Sri Mulyani Setop Suntikan Dana ke BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan suntikan dana lagi terhadap Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya pemerintah sudah menaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku awal tahun ini.

"Dengan kenaikan iuran ini, kita lihat BPJS kesehatan tidak perlu tambahan dana tahun ini. Selain itu BPJS juga sudah menjanjikan untuk menjaga keuangan," kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (7/1/2020)

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk subsidi peserta tidak mampu. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan, meski ada kenaikan.

"Dapat kami sampaikan di 2020, sesuai tarif PBI pemerintah telah menabung tambahan alokasi mencapai Rp 20 triliun, sehingga belanja untuk JKN 2020 Rp40 triliun lebih. Ini tentu kebijakan dan perbaikan jaminan kesehatan untuk masyarakat," jelas Askolani.

Sebagai informasi realisasi belanja Non K/L tercatat sebesar Rp622,6 triliun (79,9% dari target APBN tahun 2019), antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang Rp275,5 triliun dan subsidi sebesar Rp201,8 triliun. Realisasi subsidi relatif lebih kecil dari pagu APBN tahun 2019 antara lain dipengaruhi oleh lebih rendahnya harga ICP, menguatnya nilai tukar rupiah, serta penajaman alokasi subsidi pupuk.

sumber: https://ekbis.sindonews.com/read/1489990/33/sri-mulyani-setop-suntikan-dana-ke-bpjs-kesehatan-1578399524

 

Jokowi Sebut Menkes Sudah Punya Jurus Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo menyebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah menemukan cara untuk membenahi masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan. "Menkes sudah menyampaikan di ratas kemarin, tahun depan jurusnya sudah ketemu (dalam mengatasi defisit BPJS Kesehatan)," kata Jokowi usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) layanan BPJS Kesehatan di RSUD Kota Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019).

Jokowi meyakini dengan jurus ini tak ada lagi cerita BPJS telat membayar ke rumah sakit. Namun, Jokowi tak merinci formula yang baru ditemukan itu. Jokowi meminta agar wartawan bertanya langsung kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. "Nanti tanyakan ke Menkes," kata dia.

Jokowi mengaku melakukan sidak ke RSUD Kota Cilegon karena ingin mengetahui penggunaan BPJS Kesehatan yang mendapat subsidi pemerintah atau kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut dia, peserta PBI di RSUD ini mencapai sekitar 80 persen, sementara 20 merupakan peserta mandiri. Sebelumnya, Jokowi juga sudah melakukan sidak serupa di RSUD Bandar Lampung dan Subang. "Saya kira, kami kemarin (sidak) di Lampung, di Subang, di sini angka-angkanya hampir sama," ujarnya.

Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut pelayanan yang diberikan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ia pun meminta agar pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota memperbaiki fasilitas di masing-masing rumah sakit. "Karena rumah sakitnya untuk kepemilikan hampir semua dimiliki provinsi, kabupaten, dan kota," ujarnya. Turut mendampingi Jokowi Gubernur Banten, Wahidin Halim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Adapun sidak ini dilakukan Jokowi sebelum memulai kunjungan kerjanya di Provinsi Banten. Usai sidak, Presiden Jokowi diagendakan akan meresmikan pabrik new polyethylene PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon.

Setelah salat Jumat dan santap siang bersama, Presiden akan meninjau Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di alun-alun Cilegon. Pada sore harinya, Presiden dijadwalkan untuk meresmikan jalan tol JORR II ruas Kunciran-Serpong di gerbang tol Parigi, Kota Tangerang Selatan.

sumber: https://nasional.kompas.com/read/2019/12/06/11155951/jokowi-sebut-menkes-sudah-punya-jurus-atasi-defisit-bpjs-kesehatan?page=all

 

 

Dokter Kewalahan Atasi TB, Minta Dijadikan Isu Nasional

DOKTER penyakit dalam subspesialis pulmonologi Erlina Burhan menyatakan pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi permasalahan tuberkolosis (TB) di Indonesia.

Erlina mengaku, saat ini dokter di Indonesia sudah mulai kewalahan untuk menangani penyakit TB di Indonesia yang kian hari kian memburuk. Dirinya menilai, penanganan penyakit TB bukan hanya sebatas urusan dokter. Lebih jauh dari itu, TB juga harus diatasi dari segi politis.

"Saya di lapangan, dokter itu sudah tidak sanggup menghadapi TB. TB adalah persoalan semua orang, bukan hanya dokter saja. Kita tidak bisa kalau hanya ini dibebankan pada kita. 50% kasus yang saya temukan, TB bukan hanya masalah kesehatan, tapi lebih dari itu, masalah sosial," kata Erlina di Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/12).

Erlina menuturkan, di lapangan, dirinya banyak menemukan dua hal yang menjadi masalah sosial dalam kasus TB di Indonesia, yaitu ketidakmampuan masyarakat kurang mampu untuk melakukan pengobatan dan kesadaran masyarakat akan bahaya TB yang dinilainya masih kurang.

"Selama ini memang hanya departemen kesehatan saja yang bekerja menangani TB. Dan belum ada komitmen dari pemangku kebijakan politik tertinggi. Kalau sekarang pemerintah bilang mau eliminasi TB, saya yakin masyarakat akan ikut. Kalau dikter yang bicara gak akan didengar. Komitmen itu yang nenurut saya belum cukup dari pemerintah," tuturnya.

Untuk itu, dirinya meminta agar Komisi IX menjadikan TB sebagai isu nasional agar penyakit TB dapat segera dieliminasi dari Indonesia.

"Saya harap, Komisi IX komitmennya dinaikkan, mustinya sampai Presiden yang bicara, bahwa TB di Indonesia harus dieliminasi. Karena TB sekarang bukan cuma TB, tapi ada juga yang resisten obat, dan 50% pasien saya meninggal. Ini butuh komitmen untuk menyelamatkan kita semua," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Penasihat Stop TB Indonesia Rizali W. Indrakesuma menyatakan pihaknya tengah melakukan studi banding untuk mengatasi penyakit TB di Indonesia dari India.

Dirinya mengungkapkan, India sebagai masyarakat pengidap TB terbanyak di dunia saat ini tengah melakukan percepatan untuk penanganan TB.

"Dimana-mana kita dengar stunting. Tapi TB makin lama makin mengemuka. Kami melihat ke negara tetangga, india yang menduduki peringkat pertama. Langkah yang dilakukan India demikian banyak. Kita melakukan pendekatan untuk mempelajari langkah yang dilakukan India," ucapnya.

"Salah satunya, India memberikan insentif supaya pasien mau berobat. Kita baru sebatas menyediakan obat. India bisa kita contoh, sementara kita melakukan upaya yang ada saat ini," imbuhnya. (OL-7)

sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/275462-dokter-kewalahan-atasi-tb-minta-dijadikan-isu-nasional

 

Mantan Direktur Kebijakan WHO: Indonesia Harus Ambil Sikap Soal Vape

Rokok elektrik atau vape menjadi sorotan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Ada yang menganggapnya sebagai alternatif lebih baik dari rokok konvensional, tapi ada juga yang menolaknya karena dianggap tetap berbahaya.

Negara seperti Inggris misalnya mengadopsi langkah menggunakan vape sebagai cara mengurangi jumlah perokok dan dilaporkan sukses. Sementara itu di sisi lain ada juga negara seperti Turki yang punya kebijakan sama sekali melarang penjualan vape karena dianggap sama saja meracuni masyarakat.

Bagaimana dengan Indonesia? Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto beberapa waktu lalu mengungkapkan masih belum mau berkomentar karena menunggu masukan dari berbagai pihak.

"Nanti kita menampung dari semua lapisan masyarakat, apa yang mereka ini kan. Jangan malah menjustifikasi sesuatu untuk hal yang belum jelas," kata Terawan pada Kamis (21/11), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Terkait hal tersebut Mantan Direktur Research Policy and Cooperation, World Health Organization (WHO), Profesor Tikki Elka Pangestu mendorong pemerintah Indonesia segera mengambil sikap. Pro kontra vape yang terjadi bila dibiarkan berlama-lama hanya akan menimbulkan keresahan membuat bingung masyarakat.

"Menurut saya kita harus betul-betul mengadakan suatu pertemuan katakan musyawarah berusaha mencari titik temu. Ini memang susah karena dialognya ini katakan udah susah sekali. Mungkin perlu satu organisasi netral untuk melihat bukti-bukti ilmiah yang menyokong, apakah lebih kuat dari mereka yang anti sigaret elektronik?" kata Prof Tikki pada wartawan, Senin (2/11/2019).

"Tunjuk satu organisasi independen untuk betul-betul secara objektif melihat bagaimana bukti ilmiahnya," lanjutnya.

Universitas hingga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menurut Prof Tikki jadi contoh beberapa organisasi yang bisa ditunjuk oleh pemerintah untuk meneliti dampak baik-buruk vape.

"Paling penting harus independen, tidak mengambil posisi menentang ataupun mendukung. Cari yang netral, dihormati, pendapatnya akan diterima oleh semua pihak," pungkas Prof Tikki.

sumber: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4806904/mantan-direktur-kebijakan-who-indonesia-harus-ambil-sikap-soal-vape

 

Akan Ambil Alih Wewenang Izin Edar dari BPOM, Ini Alasan Menkes Terawan

Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, berencana mengambil alih izin edar obat yang sebelumnya dikelola oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk dikembalikan ke Kementerian Kesehatan. Selama ini, menurutnya, regulasi mengenai izin edar memang dipegang oleh Kemenkes sebelum di delegasikan ke BPOM.

Menkes Terawan menyebut alasan pengambil alihan izin edar adalah efisiensi. Selain itu untuk membuka peluang investasi agar harga obat bisa diturunkan.

"Alasannya untuk efisiensi. Kan ndak apa-apa. Supaya lebih cepat, lebih gampang. Kan kita tidak menilai sebagai pengawas tetapi sebagai pre market," sebut Menkes saat dijumpai detikcom, Jumat (29/11/2019).

Menarik izin edar dari BPOM pun dirasa Menkes tidak menjadi hal yang sulit karena telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia hanya melakukan deregulasi atau pengembalian fungsi ke tempat semula.

"Izin edar memang di Kemenkes. Selama ini ada Permenkes di tahun berapa itu di delegasikan (ke BPOM). Sekarang kalau delegasinya saya perbaiki ataubm saya tidak berikan kan ndak apa-apa," sebutnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa alasan deregulasi ini terjadi karena banyaknya keluhan yang dialami oleh para pebisnis mengenai sulitnya mendapatkan izin edar sehingga memicu tingginya harga obat. Banyak yang mengaku harus menunggu waktu berbulan-bulan dan proses yang panjang sebelum mendapat izin edar.

"Ya efisiensi waktu lah. kalau waktunya efisien otomatis investasinya turun. Kalau investasinya turun, harga obatnya murah. Kan gitu aja," pungkasnya.

 sumber: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4804375/akan-ambil-alih-wewenang-izin-edar-dari-bpom-ini-alasan-menkes-terawan

 

Menkes Terawan Fokus Benahi 4 Masalah Kesehatan

Menteri Kesehatan yang baru saja dilantik dokter Terawan Agus Putranto menyatakan akan fokus membenahi empat masalah kesehatan. Berbagai masalah kesehatan itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Ada dua isu utama yaitu masalah stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," kata Terawan dalam Pisah Sambut Menteri Kesehatan di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (24/10) malam.

"Dua masalah kesehatan lain yaitu harga obat dan alat kesehatan yang tinggi serta rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri," lanjutnya.

Masalah stunting pada 2024 ditargetkan menurun menjadi 20 persen dari tahun ini sebesar 27,6 persen. Menteri Kesehatan sebelumnya Nila Moeloek menurunkan angka stunting sekitar 10 persen selama lima tahun menjabat.

Masalah JKN berkutat seputar BPJS Kesehatan yang tekor menalangi biaya klaim.

Sementara itu, biaya obat dan alat kesehatan yang tinggi ditengarai karena bahan baku yang berasal dari luar negeri. Pada periode Menteri Nila, produksi bahan baku obat berhasil dibuat dari tidak ada sama sekali menjadi 15 persen.

Terawan menyebut akan fokus mencari solusi untuk empat permasalahan tersebut. "Kita fokus mengupayakan solusinya," ujar Terawan.

Terawan juga akan melanjutkan program-program yang berhasil dijalankan oleh Nila seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Indonesia Sehat, dan Nusantara Sehat.

Kini, Terawan mengaku sedang beradaptasi dengan Kementerian Kesehatan setelah melepas jabatan dan posisinya sebagai Kepala RSPAD dan Letnan Jenderal di TNI Angkatan Darat. Di Kementerian Kesehatan, Terawan bakal memimpin 49.695 pegawai.

"Sebenarnya ada kekagetan luar biasa karena berhenti menjadi tentara. Seperti ngelamun terus," ucap Terawan.

Nila Moeloek juga berpesan agar Terawan dapat melakukan pemerataan tenaga kesehatan hingga daerah pelosok dan terpencil.

"Bagaimana melakukan pemerataan tenaga kesehatan di daerah rural dan urban. Ini tugas yang tidak mudah," kata Nila. (ptj/end)

sumber: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191024232457-255-442679/menkes-terawan-fokus-benahi-4-masalah-kesehatan

 

Hipertensi dan DM Banyak Serap Biaya obat di BPJS Kesehatan

KRJOGJA.com - Obat anti hipertensi dan Diabetes melitus (DM)M paling banyak menyerap biaya obat di BPJS Kesehatan.

Demikian Dr. Nurifansyah, Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Primer BPJS, di Jakarta,Selasa (24/9 2019).
Dalam Diskusi Optimalisasi Peran Apoteker untuk Menjamin Pengobatan Rasional dan Cost-Effective”.

Saat ini, peserta BPJS yang telah terdaftar sudah mencapai 230 juta otang. “Obat termasuk proporsi yang cukup besar dalam pelayanan JKN. Sekitar 30-40% peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan, pulang membawa obat,” ujarnya.

Tahun 2000-an, lanjut Dr. Nurifansyah, terjadi tren di mana pengidap penyakit kronis meningkat. Dengan demikian, membuat kebutuhan akan obat pun meningkat, terutama obat-obatan untuk penyakit kronis.

“Dari 230 peserta JKN, 11 juta merupakan penderita hipertensi, dan 9 juta penderita diabetes melitus (DM). Dua penyakit ini merupakan nenek moyang utama penyakit katastropik di Indonesia, yang membutuhkan biaya pengobatan yang mahal bila sudah terjadi komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Penyakit katastropik menyerap 30% pembiayaan BPJS Kesehatan,” akunya.

Selain karena memang penderitanya banyak, pengobatannya berlangsung seumur hidup. “Obat yang di-cover BPJS ada di Formularium Nasional. Sekitar 60% obat generik, dan 40% obat paten,” tutup Dr. Nurifansyah.

Diskusi yang digelar di Jakarta pada akhir September ini (24/9), memaparkan segala permasalahan dan solusi dari tiga sudut pandang, yakni Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), BPJS, dan industri (PT Hexpharm Jaya) sebagai penyedia obat generik.
Diungkapkan Mulia Lie, Presidan Direktur PT Hexpharm Jaya, “Hexpharm Jaya sebagai anak perusahaan PT Kalbe Farma berkomitmen untuk memproduksi obat generik dengan harga yang lebih rendah, untuk mendukung program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).”

Oleh karena itu, PT Hexpharm Jaya memproduksi obat generik berkualitas, yang memenuhi persyaratan CPOB ( Cara Pembuatan Obat yang Baik) dari BPOM, dan telah mendapat ISO 90001 (2015). “Formulasi dari obat-obat generik yang diproduksi setara dengan obat paten, dan telah melewati uji BA/BE. Kami fokus memproduksi obat-obat generik untuk penyakti degeneratif seperti hipertensi, hiperkolesterolemia, hingga Diabetes Melitus,” ucapnya.

Sementara itu, menurut Dra. R. Dettie Yuliati, Apt. Msi, Wakil Sekretaris Ikatan Apoteker Indonesia, menyambut WPD, IAI akan menggelar sejumlah kegiatan. Antara lain, sosialisasi WPD bertajuk “DaGaSiBu”, yang merupakan kependekan dari mendapatkan obat di tempat yang resmi, menggunakan obat dengan benar sesuai jenisnya, bagaimana menyimpan obat di rumah, dan membuang sisa obat dan kemasannya dengan aman.(ati)

sumber: https://krjogja.com/web/news/read/110604/Hipertensi_dan_DM_Banyak_Serap_Biaya_obat_di_BPJS_Kesehatan

 

Kemenkes Luncurkan Aplikasi Satu Data Kesehatan dan Tanda Tangan Digital

Kementerian Kesehatan RI meluncurkan Aplikasi Satu Data Kesehatan dan Tanda Tangan Digital. Dua inovasi tersebut diinisiasi untuk mengintegrasikan berbagai data informasi yang akurat.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, drh. Didik Budijanto mengatakan aplikasi Satu Data Kesehatan ini akan membuat tata kelola data Kesehatan lebih bagus serta memberikan kontribusi pada tata kelola yang baik dan menuju pembangunan kesehatan berkelanjutan.

Aplikasi Satu Data Kesehatan ini mencakup data penyakit, data fasilitas kesehatan, data SDM Kesehatan, data anggaran,

“Satu data kesehatan merupakan upaya mengelola data dan informasi kesehatan menjadi harta karun untuk kebijakan ke depan. Prinsip dasar satu data kesehatan kita harus punya satu portal data, meta data yang baku,” katanya, Jumat (27/9) di Gedung Kemenkes, Jakarta.

Diluncurkannya Aplikasi Satu Data ini, lanjut Didik, karena sudah cukup banyak sistem informasi bertebaran. Hal ini yang mengakibatkan kebijakan yang diambil kurang pas.

“Adanya satu data ini mudah-mudahan bisa memberikan data akurat mutakhir, bisa diakses siapapun dan bisa menghasilkan kebijakan pas di sektor kesehatan,” ucap Didik.

Selain itu, terkait tanda tangan digital, Didik mengatakan Kemenkes akan menerapkannya untuk memudahkan proses birokrasi.

“Tanda tangan digital ini tersertifikasi, legal dan mempunyai nilai berdasarkan hukum yang sah menurut Undang-undang ITE,” katanya.

Melalui tanda tangan digital ini diharapkan bisa mengefisiensi waktu dan tenaga bahkan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengapresiasi Pusat Data dan Informasi yang telah meluncurkan aplikasi Satu Data Kesehatan. Menkes Nila mengaku aplikasi tersebut merupakan hal luar biasa karena mencakup berbagai data yang berhubungan dengan kesehatan.

“Kemenkes ini terdiri dari unit-unit kerja, dengan aplikasi ini bisa bersatu dalam menyajikan data. Aplikasi ini juga bisa menjadi acuan yang tepat dalam menentukan kebijakan,” kata Menkes Nila.

Menkes Nila juga mengapresiasi adanya Tanda Tangan Digital, karena akan mempermudah pekerjaan.

“Tanda Tangan Digital ini aman. Sekarang dengan tanda tangan digital akan mempermudah pekerjaan dan keamanan terjamin. Mudah-mudahan mempercepat daam bekerja,” ucap Menkes.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian juga mengapresiasi adanya Aplikasi Satu Data Kesehatan dan Tanda Tangan Digital ini. Ia mengaku siap mendukung implementasinya di sektor kesehatan.

Dukungan juga dilontarkan dari Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Yanuar Nugroho.

“Satu data memastikan data pemerintah punya standar dan meta data yang baku. Hal ini penting karena membantu pengumpulan data yang tepat. Karena itu kami dari KSP (Kantor Staf Presiden) mendorong diwujudkannya satu data,” ucap Yanuar.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..(D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM

sumber: http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20190927/5231823/kemenkes-luncurkan-aplikasi-satu-data-kesehatan-dan-tanda-tangan-digital/