logoKKI

jkki2kki2

  • Home
  • Tentang KKI
    • Visi & Misi
    • JKKI
    • Hubungi kami
  • publikasi
    • E-Book
    • Artikel
    • Hasil Penelitian
    • Pengukuhan
    • Arsip Pengantar
  • Policy Brief
  • Pelatihan
  • E-library
  • Search
  • Login
    • Forgot your password?
    • Forgot your username?
09 Oct2014

Pemerintah Mendatang Harus Merekonstuksi Sistem Kesehatan Nasional

Dalam acara dialog nasional bertajuk "Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental, di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), dr. Hanibal Hamidi M.Kes menyatakan, untuk pelaksanaan revolusi mental harus dimulai dari bidang kesehatan.

"Ada lima persoalan kesehatan di Indonesia yang harus menjadi fokus pemerintah mendatang, yaitu, penyediaan dokter tiap desa, penyediaan bidan tiap desa, pemenuhan gizi masyarakat, sanitasi yang baik, dan tersedianya kebutuhan air bersih," kata Hanibal dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (8/10)

Kegiatan dialog ini sendiri, menghadirkan narasumber dr. Hanibal Hamidi, M.Kes (Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal), Prof.Dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D (Universitas Indonesia), Prof. DR. Dr. Indrawati Lipoeta (Universitas Andalas), Prof. DR, dr. Tri Martiana,MPH (Universitas Airlangga), Prof. DR, dr. Mulyanto (Universitas Mataram) Prof. DR. Dr.bambang (Univeritas Tanjung Pura), Prof. DR. Dr. Muhamad Syafar dan Prof. DR. Dr. Alimin, MPH (Universitas Hasanuddin).

Hanibal mengatakan, revolusi besar-besaran di bidang kesehatan perlu diwujudkan untuk membangun kembali karakter bangsa. "Revolusi mental erat kaitannya dengan karakteristik bangsa. Gagasan revolusi mental, harus segera dimulai dari revolusi kesehatan," kata Hanibal.

Revolusi kesehatan, lanjut dia, merupakan upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Hal itu, kata Hanibal, bisa dilakukan lewat rekonstuksi total terhadap sistem kesehatan, ditambah dengan penyempurnaan sistem rekrutmen tenaga kesehatan yang bebas dari sistem transaksional.

"Salah satu alasan, mengapa banyak tenaga kesehatan yang enggan ditempatkan di daerah terpencil adalah kurangnya penghargaan dari pemerintah. Hal ini sangat keliru dan harus ada kepastian soal kesejahteraan bagi mereka," tambah dia.

sumber: http://www.beritasatu.com

 

 

jadwalbbc

oblbn

banner dask

review publikasi

maspkt


reg alert

Memahami tentang

  • Sistem Kesehatan
  • Kebijakan Keluarga Berencana
  • Health Policy Tool
  • Health System in Transition Report

Arsip Agenda

2022  2023  2024

2019  2020  2021

2018  2017  2016

2015  2014  2013

2012  

Facebook Page

Copyright © 2019 | Kebijakan Kesehatan Indonesia

  • Home
  • Tentang KKI
    • Visi & Misi
    • JKKI
    • Hubungi kami
  • publikasi
    • E-Book
    • Artikel
    • Hasil Penelitian
    • Pengukuhan
    • Arsip Pengantar
  • Policy Brief
  • Pelatihan
  • E-library