Pandemi Virus COVID-19 saat ini telah mendesak para ilmuwan dari seluruh dunia untuk menemukan vaksin sebagai jawabannya mengendalikan virus ini. Sebuah riset dengan pendekatan hukum normatif dilakukan oleh Maskun dan Nurul H. Al Mukarramah untuk menguraikan regulasi dan kebijakan penyediaan vaksin di Indonesia. Bahan hukum seagai sampel penelitian akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah bekerjasama berbagai pihak untuk mensuplai vaksin COVID-19 dan saat ini Indonesia sedang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang menjamin ketersediaan vaksin COVID-19 untuk seluruh warga Indonesia. Beberapa pertimbangan yang harus ditegaskan oleh Indonesia adalah aksesibilitas harga vaksin, ketersediaan vaksin di setiap wilayah, dan teknik penerapan Imunisasi vaksin COVID-19. Untuk memastikan ketersediaan Vaksin COVID-19, dibutuhkan peraturan hukum yang menjelaskan dan mengatur tahapan produksi, distribusi, dan pelaksanaan imunisasi vaksin COVID-19 di Indonesia. Artikel ini dipublikasikan melalui SSRN pada 13 November 2020.

selengkapnya

Sebuah riset dilakukan oleh Yodi Mahendradhata dkk untuk mengkaji tanggapan negara - negara anggota ASEAN terhadap pandemi COVID-19, termasuk batasan - batasan kerja sama regional. ASEAN memiliki kerangka kerja kerja sama yang sudah ada, termasuk langkah - langkah keamanan kesehatan regional, yang setidaknya secara teoretis, dapat membantu upaya kawasan untuk merumuskan tanggapan kooperatif untuk mengatasi pandemi global.

Berdasarkan analisis konten, makalah ini mengkaji pernyataan dan kebijakan media dari negara - negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN untuk menilai tanggapan kolektif terhadap COVID-19 selama periode Januari hingga Agustus 2020. Makalah ini memberikan wawasan baru serta rekomendasi untuk masa depan dengan mengidentifikasi kesenjangan dan peluang dalam tanggapan pemerintah terhadap COVID -19 sebagai virus menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Progress in Disaster Science – Elsevier pada 22 Oktober 2020.

selengkapnya

Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan baru-baru ini mempublikasikan sebuah panduan teknis layanan kesehatan sebagai acuan bagi pemilik dan pengelola rumah sakit dalam menyesuaikan kembali layanan rumah sakit dalam masa adaptasi kebiaaan baru pandemi COVID-19 yang harus diterapkan agar layanan yang diberikan aman. Sasaran dari Panduan Teknis Layanan Rumah Sakit Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru adalah semua Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Swasta, serta stakeholder layanan rumah sakit.

Secara umum, rumah sakit dianjurkan untuk memenuhi beberapa pirinsip dasar meliputi 1) Pengaturan zona risiko COVID-19 dan pembatasan akses masuk rumah sakit, 2) Pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi layanan kesehatan, dan 3) Pengembangan sistem “drug dispencing” dimana pasien yang telah menerima layanan telemedicine tidak perlu datang ke Rumah Sakit hanya untuk mengambil obat. Panduan ini diharapkan dapat memudahkan pengelola, pasien dan pengunjung rumah sakit dalam menerapkan protokol kesehatan selama berada di rumah sakit.

selengkapnya

Gejala klinis dan perkembangan penyakit pada kasus anak dan dewasa muda tampak jauh lebih ringan dibandingkan kasus pada dewasa tua dan lansia. Insidensi COVID-19 pada anak usia 10-19 tahun sebanyak 594/72.314 atau 1% dari seluruh kasus, sedangkan pada kelompok usia <10 tahun berjumlah 416/72.314 (0.9%) kasus. Dibandingkan dengan orang dewasa, jumlah kasus anak - anak yang dikonfirmasi sangat rendah, begitu juga dengantingkat keparahan dan kematian. Masa inkubasi COVID-19 pada anak - anak berdasarkan case report di seluruh dunia berkisar 2 hingga 10 hari.

Data menunjukan 13 - 15% anak yang positif secara virologi mungkin tidak menunjukkan gejala. Gejala COVID-19 yang paling umum pada anak - anak adalah demam (50%), dan batuk ringan (38%) serta gejala lainnya seperti sakit tenggorokan, rinore, bersin, myalgia, kelelahan, diare, pusing, ruam kulit dan muntah. Artikel ini dipublikasikan pada Medical Journal of Lampung pada Oktober 2020.

selengkapnya

Penegakkan diagnosis pasien terduga COVID-19 dilakukan melalui Surat Edaran tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR. pemeriksaan laboratorium dengan metode deteksi molekuler/NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) seperti pemeriksaan RT-PCR (Real Timer Polymerase Chain Reaction).

Melalui SE No HK.02.02/I/3713/2020 ditetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab adalah Rp 900.000 bagi masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR mandiri. Batasan ini tidak berlaku bagi kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasis COVID-19 yang mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah. Regulasi ini ditetapkan pada Oktober 2020.

selengkapnya

Seiring dengan berdampaknya pemberlakuan lock down dengan penurunan penyebaran kasus COVID-19, maka perlu dipersiapkan kembali kebijakan mengenai pelonggaran jarak sosial, termasuk pembukaan kembali sekolah. Sebuah riset dilakukan di Inggris untuk megetahui hal tersebut melalui model berbasis individu atau Covasim sesuai data epidemi Inggris. Peneliti mensimulasikan enam skenario yang berbeda, mewakili kombinasi dari dua strategi pembukaan kembali sekolah (penuh waktu dan sistem paruh waktu) dan tiga skenario pengujian (pelacakan kontak 68% tanpa peningkatan skala di pengujian, 68% pelacakan kontak dengan pengujian yang cukup untuk menghindari gelombang COVID-19 kedua, dan pelacakan kontak 40% dengan pengujian yang memadai untuk menghindari gelombang COVID-19 kedua).

Hasil riset ini merekomendasaikan bahwa untuk mencegah gelombang kedua, pembukaan kebijakan mengenai pelonggaran jarak sosial perlu diiringi dengan pengujian skala besar pada populasi bergejala, pelacakan kontak yang aktif dan efektif serta isolasi mandiri bagi kelompok yang terdiagnosis. Artikel ini dipublikasikan pada The Lancet Child& Adolescent Health pada November 2020.

selengkapnya

ACT-Accelerator disiapkan untuk mengatasi pandemi COVID-19 lebih cepat dan lebih efisien dengan memastikan bahwa diagnosis, vaksin, dan perawatan yang berhasil diberikan secara adil di semua negara. Kunci untuk mencapai tujuan itu adalah desain dan implementasi Kerangka Alokasi yang Adil. Sekilas, alokasi vaksin yang adil akan terjadi dengan cara berikut: 1) Alokasi dosis proporsional awal ke negara - negara sampai semua negara mencapai jumlah yang cukup untuk mencakup 20% dari populasi. 2) Fase tindak lanjut untuk memperluas cakupan ke populasi lain.

Jika kendala pasokan yang parah terus berlanjut, pendekatan alokasi tertimbang akan diadopsi, dengan mempertimbangkan ancaman dan kerentanan COVID suatu negara. Dokumen tersebut adalah dokumen kerja akhir dan dapat disesuaikan di masa mendatang seiring dengan tersedianya informasi baru tentang vaksin dan epidemiologi COVID-19. Artikel ini dipublikasikan oleh WHO pada September 2020.

selengkapnya

Di Indonesia, pandemi COVID-19 berpotensi menghambat akses ibu dan anak terhadap layanan kesehatan yang optimal. The SMERU Research Institute melakukan studi kasus di lima wilayah di Indonesia, yaitu Kota Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Maros, Kabupaten Badung, dan Kota Kupang dalam periode Mei – Juni 2020 untuk mengetahui dampak COVID-19 pada pelayanan gizi dan KIA. Hasilnya, umumnya layanan gizi dan KIA di lima wilayah studi tetap tersedia dan dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan dari Kemenkes.

Pandemi COVID-19 secara umum menurunkan jumlah kunjungan ke layanan gizi dan KIA, terutama layanan imunisasi dasar dan penimbangan anak bawah lima tahun, Akses terhadap teknologi dan internet mendukung tetap terlaksananya pemantauan dan konsultasi layanan gizi dan KIA selama pandemi COVID-19. Namun, ketimpangan digital antarwilayah di Indonesia berpotensi menyebabkan ketimpangan status kesehatan ibu dan anak melebar setelah pandemi COVID-19 berakhir.

selengkapnya

RT-qPCR adalah metode laboratorium yang direkomendasikan untuk mendeteksi infeksi Akut SARS-CoV-2 namun masih membutuhkan peralatan khusus, tenaga/staf terlatih, waktu yang panjang dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, metode yang dapat mendeteksi dengan lebih cepat dengan hasil yang akurat pun dibutuhkan. Sebuah riset dilakukan untuk melihat kinerja perangkat rapid test Panbio™ COVID-19 AG dibandingkan dengan metode RT-qPCR. Hasilnya semua sampel yang terdeteksi positif dengan rapid test antigen juga positif dengan RT-qPCR. Ambang batas siklus median adalah 23,28 (IQR 18,5-30,16). Pasien dengan onset gejala kurang dari tujuh hari menunjukkan viral load yang lebih tinggi, dan sensitivitas untuk tes antigen cepat (86,5%), dibandingkan dengan mereka yang lebih lama (sensitivitas 53,8%) (p <0,004).

Tes ini tampaknya menjadi strategi yang efektif untuk mengendalikan pandemi COVID-19 untuk identifikasi dan isolasi cepat pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 dengan hasil sensitivitas dan spesifisitas tinggi selama gejala minggu pertama dan dengan kondisi viral load tinggi. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Clinical Virology pada 16 October 2020.

selengkapnya

Stunting mendapat perhatian nasional dengan diangkatnya issue ini sebagai prioritas nasional melalui target penurunan prevalensi stunting hingga 14% di tahun 2024. Indonesia saat ini memiliki semua bahan utama untuk keberhasilan program, seperti kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan di semua tingkat pemerintahan, dan mungkin yang paling penting, target yang ambisius dan rencana konkret untuk mencapainya. Penerapan kemitraan multi sektoral dapat secara efektif membangun dan memberlakukan strategi yang komprehensif sebagai pendekatan pengurangan angka stunting.

Sebuah webinar yang disponsori oleh Roche dan 1000 Days Fund akan memberikan wawasan mengenai hal ini terutama untuk mendiskusikan kolaborasi multi sektoral dan kondisi dimana berbagai mitra dapat mendukung pengembangan intervensi stunting yang inovatif dan berbagi sumber daya praktis. Webinar diselenggarakan pada 21 Oktober 2020, Reportase kegiatan dapat disimak pada link berikut :

Reportase