Arsip Rekomendasi Kebijakan Kesehatan

Tahun 2018

Kebijakan JKN

 POLICY BRIEF No.1 Januari 2018 - Beberapa Opsi Kebijakan Strategis untuk Perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional
POLICY BRIEF No.2 Januari 2018 - Penguatan Pelayanan Primer Melalui Sistem Insentif Berbasis Kinerja
POLICY BRIEF No.3 Januari 2018 - Fragmentasi Pelayanan Program TB di Indonesia Pasca JKN
POLICY BRIEF No.4 Januari 2018 - Penguatan Sistem Penilaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Jayapura
POLICY BRIEF No.5 Januari 2018 - Mengoptimalkan Insentif berbasis Kinerja dalam rangka Menguatkan Fungsi Promotif – Preventif pada Pelayanan Primer di Kabupaten Tapanuli Selatan
POLICY BRIEF No.6 Januari 2018 - Penguatan Fungsi Promotif-Preventif
POLICY BRIEF No.7 Januari 2018 - Sistem Kontrak Dalam Program Nusantara Sehat Studi Kasus di Kabupaten ASMAT

Tahun 2014

POLICY BRIEF No.18 September 2014 - Masukan bagi penentu kebijakan Jaminan Kesehatna Nasional
Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesia

Tahun 2011

Makassar Policy Brief, Monitoring kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas akan memperburuk ketidak adilan geografis?
Revisi PP 38/2007 : Pemantapan Desentralisasi di Sektor Kesehatan

Tahun 2010

Kebijakan JKN

Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perudangan dan Implementasi Sistem Pembiayan Kesehatan di Indonesia
Pemisahan UU Asuransi / Jaminan Kesehatan dari UU SJSN : Mundur selangkah untuk maju lebih cepat

Kebijakan KIA

Kebijakan Penganggaran pusat untuk mempercepat pencapaian MDG4 dan MDG5
Ironi Kemajuan Ekonomi Indonesia: Tingkat kematian ibu dan bayi masih tinggi
Desentralisasi-KIA
Kebijakan Menggunakan DAK untuk KIA
Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi: Pengembangan Audit Kematian Maternal Perinatal (AMP) dan Penggunaan Prinsip Surveilans Respon

Kebijakan Lainnya

Kebijakan obat Indonesia yang masih belum memihak pasien
Kebijakan Surveilans - Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah
Menuju Kebijakan Pajak yang lebih adil utk RS Nirlaba
Fasilitas Perpajakan yang layak diperjuangkan bagi yayasan / badan hukum nirlaba penyelenggara rumahsakit

Tahun 2009

 Kebijakan Lainnya

Pembedaan Pengenaan Pajak dan Berbagai Tarif Fasilitas Umum bagi Rumah Sakit yang Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin
Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter di Indonesia

 

 

 

Pengembangan Dashboard di dukung oleh Knowledge Sector Initiative dan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM ©2020

Search