xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

Modul 4: Pemahaman Kriteria dan Teknik dalam Analisis Kebijakan

Narasumber:

  • Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

Fasilitator: Digna Purwaningrum

   Deskripsi

Dalam menetapkan kriteria evaluasi suatu kebijakan ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu 1) rumusan sasaran dan tujuan harus jelas dan spesifi (tidak ambigu), dan 2) karena tidak ada rumus baku dalam merumuskan dan menetapkan kriteria, maka kriteria dapat dipelajari sambil kita melakukannya.

Sebelum menetapkan kriteria dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan pendefinisian permasalahan yang sangat jelas, dan perumusan sasaran yang lebih spesifik serta tujuan yang terukur dari apa yang akan dicapai dari kegiatan memecahkan masalah publik. Keberadaan kriteria dalam analisis kebijakan menggambarkan adanya aturan main yang jelas dan harus diikuti oleh analis kebijakan. Bardach (2012) membagi kriteria tersebut menjadi 4 kriteria yaitu technical feasibility, Economic and financial possibility. Political viability, dan Administrative operatibility. Sedangkan, Dunn membaginy dalam 6 kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), kesamaan (equity), Responsivitas (responsiveness), dan kelayakan (appropriateness).

Dalam modul ini dilengkapi pembahasan terkait teknik evaluasi dalam analisis suatu kebijakan. Metode dan teknik tersebut dapat disesuaikan dengan 3 pendekatan, yaitu Evaluasi semu, Evaluasi Formal dan Evaluasi keputusan teoritis (Dunn, 2003).

Sebelum mengikuti pelatihan ini mohon dapat membaca terlebih dulu modul yang telah disediakan, dan sangat baik bila ditambah referensi lain.

   Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

  1. Mampu menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
  2. Mampu menetapkan kriteria evaluasi dalam analisis kebijakan.
  3. Mampu menjelaskan kategori kriteria evaluasi dalam analisis kebijakan.
  4. Mampu menjelaskan berbagai teknik evaluasi dalam analisis kebijakan.

  Materi

 
Video rekaman 1     video rekaman 2

 

  Buku

Chapter IV : Halaman 158 - 182

Readmore

 

 

 

 

 

 

  Bacaan

1. Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu proses yang memerlukan pendekatan multidisiplin ilmu yang terkait dengan situasi dan masalah kebijakan yang muncul. Beberapa pendekatan yang diperlukan antara lain: ilmu politik, filsafat, ekonomi, sosiologi. Disamping itu, diperlukan pula pemahaman tentang sejarah, hukum, antropologi-geografi serta ketrampilan menggunakan teknik kuantitatif dan ilmu komputer.

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan dapat:

  1. Mampu menjelaskan konsepsi analisis kebijakan yang secara rasional bisa dijalankan.
  2. Mampu menghitung manfaat analisis kebijakan (aspek ekonomi, politik, sosial dan lainnya).

handout   materi 


Referensi

  1. Fischer, F, Miller, GJ, dan Sidney, MS; 2007; Handbook of Public Policy Analysis, Theory, Politics, and Methods; Boca Raton: CRC Press
  2. Moran, M, Rein, M, and Goodin, RE; 2006; The Oxford Handbook of Public Policy; New York: Oxford University Press Inc.
  3. Patton, CV, Sawicki, DS, Clark, JJ; 2013; Basic Methods of Policy Analisis and Plannig, 3rd ed; USA: Pearson

 

2. Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan

Quade memandang kriteria dalam pengambilan keputusan sebagai standard yang dapat digunakan saat kita akan menetapkan urutan (ranking) dari setiap alternatif. Untuk dapat membuat ranking tersebut maka diperlukan pengukuran-pengukuran untuk menjadikan kriteria tersebut lebih operasional (dapat diukur). Mengoperasionalkan kriteria berarti pula membuat kriteria tersebut lebih spesifik. Operasionalisasi kriteria harus tepat sehingga prosedur apa pun yang akan digunakan mendapatkan hasil yang sama.

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan dapat:

  1. Mampu menjelaskan berbagai teknik dalam analisis kebijakan.
  2. Mampu menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

handout   materi

 

Referensi

  1. Walker WE., 2000, Policy Analysis: A Systematic Approach to Supporting Policymaking in the Public Sector, J. Multi-Crit. Decis. Anal. 9: 11–27
  2. Mingat A, Tan JP, and Sosale S, 2003, Tools for Education Policy Analysis, Washington DC: The World Bank
  3. Robert C, dan Zeckhauser R, 2011, The Methodology of Normative Policy Analysis, Journal of Policy Analysis and Management, p. 1 – 31

 

3. Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan

Sebagai bagian penting dari aktivitas melakukan analisis kebijakan adalah aktivitas melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif-alternatif kebijakan yang akan disajikan kepada para pembuat keputusan. Dari hasil penilaian tersebut akan menghasilkan informasi menyeluruh perihal konsekuensi dari setiap alternatif yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan.

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan dapat:

  1. Mampu mendemonstrasikan penggunaan teknik analisis sesuai dengan kriteria penilaian/pengambilan keputusan.
  2. Mampu merumuskan berbagai alternatif kebijakan yang bermanfaat (sesuai prinsip budget maximizing).

handout   materi

 

Referensi

  1. Marume SBM, Jubenkanda RR, Namusi CW, and Madziyire NC, 2016, The Concept of Public Policy Analysis, IOSR-JBM Volume 18, Issue 4 .Ver. V (Apr. 2016), PP 52-58
  2. Immergut EM, 2011, Democratic Theory and Policy Analysis: Four Models of “Policy, Politics and Choice”, Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management Heft 1/2011, S. 69-86

 

 

Modul 3: Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping)

Narasumber:

  • Shita Listya Dewi

Fasilitator: Moh. Faozi Kurniawan

   Deskripsi

Penguasaan materi konsepsi kebijakan publik dan metodologi riset kebijakan menjadi dasar yang penting dalam mempelajaran stakeholders mapping. Pembahasan stakeholders mapping perlu dipahami agar dapat memudahkan analis kebijakan dalam memperoleh gambaran aktor-aktor beserta kepentingannya yang perlu diakomodasi. Modul ke-3 ini akan dilengkapi dengan materi teknik stakeholders mapping seperti The Participation Planning Matrix, Bases of Power and Directions of Interest Diagrams, Stakeholders Issue Interrelationship Diagrams, Problem-frame Stakeholders Maps, Policy Implementation Mapping, Power Versus Interest Grid, Value Orientation Mapping, dan Net Map. Selain itu, dalam penjelasan yang disampaikan melalui webinar nanti, akan dibahas tentang strategi komunikasi melalui kemampuan mendengarkan dan kemampuan kontekstual melalui teknik framing.

   Tujuan Pembelajaran

  1. Mampu menjelaskan konsepsi pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders mapping)
  2. Mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam proses kebijakan
  3. Mamp mengidentifikasi hubungan pemangku kepentingan dalam proses pembentukan sebuah kebijakan (influence and interest)
  4. Mampu merumuskan strategi komunikasi dengan stakeholders dalam proses kebijakan

  Materi

  Rekaman webinar

 

  Buku

Chapter III : Halaman 97 - 155

Readmore

 

 

 

 

 

 

   Bacaan

3. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan suatu sarana yang dibutuhkan analis untuk melakukan proses negoisasi yang tepat. Dengan teknis komunikasi yang baik maka akan didapatkan hasil analisis yang objektif dan dapat menampung berbagai macam kepentingan. Bab ini akan membahas mengenai teknik komunikasi yang baik sebagai analis kebijakan setelah dilakukannya mapping terhadap stakeholders kebijakan.

handout   materi

Referensi
  1. FrameWork Institute. 2002. Framing Public Issues. Washington DC: FrameWorks Institute
  2. Court, Julius et al. 2006. Policy Engagement: How Civil Society Can be More Effective. Overseas Development Institute
  3. Martini, Maira. 2012. Infuence of Interest groups on policy Making. Transparency International

 

 

Modul 2: Metodologi Riset Kebijakan

Narasumber:

  • Pradhikna Yunik Nurhayati, SIP, MPA

Fasilitator: Tri Aktariyani

   Deskripsi

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan adalah kemampuan dalam menjelaskan berbagai pendekatan dalam metodologi penelitian, dan mampu mengembanngkan instrument penelitian. Modul ke-2 ini memfasilitasi pemahaman pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan tentang berbagai konsep dan cara dalam pelaksanaan penelitian kebijakan melalui pembelajaran tentang Konsep Monitoring dan Evaluasi Kebijakan (Ex-post evaluation), metode monitoring dan evaluasi kebijakan (ex-post evaluation), konsep ex-ante public policy assessment, Metode-metode ex-ante public policy assessment, logical framework, stakeholder survey, metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif untuk analisis kebijakan, use and abuse of data.

Pembahasan modul ke-2 sangat disarankan untuk peserta aktif bertanya, karena metodologi riset dimaknai sebagai sebuah kegiatan merancang kebutuhan data dan mengembangkkan metode untuk dapat memperoleh data yang diutuhkan. Sebab, data merupakan komponen penting dalam analisis kebijakan, karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang menjadi dasar pengambilan sebuah keputusan.

   Tujuan Pembelajaran

  1. Memahami pentingnya data dan berbagai bentuk data dalam Analisis Kebijakan
  2. Memahami framework riset kebijakan baik bersifat positivistik maupun riset yang bersifat naturalistic, termasuk juga desain riset kuantitatif dan kualitatif.
  3. Memahami proses dan pelaksanaan monitoring, dan evaluasi sebuah kebijakan
  4. Memahami teknik forecasting sebuah kebijakan yang dinilai tidak lagi relevan atau berhasil guna.

  Buku

Halaman 45 - 96

 

b health

 

  Materi presentasi

 

   Bacaan

1. Pentingnya data dan berbagai bentuk daya dalam analis kebijakan

Evidence based policy atau kebijakan berbasis bukti sangat erat hubungannya dengan data yang tersedia. Sebab data ini nanti akan ditranspormasi menjadi informasi untuk pengambilan keputusan kebijakan. Untuk mendapatkan data seorang analis kebijakan harus melakukan riset atau penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah. Namun, ada beberapa perbedaan mendasar antara peneliti dan analisis kebijakan dalam melakukan penelitian, diantaranya seorang peneliti dapat melakukan penelitian dengan jangkan waktu yang lama sedangkan dalam penelitian kebijakan waktu yang diperlukan relatif singkat dan membahas perhatian publik pada saat tertentu. Selain itu, seorang peneliti biasanya berfokus untuk menghindari kesalahan tipe I dan tipe II untuk menyimpulkan hasil, sedangkan untuk seorang anaslis kebijakan yang harus dihindari adalah kesalahan tipe II yakni memecahkan masalah yang salah.

HANDOUT   materi

 

Referensi

  1. Clarence, Emma. (2002). “Technology Reinvented: The New Evidence Based Policy Movement”. Public Policy and Administrative, V.17(13). Pp.1-11
  2. Buse, Kent, et al. (2005). Making Health Policy. London: Open University Press
  3. Moran, Michael, et al. (2006). The Oxford Handbook of Public Policy. New York: Oxford University Press

 

2. Riset Kebijakan

Sederhananya, tugas analis kebijakan adalah menyederhanakan masalah kebijakan yang rumit (ill to well structured). Masalah kebijakan berasal dari masalah public, yaitu masalah yang muncul di tengah masyarakat dimana secara mandiri mereka tidak mampu untuk menyelesaikannya. Penyelesaian masalah public hanya dapat dipecahkan melalui aksi kolektif yang manifestasinya disebut dengan kebijakan public. Masalah public yang masuk menjadi agenda pemerintahlah yang kemudian dapat menjadi masalah kebijakan yakni masalah yang menuntut pemerintah untuk mencarikan solusinya. Untuk itu, dapat dibedakan juga antara masalah penelitian dengan masalah kebijakan, antar peneliti dengan analis kebijakan sebagai berikut; masalah praktis yang ditermukan dimasyarakat atau lingkungan, kemudian diangkat menjadi masalah penelitian, selanjutnya apakah itu masalah public atau bukan akan dianalisis menjadi masalah kebijakan. Seorang analis kebijakan diharapkan juga untuk bersikap kristis terhadap hasil penelitian dan dapat merubahnya menjadi masalah kebijakan. Di bab ini akan dijelaskan pendekatan positivist dan non-positivist.

HANDOUT   materi

 

Referensi

  1. Creswell, John, W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. London: Sage Publication
  2. Neuman, W. Lawrence. (1997). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Toronto: Allyn and Bacon

3. Monitoring, Evaluasi, dan Forecasting

Penjelasan teori mengenai jenis data, pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, mix method, dan metodolodi penelitian ilmiah haruslah dikuasai oleh seorang analis kebijakan. Selain itu, dapat juga menggunakan metode penelitian evaluasi, implementation research, realist evaluation dan lainnya. untuk itu, seorang analis kebijakan dituntut untuk mampu menggunakan dengan tepat, memadukan antar metode, dan mendisain penelitian kebijakan. Implementasi riset kebijakan dapat dilakukan pada tahapan monitoring untuk memberikan informasi segara jika kebijakan tidak berjalan sesuai harapan, pada saat evaluasi untuk memberikan informasi mengenai kinerja, ataupun untuk forecasting guna menganalisis pilihan-pilihan kebijakan.

Handout   materi

 

Referensi

  1. Buse, Kent, et al. (2005). Making Health Policy. London: Open University Press
  2. Moran, Michael, et al. (2006). The Oxford Handbook of Public Policy. New York: Oxford University Press
  3. Fischer. Frank. Miller, Gerald J. Sidney, Mara S. (2007). Handbook of Public Policy Analisys Theory, Politics, and Methods. CRC Press.

 

 

  Rekaman webinar

 

Modul 1. Konsep dan Studi Kebijakan Publik

Narasumber:

  • Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Fasilitator: Tri Aktariyani, S.H.,M.H.

    Deskripsi

Dinamika perubahan sosial, ekonomi, politik yang pesat baik di tingkat lokal, nasional maupun global memerlukan respon yang cepat. Hal ini guna menyiapkan antisipasi terhadap munculnya dampak-dampak yang mungkin tidak diinginkan. Merujuk pada tantangan yang dihadapi oleh Indonesia khususnya, maka dibutuhkan respon strategis yang menjamin tercapainya produk kebijakan yang berkualitas, dan mampu memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat. Kualitas kebijakan pada akhirnya menjadi keharusan, karena perubahan tata kelola ekonomi tersebut memiliki dampak bagi masyarakat. Modul ke-1 ini akan memfasilitasi pemahaman Anda tentang ilmu kebijakan publik dan perkembangannya serta kemampuanya dalam merumuskan masalah kebijakan.

Khusus dalam Modul ke-1 akan ditambahkan pembahasan terkait kebijakan JKN, KIA dan Gizi. Namun, dalam diskusi tidak menutup kemungkinan akan membahas isu-isu prioritas dalam sektor kesehatan lainnya.

   Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini Peserta diharapkan memahami:

  1. Memahami fenomena dalam masyarakat (sosial, politik, budaya dan lainnya) dan hubungannya dengan kebijakan publik,
  2. Memahami hubungan antara berbagai fenomena dalam masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan,
  3. Mampu menyimpulkan konsep urusan/masalah publik dan privat (public vs private affairs),
  4. Mampu mengidentifikasi urusan/masalah publik dan privat (public vs private affairs),
  5. Mampu menyebutkan peran negara (kapan dan bagaimana) dalam menyelesaikan permasalahan publik, menyebutkan peran negara (kapan dan bagaimana) dalam menyelesaikan permasalahan publik.

   Bacaan

 

  Buku

Chapter I : Halaman 5 - 43

Readmore

 

 

 

 

 

  Rekaman Webinar

Video 1

 

 

 

More Articles ...