Sistem jaminan sosial merupakan komponen penting dari pembangunan sosial yang merata dan perang terhadap kemiskinan. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi menyeluruh tentang sistem jaminan sosial. Meskipun menjadi agenda penting, kepesertaan jaminan sosial di Indonesia tidak bisa dicakup secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Winih Budiarti dan Titik Harsanti ini bertujuan untuk mengidentifikasi cakupan kepesertaan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan di Provinsi Bangka Belitung yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Provinsi Bangka Belitung 2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan pekerja sektor non-pertanian. Pendapatan perbulan, ijazah terakhir yang dimiliki, Indeks Modal Sosial, dan jam kerja selama seminggu merupakan determinan kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Bangka Belitung.Artikel ini dipublikasikan oleh Jurnak Kebijakan Kesehatan Indonesia pada 2019.

selengkapnya

Praktik kolaborasi interprofessional atau Interprofessional Collaborative Practice (IPCP) dalam mendukung layanan kesehatan yang baik adalah sebuah proses yang dinamis dan kontekstual. Sebuah riset dilakukan oleh Ardi Findyartini, Daniel R. Kambey, Rezki Y. Yusra, Amandha Boy Timor, Candrika D. Khairani dkk bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi tenaga kerja saat ini terhadap IPCP dan mengeksplorasi tantangan dan hambatan terkait nilai social budaya dan faktor lain yang berpengaruh pada penerapan IPCP.

Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap praktik kolaboratif antarprofesional adalah positif. Terdapat perbedaan yang dapat dikaitkan dengan latar belakang profesional, lamanya pengalaman kerja dan usia. Faktor - faktor di tingkat organisasi, kelompok dan individu berkontribusi dalam proses pelaksanan IPCP pada pengaturan pelayanan di Fasilitas Kesehatan, termasuk faktor sosial budaya, seperti kecenderungan untuk menghindari tendensi tertentu, perbedaan kekuasaan dan budaya kolektif. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Interprofessional Education and Practice pada Desember 2019.

selengkapnya

Pemerintah berupaya mendayagunakan secara khusus sumber daya manusia kesehatan dalam kurun waktu tertentu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) melalui program Nusantara Sehat (NS). Sebuah riset dilakukan oleh Ida D. Sari, Harimah Hendrawan dan R. Halim untuk mengevaluasi dampak program NS terhadap indeks kesehatan masyarakat dengan menggunakan Pre and Post Test Intervention with Control. Evaluasi dilakukan di 15 provinsi, 27 kabupaten dan 60 puskesmas pada Februari – Desember 2017.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan rata - rata indeks kesehatan (meningkat pada tahun 2015 ke tahun 2017), baik pada puskesmas intervensi maupun kontrol, dengan peningkatan indeks kesehatan masyarakat lebih tinggi pada puskesmas intervensi dibandingkan puskesmas kontrol. Untuk hasil lebih lanjut, diperlukan analisis terkait sustainabilitas program NS dan analisis biaya manfaat terhadap program NS untuk memberikan intervensi pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan efektif. Artikel ini dipublikasikan pada Health Science Journal of Indonesia pada Juni 2019.

selengkapnya

Isu strategis tenaga kesehatan salah satunya adalah pengembangan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi pelayanan/pembangunan kesehatan. Kualitas tenaga kesehatan di Indonesia belum memiliki daya saing dalam memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 Pasal 88 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Di Kabupaten Banyumas, sebanyak 4,39% atau 221 orang dari jumlah total tenaga kesehatan memiliki latar belakang lulusan pendidikan di bawah Diploma III. Sebuah riset dilakukan oleh Yuditha N. K. Risqi, Laksono Trisnantoro dan Dwi H. Sulistyo dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan UU Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 88 tentang Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III di Kabupaten Banyumas.

Hasilnya diketahui bahwa implementasi kebijakan UU Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 88 tentang Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III di Kabupaten Banyumas dilaksanakan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau. Kebijakan UU No 36 Tahun 2014 diimplementasikan melalui kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berupa Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Implementasi kebijakan UU Nomor 36 Tahun 2014 telah dilaksanakan di Kabupaten Banyumas sejak lama. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tenaga kesehatan tersebut sehingga dapat disusun strategi pengembangan tenaga kesehatan di masa yang akan datang. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2019.

Selengkapnya

Pemerintah telah membuat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS - PK) dengan puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan program ini. Kualitas dari implementasi program PIS - PK dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan dengan menitikberatkan pada proses dan output. Sebuah penelitian dilakukan oleh Eva Rusdiana dan Retno Widiarni untuk melakukan evaluasi program PIS - PK dengan pendekatan sistem (input - proses - output - outcome) melalui desain kualitatif.

Hasil yang ditemukan masih terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan, diantaranya petugas puskesmas harus menyempurnakan survei yang belum selesai yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga hal ini akan menjadi tugas tambahan bagi mereka; Kebijakan tentang standar prosedur operasional survei di lapangan belum juga dibuat dan penetapan Surat Keputusan yang belum maksimal; Belum ada kesatuan persepsi tentang Definisi Operasional yang digunakan dalam PIS - PK sehingga akan berdampak secara tidak langsung pada kualitas data yang dihasilkan dan mempengaruhi pemanfaatan data yang kurang maksimal oleh puskesmas. Perlu adanya penguatan sumber daya manusia berupa proses pembelajaran berkelanjutan, penguatan kebijakan baik pusat maupun daerah yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja para karyawan sebagai surveyor dan data yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2019.

selengkapnya

Data BPJS Kesehatan tahun 2014 - 2017 menunjukkan peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan dan merupakan proporsi paling besar pada pembiayaan manfaat program JKN - KIS. Alokasi pelayanan kesehatan terbesar pada BPJS Kesehatan kantor cabang Sleman adalah pada tingkat layanan rawat inap tingkat lanjutan, yakni 87%. Tingginya angka tersebut disebabkan oleh tingginya jumlah rujukan ke FKTRL.

Ika W. Arumsari dan Andreasta Meliala melakukan utilization review yang menemukan hasil bahwa kajian pemanfaatan yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan cabang Sleman hanya pada evaluate pasca pelayanan dengan claim review. Kajian pemanfaatan secara prospective review dan concurrent review belum dilaksanakan. Hasil utilization review di FKRTL oleh BPJS Kesehatan cabang Sleman yaitu dalam rata - rata berdasarkan indikator. Efektivitas tindak lanjut utilization review di BPJS Kesehatan cabang Sleman dilakukan dengan audit klaim dan evaluasi di setiap fasilitas kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2019.

selengkapnya