Presiden RI melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2021 menetapkan pandemic COVID-19 yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan WHO secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia. Pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan UU No. 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic COVID-19 dan pengaturan APBN untuk alokasi penanganan COVID-19.

Dalam rangka penanganan, pengendalian dan atau pencegahan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, khususnya di bidang kesehatan, ekonomi dan sosial, Pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara Pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya.

selengkapnya

Beberapa faktor penting telah memainkan peran penting dalam mekanisme penyebaran COVID-19. Faktor-faktor ini termasuk kasus yang tidak terdeteksi, kasus tanpa gejala, dan beberapa intervensi nonfarmasi. Karena penyebaran COVID-19 yang cepat di seluruh dunia, memahami pentingnya faktor-faktor ini sangat penting dalam menentukan apakah COVID-19 akan diberantas atau bertahan dalam populasi.

Sebuah studi dilakukan untuk membuat model matematika baru untuk memprediksi penyebaran COVID-19 dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Hasilnya, deteksi infeksi dan vaksinasi berpotensi membasmi COVID-19 dari Jakarta. Dari analisis sensitivitas, pengujian cepat sangat penting dalam mengurangi angka reproduksi dasar ketika COVID-19endemik dalam populasi daripada contact tracing. Strategi vaksinasi memiliki potensi untuk melonggarkan aturan jarak sosial, dengan tetap mempertahankan nomor reproduksi dasar seminimal mungkin, dan juga membasmi COVID-19 dari populasi dengan tingkat vaksinasi yang lebih tinggi. Studi ini dipublikasikan oleh BMC Research Note pada April 2021.

selengkapnya

Kemendikbudristek bersama dengan Kemenkes, Kemenag dan Kemendagri mengeluarkan SKB empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. SKB ini berisi penyesuaian aturan PTM terbatas yang lebih baik dan rinci, dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama.

Mulai Januari 2022, seluruh satuan pendidikan pada level 1, 2 dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. Satuan pendidikan yang mayoritas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sudah divaksin wajib menyediakan layanan PTM terbatas. PTK yang belum divaksin, disarankan mengajar secara pembelajaran jarak jauh (PJJ). Aspek pemantauan dan evaluasi PTM terbatas kini memanfaatkan penggunaan teknologi dengan integrasi DAPODIK/EMIS dengan PeduliLindungi dan Integrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan Covid. Surveilans epidemiologis akan dilakukan bagi satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTM terbatas.

selengkapnya

Pada 26 November 2021, WHO menetapkan varian B.1.1.529 sebagai varian yang menjadi perhatian, yakni Omicron. Pada 22 Desember 2021, varian ini telah diidentifikasi muncul di 100 negara di enam wilayah WHO. Ringkasan teknis ini memberikan bukti awal yang diperbaharui terkait dengan aspek kunci Omicron : (1) seberapa menularkan varian tersebut, (2) seberapa baik vaksin dan infeksi sebelumnya melindungi terhadap infeksi, penularan, penyakit klinis dan kematian, (3) seberapa ganas suatu varian dibanding varian lainnya, (4) bagaimana populasi memahami dinamika, resiko, dan tindakan pengendalian. Terdapat bukti konsistensi bahwa Omicron lebih unggul pada pertumbuhan substansial atas Delta. Data keparahan klinis pasien dengan Omicron masih berkembang tetapi masih terbatas, dimana studi sementara data awal di Afrika Selatan, Inggris, dan Denmark menunjukkan penurunan resiko rawat inap untuk Omicron dibanding Delta.

Hingga saat ini, data yang ada masih terbatas, dan tidak ada bukti peer-review tentang kemanjuran atau efektivitas vaksin untuk Omicron. Hasil yang ada di Inggris menunjukkan penurunan yang signifikan dalam efektivitas baksi terhadap penyakit simtomatik untuk Omicron dibanding dengan delta setelah dua dosis vaksin, baik dari Pfizer atau Astra Zeneca. Namun, terdapat efektivitas yang lebih tinggi dua minggu setelah booster Pfizer yang sedikit lebih rendah atau sebanding dengan yang melawan Delta. Keakuratan diagnostik dari tes PCR dan tes diagnostik cepat berbasis antigen (Ag-RDT) yang rutin digunakan tampaknya tidak terpengaruh oleh Omicron.

selengkapnya

Pendaftaran pasien pada penyedia layanan kesehatan primer mendukung kesinambungan dalam hubungan pasien dan penyedia pelayanan kesehatan. Studi ini mengembangkan kerangka kerja untuk menganalisis karakteristik pendaftaran pasien lintas negara, untuk kemudian diterapkan ke berbagai negara dan mengidentifikasi tantangan serta upaya reformasi yang sedang berlangsung. 12 yuridiksi dari Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, Israel, Italia, Belanda, Norwegia, Kanada, Swedia, Swiss dan Inggris Raya dipilih untuk dianalisis. Informasi dikumpulkan oleh peneliti nasional yang meninjau literatur yang relevan dan dokumen kebijakan untuk melaporkan pendirian dan evolusi pendaftaran pasien, persyaratan dan manfaat bagi pasien, penyedia dan pembayar, dan hubungannya dengan reformasi perawatan primer. Pendaftaran pasien muncul sebagai bagian dari reformasi kesehatan tingkat makro yang terkait dengan pengenalan UHC.

Reformasi baru - baru ini memperkenalkan pendaftaran dengan tujuan meningkatkan kualitas melalui koordinasi dan efisiensi yang lebih baik melalui pengurangan rujukan yang tidak perlu. Pendaftaran pasien hanya wajib di tiga negara. Beberapa negara mencapai tingkat pendaftaran yang tinggi dengan menggunakan insentif yang kuat untuk pasien dan dokter (pembayaran kapitasi). Pendaftaran pasien memiliki arti yang berbeda di berbagai negara dan pembuat kebijakan serta peneliti perlu mempertimbangkan: sejarah dan karakteristik sistem pendaftaran; penggunaan insentif untuk pasien dan penyedia; dan potensi penggunaan yang lebih eksplisit dari perjanjian pasien - penyedia sebagai kebijakan untuk mencapai perawatan yang lebih tepat waktu, tepat, berkelanjutan dan terintegrasi.

Selengkapnya

HIV masih menjadi masalah kesehatan masyarakat secara global. Orang dengan HIV/AIDS lebih rentan terhadap infeksi oportunistik seperti TB. Oleh sebab itu, penting keterlibatan berbagai peran untuk membantu memantau orang dengan HIV/AIDS. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis pendekatan keluarga terpadu dengan model dukungan lokal untuk mendeteksi kasus TB pada ODHA. Studi ini dilakukan di NTT, menggunakan studi kasus kontrol di kota Kupang dengan 100 partisipan menggunakan total random sampling.

Hasilnya, setelah mengontrol variabel lain, durasi HIV/AIDS yang lama, status pekerjaan keluarga ODHA, dukungan keluarga, dan pengetahuan keluarga tentang TB berhubungan dengan penemuan kasus TB pada ODHA. Hasil studi ini menyoroti pentingnya pendidikan kesehatan diantara keluarga ODHA karena hal ini dapat membantu deteksi dini TB pada ODHA. Selain itu, studi ini juga menyoroti peran keluarga dan dukungan lokal untuk mendukung ODHA. Sehingga, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan peran keluarga dan dukungan lokal dalam program yang dibuat untuk mendeteksi TB pada ODHA. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional pada 29 November 2021.

selengkapnya

Infection Prevention and Control (IPC) atau tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan jika terjadi lonjakan atau kebangkitan kasus COVID-19 merupakan perangkat prioritas yang menyediakan serangkaian langkah dan tindakan yang harus diimplementasikan saat terjadi lonjakan kasus COVID-19. Dokumen yang dipublikasikan oleh WHO ini memberikan kerangka kerja untuk langkah - langkah tindakan yang harus diikuti dalam 2 - 4 minggu setelah identifikasi lonjakan atau kebangkitan kasus, dan disertai dengan referensi ke sumber daya WHO yang tersedia untuk membantu mengelola setiap langkah yang diambil.

Dokumen ini ditujukan untuk petugas pusat operasi darurat untuk fasilitas kesehatan, manajer insiden, manajer dan administrator layanan kesehatan, dan petugas pencegahan dan pengendalian infeksi. Terdapat 7 langkah utama yang perlu dilakukan, antara lain koordinasi insiden dengan command group untuk aksi langsung dan komunikasi; pengelolaan flow yang aman bagi staf dan pasien; memastikan lingkungan pelayanan yang aman dan selalu diperbaiki kualitasnya jika dibutuhkan; memastikan ketersediaan alat pelindung diri, cara penggunaan yang tepat dan digunakan oleh seluruh komponen yang terlibat; meningkatkan aktif skrining, testing, pembatasan jarak dan vaksinasi bagi tenaga kesehatan, dan lain - lain.

selengkapnya

Pemerintah telah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 – 11 tahun melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/6688/2021. Vaksin yang digunakan untuk program ini adalah vaksin COVID-19 Bio farma dan/atau Coronavac yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan masa darurat atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) dari BPOM. Pemberiannya dilakukan sebanyak 2 kali dengan interval minimal 28 hari melalui suntikan intramuscular di lengan atas dengan dosis 0,5 mL. Skrining wajib dilakukan sebelum pelaksanaan vaksinasi dengan panduan terlampir (pada dokumen regulasi).

Selain dengan 2 vaksin yang disebutkan sebelumnya, vaksinasi pada anak usia 6 - 11 tahun juga dapat menggunakan jenis vaksin lain yang telah disetujui digunakan pada masa darurat atau ada penerbitan NIE dari BPOM dan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional. Pelaksanaanya dapat dilakukan di puskesmas, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang membuka pos pelayanan vaksin di sekolah, atau satuan pendidikan lain, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ditetapkan pada 13 Desember 2021

selengkapnya

Kementerian Kesehatan RI didukung oleh WHO Indonesia dan FAO ECTAD Indonesia mempiblikasikan Buku Saku Pelacakan Kontak Kasus COVID-19. Buku Saku ini memuat informasi secara ringkas mengenai pelacakan kontak, peran tracer, hal - hal terkait kontak erat dan kasus konfirmasi, hal yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri dan karantina, hingga protokol kesehatan terkait penggunaan masker, cuci tangan yang baik dan benar serta pertanyaan lain seputar COVID-19.

Di dalam dokumen ini, juga tersaji bentuk formulir pelacakan kontak, panduan list pertanyaan untuk wawancara saat pelacakan, juga penjelasan singkat penggunaan aplikasi Silacak.

selengkapnya

Strategi Regional Asia Tenggara untuk Pelayanan Kesehatan Primer : 2020 – 2030 bertujuan untuk mempercepat kemajuan di semua negara guna mencapai Universal Health Coverage (UHC), jaminan kesehatan dan tujuan SDGs terkait kesehatan. Melalui dokumen ini, diberikan panduan untuk dapat memfasilitasi pelayanan kesehatan primer melalui identifikasi tujuh nilai dan 12 tindakan strategis, diantaranya melakukan peninjauan kembali kebijakan dan rencana nasional terkait kesehatan agar sesuai dengan orientasi Pelayanan Kesehatan Primer 2022 – 2030;

meningkatkan dan memperbaiki keuangan pelayanan kesehatan primer; menerapkan tata kelola reformasi dan memungkinkan konvergensi multi-sektoral, terutama untuk tindakan pada determinan Sosial Kesehatan; reorganisasi pemberian pelayanan kesehatan primer; bangun budaya sehat untuk promosi kesejahteraan kehidupan; memastikan keterlibatan dan pemberdayaan; memperkuat ketersediaan, kompetensi dan kinerja tim tenaga kerja pelayanan kesehatan primer secara multidisiplin; mempromosikan ketersediaan dan keterjangkauan produk medis penting yang berkualitas; memperkuat pelayanan kesehatan primer; meningkatkan potensi penggunaan teknologi digital untuk memperbaiki akses dan kualitas secara adil; memperkuat sistem informasi kesehatan; dan melembagakan sistem pembelajaran yang berkelanjutan.

Selengkapnya