PKMK - Bali. Indonesia Health Economic Association mengadakan konferensi ke - 6 di Bali, tepatnya pada 6 - 8 November 2019. Pertemuan InaHEA 2019 merupakan bentuk platform dinamis yang mewakili peneliti, akademisi, agensi, pembuat kebijakan, profesional industri, pasien dan penyedia layanan kesehatan untuk menginspirasi dan menciptakan diskusi produktif tentang peran ekonomi ekonomi dan ekonometrik kesehatan di masa depan serta memberikan bukti kuat terhadap kebijakan kesehatan nasional dan / atau penggunaan teknologi kesehatan. Pada kesempatan kali ini tema yang diusung dalam INAHE ke-6 yaitu "Economics of Non-Communicable Diseases in Indonesia-Gathering Evidence for National Action Plan”.

Akan ada tiga sesi pleno dimana para pakar nasional dan internasional akan menginspirasi para delegasi untuk berpikir di luar kondisi ekonomi kesehatan saat ini untuk membayangkan masa depan ketika semua bagian dari ekosistem bukti - aksi bekerja secara harmonis. Pleno akan mempertimbangkan tiga topik berikut:

1. Pleno Satu: “Beban ekonomi NCD”
2. Pleno Dua: "Mobilisasi Fiskal untuk memenuhi biaya NCD"
3. Pleno Tiga: “Tantangan NCD di bawah JKN”

Pada kesempatan kali ini Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM mengirimkan wakilnya untuk berpartisipasi dalam INAHEA Ke-6. Berbagai pleno dan diskusi akan didokumentasikan melalui laporan reportase. Silahkan klik hasil reportase dari agenda INAHEA berikut ini.

Selengkapnya

Salah satu berita yang cukup menarik perhatian akhir - akhir ini adalah penetapan kenaikan iuran BPJS yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019. Perubahan Iuran BPJS ditegaskan dalam Pasal 34 pada peraturan tersebut dengan kenaikan Rp 160.000/ orang/ bulan untuk Kelas I, Rp 110.000/ orang/ bulan untuk kelas II, dan Rp 42.000/ orang/ bulan untuk kelas III.

Besaran iuran tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2020. Adapun beberapa perubahan lainnya terdapat pada isi pasal 29, pasal 30, pasal 32, pasal 33, pasal 33A, dan pasal 103A peraturan ini ditetapkan oleh Presiden RI di Jakarta pada 24 Oktober 2019.

Selengkapnya

Saat ini, ada banyak masalah yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan global yang mengakibatkan peningkatan masalah kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan adalah salah satu solusi penting untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan. Kebutuhan untuk penyelesaian masalah kesehatan melalui promosi kesehatan mulai marak dilakukan, diantaranya melalui digitalisasi kesehatan. Digitalisasi kesehatan sendiri bertujuan untuk mempromosikan aksesibilitas layanan kesehatan dengan fokus untuk meningkatan kesejahteraan kesehatan dan mengatasi kebutuhan layanan kesehatan pada kelompok rentan.

Sebuah konferensi mengenai hal ini akan diselenggarakan di Malaysia pada Juni 2020 mendatang. Hasil riset dan penelitian mengenai usaha kesehatan masyarakat baik oleh praktisi, akademisi dan stakeholder relevan terbuka untuk dapat ditampilkan dalam acara tersebut. Dengan mengambil tema “Current Public Health Practices: Building Resilience and Well-being”, agenda ini membuka kesempatan call for papers hingga 15 Januari 2020 dengan beberapa topik yang diangkat, antara lain healthcare management, migration and public health, reproductive health, health informatic, child and adolescent health, health policy, epidemiology dan lain-lain.

selengkapnya

Sistem Kesehatan Indonesia sangat bervariasi. Situasi di Jawa Tengah dan NTT sangat berbeda, demikian pula antara DKI, DIY, dengan Papua. Dalam konteks situasi yang berbeda - beda itu, kebijakan kesehatan cenderung bersifat sama untuk berbagai daerah yang berbeda. Dalam usaha memperbaiki kebijakan kesehatan agar sesuai dengan situasi daerah, dikembangkan DASK yang merupakan singkatan dari "Dashboard Sistem Kesehatan".

DASK berusaha mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sehingga dapat berada di satu tempat untuk memudahkan Para peneliti kebijakan melakukan penelitian; Para analis kebijakan melakukan kegiatan memberikan masukan kebijakan ke pengambil keputusan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 5 November 2019 di Bali. informasi dan materi selengkapnya silahkan klik link berikut

selengkapnya

Banyak kepala negara/pemerintahan telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) sebagai salah satu strategi kesehatan di negaranya, namun tanpa adanya aksi nyata untuk memperbaiki pelayanan kesehatan hal tersebut tidak akan berarti. Pengembangan kesehatan dengan penjaminan kualitas mutu yang tinggi penting untuk dilakukan. Hal tersebut tampak dari ketersediaan sistem kesehatan berkualitas tinggi yang mengoptimalkan pelayanan kesehatan dalam setiap konteks yang diberikan dan mampu dipercaya oleh masyarakat dalam menanggapi perubahan kebutuhan di setiap waktu.

Margaret E Kruk et al., mengusulkan empat intervensi yang dapat dilakukan, diantaranya pengaturan kualitas sebagai tujuan, desain ulang pemberian layanan yang berfokus pada mutu, transformasi tenaga kerja dengan pendidikan klinis berbasis kompetensi, dan memicu permintaan akan kualitas dengan mengedukasi masyarakat mengenai hak - hak kesehatan mereka. Hal ini dapat diwujudkan melalui semakin banyak stakeholder yang dapat memainkan perannya dalam rangka penguatan sistem pelayanan kesehatan. Kuncinya adalah mulai dari saat ini, monitoring terhadap proses perbaikan yang sedang dilakukan dan pembelajaran dari setiap keberhasilan dan kegagalan dari intervensi yang dilakukan.

selengkapnya

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan berkesempatan untuk menghadiri konferensi internasional yang diselenggarakan oleh International Society for Quality in Health Care (ISQua) ke - 36. Helatan ini diselenggarakan di Cape Town International Convention Centre dan berlangsung pada 20-23 Oktober 2019. Dengan mengusung tema Innovate, Implement, Improve: Beating the Drum for Safety, Quality, and Equity. helatan ini ingin menyerap semangat dari budaya Afrika untuk menginspirasi inovasi - inovasi besar melalui pemikiran kreatif dan kemajuan dengan menggunakan teknologi. Konferensi ini merupakan agenda internasional yang sangat besar, mewadahi 500 poster dan 250 presentasi dengan pembicara dari 40 negara dan diselenggarakan secara bersama - sama oleh ISQua, The Council of Health Service Accreditation of Southern Africa (COHSASA), dan Mediclinic.

selengkapnya

Permenkes Nomor 90 Tahun 2015 mengatur tentang penetapan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Selanjutnya pada Permenkes Nomor 52 tahun 2016 menetapkan pembayaran kapitasi khusus untuk daerah terpencil dan sangat terpencil. Kapitasi khusus adalah dana kapitasi yang diperuntukkan bagi daerah terpencil dan kepulauan. Kabupaten Nias Utara termasuk pada daerah terpencil dan sangat terpencil, sehingga mulai Oktober 2017 menerima dana kapitasi khusus. Sebuah riset dilakukan oleh Karl Frits Pasaribu, Julita Hendratini dan Firdaus Hafidz untuk mengeksplorasi pemanfaatan dana kapitasi khusus di Kabupaten Nias Utara.

Hasilnya menunjukkan bahwa dana kapitasi khusus dimanfaatkan sesuai peraturan bupati, 60% untuk pembayaran jasa pelayanan, 20% untuk bahan medis habis pakai, obat dan alat kesehatan, serta 20% untuk biaya operasional lainnya. Kendala pemanfaatan dana kapitasi khusus yaitu puskesmas terbentur regulasi pejabat pengadaan barang, kekurangan SDM puskesmas, pemahaman petugas belum baik tentang pemanfaatan dana kapitasi khusus. Dampak dana kapitasi khusus terlihat pada penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan pendapatan dan semangat petugas. Dana kapitasi khusus di Kabupaten Nias Utara telah dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun persentasenya belum sesuai dengan regulasi. Dana kapitasi khusus pada implementasinya berdampak pada penguatan pelayanan kesehatan dan peningkatan semangat dan pendapatan petugas kesehatan. Artikel ini dipublikasikan oleh Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada September 2019.

Selengkapnya

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pemerintah daerah yang menjalankan Jaminan Kesehatan Daerah wajib untuk mengintegrasikannya ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghentikan program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta mulai 1 Januari 2019 melalui Surat Edaran No 057/DINKES/SE/2018.

Sebuah riset dilakukan oleh Melisa Y. Nirmalasari dan Dian Safriantini untuk menganilisis implementasi integrasi Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta ke program JKN di Palembang. Hasilnya menunjukkan komunikasi telah dilakukan cukup baik, terlihat dari setiap dinas yang telah menindaklanjuti surat edaran tersebut dan menginformasikannya ke unit pelaksana di bawahnya. Namun, masih terdapat hambatan pada data masyarakat miskin dan belum ada SOP pada beberapa instansi untuk melaksanakan integrasi ini. Pelaksanaan integrasi masih mengalami hambatan pada keterbatasan dana untuk meng - cover masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dan data penduduk miskin yang belum terverifikasi dan tervalidasi.

selengkapnya

Leadership in Medicine adalah program sertifikasi tahunan di wilayah Asia Tenggara yang terdiri dari tiga kegiatan utama, yakni lokakarya (di Bandar Sunway, Selangor, Malaysia dan Massachusetts, Amerika Serikat), kuliah langsung dan webinar interaktif yang fokus pada topik yang relevan dan saling melengkapi. Program ini dirancang untuk praktisi kesehatan, praktisi di pusat pelayanan kesehatan, rumah sakit dan klinisi, administrator senior pelayanan kesehatan, kepala staf, anggota dewan rumah sakit, kepala perawatan, bagian manajemen dan pengembangan mutu kesehatan hingga penanggungjawab tingkat eksekutif. Program scholarship tersedia telah dibuka dengan maksimal registrasi 13 November 2019. Sementara pelaksanaan program akan dilaksanakan mulai April 2020.

selengkapnya

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan strategis yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan akademisi. Advokasi ini terkait dengan transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain khususnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Untuk mentransfer pengetahuan tersebut, maka dibutuhkan sumber daya yang mencukupi. Sumber daya dalam advokasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keuangan, kekuasaan, dan kedudukan (jabatan). Akan tetapi, advokasi juga membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara baik, jelas dan lugas.

Pelatihan ini merupakan pendukung dari kegiatan sebelumnya yakni pelatihan policy brief, strategi advokasi kebijakan dan stakeholders mapping. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 08.30 – 12.45 Wib bertempat di Ruang Sekber Lt. 2 Gd. Litbang FKKMK UGM.

selengkapnya