xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

KERANGKA ACUAN (TOR)
Kelompok Kerja Pembiayaan Kesehatan Indonesia

dalam

FORUM NASIONAL V JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN KERJA SAMA
Jaringan Kebijakan Kesehatan

Tema :

"Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerataan Kesehatan di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Masih Tingginya Hambatan
dalam Pencapaian MDG 4,5 dan 6"

Sub Tema :

Kelompok Kerja Pembiayaan Kesehatan:
"Tantangan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dalam Era JKN"

Komplek Trans Studio, Bandung
24- 26 September 2014

  PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional sebagai amanat UU No 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah terselenggara di Indonesia pada awal 1 Januari 2014. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyebabkan reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia. Tujuan JKN yaitu tercapainya keadilan pelayanan kesehatan. Kebijakan JKN ini untuk mendorong terpenuhinya ketidakmerataan di berbagai wilayah di Indonesia terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan akses pelayanan kesehatan karena kondisi geografis yang berbeda. Di lain pihak, UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur besaran anggaran kesehatan pusat yaitu 5 persen dari APBN di luar gaji, sedangkan APBD Propinsi dan Kab/Kota adalah 10 persen di luar gaji, dengan peruntukannya 2/3 untuk pelayanan publik. Hal yang menarik adalah anggaran pemerintah pusat dari tahun ke tahun yang rawan akan pemotongan anggaran karena keterbatasan celah fiskal.

Sumber pembiayaan di Indonesia (2005-2011) dari data NHA 2013 (Soewondo et. al. 2013) mengalami dinamika yang menarik. Peningkatan sumber anggaran ini terutama diarahkan untuk biaya pengobatan (kuratif), namun bagaimana dengan anggaran untuk program promotif dan preventif. Penelitian di berbagai propinsi menunjukkan bahwa pembiayaan untuk pelayanan kesehatan preventif dan promotif masih rendah (data dari studi PHCFBS dan PBB). Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah menganggap bahwa pelayanan kesehatan preventif dan promotif di tingkat primer merupakan tanggung jawab pusat. Akibatnya di berbagai daerah, APBD untuk operasional Puskesmas hampir tidak ada.

Dalam situasi pembiayaan kesehatan yang dinamis ini, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari tahun 2014 memberikan andil yang besar terhadap reformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. JKN diharapkan secara bertahap menjadi tulang punggung untuk mencapai Universal Health Coverage di tahun 2019 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Beberapa isu penting pada pembiayaan JKN ini yaitu apakah manfaat JKN dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah dan apakah anggaran investasi kesehatan meningkat baik di level k-Kementrian k-Kesehatan maupun di pemerintah daerah. Investasi kesehatan yang dimaksud adalah infrastruktur, peralatan, dan investasi sumber daya manusia. Situasi ini akan dibahas dalam sesi-sesi khusus untuk Monitoring Jaminan Kesehatan Nasional dengan pertanyaan kritis: Apakah JKN akan memperburuk situasi pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia?

Untuk mendukung rekomendasi kebijakan pembiayaan kesehatan dapat disosialisasikan dengan baik, forum JKKI ini juga mengagendakan penyusunan policy brief pada hari ke-3. Tujuan pelatihan ini adalah menghasilkan berbagai policy brief untuk pemerintahan yang baru.

Peran pemerintah, akademisi, peneliti, pemerhati kesehatan, dan masyarakat saat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung berjalannya JKN di Indonesia serta membantu penyempurnaan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Akselerasi antara pusat dan daerah dalam strategi pemerataan dan keadilan pelayanan kesehatan di Indonesia harus diwujudkan. Melalui Fornas JKKI ke V ini selain pemaparan evaluasi JKN dan rumusan rekomendasi program dan kebijakan pembiayaan kesehatan, forum ini diharapkan dapat membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia yang saling berkoordinasi.

  TUJUAN

  1. Membahas reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia
    1. Hasil-hasil penelitian pembiayaan kesehatan di Indonesia, termasuk NHA dan berbagai studi lainnya.
    2. Monitoring dan Evaluasi JKN: Studi awal Pelaksanaan di awal tahun 2014
  2. Mengidentifikasi permasalahan pembiayaan kesehatan di Indonesia
  3. Mengusulkan rekomendasi yang bisa dihasilkan untuk penyusun kebijakan pembiayaan kesehatan
  4. Membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring kebijakan sistem pembiayaan kesehatan Indonesia.

tempat  WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan.

Hari, tanggal :Rabu – Jumat, 24 – 26 September 2014
Tempat         :Komplek Trans Studio, Bandung

 

  Agenda Kegiatan:

Waktu

Keterangan Acara dan Ruangan

 

24 September 2014

Ruangan: Tentative

 

07.30 – 08.00

Registrasi Peserta Forum Nasional

 

08.00 – 09.00

Laporan Ketua Panitia

Laporan Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Pembukaan oleh Rektor Universitas Padjajaran

Dr. dr. Deni K Sunjaya, DESS

Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA

09.00 – 10.00

Keynote speech:

Kendala Pencapaian MDGs di Indonesia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas)

10.00 – 10.30

Coffee Break

 

10.30 – 12.00

Sesi Pleno 1Pencapaian MDGs

Moderator: Irvan Afriandi, dr., MPH.,DrPH

Studi Komparatif Pencapaian MDGs dan Universal Coverage Antar Negara di Kawasan ASEAN

Tantangan Kebijakan Pasca MDGs 2015

Perspektif Interdependensi Global Agenda Pasca MDGs 2015

Sesi Pleno 2 - Penguatan sistem kesehatan dalam Pencapaian MDGs

Moderator: Ilsa Nelwan, dr., MPH.

Critical Issues in Strengthening Health System: a Health Sector Review

Current Evidences in Indonesian Health Systems Strengthening

Regulasi Penguatan Sistem Kesehatan di Indonesia

Transformasi Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam Memperkuat Sistem Kesehatan untuk Akselerasi Percepatan Pencapaian MDGs

Speaker:

Dr. Deni K Sunjaya, dr., DESS (Fakultas Kedokteran Unpad)

Dr. Anung Sugihantono,dr.,M.Kes (Dirjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI

Prof. Dr. Nila Moeloek, dr., SpM (Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs)

 

 

 

 

 

Dr. Nina Sardjunani,dra.,MA (Deputi Menneg PPN/Kepala Bappenas Bid. SDM & Kebudayaan)

John Leigh (Australia-Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening)

Sekretaris Jenderal Kemkes RI

Dr.Elsa P Setiawati, dr.,MM (Fakultas Kedokteran Unpad)

12.00 – 13.30

Lunch Break

 

13.30 – 14.15

   

Sesi Paralel 1 : Kebijakan Pembiayaan

Ruangan: Tentative

 

Primary Health Care Financing and Expenditure Bottleneck Study (20')

Moderator : Dr.Dumillah Ayuningtyas, dra.,MARS

Speaker

M. Faozi Kurniawan, SE., Akt ., MPH

Pembahas:

Drg. Tini Suryanti Suhandi
Kepala Biro Perencanaan Kemenkes RI

Diskusi (25’)

 

14.15– 15.00

Analisis Peran Pemerintah dalam Implementasi JKN

Putu Astri Dewi Miranti 

Potensi Peran Lembaga Sosial dalam Sistem Kesehatan di Era JKN

Hilmi Sulaiman Rathomi

Kajian Media: Analisis Awal Penyelenggaraan JKN

Budi Eko Siswoyo

Analisis Kebijakan dan Hubungan Purchaser dengan Providers dalam Era JKN di Indonesia tahun 2014

Vini Aristianti, dkk

Advokasi Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan dengan Pendekatan Ekonomic Lost (Studi Kasus Keberlanjutan Program JPKMU dalam BPJS Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat)

Kasman Makassau

Utilisasi Jaminan Kesehatan Di Wilayah Timur Indonesia Analisis Berdasarkan IFLS 2012

Haerawati Idris 
 

Diskusi

 

15.00 – 15.30

Coffe Break

 

15.30 – 16.15

Sesi Paralel 2 : Kebijakan Pembiayaan Kesehatan

Ruangan : Tentative

 

Pembelajaran dari Hasil Penelitian Pembiayaan Kesehatan di Indonesia

Studi NHA di Indonesia (20')

Speaker

Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhD

Marianus Sae (Bupati Ngada)

Diskusi

Diskusi (25’)

 

Moderator: 

Sharon Gondodiputro, dr., MARS., MH

16.15-17.00

Public Health Insurance in Eastern Indonesia: Is It True Benefit? (Analysis of Indonesian Family Life Survey Data East 2012)

Isak Iskandar 

 

Gambaran JKN di Kalimantan Timur Menuju UHC

Rahmat Bakhtiar dan Krispinus Duma 

Perbandingan Sistem Pembiayaan Sebelum dan Sesudah JKN di Kabupaten Kuningan tahun 2014

Cecep Heriana

Masyarakat Meragukan Mutu Layanan Kesehatan Gratis: Persepsi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Jawa Timur

Nurul Jannatul F

Tantangan dan Skenario Pelaksanaan Kebijakan JKN di Wilayah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (Studi Kasus di Wilayah Provinsi NTT

 

Dominirsep O Dodo

Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Martapura

Fauzie Rahman, dkk 

 

25 September 2014

   

07.30 – 08.30

Resume Hari 1

 

08.30 – 10.00

Sesi Pleno 3  – Diskusi Panel Monitoring dan Evaluasi JKN

Moderator: Prof.Dr.HM. Alimin Maidin, dr., MPH

Pembicara:

Donald Pardede, dr., MPPM (Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemkes RI)

Dr. Fachmi Idris, dr., M.Kes (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan)

Dr. Chazali H Situmorang, Apt., M.Sc.PH (Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional)

 

Pembahas:

Prof.dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD (UGM)

Dr. Henni Djuhaeni, dr., MARS (UNPAD)

10.00 – 10.30

Coffee Break

 

10.30 – 12.00

Sesi Pleno 4Universal Coverage Lesson Learnt from Several Countries

Achieving Universal Coverage: Lesson Learnt

Achieving Universal Coverage: Lesson Learnt from Thailand

Implementation of Universal Coverage in Indonesia: Space for Improvement

Speaker:

John L (Wordl Bank)

Viroj Tangcharoensathien

Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., DrPH

12.00 – 13.30

Lunch Break

 

13.30 – 15.00

Sesi Pleno 5 - Diskusi Panel Lesson Learnt: Pelaksanaan JKN di berbagai daerah di Indonesia

Studi Kasus di Jabar

Studi Kasus di Prov NTT

Studi Kasus di DKI Jakarta

Studi Kasus di Kab. Bintuni Papua Barat

Speaker:

Tim Dept IKM FK UNPAD dan DInkes Prop Jabar

Tim IKM FKM UNDANA

Ka Dinkes Prop. DKI Jakarta

Ka Dinkes Kab Bintuni/Eka Suraji, dr., PhD

15.00 – 15.30

Rencana Kegiatan Fornas JKKI Selanjutnya

15.30 – 16.00

Coffee Break

 

16.00 – 16.55

Sesi Paralel  3 Kebijakan Pembiayaan Kesehatan

Ruangan : Tentative

 

Free Paper 7

 

Free Paper 8

 

Free Paper 9

 

17.00-17.30

Resume Akhir

 

17.30 – Selesai

Penutupan

 

26 September 2014

Ruangan: Tentative

 

08.00 – 15.00

Pelatihan Penulisan Policy Brief:

(Tim Pokja Pembiayaan Kesehatan mengikuti workshop)

 

15.00 – 16.00

Penutupan Forum Nasional

 

 

  PESERTA

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, atau semua pihak yang tertarik dengan kebijakan Pembiayaan Keseghatan di Indonesia untuk mengikuti kegiatan ini.

 

  Keterangan lebih lanjut:

Wisnu Firmansyah
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, FakultasKedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile :+62 812 15182789
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net