pada hari ini diskusi dan pemaparan dari para peserta yang cukup menarik adalah mengenai pilihan antara sistem berbasis pajak atau berbasis asuransi. Seperti diketahui secara umum terdapat dua cara untuk mencapai universal coverage yaitu dengan cara menarik pajak dari rakyat dan sebagian dari pajak akan dialokasikan untuk memberikan layanan kesehatan, atau melalui penarikan premi dengan cara memotong gaji. Mekanisme melalui pajak, atau tax based system dipelopori oleh politisi Inggris pada tahun 1945, William Beveridge. Sedangkan mekanisme melalui penarikan premi dipelopori oleh Kanselir Jerman Otto von Bismarc pada tahun 1883.

Peserta dari Taiwan memaparkan bagaimana sistem di Taiwan berbasis Bismarc sejak tahun 1980an. Inggris menggunakan sistem Beveridge, sedangkan sistem di Thailand sebenarnya adalah sistem campuran, sebagian Bismarc sebagian Beveridge. Ketika peserta menanyakan mana yang lebih baik, ternyata jawabannya semuanya baik. Hal ini karena menurut Jui-fen Rachel Lu dari Taiwan, di Taiwan peserta puas, pasien kalau mau boleh langsung ke spesialis asal mau membayar co payment US$10. Di Thailand, peserta miskin dan hampir miskin serta kelompok informal ditanggung negara (lewat model Beveridge) sedangkan kelompok formal ditarik premi (model Bismarc). Ternyata di Thailand program ini cukup “pro poor” artinya mencapai sasaran, dan equity cukup baik. Kesimpulannya, “model untuk mencapai universal coverage yang lebih cocok di negara berkembang adalah model campuran karena biasanya sector informal masih cukup banyak dan sulit untuk menarik premi wajib dari mereka” demikian, Dr Toomas Palu dari Bank Dunia sebagai moderator.

Bagaimana mengukur Keberhasilan Universal Coverage?

Apakah universal coverage berarti semua orang mempunyai kartu asuransi? Ternyata tidak. Dalam diskusi yang dipimpin oleh David B. Evans dari Bank Dunia ini, terdapat banyak indicator sebenarnya untuk menilai keberhasilan Universal Coverage. Pertama setiap orang harus memiliki akses untuk memanfaatkan layanan kesehatan. Tidak ada gunanya orang memiliki kartu asuransi atau kartu jaminan kalau tidak ada fasilitas kesehatan yang mudah dicapai. Kedua harus ada benefit package yang memadai. Kalau yang dijamin oleh asuransi hal-hal yang remeh dan murah (hanya rawat jalan, tapi tidak menjamin operasi jantung, hemodialisis, atau kanker), dan peserta masih harus membayar out of pocket maka percuma. Yang ketiga adalah seberapa besar cost sharing yang harus dibayar ketika memanfaatkan layanan kesehatan. Semakin sedikit, kalau bisa nol, semakin baik. Secara singkat hal ini dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini:

Dengan menggunakan indicator indicator di atas maka barulah dapat disebut Universal Coverage berhasil.                                                                              

 

 Laporan Hari III

Pada Kamis 26 Januari 2012 Prince Mahidol Award Conference (PMAC) dibuka secara resmi oleh Putri Mahachakri Sirindorn. Pada kesempatan itu juga dibacakan pidato utama (key note speech) dari pemenang Prince Mahidol Award 2011, Dr. Ruth Bishop, penemu vaksin untuk rotavirus diare. Yang menarik juga ditampilkan key note speech dari Varshaben Jayantibhai Thakor, seorang wanita dari India yang menjadi pelopor pengembangan jaminan kesehatan berbasis masyarakat di India. Ms Thakor hanya berpendidikan lulus SD di negaranya (kelas 7). Namun PMAC memang sengaja mengundangnya untuk memberi inspirasi bahwa seorang wanita sederhana seperti dirinya dapat membuat perubahan bagi masyarakat di pedesaan Gujarat, India. Ms Thakor adalah pelopor program berbasis masyarakat bernama SEWA yaitu semacam koperasi yang salah satu usahanya adalah menyelenggarakan asuransi kesehatan.

Acara dilanjutkan dengan diskusi panel dengan judul “Universal Health Coverage: Utopia or Mirage to Human Development?”. Dalam diskusi panel ini dibahas apakah mungkin mencapai UC, apakah UC hanya merupakan fatamorgana (mirage) atau bahkan utopia (khayalan atau cita-cita yang tidak mungkin dicapai) ?. Tentu saja para panelis yang terdiri dari WHO, Bank Dunia, Menteri Kesehatan Vietnam dan Thailand menganggap bahwa UC dapat dicapai.

Memang tidak mungkin mencapai kualitas UC yang sama di semua negara kata wakil Bank Dunia, Daniel Cotlear. Baru-baru ini bank dunia mengadakan survey di 20 negara berkembang mengenai perkembangan UC. Salah satu temuannya adalah setiap negara mempunyai cara dan jalan (path) sendiri-sendiri untuk mencapai UC. Sehingga tidak ada “blue print” atau cetak biru yang sama. Namun tetap ada prinsip-prinsip yang sama yang harus dicapai dalam UC. Wakil dari WHO, Carissa Etiene, mengatakan bahwa bagaimanapun secara umum belanja kesehatan untuk mencapai UC harus cukup. Selain itu, alokasi biaya kesehatan harus dikelola dengan baik. Secara singkat, dalam bahasa Inggris, “More money to health and more health to money”. Namun, panelis mengingatkan bahwa dalam membiayai UC sebenarnya tidak harus mahal. Pelajaran dari negara berkembang mengenai bagaimana membiayai kesehatan yang baik tanpa biaya berlebihan (Good Health at Low Cost) sudah diterbitkan di buku yang dapat diungguh di laman ini http://ghlc.lshtm.ac.uk/

Bagaimana Mencari Sumber Dana bagi UC dan Apa Peran Asuransi Swasta?

Tentu saja, untuk mencapai UC tidak hanya diperlukan retorika, komitmen, pernyataan dukungan dan sebagainya. Dalam salah satu diskusi panel dibahas dari mana sumber dananya. Diskusi yang menghadirkan Laos, Gabon dan Korea ini membahas bagaimana menambah alokasi anggaran pemerintah untuk mencapai UC. Laos menambah pajak listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air, Gabon menambahkan biaya dari pulsa telepon genggam, dan Korea dari pajak tembakau dan alcohol (atau yang sering disebut “sin tax”). Ketiga negara tersebut berhasil menambah anggaran untuk jaminan kesehatan dan mengalokasikan sebagian untuk promosi kesehatan (terutama iklan anti rokok).

Pembahas dari Inggris mengomentari cukup tajam mengenai sumber dana yang dapat digali, selain yang sudah dilakukan di negara-negara tersebut di atas. “Sebenarnya perusahaan-perusahaan dan bank-bank besar yang saat ini menjadi penyebab krisis ekonomi dunia harus bertanggung jawab lebih besar. Mereka seharusnya diminta membayar pajak lebih besar, sehingga tidak membebani masyarakat”.

Lalu apabila program UC akan diselenggarakan oleh Pemerintah dan dananya adalah dari Pajak, bagaimana asuransi swasta berperan? Pertanyaan ini dijawab oleh salah seorang peserta diskusi panel dari Nepal: boleh dilibatkan namun jangan sampai mendominasi. Dr Ravindra dari Nepal mengutip studi dari para ahli ekonomi kesehatan bahwa “jangan sampai kita meniru apa yang sudah terjadi di Amerika Serikat. Di sana peran asuransi swasta sudah sedemikian besar sehingga sudah sulit dikontrol lagi. Bahkan terdapat bukti bahwa asuransi swasta bukannya mengurangi biaya kesehatan tetapi malah menambahnya”. Jadi seberapa besar sebaiknya peran swasta? “Paling banyak, pasar asuransi swasta adalah 15%. Lebih dari itu negara anda berada dalam masalah”.

Varshaben Jayantibhai Thakor,  wanita sederhana dari India yang memelopori  asuransi kesehatan masyarakat

Dr Ruth Bishop, Penerima Prince Mahidol Award 2011

Suasana Pembukaan PMAC 2012

 

                                                                                   

Pencapaian Thailand dalam Universal Coverage

Thailand dianggap yang negara yang memiliki perkembangan cukup baik dalam mencapai UC. Sejak tahun 2002, Thailand telah mencapai Universal Health Coverage untuk seluruh penduduknya. Sebuah perjalanan yang tidak mudah dan penuh tantangan, yang dimulai sejak 27 tahun sebelumnya.

Dalam salah satu presentasinya, pemenang Prince Mahidol Award tahun 2009, Prof. Anne Mills dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, Inggris mengatakan bahwa “Thailand mengalami titik balik ketika pada tahun 2002 telah berhasil mengatasi perbedaan dan mencapai kesepakatan untuk mencapai Universal Coverage”. Sebelumnya, karena pertentangan kepentingan, Thailand lambat meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan. Namun kemudian, seiring dengan stabilitas politik, Thailand berhasil melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan membuat program ini menjadi milik bersama. “Kemauan politik adalah aspek yang penting untuk mencapai target Universal Coverage”. Selain itu, Anne Mills menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan di Thailand. “Karena reformasi pembiayaan kesehatan harus seiring (hand in hand) dengan penyediaan layanan kesehatan” tambahnya.

Namun tantangan ke depan masih cukup banyak. Anne Mills memperingatkan bahwa pengendalian biaya adalah tantangan yang tidak akan pernah selesai. Selain itu, Thailand masih harus merangkul sector swasta dalam skema ini. “Sistem jaminan kesehatan yang baik adalah yang membuat orang tidak lagi membedakan mutu layanan kesehatan yang disediakan pemerintah atau swasta. Seperti di Inggris, orang tidak terlalu paham bahwa sebagian besar layanan rawat jalan diselenggarakan oleh swasta namun uangnya berasal dari pemerintah”.

Pengalaman Ghana dalam mengimplementasikan Asuransi Kesehatan Nasional

Menarik bahwa dalam salah satu sesi ditampilkan presentasi dari Ghana, Afrika, mengenai pengalamannya menerapkan asuransi kesehatan sosial secara nasional. Ghana termasuk negara berkembang berpenghasilan rendah yang dianggap cukup berhasil karena saat ini telah ada sistem asuransi kesehatan nasional. Sejak tahun 2004 (hampir sama dengan pengesahan SJSN di Indonesia), telah ditetapkan UU yang mengatur sistem asuransi kesehatan sosial. Dengan UU ini semua orang yang berusia 18 tahun ke bawah (48% penduduk) mendapatkan jaminan kesehatan, dan semua orang miskin mendapatkan subsidi pemerintah. Dengan demikian, maka sekitar 70% penduduknya tercakup. Yang menarik, “di daerah pedesaan, karena keterbatasan dokter, maka perawat atau kader terlatih dapat memberikan layanan kesehatan” kata Dr Lutterodt, dari Kemenkes Ghana. Hal ini karena pemerintah Ghana menyadari bahwa penyediaan layanan kesehatan sangat penting dalam mengimplementasikan jaminan kesehatan. “Tidak ada gunanya sistem asuransi kesehatan tersedia tanpa ada petugas kesehatan yang menyediakan layanan tersebut”. Sistem pembayaran asuransi sosial di Ghana kepada dokter dan perawat dianggap cukup memuaskan. “Mereka telah digaji oleh negara sehingga mereka wajib menyediakan layanan kesehatan” kata Dr Lutterodt.

Pengalaman dari Thailand dan Ghana tadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Nampaknya banyak yang bisa dipelajari oleh Indonesia, di antaranya bagaimana menyatukan berbagai kepentingan politik dan bagaimana menyediakan pelayanan yang merata, walaupun dengan kualitas terbatas, sampai daerah pedesaan terpencil.

Prof Anne Mills, London School of Hygiene and Tropical Medicine

Delegasi Indonesia di PMAC Bangkok 2012

 

 

 

Kunjungan ke RS Kluaynamthai

Pada hari ini peserta konferensi diberi pilihan untuk melakukan kunjungan lapangan ke berbagai tempat. Saya memilih mengunjungi RS Kluaynamthai, sebuah RS Swasta dengan 200 tempat tidur dengan omzet Rp 169 Milyar per tahun. Dari jumlah tersebut, 72% pendapatannya berasal dari asuransi kesehatan sosial Thailand. Saya berpikir, RS ini adalah RS Swasta “biasa” yang karena tidak memiliki pasar komersial memilih dikontrak pemerintah. Namun ketika sampai di sana, kesan itu salah sama sekali. Bila dibandingkan Jakarta, mungkin penampilan RS ini tidak kalah dengan RS MMC. RS ini milik sebuah keluarga pengusaha. RS ini juga memiliki satelit yang juga dikontrak oleh pemerintah untuk melayani peserta asuransi sosial. Dengan demikian rujukan berjalan optimal.

Saat ini di Bangkok terdapat 321 RS swasta yang dikontrak oleh pemerintah, dalam hal ini National Health Security Office. NHSO adalah organisasi otonom yang diberi tugas khusus untuk mengimplementasi Universal Coverage di Thailand. RS Kluaynamthai adalah RS yang dianggap mempunyai kinerja cukup baik oleh NHSO. Salah satunya karena sudah terdapat sistem informasi manajemen yang baik. Di RS Kluaynamthai, dokter diminta menginputkan informasi mengenai pasien yang diperiksanya sehingga bisa diketahui sejarah penyakit serta akan mempermudah utilization review. Pada kunjungan kami ke sana diperlihatkan bagaimana dengan mudah dikaji apakah seorang dokter akan memberikan pengobatan rasional atau tidak.

Sistem rujukan di RS tersebut juga patut dipuji karena sudah menggunakan teknologi telekonferens. Ditunjukkan kepada peserta konferensi bagaimana seorang dokter umum dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis di RS tentang penanganan pasien Parkinson’s Disease yang sudah kronis. Pasien tersebut tidak perlu harus setiap saat pergi ke RS untuk periksa ke Neurolog, namun cukup ke dokter umum untuk pemeliharaan. Memang pada saat diagnosis dan terapi awal pasien tersebut dirujuk, namun selanjutnya dokter umum di klinik satelit yang menangani.

Hal ini tentu berdampak pada tidak terlalu banyaknya orang yang harus antre di RS. Saya juga sempat mewawancarai pasien yang sedang menunggu di RS tersebut. Pasien mengaku cukup puas dengan pelayanan dan tidak terlalu lama menunggu, sekitar 30 menit.

Dapat dipahami bahwa ketika ada kunjungan dari tamu, semua hal-hal baik yang dilaporkan. Oleh karena itu saya mencoba bertanya untuk menggali permasalahan yang dihadapi. Saya menanyakan bagaimana kepuasan dokter spesialis di sini? Apakah mereka puas dengan sistem pembayaran oleh NHSO? Apakah dokter sering terlambat? Apakah dokter juga praktek di tempat lain? Jawabannya: “Ya kalau mereka tidak puas tentu sudah sejak dulu kami tidak mau kontrak dengan NHSO. Mengenai sistem pembayaran mereka tentu mengharapkan yang lebih baik. Namun itu wajar di mana-mana tentu orang menharapkan dibayar lebih tinggi”. Sedangkan mengenai disiplin, dokter di Thailand menurut mereka cukup professional: mereka datang tepat waktu dan semua dokter di RS swasta tersebut adalah dokter penuh waktu (fulltime).

Ketika dalam perjalanan pulang, saya bersama delegasi Indonesia membahas lebih lanjut hasil kunjungan tersebut. Dapatkah kondisi seperti ini diterapkan di Indonesia? Salah satu delegasi menjawab: tentu saja bisa. Peraturan kita sudah mendukung adanya sistem rujukan berjenjang, pembatasan dokter spesialis berpraktek, akreditasi mutu rumah sakit dan sebagainya. Bahkan salah peserta Indonesia mengatakan sistem informasi yang ada di salah satu RS rujukan di Indonesia “lebih canggih dan lebih bagus” dari yang dilihatnya di Thailand. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik untuk menerapkan aturan tersebut, katanya. Saya hanya terdiam.

 

Telekonferens Dokter umum dengan RS

 

Jumlah RS Swasta dan Pemerintah di Thailand

 

Sistem Informasi RS Kluaynamthai

 

Ruang tunggu RS Kluaynamthai

 

Pasien dengan kartu Universal Coverage

 

                                                                                              

Prince Mahidol Award Conference dan Pencapaian Thailand dalam Universal Coverage

Pengantar
Acara ini adalah konferensi tahunan mengenai kedokteran dan kesehatan masyarakat sekaligus merupakan acara pemberian penghargaan Prince Mahidol Award. Hadiah ini dianugerahkan untuk para pemikir, peneliti, pejabat dan professional yang dianggap berjasa dalam pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Sampai saat ini telah dianugerahkan hadiah (award) kepada 63 orang sejak tahun 1992, banyak diantaranya adalah warga negara asing. Pemenang hadiah ini yang dapat berupa individu atau organisasi, masing-masing mendapatkan US$ 100.000

Pada konferensi tahun 2012 ini, panitia mengundang 244 orang dari berbagai belahan dunia mulai Afrika, Asia sampai Amerika Serikat. Delegasi Indonesia yang hadir cukup banyak, 17 orang, termasuk Wakil Menteri Kesehatan, Prof Ali Ghufron Mukti.

Konferensi sebenarnya baru dibuka resmi pada hari Kamis, 26 Januari 2012, sedangkan pada hari Senin sampai Rabu dilaksanakan beberapa konferensi pendamping (side meeting). Tema yang dipilih tahun ini adalah “Moving Towards Universal Health Coverage: Health Financing Matters”. Tema ini dianggap penting karena Universal Health Coverage (UC) atau Cakupan Kesehatan Semesta merupakan cita-cita yang sampai saat ini belum banyak dicapai negara berkembang. Namun untuk mencapainya banyak kendala yang dihadapi.

KERANGKA ACUAN

PERTEMUAN PEMBAHASAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU

DAN ANAK MELALUI REFORMASI KEBIJAKAN SISTEM KESEHATAN DAN

PENGUATAN MANAJEMEN TINGKAT KABUPATEN

1. LATAR BELAKANG
          Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencapai MDG 4 dan 5 telah menunjukkan hasil walaupun belum maksimal. Masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya, sehingga penurunan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan AK Balita menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup akan tercapai, mengingat hasil SDKI 2007 menunjukkan AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup dan AK Balita 44 per 1000 kelahiran hidup.

          Dalam konteks mengatasi tantangan ini, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah perlu perbaikan kebijakan mengenai pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di tingkat kabupaten/kota. Sifat perbaikan kebijakan ini bias dalam bentuk inovasi terobosan yang strategis, mengingat upaya yang dilaksanakan dengan program rutin yang sudah ada, tidak mendukung pencapaian akan terus berlangsung bahkan bisa semakin memburuk.

          Dengan dukungan perguruan tinggi, organisasi profesi, lintas sector kementerian/lembaga dan donor agencies diusulkan penguatan sistem kesehatan ibu dan anak yang mencakup perbaikan kebijakan KIA di tingkat masyarakat sampai rujukan yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang didukung aktif oleh seluruh lembaga dan profesi di sistem kesehatan. Usulan kebijakan tersebut antara lain; perbaikan aspek pembiayaan jaminan bagi ibu yang bersalin dan bayi baru lahir (neonatus), perbaikan mekanisme pembayaran bagi lembaga dan tenaga kesehatan; perbaikan pengorganisasian pelayanan kesehatan KIA yang mencakup hulu, rujukan dan hilir, penguatan kebijakan regulasi, dan peningkatan promosi kesehatan untuk memperbaiki perilaku masyarakat.

          Secara khusus dalam paket kebijakan ini ditekankan mengenai peningkatan kemampuan pre-emptive strike dalam rujukan terencana sehingga mengurangi rujukan emergency, perbaikan jalur rujukan, pengarahan pembiayaan untuk ibu risiko tinggi/bermasalah, dan perbaikan mutu pelayanan dan keterlibatan aktif para spesialis dalam penurunan angka kematian ibu dan anak.

2. TUJUAN
          Tujuan pertemuan pembahasan usulan inovasi kebijakan dalam penurunan angka kematian ibu dan anak melalui reformasi kebijakan sistem kesehatan ibu dan anak dan masukan untuk penguatan manajemen tingkat kabupaten ini dalam rangka percepatan pencapaian target MDG 4 dan 5.
3. WAKTU, TEMPAT DAN AGENDA
   

   Hari/tanggal	:	Kamis, 19 Januari 2012
   Pukul	:	09.00 – 12.00 WIB
   Tempat	:	Aula Siwabessy Lantai 2, Gedung Prof. Sujudi Kementerian Kesehatan RI Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav. 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan
   Pimpinan pertemuan	:	Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA
   Agenda	:	⁻   Pembukaan ⁻   Presentasi usulan upaya inovasi ⁻   Tanggapan dan diskusi

• Silahkan klik Policy Paper di atas dan anda dapat membuka langkah-langkah strategi tersebut dan mengomentari isinya di akhir tiap langkah.

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM
Menyelenggarakan

Lunch Seminar :

PENGEMBANGAN MODEL PREDIKTIF DALAM MENGUKUR KINERJA PERAWAT DAN KEBIJAKANNYA DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TANGERANG

Selasa 13 Desember 2011
Pukul 12.00-14.00 Wib

Ruang MMR UGM, Lantai 10 Gedung Granadi
Jl. HR. Rasuna Said Jakarta Selatan.

Pengantar

Dalam menjalankan usahanya, rumah sakit merupakan suatu industri yang memiliki peran pendidikan, penelitian, sosial dan peran mencari laba, bertujuan memberikan pelayanan prima dan berkualitas kepada pasien. Dengan demikian rumah sakit harus memiliki kinerja yang maksimal melalui setiap sumber daya manusianya seperti tenaga perawat yang merupakan tenaga terbanyak di antara tenaga yang ada di rumah sakit.

Di lain pihak rumah sakit perlu diukur hasil kerjanya, karena itu perlu mengukur dan menghitung, serta memprediksi kinerja secara akurat dan cepat untuk keberlanjutan kinerja dan meningkatkan keberhasilan. Pentingnya memprediksi hasil kinerja organisasi melalui pengukuran kinerja perawat tidak lepas dari keperluan untuk mendeteksi secara dini kemungkinan kegagalan atau hasil yang tidak maksimal dari suatu misi atau tujuan organisasi khususnya tujuan jangka pendek.

Sementara itu pengukuran kinerja keperawatan di rumah sakit dengan pendekatan yang ada pengukurannya cukup rumit dan bahannya kadang kala tidak tersedia atau terlalu sederhana, bersifat parsial dan hasilnya digunakan untuk evaluasi sehingga menjadi terlambat untuk suatu perbaikan atau tidak antisipatif.

Pengukuran kinerja yang digunakan banyak organisasi umumnya untuk evaluasi dan perencanaan kerja di tahun mendatang namun masih belum banyak yang menggunakannya sebagai suatu variabel prediktor, apalagi dengan mengkaitkan banyak variabel yang mempengaruhi variabel kinerja tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya untuk mengukur kinerja perawat rumah sakit dilakukan dengan membuat model konsep yang bersumber dari model teoritis model kesehatan dan model manajemen. Variabel konsep yang dibuat menghasilkan nilai Rho atau persentase besaran pengaruh secara langsung dan tidak langsung pada hubungan antarvariabel yang terbentuk, yang berujung pada pengaruh atau kontribusi besarnya pengaruh variabel prediktor yang diukur terhadap kinerja. Upaya pengukuran dipercepat dengan membuat program software komputer yang berguna untuk memprediksi kinerja perawat dan calon perawat, dengan mengambil case di RSU Tangerang.

Agar dapat berjalan dengan baik, pemodelan di atas perlu didukung oleh kebijakan umum dan aturan yang berkaitan dengan temuan model prediksi kinerja perawat yang bekerja di RSU Tangerang tersebut melalui suatu penelitian kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan tenaga keperawatan berbasis kepada hasil kerja secara menyeluruh. Sementara itu Rancangan UU Keperawatan yang telah disusun masih belum menggambarkan kebijakan keperawatan yang sesuai dengan harapan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan keperawatan yang berbasis kinerja.

Tujuan Seminar :

Mendisiminasikan dan mendiskusikan hasil penelitian disertasi tentang pengembangkan model prediksi pengukuran kinerja perawat RSU Tangerang serta implikasi berupa kebijakan keperawatan saat ini yang fit to work disertai risiko dan bahaya (risk and hazard) dan penyusunan suatu rekomendasi yang sesuai untuk RSU Tangerang dan RSU sekelas.

Manfaat Seminar :

• Menyajikan model perhitungan prediksi kinerja perawat yang bekerja di RSUD dan model prediksi calon perawat untuk RSU Daerah.
• Membahas framework kebijakan atau aturan terkait dengan perlindungan perawat dalam penerapan model kinerja prediksi ini di RSUD.
• Mendapatkan masukan pengambil kebijakan di berbagai tingkatan.

Agenda :

12.00 – 12.30	Makan Siang
12.30 – 13.00	Pengembangan Model Prediktif dalam mengukur kinerja Perawat dan Kebijakan di RSUD Tangerang Pembicara : HM. Hafizarrachman Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Moderator : Prof. Dr. Laksono  Trisnantoro. PhD
13.00 – 14.00	Diskusi

Pendaftaran tidak dipungut biaya. Disediakan makan siang dan software.

Peserta Seminar yang diharapkan:

1. Peneliti kebijakan kesehatan dan manajemen rumahsakit
2. Dosen kebijakan dan manajemen rumahsakit
3. Mahasiswa S2-S3
4. Perawat dan Manajer Keperawatan
5. Pimpinan Kemenkes,
6. Direksi RSUD,
7. Pengelola Stikes,
8. Umum (Pemerhati)

 Pendaftaran dapat melalui :

Angelina Yusridar Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Telp/Fax. 0274-549425 Mobile : 08111498442 Email : [email protected]

Elfrina, SE., Akt Magister Rumah Sakit (MMR) FK UGM (Kampus Jakarta) Telp/Fax. 021- 52962568 Mobile : 08158838969 Email : [email protected]

 Download Leaflet