Terlepas dari kemajuan dan perkembangan ekonomi di Indonesia dalam beberapa decade terakhir, lebih dari 30% anak - anak usia di bawah 5 tahun mengalami stunting. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa stunting tetap lebih banyak terkonsentrasi di rumah tangga miskin, yang mengarah pada penularan kemiskinan dan kesehatan yang buruk antar generasi. Sebuah riset dilakukan oleh M. Fikru Rizal dan van Doorslaer menggunakan data IFLS untuk mempelajari perubahan stunting pada 2007 dan 2014 untuk anak usia 0 - 59 bulan beserta kondisi ketimpangan sosial ekonominya dengan menggunakan Erreygers Concentration Index dan dekomposisi berbasis regresi.

Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan pada status stunting parah (severe stunting) namun tidak pada status stunting, serupa dengan penurunan yang signifikan pada derajat ketimpangan stunting. Pertumbuhan ekonomi secara umum, pengentasan kemiskinan, dan implementasi program kesehatan dan sosial yang berpihak pada masyarakat miskin selama periode yang dipelajari seperti perluasan cakupan asuransi untuk masyarakat miskin (Jamkesmas) dan program Transfer Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapa) adalah beberapa penjelasan yang masuk akal dari hasil yang diamati. Artikel ini dipublikasikan pada Agustus 2019 pada jurnal SSM - Population Health oleh Elsevier.

Selengkapnya

Jaminan Kesehatan Nasional adalah salah satu program unggulan pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai Universal Health Coverage. Setiap kota/kabupaten memiliki kebijakan daerahnya masing -masing yang bervariasi dalam mewujudkannya. Surakarta merupakan salah satu kota yang telah berhasil mewujudkan konsep UHC. Studi yang dilakukan oleh Rizky Amalia, Ari Probandari, Esti P. Pamungkasari, Tonang Dwi dan Ema N. Fitriana melihat implementasi kebijakan tersebut di Kota Surakarta melalui Analisis Segitiga Kebijakan untuk membantu memahami berbagai faktor yang terkait dalam setiap proses kebijakan.

Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi JKN di Surakarta dipengaruhi oleh komitmen tinggi dan komptenesi yang dimiliki aktor/ pelaku JKN, proses yang dinamis dalam menyesuaikan kebijakan pusat dan daerah dengan penerapan berbagai strategi untuk perluasan kepesertaan JKN, keberadaan padat penduduk di Surakarta, kesadaran dan kemauan tinggi dari masyarakat Surakarta serta ketersediaan dukungan teknologi. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kedokteran Kesehatan Indonesia pada Juli 2019.

selengkapnya

Sejak 2014, Indonesia mengimplementasikan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional. Bentuk reformasi ini memberikan pengaruh pada kepuasan kerja bagi para tenaga kesehatan di klinik/puskesmas. Studi yang dilakukan oleh Chatila Maharani, dkk menilai tingkat kepuasan tenaga kesehatan dan beberapa faktor yang menyertainya pada dua kota di Provinsi Jawa Tengah setelah kebijakan ini dilaksanakan. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepuasan menunjukkan angka 3.19 dari 5. Tenaga kesehatan terlihat sangat puas dengan hubungan kerja dengan sejawat lainnya, perhitungan jam kerja, dan kondisi fisik pekerjaan. Namun, mereka kurang puas dengan sistem rujukan, standar pelayanan pada JKN, dan kebijakan JKN itu sendiri.

Beberapa faktor yang mempengaruhi secara kuat terhadap ketidakpuasan tersebut adalah tipe pelayanan praktek, kinerja dari tugas manajerial dan persepsi mereka pada pengalaman yang akan dirasakan pasien. Pemerintah dan BPJS perlu memberikan pertimbangan dan memperbaiki sistem JKN sehingga kepuasan tenaga kesehatan agar menjadi lebih baik. Artikel ini dipublikasikan pada jurnal BMC Health Services Research pada 2019.

selengkapnya

Laporan ini diterbitkan sebagai hasil dari pertemuan pada High Level Meeting on Universal Health Coverage pada Majelis Umum PBB. Komitmen politik yang disepakati diantaranya: a) peningkatan sektor yang telah terlihat adanya pertumbuhan, b) menghilangkan hambatan yang menyebabkan penurunan akses pelayanan kesehatan dan c) memudahkan akses ekonomi untuk pelayanan kesehatan.

Pemerintah pada tiap negara direkomendasikan untuk menginvestasikan 1% anggaran pendapatannya untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Hal Ini dapat dicapai dengan peningkatan investasi kesehatan atau efisiensi dan pemerataan pendapatan. Keputusan kepala negara (political leaders) untuk memastikan prioritas investasi pada pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan sehingga Universal Health Coverage dapat tercapai. Tujuan utama UHC memang ambisius namun tetap dapat dicapai. Komitmen politik yang kuat memiliki pengaruh kuat untuk meminimalisir hambatan dan memberikan pertumbuhan kesehatan ke arah yang lebih baik.

Selengkapnya

Stunting adalah salah satu masalah yang cukup serius bagi anak yang diakibatkan oleh kurangnya gizi pada ibu dan pemberian makan pada anak yang tidak memadai. Masalah Ini berkolerasi dengan gangguan perkembangan neurokognitif dan penanda resiko penyakit tidak menular dan penurunan produktivitas di kemudian hari (WHO). Untuk menanggulangi hal Ini diperlukan komitmen pemerintah baik tingkat nasional maupun internasional. dalam 1000 hari pertama siklus hidup, nutrisi, lingkungan, dan psikososial memainkan peran penting yang akan memberikan dampak pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Penyebab stunting yang berakar dari berbagai sektor mengakibatkan perlunya pendekatan lintas sektoral dan transdisipliner untuk mengatasinya.

Oleh sebab itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan untuk penurunan kasus stunting. Public Health Symposium ke - 6 mengambil tema "Multisectoral and Multidisciplinary Approach to Prevent and Manage Stunting In Indonesia". Pengumpulan abstrak diterima hingga 21 Oktober 2019, sementara pelaksanaan kegiatan akan dilakukan di Yogyakarta, 5 - 7 November 2019.

selengkapnya

Penggunaan obat yang tidak rasional menjadi salah satu penyebab utama cedera dan bahaya dalam pelayanan kesehatan. Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional, pemberian obat menjadi sangat selektif mengingat hal ini akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan. Sistem pengingat klinis merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengingatkan petugas kesehatan dalam peningkatan kepatuhan peresepan obat sesuai formularium.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Rizaldy Taslim Pinzon dan Loury Priskila, Sistem pengingat klinis mampu menunjukkan kepatuhan yang tinggi oleh dokter dalam melakukan peresepan sesuai formularium RS Bethesda. Sistem ini selanjutnya diharapkan dapat membantu mengendalikan biaya operasional rumah sakit terkait peresepan obat. Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Akreditasi Rumah Sakit pada Januari 2019.

selengkapnya

Indonesia merupakan peringkat kedua secara global dalam pelaporan jumlah kasus TB pada Program Pengendalian TB Nasional, yang merupakan 11% dari total kasus yang hilang di seluruh dunia. Pada 2016, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Nomor 67 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Berkaitan dengan notifikasi wajib kasus TB, dokter praktek mandiri dan klinik pratama swasta akan diwajibkan melaporkan kasus TB ke Puskesmas setempat. Pelibatan praktisi swasta memiliki dampak penting terhadap perbaikan program penemuan dan pengobatan TB dan pencegahan meluasnya kasus TB resisten obat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Kurniawati, Yodi Mahendradhata dan Retna S. Padmawati ini menemukan bahwa praktisi swasta masih belum aktif melaporkan kasus TB karena rendahnya tingkat pengetahuan mengenai kebijakan ini. Di sisi lain, bentuk pelaporan dan kemungkinan hukumannya terasa membebani praktisi swasta. Pendekatan awal yang tepat, pengenalan sikap afektif dan komunikasi berkelanjutan akan meringankan beban dan mengatasi masalah etisitas tentang notifikasi wajib TB. Selain itu pemahaman awal yang baik ditambah pemahaman lanjut yang komprehensif dan penguatan kapasitas menjadi modal penting bagi koherensi intervesi dalam acceptability notifikasi wajib TB pada praktisi swasta.

selengkapnya

Skema pembayaran selain INACBG digunakan salah satunya untuk pelayanan obat kronis yang dilakukan oleh rumah sakit BaliMed Karangasem. Studi yang dilakukan oleh I Nyoman Satria Wiaya ini menemukan bahwa rumah sakit ini belum melakukan penagihan klaim obat kronis yang telah dilayani kendati jumlah nominal pada tahun sebelumnya tidak mencapai 10% dari total klaim selama 1 tahun.

Hasil analisa akar permasalahan adalah belum adanya kewenangan yang diberikan oleh direktur kepada tim yang bertanggung jawab dalam proses pengajuan klaim. Proses yang melibatkan banyak unit ini perlu diberikan pengaturan khusus. Dengan adanya penunjukkan langsung dari direktur maka teknis alur serta perancangan sistem informasi dapat memudahkan proses penyiapan klaim obat kronis menjadi efektif dan efisien. Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia pada Juni 2019.

Selengkapnya

Peningkatan prevalensi berat badan berlebih dan obesitas terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. WHO merekomendasikan untuk dilakukan kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi pola konsumsi. Salah satu jenis produksi industri yang seharusnya dapat dikendalikan adalah minuman berpemanis. Studi ini dilakukan untuk menganalisis kelayakan pengenaan cukai pada minuman berpemanis dengan metode kualitatif non studi kasus.

Hasilnya menunjukkan bahwa ekstensifikasi pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis di Indonesia dapat segera diterapkan. Terdapat keterkaitan positif antara minuman berpemanis dengan tingkat obesitas serta risiko penyakit kardiovaskuler sehingga konsumsinya harus dibatasi. Hal ini telah memenuhi ketentuan Undang - Undang Cukai. Pengenaan cukai atas seluruh minuman berpemanis, tidak hanya minuman ringan berpemanis, juga cukup layak jika dilihat dari faktor ekonomi dan administrasi teknis perpajakan. Artikel ini ditulis oleh Haunan Rosyada dan Benny Gunawan Ardiansyah yang diterbitkan pada Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan pada Maret 2018.

selengkapnya

Kasus kekurangan gizi pada anak di Indonesia masih menjadi isu nasional. Sementara itu, jumlah anak dengan berat badan berlebih mulai meningkat jumlahnya. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya anak - anak yang mengkonsumsi produk makanan ringan komersial selama proses pemberian makanan tambahan. Sebuah studi dilakukan oleh M. Green, Dian N. Hadihardjono, Alissa M. Pries, Doddy Izwardy, E. Zehner dan Sandra L. Huffman untuk menilai prevalensi dan pola konsumsi makanan ringan dan makanan/minuman manis (dengan gula tambahan) pada anak - anak di Indonesia. Sebuah survey cross-sectional dilakukan pada 495 ibu dari anak yang berusia 6 – 35 bulan yang tinggal di Kota Bandung.

Hasilnya menunjukkan bahwa diantara semua anak, 81,6% anak mengkonsumsi makanan ringan komersial dan 40% mengkonsumsi minuman manis setiap harinya sebelum dilakukan proses wawancara. Pada anak usia 6 – 11 bulan, 46,5% anak - anak mengkonsumsi makanan ringan dan 2% diantaranya mengkonsumsi minuman manis. Makanan ringan dikonsumsi 3 kali atau lebih dalam sehari sebanyak 60% oleh anak - anak usia 24 – 35 bulan. Sementara itu, usia anak, konsumsi makanan pendamping yang diproduksi secara komersial atau pengganti ASI memiliki hubungan dengan konsumsi minuman manis. Perhatian nasional harus berfokus pada intervensi untuk mengurangi ketergantungan pada produk makanan ringan olahan dan meningkatkan konsumsi makanan kaya gizi yang tersedia secara lokal selama periode pemberian makanan tambahan. Artikel ini ditulis pada jurnal Maternal and Child Nutrition Wiley yang diterbitkan pada 2019.

Selengkapnya