Materi ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam forum Konsultasi RPJMN di Jakarta pada 24 Juli 2019. Arahan presiden terpilih: pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, penggunaan APBN. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan periode 1968 - 2018, maka memerlukan upaya ekstra untuk meningkatkan laju pertumbuhannya.

Hingga saat ini, regulasi dan institusi adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara, target pembangunan pada 2020 – 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,4 – 6 %; tingkat kemiskinan 6,5 – 7 %; indeks gini rasio 0,37 -0 – 0,374; tingkat pembangunan terbuka 4,0 – 4,6 dan nilai indeks pembangunan manusia/ IPM ialah 75,54.

selengkapnya

Pada 18 Juli 2019, Bappenas menerbitkan revisi RPJMN 2020 – 2024 yang telah direvisi. RPJMN ini terkait rencana pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 ialah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 pilar dalam RPJMN keempat (2020 - 2024) yang merupakan amanat RPJPN 2005 – 2025. Keempatnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Sementara revisi RPJMN 2020 – 2024 secara umum mencakup: arahan RPJPN 2005 – 2025; tema dan agenda pembangunan; kerangka ekonomi makro; batasan pembangunan; kaidah pembangunan; serta pengarusutamaan RPJMN IV 2020 – 2025. 

Selengkapnya

Postgraduate Forum on Health System and Policy 2019 diselenggarakan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan - UGM, Yogyakarta, Indonesia. Konferensi internasional yang selalu diadakan setiap tahunnya ini mengambil tema “Medical Specialist within the Health System in Asia: A Perspective on Production and Utilization”. Berbagai isu strategis mengenai spesialisasi medis dan kaitannya pada sistem kesehatan menjadi topik hangat yang dibahas pada agenda ini.

Terdapat beragam partisipan baik dari Indonesia hingga partisipan internasional seperti Thailand, Malaysia, China, yang turut serta dalam agenda yang diselenggarakan pada 19 – 20 Juli 2019. Peserta yang terlibat tidak hanya dari pihak akademisi dari berbagai daerah namun juga praktisi rumah sakit dan institusi kesehatan level pemerintahan mulai dari dinas kesehatan hingga kementerian kesehatan. Tim PKMK FKKMK UGM secara langsung melaporkan isu prioritas yang menjadi bahasan pada sesi pleno dan parael melalui bentuk reportase.

Selengkapnya dapat diakses melalui beberapa link berikut ini :

Day I   Day II

Berdasarkan UU No. 4 tahun 2019, untuk dapat berpraktik mandiri, bidan wajib mengambil pendidikan profesi. Hal ini wajib dilakukan baik oleh bidan dengan pendidikan akademik, maupun pendidikan vokasi. Tanpa mengambil pendidikan profesi, bidan hanya diperbolehkan berpraktik di fasilitas kesehatan. Selain syarat lulus pendidikan kebidanan, seorang bidan juga wajib melakukan registrasi yang dibuktikan dengan STR dan izin praktik resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

UU No. 4 Tahun 2019 ini berlaku sejak 15 Maret 2019. Terdapat masa peralihan yang membuat bidan tetap dapat menjalankan praktik kebidanan yang selama ini telah berjalan.

Selengkapnya

Strengthening Quality Education atau Kerangka Aksi untuk Penguatan Pendidikan Kebidanan merupakan panduan untuk mengembangkan pendidikan kebidanan baik sebelum ataupun dalam proses pelayanan untuk menunjang layanan berkualitas tinggi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan kehidupan ibu dan bayi yang baru lahir. Dokumen ini diterbitkan pada 72^nd World Health Assembly atau Agenda Majelis Kesehatan Dunia ke - 72, yang telah dikembangkan oleh WHO, UNFPA, UNICEF, dan ICM yang me ncakup 7 langkah yang digunakan oleh semua pemangku kepentingan dalam kesehatan ibu dan anak (utamanya pada bayi baru lahir).

Tujuh langkah utama diantaranya : 1) Penguatan kepemimpinan dan kebijakan, 2) Pengumpulan data dan bukti pendukung, 3) penguatan dukungan publik dan advokasi, 4) Kesiapan institusi pendidikan, praktek klinis dan mentor klinis, 5) Penguatan standar fakultas dan kurikulum, 6) Pendidikan bagi mahasiswa, dan 7) Monitoring, review, evaluasi dan adjusting. Artikel ini dipublikasikan oleh WHO pada 2019.

selengkapnya

Kementerian Kesehatan RI baru saja mempublikasikan Profil Kesehatan Indonesia 2018 pada bulan Juli 2019. Profil Kesehatan Indonesia merupakan salah satu media publikasi data dan informasi yang berisi situasi dan kondisi kesehatan yang cukup komperhensif. Dokumen ini disusun berdasarkan ketersediaan data, informasi, dan indikator kesehatan yang bersumber dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain yang terkait seperti BPS dan BKKBN.

Dalam Profil Kesehatan Indonesia 2018 ini, pembaca dapat memperoleh data dan informasi mengenai Demografi, Sarana Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Kesehatan Keluarga, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Data dan informasi yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Indonesia dapat membantu dalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.

selengkapnya

Indonesia merupakan peringkat kelima diantara negara - negara lainnya dengan beban stunting tertinggi pada balita. Sebuah riset dilakukan oleh Christina R. Titaley, Iwan Ariawan, Dwi Hapsari, Anifatun Muasyaroh, dan Michael J. Dibley bertujuan untuk menguji faktor penentu stunting pada anak usia 0-2 tahun di Indonesia menggunakan data Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2013. Dua puluh prediktor potensial stunting, dikategorikan dalam karakteristik rumah tangga dan perumahan, karakteristik ibu dan ayah, layanan antenatal, dan karakteristik anak.

Analisis bertingkat dilakukan untuk menguji peran perbedaan klaster/kabupaten/provinsi, serta karakteristik tingkat individu/rumah tangga dan status stunting. Kejadian stunting meningkat secara signifikan pada anak - anak yang tinggal di rumah tangga dengan tiga atau lebih anak di bawah lima tahun, ruah tangga dengan lima hingga tujuh anggota rumah tangga, anak - anak yang ibunya selama kehamilan menghadiri kurang dari empat pelayanan antenatal, anak laki - laki, anak - anak berusia 12 - 23 bulan, dan anak - anak yang beratnya <2500 gram saat lahir. Peluang peningkatan stunting juga meningkat signifikan dengan penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Intervensi terpadu untuk mengatasi stunting mulai dari faktor lingkungan hingga individu penting untuk dilakukan di Indonesia. Artikel ini dipublikasikan di jurnal Nutrients pada Mei 2019.

selengkapnya

Sebagai salah satu komponen utama dalam layanan, obat harus selalu tersedia dalam jumlah, jenis dan kualitas yang baik saat diperlukan. Sebagai puskesmas dengan jumlah kunjungan tertinggi, Puskesmas Palaran memiliki kelebihan stok dalam perencanaan kebutuhan obat. Evaluasi terhadap perencanaan dan pengadaan obat untuk kelompok pemakaian tertinggi dan darurat yang telah dilakukan di Puskesmas Palaran (berdasarkan data 5 tahun terakhir pada 2010 - 2015) belum berjalan dengan baik. Masih terdapat masalah pada kelebihan jumlah obat untuk jenis pemakaian tertinggi dan kekosongan pada jenis obat untuk kebutuhan darurat.

Puskesmas Palaran perlu menetapkan prioritas terhadap perencanaan dan pengadaan obat sehingga lebih efektif dan efisien dengan kebutuhan agar tidak terjadi lagi kelebihan dan kekosongan persediaan obat menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan obat di puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya yaitu standarisasi obat atau formularium, anggaran, pemakaian periode sebelumnya, stok akhir dan kapasitas gudang, lead time dan stok pengaman, jumlah kunjungan dan pola penyakit. Artikel ini ditulis oleh Erwin Purwaningsih dan Subirman dan dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Maret 2019.

selengkapnya

Perencanaan kebutuhan obat yang baik di puskesmas terdiri dari tahap pemilihan obat, kompilasi pemakaian obat, perhitungan kebutuhan obat, dan proyeksi kebutuhan obat. Perencanaan obat yang kurang baik akan menyebabkan terjadinya kelebihan dan kekurangan obat. Di Puskesmas Rawat Inap Simpang Tiga masih ditemukan kekosongan dan kelebihan obat untuk beberapa item obat tertentu.

Hasil studi yang dilakukan oleh M. Dedi Widodo, Reno Renaldi dan Oppi S. Andreasta menunjukkan bahwa pemilihan obat tidak menggunakan kriteria dasar seleksi sehingga masih terdapat duplikasi. Perhitungan kebutuhan obat belum menggabungkan antara metode konsumsi dan epidemiologi, sehingga masih terjadi kekurangan obat. Terdapat kebutuhan untuk membuat sebuah kebijakan atau SOP kerja untuk mempermudah menentukan ketepatan jenis dan kesesuaian jumlah obat yang dibutuhkan. Di samping itu, evaluasi pembagian kerja, mengisi kelengkapan daya yang diperlukan untuk proyeksi serta peningkatan kerja sama dalam tim juga dibutuhkan untuk membantu perencanaan obat yang lebih baik. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Juni 2019.

selengkapnya

Peringatan kesehatan bergambar telah diterapkan sejak 24 Juni 2014, namun sampai saat ini belum dilakukan pergantian sesuai dengan Permenkes Nomor28 Tahun 2013. Hasil Survei Nasional Penilaian Implementasi Peringatan Kesehatan Bergambar di Indonesia pada 2015 terhadap kepatuhan industri rokok, menunjukkan bahwa industri rokok belum patuh terhadap peringatan kesehatan bergambar.

Sebuah studi dilakukan oleh Diah Ekawati dan Ede Surya Darmawan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok sehingga dapat menjadi masukan dalam perumusan strategi pengendalian tembakau. Hasilnya menunjukkan bahwa aspek proses (komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi), aktor (komitmen dan hubungan), konten (level, manfaat dan tujuan kebijakan) serta konteks (budaya politik dan sosial ekonomi) memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam pelaksanaan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Juni 2019.

selengkapnya