xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110



Reportase Plenary 1

Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Ekonomi
Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, DrPH

ascobatProf dr Ascobat Gani, MPH, DrPHKupang. Ascobat memulai presentasi dengan memberikan beberapa statemen mengenai keterkaitan kesehatan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah statemen normative bahwa kesehatan memiliki kontribusi untuk pembangunan ekonomi. Statemen ini didukung oleh deklarasi hak asasi manusia tahun 1948, konstitusi WHO tahun 1948, laporan pembangunan dunia UNDP tahun 1990 dan 2010, laporan pembangunan dunia yang dikeluarkan Bank Dunia tahun 1993 dan komisi ekonomi dan kesehatan makro WHO tahun 2001. Beberapa statemen bahwa kesehatan merupakan dasar pembangunan ekonomi juga dikeluarkan oleh pakar-pakar dunia seperti Gary Stanley Backer (pemenang hadiah nobel 1992), Prof. Amartya Sen (Profesor Ekonomi di Universitas Harvard dan Nobel Laureate di tahun 1998), Jeffrey Sachs (Pencetus MDGs dari Universitas Harvard), dan Joseph Stiglitz (Universitas Kolombia, pemenang hadiah Nobel tahun 2001).

Ascobat selanjutnya menjelaskan konsep-konsep yang menjelaskan hubungan antara kesehatan dan ekonomi. Salah satu konsep adalah dampak positif kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan reduksi kemiskinan. Sebagai contoh, berkurangnya hari tidak produktif karena jarang sakit dan orang lebih mampu memanfaatkan sumber daya karena tidak sakit.

Dalam hal bukti empiris, Ascobat menekankan bahwa banyak studi yang sudah dilakukan yang menyimpulkan bahwa kesehatan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh David E Bloom yang menunjukkan bahwa peningkatan 1 tahun usia harapan hidup dapat meningkatkan pendapatan kotor domestic (GDP) sebesar 4%.

Ascobat kemudian menekankan implikasi bukti empiris tersebut ke dalam investasi kesehatan di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak dana yang diperlukan, siapa membayar apa, dan bagaimana nilai dari uang. Dalam hal nilai uang, Ascobat menganalogikan "uang untuk kesehatan dan kesehatan untuk uang".

Sebagai kata penutup, Ascobat mengangkat filosofi 2 x 2 = 4 dimana keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh dua hal, yaitu kepeminpinan yang kuat dan komitmen yang tinggi untuk kesehatan. Kedua pilar ini merupakan tonggak utama dalam pembangunan kesehatan bangsa. (DJ)



Kebijakan Desentralisasi untuk pembangunan bangsa di sektor kesehatan

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, PhD

ltProf. dr. Laksono Trisnantoro, PhD Kupang - Prof Laksono memulai presentasi dengan menggambarkan dinamika perubahan system sentralisasi dan desentralisasi. Harapan 15 tahun yang lalu dimana kebijakan desentralisasi kesehatan yang melibatkan lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta serta faktor-faktor lain berdampak pada perubahan status kesehatan. Nyatanya, 15 tahun desentralisasi tidak berhasil menyeimbangkan fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan antar provinsi, kabupaten/kota. Sebagai contoh kematian ibu dan bayi serta kasus AIDS tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan desentralisasi.

Prof. Laksono selanjutnya menunjukkan kenyataan bahwa hingga tahun 2013 masih banyak masalah yang dihadapi. Kecuali pengobatan gratis, tidak ada perhatian terhadap sector kesehatan oleh pemerintah daerah. Program kuratif ini merupakan upaya politis yang dijual calon pejabat kepada masyarakat untuk membeli popularitas. Sebaliknya, pemerintah pusat juga belum optimal memanfaatkan anggaran kesehatan. Hambatan dalam penyaluran ke daerah melalui mekanisme DAU, DAK, TP, dan dana dekonsentrasi banyak terjadi walaupun APBN meningkat.

Prof. Laksono mengajak seluruh pengurus dan anggota IAKMI di pusat dan di daerah, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas untuk ikut membahas dan bertindak dalam isu desentralisasi kesehatan. Bagi yang masih aktif dapat mengupayakan program hulu dengan menjadi pelaku di sektor kesehatan dan yang terkait. IAKMI harus menyebar keanggotaannya tidak hanya di kalangan kesehatan saja melainkan juga di sektor lain seperti dinas PU, Pendidikan, Bappeda, dan Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan yang sudah purna tugas bisa menjadi tenaga ahli untuk mengembangkan sistem kesehatan yang terdesentralisasi.

Menutup presentasi, Prof. Laksono mengajak para peserta untuk mengubah cara pandang kepada instansi-instansi lain agar mendukung upaya kesehatan atau melaksanakan kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan. Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan tenaga teknis secara virtual untuk membuka akses informasi kepada semua pihak. (NF/DJ)



Peran Legislatif dalam Membangun Kesehatan Bangsa

Dr. Soemarjati Arjoso, SKM

soemarjatiDr. Soemarjati Arjoso, SKM Kupang - Sumarjati membuka pembicaraan dengan mengangkat isu-isu penting yang dikatakan oleh para pembicara sebelumnya terkait dengan pencapaian target MDGs. Menteri Kesehatan mengatakan bahwa semua berhasil, namun Ascobat dan Laksono mengatakan bahwa Indonesia belum berhasil mencapai target MDGs. Pidato Presiden Indonesia mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan penghargaan pemberantasan TB padahalTB di kupang masih neglegeted, kasus frambusia juga masih banyak.

Soemarjati selanjutnya menjelaskan peran strategi DPRD dalam pembangunan kesehatan bangsa. Peran-peran tersebut adalah legislasi dimana DPR menentukan UU, penganggaran dimana DPR menentukan anggaran sampai rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, dan peran pengawasan pelaksanaan program dan aggarannya.

Terdapat enam peran strategis DPR dan DPRD dalam pembangunan kesehatan bangsa yang diangkat oleh Soemarjati. Keenam peran strategis DPR tersbut adalah meningkatkan anggaran kesehatan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003, membantu mempercepat penyerapan anggaran kesehatan, memangkas anggaran yang tidak cost effective, mengawasi program pembangunan kesehatan, termasuk mencegah korupsi, menyusun Undang – Undang untuk mempercepat proses pembangunan kesehatan, dan membentuk kaukus kesehatan untuk mendiskusikan masalah kesehatan di luar sektor kesehatan.

Sebagai kata penutup, Soemarjati mengajak anggota IAKMI untuk dapat masuk ke DPR. Semakin banyak anggota DPR yang mengerti masalah kesehatan masyarakat maka diharapkan pembangunan ksehatan masyarakat akan semakin baik dan dapat mempercepat pembangunan bidang kesehatan.