xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

Diskusi Makan Pagi

Sektor Kesehatan: Setelah 70 tahun Merdeka

 

Reportase

Diskusi Makan Pagi Sektor Kesehatan Setelah 70 Tahun Merdeka telah dilaksanakan di ruang RE 301 pada Jum'at, 28 Agustus 2015. Diskusi ini dihadiri oleh dosen IKM UGM, mahasiswa IKM UGM dan siapa saja yang tertarik. Pokok bahasan yang dipaparkan ialah opini Prof. Laksono Trisnantoro terkait situasi kesehatan di Indonesia pasca 70 tahun merdeka. Opini tersebut telah terbit di harian Kompas pada Senin, 17 Agustus lalu.

Tentu tulisan tersebut menjadi sebuah kado untuk Indonesia, dimana ada beberapa poin penting yang disampaikan Laksono. Pertama, pelaksanaan JKN perlu diberlakukan dengan transparansi, pemerataan dan keterbukaan. Kedua, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk pemenuhan sejumlah tenaga kesehatan melalui sistem kontrak. Ketiga, perlu koordinasi Kementrian Kesehatan dan kementrian lain yang terkait dalam konteks desentralisasi. Keempat, perlu reorientasi pendidikan tenaga kesehatan. Kelima, perlu dibangun kesadaran secara massal, bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama.

Diskusi ini memicu banyak pendapat dan menimbulkan beragam masukanpun muncul Beberapa diantaranya organisasi profesi semacam IDI agarlebih banyak melakukan perbaikan di internalnya. Kemudian, pemutakhiran data di daerah dirasa sangat penting untuk dilakukan mengingat situasi pemanfaatan JKN saat ini. Diduga banyak orang kaya yang memanfaatkan JKN untuk biaya perawatan di RS. Selain itu, banyak hal yang mungkin terjadi, salah satunya mereka yang jatuh miskin karena membiayai pengobatan penyakit tertentu.

Dalam diskusi ini pula muncul usulan agar pelaksanaan JKN di Indonesia Timur ditunda. Pasalnya, banyak warga Indonesia Timur yang sulit mengakses faskes dan banyak yang minim pengetahuan seputar JKN. Fakta yang menarik, di Papua BPJS Kesehatan tidak diminati pegawai Dinas Kesehatan karena tidak ada biaya tunjangannya, misal biaya pengawasan dan sosialisasi.

Selain itu, kurangnya tenaga spesialis di daerah menimbulkan wacana mungkin saja banyak spesialis yang akan didatangkan dari luar negeri. Hal ini mungkin saja terjadi jika pemerintah daerah setempat terbuka dan membolehkan hal tersebut terjadi (wid).

Video Diskusi

video part 1  part 2  part 3