The Health Systems in Transition (HiT) profiles are country-based reports that provide detailed descriptions of health systems and policy initiatives using a standard format. HiTs are produced by country experts in collaboration with Observatory staff. They are building blocks that can be used to:

1. examine different approaches to the organization, financing and delivery of health services, and the role of key health system actors;
2. describe the institutional framework for and the process, content and implementation of health policy;
3. highlight challenges and areas requiring more detailed analysis;
4. provide a tool for disseminating information on health systems;
5. facilitate the exchange of reform experiences across countries;
6. establish a baseline for assessing the impact of reforms; and
7. inform comparative analysis.

This template is designed to guide the writing of HiTs by setting out key questions, definitions and examples needed to compile a country profile. It is intended to be used flexibly. The template is revised periodically and this iteration has been developed specifically to make HiTs easier to write and read. Authors and editors are encouraged to adapt the template to a particular national context and to deliver an accessible and clear profile rather than an encyclopaedic review of a health system. Comments and suggestions for developing and improving the HiTs are most welcome and can be sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Meeting Agenda

Authors and advisory group meeting
Health System in Transition

Laporan Pertemuan HiTs

Koordinator Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional dalam Forum Nasional III

Selamat datang para peserta kegiatan Forum Nasional III

Tahun ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan di Indonesia, bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Tahun pertama penyelenggaraan diselenggarakan oleh Fakutas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Jakarta pada tahun 2010, sedangkan tahun ke dua diselenggarakan di Makassar bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Forum nasional ini merupakan kelanjutan dari forum tahunan mengenai desentralisasi kesehatan yang diselenggarakan sejak tahun 2001.

Pada tahun ini, pengembangan Jaringan Kebijakan Kesehatan di Indonesia akan masuk pada tahap penting. Selama ini, pengelolaan Jaringan Kebijakan Kesehatan dilakukan secara informal dengan sistem yang longgar. Di masa mendatang, diharapkan pengelolaan jaringan akan dikembangkan menjadi bentuk yang lebih formal.

Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia III ini tersusun atas dua kegiatan besar yaitu satu hari workshop di Hotel Oval Surabaya, dan dua hari forum nasional kebijakan kesehatan di Universitas Airlangga. Workshop pada hari pertama (18 September 2012) terdiri atas 4 kegiatan:

1. Pengembangan Infrastruktur Unit Penelitian Kebijakan di FKM dan FKM untuk mengantisipasi perkembangan BPJS dan kebutuhan akan riset kebijakan kesehatan di pusat dan daerah;
2. Pengembangan ilmu kebijakan kesehatan di Bagian IKM Fakutas Kedokteran, bekerjasama dengan Badan Kerja Sama Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat – Ilmu Kedokteran Pencegahan – Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran se Indonesia
3. Workshop persiapan Health in Transition (HiTS) bekerjasama dengan the Asia Pasific Observatory on Health System and Policies.
4. Pengembangan konsorsium perguruan tinggi kesehatan untuk Gizi dan KIA.

Forum nasional di hari kedua dan ketiga bertema Kajian Kebijakan Kesehatan terkait MDG's,dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam forum akan dipresentasikan 62 abstrak yang terdiri dari 12 topik kebijakan. Pembicara berasal dari peneliti-peneliti kebijakan kesehatan, sedangkan para pembahas berasal dari pengambil kebijakan. Artikel-artikel terpilih akan diterbitkan di Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia yang sudah terbit pada tahun ini sebagai hasil pertemuan di Makassar. Setiap hari jalannya kegiatan dapat diikuti melalui audio streaming pada website www.kebijakankesehatanindonesia.net, , termasuk abstraknya.

Sebagai koordinator informal Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, kami berharap Forum Nasional III ini dapat memberikan pengembangan untuk aplikasi ilmu kebijakan di sektor kesehatan. Diharapkan Jaringan ini dapat tumbuh menjadi sebuah organisasi independen yang mendukung proses pengembangan dan pelaksanan kebijakan di sektor kesehatan.

Sebagai penutup, terimakasih kami sampaikan ke pimpinan FKM Universitas Airlangga yang telah menjadi penyelenggara Forum Nasional III ini, Pimpinan Kementerian Kesehatan, Pimpinan AusAid di Jakarta, dan IDRC Canada yang telah mendukung penyelenggaraannya.

Selamat melakukan workshop dan seminar di Forum ini.

               Surabaya, September 2012

      Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D
Koordinator Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

  Deskripsi Sesi

Sesi ini membahas tantangan mencari sumber daya keuangan untuk menjalankan riset kebijakan. Tantangan ini menarik karena mempunyai cirri seperti "telur dan ayam" dengan tersedianya peneliti. Dalam sesi ini akan diundang pengelola-pengelola program yang terkait dengan penelitian kebijakan. Diharapkan dengan diskusi ini, ada berbagai bayangan tentang sumber anggaran untuk penelitian kebijakan yang dapat dilakukan oleh pusat penelitian di universitas.

  Tujuan Sesi
 

1. Memahami sumber – sumber pembiayaan penelitian kebijakan: Dari Pemerintah Pusat, Daerah, BPJS, Donor Agencies, sampai ke Corporate Social Responsibility.
2. Prospek kegiatan terkait kebijakan kesehatan di masa mendatang (Panel):
   
   
   1. HSS Project dari AusAid : Ria Arief AusAid
   2. Program BalitbangKes : Dr. Soewarta Kosen
   3. Management and Technical Assistance Facility dari Global Fund Pemerintah Pusat dan Daerah : Bambang Hartono
   4. Project HPEQ DIKTI : Dr Arsita

  Isi sesi

Dari Panelis

  Deskripsi Sesi

Unit Penelitian merupakan sebuah kegiatan serius yang membutuhkan system manajemen yang baik. Untuk memulai sebuah lembaga atau mengkaji kemungkinan hidupnya sebuah lembaga diperlukan perencanaan yang menghasilkan rencana strategis dan rencana bisnis. Mengapa perlu melakukan perencanaan bisnis di unit penelitian? Perencanaan ini diperlukan untuk melihat apakah unit penelitian yang ada atau yang akan ada mempunyai prospek ke depan, tumbuh dan berkembang untuk memenuhi harapan penggunanya. Sesi ini membahas secara ringkas kebutuhan dan perbedaan antara rencana strategis dan rencana bisnis. Kegiatan di sesi ini akan dilanjutkan dengan program jarak jauh.

  Tujuan Sesi

1. Membahas unit penelitian dengan pendekatan bisnis
2. Memahami perbedaan antara rencana strategis dan rencana bisnis.
3. Mengawali kegiatan jarak-jauh dalam perencanaan bisnis lembaga penelitian.

  Isi sesi

Andayani P. 2011. Perbedaan antara Rencana Strategis dan Rencana Bisnis. PMPK 

Laksono Trisnantoro - Hand-out .

  Bahan Bacaan

Massachusetts small business development center network. BUSINESS PLAN GUIDE

link: http://www.msbdc.org/semass/pub_files/pdfs/BP%20Guide_rev1-06.pdf

Overto, Rodney. Business planning made simple. 2002. Ina Publikatama, Jakarta

What is the Difference Between a Business Plan and a Strategic Plan?

Link: http://www.cssp.com/strategicplanning/blog/?p=505 
Link: http://mystrategicplan.com/resources/what-is-the-difference-between-a-business-plan-and-a-strategic-plan/ 

  Deskripsi Sesi

Sesi ini membahas perlunya program pengembangan Kelompok Riset Kebijakan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran. Mengapa di dua fakultas? Sesi ini dimulai dengan membahas dua kasus kebijakan yaitu Kebijakan MDG danKebijakan BPJS yang membutuhkan kerja bersama antara peneliti ilmu kesehatan masyarakat dan ada yang di ilmu biomedik. Dari kasus ini, akan dibahas bagai mana strategi pengembangan kerjasama antara di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran.

  Tujuan Sesi

1. Membahas kasus kebijakan pencapaian MDG4 dan MDG5
2. Membahas kasus kebijakan BPJS
3. Membahas kerjasama antara ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu biomedik dalam kebijakan kesehatan.

  Isi sesi

Trisnantoro L. 2012. Hand-out. Kerjasama peneliti kesehatan masyarakat dan biomedik. Kasus: MDG4 dan MDG5, serta BPJS. PMPK

  Bahan Bacaan

Kebijakan KIA di www.kebijakankesehatanindonesia.net

UU SJSN dan UU BPJS

  Deskripsi Sesi

Lembaga yang meneliti kebijakan kesehatan secara independen belum banyak jumlahnya di Indonesia. Sebagian besar berada di universitas dan lembaga penelitian di pulau Jawa. Akibat yang terjadi adalah kemajuan perkembangan penelitian kebijakan kesehatan masih lambat. Jumlah peneliti kebijakan kesehatan masih terbatas di berbagai universitas. Sementara itu banyak universitas yang tidak mempunyai peneliti dan staf pendukung penelitian yang professional serta jaringan kerja. Sesi ini membahas mengenai tata kelola dan struktur lembaga penelitian serta apa yang dimaksud dengan sifat independen.

  Tujuan Sesi
 

1. Memahami tata kelola dan struktur lembaga penelitian di universitas
2. Memahami hubungan antara peneliti dengan lembaga penelitian
3. Memahami independensi peneliti dan lembaga penelitian

  Isi sesi

Trisnantoro L. 2012. Hand-out. Tata Kelola Unit Penelitian Kebijakan dan Independensinya. PMPK

  Bahan Bacaan

Bennett S, Corluka A, Doherty A and Tangcharoensathien V. 2012.Approaches to developing the capacity of health policy analysis institutes: a comparative case study. Health Research Policy and Systems 2012, 10:7 http://www.health-policy-systems.com/content/10/1/7

Jennifer Stephens J, Levine R, Burling A, Russ-EftD . 2011. An Organizational Guide to Building Health Services Research Capacity. Agency for Healthcare Research and Quality Rockville, MD.American Institutes for Research Washington, DC 

White F. 2002. Capacity-building for health research in developing countries: a manager's approach. Rev PanamSaludPublica/Pan Am J Public Health 12(3), 2002