xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

Regulasi JKN soal Kompensasi Perlu Direvisi

Peneliti dari Universitas Gajah Mada, M Faozi Kurniawan mendesak pemerintah merevisi seluruh regulasi terkait Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN). Undang-undang beserta peraturan turunan yang ada saat ini dinilai sudah usang dan perlu perbaikan di sejumlah pasal, terutama terkait kebijakan kompensasi.

“Posisinya saat ini urgent karena sesuai amanat undang-undang. Banyak daerah kita masih termasuk wilayah miskin dan tertinggal. Masih banyak pula rakyat miskin yang perlu mendapat prioritas dari JKN,” ujar Faozi saat diwawancarai Info Tempo, Selasa,4 Mei 2021.

Kebijakan kompensasi tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 23 Ayat 3. Disebutkan, jika suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) wajib memberikan kompensasi.

Faozi yang tergabung dalam Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM menemukan bahwa kebijakan kompensasi belum terealisasi dengan baik di berbagai daerah, terutama wilayah yang minim terhadap fasilitas kesehatan, peralatan medik, dan tenaga kesehatan.

Peserta JKN yang membayar iuran BPJS dan tinggal di wilayah terpencil kesulitan mengakses berbagai produk layanan kesehatan yang dibutuhkan. Penderita penyakit jantung di Pulau Nias tidak dapat dilayani oleh rumah sakit dengan peralatan memadai. Bagi peserta BPJS dari golongan mampu bisa berobat ke Medan. Namun, akan sulit bagi rakyat miskin kendati terdaftar sebagai peserta JKN.

“Dari data-data sampel BPJS, ketersediaan faskes, hingga distribusi,ternyata faskes yang lengkap ada di perkotaan, terutama di Pulau Jawa.Dari bukti data-data tersebut, masyarakat miskin tidak akan mendapatkan produk yang ditawarkan JKN. Di Pulau Jawa semua paket manfaat JKN bisa diterima, mungkin 100 persen. Berbeda dengan daerah terpencil, JKN tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Faozi. Padahal UU mengamanatkan penerima manfaat JKN seharusnya rakyat miskin.

Menurutnya, tujuan JKN sesuai amanat UU dapat dicapai jika terjadi kesetaraan, dan implementasi kebijakan kompensasi yang tepat sasaran. Artinya, berhasil memberi layanan kesehatan kepada rakyat miskin dan meratanya pelayanan kesehatan.

Agar kebijakan kompensasi yang tepat sasaran, kata Faozi, revisi regulasi merupakan keniscayaan. Regulasi antara lain harus memuat pemetaan, pembagian peran, tanggung jawab, mekanisme, sumber dana, dan jenis kompensasi. Dengan regulasi pula setiap pemerintah derah dan stakeholder terkait memiliki rambu-rambu yang jelas dalam mengelola dana JKN, serta penyediaan layanan kesehatan di daerahnya.

Saat ini Kementerian Kesehatan sudah merevisi Peraturan Menkes. Namun peraturan tersebut belum juga diluncurkan sedangkan Perpres 64 Tahun 2020 sudah berlaku. Permenkes terbaru telah memuat petunjuk tenkis (juknis) yang detail terkait implementasi kebijakan kompensasi.

Untuk mempercepat munculnya permenkes yang baru, PKMK UGM akan melakukan edukasi di berbagai platform. “Kami angkat kebijakan kompensasi dalam seminar dan webinar. Kita juga menulis artike tentang equity bersama 13 provinsi mitra yang melakukan penelitian. Ditulis di masing –masing provinsi lalu diunggah di internet agar masyarakat dapat mengetahui,” ujar Faozi. Sejumlah akademisi juga telah mengunjungi DPR demi mendorong kebijakan baru tersebut. (*)

sumber: https://nasional.tempo.co/read/1459957/regulasi-jkn-soal-kompensasi-perlu-direvisi/full&view=ok

 

Vaksin AstraZeneca Aman, Penghentian Sementara Hanya Pada Kelompok CTMAV547

Penghentian sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca Batch (Kumpulan Produksi) CTMAV547 untuk pengujian toksisitas dan sterilitas oleh BPOM adalah bentuk upaya kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini.

Tidak semua batch vaksin AstraZeneca dihentikan distribusi dan penggunaannya. Hanya Batch CTMAV547 yang dihentikan sementara sambil menunggu hasil investigasi dan pengujian dari BPOM yang kemungkinan memerlukan waktu satu hingga dua minggu.

Batch CTMAV547 saat ini berjumlah 448,480 dosis dan merupakan bagian dari 3,852,000 dosis AstraZeneca yang diterima Indonesia pada tanggal 26 April 2021 melalui skema Covax Facility/WHO.

Batch ini sudah didistribusikan untuk TNI dan sebagian ke DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.

Adapun terkait dengan laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius yang diduga berkaitan dengan AstraZeneca Batch CTMAV547, Komnas KIPI telah merekomendasikan BPOM untuk melakukan uji sterilitas dan toksisitas terhadap Kelompok tersebut dikarenakan tidak cukup data untuk menegakkan diagnosis penyebab dan klasifikasi dari KIPI yang dimaksud.

Batch AstraZeneca selain CTMAV547 aman digunakan sehingga masyarakat tidak perlu ragu.

“Ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini. Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tenang dan tidak termakan oleh hoax yang beredar. Masyarakat diharapkan selalu mengakses informasi dari sumber terpercaya,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi.

“Penggunaan vaksin AstraZeneca tetap terus berjalan dikarenakan vaksinasi Covid-19 membawa manfaat lebih besar,” tambah beliau.

Hingga saat ini, berdasarkan data Komnas KIPI belum pernah ada kejadian orang yang meninggal dunia akibat vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Dalam beberapa kasus sebelumnya, meninggalnya orang yang statusnya telah divaksinasi COVID-19 adalah karena penyebab lain, bukan akibat dari vaksinasi yang diterimanya.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM

link: https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210516/4837770/vaksin-astrazeneca-aman-penghentian-sementara-hanya-pada-kelompok-ctmav547/

 

Belajarlah dari Selandia Baru, Negara Penanganan Kasus COVID-19 Terbaik di Dunia

Seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini Pandemi Virus COVID-19 masih terus menyebar ke setiap negara di seluruh dunia. Awalnya, penyebaran virus ini berasal dari salah satu pasar yang berada di Hubei, Wuhan, China. Namun, adanya tingkat mobilitas dari setiap masyarakat yang kemudian mengakibatkan penyebaran virus ini semakin cepat dan meluas ke seluruh negara. Hal ini yang membuat seluruh elemen baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah mengalami kewalahan dan berbagai kegiatan mereka juga secara terpaksa harus dibatasi demi mengurangi laju penyebaran virus COVID-19 ini.

Berbagai cara dalam mengurangi penyebaran virus tersebut berdasarkan pada kebijakan dari setiap negara yang disertai dengan rekomendasi dari WHO, dari adanya kebijakan lockdown, pengalihan kegiatan luring menjadi daring (online), pengurangan mobilisasi masyarakat, hingga adanya kebijakan new normal. Dari beberapa kebijakan tersebut juga diterapkan oleh beberapa negara yang di antaranya ada yang berhasil maupun ada yang belum berhasil atau gagal dalam menangani kasus seperti ini.

Bahkan, dari keberhasilan pada penanganan kasus ini berdampak pada seluruh masyarakatnya yang dapat kembali melaksanakan kegiatannya masing-masing secara normal, meskipun dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini yang dialami oleh Negara Selandia Baru, negara dengan penanganan kasus COVID-19 terbaik di dunia.

Pada hari Sabtu, 8 Mei 2021 pukul 09.00 pagi waktu setempat, Kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2.640 orang, kemudian jumlah yang telah sembuh sebanyak 2.589 beserta sebanyak 26 kasus yang dinyatakan meninggal dunia.

Awal Mula Pandemi COVID-19 di Selandia Baru

Seperti yang diketahui bahwa Negara Selandia Baru merupakan salah satu negara kepulauan yang berada di bagian selatan dunia dan termasuk dalam Benua Australia. Kasus COVID-19 di Selandia Baru pertama kali muncul pada tanggal 28 Februari 2020 di Auckland terdapat satu pasien yang merupakan seorang lanjut usia terjangkit Virus Corona tersebut. Hal itu terjadi ketika pasien ini ketika pulang dari Tehran, Iran menuju Auckland melalui penerbangan transit Bali, Indonesia pada tanggal 26 Februari 2020.

Dua hari setelah penerbangan tersebut, pasien ini merasakan seperti kesulitan bernapas disertai dengan batuk. Gejala tersebut yang pada akhirnya pasien ini dibawa ke Auckland City Hospital untuk diperiksa terkait kondisi kesehatannya. Setelah pengecekan yang lama, sebanyak tiga kali uji coba test tersebut kemudian keluar hasil dan pasien itu dinyatakan positif Virus COVID-19. Setelah keluarnya hasil test tersebut, pasien ini kemudian diberikan perawatan yang sangat intensif oleh pihak rumah sakit setempat.

Mendengar adanya kejadian tersebut, Menteri Kesehatan Selandia Baru, David Clark kemudian merespons dengan mengajukan kebijakan untuk melarang perjalanan dari Iran kepada Pemerintah Selandia Baru dan pengajuan tersebut diterima dengan memberlakukan pelarangan perjalanan atau penerbangan ke Iran. Hal ini bertujuan untuk menekan laju penyebaran virus corona tersebut. Akan tetapi, masuknya virus tersebut menandakan pintu buka bagi Virus COVID-19 dan menyebabkan beberapa masyarakat di Selandia Baru terjangkit positif dari virus tersebut. Sehingga negeri di bawah persemakmuran Brtitania Raya (United Kingdom) tersebut mengalami puncak masa pandemi pada bulan Maret 2020 sebanyak puluhan per-hari pasien yang terkena positif COVID-19.

Langkah-langkah Pemerintah Selandia Baru dalam Menghadapi Virus COVID-19

Dari kekacauan yang timbul akibat penyebaran virus tersebut membuat Pemerintah Selandia Baru mengemukakan kebijakan barunya dalam upaya untuk mengurangi penyebaran virus corona tersebut. Sebenarnya, Pemerintah Selandia Baru sejak awal sebelum masuknya virus di negaranya telah membuat kebijakan berupa baik Warga Negara Asing (WNA) dari China maupun melaluinya untuk dilarang masuk ke Selandia Baru. Hal ini berdasarkan pada keputusan dari Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern dengan menyatakan menutup kedatangan WNA untuk masuk ke negaranya, khususnya WNA China maupun WNA lainnya yang sempat berada di China. Tidak lupa juga, bagi setiap warga negara Selandia Baru yang berpulang dari luar negeri atau sedang berada di sana untuk sementara diwajibkan karantina terlebih dahulu sebanyak 14 hari.

Kemudian, ketika terdapat beberapa kasus positif virus ini yang kemudian bertambah, pada akhirnya Pemerintah Selandia Baru menyatakan untuk menutup segala akses dari luar dan mulai menerapkan lockdown pada akhir Maret 2020. Namun, penerapan tersebut belum dikatakan mudah sebab ada beberapa tahap yang harus diterapkan terlebih dahulu sebelum menerapkan lockdown secara total.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Selandia Baru dengan masyarakat yang kemudian dibagi dalam bentuk tingkatan menjadi empat tingkat. Tingkatan tersebut dimulai dari persiapan, pengurangan, pembatasan, hingga lockdown. Terkadang, Pemerintah Selandia Baru bisa saja menerapkan kebijakan yang sebelumnya berada pada tingkatan pertama menjadi tingkatan keempat ketika penyebaran virus corona yang semakin masif.

Penerapan kebijakan ini dinilai efektif dalam menekan laju penyebaran virus dengan adanya hubungan internal pemerintah yang baik dan disertai dengan sosialisasi kebijakan kepada masyarakatnya. Bahkan, pemerintah juga dengan berani siap menanggung segala risiko dalam urusan perekonomian karena sebagaimana apa yang telah diputuskan oleh pemerintah setempat untuk memprioritaskan kesehatan terlebih dahulu. Tidak lupa juga, masyarakat di Selandia Baru yang hampir seluruhnya taat dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar ruangan terlebih dahulu. Selain itu, penerapan lockdown juga yang sangat ketat di Selandia Baru baik dari luar negeri maupun di dalam negeri yang melarang segala kegiatan apa pun di luar ruangan secara menyeluruh.

Dari tahapan-tahapan yang dilakukan kemudian membuahkan hasil, di mana laju penyebaran virus corona di Selandia Baru mulai berkurang secara drastis, bahkan pada seterusnya secara tidak langsung, Selandia Baru tidak memiliki kasus baru positif COVID-19 atau zero cases. Hal ini yang dapat dikatakan bahwa Selandia Baru telah berhasil dalam menghadapi serangan virus COVID-19 ini, meskipun terkadang masih terdapat satu atau lebih kasus yang timbul dan pemerintah masih menetapkan kebijakan pembatasan yang sebelumnya telah diterapkan. Selain itu juga, pada tanggal 24 September 2020, Pemerintah Selandia Baru mulai mencabut kebijakan wajib masker untuk seluruh masyarakat di negara tersebut.

Indonesia Harus Belajar Banyak dengan Selandia Baru

Keberhasilan Selandia Baru dalam menghadapi virus corona ini harus menjadi raw of model bagi seluruh negara di dunia melalui kebijakan yang ditetapkan. Hal ini perlu menjadi contoh penting bagi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan menangani kasus penyebaran virus tersebut. Dapat diketahui, Indonesia maupun Selandia Baru merupakan negara yang berbentuk kepulauan dalam satu negara. Negara kepulauan pada umumnya cenderung memiliki kegiatan mobilitas penduduk yang cukup tinggi dan memiliki penduduk yang terpisah dari setiap pulau.

Akan tetapi, ketika melihat Negara Selandia Baru yang merupakan negara kepulauan mampu mengurangi kegiatan mobilisasi atau perpindahan penduduk antarpulau dengan pembatasan secara menyeluruh. Seharusnya, cara ini juga dapat diterapkan di Indonesia, namun mengingat jumlah populasi di Indonesia yang jauh lebih tinggi dari Selandia Baru membuat penanganan kasus virus tersebut kerap membuat Pemerintahan Indonesia perlu bekerja ekstra untuk menyelesaikan isu ini. Oleh karena itu, Selandia Baru layak menjadi panutan bagi seluruh negara di dunia dan masih ada harapan dan kemungkinan bagi Indonesia untuk mengadopsi beberapa kebijakan dari Selandia Baru tersebut.

 sumber: https://kumparan.com/aldho-tutukansa/belajarlah-dari-selandia-baru-negara-penanganan-kasus-covid-19-terbaik-di-dunia-1vhgbxGMMm4/full

 

Epidemiolog ingatkan kesiapsiagaan hadapi potensi kenaikan kasus Corona pasca lebaran

Guna mengantisipasi adanya peningkatan kasus Covid-19 periode Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah diketahui menerapkan larangan mudik 2021 serta adanya pengetatan syarat bagi masyarakat yang akan bepergian. Namun meski sudah dilakukan kebijakan tersebut masih ditemukan adanya peningkatan kasus.

Meski demikian, Epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menilai penambahan kasus dapat dikategorikan masih stabil, meski ada tren peningkatan. Namun Laura mengingatkan agar Pemerintah tidak lengah dengan potensi peningkatan kasus pasca lebaran.

Seberapa besar dampak mobilitas masyarakat saat ini terhadap penambahan kasus baru akan terlihat pada dua minggu mendatang atau pasca lebaran.

Dikaitkan dengan adanya kebijakan yang sudah diterapkan saat ini, Laura menyebut bahwa apa yang diharapkan pemerintah dengan larangan mudik tak sejalan dengan apa yang ditangkap masyarakat.

"Kebijakan ini tuh seolah-olah tidak tegas. Jadi bukan larangan mudik yang ditangkap masyarakat tapi durasi waktu mudik yang dilarang. Jadinya masyarakat memilih mudik sebelum tanggal dilarang. Apa yang dilarang pemerintah sama apa yang dipikirkan masyarakat tuh beda. Mungkinkah ini akan membuat peningkatan kasus? pasti ada," jelas Laura kepada Kontan.co.id, Minggu (9/5).

Besarnya wilayah Indonesia juga membuat pengawasan antar daerah tidak sama. Laura bahkan menyebut masih ada wilayah yang tidak menerapkan pengawasan pelarangan mudik dengan ketat.

Banyaknya jalur-jalur tikus juga menjadi potensi dilewati para pemudik yang nekat melakukan perjalanan ketika periode pelarangan.

Laura mengatakan, mengubah perilaku masyarakat saat adanya pandemi melalui protokol kesehatan menjadi tantangan tersendiri, terlebih lagi melarang mudik yang sudah menjadi budaya.

Adanya pergerakan masyarakat lantaran arus balik juga harus jadi perhatian dan antisipasi pemerintah.

"Ini yang memang sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah kita, apalagi ketika tidak didukung oleh controlling atau pengawasan ketat, dan juga mencegah adanya kerumunan. ini jadi PR besar ke depan. Dampak akan terlihat nanti pasca Lebaran bukan sekarang," ungkapnya.

Maka, pemerintah diminta untuk lebih memperketat penjagaan dan pengawasan disetiap wilayah guna antisipasi adanya penambahan kasus pasca Lebaran.

Tak hanya implementasi kebijakan yang harus benar-benar tegas, Pemerintah juga diminta untuk menyiapkan fasilitas kesehatan sedini mungkin jika ada tren peningkatan penambahan kasus usai Idul Fitri.

"Fasilitas kesehatan itu harus disiapkan sedini mungkin disiagakan sedini mungkin untuk upaya antisipasi. Bukan berarti kasus menurun faskes jadi lengah, tapi tetep harus kesiapsiagaan terhadap kondisi-kondisi ke depan," tegas Laura.

Tak hanya mengenai mudik, pemerintah juga harus mengawasi dan mengantisipasi potensi kerumunan masyarakat di tempat-tempat wisata atau perbelanjaan ketika libur Lebaran.

Pengurus mall, wisata, taman dan lainnya diminta untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan pengunjung dan protokol kesehatan dengan disiplin.

"Masyarakat juga harus diedukasi, misal ketika mau ke mall ketika libur lebaran kalau penuh ya jangan dipaksakan," ujarnya.

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menuturkan, potensi peningkatan kasus usai Lebaran memang dapat dimungkinkan. Bahkan Dicky menyebut masih ada potensi ledakan. Oleh karena itu, pemerintah diminta melakukan antisipasi sedini mungkin.

"Apalagi nanti setelah mudik, peningkatan itu akan jauh lebih besar namun yang menjadi masalah klasik yaitu masalah di sistem deteksi kita, testing tracing ini masalahnya," kata Dicky.

Dicky mengingatkan tujuh kunci penguatan respon Covid-19 pasca mudik. Di antaranya pertama adalah respon cepat kuat dan terukur bersiap dengan skenario terburuk yang dinilai lebih baik daripada pasif dan percaya diri berlebihan.

Kedua strategi komunikasi risiko dibangun dan dijaga kualitasnya untuk membangun persepsi risiko yang sama semua pihak.

Ketiga, Pemerintah diminta memperkuat surveilans mulai dari faskes, komunitas dan juga tes whole genome sequencing. Keempat, penguatan sistem rujukan, layanan fasilitas kesehatan, ketersediaan alat kesehatan dan juga tenaga kesehatan itu sendiri.

Kelima Dicky meminta adanya akselerasi vaksinasi terhadap kelompok lansia dan juga kelompok dengan komorbid. "Keenam, literasi kenormalan baru yang mendukung 5M dan terakhir oopsi penyiapan opsi PSBB Jawa-Bali dan luar Jawa terpilih," tegasnya.

sumber: https://kesehatan.kontan.co.id/news/epidemiolog-ingatkan-kesiapsiagaan-hadapi-potensi-kenaikan-kasus-corona-pasca-lebaran?page=all

 

Kerja Sama Kemenkes, FKM Unhas Lakukan Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) kembali menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dalam Program Pendampingan Tata Kelola Bidang Kesehatan.

Kerja sama ini merupakan tahun ke-3 dengan 3 lokus pendampingan yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Tim pendamping tata Kelola program Kesehatan FKM Unhas lokus Dinkes Kab. Gorontalo melakukan kunjungan pertama di Kab. Gorontalo untuk melakukan sosialisasi pendampingan tata Kelola program Kesehatan di Kab. Gorontalo Selasa 4/6/2021.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo dimulai pukul 10.00 WITA. Dihadiri Sekretaris Dinkes Kab. Gorontalo, tim perencana Dinkes Kab. Gorontalo, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Sub Bagian Dinkes Kab. Gorontalo.

Kegiatan sosialisasi dimulai dengan sambutan oleh Pembina Tim Pendamping FKM Unhas untuk Kab. Gorontalo Prof Sukri Palutturi, SKM., M.Kes., MSc.PH., Ph.D.

Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan ini adalah atas amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada FKM Unhas.

“Tentu kepercayaan ini terjadi atas pengalaman dan proses pendampingan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya baik di Dinkes maupun di Rumah Sakit,” ungkap Prof Sukri.

Proses pendampingan ini, kata Prof Sukri, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dimana staf perencana diharapkan memiliki kompetensi perencanaan yang baik, tidak melakukan copy paste dengan kegiatan perencanaan tahun-tahun sebelumnya.

Proses perencanaan ini, lanjut Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan ini adalah tahap paling penting dalm siklus manajemen.

Seluruh pakar sepakat dan menempatkan perencanaan sebagai tahap awal dari seluruh tahapan siklus dan fungsi manajemen.

“Karena itu, perencanaan perlu dilakukan dengan baik. Jangan merencanakan kegagalan. Merencanakan kegagalan itu dapat terjadi ketika seorang perencanaan membuat dan melakukan program tidak berdasarkan masalah, tidak berdasarkan evidens,” terang Prof Sukri.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Syafruddin SKM., M.Kes., mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo membuka acara sosialisasi.

Dalam sambutannya ia menyampaikan apresiasi atas kegiatan pendampingan ini, harapannya ke depan semoga bisa berjalan dengan baik.

“Kami sementara menyusun Renstra 2021-2026, kami berharap bisa berjalan dengan baik dengan penyusunan renja 2022 dengan adanya pendampingan ini semoga kami bisa merencanakan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Ketua Tim Pendampingan FKM Unhas, Dr. Lalu Muhammad Saleh, SKM., M Kes., memaparkan materi sosialisasi dan memperkenalkan tim pendamping Kab. Gorontalo yang terdiri dari Pembina Prof Sukri Palutturi, SKM., M.Kes., MSc.PH., Ph.D, Ketua Dr. Lalu Muhammad Saleh, SKM., M.Kes dan anggota terdiri dari Rini Anggraeni SKM., M.Kes, Suci Rahmadani, SKM.,M.Kes. dan Yusniar Anggraeny, SKM.

Dalam sosialisasi Ketua Tim menyampaikan maksud dan tujuan pendampingan. Tujuannya, untuk mendampingi tim perencana Dinkes dalam menyusun Rencana Kerja (Renja )Tahun 2022.

Dipaparkan juga ruang lingkup dan rencana tahapan kegiatan. Kegiatan ini akan dilakukan sampai bulan Oktober 2021.

Beberapa tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya, sosialisasi kegiatan, FGD dengan tim perencana, penyampaian hasil review renja tahun 2020 dan 2021 Dinkes Kab. Gorontalo, Rapat koordinasi dan workshop pendampingan Renja 2022 untuk menunjang dan meningkatkan kapasitas tim perencana.

Dr Lalu Muhammad Saleh, SKM., M.Kes., dalam sosialisasi juga menyampaikan materi terkait arah dan kebijakan kesehatan di Indonesia sebagai pengantar dan penyegaran kembali kepada tim perencana karena perlunya konsistensi dan sinkronisasi dari pusat sampai ke daerah dalam penyusunan perencanaan.

Di akhir sosialisasi ketua tim menyampaikan terima kasih atas sambutan dari Tim Dinkes Kab. Gorontalo dan meminta kerjasama tim dapat berjalan dengan baik hingga akhir kegiatan agar tersusun renja 2022 yang lebih baik.

sumber: https://www.fajarpendidikan.co.id/kerja-sama-kemenkes-fkm-unhas-lakukan-pendampingan-tata-kelola-program-kesehatan/

 

PTM Terbatas, Satgas Covid-19: Semua Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Sains

Anggota Satgas Nasional Penanganan Covid-19 Subbidang Mitigasi Falla Adinda mengatakan segala kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19 berdasarkan sains.

Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas setelah vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikannya rampung.

"Pada dasarnya semua kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, semua kebijakan yang nantinya dan yang sudah lewat, yang diberlakukan oleh pemerintah itu berdasarkan data dan berdasarkan sains," ujar Falla dalam Talkshow Pendidikan di Masa Pandemi yang disiarkan channel Youtube Cerdas Berkarakter Kemdikbud, Rabu (7/4/2021).

Falla mengatakan pada awal masa pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan langkah strategis dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut Falla, saat itu penularan Covid-19 masih belum dapat dikendalikan.

"Untuk pembelajaran yang kemarin, pembelajaran yang dilakukan dari rumah yang dipilih ke tahun kemarin. Memang adalah jalan yang paling tepat yang diambil oleh pemerintah karena keliaran virus Covid-19," ungkap Falla.

"Jadi pemerintah akhirnya menetapkan anak melakukan pembelajaran dari rumah karena virus tidak bisa terkendali," tambah Falla.

Saat ini, Falla mengatakan vaksin Covid-19 telah ditemukan dan masyarakat sudah terbiasa menjalankan protokol kesehatan.

Sehingga, pembelajaran tatap muka terbatas dapat menjadi alternatif pada situasi pandemi Covid-19 saat ini.

"Sekarang kita tinggal menatap ke depan. Apakah sekolah tatap muka nanti menjadi sesuatu hal yang aman untuk dijalankan," ucap Falla.

Seperti diketahui, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas untuk para satuan pendidikan di Indonesia.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan sekolah wajib menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas, setelah para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut seluruhnya divaksin.

"Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau kantor Kemenag mewajibkan ya ya, mewajibkan satuan pendidikan tersebut menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Nadiem dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/3/2021).

Keputusan ini ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

sumber: https://www.tribunnews.com/corona/2021/04/07/ptm-terbatas-satgas-covid-19-semua-kebijakan-pemerintah-berdasarkan-sains

 

 

Ini alasan wacana sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan belum bisa diberlakukan

Vaksinasi Covid-19 menyalakan kembali optimisme para pemangku kepentingan di sektor pariwisata di seluruh dunia. Maklumlah, berbagai lini bisnis yang berhubungan dengan pariwisata, mati suri selama pandemi. Ini dampak dari kebijakan yang melarang dan menghambat orang untuk melakukan perjalanan, yang berlaku di hampir semua negara di dunia.

Setelah jumlah orang yang divaksin meningkat, muncul wacana untuk melonggarkan larangan dan hambatan perjalanan itu. Dengan catatan, pengecualian itu hanya berlaku untuk mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Jadi, wacana yang muncul saat ini adalah sertifikat vaksin dijadikan semacam paspor untuk mereka yang ingin bepergian.

Di dalam negeri, wacana semacam itu terungkap dalam rapat dengar pendapat bersama di antara Kementerian Kesehatan dan DPR, awal pekan lalu. Usulan yang muncul di pertemuan itu adalah mereka yang sudah mengantongi sertifikat vaksin, tidak perlu lagi melakukan rapid test antigen saat hendak melakukan perjalanan jarak jauh, seperti yang dipersyaratkan saat ini.

Usulan semacam ini juga bergaung keras di luar negeri. Mengutip JPtimes.com, beberapa negara, seperti Israel dan China, bahkan sudah menggunakan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan. Memang, sertifikat yang diberlakukan kedua negara itu baru berlaku di kawasan mereka masing-masing.

Israel memperkenalkan green pass sebagai syarat perjalanan di negerinya. Ini semacam sertifikat digital yang bisa didapatkan oleh penduduknya yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19, atau sudah terbukti memiliki kekebalan terhadap virus corona.

China juga sudah memperkenalkan sertifikat digital bagi penerima vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh institusi di negerinya. Dan mulai 8 Maret, China melonggarkan aturan perjalanan ke luar negeri bagi warganya yang sudah mengantongi sertifikat tersebut. China juga melonggarkan aturan masuk bagi wisatawan mancanegara yang sudah mengantongi sertifikat tersebut.

Negara-negara yang bergabung dalam Uni Eropa juga mempertimbangkan penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan. Mengutip BBC, Kamis (18/3), Komisi Eropa mengusulkan Green Digital Certificate di seluruh kawasan negara anggotanya. Sebanyak 27 negara anggota Uni Eropa yang akan menentukan apakah proposal itu akan diberlakukan atau tidak.

Mirip dengan green pass milik Israel, sertifikat berbentuk digital itu akan diberikan ke seseorang yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19, telah pulih dari Covid-19, atau mendapatkan hasil negatif. Ketentuan yang diusulkan di proposal itu seperti vaksin yang diakui dibatasi pada vaksin yang disetujui European Medicine Agency. Lalu, syarat dan ketentuan yang berlaku di negara anggota haruslah sama.

Penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan sejatinya bukan barang baru. Banyak negara di dunia yang pernah, atau bahkan sampai kini masih mensyaratkan wisatawan mancanegara untuk memiliki sertifikat vaksin terhadap berbagai penyakit, seperti cacar air, rubella, kolera, atau tifus.

Namun, penggunaan sertikat vaksin Covid 19 sebagai persyaratan perjalanan menuai pro dan kontra. Mereka yang mendukung beralasan penggunaan sertifikat vaksin sebagai persyaratan perjalanan akan mempercepat pemulihan ekonomi. Sektor-sektor yang nyaris mati selama pandemi, terutama sektor pariwisata bisa kembali hidup.

Jika sektor pariwisata bisa berjalan lagi, ekonomi masyarakat tentu akan terbantu. Mengingat sektor pariwisata bersinggungan dengan banyak lini bisnis, mulai dari yang bermodal besar, seperti hotel dan penerbangan, hingga usaha kecil berskala lokal, semacam pemilik warung makan, atau penyedia jasa pemandu.

Namun banyak juga yang bersuara kontra. Di Eropa, misalnya. Ada yang menilai penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan sebagai kebijakan yang diskriminatif. Alasannya, program vaksinasi baru menyasar sebagian golongan masyarakat.

Alasan penolakan lain merujuk ke belum lengkapnya hasil penelitian tentang keampuhan vaksin. Memang, saat ini belum ada pengembang vaksin yang bisa menyimpulkan tentang keampuhan vaksin buatannya dalam mencegah seseorang terinfeksi virus corona. Kesimpulan yang sudah ada adalah vaksin Covid-19 ampuh mencegah seseorang yang terinfeksi, mengalami gejala yang berbahaya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) termasuk yang tidak mendukung penggunaan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat perjalanan. Sebelum Komisi Eropa mengajukan usulan green digital certificate, WHO tengah menyusun kerangka kerja yang bisa dipercaya dunia, untuk perjalanan yang aman. “Dan vaksinasi seharusnya tidak menjadi syarat,” demikian pernyataan WHO, seperti yang dikutip BBC.

Di dalam negeri, Satgas Penanganan Covid-19 menanggapi dengan hati-hati usulan penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan. “Sampai dengan saat ini, hal tersebut merupakan wacana,” ujar Wiku Adisasmito, jurubicara Satgas, dalam keterangan pers, Kamis (18/3).

Dalam acara yang juga ditayangkan oleh akun Sekretariat Presiden di platform Youtube, Wiku memberi penjelasan lebih lanjut. Ia menuturkan, masih perlu studi lebih lanjut tentang efektivitas vaksin dalam menciptakan kekebalan pribadi kepada orang yang telah mendapatkan vaksin Covid-19. Dan jika tidak ada hasil studi yang valid, berarti tidak ada jaminan kekebalan individu terbentuk, imbuhnya.

“Apabila sertifikat tersebut dikeluarkan tanpa adanya studi yang membuktikan adanya kekebalan individu telah tercipta, maka pemegang sertifikat tersebut memiliki potensi tertular atau menularkan virus Covid-19 selama melakukan perjalanan,” ujar dia.

 sumber: https://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-alasan-wacana-sertifikat-vaksin-sebagai-syarat-perjalanan-belum-bisa-diberlakukan?page=all

 

Pemerintah Kawal Implementasi Program JKN di Provinsi Seluruh Indonesia

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersifat wajib kepada seluruh warga negara Indonesia untuk peserta, guna membangun kebersamaan antar peserta melalui prinsip gotong royong dalam menanggung beban biaya jaminan sosial.

Untuk mewujudkan ekosistem JKN yang sehat dan berkanjutan, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Salah satu substansi mendasar yang diatur adalah mengikutsertakan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam hal penganggaran kontribusi iuran bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi pemerintah provinsi sesuai kemampuan fiskalnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Choesni mengatakan perlunya dukungan dan peran serta pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan Program JKN

“Sebagai salah satu program strategis nasional, dukungan dan peran serta pemerintah daerah sangatlah menentukan dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan program JKN, setidaknya terdapat tiga peran penting pemerintah daerah yaitu memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan,” ucapnya saat menyampaikan keynote speech pada Sosialisasi Implementasi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan Regulasi Turunannya secara online di Ruang Rapat Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Selasa (16/3).

Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Wasja menjelaskan perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi data kepesertaan PBI JK pada setiap Provinsi supaya penganggaran kontribusinya sesuai dengan jumlah kepesertaannya.

“Pemerintah Daerah diharapkan dapat berkoordinasi dan sinkronisasi data kepesertaan PBI JK dengan BPJS Kesehatan untuk penganggaran kontribusi iuran tersebut agar manajemen keuangan daerah dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Koordinator Asuransi Sosial Kemenko PMK La Ode Muhamad Talib juga menambahkan keseriusan pemerintah pusat dalam menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. Serta, berharap Pemerintah Daerah ikut mendukungnya.

“Tentu kami dari pemerintah pusat sudah bersinergi antar kementerian terkait dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya peraturan di kementerian masing-masing. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung program strategis nasional ini supaya dapat berjalan dengan maksimal,” tandasnya.

Pemanfaatan Pajak Rokok pada Program JKN

Salah satu peran vital Pemda yang menjadi isu utama sosialiasi ini adalah kontribusi iuran PBI JK oleh Pemerintah Provinsi yang mulai berlaku di 2021. Data Kemendagri menyebutkan bahwa 25 Pemda Provinsi mengalokasikan anggaran kontribusi iuran PBI JK lebih kecil dari kebutuhan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemanfaatan pajak rokok menjadi alternatif yang dapat dilakukan Pemda Provinsi.

Perwakilan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Doni menjelaskan bahwa pemanfaatan pajak rokok sangat membantu bagi keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Pajak rokok dapat digunakan sebanyak 75% dari 50% alokasi untuk pelayanan kesehatan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

“Dukungan pemerintah daerah dapat melalui pemanfaatan pajak rokok sebesar 75% dari 50% alokasi pelayanan kesehatan untuk iuran JKN. Kami akan berkoordinasi dengan Kementrian Keuangan terkait perhitungan proporsi estimasi pajak rokok dan mekanisme penyetorannya kepada BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Kasubdit Dana Alokasi Kresnadi Prabowo Mukti menambahkan, tata cara pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan untuk Program JKN telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018.

"Pemotongan pajak rokok untuk pemanfaatan Program Jaminan Kesehatan Nasional tata caranya telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2018," ujarnya.

Dengan disosialisasikannya sumber alternatif pendanaan dari pajak rokok bagi Pemerintah Provinisi dalam menganggarkan kontribusi iuran PBI JK, diharapkan pemerintah daerah tidak lagi mengalami kesulitan dalam menganggarkan kewajiban kontribusi iuran PBI JK.

Kemenko PMK bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan akan terus melakukan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi terkait implementasinya.

sumber: https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-kawal-implementasi-program-jkn-di-provinsi-seluruh-indonesia