Pada 4 September 2020, WHO menerbitkan sebuah interim guideline pada topik manajemen kontrol dan aksi pencegahan penularan dari tubuh jenazah pasien COVID-19. Dokumen petunjuk ini penting diketahui oleh sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab dan fungsi pada penatalaksanaan jenazah pasien COVID-19 berikut dengan kolega/keluarganya. Ada yang beranggapan bahwa pasien perlu dikremasi untuk mencegah penularan, namun sedikit bukti yang kuat untuk mendukung hal tersebut. Keamanan pada keluarga dan lokasi penatalaksanaan jenazah sangat penting diperhatikan, sehingga penggunaan alat pelindung diri dan kelengkapan disinfeksi penting untuk disediakan. Harkat dan martabat jenazah harus dihormati dan dilindungi sepenuhnya, termasuk menghindari proses pemakaman jenazah yang tergesa-gesa.

Pihak berwenang pelu mengelola secara kasus per kasus kematian, menyeimbangkan hak keluarga, menyelidiki penyebab kematian dan resiko paparan infeksi yang mungkin terjadi. Bagi pengelolaan jenazah dalam kegiatan kemanusiaan, dapat merujuk pada Inter-Agency Standing Committee (IASC) dengan judul dokumen COVID-19 interim guidance for the management of the dead in humanitarian settings.

Selengkapnya

Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi kasus yang menjadi perhatian, memiliki dampak pada kelompok mahasiswa yang secara tidak langsung harus menyesuaikan proses studi selama masa pandemi. Dampak yang diterima mahasiswa dirasakan secara psikologis, fisiologis dan sosiologis. Sebuah riset dilakukan oleh Haci O. Yilmaz dkk dari Universitas Turki dengan melibatkan 866 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Kesehatan di Turki melalui kuesioner online. Hasil dasarnya menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan perubahan yang signifikan pada pola makan dan pola pembelian makan pada mahasiswa di Turki.

Secara umum, mahasiswa responden saat ini memiliki perhatian lebih untuk membeli makanan yang terjamin higienitasnya. Mereka juga mengkonsumsi makanan lebih banyak dibandingkan sebelum masa pandemi, berkaitan dengan kondisi full di rumah penuh. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional pada Agustus 2020.

Selengkapnya

Selain masih terus berusaha untuk menyelesaikan kasus pandemi COVID-19, menjaga keberlangsungan program imunisasi juga menjadi perhatian agar wabah penyakit lainnya dapat dicegah dengan penggunaan vaksin. Program imunisasi rutin harus dipulihkan segera setelah kondisi stabil, dan mungkin menjadi indikasi utama dari sistem kesehatan rehabilitasi di konteks pasca krisis. Sebuah riset dilakukan oleh Auliya A. Suwantika dkk untuk menilai potensi dampak dari pandemi COVID-19 pada program imunisasi di Indonesia.

Saat ini, pemerintah Indonesia masih memiliki tantangan untuk memastikan ketersediaan anggaran, sebab Indonesia masih belum membuat strategi potensi penerimaan baru yang bisa dialokasikan untuk imunisasi. Penerimaan pajak rokok dan alkohol masih belum dikhususkan untuk program kesehatan tertentu, seperti imunisasi. Di sisi lain, Indonesia saat ini juga masih berfokus untuk memperketat pengeluaran dibandingkan membuka pemasukan baru yang secara tidak langsung berdampak pada kelemahan pendanaan secara sustainability pada pelayanan kesehatan, termasuk imunisasi. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Expert Review of Vaccines pada 2020.

selengkapnya

Indonesia masih terus berupaya menghadapi kasus COVID-19 dengan jumlah tertinggi pada Jakarta, pulau Jawa dan Bali dengan wilayah dengan kasus tertinggi. Bahkan, sejumlah kasus saat ini tidak terdeteksi, sehingga penting bagi petugas kesehatan memiliki pengetahuan yang tepat guna menghadapi kasus wabah ini dengan benar. Pengetahuan ini tidak hanya digunakan untuk identifikasi kasus yang dicurigai tetapi juga untuk mencegah penularan. Sebuah studi cross-sectional dilakukan untuk menilai pengetahuan COVID-19 diantara petugas kesehatan di Indonesia.

Dari 288 responden, terdapat 51,7% memiliki pengetahuan yang baik. Perawat dan petugas medis lainnya memiliki peluang pengetahuan yang lebih rendah dibanding dokter. Petugas kesehatan dengan pengalaman praktik kurang dari 5 tahun memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan dengan yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Petugas kesehatan yang bekerja di bagain infeksi memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan dengan petugas di UGD. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan pengetahuan pada petugas kesehatan di bagian UGD sebagai petugas frontliner bagi pasien kasus COVID-19. Artikel ini dipublikasikan pada Asian Pacific Journal of Tropical Medicine pada 5 Agustus 2020.

selengkapnya

Pada akhir Mei 2020, kasus COVID-19 telah mencapai 20796 kasus di 34 propinsi di Indonesia dengan tingkat kematian 6.4%. Penyebaran kasus ini tentu mengancam petugas medis, terutama petugas medis frontliner yang siap menangani kasus COVID-19 pada potensi peningkatan penularan virus dan resiko infeksi dalam perawatan kesehatan. Sebuah case report ditulis oleh Susandy Oetama dkk dari sebuah laporan kejadian pada RS Harapan Kita, Indonesia. Terdapat 12 kasus positif COVID-19 yang terjadi pada frontliner petugas medis di RS Harapan Kita dengan tanpa gejala atau bergejala minimal sebagai temuan umum.

Petugas medis dengan infeksi yang tidak diketahui dapat membawa resiko penularan nosocomial ke petugas medis lainnya. Teknik pemakaian APD dan doffing harus dipraktekan dengan benar sepanjang bertugas guna mencegah kontaminasi diri. Pada hasil laporan ini, belum semua petugas medis memakai perlindungan level III sebagai bagian dari alat pelindung diri, dan di sisi lain ukuran masker N95 tidak selalu fit untuk setiap petugas medis karena perbedaan ukuran hidung dan dagu yang masih memungkinkan masker pelindung bocor sehingga terjadi transmisi droplet melalui udara. Artikel ini dipublikasikan pada International Journal of Medical pada Juni 2020.

selengkapnya

Kementerian PPN/BAPPENAS menyelenggarakan webinar Konsep Reformasi Sistem Kesehatan 2021 - 2024 di Jakarta melalui zoom meeting yang diikuti oleh 377 partisipan dan dapat diikuti secara livestreaming Youtube pada Rabu, 19 Agustus 2020. Acara ini bertujuan untuk mengembangkan konsep reformasi sistem kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Bappenas serta menginformasikan bagaimana strategi pelaksanaannya, dan untuk memperoleh masukan dari berbagai lembaga - lembaga terkait.

Melalui kegiatan ini, muncul sejumlah masukan untuk reformasi kesehatan. Salah satunya konsep reformasi yang akan dilakukan adalah membangun konsep holding dalam sistem pelayanan kesehatan, membangun standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan serta membangun KPI yang bermakna sehingga setiap faskes mampu menghadirkan dimensi baru dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Reformasi kesehatan yang akan dilakukan di RSUD yaitu reformasi konsep, manajemen, pelayanan, kinerja dan membangun kolaborasi dengan BUMN dan swasta. Sedangkan reformasi kesehatan yang akan dilakukan di puskesmas adalah pemisahan UKM dan UKP, penguatan konsep UKM, kolaborasi dengan BUMN dan swasta, serta penerapan konsep PSO.

selengkapnya

COVID-19 dapat ditularkan oleh orang yang tidak memiliki gejala dan tidak tahu bahwa dirinya terinfeksi. Itulah mengapa penting bagi semua orang untuk mengenakan masker di tempat umum dan menerapkan jarak sosial/fisik. CDC merekomendasikan penggunaan masker sebagai penghalang sederhana untuk mencegah droplet/tetesan pernafasan mengalir ke udara dan ke orang lain saat ia batuk, bersin, berbicara atau meninggikan suara. Penggunaan masker sangat penting saat pengaturan jarak sosial/fisik sangat sulit dijaga.

CDC merekomendasikan semua orang yang berusia 2 tahun ke atas memakai masker di tempat umum dan saat berada di sekitar orang yang tidak tinggal di rumah Anda. Masker tidak untuk dipakai oleh anak - anak di bawah usia 2 tahun atau siapa pun yang mengalami kesulitan bernapas, tidak sadarkan diri, tidak mampu, atau tidak dapat melepas masker tanpa bantuan. Masker dengan katup atau ventilasi pernafasan tidak boleh dipakai untuk membantu mencegah orang yang memakai masker menyebarkan COVID-19 ke orang lain (kendali sumber) sebab jenis masker tersebut memungkinkan udara dihembuskan melalui lubang di material, yang dapat menyebabkan tetesan pernapasan/droplet keluar dan dapat mencapai orang lain.

selengkapnya

Pada 4 Agustus 2020, Presiden RI baru saja mengeluarkan sebuah Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Instruksi ini diberikan kepada para menteri kabinet, setkab, pihak TNI dan kepolisian, lembaga pemerintah non kementrian, gubernur dan bupati/walikota untuk mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing - masing dalam memperkuat pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Dukungan dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, sinkronisasi pedoman sampai pada monitoring dan evaluasi mutlak untuk dilakukan oleh semua pihak. Pengefektifan penegakan hukum dan penerapan sanksi bagi para pelanggar protokol juga sudah harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Selengkapnya

Pemerintah Indonesia tidak menggunakan lockdown atau karantina sebagai opsi untuk mengatasi penyebaran Coronavirus, karena dampak lockdown pada komunitas kecil di sektor informal yang hidup dari pendapatan harian akan memburuk. Pemerintah menegakkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respons terhadap keadaan darurat dalam kesehatan masyarakat. Sejak Juni 2020, pemerintah telah menerapkan transisi PSBB di beberapa daerah zona merah, termasuk di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur, meskipun ada peningkatan jumlah kasus.

Sebuah riset dilakukan oleh Helen Andriani untuk menyelidiki efektivitas kebijakan PSBB yang diterapkan di Indonesia selama wabah COVID-19 dan kesiapan untuk memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), antara April dan Juni 2020, berdasarkan analisis literatur cepat dalam pencarian Medline (-Pubmed), pidato dan laporan pemerintah, platform media sosial dan media massa. Implementasi PSBB adalah langkah pencegahan untuk memerangi penyebaran Coronavirus di beberapa wilayah Indonesia. Indonesia seharusnya tidak berada dalam situasi AKB. Situasi AKB hanya bisa diterapkan di wilayah dimana terdapat penurunan kasus dan pemerintah telah siap untuk melakukan pengujian PCR secara ekstensif, pelacakan kontak dan penyediaan layanan kesehatan yang optimal. Fase PSBB transisi berfungsi sebagai bab awal dari AKB yang hanya akan berlaku pada sektor strategis dengan risiko yang dapat dikelola bersamaan dengan regulasi dan kepatuhan publik yang lebih baik. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Indonesia Health Policy and Administration pada Juli 2020.

selengkapnya

WHO baru saja mempublikasikan sebuah artikel mengenai rekomendasi perjalanan internasional pada 30 Juli 2020. Artikel ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi pemerintah/negara dan pemangku kebijakan yang relevan dalam mempertimbangkan langkah - langkah untuk mengukur kondisi perjalanan internasional sesuai dengan keadaan epidemiologis dari pandemi COVID-19, kapasitas kesehatan nasional dan kesehatan yang tersedia di negara lain serta pemahaman akan perkembangan COVID-19.

Saat ini, WHO merekomendasikan prioritas perjalanan internasional diberikan pada keadaan darurat, tindkaan kemanusiaan, perjalanan personel penting, repatriasi dan transportasi kargo yang berisi pasokan obat, makanan dan hal penting lainnya. Negara juga perlu memiliki kapasitas mitigasi untuk kasus impor melalui sistem ketahanan kesehatan yang memadai khususnya di titik masuk (pelabuhan, bandara, penyeberangan darat) untuk menguji, mengisolasi dan menangani kasus, mengkarantina kontak, serta melakukan pertukaran informasi dan data secara internasional, jika diperlukan.

Selengkapnya