Pertemuan Pakar: Memperkuat kapasitas Peneliti dan Pengambil Kebijakan dalam Health Policy and System Research (HPSR)

Reporter: Prof. Laksono Trisnantoro

Bagian 1: Laporan Kegiatan

Bagian 2. Refleksi, Relevansi untuk Indonesia

 PENGANTAR

Pekerjaan sebagai tenaga ahli yang memberikan masukan-masukan bagi WHO tentunya tidak hanya terbatas memberikan. Selama pertemuan, sebagai tenaga ahli, dapat belajar dari berbagai negara dan juga dari pakar-pakar lainnya. Oleh karena itu, kesempatan selama dua hari di Geneva tidak hanya dalam konteks memberi masukan namun juga mengambil makna atau refleksi sebagai hasil observasi dan pembelajaran. Dalam hal ini, refleksi dilakukan dalam konteks Indonesia yang juga sedang mengembangkan kapasitas dalam penelitian kebijakan dan sistem kesehatan.

Sebagaimana yang (sekarang ini) sedang dikembangkan dalam web www.kebijakankesehatanindonesia.net Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia aktif mengembangkan kemampuan para dosen dan peneliti untuk melakukan penelitian Kebijakan dan Sistem Kesehatan. Dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia, ada lebih dari 150 FKM, 70 FK, dan banyak Poltekkes yang membutuhkan kemampuan penelitian kebijakan dan sistem kesehatan. Setiap tahun, JKKI menyelenggarakan program pengembangan kapasitas penelitian.

Pertemuan di Geneva, ini menjadi sangat relevan dalam usaha ini. Ada berbagai pembelajaran yang dapat ditarik dari diskusi untuk keperluan Indonesia. Setelah mengikuti Workshop selama dua hari ini, di bawah ini refleksinya.

  Kebaruan isu dan masalah serta jenis penelitian

• Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan merupakan hal yang baru di Indonesia. Dalam hal ini, ternyata di tingkat global juga masih dalam tahap pengembangan. Dengan demikian, pengembangan di Indonesia tidak terlalu tertinggal dibanding dengan pengembangan di global.
• Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah: Apakah perlu memisahkan antara Health System dan Health Policy Research. Hal ini memang menarik, ada pragmatism dimana ada tiga kelompok yang tidak hitam putih.
  1. Kelompok Penelitian Kebijakan Kesehatan (Health Policy Research), yang muatannya banyak pada kebijakan.
  2. Kelompok Penelitian Sistem Kesehatan (Health System Research), yang banyak membahas sistem kesehatan, dan
  3. Kelompok Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan. Dalam hal ini, memang peneliti di Indonesia juga menggunakan pendekatan ketiga jenis ini yang tentunya saling terkait.
     
     
• Siapa yang perlu aktif? Dalam hal ini, tidak hanya dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FK, namun juga dosen dari FISIPOL (Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik). Dalam konteks Riset Kebijakan, berbagai metode penelitian yang dipergunakan di FISIPOL perlu dipergunakan dalam konteks kebijakan kesehatan (Health Policy Research).

  Apa makna Alliance untuk Indonesia?

• Apakah penguatan HPSR untuk tujuan internasional atau nasional? Jawabannya adalah penguatan ini untuk kebijakan internasional dan domestik dalam sektor kesehatan atau saling melengkapi.Dalam hal ini, peranan network domestik seperti Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) dapat saling menguntungkan dala hubungannya dengan AHSPR.
• Tujuan JKKI bekerja adalah men-support penyusunan kebijakan, termasuk penelitian-penelitian kebijakan dan sistem kesehatan. JKKI telah ditetapkan untuk sementara menggunakan model dimana kegiatan-kegiatan Jaringan dilakukan oleh anggota. Untuk sementara ada sistem koordinasi dari UGM sampai ada kemampuan untuk berjalannya Yayasan.
• Apa peranan JKKI? Apakah mirip dengan Alliance?
  1. Repository yang merupakan tempat untuk menyimpan dan menyebarkan berbagai materi pelatihan, produk riset, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Saat ini kegiatan semacam ini dilakukan oleh UGM dengan berbagai web kebijakan dan manajemen.
  2. Fungsi mengumpulkan orang-orang dan pihak terkait, dilakukan secara besar dalam Forum Tahunan yang dikerjakan secara bergantian. Pada tahun 2015, akan diselenggarakan di Padang dengan penyelenggara Universitas Andalas. Kegiatan-kegiatan pertemuan ilmiah lain dapat dilakukan oleh tiap-tiap anggota.
  3. Mengembangkan kapasitas Health System di daerah terpencil, misal Papua dan NTT.
  4. Mengembangkan sumber dana untuk Riset Kebijakan dan Sistem Kesehatan. Kegiatan ini akan dilakukan oleh cikal bakal Yayasan Kebijakan Kesehatan.
  5. Melakukan kerjasama dengan jaringan serupa di negara lain.

  Bagaimana masalah sumber dana untuk Penelitian Sistem Kesehatan dan Penelitian Kebijakan Kesehatan?

• Sumber dana berasal dari mana? Di level internasional, memang tergantung dari donor. Hal serupa juga terjadi di Indonesia.
• Sebaiknya dari mana dana pengembangan dan pelaksanaan penelitian kebijakan? Dalam hal ini, perlu dipikirkan untuk mencari dana dalam negeri, yang diatur dengan peraturan. Misalnya untuk setiap program dan kebijakan kesehatan perlu ada anggaran 1% (sebagai gambaran) untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program-programnya. Dana ini bisa berasal dari pemerintah pusat ataupun daerah.

  Bagaimana Etika dalam Riset Kebijakan di Indonesia

Di Indonesia pasti akan mengalami berbagai masalah etika penelitian, misalnya:

• Masalah Informed-consent
• Melaporkan hasil buruk
• Adanya sensor atau embargo hasil

  Bagaimana cara menyebarkan Metode Penelitian dan Modul?

Di Indonesia perlu dilakukan identifikasi lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian yang tertarik mengembangkan Riset Kebijakan dan Riset Sistem Keseahtan. Hal ini penting untuk mendukung kebijakan desentralisasi di sektor kesehatan, serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan besar nasional seperti Jaminan Kesehatan Nasional, AIDS, TB, Malaria, KIA dan berbagai hal lainnya.

Perlu mengembangkan teknologi penyebaran dan diseminasi yang tepat guna dan efisien. Dalam hal ini pilihan Blended Learning merupakan hal yang penting. Ada beberapa program pengembangan di tahun 2015 dengan menggunakan Blended Learning.

• Mengembangkan materi untuk policy influence ke Pemerintahan yang baru di setiap Kelompok Kerja. Kegiatan ini akan dilakukan dalam tahun 2015.
  1. Pelatihan mengenai Stakeholders analysis
  2. Pelatihan proses policy Influence
  3. Pelatihan mengenai bagaimana mengarahkan hasil ke pengambil keputusan.
  4. Pelatihan teknik berdebat dan argumentasi.
• Mengembangkan Modul-modul pelatihan dalam tahun 2015.

Dimulai di bulan Desember 2014. Akan diluncurkan pada bulan April 2015
Sebagai follow-up partisipasi ini, akan diteruskan dengan rapat kerja JKKI dan rencana kegiatan di tahun 2015. Agenda yang akan dilakukan di tahun 2015 antara lain:

• Penelitian-penelitian
• Pelatihan dan Workshop
• Penyebaran ilmu
• Penulisan Policy Brief
• Seminar-seminar
• Forum Nasional

Demikian refleksi kegiatan di Geneva.

{jcomments on}