15 Apr2019
Artikel Jurnal Provinsi
Posted in Uncategorised
Menutup akhir tahun ini, PKMK FK UGM menyelenggarakan webinar Kaleidoskop Kebijakan Kesehatan 2017 pada Kamis (28/12/2017). Tema yang diangkat ialah Apakah Fragmentasi Sistem Pelayanan Kesehatan Semakin Parah?. Fragmentasi ini terjadi karena terdapat 2 Undang-Undang SJSN dan UU BPJS serta UU dalam ranah kesehatan serta pemerintah daerah yang tidak sejalan satu sama lain.
Tujuan penyelenggaraan acara ini antara lain: pertama, membahas apa yang terjadi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan di tahun 2017. Kedua, mendiskusikan fenomena perkembangan fragmentasi sistem pelayanan kesehatan dalam konteks adanya JKN. Ketiga, membahas Refleksi keadaan di tahun 2017 dan dampaknya. Keempat, membahas konsep Reformasi Sektor Kesehatan. simak agenda diskusi dan materi selengkapnya pada link berikut
Kerangka Acuan
Rangkaian Webinar dan Seminar
Masyarakat Praktisi (Community of Practice) Aplikasi Sistem Kontrak
dalam Sektor Kesehatan
PENDAHULUAN
Sejak di-launching pada 2014 dan dimulai tahun 2015, Program Nusantara Sehat telah mencapai berbagai keberhasilan. Hasil evaluasi 2 tahun pertama pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI misalmya, menunjukkan bahwa tim Nusantara Sehat mampu menjadi agent of change, membuat pelayanan puskesmas lebih baik di dalam maupun di luar gedung, dan menjadikan kinerja puskesmas secara keseluruhan lebih baik.
Program Nusantara Sehat dilakukan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan kriteria terpencil atau sangat terpencil terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Mulai 2017, program ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga.
Dari aspek sistem kontrak SDM Kesehatannya, selama perjalanannya telah terjadi perubahan pendekatan. Awalnya, pendekatan kontrak yang diterapkan adalah kontrak berbasis tim (team-based contracting) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015. Selanjutnya, pada 2017, selain pendekatan kontrak berbasis tim juga dilakukan kontrak individu berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2017. Hal yang menarik, baik kontrak berbasis tim maupun kontrak individu, semua diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI.
Terlepas dari berbagai keberhasilan yang telah dicapai, Program Nusantara Sehat tidak terlepas dari berbagai masalah. Setidaknya ada 3 agenda yang bisa diidentifikasi dan akan dibahas dalam rangkaian kegiatan webinar dan seminar ini yaitu: (a) permasalahan kecemburuan yang ditimbulkan di daerah terkait besaran insentif, fasilitas, dan perhatian pemerintah pusat; (b) rendahnya minat dokter umum untuk mengikuti program tersebut; dan (c) permasalahan dari pendekatan kontrak yang diterapkan dengan rentang kendali yang terlalu luas.
Rangkaian webinar dan seminar ini bertujuan untuk membahas berbagai kendala tersebut dan mencoba mencari solusi agar program Nusantara Sehat ini bisa lebih baik. Rangkaian kegiatan ini merupakan salah satu agenda dari Masyarakat Praktis (Community of Practice) Aplikasi Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan yang digagas sejak 2-3 tahun yang lalu.
TUJUAN
Seminar dan webinar ini bertujuan:
NARASUMBER
PESERTA
WAKTU DAN TEMPAT
METODE
Webinar dan seminar.
AGENDA
Bulan I: Kamis 23 November 2017 (Seminar dan Webinar)
Topik: Permasalahan dalam Program Nusantara Sehat
Waktu |
Materi |
Nara Sumber |
Moderator |
09.00 – 11.00 |
Webinar Bulan I: Pembukaan/Pengantar Kegiatan |
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD |
Dwi Handono Sulistyo |
Talk show: Permasalahan dalam Program Nusantara Sehat |
|
Dwi Handono Sulistyo |
|
Penutup |
Dwi Handono Sulistyo |
|
PEMBIAYAAN
Kontribusi peserta:
Peserta yang berminat dapat mendaftar ke:
Maria Adelheid Lelyana
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
HP: 08132970006
Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) di Kabupaten Bogor, Rabu (1/6).
Hadir dalam acara yang digelar memperingati Hari Lansia Nasional itu sekitar 1.500 lansia guna mengikuti sejunlah kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, senam massal, dan talkshow tentang kesehatan lansia.
Menkes dalam sambutannya mengemukakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk pemberdayaan lansia melalui pembinaan Lansia lewat lembaga yang disebut Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Lansia.
"Posbindu menjadi penting karena salah satu masalah dasar yang dialami lansia terkait dengan kesehatannya. Untuk itu, diperlukan upaya terpadu guna meningkatkan kesehatan baik pra lansia atau lansia itu sendiri," ujarnya.
Melalui Posbindu, lanjut Nila Moeloek, upaya yang dilakukakn tak hanya pada pengobatan, tetapi juga pencegahan, pemeliharaan serta proses pemulihannya. Dengan demikian, layanan yang diberikan kepada lansia menjadi paripurna.
Mengutip data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, Menkes menyebut penyakit terbanyak pada Lansia adalah hipertensi (57,6 persen), arthritis (51,9 persen) dan stroke (46,1 persen).
Selain itu, Nila menambahkan, hanya sedikit sekali lansia yang menderita satu penyakit, sisanya sekitar 28 persen dengan 2 penyakit, 14,6 persen dengan 3 penyakit, 6,2 persen dengan 4 penyakit, 2,3 persen dengan 5 penyakit, 0,8 persen dengan 6 penyakit atau lebih.
Sedangkan menurut data Susenas 2014, angka kesakitan penduduk lansia sebesar 25,05 persen. Artinya, dari setiap 100 orang lansia terdapat 25 orang di antaranya mengalami sakit.
Untuk itu, lanjut Menkes, guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Lansia di fasilitas kesehatan Kemenkes sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 79 tahun 2014 tentang Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit. Serta Permenkes No 67 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat.
Menkes minta pada para pimpinan rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, dan para kepala Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) lainnya, agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lansia.
Peringatan HLUN 2016 mengambil tema "Lansia Sehat, Lansia Aktif dan Produktif" karena Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2020 -2035 dan Indonesia termasuk lima besar megara dengan jumlah lansia terbanyak di dunia.
Upaya yang dilakukan pemerintah agar lansia dapat tetap sehat, aktif dan produktif, disebutkan, antara lain sosialisasi program Pola Hidup Bersih dan Sehat ( PBHS) di masyarakat. Karena kondisi kesehatan seseorang di hari tua ditentukan sejak anak hingga dewasa.
"Pada Kelompok Pra Lansia (45-59 tahun) dan Lansia (60 tahun keatas) kami lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur di kelompok lansia di Posbindu. Jika ada keluhan bisa berobat ke Puskesmas," ujar Nila Moeloek.
Selain itu, kegiatan personal yang bisa dilakukan lansia agar tetap sehat, antara aktivitas fisik ringan 30 menit sehari atau senam lansia secara teratur, lakukan kegiatan yang mengasah otak, dan mengembangkan hobi sesuai kemampuan, konsumsi makanan bergizi seimbang, tidak merokok, perbanyak hubungan sosial yang harmonis, dan kelola stress dengan baik. (TW)
The World Health Organization has suspended the approval of tuberculosis drugs made by India's Svizera Labs, a major supplier to developing countries, following an investigation into standards.
The United Nations agency, which acts as a drug watchdog in markets lacking robust local regulation, said on Friday it had suspended all TB products made at Svizera's Mumbai site because manufacturing standards and quality management were unreliable.
It also said independent experts should retest batches of medicine already on the market and it might be necessary to recall supplies, depending on the outcome of those tests.
The move is a fresh blow for India's pharmaceuticals industry, which supplies cheap generic medicines to countries worldwide but has been tarnished by a series of quality problems in recent years, denting confidence in its products.
The WHO had previously issued a warning letter to Mumbai-based Svizera Labs, part of Maneesh Pharmaceuticals, in September 2015, after finding dirty surfaces, black mould in a cleaning area, low hygiene standards and inadequate record-keeping.
The latest "notice of suspension" letter was posted on the WHO's website 15 days after being sent to the company. It highlighted several complaints about the quality of certain drug batches.
Boudewijn Ploos van Amstel, managing director of Svizera Europe, said the company disagreed with the assessment, adding that the WHO had ignored information from the company showing that Svizera's operations were up to standard.
"The letter of suspension is very misleading," he told Reuters by telephone from the Netherlands.
The WHO plays a critical role in monitoring drug quality in poorer countries through its Prequalification of Medicines Program, which ensures that treatments supplied by U.N. agencies such as UNICEF are of acceptable quality.
The program is also used by governments to guide the bulk purchase of medicines.
(Reporting by Ben Hirschler, editing by David Evans)
source: http://www.medicaldaily.com/