Visi dan Misi web

  Visi

Menjadi website yang mampu menjadi rujukan pengambil kebijakan, peneliti, dosen dan konsultan dalam kebijakan kesehatan.

  Misi

  1. Meningkatkan mutu kebijakan kesehatan di Indonesia;
  2. Menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan dan informasi mengenai kebijakan kesehatan;
  3. Menyediakan sarana forum diskusi berbagai Community of Practice di kebijakan kesehatan;
  4. Menyediakan platform untuk pengembangan pelatihan berbasis web untuk seluruh pihak yang berkepentingan di kebijakan kesehatan;
  5. Mendukung Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia.

  Audiens

Web ini diharapkan dipergunakan oleh:

  • Pimpinan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten;
  • Pimpinan dan Anggota Komisi Kesehatan di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten;
  • Pimpinan Bappenas, Bappeda Propinsi dan Kabupaten;
  • Pimpinan BKKBN, Lembaga KB di Propinsi dan Kabupaten;
  • Pimpinan dan Staf BPJS;
  • Konsultan kebijakan kesehatan;
  • Dosen dan peneliti dalam kebijakan kesehatan;
  • Media Massa (Wartawan dan Editor);
  • Mahasiswa yang belajar/berminat dalam kebijakan kesehatan;

 

coba lagi

Hasil kegiatan penulisan
Draft Policy Brief pada hari Ketiga

Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
di Gedung Eyckman Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung

Jumat, 26 September 2014, pukul 08.30 – 17.00

 

  PENDAHULUAN

Setelah 2 hari pelaksanaan Forum Nasional V, setiap Kelompok Kerja melakukan pengembangan policy brief selama satu hari di Gedung Eyckman Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 26 September 2014. Penulisan policy brief ini bertujuan untuk memberikan masukan ke seluruh pengambil keputusan di pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan Kelompok-Kelompok Kerja dan hal-hal umum yang menjadi prioritas bersama.

Penulisan policy brief berdasarkan tanggung-jawab perorangan dan/atau lembaga. Kegitan ini dapat pula dilakukan oleh berbagai lembaga secara bersama-sama. Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia berfungsi sebagai fasilitator penyusunan policy brief, namun tidak bertanggung-jawab atas isi dan penyampaiannya. Tanggung-jawab tetap berada di anggota atau kelompok anggota.

Kegiatan pelatihan penulisan policy brief merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia untuk merekomedasikan kebijakan kesehatan untuk pemerintahan baru. Policy brief merupakan merupakan salah satu cara dalam menjembatani celah antara peneliti dan para pengambil kebijakan. Isi dari policy brief berbasis pada penelitian yang nantinya akan memberikan kontribusi positif terhadap proses penyusunan & pengambilan kebijakan. Melalui policy brief, diharapkan pemerintah yang baru akan mampu menyusun kebijakan kesehatan berdasarkan prinsip "evidence based policy making" sehingga kebijakan yang lahir tepat sasaran dan mampu mengatasi berbagai masalah kesehatan yang ada di Indonesia.

 PROSES KEGIATAN

Sejumlah 70 orang mengikuti kegiatan ini mulai dari mahasiswa, dosen, peneliti, perwakilan dari pemerintah daerah dan berbagai LSM. Kegiatan ini diawali dengan bedah buku dengan judul "Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik" oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS, dilanjutkan dengan diskusi penyusunan policy brief oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc. PhD.

Bedah buku sebagai pembuka acara dibawakan secara menarik oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS. Sebagai penulis buku, Dr. Dumilah banyak mengangkat isu dan teori kebijakan kesehatan yang meliputi konsep kebijakan dalam bidang kesehatan, pengembangan kebijakan kesehatan, analisis kebijakan, rekomendasi dan advokasi kebijakan. Buku tersebut sangat cocok digunakan sebagai bahan ajar mahasiswa dan rujukan bagi mereka yang berkecimpung dalam institusi kesehatan pemerintah maupun swasta, serta para pejabat publik yang berhubungan dengan bidang kesehatan.

Apa Output kegiatan hari ketiga Forum Nasional V Kebijakan Kesehatan Indonesia?

Output dari kegiatan ini berupa berbagai draft policy brief yang diusulkan dari kelompok-kelompok pokja setelah melakukan dIskusi selama dua hari. Kelompok pembiayaan kesehatan mengusulkan beberapa policy brief dengan topik:

  1. Perbaikan JKN dan sistem rujukan di daerah yang sulit
  2. Perbaikan sistem pembiayaan fasilitas kesehatan primer di daerah terpencil.
  3. Integrasi upaya pelayanan kesehatan masyarakat dalam kebijakan kartu sehat Indonesia
  4. Kepesertaan JKN dalam mendukung equity pelayanan kesehatan
  5. Monitoring dan evaluasi JKN yang dilakukan oleh 12 perguruan tinggi. Kemudian, kelompok ini yang terbanyak dapat menyusun usulan.

Kelompok HIV/AIDS mengusulkan topik JKN yang diharapkan inklusif terhadap kelompok marginal. Kelompok Kesehatan jiwa mengusulkan topik pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas sebagian bagian dari kebutuhan basic seven. Kelompok Gizi mengusulkan topik inequity penanganan malnutrisi di Rumah Sakit. Kelompok pelayanan kesehatan mengusulkan topik monitoring dan evaluasi BLUD (policy brief terlampir). Setiap kelompok juga mempunyai berbagai topik di luar apa yang dibahas saat ini.

  Apa langkah selanjutnya?

Pasca penyusunan policy brief, kegiatan ini akan di-follow up oleh masing masing pokja melalui penulisan lebih lanjut dan berbagai bentuk advokasi.

Langkah 1: Fasilitasi pengembangan Policy Brief melalui pendekatan Blended Learning di bulan Oktober 2014.

Penulisan lebih lanjut diselenggarakan melalui Blended Learning yang dilakukan melalui www.kebijakankesehatanindonesia.net  Pada langkah ini, para penulis Policy Brief akan difasilitasi untuk dapat merumuskan hasil. Metode penulisan menggunakan model dari IDRC, diharapkan dalam waktu empat minggu (maksimal) para penulis policy brief sudah dapat menyelesaikan tulisannya. Pada langkah ini, bagi para peserta yang sudah siap dokumennya dipersilakan untuk masuk ke langkah berikutnya.

Langkah 2: Dimulai pada bulan Oktober 2014 sesuai dengan kesiapan para penulis policy brief.

Para penulis akan didorong untuk membahas dan melaksanakan berbagai strategi untuk melakukan 'Engagement' ke para pengambil kebijakan. Langkah ini diawali dengan pemahaman akan:

  1. stakeholders dan aktor dalam pengambilan keputusan.
  2. Bagaimana proses penyusunan keputusan mereka. Apakah transparan atau tidak, terbuka untuk saran dari luar, ataukah tertutup dan berbagai hal lainnya?
  3. Apakah mempunyai niat baik untuk melakukan perubahan?

Strategi engagement dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan dapat berupa kombinasi dari beragam metode, antara lain:

  • Melakukan pertemuan ilmiah membahas topik policy brief;
  • Melakukan pertemuan informal dengan dasar policy brief;
  • Memberikan langsung ke para pengambil keputusan dan timnya (misal tim transisi);
  • Melakukan advokasi melalui media massa,
  • Lobby-lobby ke berbagai pihak, misal ke BPJS, pemerintah pusat dan daerah yang terkait.

Langkah 3: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses "engagement" mulai dari penulisan policy brief, penyampaian, tanggapan, sampai ke hasil proses "engagement" (mempengaruhi) proses kebijakan ini.

Langkah 4: Hasil monitoring dan evaluasi terhadap proses advokasi ini akan dibahas pada pertemuan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang rencananya diadakan di Padang pada bulan September 2015.

Ringkasan:

Melalui langkah-langkah ini diharapkan akan ada kesinambungan antar Forum Nasional setiap tahunnya dan para anggota dapat mempunyai pengalaman dalam melakukan pemberian masukan (engagement) ke pengambil kebijakan. Pengalaman-pengalaman ini diharapkan dapat ditulis secara kualitatif untuk menggambarkan antara lain:

  • Tanggapan pengambil keputusan untuk usulan kebijakan. Tanggapan ini bervariasi mulai dari serius untuk menindaklanjuti, menolak, ataupun tidak memperhatikan;
  • Situasi hubungan antara peneliti dengan pengambil kebijakan.
  • Ketahanan para peneliti untuk terus melakukan pengamatan, dan "engangement" ke pengambil kebijakan.

Pengalaman ini dapat dituliskan dan dipelajari untuk pengembangan lebih lanjut. Diharapkan ada penelitian yang menyangkut proses penyusunan kebijakan, termasuk dari perspektif keahlian antropologi (LT).

 

 

Testing

  • Pendanaan dan Kinerja Program Imunisasi di Timur Tengah dan Afrika Utara : 2010 – 2017

    Imunisasi merupakan landasan bagi pelayanan kesehatan primer dengan nilai yang sangat baik. Cakupan imunisasi pada 14 negara berpenghasilan rendah dan menengah di Timur Tengah dan Afrika Utara telah mencapai 88% dari populasi wilayahnya dan 92% dari total kelahiran.

    Sekitar 1,3 juta anak - anak tidak mendapatkan imunisasi secara menyeluruh pada 2017 yang terukur dari dosis vaksin diphteri – pertussis - tetanus. Mayoritas negara-negara tersebut lambat untuk mengadopsi jenis vaksin baru yang lebih mahal dan menyelamatkan karena adanya kendala pendanaan dan konteks sosial ekonomi.Ke depannya, dukungan mitra akan berperan penting dalam membantu rekonstruksi sistem kesehatan pada negara konflik. Jika memungkinkan, sistem kesehatan dapat dibuat dengan memperluas ruang fiskal dari perolehan efisiensi dalam menyelaraskan mekanisme pengadaan vaksin dan integrasi layanan, menghasilkan pendapatan yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi, dan realokasi anggaran pemerintah untuk kesehatan pada kegiatan imunisasi. Artikel ini ditulis oleh Helen Saxenian, Nahad Sadr-Azodi, Miloud Kaddar, dan Kamel Senouci yang dipublikasikan pada Januari 2019 di BMJ Global Health Journals.

    SELENGKAPNYA
  • Laporan Status dan Tinjauan Kesehatan Masyarakat 2014: Empat Perspektif Normatif mengenai Belanda yang Lebih Sehat 2040

    Laporan tinjauan masa depan yang berorientasi kebijakan memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan saran bagi pembuat keputusan (decision maker). Metode skenario deliberatif mutlak diperlukan pada bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Pada laporan Status dan Perkiraan Kesehatan Belanda ke - 6 (PHSF - 2014), sebuah pendekatan baru untuk co-creation telah dikembangkan dengan tujuan untuk memasukkan norma dan nilai sosial yang berbeda dalam deskripsi kemungkinan perkembangan di masa depan.Empat tantangan sosial diidentifikasi diantaranya 1) untuk menjaga kesehatan orang selama mungkin dan menyembuhkan penyakit dengan segera, 2) untuk mendukung orang - orang yang rentan dan memungkinkan partisipasi sosial, 3) untuk mempromosikan otonomi individu dan kebebasan memilih, dan 4) untuk menjaga perawatan kesehatan terjangkau. Artikel ini ditulis oleh Casper G. Schoemaker, Jeanne van Loon, Peter W. Achterberg, dan lain - lain yang dipublikasikan pada Oktober 2018 di jurnal Health Policy.

    untuk co-creation telah dikembangkan dengan tujuan untuk memasukkan norma dan nilai sosial yang berbeda dalam deskripsi kemungkinan perkembangan di masa depan.Empat tantangan sosial diidentifikasi diantaranya 1) untuk menjaga kesehatan orang selama mungkin dan menyembuhkan penyakit dengan segera, 2) untuk mendukung orang - orang yang rentan dan memungkinkan partisipasi sosial, 3) untuk mempromosikan otonomi individu dan kebebasan memilih, dan 4) untuk menjaga perawatan kesehatan terjangkau. Artikel ini ditulis oleh Casper G. Schoemaker, Jeanne van Loon, Peter W. Achterberg, dan lain - lain yang dipublikasikan pada Oktober 2018 di jurnal Health Policy.

    SELENGKAPNYA

 

  • Headline

    Icon 09

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • Headline

    Icon 08

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • Headline

    Icon 07

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 

  • Image 01

    Headline

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    Read more
  • Image 02

    Headline

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    Read more
  • Image 03

    Headline

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    Read more
  • Image 04

    Headline

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    Read more
  • Image 05

    Headline

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    Read more
  • Image 06

    Headline

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    Read more
  • Image 07

    Headline

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    Read more
  • Image 08

    Headline

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    Read more
  • Image 01 Item 1
  • Image 02 Item 2
  • Image 03 Item 3
  • Image 04 Item 4
  • Image 05 Item 5
  • Image 06 Item 6
  • Image 07 Item 7
  • Image 08 Item 8

 

  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 01 Item 1
  • Image 02 Item 2
  • Image 03 Item 3
  • Image 04 Item 4

More Articles ...