Kongres Nasional ke 14 Jaringan Epidemiologi Nasional
Epidemiologi Sosial dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Primer

Kusuma Sahid Prince Hotel Solo, 6-8 november 2012 

Laporan Hari I  Laporan Hari II Laporan Hari III

Laporan Hari Pertama Konas JEN ke-14 

Konas JEN ke-14 yang dilaksanakan selama 3 hari mulai 6 sampai dengan 8 November 2012 di Surakarta dilatarbelakangi oleh rekomendasi determinan sosial yang diberikan Komisi Determinan Sosial Kesehatan (CSDH) WHO pada tahun 2008 yang diharapkan menghasilkan sistem kesehatan yang paripurna dan mampu mencapai keadilan dan kesetaraan kesehatan populasi. Dari Konas ini diharapkan dapat dihasilkan suatu rekomendasi intervensi ekonomi dan hukum bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan pelayanan primer.

Konas JEN ke-14 dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan pra-kongres (hari I), seminar dan rapat pengurus (hari II), serta kongres JEN (hari III). Kegiatan pra-kongres pada hari pertama Konas JEN ke-14 dilaksanakan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para anggota institusi JEN. Pelatihan terdiri atas 5 topik yang terbagi dalam 3 kelas paralel. Topik-topik tersebut adalah "Pelatihan Penulisan untuk Publikasi Internasional", "Penyusunan Policy Brief Berdasarkan Hasil Studi Epidemiologi", "Metode Survei Cepat pada Populasi Risiko Tinggi", "Penerapan Analisis Multilevel untuk Penelitian Kesehatan", serta "Pelayanan dan Penelitian pada Kelompok Miskin/Kumuh Perkotaan". Salah satu topik terkait kebijakan kesehatan adalah "Penyusunan Policy Brief Berdasarkan Hasil Studi Epidemiologi" yang disampaikan oleh Direktur Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK UGM) Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D.

Berikut materi pendukung yang dapat diunduh :

1. Analisis Kebijakan
2. Contoh NCD brief for policy makers 1
3. Contoh-NCD brief for policy makers 2
4. Policy Brief berbasis data/hasil penelitian epidemiologis: Studi Kasus KIA
5. How to Write a Policy Brief (IDRC)
6. Surveillance and response for maternal death
7. Analisis Kebijakan dan Policy Brief

Policy brief merupakan dokumen singkat yang menyajikan penemuan dan rekomendasi dari penelitian yang ditujukan kepada audiens non-pakar dan merupakan alat untuk menyampaikan masukan terhadap kebijakan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun suatu policy brief antara lain mempertimbangkan siapa pembaca yang dituju (siapa, bagaimana pemahaman pembaca mengenai topik yang diangkat, dan bagaimana keterbukaan pembaca terhadap pesan yang akan disampaikan), bagaimana policy brief tersebut dapat mengena bagi pembaca (apakah yang menjadi pertanyaan, ketertarikan dan concern pembaca, apa yang dibutuhkan supaya pesan policy brief sampai kepada pembaca), menggunakan kekuatan persuasi (apakah keuntungan bagi pembaca), dan fokus pada satu topik dengan menyampaikan tujuan, poin penting, serta melalui penyampaian yang efektif.

Dalam penjelasannya mengenai penyusunan policy brief, secara lebih mendalam pembicara mengangkat topik policy brief dalam bidang kesehatan ibu dan anak (KIA). Ditekankan pentingnya melihat angka absolut kematian ibu dan bayi disamping angka estimasi (rate), dalam menginterpretasi kondisi kesehatan ibu dan dalam menyusun kebijakan terkait hal tersebut terutama di tingkat lokal (kabupaten/kota). Dengan melihat angka absolut diharapkan akan muncul sense of urgency yang lebih kuat. Selain peningkatan angka absolut, faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah pergeseran tempat kematian ibu di masing-masing daerah, sebagai contoh bergesernya kematian ibu di Pulau Jawa dari non fasilitas kesehatan menjadi di rumah sakit. Di mana di antaranya banyak kematian bisa dicegah.

Berdasar hal di atas diharapkan pendekatan surveilans respons dapat digunakan untuk mengurangi angka kematian absolut yang pada akhirnya akan mengurangi angka kematian ibu dan anak (rate). Penggunaan data absolut diharapkan dapat memberikan respons segera dan mengatasi kendala jeda waktu seperti pada penggunaan data estimasi. Respons segera tersebut di antaranya meliputi perbaikan sistem rujukan, perbaikan mutu pelayanan di rumah sakit, dan perbaikan mutu pelayanan di puskesmas dengan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab (tingkat lokal). Dalam diskusi ditekankan pula pentingnya komunikasi yang tepat kepada pengambil keputusan. (Rosa)