Orang Indonesia cenderung berobat ke luar negeri sampai tahun 2013 ini. Singapura merupakan Negara yang paling banyak didatangi pasien asal Indonesia. Mereka biasanya menganggap pelayanan kesehatan di sana lebih baik.

Padahal Bambang Nursasongko, Spesialist in Conservative Dentistry Universitas Indonesia mengatakan kualitas antara Rumah Sakit (RS) Singapura dan Indonesia sama. Namun menjadi berbeda karena kurangnya sosialisasi tentang dokter dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

"RS Singapura melakukan promosi secara gencar soal kelebihan RS tersebut," kata Bambang pada Tempo, Ahad, 16 September 2013. Selama ini di Indonesia promosi rumah sakit tabu dan melanggar kode etik kedokteran.

Padahal Bambang mengatakan promosi yang gencar oleh RS Singapura mampu menciptakan paradigma kalau kualitas dan pelayanan kesehatan di negeri singa lebih baik. Padahal jika ditelusuri, dokter asal Singapura dan Malaysia sekolahnya di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung kualitas dan SDM mereka pun bisa diukur.

"Sebagian orang memilih berobat ke luar negeri karena gengsi," Bambang menjelaskan. "Orang kebanyakan merasa rugi membayar mahal jika berobat di Indonesia, lain halnya jika di luar negeri meskipun mahal akan tetap dijabani."

Data Departemen Kesehatan memperkirakan setiap tahunnya pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri menghabiskan biaya Rp100 triliun. Jumlahnya akan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Kecenderungan orang Indonesia berobat ke luar negeri sangatlah besar, terutama di kalangan para selebritas. Mereka tak segan mengeluarkan biaya yang cukup fantastis. Seperti halnya rencana musisi Ahmad Dhani yang akan membawa putra bungsunya AQJ untuk berobat lanjutan ke Singapura.

sumber: www.tempo.co

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf mengatakan dengan adanya UU Keperawatan nantinya tenaga perawat akan mendapat pendidikan khusus keperawatan yang diharapkan bisa membantu dokter secara profesional.

"Nantinya perawat mendapat pelimpahan wewenang dari dokter untuk menjalankan tugas-tugas kedokteran ketika dokter tidak ada atau dalam waktu darurat. Karena itu RUU ini harus disahkan selambat-lambatnya pada akhir 2013 ini," kata Nova Riyanti Yusuf dalam diskusi 'RUU Keperawatan' bersama Staf Ahli Menteri Kesehatan Prof. dr. Budi Sampurna, dan Sekjen PP PPNI Harif Fadilah di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Nova menegaskan RUU Keperawatan yang sedang dibahas di Panja DPR RI sekarang ini berangkat dengan spirit nasionalisme, di mana banyak daerah terpencil yang tidak memiliki tenaga perawat, sehingga kurang mendapat perhatian kesehatan yang memenuhi standar kesehatan. UU Keperawatan ini diharapkan terjadi pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di daerah terpencil.

"Jumlah dokter yang terbatas, banyak akademi perawat yang tidak terstandarisasi, dan banyaknya perawat yang dikriminalisasi akibat salah penanganan medis, maka itulah yang menjadi spirit perlunya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah terpencil," ujarnya.

Politisi Demokrat ini mengatakan Indonesia memerlukan tenaga perawat yang luar biasa, mengingat selama ini terpusat di kota kota besar termasuk tenaga dokter sendiri. Untuk itu RUU Keperawatan menjadi prioritas sejak tahun 2012 dan harus segera disahkan.

Budi Sampurna menjelaskan jika RUU Keperawatan tak akan berbenturan dengan UU Kesehatan, UU Kedokteran, dan UU sejenis, karena hanya akan mengatur dari sisi profesi pekerjaan, dan pendidikannya meliputi praktek, sanksi administratif, pembinaan dan sebagainya.

Sedangkan khusus pendidikannya kata Budi, pengajarnya dosen perawat, dan atau perawat yang sudah diangkat menjadi dosen keperawatan.

"Jadi, dalam pendidikan keperawatan ini tak ada yang namanya konsultan, melainkan tetap dosen. Tapi, yang terpenting pemerataan pelayanan perawat di daerah-daerah di tengah sulitnya anggaran untuk mencetak tenaga dokter profesional," katanya.(js)

sumber: www.tribunnews.com

Realisasi target PBB melalui Badan Kesehatan Dunia soal dua persen dari jumlah penduduk di sebuah negara untuk kecukupan darah belum maksimal. Hal inilah, sebagaimana menurut hemat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla membuat pihaknya menggiatkan terus-menerus kegiatan donor darah di Indonesia untuk seluruh kalangan masyarakat. JUsuf Kalla mengemukakan hal itu kemarin saat perhelatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, pihak operator telekomunikasi Indosat, dalam siaran persnya, menyumbangkan mobil klinik Ceria sebagai bantuan memperluas kegiatan donor darah tersebut. Indosat saat ini memiliki 16 unit mobil klinik yang siap dioperasikan di seluruh Indonesia untuk mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak . Mobil klinik Ceria yang diluncurkan bersamaan dengan aksi donor darah merupakan pengembangan dari operasional mobil klinik sebelumnya. Hingga kini, mobil-mobil tersebut telah melayani sekitar 800 ribu orang sejak 2006 hingga 2012.

Di samping itu, menjelang hari ulang tahun ke-68 PMI, imbuh Jusuf Kalla, pihaknya juga menunjuk beberapa agen perubahan dari berbagai kalangan dan profesi di Tanah Air. Salah satunya, PMI menunjuk seorang pemain biola Cecillia Young. "PMI akan melakukan sosialisasi misi dan visi serta perannya di kalangan generasi muda,"kata Jusuf Kalla.

Dara kelahiran Jakarta pada 11 Agustus 1995 sejak lama telah akrab dengan alat musik gesek ini. Dalam kesempatan tersebut, pemilik rambut panjang ini memperlihatkan kebolehannya memainkan lagu Kebyar-Kebyar di hadapan Jusuf Kalla bersama para pemangku kepentingan lainnya di area Bundaran Hotel Indonesia (HI). "Ini waktunya kaum muda untuk aktif di bidang sosial, untuk mendorong kegiatan sosial melalui agen perubahaan,"kata Jusuf Kalla berkomentar.

Cecillia memang terbilang cukup panjang menorehkan prestasi. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara ini, dua tahun silam, berhasil memadukan musik tradisional Bali ke dalam musik klasik modern melalui kepiawaiannya menggesek biola pada album instrumental Bali Sutrepti.

Hingga kini, Cecillia pun masih mengajar privat biola bagi anak-anak sekolah internasional dan umum. Ia juga mengajar di tiga lembaga kursus musik.

Sejak setengah tahun silam, Cecillia melatih 27 anak jalanan bermain biola. Kebanyakan dari anak jalanan itu berasal dari kawasan Pesing di RT 002/RW 08, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saat awal Ramadhan, Minggu (28/7/2013), berbagi bersama dengan sekitar 200 anak jalanan dalam acara buka puasa bersama di kawasan Meruya, Jakarta Barat.

Ke depan, menurut Cecillia, dirinya bakal mempersiapkan pertunjukan solo bersama anak jalanan. Cecillia juga bakal mengeluarkan album musik daerah Indonesia.

sumber: internasional.kompas.com

Pencanangan vaksin Pentavalen telah diresmikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Nasfsiah Mboi. SpA,M.P.H pada Agustus lalu. Gabungan lima vaksin tersebut sebagai bukti Indonesia mandiri.

Menurut Direktur Utama Bio Farma Indonesia, Iskandar, bila dilihat dari respons masyarakat, sebenarnya Indonesia berada di posisi tertinggal ketimbang negara lain. Jadi ketika vaksin ini ada, ini lebih kepada bentuk dari kemandirian masyarakat Indonesia.

"Ini bukti bahwa Indonesia pun bisa membuat vaksin Pentavalen ini. Sedangkan orang lain membeli, kita membuat vaksin ini sendiri. Ini lebih kepada kemandirian. Untuk programnya sendiri, kita berada di urutan 70 sekianlah," kata Iskandar, saat berbincang dengan tim Health Liputan6.com, Ujung Genteng, Sukabumi Selatan, Jawa Barat, Senin (16/9/2013)

Iskandar menambahkan, respons yang diperlihatkan pemerintah ketika dibilang bahwa Indonesia bisa menciptakan vaksin itu, pemerintah langsung memasukkan Pentavalen ke dalam programnya. "Ya, walaupun sekarang baru 50 persen. Tapi, tahun depan 100 persen untuk mengcover kebutuhan nasional," tambah dia.

Sementara Pemerintah melakukan tugasnya, pihak produsen vaksin Pentavalen ini akan proses ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sehingga pada awal 2016, Indonesia sudah bergerak ke pasar global.

"Ini yang kita targetkan. Karena ini kan ditunggu ya. Karena hanya 5 perusahaan di dunia yang bisa membuat vaksin Pentavalen ini, lho. Kita termasuk beruntung, ini sudah menunjukkan bahwa Indonesia hebat," terang Iskandar.

Vaksin Pentavalen merupakan vaksin dasar yang mampu mencegah lima penyakit, seperti difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, serta Hib (Haemophylus Influenza Type B).

sumber: health.liputan6.com

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional (BPJS) pada 1 Januari 2014 mendatang, minta setiap anggota masyarakat tidak perlu keluar uang satu sen pun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah.

Praktis, Pemerintah wajib menjamin kesehatan bagi warga. Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/09/2013).

Jaminan sosial kesehatan adalah hak bagi seluruh warga negara yang merupakan kewajiban negara untuk mewujudkannya. "Hal itu harus diwujudkan tanpa membebani dengan kewajiban rakyat membayar premi," ujar Ali.

Karenanya, membutuhkan 'political will' dari pemerintah dalam menjaga komitmen dan tanggungjawab dalam meningkatkan pendapatan negara. Sehingga, jaminan tersebut, dapat direalisasikan sebagaimana sudah diamanatkan dalam konstitusi.

Menurutnya, salah satu mekanisme yang dapat diambil adalah dengan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan anggarannya digunakan untuk menjalankan jaminan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi seluruh warga negara.

Selain itu, Ali mengungkapkan, bahwa pemerintah sebenarnya mampu mewujudkan jaminan kesehatan secara nasional bagi masyarakat Indonesia tanpa harus memungut premi pada rakyat. Hal itu jika pemerintah dapat menghapus secara total subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sebesar Rp 320 triliun per tahun.

"Melalui anggaran yang selama ini dialokasikan untuk subsidi BBM, pemerintah bukan hanya bisa membiayai jaminan kesehatan bagi rakyat, melainkan juga jaminan pendidikan untuk seluruh rakyat dari tingkat SD sampai S3, serta jaminan sosial lainnya. Kita mau pemerintah memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, dari seorang lahir sampai meninggal dunia," terangnya.

Namun sejauh ini, menurut Ali, APKLI pesimistis JKN yang akan dimulai pada awal tahun depan tersebut bisa berjalan lancar. Karena, banyak masyarakat, khususnya yang berada di level ekonomi menengah ke bawah, termasuk para PKL yang akan menuntut haknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah.

Faktanya, pemerintah hanya akan menanggung premi kesehatan bagi 86,4 juta orang dan dari 25 juta jumlah PKL di seluruh Indonesia yang tergabung dalam APKLI, dan hanya 30 persen PKL yang akan mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah.

Dampaknya, hal itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk itu, APKLI berharap, bukan hanya seluruh PKL yang seharusnya nanti ditanggung jaminan kesehatannya oleh pemerintah, namun seluruh rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh belahan nusantara juga harus ditanggung preminya.

"Bila seluruh penduduk preminya tidak dijamin pemerintah, APKLI pesimistis BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 dapat berjalan dengan efektif. Karena nanti akan sangat mungkin bermunculan para mafia hingga calo kesehatan, yang akhirnya malah akan membuat overloud bugdet, sehingga akan timbul banyak masalah dalam pelaksanaan JKN," ujarnya.

Untuk itu, APKLI mendesak pemerintah agar lebih total dalam menjalankan program jaminan kesehatan dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu, lanjut Ali, untuk mewujudkan jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi anak bangsa tidak membutuhkan banyak anggaran, karena yang terpenting adalah niat pemimpin bangsa ini untuk mewujudkan hal tersebut.

"APKLI memperkirakan, hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 150-175 triliun untuk mewujudkan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Indonesia. Jika diambil dari subsidi BBM yang sebesar Rp 320 trilliun per tahun, sisanya dapat digunakan untuk memberikan jaminan pendidikan dan sosial," pungkasnya. @yuanto

sumber: www.lensaindonesia.com

"Peningkatan jumlah kasus Alzheimer di Indonesia sangat memprihatinkan. Kita sering memaklumi pikun sebagai penyakit orang tua. Ini cara pandang yang salah, karena hal tersebut merupakan gejala penyakit yang serius," ujar Dr. Ali Ghufron Mukti. "Ini adalah momentum yang tepat bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk turut serta mensosialisasikan pentingnya penanggulangan dan pencegahan Alzheimer. Kami mendukung penyusunan Indonesia Alzheimer-Dementia National Plan dalam waktu dekat sebagai bentuk komitmen Indonesia akan isu penting ini.

Memory Walk merupakan kegiatan jalan sehat yang dilakukan di berbagai negara kini termasuk Indonesia, untuk memperingati bulan Alzheimer sedunia. Mulai pukul 6 pagi, 300 partisipan berpakaian ungu berjalan kaki sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan Alzheimer dan demensia. Dalam kesempatan ini, publik juga dapat melakukan deteksi dini Alzheimer dan mempelajari senam gerak latih otak secara gratis, berkat kerja sama sebuah perusahaan farmasi, PT EISAI dengan Pusat Intelegensia dan Promosi Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

"Deteksi dini Alzheimer bukan hanya untuk lansia. Gejala Alzheimer bisa muncul 20 tahun sebelum gejala lainnya menjadi lebih jelas," jelas DY Suharya, Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia yang menggagas Memory Walk. Dengan meningkatnya kepedulian akan Alzheimer, kami ingin mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat dapat menurunkan risiko seseorang menderita Alzheimer di usia lanjut.

Dalam pembukaa Memory Walk,Dr. Ali Ghufron Muktipun melepaskan 20 ekor burung merpati untuk menunjukkan simpatinya terhadap anggota masyarakat dan keluarga yang tengah merawat para penderita Alzheimer. Menurut laporan Alzheimer Disease International pada tahun 2010, biaya perawatan penderita Alzheimer dan demensia di Asia Tenggara mencapai sekitar US$4 milliar mencakup biaya obat-obatan dan fasilitas sosial yang dibutuhkan untuk mendukung penderita Alzheimer dan demensia.

Diperlukan pengetahuan, kesabaran, dan waktu yang cukup banyak untuk merawat penderita Alzheimeru,terutama karena dampaknya yang besar dan berlangsung dalam jangka panjang. Keluarga penderita Alzheimer pun kerap disebut sebagai pasien kedua, karena penyakit ini bukan hanya mempengaruhi dan mengubah kehidupan penderita, namun juga anggota keluarganya.

Beberapa komunitas dari berbagai lapisan masyarakat turut mengikuti Memory Walk ini untuk menunjukkan kepedulian mereka, di antaranya Yayasan Emong Lansia, Forum Komunikasi Lanjut Usia, Pusaka DKI Jakarta,Alzheimeru2019s Indonesia Jakarta, Bandung, Yogyakarta,mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Resident dari RSCM dan Alumni SMA 3 Jakarta. Kegiatan ini juga didukung oleh berbagai elemen pemerintahan, perusahaan, masyarakat, media dan sebagainya, seperti PT EISAI, Prodia Lab, 97.9 FeMale Radio & FeMale Circle, Majalah Femina, Pesona, World Health Organization (WHO), Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Sosial RI, Bank BCA, Maverick, dan Juara Agency.

Memory Walk dilaksanakan setiap bulan September, bertepatan dengan Bulan Alzheimer Sedunia. Kegiatan ini dilangsungkan di berbagai belahan dunia untuk menunjukkan bersatunya komunitas dan orang-orang terkasih untuk menanggulangi Alzheimer dan demensia. Tahun ini, lebih dari 50 kegiatan jalan sehat telah dilakukan di 80 negara, termasuk Indonesia.

sumber: www.merdeka.com

Pakar Ekonomi Publik Universitas Andalas Padang, Dr Hefrizal Hendra mengatakan manfaat sosial ekonomi dari lapangan pekerjaan yang disediakan Industri rokok jauh lebih kecil dibandingkan dengan dampak negatifnya kepada rakyat secara umum. Dampak negatif secara sosial dan ekonomi dari industri rokok itu justru harus ditanggung perokok aktif dan pasif.

Hal itu dikatakan Hefrizal saat memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pemerintah pada persidangan Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (13/9/2013), yang dimohonkan sejumlah tokoh antara lain Hendardi, Mulyana W Kusumah, Neta S Pane dan Aizuddin.

Di hadapan persidangan yang dipimpin Ketua MK Akil Muchtar itu Hefrizal mengatakan, semakin banyak orang yang merokok, maka beban pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan semakin tinggi.

"Karena itu, kebijakan pengenaan pajak untuk meningkatkan harga rokok agar peredarannya bisa dibatasi adalah sangat tepat. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku 1 Januari 2014 itu malah terlalu kecil, hanya 10 persen. Mestinya lebih, agar harga rokok semakin mahal," kata Hefrizal.

Menurut Hefrizal, rokok yang dijadikan objek pajak dalam pasal tersebut merupakan barang konsumsi pribadi (privat good) yang bukan termasuk kebutuhan dasar. Menurutnya, rokok lebih banyak memberikan akibat buruk kepada orang yang mengkonsumsinya. Karena itu, perlu ada pembatasan agar tidak merusak masyarakat secara umum.

Sementara Guru Besar Pajak Universitas Indonesia (UI) Prof Gunadi juga menyampaikan hal senada. Ia menilai dampak negatif rokok tidak hanya terjadi pada daerah penghasil rokok atau tembakau, tetapi juga dialami daerah lainnya.

Karena itu, pajak rokok digunakan sebagai retribusi tambahan. "Yang nantinya digunakan untuk pemenuhan pelayanan publik sebagai dampak negatif dari rokok, yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan serta penanganan hukum," ucap Gunadi.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel), Gustafa Yandi, mengatakan bahwa kebijakan pajak rokok dalam UU No 28/2009 memberi angin segar kepada pemerintah daerah. Sebab jika UU itu diberlakukan, pemerintah mendapatkan sekitar 100 triliun dari pungutan pajak tersebut.

"Dengan rasio jumlah penduduk 1,5 persen dari total nasional, maka pajak rokok itu memberikan tambahan penghasilan sekitar Rp140-150 miliar. Jika UU ini dibatalkan, maka kami kehilangan harapan tambahan pendapatan sebesar itu," kata Gustafa.

Disebutkannya, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan, Kalsel menduduki peringkat kedua di Indonesia setelah Provinsi Bangka Belitung dalam hal jumlah rata-rata penduduk yang merokok lebih dari 30 batang per hari. Di Kalsel, rata-rata penduduk yang merokok lebih 30 batang per hari mencapai 7,9 persen, sedangkan di Bangka Belitung mencapai 16,2 persen.

"Hasil riset tersebut juga menyebut 18 perokok anak di Kalsel dengan usia 5-9 tahun. Prevalensi perokok di Kalsel mencapai 30,5 persen, hampir sama dengan angka nasional sebesar 34,7 persen," tambahnya. [mes]

sumber: nasional.inilah.com

Anggota Komisi IX DPR RI (bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pengawasan obat dan makanan) melakukan inspeksi mendadak terkait kesiapan petugas kesehatan PPIH Embarkasi Surabaya dalam mengantisipasi terpaparnya calon haji Jatim oleh Virus Corona.

Dalam sidak itu, dua anggota Komisi IX DPR RI yakni dr Nova Riyanti Yusuf SpKJ dan Anita Jacoba terlihat berkeliling meninjau Poliklinik PPIH Embarkasi Surabaya, Unit Pengendali Risiko Lingkungan (PRL), dan laboratorium sampel makanan di kompleks Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Kamis.

Didampingi Kabid Kesehatan Haji PPIH Embarkasi Surabaya dr Oenedo Gumarang MPHM dan Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya HM Asyhuri, keduanya juga sempat berdialog dengan petugas kesehatan haji tentang antisipasi Virus Corona itu.

"Kami (DPR RI) mempunya Panja Kesehatan Haji, karena itu kami memeriksa kesiapan 17 embarkasi dalam pelayanan kesehatan haji, di antaranya melihat angka kematian calon haji, penanganan calon haji risiko tinggi (risti), dan juga antisipasi Virus Corona," kata dr Nova Yusuf.

Menurut legislator yang pernah meninjau langsung kondisi kesehatan calon haji Indonesia di Tanah Suci pada tahun 2009 itu, calon haji lanjut usia (lansia) yang tergolong calon haji "risti" perlu mendapat perhatian khusus, apalagi kondisi di Tanah Suci saat ini banyak tantangan fisik.

"Untuk Virus Corona, saya kira sosialisasi PHBS (Pola Hidup Bersih Sehat) sejak di kabupaten/kota lebih penting, karena virus itu belum ada vaksin-nya, tapi saya kira sosialisasi dalam bentuk penyuluhan tidak cukup, namun perlu tertulis dalam bentuk brosur atau buku saku," ujarnya.

Oleh karena itu, hasil dialog dengan sejumlah petugas kesehatan di PPIH Embarkasi Surabaya tentang sosialisasi Virus Corona secara tertulis dalam bentuk buku saku atau poster akan dijadikan rekomendasi untuk dibahas dalam Panja Kesehatan Haji DPR RI.

"Buku saku atau brosur itu penting agar bisa dibaca calon haji di perjalanan, sebab kalau hanya penyuluhan bisa lupa. Petugas di sini sudah membuat sosialisasi berbentuk standing banner, karena mereka terkendala biaya kalau harus berbentuk buku atau brosur untuk calon haji," tuturnya.

Siap Antisipasi Corona

Sementara itu, Kabid Kesehatan Haji PPIH Embarkasi Surabaya dr Oenedo Gumarang MPHM menyatakan, pihaknya sudah melakukan penyuluhan setiap menyambut kedatangan calon haji dalam satu kloter yang tiba di Bagian Penerimaan Asrama Haji Embarkasi Surabaya.

"Intinya, penyuluhan itu untuk mengingatkan para calon haji agar mengenali diri dan senantiasa melakukan pola hidup sehat, sebab Virus Corona itu mudah menular secara droplet saat berbicara/ngobrol atau batuk, karena itu setiap calon haji diberi empat masker," ucapnya.

Sepulang jamaah haji dari Tanah Suci, kata Oenedo yang juga Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas I Surabaya itu, pihaknya menyiapkan thermal scanner untuk mengukur suhu mereka, lalu kondisi terakhir itu akan diamati selama 14 hari (dua kali masa inkubasi penyakit).

"Jadi, secara teknis, kami siap, termasuk bila Virus Corona itu benar-benar menjangkiti calon haji dari Jatim, tapi kami berharap hal itu tidak terjadi dan kami juga tidak mau sombong tentang kesiapan itu, yang penting ada tim yang akan melakukan pemeriksaan dan pengawasan," tukasnya.

Pada akhir Mei lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa di Arab Saudi telah terjadi 38 kasus virus Corona dengan 22 orang di antaranya telah meninggal dunia. Selain di Arab Saudi, virus itu dilaporkan memapar warga Afrika dan Prancis.

Ia menambahkan PPIH Embarkasi Surabaya mencatat 2.835 calon haji atau 10 persen dari 28.356 calon haji di Embarkasi Surabaya (Jatim, Bali, NTT) merupakan calon haji "risti" dengan usia 60 tahun ke atas. "Mereka akan diawasi sejak berangkat, saat di Tanah Suci, hingga pulang," katanya.

sumber: www.antaranews.com