KERANGKA ACUAN (TOR)
Kelompok Kerja Pembiayaan Kesehatan Indonesia
dalam
FORUM NASIONAL V JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN KERJA SAMA
Jaringan Kebijakan Kesehatan
Tema :
"Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerataan Kesehatan di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Masih Tingginya Hambatan
dalam Pencapaian MDG 4,5 dan 6"
Sub Tema :
Kelompok Kerja Pembiayaan Kesehatan:
"Tantangan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dalam Era JKN"
Komplek Trans Studio, Bandung
24- 26 September 2014
PENDAHULUAN
Jaminan Kesehatan Nasional sebagai amanat UU No 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah terselenggara di Indonesia pada awal 1 Januari 2014. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyebabkan reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia. Tujuan JKN yaitu tercapainya keadilan pelayanan kesehatan. Kebijakan JKN ini untuk mendorong terpenuhinya ketidakmerataan di berbagai wilayah di Indonesia terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan akses pelayanan kesehatan karena kondisi geografis yang berbeda. Di lain pihak, UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur besaran anggaran kesehatan pusat yaitu 5 persen dari APBN di luar gaji, sedangkan APBD Propinsi dan Kab/Kota adalah 10 persen di luar gaji, dengan peruntukannya 2/3 untuk pelayanan publik. Hal yang menarik adalah anggaran pemerintah pusat dari tahun ke tahun yang rawan akan pemotongan anggaran karena keterbatasan celah fiskal.
Sumber pembiayaan di Indonesia (2005-2011) dari data NHA 2013 (Soewondo et. al. 2013) mengalami dinamika yang menarik. Peningkatan sumber anggaran ini terutama diarahkan untuk biaya pengobatan (kuratif), namun bagaimana dengan anggaran untuk program promotif dan preventif. Penelitian di berbagai propinsi menunjukkan bahwa pembiayaan untuk pelayanan kesehatan preventif dan promotif masih rendah (data dari studi PHCFBS dan PBB). Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah menganggap bahwa pelayanan kesehatan preventif dan promotif di tingkat primer merupakan tanggung jawab pusat. Akibatnya di berbagai daerah, APBD untuk operasional Puskesmas hampir tidak ada.
Dalam situasi pembiayaan kesehatan yang dinamis ini, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari tahun 2014 memberikan andil yang besar terhadap reformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. JKN diharapkan secara bertahap menjadi tulang punggung untuk mencapai Universal Health Coverage di tahun 2019 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Beberapa isu penting pada pembiayaan JKN ini yaitu apakah manfaat JKN dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah dan apakah anggaran investasi kesehatan meningkat baik di level k-Kementrian k-Kesehatan maupun di pemerintah daerah. Investasi kesehatan yang dimaksud adalah infrastruktur, peralatan, dan investasi sumber daya manusia. Situasi ini akan dibahas dalam sesi-sesi khusus untuk Monitoring Jaminan Kesehatan Nasional dengan pertanyaan kritis: Apakah JKN akan memperburuk situasi pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia?
Untuk mendukung rekomendasi kebijakan pembiayaan kesehatan dapat disosialisasikan dengan baik, forum JKKI ini juga mengagendakan penyusunan policy brief pada hari ke-3. Tujuan pelatihan ini adalah menghasilkan berbagai policy brief untuk pemerintahan yang baru.
Peran pemerintah, akademisi, peneliti, pemerhati kesehatan, dan masyarakat saat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung berjalannya JKN di Indonesia serta membantu penyempurnaan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Akselerasi antara pusat dan daerah dalam strategi pemerataan dan keadilan pelayanan kesehatan di Indonesia harus diwujudkan. Melalui Fornas JKKI ke V ini selain pemaparan evaluasi JKN dan rumusan rekomendasi program dan kebijakan pembiayaan kesehatan, forum ini diharapkan dapat membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia yang saling berkoordinasi.
TUJUAN
- Membahas reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia
- Hasil-hasil penelitian pembiayaan kesehatan di Indonesia, termasuk NHA dan berbagai studi lainnya.
- Monitoring dan Evaluasi JKN: Studi awal Pelaksanaan di awal tahun 2014
- Mengidentifikasi permasalahan pembiayaan kesehatan di Indonesia
- Mengusulkan rekomendasi yang bisa dihasilkan untuk penyusun kebijakan pembiayaan kesehatan
- Membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring kebijakan sistem pembiayaan kesehatan Indonesia.
WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan.
Hari, tanggal :Rabu – Jumat, 24 – 26 September 2014
Tempat :Komplek Trans Studio, Bandung
Agenda Kegiatan:
|
Waktu |
Keterangan Acara dan Ruangan |
|
|
24 September 2014 |
Ruangan: Tentative |
|
|
07.30 – 08.00 |
Registrasi Peserta Forum Nasional |
|
|
08.00 – 09.00 |
Laporan Ketua Panitia Laporan Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Pembukaan oleh Rektor Universitas Padjajaran |
Dr. dr. Deni K Sunjaya, DESS Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA |
|
09.00 – 10.00 |
Keynote speech: Kendala Pencapaian MDGs di Indonesia |
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas) |
|
10.00 – 10.30 |
Coffee Break |
|
|
10.30 – 12.00 |
Sesi Pleno 1 – Pencapaian MDGs Moderator: Irvan Afriandi, dr., MPH.,DrPH Studi Komparatif Pencapaian MDGs dan Universal Coverage Antar Negara di Kawasan ASEAN Tantangan Kebijakan Pasca MDGs 2015 Perspektif Interdependensi Global Agenda Pasca MDGs 2015 Sesi Pleno 2 - Penguatan sistem kesehatan dalam Pencapaian MDGs Moderator: Ilsa Nelwan, dr., MPH. Critical Issues in Strengthening Health System: a Health Sector Review Current Evidences in Indonesian Health Systems Strengthening Regulasi Penguatan Sistem Kesehatan di Indonesia Transformasi Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam Memperkuat Sistem Kesehatan untuk Akselerasi Percepatan Pencapaian MDGs |
Speaker: Dr. Deni K Sunjaya, dr., DESS (Fakultas Kedokteran Unpad) Dr. Anung Sugihantono,dr.,M.Kes (Dirjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI Prof. Dr. Nila Moeloek, dr., SpM (Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs)
Dr. Nina Sardjunani,dra.,MA (Deputi Menneg PPN/Kepala Bappenas Bid. SDM & Kebudayaan) John Leigh (Australia-Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening) Sekretaris Jenderal Kemkes RI Dr.Elsa P Setiawati, dr.,MM (Fakultas Kedokteran Unpad) |
|
12.00 – 13.30 |
Lunch Break |
|
|
13.30 – 14.15 |
||
|
Sesi Paralel 1 : Kebijakan Pembiayaan |
||
|
Ruangan: Tentative |
||
|
Primary Health Care Financing and Expenditure Bottleneck Study (20') Moderator : Dr.Dumillah Ayuningtyas, dra.,MARS |
Speaker M. Faozi Kurniawan, SE., Akt ., MPH Pembahas: Drg. Tini Suryanti Suhandi |
|
|
Diskusi (25’) |
|
|
|
14.15– 15.00 |
Analisis Peran Pemerintah dalam Implementasi JKN |
Putu Astri Dewi Miranti |
|
Potensi Peran Lembaga Sosial dalam Sistem Kesehatan di Era JKN |
Hilmi Sulaiman Rathomi | |
|
Kajian Media: Analisis Awal Penyelenggaraan JKN |
Budi Eko Siswoyo | |
|
Analisis Kebijakan dan Hubungan Purchaser dengan Providers dalam Era JKN di Indonesia tahun 2014 |
Vini Aristianti, dkk | |
|
Advokasi Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan dengan Pendekatan Ekonomic Lost (Studi Kasus Keberlanjutan Program JPKMU dalam BPJS Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat) |
Kasman Makassau | |
|
Utilisasi Jaminan Kesehatan Di Wilayah Timur Indonesia Analisis Berdasarkan IFLS 2012 |
Haerawati Idris | |
|
Diskusi |
||
|
15.00 – 15.30 |
Coffe Break |
|
|
15.30 – 16.15 |
Sesi Paralel 2 : Kebijakan Pembiayaan Kesehatan |
|
|
Ruangan : Tentative |
||
|
Pembelajaran dari Hasil Penelitian Pembiayaan Kesehatan di Indonesia Studi NHA di Indonesia (20') |
Speaker Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhD Marianus Sae (Bupati Ngada) |
|
|
Diskusi Diskusi (25’) |
Moderator: Sharon Gondodiputro, dr., MARS., MH |
|
|
16.15-17.00 |
Public Health Insurance in Eastern Indonesia: Is It True Benefit? (Analysis of Indonesian Family Life Survey Data East 2012) |
Isak Iskandar
|
|
Gambaran JKN di Kalimantan Timur Menuju UHC |
Rahmat Bakhtiar dan Krispinus Duma | |
|
Perbandingan Sistem Pembiayaan Sebelum dan Sesudah JKN di Kabupaten Kuningan tahun 2014 |
Cecep Heriana | |
|
Masyarakat Meragukan Mutu Layanan Kesehatan Gratis: Persepsi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Jawa Timur |
Nurul Jannatul F |
|
|
Tantangan dan Skenario Pelaksanaan Kebijakan JKN di Wilayah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (Studi Kasus di Wilayah Provinsi NTT |
Dominirsep O Dodo |
|
|
Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Martapura |
Fauzie Rahman, dkk
|
|
|
25 September 2014 |
||
|
07.30 – 08.30 |
Resume Hari 1 |
|
|
08.30 – 10.00 |
Sesi Pleno 3 – Diskusi Panel Monitoring dan Evaluasi JKN Moderator: Prof.Dr.HM. Alimin Maidin, dr., MPH Pembicara: Donald Pardede, dr., MPPM (Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemkes RI) Dr. Fachmi Idris, dr., M.Kes (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) Dr. Chazali H Situmorang, Apt., M.Sc.PH (Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional) |
Pembahas: Prof.dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD (UGM) Dr. Henni Djuhaeni, dr., MARS (UNPAD) |
|
10.00 – 10.30 |
Coffee Break |
|
|
10.30 – 12.00 |
Sesi Pleno 4 – Universal Coverage Lesson Learnt from Several Countries Achieving Universal Coverage: Lesson Learnt Achieving Universal Coverage: Lesson Learnt from Thailand Implementation of Universal Coverage in Indonesia: Space for Improvement |
Speaker: John L (Wordl Bank) Viroj Tangcharoensathien Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., DrPH |
|
12.00 – 13.30 |
Lunch Break |
|
|
13.30 – 15.00 |
Sesi Pleno 5 - Diskusi Panel Lesson Learnt: Pelaksanaan JKN di berbagai daerah di Indonesia Studi Kasus di Jabar Studi Kasus di Prov NTT Studi Kasus di DKI Jakarta Studi Kasus di Kab. Bintuni Papua Barat |
Speaker: Tim Dept IKM FK UNPAD dan DInkes Prop Jabar Tim IKM FKM UNDANA Ka Dinkes Prop. DKI Jakarta Ka Dinkes Kab Bintuni/Eka Suraji, dr., PhD |
|
15.00 – 15.30 |
Rencana Kegiatan Fornas JKKI Selanjutnya |
|
|
15.30 – 16.00 |
Coffee Break |
|
|
16.00 – 16.55 |
Sesi Paralel 3 Kebijakan Pembiayaan Kesehatan |
|
|
Ruangan : Tentative |
||
|
Free Paper 7 |
||
|
Free Paper 8 |
||
|
Free Paper 9 |
||
|
17.00-17.30 |
Resume Akhir |
|
|
17.30 – Selesai |
Penutupan |
|
|
26 September 2014 |
Ruangan: Tentative |
|
|
08.00 – 15.00 |
Pelatihan Penulisan Policy Brief: (Tim Pokja Pembiayaan Kesehatan mengikuti workshop) |
|
|
15.00 – 16.00 |
Penutupan Forum Nasional |
|
PESERTA
Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, atau semua pihak yang tertarik dengan kebijakan Pembiayaan Keseghatan di Indonesia untuk mengikuti kegiatan ini.
Keterangan lebih lanjut:
Wisnu Firmansyah
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, FakultasKedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile :+62 812 15182789
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net