Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selalu mengalami defisit anggaran, sehingga pemerintah terus berupaya untuk meminimalkan defisit anggaran dengan meningkatkan besaran iuran bulanan untuk peserta mandiri kelas satu dan dua. Selain itu, sistem pembayaran juga mengalami perubahan yaitu dari bersifat individu menjadi kolektif untuk seluruh anggota keluarga. Sebuah riset dilakukan oleh Zulfa A. Agustina, Nailul Izza, dan Ummu Aimanah dengan tujuan untuk menganalisis hubungan sistem pembayaran iuran satu keluarga (kolektif) terhadap perpindahan kelas kepesertaan dan kepatuhan peserta dalam membayarkan iuran bulanan. Metode penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional, dengan sampel penelitian adalah peserta BPJS mandiri di Kabupaten Malang yang terpilih secara acak.

Hasilnya menunjukkan bahwa responden cenderung tetap pada kelas kepesertaan yang sama, patuh dalam pembayaran iuran dan juga cenderung mendukung adanya sistem pembayaran kolektif yang ditetapkan oleh BPJS. Hasil uji statistik menunjukkan penerapan sistem pembayaran iuran kolektif tidak berhubungan dengan terjadinya perpindahan kelas kepesertaan dan berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran. Upaya edukasi dan sosialisasi kepada peserta BPJS mandiri perlu terus dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran peserta dalam kepatuhan membayar iuran serta memberdayakan kelompok - kelompok masyarakat. Artikel ini dipublikasikan pada Buletin Penelitian Sistem Kesehatan pada 2019.

Selengkapnya

Sistem jaminan sosial merupakan komponen penting dari pembangunan sosial yang merata dan perang terhadap kemiskinan. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi menyeluruh tentang sistem jaminan sosial. Meskipun menjadi agenda penting, kepesertaan jaminan sosial di Indonesia tidak bisa dicakup secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Winih Budiarti dan Titik Harsanti ini bertujuan untuk mengidentifikasi cakupan kepesertaan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan di Provinsi Bangka Belitung yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Provinsi Bangka Belitung 2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan pekerja sektor non-pertanian. Pendapatan perbulan, ijazah terakhir yang dimiliki, Indeks Modal Sosial, dan jam kerja selama seminggu merupakan determinan kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Bangka Belitung.Artikel ini dipublikasikan oleh Jurnak Kebijakan Kesehatan Indonesia pada 2019.

selengkapnya

Praktik kolaborasi interprofessional atau Interprofessional Collaborative Practice (IPCP) dalam mendukung layanan kesehatan yang baik adalah sebuah proses yang dinamis dan kontekstual. Sebuah riset dilakukan oleh Ardi Findyartini, Daniel R. Kambey, Rezki Y. Yusra, Amandha Boy Timor, Candrika D. Khairani dkk bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi tenaga kerja saat ini terhadap IPCP dan mengeksplorasi tantangan dan hambatan terkait nilai social budaya dan faktor lain yang berpengaruh pada penerapan IPCP.

Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap praktik kolaboratif antarprofesional adalah positif. Terdapat perbedaan yang dapat dikaitkan dengan latar belakang profesional, lamanya pengalaman kerja dan usia. Faktor - faktor di tingkat organisasi, kelompok dan individu berkontribusi dalam proses pelaksanan IPCP pada pengaturan pelayanan di Fasilitas Kesehatan, termasuk faktor sosial budaya, seperti kecenderungan untuk menghindari tendensi tertentu, perbedaan kekuasaan dan budaya kolektif. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Interprofessional Education and Practice pada Desember 2019.

selengkapnya

Pemerintah berupaya mendayagunakan secara khusus sumber daya manusia kesehatan dalam kurun waktu tertentu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) melalui program Nusantara Sehat (NS). Sebuah riset dilakukan oleh Ida D. Sari, Harimah Hendrawan dan R. Halim untuk mengevaluasi dampak program NS terhadap indeks kesehatan masyarakat dengan menggunakan Pre and Post Test Intervention with Control. Evaluasi dilakukan di 15 provinsi, 27 kabupaten dan 60 puskesmas pada Februari – Desember 2017.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan rata - rata indeks kesehatan (meningkat pada tahun 2015 ke tahun 2017), baik pada puskesmas intervensi maupun kontrol, dengan peningkatan indeks kesehatan masyarakat lebih tinggi pada puskesmas intervensi dibandingkan puskesmas kontrol. Untuk hasil lebih lanjut, diperlukan analisis terkait sustainabilitas program NS dan analisis biaya manfaat terhadap program NS untuk memberikan intervensi pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan efektif. Artikel ini dipublikasikan pada Health Science Journal of Indonesia pada Juni 2019.

selengkapnya

Isu strategis tenaga kesehatan salah satunya adalah pengembangan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi pelayanan/pembangunan kesehatan. Kualitas tenaga kesehatan di Indonesia belum memiliki daya saing dalam memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 Pasal 88 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Di Kabupaten Banyumas, sebanyak 4,39% atau 221 orang dari jumlah total tenaga kesehatan memiliki latar belakang lulusan pendidikan di bawah Diploma III. Sebuah riset dilakukan oleh Yuditha N. K. Risqi, Laksono Trisnantoro dan Dwi H. Sulistyo dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan UU Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 88 tentang Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III di Kabupaten Banyumas.

Hasilnya diketahui bahwa implementasi kebijakan UU Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 88 tentang Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III di Kabupaten Banyumas dilaksanakan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau. Kebijakan UU No 36 Tahun 2014 diimplementasikan melalui kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berupa Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Implementasi kebijakan UU Nomor 36 Tahun 2014 telah dilaksanakan di Kabupaten Banyumas sejak lama. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tenaga kesehatan tersebut sehingga dapat disusun strategi pengembangan tenaga kesehatan di masa yang akan datang. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2019.

Selengkapnya

Pemerintah telah membuat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS - PK) dengan puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan program ini. Kualitas dari implementasi program PIS - PK dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan dengan menitikberatkan pada proses dan output. Sebuah penelitian dilakukan oleh Eva Rusdiana dan Retno Widiarni untuk melakukan evaluasi program PIS - PK dengan pendekatan sistem (input - proses - output - outcome) melalui desain kualitatif.

Hasil yang ditemukan masih terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan, diantaranya petugas puskesmas harus menyempurnakan survei yang belum selesai yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga hal ini akan menjadi tugas tambahan bagi mereka; Kebijakan tentang standar prosedur operasional survei di lapangan belum juga dibuat dan penetapan Surat Keputusan yang belum maksimal; Belum ada kesatuan persepsi tentang Definisi Operasional yang digunakan dalam PIS - PK sehingga akan berdampak secara tidak langsung pada kualitas data yang dihasilkan dan mempengaruhi pemanfaatan data yang kurang maksimal oleh puskesmas. Perlu adanya penguatan sumber daya manusia berupa proses pembelajaran berkelanjutan, penguatan kebijakan baik pusat maupun daerah yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja para karyawan sebagai surveyor dan data yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2019.

selengkapnya

Stop TB Partnership meluncurkan pembukaan aplikasi untuk pembuatan proposal berkenaan dengan pelibatan pendanaan masyarakat sipil pada program TB dengan judul “2019 Challenge Facility for Civil Society Funding”. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Politik PBB tentang TB dan Rencana Global untuk eliminasi TB dengan pelibatan dan penanaman pada komunitas, hak dan gender dalam memberikan pelayanan dan respon atas kasus TB yang lebih adil.

Tersedia pendanaan dengan jumlah USD 25.000 hingga USD 150.000. Deadline pengumpulan proposal ini adalah 3 Februari 2020 (18.00 Central Europian Time).

selengkapnya

Data BPJS Kesehatan tahun 2014 - 2017 menunjukkan peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan dan merupakan proporsi paling besar pada pembiayaan manfaat program JKN - KIS. Alokasi pelayanan kesehatan terbesar pada BPJS Kesehatan kantor cabang Sleman adalah pada tingkat layanan rawat inap tingkat lanjutan, yakni 87%. Tingginya angka tersebut disebabkan oleh tingginya jumlah rujukan ke FKTRL.

Ika W. Arumsari dan Andreasta Meliala melakukan utilization review yang menemukan hasil bahwa kajian pemanfaatan yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan cabang Sleman hanya pada evaluate pasca pelayanan dengan claim review. Kajian pemanfaatan secara prospective review dan concurrent review belum dilaksanakan. Hasil utilization review di FKRTL oleh BPJS Kesehatan cabang Sleman yaitu dalam rata - rata berdasarkan indikator. Efektivitas tindak lanjut utilization review di BPJS Kesehatan cabang Sleman dilakukan dengan audit klaim dan evaluasi di setiap fasilitas kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2019.

selengkapnya

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program pemerintah sejak 2014 dalam rangka pemenuhan cakupan kesehatan semesta. Kepemilikan JKN di Riau relatif cukup tinggi. Namun besarnya cakupan kepesertaan JKN di Riau tidak sejalan dengan pemanfaatannya. Sebuah riset dilakukan oleh Ferdian Fadly dan Oldestia Vianny untuk melihat gambaran mengenai faktor yang mempengaruhi pemanfaatan JKN di Riau. Metode yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan menggunakan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa responden yang tinggal di pedesaan, dikepalai oleh kepala rumah tangga perempuan, berumur muda, berpendapatan rendah, bekerja di sektor informal dan tidak berpendidikan, lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan asuransi. Karena adanya perbedaan cakupan waktu survei pada data, penelitian ini tidak membandingkan data rawat inap dan rawat jalan secara terpisah, serta alasan tidak menggunakan JKN. Selanjutnya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kecenderungan pemanfaatan JKN berdasarkan alasan tidak menggunakannya dan perbandingan antara rawat jalan dan rawat inap sebagai bahan masukan dalam memperbaiki layanan JKN kedepan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2019.

selengkapnya

Setelah sekian tahun bergantung pada sumber pendanaan luar negeri, pembiayaan program HIV AIDS di Indonesia diharapkan dapat menggunakan sumber pendanaan dalam negeri, salah satunya melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN yang diselenggarakan mulai 2014 menanggung pengobatan termasuk infeksi oportunistik. Sebuah studi dilakukan oleh Mardiati Najib dkk untuk menganalisis skenario terkait biaya dan utilisasi pada pelayanan HIV guna mendukung kebijakan yang potensial untuk mengintegrasikan intervensi HIV ke dalam paket manfaat JKN.

Hasilnya, pelayanan terkait HIV saat ini sebagian besar dijamin oleh pemerintah mulai dari konseling dan Test HIV Sukarela hingga pengobatan Infeksi Oportunistik. Pengobatan dan perawatan kemungkinan dapat dijamin oleh JKN, dengan bantuan pemerintah untuk pencegahan dan pelayanan ART. Skenario dengan paket manfaat dasar akan membutuhkan biaya medis yang rasional per pasien per bulan, tergantung pada kelengkapan paket manfaat. Sebuah peta jalan yang jelas perlu disusun untuk memastikan pelayanan terjangkau dan berkualitas. Artikel ini dipublikasikan melalui Health Science Journal of Indonesia pada Maret 2019.

selengkapnya