Notulensi hari I  Notulensi hari II

Peran Gerakan Pramuka Dalam Peningkatan Perilaku Sehat Di Masyarakat
Prof Dr dr Azrul Azwar MPH

Gerakan pramuka
Adalah gerakan pendidikan non formal, bersifat sukarela, non politik terbuka untuk siapa saja tanpa membedakan ras suku bangsa yang bertujuan didik yang tidak mengajarkan ilmu tapi: membentuk karakter pembina, menambah semangat kebangsaan, dan meningkatkan ketrampilan sehingga nantinya bisa mandiri. Selain itu, tugas pramuka adalah Duty to god, duty to country, duty to other, duty to self. Sejak tahun 2012 gerakan pramuka diperkuat dengan UU No 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Jumlah anggota sampai saat ini sebanyak 20 juta orang di indonesia dan tersebar di 320.000 gugus. Untuk meningkatkan mutu sebagai bentuk akuntabilitas maka pramuka ke depan akan dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi.

Peran pramuka dalam meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat masyarakat adalah sebagai gerakan pendidikan, termasuk pendidikan nilai-nilai. Kesehatan sebagai salah satu nilai yang ada di dalam gugus depan dengan cara menterjemahkan nilai-nilai tersebut menjadi ketrampilan-ketrampilan. Pramuka dijadikan sebagai wadah yang menghimpun 20 juta orang. Oleh karena itu, sebagai organisasi yang besar sehingga harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sambutan Ketua IAKMI
dr. H Adang Bachtiar, MPH., Sc.D

Sambutan Sekretaris Jenderal IAKMI
Dedi Supratman SKM

Keynote Speech:

Penguatan kepemimpinan berwawasan kesmas melalui peningktan mutu dan peran tenaga kesmas

Drs Bambang sardjono MPH (staf ahli menteri kesehatan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan desentralisasi

Tema kepemimpinan yang diangkat sesuai dengan adanya Surat Keputusan Menkes tentang syarat kompetensi pejabat struktural kesehatan. Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bagaimana seyogyanya seorang kepala dinas kesehatan propinsi maupun kab/kota yang duduk sebagai pejabat di kesehatan. Dalam implementasi begitu banyaknya pemilihan seorang leadership. Intinya seorang leadership dalam hal ini adalah kepala dinas harus mengetahui betul kondisi wilayahnya.

Panel 1: Kepemimpinan Berwawasan Kesehatan Masyarakat dalam Mempercepat Pencapaian MGDs

Peranan pemangku kepentingan daerah dalam mempercepat pencapaian MDGs 2015
Dr Arum Atmawikarta, SKM., MPH

Tujuan MDGs adalah untuk mensejahterakan rakyat melalui koordinasi baik dari struktur di tingkat pusat, di propinsi yang di pimpin oleh gubernur dengan peraturan gubernur yang didalamnya ada rencana aksi MDGs. Percepatan pencapaian MDGs sampai tahun 2015 diperkirakan akan tercapai walaupun berjalan masih lambat dan masih ada beberapa program yang memerlukan kerjakeras sampai tahun 2015 yaitu HIV AIDS, Tutupan lahan, dan Emisi gas CO2.

Selain itu perlu melihat kondisi di Indonesia per indikator baik tingkat kemiskinan, konstribusi wanita, angka kematian bayi, angka kematian ibu, akses terhadap air minum, HIV/AIDS, TB dan lain sebagainya. Dimana indikator-indikator tersebut masih menjadi permasalahan di negara kita sehingga perlu upaya tingkat nasional dan daerah untuk mencapainya dan agar berhasil maka MDGs harus terintergrasi antara pusat sampai daerah. Di daerah harapannya MDGs bisa masuk ke dalam RPJMD.

Situasi Dan Tantangan Kepemimpinan Kesmas Dalam Pencapaian Target MDGs
Prof Veni Hadju, dr, MSc., Ph.D

Situasi kepemimpinan kesehatan masyarakat adalah "Menempatkan leadership dan system thinking". Salah satunya adalah dimilikinya kompetensi yang diperoleh sejak S1 sampai dengan doktoral. Dalam kepemimpinan terdapat lima pertanyaan yang sering dikemukankan:

1. apa yang kita inginkan bersama?
2. Apa yang sekarang ini terjadi?
3. mengapa terjadi perbedaan?
4. apa yang ingin diubah?, dan 
5. Apa yang harus dikerjakan? 

Dimana pertenyaan-pertanyaan membutuhkan keahlian seorang pemimpinan untuk menyelesaikan. Tantangan kepemimpinan yang harus disadari adalah bahwa sistem kesehatan sangat kompleks harus ada interaksi antara household, goverment, dan community. Ketiga interaksi tersebut masing-masing membawa practice, value dan resources. 

Lunch Symposium

Consultant opportunity for Public Health Expert
Dr Broto Wasisto, MPH

Konsultan adalah seorang ahli independent dalam pembangunan kesehatan. Konsultan bukan bawahan tetapi dia seorang yang profesioanl dan independent. Jika akan menjadi konsultan perlu memiliki keahlian. Keahlian yang diperolehnya itu harus didasarkan pada pendidikan yang asalnya dari PT yang terakreditasi. Untuk menjadi konsultan perlu pengalaman seperti pernah bekerja di tim atau institusi, pernah memimpin, networking partner, pernah menulis riset dan pengalaman dalam birokrasi. Selain itu perlu memiliki kemampuan berbasis intelektual yang baik, mampu menulis dengan baik, mampu menganalisis data. bermodalkan informasi tersebut mampu untuk melakukan lobi, negosiasi dan harus mempunyai kemampuan persuasi, mempengaruhi dan mengajak orang lain.

Wadah untuk konsultan adalah Management Technical Assistant Facility (MTAF) yang diprakarsai oleh UNDP dan GF. Tugas MTAF antara lain: memberikan technical asistance pada unit-unit atau institusi kesehatan dan institusi masyarakat, menghimpun para calon konsultan atau perusahaan konsultan kesehatan Pekerjaan awal diprioritaskan pada GF, jangka panjang kementerian kesehatan, dan diperlukan kualifikasi tertentu dalam MTAF.

Panel 2: Reformasi Mutu Tenaga Kesehatan Masyarakat melalui Sertifikasi Tenaga Kesehatan Masyarakat

Peran AIPTKMI Dalam Persiapan Uji Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan Masyarakat
Ridwan M Thaha

Saat ini pengelolaan sumber daya tenaga kesehatan telah mengalami kemajuan, namun masih terdapat beberapa keterbatasan, meliputi jumlah, distribusi yang belum merata dan belum optimal. Pada sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas semakin meningkat sehingga diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi penghasil tenaga kesehatan dan penjaminan mutu tenaga kesehatan. Oleh karena itu pentingnya disusun standar pendidikan kesehatan masyarakat dalam bentuk uji kompetensi, bagaimana pelaksanaan uji kompetensi, dan bagimana Peran AIPTKMI dalam Uji Kompetensi dan STR tersebut.

Implementasi Standarisasi Tenaga Kesehatan Masyarakat di Indonesia
Drg Oscar Primadi, MPH (Kepala Pustanserdikjut BPPSDM)

Tupoksi dari Pustanserdik adalah melakukan quality control function dan quality improvement dalam bentuk standarisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sehingga tercapai mutu tenaga kesehatan. Selain itu menjamin jumlah, jenis, mutu dan penyebarannya.

Global Code on Practice of Health Personnel
Dr Mohammad Shahjahan (WHO Indonesia)

Panel 3: SDH dan Health Financing

Determinan Sosial Kesehatan Dan Sistem Kesehatan
Prof dr DR Charles Surjadi MPH (FK Unika Atmajaya)

Masalah kesehatan terjadi karena faktor kesenjangan yaitu determinan sosial kesehatan. Sistem kesehatan berkaitan dengan determinan sosial dan pencegahan penyakit.

Anggaran Sektor Kesehatan Social Determinants of Health
Prof Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D

Pertanyaan awal adalah "Siapa anggota IAKMI ini?", dana sektor kesehatan tidak hanya dipegang oleh sektor kesehatan tetapi juga ada di instansi lain seperti PU, BKKBN, BPOM.

Oleh kerena itu urusan kesehatan tidak hanya tanggung jawab sektor kesehatan saja tapi juga menjadi urusan di luar kesehatan. Cakupan kesehatan sangat luas sehingga pertanyaannya: "Apa betul IAKMI itu hanya profesi kesmas saja?".

Determinan Sosial Kesehatan Dan Anggaran Kesehatan
Dwijo susilo SE MPH MBA

SDH termasuk health system yang terkait dengan distribusi uang. Kebijakan ini ada di level nasional maupun daerah. Mengacu pada pembiayaan kesehatan di UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa pembiayaan kesehatan harus berkesinambungan, cukup, dimanfaatkan, berhasil guna, dan berdaya guna untuk meningkatkan derajat kesmas. Sumber pendanaan adalah minimal 5% dari APBN untuk pemerintah dan minimal 10% APBD untuk pemerintah daerah. Berdasarkan alokasi anggaran, sektor kesehatan masih mendapatkan porsi dibawah 5%, yaitu sebesar 3,4% APBN dimana 2,1% dikelola Kementrian Kesehatan dan sisanya 1,3% dikelola kementrian/lembaga lain. Kerja sama lintas sektor sangat diperlukan untuk pemanfaatan anggaran kesehatan untuk program kesehatan yang efektif dan efisien. Adanya alokasi anggaran kesehatan di kementrian/lembaga lain juga merupakan peluang bagi tenaga kesmas untuk berkarya di luar sektor kesehatan.