xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

Soal Kelas Standar BPJS Kesehatan, Konsultan JKN: Pemerintah Bisa Terapkan Model PBI atau Non-PBI

Pembahasan terkait sistem pelayanan dan fasilitas BPJS hingga saat ini belum sampai pada tahap keputusan akhir.

Konsultan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Hasbullah Thabran mengatakan keputusan sistem pelayanan dan fasilitas BPJS Kesehatan ini perlu dilakukan penyederhanaan secara bertahap.

Pemerintah dan DPR RI, kata Hasbullah dapat menerapkan model pembagian dua kelas, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI).

"Itu sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tentang pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar sudah tertuang di dalam Pasal 23 ayat (4). Artinya, tidak ada lagi pengkelasan layanan seperti saat ini yang terdiri dari kelas I, kelas II, dan kelas III," jelasnya.

Ia menegaskan, bisa jadi nanti dibentuk satu kelas bernama kelas campuran yang menghimpun kelas tingkat I dan tingkat II. Ia pun menyebut, yang berbeda nantinya hanya pada ruang perawatannya saja.

“Masih dalam pembahasan. Bisa jadi nanti akan namanya kelas campuran. Jadi ada standar kita tidak lagi kenal kelas I kelas II, nanti ada stadar. Karena ini hanya untuk ruang perawatan saja. Di luar ruang perawatan sama tidak ada bedanya. Jadi nanti satu ruangan sekian meter persegi untuk satu pasien,” ungkapnya.

Nantinya, lanjut Hasbullah, rumah sakit harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Seperti pengadaan ruangan yang lebih banyak bagi para pasien.

“Jadi kelas yang dibikin baru, Jadi setiap rumah sakit harus menyesuaikan dengan standar yang baru itu,” kata dia.

Namun, Hasbullah memaparkan model tersebut masih belum ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan.

“Saat rapat dengan tim sudah disepakati model itu, tapi belum keluar sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan peraturan kementerian,” tutur Hasbullah. 

sumber: https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01566482/soal-kelas-standar-bpjs-kesehatan-konsultan-jkn-pemerintah-bisa-terapkan-model-pbi-atau-non-pbi?

 

 

Menko PMK Sebut 3 Keluhan Terbanyak Peserta JKN, Apa Saja?

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, hingga saat ini masih banyak permasalahan yang sering dirasakan oleh masyakarat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN). Ia menyebut ada tiga hal keluhan yang paling tampak dan dirasakan oleh peserta JKN.

"Pertama yaitu masalah dalam mengakses pelayanan, kedua adalah keseteraan layanan dan ketiga adalah kualitas pelayanan. Tiga hal ini sering sekali menjadi keluhan yang dirasakan oleh masyarakat kita," ujarnya dalam peluncurkan buku Statistik JKN, Kamis (18/6/2020).

Muhadjir juga mengatakan saat ini banyak peserta yang seharusnya terdaftar tapi tidak memakai layanan ini. Bukan karena tidak membutuhkan layanan JKN, tetapi karena banyak masyarakat yang masih tidak mengerti cara penggunaanya.

Oleh sebab itu, kata dia, sosialisasi dan edukasi mengenai layanan ini sangatlah penting dilakukan agar masyarakat bisa lebih memanfaatkan layanan ini lagi. Sementara itu, mengenai permasalahan akses, ia menyebutkan masih banyak fasilitas infrastuktur di suatu daerah yang sangat minim.

Layanan kesehatan di berbagai lokasi yang jauh dari kota atau yang berada di pedalaman sangat kurang. "Sebenarnya masalah pemerataan dari fasilitas infrastruktur dan suprastruktur masih belum merata di Indonesia, apalagi fasilitas kesehatan," jelas dia.

Ia juga menyarankan, sangat perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih ke multidisipliner yang berkaitan dengan masalah jaminan kesehatan nasional. "Artinya apa, artinya kita masih punya pekerjaan yang sangat besar dan berat untuk kita tangani secara cepat dan tanpa banyak kompromi," ungkapnya.

Ia juga meminta kepada para stakeholder terkait baik yang berada di lapangan atau pun di tingkat atas untuk sama-sama bekerja sama dalam merealisasikan tugas dan layanan ini. "Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kalau kita ingin memberikan pelayanan yang adil, setara dan bisa terealisasikan maka perlu untuk kita saling bekerja sama agar jaminan sosial ini bisa terlaksana dengan baik," ungkap dia.

sumber: https://money.kompas.com/read/2020/06/19/085300426/menko-pmk-sebut-3-keluhan-terbanyak-peserta-jkn-apa-saja-

 

Ini 9 Daerah yang Tetapkan Status PSBB Setelah Disetujui Menkes

Pemerintah telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) untuk mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19. Penerapan PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/3/2020). Sementara itu, detail teknis dan syarat-syarat mengenai PSBB dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto.

Melansir dari peraturan tersebut, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona virus disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.

Agar bisa menetapkan PSBB, setiap wilayah harus memenuhi kriteria: Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Apabila PSBB dilaksanakan di suatu wilayah maka pelaksanaan PSBB meliputi beberapa hal, yakni peliburan tempat sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas umum.

Namun, peliburan dan pembatasan tersebut dikecualikan untuk pelayanan tertentu seperti pelayanan kebutuhan bahan pangan, pelayanan kesehatan dan keuangan. Pembatasan juga dikecualikan untuk pelayanan kesehatan, pasar, toko, supermarket dan fasilitas kesehatan. Lantas di daerah mana sajakah PSBB saat ini diterapkan? Berikut rangkumannya sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Senin (13/4/2020).

DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa penerapan PSBB di Jakarta akan mulai berlaku Jumat (10/4/2020) sampai Kamis 23 April 2020. PSBB tersebut akan berlaku selama 14 hari ke depan dan bisa diperpajang sesuai kebutuhan. “Terkait dengan masa berlakunya. Ini berlaku mulai besok tanggal 10 April sampai dengan 23 April 2020,” ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Kamis (9/4/2020).

Untuk melaksanaan PSBB itu, Pemprov DKI Jakarta sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pergub tersebut memiliki 28 pasal yang mengatur seluruh kegiatan di Ibu Kota, baik kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, maupun pendidikan Dia menegaskan bahwa selama masa pemberlakuan PSBB, seluruh masyarakat di Jakarta diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan.

Bogor, Depok, dan Bekasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pemberlakukan PSBB di lima daerah yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi (Bodebek) akan dimulai pada 15 April mendatang. Ia menyampaikan hal itu setelah video konferensi bersama lima kepala daerah di Bodebek beserta jajaran keamanan, Minggu (12/4/2020).

"Pak Menkes sudah mengirimkan surat persetujuan kemarin sore, yang menyatakan bahwa lima wilayah di Provinsi Jabar disetujui melaksanakan PSBB. Kami koordinasikan dan menetapkan bahwa PSBB di lima wilyah akan dimulai di hari Rabu dini hari tanggal 15, bulan April selama 14 hari," ucap dia. Menurut Emil, PSBB tak jauh beda dengan imbauan social distancing dari pemerintah. Hanya saja, aparat hukum diberikan kewenangan untuk memberi sanksi.

Kebijakan lainnya pun akan diatur oleh bupati dan wali kota. "Perbedaan PSBB dengan sebelumnya, sekarang aparat hukum diberikan kewenangan sanksi dari wali kota dan bupati, termasuk ojol diserahkan kebijakannya apakah dibolehkan atau tidak diserahkan ke wali kota bupati. Pabrik yang masih buka, saya sudah instruksikan mana yang boleh dan tidak boleh buka," ujar dia. Menurut dia, PSBB di tingkat kabupaten akan berbeda dengan di kota.

Emil mengatakan, akan ada skema berbeda mengingat wilayah kabupaten memiliki banyak pedesaan. "Yang menarik dari PSBB di lima wilayah, ada sifatnya kabupaten. Kabupaten ini berbeda mereka memiliki desa sehingga tidak bisa dilakukan PSBB seperti DKI Jakarta. Kabupaten Bogor dan Bekasi memutuskan PSBB dibagi dua.

Kecamatan tertentu di zona merah akan (PSBB) maksimal, sementara di zona lainnya akan menyesuaikan," ujar dia. Tangerang Raya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan untuk menetapkan PSBB di wilayah Tangerang Raya. Wilayah Tangerang Raya meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan dengan nomor HK.01.07/ MENKES/249/2020 tentang penetapan PSBB dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas Pemkot Tangerang Buceu Gartina. "Surat sudah diterima," kata dia saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Minggu (12/4/2020).

Dalam surat yang ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Minggu 12 April 2020, dimuat kewajiban wilayah Tangerang Raya untuk melaksanakan PSBB sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang virus Covid-19 atau selama 14 hari dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

"Keputusan Menteri ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan," demikian bunyi surat tersebut. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengatakan, penerapan status PSBB di wilayah Tangerang Raya akan dibahas Senin (13/4/2020) pukul 13.00 WIB. "Rencananya besok jam 1 siang akan dilakukan rapat," ujar dia saat dikonfirmasi, Minggu.

Arief mengatakan, pembahasan akan melibatkan Gubernur Banten dan tiga pimpinan daerah Tangerang Raya, yakni Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan, dan Wali Kota Tangerang. "Rapat oleh pak gubernur dengan (pimpinan) 3 wilayah (Tangerang Raya) memutuskan kapan PSBB (diterapkan)," ucap Arief.

Arief mengatakan, saat ini Pemkot Tangerang sedang melakukan finalisasi draf Peraturan Wali Kota untuk penerapan PSBB. Dia juga memastikan permintaan penerapan status PSBB sudah disetujui oleh Menteri Kesehatan. Pihaknya sudah menerima surat keputusan menteri tersebut.

Sementara itu, hingga Minggu (12/4/2020), jumlah pasien Covid-19 yang terkonfirmasi positif bertambah 399 orang. Dengan bertambahnya pasien tersebut, total kasus Covid-19 yang terkonfirmasi positif di Indonesia menjadi 4.241 kasus. Sebanyak 373 orang diantaranya meninggal dan 359 orang sembuh.

sumber: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/09493201/ini-9-daerah-yang-tetapkan-status-psbb-setelah-disetujui-menkes

 

Pakar Kesehatan: Hanya Satu Rumah Sakit di Indonesia yang Siap Tangani Virus Corona

Sejumlah negara di berbagai belahan dunia, mulai meningkatkan statusnya menjadi siaga terkait penyebaran virus corona. Kendati demikian, rata-rata rumah sakit di Indonesia dinilai belum siap dalam menangani kasus virus mematikan tersebut.

Hal itu disampaikan langsung Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Hermawan Saputra ketika menjadi pembicara dalam diskusi 'Mengukur Efek Corona: Siapkah Kita?' di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2/2020).

"Kami harus mengakui, rata-rata rumah sakit di sini (Indonesia). Mohon maaf saja, belum betul-betul siap untuk ruang isolasi untuk kasus yang mematikan seperti ini (virus corona)," katanya.

Sejauh ini, Hermawan menganggap, secara kelengkapan fasilitas hanya Rumah Sakit Pemerintah Pusat di bawah naungan Kemenkes saja yang siap menangani kasus virus corona.

"Kalau pun kita akui, baru di Rumah Sakit Pemerintah Pusat yang dimiliki langsung di bawah kemenkes ini yang sudah siap," ujarnya.

Bandingkan dengan China
Dirinya pun membandingkan kesiapan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dengan Republik Indonesia.

"Bayangkan kalau ini terjadi di Bali. Pulau ini tidak hanya banyak perjalanan internasional, tapi juga nasional. Kalau kita mengakses ke wilayah Indonesia bagian timur, pasti kita melewati sana, baik laut maupun udara," jelasnya.

"Artinya, kesiapan infrastruktur ini, apakah kita bisa melakukan hal yang dilakukan China. Menyulap rumah sakit infeksi yang lengkap hanya dengan sepuluh hari?," tambahnya.

Dalam menghadapi isu-isu yang beredar seputar kasus corona, Hermawan berharap agar masyarakat tetap tenang namun waspada terhadap kesehatan diri sendiri.

"Ini tantangan kita, kita tidak perlu panik, tapi waspada itu sangat penting," tandasnya.

(Yosafat Diva Bayu Wisesa)

sumber: https://www.liputan6.com/news/read/4190675/pakar-kesehatan-hanya-satu-rumah-sakit-di-indonesia-yang-siap-tangani-virus-corona

 

Hadapi COVID-19, Menkes Terawan Dorong Produksi Obat Modern Asli Indonesia

Menghadapi virus corona atau COVID-19, Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto mendorong produksi Obat Modern Asli Indonesia (OMAI). Hal tersebut sebagai upaya mengatasi terhentinya produksi bahan baku farmasi di Tiongkok.

Akibat wabah COVID-19, perdagangan ekspor impor terhenti, termasuk bahan baku farmasi. Kondisi ini cukup meresahkan industri farmasi di Indonesia karena 60 persen bahan baku impor farmasi dalam negeri berasal dari Tiongkok.

Oleh karena itu, perlu ada pengganti (subsitusi) bahan baku obat kimia ke bahan baku OMAI, yang berasal dari tanaman dan hewan asli Indonesia.

"Kita sudah mampu mensubstitusi bahan baku obat (dari kimia menjadi bahan baku obat tanaman dan hewan asli Indonesia). Dan ini sudah mengalami kemajuan. Ketersediaan bahan baku obat di dalam negeri terus tercapai dan hasilnya baik," ungkap Terawan usai acara Kunjungan Kerja Menteri Kesehatan RI "Penggunaan Hasil Riset OMAI di Dexa Site Cikarang, Bekasi, Jawa Barat beberapa hari lalu.

"Di sela-sela kesibukan mengurus urusan lain, saya juga cek di lapangan, bagaimana ketersediaan bahan baku obatnya (OMAI). Apakah benar-benar sudah tersedia dan cukup."

Dikabarkan karena dampak COVID-19, stok bahan baku impor bahan baku obat dari Tiongkok diperkirakan tersedia hingga Juni 2020. OMAI pun tidak kalah dengan bahan baku obat kimia.

"Saya sangat bangga yang dikembangkan bukan hanya obat fitofarmaka saja, tapi bahan substitusi bahan baku obat asli Indonesia yang paling penting. OMAI ini manfaatnya sangat besar dan baik. Efek sampingnya sangat kecil, bahkan dianggap tidak ada," lanjut Terawan.

Menilik pengembangan OMAI yang diproduksi Dexa Group, Terawan memandang produksi OMAI dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memproduksi bahan baku obat dalam negeri. Geliat bahan baku obat produksi dalam negeri terus dibangun.

"Soal stok impor bahan baku obat dari Tiongkok itu saya melihat bukan sebagai kendala, hambatan atau tantangan. Justru karena virus corona ini jadi peluang buat kita," Terawan menambahkan.

"Tentunya, membuat kita berjuang memproduksi bahan baku obat dalam negeri sendiri. Karena bagaimanapun perdagangan tetap dibuka tapi kan mereka (Tiongkok) sendiri enggak produksi obat, yang membuat bagaimanapun perdagangan akan menurun."

Perdagangan yang menurun (impor bahan baku obat) menjadi kesempatan dalam negeri untuk memperkuat diri memenuhi kebutuhan bahan baku obat sendiri.

"Ini kesempatan luar biasa lho kita bisa memproduksi dan memanfaatkan bahan baku obat asli dalam negeri," ujar Terawan.

Executive Director of DLBS Raymond Tjandrawinata memberikan mencontohkan salah satu produk OMAI Dexa Group. Sebut saja Inlacin. Inlacin merupakan obat diabetes Fitofarmaka berbahan baku bungur dan kayu manis.

Bahan bakunya diperoleh dari petani di daerah Gunung Kerinci di Jambi.

"Produk ini telah teruji klinis dan memiliki efikasi yang sama dengan obat diabetes berbahan baku kimi, seperti Metformin. Produk ini juga telah diekspor ke Kamboja dan Filipina," kata Raymond.

sumber: https://www.liputan6.com/health/read/4186052/hadapi-covid-19-menkes-terawan-dorong-produksi-obat-modern-asli-indonesia

 

Minuman Ringan Kena Cukai Juga, Daya Beli Apa Kabar?

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menilai pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis atau minuman ringan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Pasalnya para pelaku usaha akan menaikkan harga pada produk minuman itu demi menyeimbangkan pendapatan mereka.
"Pengenaan cukai akan menaikkan harga dan akhirnya menurunkan daya beli masyarakat," kata Adhi kepada detikcom, Kamis (20/2/2020).

Rencana penerapan cukai terhadap minuman ringan itu disebut Adhi juga bakal memberatkan beban para pelaku usaha serta berujung pada penurunan penjualan perusahaan.

Meski demikian, Gapmmi belum menghitung potensi penurunan penjualan tersebut. Kini proses penghitungan kerugian tersebut tengah dikaji ulang oleh pihaknya tersebut.

"Belum dihitung ulang, tahun 2012 pernah dikaji lembaga independen, tapi kan sekarang kondisinya sudah berubah, jadi harus dikau ulang dulu," katanya.

Untuk diketahui, rencana pengenaan cukai pada minuman berpemanis ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (19/2/2020) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani mengusulkan minuman berpemanis yang akan dikenakan cukai dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti teh kemasan, minuman berkarbonasi, dan minuman berpemanis lainnya.

Adapun tarif cukai yang ditawarkan Sri Mulyani pada produk minuman berpemanis adalah Rp 1.500 per liter untuk teh kemasan. Produksi teh kemasan ini mencapai 2.191 juta liter per tahun, dari total produksi itu potensi penerimaannya mencapai Rp 2,7 triliun. Untuk produk karbonasi, Sri Mulyani mengusulkan tarif cukainya sebesar Rp 2.500 per liter.

Meski demikian, pemerintah juga memberikan pengecualian atau pembebasan cukai terhadap produk minuman berpemanis lainnya seperti yang dibuat dan dikemas non pabrikasi, madu dan jus sayur tanpa tambahan gula, dan barang yang diekspor.

sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4906937/minuman-ringan-kena-cukai-juga-daya-beli-apa-kabar

 

Sri Mulyani Ingin Minuman Manis Dikenakan Cukai, Ini Kata WHO

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan pengenaan tarif cukai untuk produk minuman manis. Hal itu ia katakan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Obyek bea cukai ini berlaku pada minuman yang mengandung pemanis baik gula dan pemanis buatan yang siap untuk dikonsumsi. Selain itu, juga pada minuman yang konsentratnya dikemas dalam bentuk jualan eceran, yang konsumsinya masih memerlukan proses pengenceran.

Minuman manis: sumber utama gula

World Health Organization ( WHO) dalam situsnya, Rabu (19/2/2020) menyebutkan bahwa konsumsi gula berlebihan merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, dan kerusakan gigi. Prevalensi penderita obesitas akibat konsumsi gula mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat secara global sejak 1975. Menurut data tahun 2014, sebanyak 39 persen orang dewasa kelebihan berat badan sementara 13 persen orang dewasa mengalami obesitas. Tak hanya itu, prevalensi anak-anak dan remaja obesitas meningkat dari angka 11 juta (1975) menjadi 124 juta (2016). Peningkatannya lebih dari 10 kali lipat.

Makanan dan minuman kemasan yang beredar di pasaran saat ini menjadikan masyarakat mengonsumsi terlalu banyak gula, terutama dari minuman berpemanis. “Minuman manis adalah sumber utama gula, dan konsumsinya semakin bertambah di berbagai negara. Terutama di kalangan anak-anak dan remaja,” jelas WHO dalam situsnya. Rata-rata, satu kaleng minuman manis mengandung sekitar 40 gram gula, atau sama dengan 10 sendok gula dapur.

Padahal, untuk mencegah obesitas dan diabetes, WHO menganjurkan untuk orang dewasa dan anak-anak mengatur konsumsi gula menjadi kurang dari 10 persen dari total kalori dalam sehari. Ini sama dengan sekitar 12 sendok gula dapur untuk orang dewasa.

Untuk kondisi tubuh yang lebih sehat, WHO bahkan mengimbau orang dewasa untuk mengurangi lagi porsi konsumsi gula menjadi hanya 5 persen, atau sekitar 6 sendok gula dapur per harinya.

Cukai untuk minuman manis

Pemerintah memiliki andil besar untuk melakukan aksi dan meningkatkan akses terhadap makanan sehat. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan cukai terhadap minuman manis. WHO menilai, sama halnya dengan menerapkan cukai terhadap rokok, bea cukai minuman manis (sugar taxes) diharapkan bisa mengurangi konsumsi masyarakat terhadap penyebab diabetes dan obesitas tersebut. Mengutip situs BBC, sugar taxes telah lebih dulu diterapkan di beberapa negara. AS misalnya, menerapkan cukai terhadap minuman bersoda sejak 2017.

Meksiko juga menerapkan cukai terhadap minuman bersoda sejak 2014, sementara Columbia menerapkan bea cukai terhadap minuman manis sejak 2016. Chile menerapkan sugar taxes pada 2014, sementara Barbados dan Dominica menerapkannya pada 2015. Inggris Raya menerapkan sugar taxes pada 2018, setelah mengkaji peraturan ini sejak 2016.

Sugar taxes dan konsumsi gula

Dalam situsnya, WHO menyebutkan bahwa kenaikan harga minuman manis sebanyak 20 persen berpengaruh terhadap turunnya konsumsi sekitar 20 persen pula. Beberapa negara yang telah menerapkan sugar taxes menghasilkan efek yang positif. Meksiko misalnya, yang menerapkan sugar taxes sejak 2014 sebanyak 1 Peso per liter (dengan kenaikan harga minuman sekitar 10 persen). Penelitian yang dilakukan oleh Mexican National Institute of Public Health dan University of North Carolina mengevaluasi dua tahun pertama penerapan kebijakan ini.

Hasilnya, terdapat penurunan konsumsi minuman manis sebanyak 7,6 persen sepanjang 2014 hingga 2015. Penelitian yang sama membuktikan terdapat peningkatan sebanyak 2,1 persen terhadap pembelian minuman botolan non-gula, seperti air mineral. Uang yang didapatkan dari cukai pada dua tahun tersebut, yakni berkisar 2,5 miliar dollar AS, digunakan untuk membuat kran air minum di sekolah-sekolah di berbagai wilayah Meksiko. Cukai tersebut juga bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, meningkatkan fasilitas dan informasi publik terkait pola makan yang baik, dan lain-lain.

sumber: https://sains.kompas.com/read/2020/02/19/162942023/sri-mulyani-ingin-minuman-manis-dikenakan-cukai-ini-kata-who

 

Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Kini Bisa Danai Kesehatan Fakir Miskin

Kementerian Keuangan menambah cakupan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) untuk kegiatan di bidang kesehatan.

Penambahan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.7/PMK.07/2020. Dalam beleid tersebut, DBH-CHT untuk kegiatan di bidang kesehatan kini dapat dialokasikan untuk pembayaran pelayanan kesehatan bagi fakir miskin.

“DBH-CHT digunakan untuk mendanai program pembinaan lingkungan soxsial…salah satunya kegiatan di bidang kesehatan yang juga meliputi pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atau orang tidak mampu,” demikian kutipan Pasal 2 dan Pasal 7 beleid tersebut.

Beleid yang mendukung program jaminan kesehatan nasional ini juga mengatur pembayaran tindakan pelayanan kesehatan untuk fakir miskin dapat dialokasikan maksimal sebesar 10% dari alokasi DBH-CHT di bidang kesehatan.

Dengan penambahan, cakupan alokasi DBH-CHT di bidang kesehatan menjadi 5 kegiatan. Pertama, kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk keperluan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitative.

Kedua, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan.

Ketiga, pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS.

Keempat, pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kelima, pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atau orang tidak mampu. Selain itu, melalui beleid ini pemerintah juga mengatur penggunaan DBH CHT pada layanan kesehatan harus diutamakan untuk menurunkan angka prevalensi stunting.

“Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif diutamakan untuk menurunkan angka prevalensi stunting,” demikian bunyi Pasal 7 ayat (3) beleid tersebut.

Beleid ini diundangkan pada 23 Januari 2020 dan berlaku pada tanggal yang sama. Berlakunya beleid ini sekaligus mencabut beleid terdahulu, yaitu PMK No.222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT. (rig)

sumber: https://news.ddtc.co.id/dana-bagi-hasil-cukai-rokok-kini-bisa-danai-kesehatan-fakir-miskin-18794