Publikasi ini memperkenalkan Digital Adaptation Kit (DAK) untuk pemantauan mandiri tekanan darah selama kehamilan, yang dirancang untuk mendukung implementasi rekomendasi WHO melalui sistem digital. DAK bertujuan meningkatkan penanganan gangguan hipertensi pada ibu hamil dengan memungkinkan pemantauan tekanan darah di rumah atau melalui layanan kesehatan berbasis komunitas. Kit ini menerjemahkan panduan WHO tentang intervensi swakelola menjadi format digital, memfasilitasi integrasi dalam aplikasi atau sistem kesehatan digital. Target pengguna utamanya adalah pengelola program di Kementerian Kesehatan, tim kesehatan digital, dan pengembang perangkat lunak. DAK menyediakan data dictionary, logika pendukung keputusan, serta persyaratan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan. Ini merupakan DAK pertama di bidang kehamilan dan bagian dari serangkaian panduan WHO yang berpusat pada individu melalui SMART Guidelines. Dengan DAK, diharapkan tercipta keseragaman terminologi, struktur data, dan alur kerja digital dalam pemantauan mandiri bagi ibu hamil.
Selengkapnya https://www.who.int/publications/i/item/9789240110359
Laurence Baker menyatakan dalam pembukannya bahwa studi ini mengeksplorasi dampak integrasi vertikal antara praktik dokter umum (primary care) dan spesialis terhadap efisiensi sistem kesehatan di AS. Studi ini menggunakan data klaim dari data Medicare tahun 2006–2020 dari 181.075 peserta yang dilibatkan, penelitian ini memanfaatkan desain movers yaitu membandingkan perubahan pola penggunaan layanan dan biaya pada peserta yang berpindah wilayah residensi (Hospital Referral Region) sekaligus bertransisi antara praktik pelayanan dasar (primary care/PC) tunggal dan multidisiplin. Peneliti menggunakan metode Difference-in-Differences (DiD) dan event study untuk mengisolasi efek integrasi, dengan mengontrol karakteristik peserta (misal: usia, komorbiditas) dan tren temporal.
Yashaswini Singh menjelaskan bahwa efek akuisisi praktik layanan primer (PC) oleh private equity (PE) terhadap pola utilisasi dan belanja Medicare di AS.Data klaim Medicare Part B tahun 2016–2022 digunakan dan peneliti juga melakukan identifikasi kepemilikan PE melalui PitchBook serta sumber data sekunder lainnya. Penelitian ini menganalisis kurang lebih 2.304 praktik PC yang diakuisisi PE. Desain studi yang digunakan adalan Difference-in-Differences (DiD) diterapkan dengan membandingkan praktik yang diakuisisi PE terhadap kelompok kontrol yang dipadankan (propensity score matching) berdasarkan volume layanan, lokasi, dan karakteristik pasien pra-akuisisi. Model regresi dengan fixed effects dokter dan kuartal digunakan untuk mengisolasi dampak akuisisi.
Divya Srivastava menjelaskan bahwa studi ini menganalisis integrasi layanan kesehatan primer virtual (VPC) di lima negara berpenghasilan menengah-bawah (termasuk Indonesia) selama pandemi COVID-19. Studi ini menggunakan Delphi consensus exerciset dengan pakar kebijakan kesehatan. Beberapa hal teridentifikasi bahwa pertumbuhan VPC yang dipicu pandemi terjadi secara spontan di sektor swasta tanpa kerangka regulasi memadai. Tantangan utama mencakup: (1) absennya standar akreditasi penyedia, (2) kerentanan privasi data pasien, dan (3) kesenjangan digital yang memperparah ketidaksetaraan akses—di Indonesia, 72% pengguna VPC berasal dari kuintil pendapatan tertinggi.
Rooswanti Soeharno menjelaskan studi evaluasi terhadap piloting program dari UNICEF. Studi ini menjelaskan bahwa ada dampak model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai respons terhadap tantangan desentralisasi kesehatan Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan mixed-methods, dengan menganalisis data kinerja 55 Puskesmas BLUD di Lombok Barat dan Lombok Timur tahun 2021–2023. Analisis datanya yaitu dengan membandingkan indikator pra-pasca intervensi UNICEF dan setelah terjadi intervensi. Intervensi mencakup yaitu (1) penguatan kapasitas tata kelola keuangan fiskal otonom, (2) pelatihan manajemen berbasis kinerja, dan (3) integrasi sistem informasi kesehatan (Satusehat). Kerangka evaluasi mengadopsi instrumen WHO-UNICEF PHCPI yang dimodifikasi.
Laura Anselmi dalam studinya, peneliti mengembangkan model pembayaran kapitas berbasis morbiditas untuk layanan medis primer di Inggris. Hal ini bertujuan untuk menanggapi kelemahan formula Carr-Hill yang berlaku yang hanya mempertimbangkan usia, gender, dan deprivasi area. Data yang digunakan adalah data pseudonymised 12,6 juta pasien dari Clinical Practice Research Datalink Aurum (CPRD Aurum). Studi ini menganalisis beban kerja riil praktik umum melalui biaya konsultasi (dokter, perawat, asisten) dan frekuensi kunjungan tahun 2018–2019. Pendekatan dengan model regresi multivariat digunakan untuk menghitung workload weights dengan memasukkan tiga lapis variabel. Tiga lapis ini yaitu karakteristik demografis (usia, etnisitas, deprivasi indeks Index of Multiple Deprivation/IMD), dan diagnosa morbiditas (20 kondisi kronis Quality and Outcomes Framework/QOF, 152 kode ICD-10 rawat inap, 209 kondisi Caliber), serta practice fixed-effects untuk mengontrol variasi praktik.
Sesi ini merupakan sesi yang menghadirkan beberapa penelitian terkait biaya yang terkait untuk penyakit-penyakit tidak menular. Tim peneliti dari CHEPS UI yang dipimpin oleh Prof Budi Hidayat mempresentasikan hasil analisis data JKN tahun 2016-2019. Biaya berasal dari data JKN 2019, disesuaikan dengan inflasi terhadap angka 2024, dan dikonversi ke USD untuk kejelasan.
Dalam pembahasannya, Direktur PTM, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menyoroti bahwa ini merupakan bukti-bukti penting yang meyakinkan, beliau setuju bahwa bukti-bukti dari data Indonesia ini relevan untuk kepentingan kebijakan Indonesia. Namun untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut dibutuhkan penghitungan pula untuk memilih intervensi mana yang bisa di’transfer’ ke PHC karena lebih efisien dan mana yg harus tetap di RS, tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Dari Filipina, Lynn Daryl Feliciano Villamater dari Department of Health menyampaikan tentang perlunya meninjau ulang penggunaan cost-effectiveness threshold (CET) yang selama ini merujuk pada 1–3x GDP per kapita. Menurutnya, pendekatan tersebut cenderung tidak akurat dan bisa meremehkan peluang peningkatan kesehatan. Ia merekomendasikan penggunaan opportunity cost-based CET agar lebih kontekstual dan realistis, khususnya dalam evaluasi program vaksinasi. Dengan pendekatan ini, keputusan kebijakan akan lebih selaras dengan kondisi lokal dan prinsip keadilan.
Philip Clarke
Qian Xin 
Mathias Hofer mengidentifikasi kesenjangan implementasi perspektif sosial dalam HTA di 10 negara Asia Pasifik. Hofer menyebutkan bahwa 65% lembaga HTA mengakui elemen nilai non-kesehatan (seperti productivity loss atau beban perawatan), hanya 20% yang dimanfaatkan untuk analisis utama (HTA). Hofer menyebutkan bahwa kerangka BRAVER (
Andrew Wang menyampaikan bahwa untuk menghadapi pengurangan dana kesehatan di tingkat global, Evidence Action mengembangkan kerangka rapid CEA. Kerangka ini berupa enam langkah upaya untuk memprioritaskan program berimpact tinggi. Kerangka ini menggabungkan penilaian bukti, estimasi dampak (DALY), biaya marjinal, dan ketidakpastian, dengan fleksibilitas untuk konteks lokal. Contoh suksesnya adalah adanya program skrining sifilis ibu di Liberia, yang berhasil meningkatkan cakupan tes dari 25% menjadi 80% tahun 2020-2024 dengan biaya US$1,50/ibu. 
Junling Weng menyatakan bahwa dengan peningkatan beban penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) di Tiongkok menuntut adanya pilihan terapi intensifikasi yang lebih superior setelah kegagalan kontrol dengan insulin basal. Kondisi terapi kombinasi dengan dosis tetap antara insulin degludec dan liraglutide (IDegLira) hadir sebagai salah satu alternatif baru yang menjanjikan perbaikan kontrol glikemik. Namun demikian, nilai ekonomis yang diperoleh masih memerlukan pembuktian ilmiah lebih lanjut jika dibandingkan dengan regimen intensifikasi lain, seperti terapi basal-bolus atau kombinasi terpisah insulin basal dengan agonis GLP-1 dalam konteks sistem kesehatan Tiongkok.
Shansahan Hu menyatakan kepatuhan pasien terhadap injeksi insulin basal harian merupakan salah satu tantangan terbesar dalam manajemen Diabetes Melitus Tipe 2 di China. Pasien yang sering kali berujung pada inersia klinis dan melakukan kontrol glikemik dengan hasil yang tidak optimal. Insulin icodec merupakan sebuah analog insulin basal baru dengan durasi kerja sangat panjang yang memungkinkan injeksi sekali dalam seminggu. Insulin ini muncul sebagai terobosan yang berpotensi menyederhanakan regimen terapi dan meningkatkan kepatuhan. Meskipun demikian, penggunaan ini telah disetujui untuk digunakan di Tiongkok. Insulin ini memiliki harga pasar yang belum ditetapkan dan menjadi pertanyaan krusial bagi pengguna/ pasien.
Gintare Valentelyte 
Jarir At Thobari (Universitas Gadjah Mada) menyampaikan bahwa vaksinasi dengue dengan TAK-003 di Indonesia menunjukkan dampak ekonomi yang sangat positif. Dalam periode 20 tahun, vaksinasi ini diperkirakan dapat mencegah jutaan kasus infeksi dan rawat inap, menghasilkan penghematan biaya signifikan baik dari perspektif pembayar maupun masyarakat. Terdapat diskusi mengenai threshold biaya-efektivitas yang digunakan, karena beberapa pihak menilai angkanya terlalu tinggi, meskipun hasil awal dari studi yang dilakukan di Indonesia menunjukkan ICER berada dalam kisaran 1,2 hingga 1,6 kali GDP per kapita.
Shapira menjelaskan bahwa pendekatan ini lahir dari kebutuhan akan perubahan cara kita menangani isu perlindungan finansial. Selama ini, proses pemantauan dan pengumpulan data berlangsung terpisah dari arah penyusunan kebijakan, sehingga keduanya tidak saling terhubung. Tujuan dari kerangka ini adalah menjembatani keduanya menghubungkan hasil nyata di lapangan dengan kebijakan yang bisa mengubahnya.
Para presentan menekankan bahwa akar fragmentasi terletak pada banyaknya aliran dana yang masuk ke fasilitas PHC: anggaran pusat, provinsi atau county, dana pemerintah daerah, donasi lembaga internasional (World Bank, DANIDA, dan lain‑lain), skema asuransi publik, hingga pembayaran langsung pasien. Setiap sumber dana membawa seperangkat aturan administrasi, format laporan, serta prioritas program yang sering kali tidak selaras satu sama lain. Akibatnya, tenaga manajerial di Puskesmas, county health centers, atau barangay health units tersandera oleh persyaratan birokrasi, sehingga ruang untuk berinovasi—misalnya dalam rantai pasok, remunerasi tenaga kesehatan, atau perluasan layanan imunisasi—mengecil drastis.
Di Kenya, Thinkwell mendokumentasikan bagaimana insentif yang saling tumpang‑tindih—dari global budget capitation, anggaran primary care network (PCN), hingga dana kabupaten—menciptakan sinyal kontradiktif bagi fasilitas. PCN sendiri dipuji karena mampu mengonsolidasikan pengelolaan keuangan dan pemantauan kinerja di sub‑wilayah, tetapi efektivitasnya terhambat oleh ketiadaan landasan hukum yang jelas. Sementara itu, studi di Pakistan menyoroti model outsourcing ala People’s Primary Healthcare Initiative (PPHI), yang memberi otonomi luas pada fasilitas sekaligus menuntut transparansi tinggi. Peneliti Pakistan menegaskan bahwa keberhasilan model ini bertumpu pada “trust from the Ministry of Finance and upgraded managerial capacity”—dua prasyarat yang kerap diabaikan dalam replikasi antar daerah.
Pembicara selanjutnya, Prof Yukata Horie (Dekan School of Health Sciences, Fujita Health) menceritakan mengenai bagaimana system perlindungan untuk LTC telah dilakukan sejak tahun 1961 di Jepang. Namun beliau mengingatkan negara-negara lain bahwa yang perlu dilakukan adalah penyiapan dan dukungan untuk memperpanjang angka harapan hidup sehat (HALE), bukan hanya harapan hidup, sehingga desain perlindungan LTC jangan terlalu terfokus pada benefit package dan healthcare (layanan Ketika lansia telah sakit atau rehabilitasi dan perawatan jangka panjang setelah keluar dari rumahsakit), namun pada peningkatan kualitas hidup lansia (menghindarkan frailty), pemberdayaan, dukungan sosial, sehingga system long term care harus mencakup layanan berbasis komunitas. Di Jepang (dan di Thailand) dimulai dengan adanya “care manager” di tingkat komunitas.
Pembicara kunci dalam pembukaan kongres adalah 
Rowena Jacobs membuka diskusi dengan menyampaikan lima alasan utama mengapa kesehatan mental perlu menjadi perhatian para ekonom, Pihaknya menekankan bahwa prevalensi gangguan mental seperti psikosis, kecemasan dan depresi terutama di kalangan anak-anak dan remaja, meningkat drastis dalam beberapa dekade terakhir. Namun lebih dari itu, dampaknya sangat terasa di dunia kerja, meningkatkan ketidakhadiran, rendahnya produktivitas, hingga ketidakaktifan ekonomi di usia produktif.
David Johnston mengajak audiens untuk melihat kesehatan jiwa sebagai fenomena yang memiliki dinamika ekonomi tersendiri. Dengan mencontohkan kasus bencana alam di Australia, Ia menunjukkan bagaimana konteks sosial dan lingkungan dapat memicu lonjakan kasus gangguan mental. Dalam hal ini, peran ekonomi adalah merancang model yang mampu memetakkan jalur penyebab dan memperkirakan kebutuhan serta permintaan layanan kesehatan mental.
Mewakili perspektif Asia, Eduardo P Banzon menjelaskan bahwa meski isu kesehatan mental makin diakui, mayoritas negara di Asia belum memiliki data nasional yang akuat mengenai prvalensi maupun alokasi anggaran untuk kesehatan jiwa. “Kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kita ukur,” tegasnya. Eduardo P Banzon kemudian menyampaikan tiga poin kunci: pertama kebutuhan akand ata spesifik nasional; kedua, potensi telemedicine dan ruang aman digital sebagai alat intervensi; dan ketiga, perlunya perhatina khusus pada kesehatan mental remaja melalui program sekolah dan pendanaan dari skema global seperti Global Fund. Selanjutnya, pihaknya mendorong integrasi indikator kesehatan mental dalam SDG agar isu ini menjadi prioritas pembangunan global. Banzon juga mengajak berpikir lebih luas dan disruptif: intervensi terhadap kesehatan jiwa tidak harus datang dari sektor kesehatan saja, bisa melalui reformasi cara kerja, pendekatan sosial, atau teknologi.
Blaauw menyatakan studi ini menggambarkan penyedia layanan milik pemerintah maupun swasta. Studi ini mengambil studi untuk beberapa penyedia layanan kesehatan. Studi menemukan bahwa kualitas teknis penyedia layanan rendah di semua penyedia layanan di tingkat publik dan swasta yang hanya 40% kasus ditangani sesuai pedoman berbasis bukti. Dokter umum swasta sedikit lebih unggul (45.2% penanganan benar) dibandingkan klinik publik (38.1%) dan MLW swasta (37.4%).
Stacee mengatakan bahwa reformasi kesehatan berbasis penyedia swasta—seperti skema Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) di Afrika Selatan—mengasumsikan kompetisi pasar akan meningkatkan kualitas dan efisiensi. Namun demikian hal in tergantung pada respons permintaan terhadap kualitas di pasar layanan kesehatan kompleks. Hal ini terjadi karena kualitas pelayanan masih sulit untuk dinilai. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi: (1) faktor penentu pilihan penyedia layanan kesehatan (kualitas dengan kedekatan/jenis penyedia), dan (2) dampak informasi kualitas terhadap pilihan pasien. 
Mylene Lagarde menyatakan bahwa studi ini mengevaluasi dampak akses ke penyedia layanan kesehatan primer (PHC) swasta di Soweto terhadap pola pemanfaatan layanan kesehatan, dengan fokus pada peran jarak geografis. Metode yang diapaki adalah randomized controlled trial (RCT) terhadap 1.400 rumah tangga berpenghasilan rendah (memiliki anak di bawah 6 tahun tanpa asuransi swasta), dan membandingkan tiga kelompok yaitu kelompok kontrol (akses publik standar), kelompok dengan akses ke penyedia swasta terdekat (rata-rata 1.79 km), dan kelompok dengan akses ke penyedia swasta lebih jauh (rata-rata 6.69 km). Dalam studi dijelaskan bahawa kartu kesehatan memberikan akses gratis ke penyedia swasta selama tiga bulan. Gejala penyakit dan kunjungan dicatat dalam pictorial diary, kemudian dianalisis menggunakan pedoman WHO (c-IMCI) untuk mengidentifikasi kunjungan tepat, tidak perlu, atau tidak bermanfaat. 
Laura Anselmi (University of Manchester) melakukan penelitian yang menganalisis data dari sampel Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), yang mewakili 1% individu yang diasuransikan (data tahun 2015-2020) , untuk menilai prevalensi penyakit mental, karakteristik pasien, dan pemanfaatan perawatan kesehatan. Temuan ini dibandingkan dengan data dari RISKESDAS untuk mengidentifikasi kesenjangan dari kondisi kesehatan mental yang dilaporkan sendiri dan didiagnosis.
Kesehatan mental memiliki dampak ekonomi negative terhadap seseorang karena memengaruhi kemampuannya untuk bekerja. Jon Gibson (Universitas Manchester) melakukan pendalaman dengan melakukan segregasi data lebih jauh untuk melihat dampak dari Kesehatan mental terhadap produktivitas. Penelitiannya menunjukkan bahwa kesehatan mental secara signifikan memengaruhi produktivitas. Depresi dan kecemasan meningkatkan kemungkinan ketidakhadiran dan presenteeisme, meskipun efeknya bervariasi menurut jenis pekerjaan. Namun, dampaknya (ketidakhadiran) sedikit lebih kecil di sektor formal, dibandingkan dengan kategori pekerjaan lainnya.
Asri Maharani (University of Manchester) mengeksplorasi aspek lain dari kesehatan mental. Studinya menyelidiki perilaku pencarian, pemanfaatan, dan pengeluaran out-of-pocket (OOP) untuk perawatan kesehatan mental (mental health disorder/MHD) di kelompok usia dewasa di Indonesia dengan melakukan survei terhadap 19.236 orang dewasa berusia 18+ tahun pada bulan Juli dan Oktober 2023.
Sri Idaiani (University of Manchester) mencoba mengeksplorasi distribusi diagnosis kesehatan mental di tingkat layanan klinis (RS D, C, B, A dan RS khusus jiwa) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola dan jalur pengobatan (care pathway) di Indonesia. Sri menganalisis 4.335 kunjungan rawat jalan dengan diagnosis kode ICD-10 F yang tercatat dalam database Badan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS-K) dari tahun 2019–2020. Data tersebut dikaitkan dengan informasi dari Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019 tentang ketersediaan psikiater, psikolog klinis, dan rumah sakit jiwa.
