Kerangka Acuan Kegiatan

Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi
Dalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan
Pembiayaan Kesehatan & JKN di Daerah

   Latar Belakang

Saat ini, sistem kesehatan di Indonesia akan melakukan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan rancangan transformasi sistem kesehatan untuk menyambut endemi di Indonesia. Salah satu bagian komponen terpenting dalam transformasi ini adalah penguatan pembiayaan kesehatan. Transformasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan utamanya pemerintah daerah, perguruan tinggi dan berbagai kelompok kepentingan terkait lainnya.

PKMK FKKMK UGM mengajak mitra universitas di setiap provinsi untuk melakukan dialog kebijakan dengan pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional (JKN). Dialog kebijakan ini menjadi penting mengingat anggaran kesehatan di pusat hingga daerah mengalami gangguan selama pandemi COVID-19. Di sisi lain, Beban Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setiap tahun semakin meningkat. Tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi peningkatan berturut - turut 26% (2017), 12% (2018), 15% (2019) dan turun -12% tahun 2020 karena situasi pandemi. Data BPJS Kesehatan menggambarkan bahwa penyakit katastropik tahun 2020 menempati 25% - 31% dari total beban jaminan kesehatan. Beban jaminan kesehatan untuk penyakit katastropik secara nasional dapat dijelaskan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 1. Beban Jaminan Kesehatan untuk Penyakit Katastropik (juta rupiah) dengan data sampel 1%.

Tujuan sistem kesehatan yang ingin tercapainya ekuitas atau berkeadilan memperlihatkan perlu adanya pelibatan pemangku kepentingan untuk menganalasis masalah pembiayaan kesehatan dan JKN di daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terjadi penggunaan dana klaim BPJS yang sangat tinggi di propinsi-propinsi yang maju. Selain itu, pembiayaan kesehatan sebelum dan selama pandemi COVID-19 memiliki variasi pendapatan, belanja, dan pemanfaatan yang berbeda di setiap daerah berdasarkan kapasitas fiskal. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah mengalami kendala dalam menyediakan akses dan fasilitas pelayanan kesehatan karena anggaran kesehatan yang terbatas tetapi beban yang besar.

   Tujuan 

Untuk itu, PKMK FK-KMK UGM mengajak berbagai perguruan tinggi di masing-masing provinsi dengan tujuan:

1. Untuk menyajikan kondisi pembiayaan kesehatan dan pelaksanaan JKN berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan, data rutin kesehatan dan data survey kesehatan terkait lainnya.
2. Perguruan tinggi juga dapat menyajikan berbagai usulan untuk mengatasi persoalan pembiayaan kesehaan dan pelaksnaan JKN di daerah.

   Perguruan Tinggi dan Provinsi

Topik: Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN di Daerah

*topik ini dapat disesuaikan dengan studi kasus di daerah oleh setiap narasumber dari perguruan tinggi dan memanfaatkan data sampel BPJS Kesehatan, data rutin kesehatan dan data survey kesehatan lainnya yang dapat menjelaskan tentang pembiayaan kesehatan dan JKN di daerah.
**Narasumber dan pembahas dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama mitra.