Category: agenda

Rabu, 21 Oktober 2020  |  14.00 – 16.00 WIB

Pembicara:

• Dr. Riskiyana Putra – Direktur Promosi Kesehatan, Kemenkes RI
• Dr. dr. Brian Sriprahastuti – Tenaga Ahli Utama Deputi III, Kantor Staf Presiden
• dr. Ait-Allah Mejri – Presiden Direktur Roche Indonesia
• Jessica Arawinda – Deputi Direktur 1000 Days Fund

Pembahas:

• Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D – Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas
• Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D – Guru Besar FKM UI dan Tim Ahli Evaluasi TP2AK

Moderator: Mark Fiorello – Deputi Direktur Asia Philanthropy Circle
Pengantar: Lucia Erniawati – Roche Indonesia
________________________________________

Webinar “Kemitraan Multisektoral untuk Penurunan Stunting di Indonesia” dibuka oleh Mark Fiorello sebagai moderator dengan menampilkan video upaya penurunan stunting oleh 1000 Days Fund. Selanjutnya Menteri Kesehatan Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K) menyapa peserta melalui video pengantar. Terawan menyampaikan bahwa untuk mencapai target persentase stunting 14% pada 2024, ada empat strategi yang perlu dilakukan, yaitu berfokus pada 10 provinsi dengan angka stunting tertinggi, menyediakan akses pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu, meningkatkan aspek promotif dan edukatif bagi ibu hamil di masyarakat, dan menyambung upaya penurunan stunting dengan program perlindungan sosial.

Menanggapi target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024, Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D, guru besar FKM UI dan tim ahli evaluasi TP2AK menyatakan bahwa untuk mencapai angka tersebut, reduction rate tahunan harus di atas 3% yang mana sangat tinggi dibandingkan reduction rate saat ini yaitu 1,5% saja per tahun. Jika menggunakan skema optimis, mencapai angka stunting 14% pada2024 mungkin bisa terjadi karena beberapa negara berkembang bahkan bisa mencapai penurunan 8% per tahun. Hal yang mereka lakukan secara umum sama dengan yang sudah dilakukan di Indonesia. Hanya saja kita perlu melakukan program intervensi dengan benar. Menangani stunting bukan berarti berfokus pada balita saja. Pencegahan stunting harus dimulai sebelum hamil, seperti menangani anemia pada remaja. Mengobati anemia dengan 90 tablet saja tidak cukup. Itu sama saja dengan mengobati masalah kronis dengan cara instan.

Dr. Riskiana Putra selaku direktur promosi kesehatan kemenkes menekankan pentingnya sinergitas multi aktor dalam upaya penurunan stunting. Tantangan konvergensi stunting adalah penerapannya di Indonesia dengan keberagaman budayanya di masing – masing wilayah. Melawan stunting sama dengan melawan masa depan yang suram sehingga sangat penting untuk menggandeng berbagai stakeholder dalam upaya ini.

Selain penurunan stunting yang multisektoral, pendekatannya juga perlu multi pihak. Hal ini ditekankan oleh Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D selaku direktur kesehatan dan gizi masyarakat, kementerian PPN/Bappenas. Salah satu tantangan intervensi stunting adalah bagaimana menajamkan program yang sudah ada, seperti growth monitoring maupun PMT. Kita perlu mengevaluasi apakah intervensi – intervensi di lapangan sudah sesuai, dan hal apa yang bisa kita lakukan untuk menajamkan program tersebut.

Dr. dr. Brian Sriprahastuti selaku tenaga ahli utama deputi III, Kantor Staf Presiden merunutkan bahwa tantangan kerjasama saat ini adalah bagaimana pemerintah mengatur stakeholders dengan bijaksana dan tepat. Poin yang perlu diperhatikan adalah visi dan misi organisasi, preference wilayah intervensi, keberlanjutan program, dan cara scaling-up dan integrasi program NGO dalam strategi nasional. Menurut Brian pemerintah perlu meregulasi pihak swasta namun tidak memberi arahan terlalu ketat supaya ada ruang inovasi untuk memberi warna di luar dari business as usual, karena jika tidak, target penurunan stunting yang besar itu tidak akan terjadi.

Presiden Direktur Roche Indonesia, dr. Ait-Allah Mejri menambahkan bahwa upaya penurunan stunting adalah tanggung jawab moral bersama karena dampak stunting yang besar hingga mengancam perkembangan ekonomi bangsa dan mengancam kualitas generasi. Sektor swasta perlu berkontribusi namun upaya sektor ini harus sejalan dengan program dan upaya penurunan stunting yang sudah ada.

Intervensi stunting seperti menggambar harimau bersama – sama, ada yang menggambar kepala, ada yang menggambar badan, dan lainnya, begitu disampaikan Jessica Arawinda selaku Deputi Direktur 1000 Days Fund. Dalam penurunan stunting, 1000 Days bergerak di bidang komunikasi, media, dan tools. Hari ini juga merupakan momen penting yaitu peluncuran Stunting Center of Excellence di Manggarai Barat, NTT. Harapannya LSM bisa berintegrasi bersama pemerintah dalam upaya penurunan stunting.
Beberapa poin penting yang didiskusikan adalah intervensi juga perlu berfokus pada penguatan posyandu dan kapasitas komunikasi serta konseling kader posyandu. Kita perlu wadah untuk bisa membagikan best practices penurunan stunting dari berbagai wilayah dan organisasi. Intervensi stunting juga perlu dilakukan secara kontekstual, tidak bisa menerapkan one program fits all. Evaluasi program juga sangat penting dilakukan untuk melihat apakah output yang dilakukan selaras dengan outcome yaitu penurunan stunting.

Reporter: Nike Frans

 

 

Pengantar

Dengan berakhirnya kegiatan Tahap III Analisis Kebijakan, Program pengembangan ini masuk ke fase penggunaan Blended Learning yang tidak live. Tanggal penting yang harus diperhatikan adalah 9 November 2020 yang akan menjadi pembukaan Topik 2 Hari Forum Nasional ke X Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Oleh karena itu dalam waktu 2-3 minggu ini, diharapkan ada kegiatan untuk:

1. Menentukan topik-topik penelitian kebijakan atau analisis kebijakan berbasis data DaSK.
2. Secara terfokus diharapkan ada pembicara yang menyusun penelitian/analisis kebijakan mengenai penyebaran tenaga ahli atau dokter spesialis di Indonesia dengan latar belakang berbagai kebijakan yang sudah ada.

Hasil dari kegiatan ini akan dibahas di Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang ke X.

Untuk itu para peserta diharapkan menyiapkan diri.

Isian 1:

Untuk semua peserta:

• Judul dan Abstrak Penelitian Kebijakan sesuai minat masing-masing.
• Judul dan Abstrak Analisis Kebijakan sesuai minat masing-masing.

Isian 2: 

Bagi yang berminat untuk menyajikan hasil kegiatan dalam topik Jumlah dan Penyebaran tenaga kesehatan/ spesialis di Indonesia diharapkan untuk menuliskan:

• Judul,
• Abstrak (word), dan
• Materi dalam bentuk powerpoin untuk disajikan
• Rencana penerbitan di Jurnal.

Semoga dapat berjalan dengan baik. Tim PKMK FK-KMK (Mbak Nike) akan memfasilitasi kegiatan selama 3 minggu ini.

 

 

 

 

 

 

Selasa, 20 Oktober 2020

Pada Selasa (20/10/2020) diselenggarakan pelatihan Tahap III hari kedua: Pelatihan Analisis Kebijakan untuk Masalah KIA dan Gizi. Pelatihan berlangsung pada pukul 10.00 – 12.00 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting. Pelatihan tahap III ini memiliki 4 tujuan. Pertama, peserta dapat memahami masalah kebijakan kesehatan berdasarkan evidence based dengan memanfaatkan data DaSK.

Kedua, peserta dapat mengidenfitikasi kebijakan kesehatan yang telah diimplementasikan terkait masalah kesehatan prioritas. Ketiga, peserta dapat melakukan analisis terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan untuk menangani masing – masing masalah kesehatan prioritas, termasuk di era Pandemi COVID-19. Keempat, peserta dapat memahami penyusunan rekomendasi kebijakan yang layak (feasible) untuk implementasi. Narasumber pelatihan adalah Gabriel Lele, Dr.Phil, S.IP., M.Si. yang merupakan dosen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM. Pelatihan dimoderatori oleh Tri Muhartini, MPA.

Sesi 1: Menentukan Rekomendasi untuk Tindakan Kebijakan

Gabriel Lele, Dr. Phil, S.IP., M.Si.

Policy recommendation basisnya adalah dari identifikasi masalah dan penyebab masalah. Ketika membicarakan rekomendasi kebijakan, konsepnya adalah serangkaian aktivitas untuk mengembangkan alternatif solusi untuk mengatasi masalah, yang mana masalah tersebut harus didiagnosis dulu penyebabnya. Kemudian baru kita bisa merekomendasikan solusi. Dan direkomendasikan untuk memberikan 3 – 5 alternatif solusi untuk satu masalah kebijakan. Pekerjaan ini termasuk dalam proses formulasi. Kriteria dalam perumusan rekomendasi tidak semata – mata hanya menggunakan kriteria rasional scientific. Namun terkadang harus dikombinasikan dengan kriteria diluar kriteria scientific untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diajukan memiliki derajat implementasi yang tinggi.

Porsi sebagai analis kebijakan akan lebih banyak pada scientific dan kausalitas. Namun itu bukan satu – satunya. Selain itu, dalam memberikan rekomendasi, seorang analis kebijakan juga harus memperhatikan ekologi, yakni variabel – variabel yang akan mempengaruhi ketika sebuah kebijakan diimplementasikan. Bentuk rekomendasi dapat berupa for policy dan of policy. For policy berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh pengambil keputusan untuk mengatasi suatu masalah. Sedangkan of policy berkaitan dengan masa depan sebuah kebijakan. Misalnya, pada saat tertentu seorang analis kebijakan akan diminta untuk melakukan evaluasi kebijakan untuk menentukan masa depan kebijakan. Di akhir proses evaluasi, dia akan diminta melakukan penilaian secara kritis terhadap kebijakan tersebut. Hasilnya adalah apakah kebijakan tersebut dihentikan, dilanjutkan, atau dilanjutkan dengan modifikasi.

Prinsip utama dalam merumuskan alternatif kebijakan adalah non-spuriousness. Yakni, ketika kita merumuskan rekomendasi kebijakan, satu hal pokok yang harus dipastikan adalah hubungan yang murni/ langsung antara alternatif rekomendasi yang dirumuskan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah, ini bukan tentang korelasi antar variabel, namun kausalitas. Misalnya, dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa anak-anak yang mengkonsumsi banyak es krim memiliki prestasi sekolah yang bagus. Namun perlu kita lihat apakah benar bahwa banyak makan es krim adalah penyebab meningkatnya prestasi? Ternyata, anak – anak yang banyak mengonsumsi es krim berasal dari keluarga ekonomi menengah ke atas. Dari contoh ini bisa kita lihat, bahwa banyak makan es krim bukan penyebab murni kenaikan prestasi sekolah.

Dalam menentukan hubungan non-spuriousness dapat digunakan beberapa metode; seperti penalaran teoritis, riset empiris, dan benchmarking. Teori adalah generalisasi dari fenomena sehingga ini bisa menjadi kelemahan dalam penalaran teoritis. Dalam artian, suatu teori dapat berlaku di wilayah A namun belum tentu berlaku untuk wilayah B. Jika sebuah teori berhasil, maka kita perlu melihat konteks. Contohnya, jika kita lihat bahwa sosialisasi stunting berhasil menekan angka stunting di suatu wilayah, maka perlu kita perhatikan karakteristik wilayah itu, bagaimana masyarakatnya, tingkat pendidikannya, dan lain sebagainya. Selain penalaran teoritis, kita juga bisa lakukan riset empiris untuk menentukan hubungan non-spuriousness. Namun, jika tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan riset empiris, maka kita bisa melakukan benchmarking dengan wilayah lain yang sudah berhasil.

Peserta pelatihan menanyakan, apa yang perlu dilakukan jika fenomena yang kita kaji berubah dan kita hanya punya data dari beberapa tahun sebelumnya yang mungkin sudah tidak relevan. Narasumber menyampaikan bahwa dalam keadaan seperti ini, kita bisa lakukan riset empiris untuk mendapatkan data-data baru yang lebih relevan dengan kondisi yang terbaru. Peserta lain menanyakan perihal intervensi pada akar pohon masalah. Narasumber menjelaskan bahwa memang intervensi dilakukan untuk mengatasi akar masalah, namun kita juga harus hubungkan dengan masalah utamanya, apakah akar masalah yang akan kita intervensi benar – benar mempunyai hubungan dengan masalah utama beserta outcome-nya. Pertanyaan lain yang muncul adalah mengenai perbedaan riset kebijakan dan analisis kebijakan. Narasumber menggambarkan bahwa riset kebijakan tidak dibebani dengan pertanyaan apa yang harus dilakukan, sedangkan analisis kebijakan dibebani dengan pertanyaan apa yang harus dilakukan, juga terkait dengan penilaian suatu kebijakan dan apa yang harus dilakukan ke depannya.

Melanjutkan presentasinya, Gabriel mengungkapkan bahwa seideal – idealnya alternatif solusi, jika tidak dapat diimplementasikan maka tidak akan memberikan manfaat apapun. Selain itu, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kita perlu mempertimbangkan konsep ekologis, yang mana kita harus mempertimbangkan faktor – faktor lain yang menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Ada enam variabel yang umum digunakan untuk menilai alternatif kebijakan. Pertama, substantively sound. Untuk menilai kadar substansi sebuah alternatif solusi kita bisa menggunakan teori, penelitian, benchmarking, dan keberadaan kausalitas yang kuat/ murni antara alternatif yang diusulkan dengan masalah yang akan diatasi. Kedua, administrative/ technical capacity. Disini kita melihat apakah alternatif solusi itu didukung dengan kapasitas yang kita miliki saat ini.

Misalnya, untuk kategori tenaga kesehatan (dalam melakukan sosialisasi tentang stunting), kita melihat apakah SDM kita memiliki cukup kapasitas seperti pengetahuan, skill, dan integritas atau komitmen. Kedua, economy cost-benefit. Dari alternatif solusi yang ada, kita perlu pertimbangkan apakah solusi itu butuh dukungan finansial atau tidak. Bisa juga dilakukan analisis biaya, semakin tinggi biayanya semakin tidak feasible. Ada juga yang tidak memperhatikan biaya, namun menitikberatkan pada manfaat.

Semakin tinggi manfaatnya, maka semakin feasible. Hal yang ideal adalah dengan menggabungkan keduanya, biaya yang terjangkau dan manfaat yang jelas. Keempat social acceptability/ feasibility. Kita melihat apakah alternatif yang diusulkan selaras dengan norma, adat, nilai, kebiasaan, dan budaya masyarakat dimana kebijakan itu akan diimplementasikan. Semakin selaras, semakin feasible. Kelima, political support. Berkaitan dengan seberapa besar dukungan yang bisa didapatkan secara politik ketika alternatif itu ditawarkan. Keenam legal framework. Dalam membuat alternatif solusi, harus dipikirkan apakah alternatif solusi ini akan bermasalah/ bertentangan dengan hukum atau tidak. Jika ada payung hukumnya, maka alternatif itu feasible.

Gabriel memberikan contoh kasus bagaimana cara memberikan nilai pada proses pemilihan alternatif solusi dengan menggunakan Teknik Delphi Sederhana. Caranya yaitu dengan menggunakan 6 variabel di atas, dan setiap variabel diberi rentang nilai 1-10, dimana nilai 1-3 menunjukkan feasibility rendah, nilai 4-7 menunjukkan feasibility sedang, dan nilai 8-10 menunjukkan nilai feasibility tinggi. Pihak – pihak yang perlu dilibatkan dalam proses ini adalah para ahli dibidangnya/ stakeholder terkait. Ahli ini tidak selalu berasal dari akademisi, bisa dari elemen lain yang terkait. Misalnya dalam mengatasi stunting, kita bisa panggil bidan desa yang ahli bersama pemerintah setempat. Jumlah ahli yang dilibatkan sebaiknya tidak lebih dari 10 orang, agar mereka dapat secara mendalam membahas penilaian pemilihan alternatif solusi. Prosesnya bisa diawali dengan menyepakati kriteria dan standard nilai.

Sesi 2: Latihan

Gabriel Lele, Dr.Phil, S.IP., M.Si.

Di dalam sesi latihan, Gabriel memberikan umpan kepada peserta untuk menentukan masalah publik yang harus diselesaikan. Kemudian perseta diminta untuk mengembangkan 3 alternatif pemecahan masalah, dan menganalisis alternatif tersebut dengan menggunakan Teknik Delphi.

Berikut beberapa presentasi peserta pelatihan pada sesi latihan:

Gabriel memberikan komentar bahwa pada akhirnya yang paling menentukan bukan angka/ nilainya, namun justifikasi terhadap pemberian angkanya. Hal ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh peserta.

Proses diskusi dan latihan dilaksanakan dengan dipandu oleh moderator. Para peserta terlibat secara aktif dalam memberikan pertanyaan selama sesi diskusi dan juga aktif menyampaikan ide-ide dalam sesi latihan. Moderator menutup pelatihan dengan membacakan kesimpulan materi pelatihan dan menyampaikan informasi mengenai Call for Policy Brief dan pelaksanaan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) ke-10 tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 5 – 20 November 2020.

 

Reporter: Widy Hidayah

 

Pada Senin (19/10/2020) diselenggarakan pelatihan Tahap III hari pertama: Pelatihan Analisis Kebijakan untuk Masalah KIA dan Gizi. Pelatihan berlangsung pada pukul 08.00 – 12.15 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting. Pelatihan tahap III ini memiliki 4 tujuan utama. Pertama, peserta dapat memahami masalah kebijakan kesehatan berdasarkan evidence based dengan memanfaatkan data DaSK.

Kedua, peserta dapat mengidenfitikasi kebijakan kesehatan yang telah diimplementasikan terkait masalah kesehatan prioritas (KIA dan Gizi), Ketiga, peserta dapat melakukan analisis terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan untuk menangani masing – masing masalah kesehatan prioritas (KIA dan Gizi), termasuk di era Pandemi COVID-19. Keempat, peserta dapat memahami penyusunan rekomendasi kebijakan yang layak (feasible) untuk implementasi. Narasumber pelatihan adalah Gabriel Lele, Dr.Phil, S.IP., M.Si. yang merupakan dosen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM. Pelatihan dimoderatori oleh Tri Muhartini, MPA.

Pengantar Pelatihan

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

Setelah membuka dengan salam, Laksono menjelaskan secara singkat tentang perbedaan penelitian kebijakan dan analisis kebijakan. Peneliti kebijakan dan analis kebijakan merupakan dua profesi yang berbeda, seperti yang dikembangkan oleh badan litbang ataupun LAN. Pelatihan ini akan dapat membantu peserta dalam mengidentifikasi isu – isu dan topik – topik yang akan dilakukan analisis kebijakan.

Analisis kebijkan dirancang untuk memperbaiki kebijakan di masa mendatang. Laksono berpesan, agar di pelatihan tahap III ini, peserta dapat menggali isu – isu masalah kesehatan prioritas dan mengumpulkan berbagai kebijakan publik untuk masalah KIA, Gizi, Jantung dan Kanker.

Sesi 1: Merumuskan Masalah Kebijakan

Gabriel Lele, Dr.Phil, S.IP., M.Si.

Gabriel menjelaskan bahwa perumusan masalah dalam studi kebijakan merupakan tahapan yang penting yang menentukan proses-proses analisis kebijakan selanjutnya. Perumusan masalah, jika dilakukan dengan benar dan tepat, seperti menyelesaikan setengah masalah. Namun, jika proses perumusan masalahnya keliru, maka proses selanjutnya malah akan semakin rumit.

Sekarang ini, kita sedang berhadapan dengan masalah sosial yang karakternya berbeda dengan masalah teknis. Beberapa karakter masalah sosial diantaranya wicked problem, semakin kita ingin menyelesaikan masalahnya, semakin kompleks masalahnya. Karakter lainnya yaitu messy problem, dimana persolan yang kita hadapi tidak terstruktur. Masalah sosial juga kompleks yang melibatkan multi dimensi, multi sebab, dan multi akibat.

Jika kita melihat kasus stunting atau kanker misalnya, masalah tersebut dapat dilihat dari berbagai perspektif selain medis, misalnya sosial, psikologis, hukum, dan sebagainya. Ciri lain dari masalah sosial adalah terus menerus bergerak seiring dengan perkembangan masalah sosial yang terjadi. Hal ini merupakan character of temporality dari sebuah masalah sosial.

Pendekatan yang dapat digunakan dalam merumuskan masalah ada 2. Pertama, problem-based policy dimana kebijakan dibuat untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Kedua adalah vision-based policy, kebijakan dibuat tidak semata – mata untuk menyelesaikan masa lalu tetapi mengubah masa depan. Hal yang baik adalah dengan mengkombinasikan dua hal tersebut, yaitu kita berusaha mengubah masa depan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal yang terjadi di masa lalu.

Dalam mendefinisikan apakah suatu hal merupakan sebuah masalah atau bukan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan melihat teorinya, kemudian membandingkannya dengan kondisi yang ada. Kedua, dengan membandingkan kesenjangan antara rencana dan realisasi. Misalnya, dengan membandingkan antara rencana dan target. Ketiga, dengan melihat kesenjangan antara “is” dan “ought”.

Cara yang ketiga ini harus didukung dengan poin di nomor pertama dan kedua yang bagus, karena ini bisa bersifat sangat subjektif. Dengan kata lain, proses perumusan masalah kebijakan bisa disebut masalah intersubjektif, yaitu suatu masalah dapat dianggap sebuah masalah oleh sebagian orang namun dianggap bukan masalah oleh sebagian orang lainnya.

Ada 3 standar untuk mengkategorikan apakah suatu hal tertentu merupakan sebuah masalah atau bukan. Pertama, teori. Misalnya, jika standarnya JKN adalah untuk seluruh rakyat Indonesia, maka jika ada satu orang yang tidak mendapat JKN itu sebuah masalah. Kedua adalah kesepakatan/ norma. Norma merupakan hal yang kompleks, sehingga pembahasan mengenai ini tidak jarang memunculkan konflik. Konflik kebijakan adalah hal yang normal terjadi, dan biasanya mulai terjadi saat perumusan masalah. Ketiga adalah benchmarking, yang di Indonesia dikenal sebagai good practice. Misalnya, dengan menjadikan salah satu daerah yang sudah baik sebagai contoh, untuk membandingkan dengan kondisi kita. Dalam hal ini kita dapat melakukan studi banding ke daerah tersebut.

Dalam membaca data, kita membutuhkan perspektif dan intuisi untuk melihatnya. Misal dengan membandingkan angka kematian bayi di suatu wilayah dengan angka kematian bayi di tingkat nasional, atau membandingkan angka kejadian penyakit antar negara. Bisa juga dengan kita menjadikan data tertentu menjadi sebuah benchmark. Dalam mengangkat sebuah masalah ada yang disebut dramatisasi masalah. Dramatisasi masalah sangat tergantung pada kemampuan kita dalam menggunakan perspektif tertentu sehingga sesuatu yang biasa bisa kita jadikan sesuatu yang luar biasa. Ada 2 hal yang berbeda di Indonesia, yaitu masalah publik dan isu publik. Masalah merupakan sesuatu yang didukung secara scientific dengan karakteristik yang jelas. Sedangkan isu dianggap sebagai sesuatu yang dibentuk secara politis ataupun dibentuk secara sosial. Sehingga, di Indonesia, jika kita menggunakan istilah isu, maka konotasinya akan menjadi negatif.

Problem structuring merupakan cara pemerintah untuk mengembangkan keterampilan dan kelembagaan tertentu untuk secara cermat dan demokratis mengubah situasi problematis yang dialami publik dan merangkai masalah tertentu secara intersubyektif namun tetap otoritatif. Selanjutnya adalah problem delimitation. Di dalam proses ini, kita harus sampai pada kesimpulan tertentu, baik secara individua atau bersama, bahwa suatu hal tertentu adalah sebuah masalah. Problem delimitation juga digunakan sebagai salah satu cara untuk menentukan penyebab masalah. Problem delimitation berkaitan dengan dua hal, (1) masalahnya apa dan (2) penyebabnya apa.

Selain problem delimitation, ada problem acknowledgement yang juga berkaitan dengan 2 hal. Pertama tentang pengetahuan pembuat kebijakan terhadap masalah tertentu. Kedua, berkaitan dengan derajat kesepakatan, seberapa mungkin para aktor itu bisa menyepakati, tidak hanya tentang apa masalahnya tetapi juga kausalitasnya, mengapa sebuah masalah itu adalah masalah. Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan kita untuk menjustifikasi sebuah masalah, apa taruhannya jika masalah ini tidak diselesaikan.

Terkait atribut masalah kebijakan, ada 7 variabel yang harus dikalkulasi secara cermat. Pertama, variable solubility, apakah benar masalah yang diangkat ini bisa diselesaikan dengan jangka waktu tertentu dengan resource yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah complexity; terdiri dari political complexity (ada kepentingan dan tuntutan kesepakatan) dan programmatic complexity (pemahaman teknis dan hubungan sebab-akibat). Ketiga, scale/ severity/ tingkat keseriusan, yaitu terkait dengan dampak apa yang ditimbulkan dari sebuah masalah.

Keempat divisibility, apakah masalah ini dapat diselesaikan secara private atau publik. Hal ini melibatkan campur tangan pemerintah dalam membuat suatu masalah menjadi public atau private. Kelima, monetarization, apakah masalah ini butuh dana atau tidak. Keenam scope of activities, berkaitan dengan berapa banyak aktor yang terlibat. Misal, apakah ini cukup diselesaikan oleh satu organisasi atau butuh multi-organisasi, di level provinsi atau nasional. Hal-hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat keparahan sebuah masalah. Ketujuh adalah interdependence.

Analisis kebijakan menggunakan pohon masalah dapat digambarkan sebagai berikut:

Hubungan antara akar masalah dan masalah dapat dilakukan menggunakan fishbone analysis.

 

Sesi 2: Policy Forecasting

Gabriel Lele, Dr.Phil, S.IP., M.Si.

Di sesi ke-2 ini Gabriel menjelaskan tentang policy forecasting. Konsep proyeksi dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian berdasarkan proyeksi ini, kita merencanakan bagaimana kita mengelola atau mempertahankan masa depan. Beberapa pertanyaan yang digunakan untuk memandu proses proyeksi atau forecasting diantaranya; apa yang bakal terjadi, jika masalah dalam status quo? Pilihan kebijakan apa yang harus diambil? Apa saja konsekuensinya jika sebuah opsi kebijakan diambil oleh pemerintah? Pentingnya proyeksi adalah untuk menyediakan informasi tentang masa depan, balajar dari masa lalu, dan untuk membentuk masa depan secara aktif dan mengurangi ketidakpastian.

Ada 3 jenis forecasting; (1) proyeksi (menggunakan data-data masa lalu), (2) prediksi (berdasarkan penalaran teoritis), dan (3) conjecture (berdasarkan penilaian subjektif seorang pakar). Dua hal yang kita lakukan dalam forecasting yaitu menentukan masa depan yang ideal dan cara apa yang kita tempuh agar masa depan yang kita anggap ideal itu terwujud. Dalam forecasting, kita membuat hubungan antara dampak yang ingin dicapai dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Metode forecasting dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dapat digunakan untuk melihat kecenderungan. Contoh metodenya antara lain time series, modelling, exponential smoothing, regression, dan survey. Metode kualitatif dapat menggunakan FGD, Delphi, executive opinion. Beberapa limitasi yang perlu diketahui antara lain bahwa kita memperkirakan bukan menentukan, adanya jebakan ekologis atau negative learning, dan asumsi.

Proses diskusi dilaksanakan dengan dipandu oleh moderator. Para peserta terlibat secara aktif dalam memberikan pertanyaan. Sebelum pelatihan ditutup, moderator menyampaikan bahwa pelatihan tahap III hari ke-2 akan dilaksanakan besok Selasa, 20 Oktober 2020 dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB.

Reporter: Widy Hidayah

 

Menyambung rangkaian pelatihan pengembangan kebijakan sebelumnya, di hari Selasa, 13 Oktober 2020 pukul 10.00-12.00 diadakan pelatihan tahap 2 hari kedua tentang Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK. Pelatihan online dengan media Zoom ini diikuti secara aktif oleh peserta yang berasal dari UGM maupun berbagai universitas dan instansi di Indonesia. Pelatihan dibuka oleh sapaan moderator, Tri Muhartini.

Sesi Pelatihan

Indri Dwi Apriliyanti, SIP, MBA, Ph.D

Di awal pelatihan, Indri menjelaskan tentang dasar dan pentingnya penggunaan teori dalam penelitian kebijakan. Menurut beliau, teori berperan sebagai “pisau analisis” yang akan membantu proses analisis data empiris dan membantu seorang peneliti untuk menjelaskan pertanyaan penelitian kebijakan. Sebelum menentukan teori yang akan dipakai, seorang peneliti perlu memiliki pertanyaan penelitian yang tepat serta mengenal jenis-jenis teori sosial politik yang ada. Contoh teori sosial dan politik yang bisa digunakan adalah stakeholder theory; transformational leadership theory; social cognitive theory; institutional theory; dan lain sebagainya

Pertanyaan yang sering muncul dari peneliti kebijakan pemula adalah: “bagaimana jika tidak ada teori?” Memang tidak semua fenomena sosial bisa dijelaskan dengan teori. Jika tidak ada teori, maka seorang peneliti bisa menggunakan konsep atau conceptual framework. Contoh-contoh konsep adalah public advocacy and policy process, policy network analysis, social capital, dan beberapa konsep lainnya yang dapat membantu peneliti untuk menjelaskan fenomena sosial dan politik, atau dalam konteks ini dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Mengenai jenis penelitian, Indri menuturkan bahwa penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian kebijakan karena kemampuan metode ini dalam menjelaskan konteks dan fenomena yang kompleks dan detail. Penelitian kualitatif mampu menganalisis siklus kebijakan. Sebelum memulai penelitian kualitatif, seorang peneliti perlu menentukan konteks yang sesuai dengan kriteria variabel penelitian, menentukan kriteria sampel, dan alasan mengapa sampel tersebut dipilih.

Di sesi diskusi, Indri memberi tips untuk menghindari bias atau data yang tidak valid dalam proses penelitian kualitatif. Salah satunya adalah dengan cara mewawancarai beberapa subjek dengan konteks dan karakteristik yang sama untuk dapat membandingkan data antara subjek yang satu dengan subjek yang lain. Beliau menambahkan bahwa seorang peneliti mungkin punya pandangan tertentu terhadap suatu isu. Namun kualitas yang sangat penting untuk dimiliki seorang peneliti adalah netralitas atau posisi independen dari subjek penelitian.

Peserta penelitian diberikan motivasi untuk terus mengikuti rangkaian pelatihan agar di akhir proses peserta mampu melakukan analisis kebijakan.

Reporter: Nike Frans

 

 

Pelatihan “Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK (Masalah Jantung dan Kanker)” yang dilakukan pada Senin, 12 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB merupakan pelatihan tahap kedua dari rangkaian pelatihan pengembangan kebijakan kesehatan berdasarkan data Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK). Acara diselenggarakan secara online dan diikuti secara aktif oleh peserta.

Pengantar Pelatihan

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

Laksono menjelaskan latar belakang, tujuan, dan hasil yang diharapkan dari pelatihan. Pelatihan ini merupakan kerja sama lintas sektor untuk mengajak para akademisi, klinisi, dan mitra untuk belajar merumuskan penelitian kebijakan yang pada akhirnya bisa melahirkan rekomendasi kebijakan. Hasil dari proses pelatihan ini akan dibahas di Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang akan dilakukan pada November 2020 mendatang.

Sesi Pelatihan

Bevaola Kusumasari, Dr., M.Si

Bevaola memulai sesi pelatihan dengan menjelaskan siklus kebijakan. Siklus kebijakan dimulai dengan Agenda Setting atau proses untuk menentukan apakah sebuah isu dianggap penting. Jika memang sebuah isu dianggap penting, maka dapat berlanjut ke proses selanjutnya yaitu Policy Formulation atau memformulasikan kebijakan. Tahapan selanjutnya penerapan kebijakan atau Policy Implementation. Setelah kebijakan diimplementasikan, kebijakan tersebut akan dikaji atau Policy Evaluation. Setelah policy evaluation, kita akan menentukan apakah kebijakan dilanjutkan (Policy Change) atau diputus (Policy Termination) dan kemudian kembali lagi ke awal siklus. Satu hal yang perlu diketahui peserta adalah tidak ada istilah ‘panacea’ dalam kebijakan. Artinya, tidak ada satu kebijakan pun yang bisa mengobati semua masalah.

Berdasarkan keluarannya, Bevaola merincikan 5 jenis output kebijakan. Jika keluaran kebijakan adalah perubahan peraturan dan undang-undang, maka itu disebut output regulasi. Jika tujuannya mengubah sistem, maka output kebijakan tersebut berupa tata kelola. Output kebijakan yang mengubah keuangan APBN, APBD, dan anggaran lainnya disebut output budgeting. Selain itu kebijakan juga bisa bertujuan mengubah dokumen perencanaan atau output planning. Sedangkan output yang terakhir adalah peningkatan kapasitas SDM dimana bentuknya adalah pelatihan atau diklat.

Bevaola melanjutkan penjelasannya tentang tahapan penelitian kebijakan. Tahap awal dari penelitian kebijakan adalah identifikasi potensi dengan menggunakan metode 8M. Tahapan selanjutnya adalah identifikasi masalah kebijakan. Ada beberapa opsi metode identifikasi masalah seperti menggunakan skema maupun tabel perumusan analisis masalah yang sama – sama memuat isu utama, masalah, dan akar masalah. Bevaola mengingatkan para peserta bahwa yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah akar masalah. Dari situ barulah dilakukan troubleshooting yang harapannya bisa menyelesaikan masalah dan isu utama.

Di sesi diskusi, Bevaola menekankan bahwa dalam proses advokasi kebijakan kita tidak bisa bergerak sendiri. Diperlukan kerjasama multidisiplin dengan menggandeng expert dari bidang lain seperti hukum. Analogi analisis kebijakan itu seperti belajar berenang, perlu praktik latihan langsung dengan proses yang harus dilewati sampai benar – benar piawai dalam merumuskan kebijakan. Harapannya peserta pelatihan melakukan praktik langsung sehingga bisa berlatih dan mengalami secara langsung rangkaian proses analisis kebijakan.

Reporter: Nike Frans

 

Selasa, 6 Oktober 2020

Pada Selasa (6/10/2020) telah diselenggarakan pelatihan Tahap II: Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK untuk Masalah KIA dan Gizi. Sesi ini merupakan hari kedua dari total 2 hari pelatihan. Pelatihan berlangsung pada pukul 10.00 – 12.15 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting. Pelatihan tahap II ini memiliki 4 tujuan utama.

Tujuan pertama agar peserta dapat mengembangkan kemampuan sebagai akademisi dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan berdasarkan metode dari ilmu sosial dan politik. Kedua, supaya peserta memahami proses penyusunan kebijakan kesehatan di berbagai topik prioritas. Ketiga, agar peserta dapat menyusun penelitian kebijakan untuk berbagai masalah kesehatan prioritas (KIA, Gizi, CVD dan Kanker). Keempat, agar peserta dapat memanfaatkan data yang telah tersedia di DaSK PKMK FK – KMK UGM untuk menyusun penelitian kebijakan. Narasumber untuk pelatihan tahap II, hari ke-2 ini adalah Indri Dwi Apriliyanti, SIP, MBA, Ph.D – Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM. Pelatihan dimoderatori oleh Tri Muhartini, MPA dan dibuka dengan pemutaran video tentang review materi hari sebelumnya.

Research in Public Health Policy
Sesi 1: Strategi Tinjauan Pustaka

Indri Dwi Apriliyanti, SIP, MBA, Ph.D

Pada sesi 1, Indri menjelaskan bagaimana menemukan teori yang tepat dalam penelitian. Teori merupakan suatu penjelasan yang membantu peneliti memahami fenomena yang ingin dia teliti. Berbeda dengan preposisi yang merupakan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain, teori bisa digunakan sebagai panduan dalam memahami hubungan antar variabel tersebut. Teori yang dipilih adalah teori yang memiliki kemampuan explanatory yang paling baik tentang hal yang akan diteliti. Manfaat teori ada 2; membantu memahami aspek apa saja dari fenomena yang ingin diteliti sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan data; dan membantu memahami data yang didapatkan sehingga dapat dipelajari bagaimana hubungan antar variabelnya.

Lebih lanjut, narasumber memberikan contoh, kenapa perempuan di negara berkembang enggan mengakses fasilitas layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah? Ketika kita tidak dibekali dengan teori, kita bisa menjawab karena akses atau motivasi. Berbeda dengan ketika kita menggunakan teori. Sebagai contoh jika kita menggunakan Health Belief Model (HBM) theory, yakni teori yang dibangun untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku kesehatan, terutama tentang persepsi individu yang mengarahkan individu untuk mencari fasilitas layanan kesehatan.

Teori ini akan membantu memahami bahwa persepsi individu tentang masalah kesehatan, keuntungan dan hambatan menggunakan fasilitas kesehatan, dan self-efficacy merupakan hal-hal yang mempengaruhi keengganan atau ketidakengganan sesorang dalam mencari fasilitas layanan kesehatan. Ini merupakan preposisi dari teori HBM. “Dengan mengetahui teori ini, saya jadi tahu, mana aspek data yang bisa saya dapatkan, mana aspek data yang paling menguntungkan.” tambahnya.

Narasumber melanjutkan tentang bagaimana membangun kerangka tori. Setelah topik ditentukan, maka perlu ditentukan pertanyaan penelitian atau aspek mana yang akan dilakukan penelitian. Dari situ bisa ditentukan kata kunci dan dengan bekal kata kunci ini bisa digunakan untuk mencari literatur untuk direview. Tidak semua artikel yang ditemukan harus dibaca, kita pilih yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian, yang credible, yang publikasinya lama dan baru untuk bisa melihat perubahan pola evolusi yang diteliti, misalnya perubahan paradigma.

Jika waktu terbatas, maka cukup baca jurnal-jurnal terbaru, misal 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Kemudian setelah dibaca, dibuat tabel untuk merangkum poin-poin penting dalam jurnal-jurnal tersebut. Setelah menetukan variabel dan me-list semua teori, kemudian lihat teori mana yang memiliki explanatory power yang paling baik. Kemudian sitasi artikel yang relevan untuk membangun argumen yang kuat dalam menjelaskan fenomena dan untuk menunjukkan bahwa teori ini pernah digunakan pada penelitian sebelumnya pada topik yang sama.

Selanjutnya, narasumber menjelaskan tentang bagaimana cara menulis kerangka teori. Pertama adalah dengan menjelaskan preposisi. Yang kedua, menjelaskan mengapa teori (yang dipilih) relevan dengan topik yang dikaji. Dan yang ketiga memaparkan penelitan-penelitian sebelumnya yang menggunakan teori yang sama pada topik yang serupa dengan penelitian kita untuk meyakinkan pembaca.

Checklist yang perlu dipahami dalam membangun kerangka teori diantaranya (1) konsep kunci sudah dijelaskan, (2) hubungan antar konsep sudah dijelaskan, (3) teori dan model yang paling relevan telah dievaluasi, (4) teori dan model yang dipilih tersebut telah dijustifikasi, (5) hubungan antara teori dan penelitian jelas, (6) kerangka teori memiliki struktur yang logis, dan (7) sumber-sumber penulisan telah disitasi. Selain itu, perlu dijelaskan urgency of the study. Misal, peneliti menulis tentang cervical cancer pada perempuan imigran dari negara berkembang. Topik ini kemudian dikaitkan dengan global health problem, angka kematian yang tinggi, dan keengganan para perempuan imigran dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan.

Kemudian narasumber menjelaskan tentang penggunaan teori. Teori meliputi beberapa konsep yang menjelaskan perilaku seseorang. Diantaranya, keyakinan seseorang akan mendapat penyakit, persepsi tentang keparahan penyakit, persepsi tentang keuntungan menggunakan fasilitas layanan kesehatan untuk menurunkan keparahan penyakit, dan persepsi tentang hambatan dalam mencari layanan kesehatan seperti biaya, efek samping, dan ketidaknyamanan. Ketika persepsi tentang hambatan lebih besar daripada keuntungan dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, maka perilaku akan cenderung merasa enggan untuk menggunakan fasilitas kesehatan.

Dengan kata lain, persepsi ini menentukan perilaku masyarakat dalam memilih untuk menggunakan fasilitas kesehatan. Jika dalam proses penelitian tidak dapat menemukan teori yang tepat, maka bisa menggunakan conceptual framework. Beberapa konsep yang bisa digunakan antara lain social capital, political economy, knowledge utilization, dan health equity.

Sesi 2: Memahami Metode Penelitian Kualitatif

Di sesi kedua, Indri menjelaskan tentang pentingnya metode kualitatif dalam penelitian. Menurutnya, metode kuantitatif menyediakan informasi penting mengenai penyebab, hubungan antar variable, dan masalah-masalah kesehatan di level populasi. Akan tetapi, masalah-masalah kesehatan masyarakat itu kompleks sehingga penggunaan metode kuantitatif saja tidak cukup untuk mendukung para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang beradasarkan bukti-bukti.

Dengan mengetahui bahwa faktor konteks mempengaruhi kesuksesan sebuah kebijakan kesehatan, bahwa isu yang berkembang sangat dipengaruhi oleh konteks, maka penggunaan metode kualitatif menjadi penting, yakni untuk menggali lebih dalam mengenai sebuah fenomena. Metode ini dapat membantu mendapatkan temuan yang kompleks dan detail.

Narasumber memberikan contoh, misalnya jika ingin meneliti mengapa laki-laki dan perempuan melakukan unprotected sexual intercourse padahal mereka memahami bahwa hal itu dapat mengarahkan ke penyakit menular seksual. Disini, kita ingin mengetahui mengapa perilaku itu muncul dan apa faktor yang mempengaruhi mengapa perilaku itu mucul. Selain itu, kita juga perlu melihat peraturan pemerintah, linkungan sosial, budaya, dan norma agama. Dengan penelitian kualitatif kita bisa menggali fenomena tersebut secara lebih dalam, kompleks, dan detail.

Hal ini penting dalam area public health karena adanya perubahan paradigma. Dulu fokusnya pada perilaku individu, sekarang berubah bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan dan komunitas dimana si individu ini berada. Misalnya, bagaimana membuat persoalan kanker serviks menjadi sesuatu yang tidak tabu sehingga akhirnya nanti masyarakat bersedia mengakses fasyankes untuk mendapatkan pelayanan tentang kanker serviks. Selain itu, salah satu karakteristik penelitian kualitatif yaitu dapat memahami fenomena tertentu melalui kacamata si individu yang menjalani pengalaman itu atau melalui responden yang merupakan kelompok sasaran dari kebijakan yang ada. Dengan kata lain, metode kualitatif dapat melihat dari sudut pandang yang tidak dapat dilihat dengan metode kuantitatif.

Ada 4 macam penelitian kualitatif. Pertama, contextual/descriptive/exploratory yaitu dengan mendiskripsikan bagaimana sebuah fenomena terbentuk. Jika ingin meneliti topik yang belum pernah diteliti sebelumnya, artinya topik ini masih dalam tahap explanatory, disini kita bisa memetakan dan mengidentifikasi variable. Kedua explanatory, tentang mengapa sebuah fenomena terjadi, apa hal-hal yang membuat fenomena tersebut terjadi. Pada penelitian explanatory kita melihat mana variabel yang paling kuat/ dominan dan melihat hubungan antar variabel. Ketiga adalah evaluative yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan. Keempat adalah generative, yang fokusnya adalah menghasilkan ide-ide baru, baik sebagai kontribusi dalam pengembangan teori sosial atau sebagai perbaikan atau stimulus sebuah solusi kebijakan.

Setelah menjelaskan jenis-jenis penelitian kualitatif, narasumber menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Pertama observational methods yaitu dengan melihat langsung responden atau bahkan tinggal bersama mereka. Kedua in-depth interviewing, ini kadang perlu dilakukan berkali-kali. Ketiga group discussions, seperti Focus Group Discussion (FGD). Disini peneliti memberikan kesempatan kepada responden untuk bertukar pikir. Namun, metode ini akan sulit dilakukan pada topik-topik sensitif. Selain itu, ada juga metode narratives (news media, archives) dan the analysis of documentary evidence.

Aspek yang perlu diperhartikan dalam penelitan kualitatif diantaranya justifikasi konteks, kriteria sampel, dan justifikasi pemilihan sampel. Dalam pemilihan sampel, semakin beragam key players-nya maka data akan semakin beragam. Sampai seberapa jauh pengumpulan sampelnya? Sampai tercapai saturasi atau sampai tidak ditemukan data baru lagi dalam sampel tersebut. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir bias diantaranya dengan mewawancarai lebih dari 1 orang. Kemudian kita lihat apakah informasinya sama, apakah ada kesamaan pola. Jika terdapat ketidaksamaan atau bahkan ada perbedaan yang contrast antar responden, maka perlu dilakukan crosscheck ke pihak lainnya.

Selain itu, kita bisa mengirimkan data yang sudah dikumpulkan dan disajikan kepada responden agar responden me-review dan mengkonfirmasi bahwa yang diampaikan adalah benar dan sesuai antara pemahaman peneliti dan responden. Selanjutnya adalah dengan triangulasi data. Kita tidak hanya mengandalkan data interview, tetapi juga dari arsip pemerintah, berita media masa, laporan dari beragam kelompok (seperti pemerintah, NGO), dll. Penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, data dari observasi dapat ditampilkan dengan memasukkan diary peneliti saat melakukan observasi. Data interview bisa dibentuk box. Data FGD dibuat tabel. Analisis diskursus (dari buku, laporan pemerintah, pamlet pemerintah) dengan pengutipan. Diskursus merupakan diskusi yang dilakukan oleh publik secara luas, sehingga ini bisa ditemukan di sosial media.

Pelatihan ditutup oleh moderator dengan membacakan kesimpulan pelatihan. Pelatihan tahap 3 yaitu analisis kebijakan untuk topik KIA dan Gizi akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 19 dan 20 Oktober 2020.

Reporter: Widy Hidayah

 

 

Senin, 5 Oktober 2020

Pada Senin (5/10/2020) telah diselenggarakan pelatihan Tahap II: Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK untuk Masalah KIA dan Gizi. Sesi ini merupakan hari pertama dari total 2 hari pelatihan. Pelatihan berlangsung pada pukul 10.00 – 12.00 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting.

Pelatihan tahap II ini memiliki 4 tujuan utama. Tujuan pertama agar peserta dapat mengembangkan kemampuan sebagai akademisi dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan berdasarkan metode dari ilmu sosial dan politik. Kedua, supaya peserta memahami proses penyusunan kebijakan kesehatan di berbagai topik prioritas. Ketiga, agar peserta dapat menyusun penelitian kebijakan untuk berbagai masalah kesehatan prioritas (KIA, Gizi, CVD dan Kanker). Terakhir, agar peserta dapat memanfaatkan data yang telah tersedia dalam DaSK PKMK FK – KMK UGM untuk menyusun penelitian kebijakan. Narasumber untuk pelatihan tahap II ini adalah Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,PhD – Pengamat Kebijakan Kesehatan dan Bevaola Kusumasari, Dr., M.Si – Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM. Pelatihan dimoderatori oleh Tri Muhartini, MPA.

Pengantar Pelatihan 

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

Prof. Laksono menyampaikan bahwa informasi pelatihan ini sudah dapat dibuka di Spotify (dalam bentuk Podcast). Peserta cukup mengetik keyword PKMK UGM ke dalam kolom search untuk mendapatkan seluruh podcast pelatihan dari tahap I hingga tahap III. Podcast ini juga dapat dilihat di halaman web kebijakankesehatanindonesia.net. Harapannya dengan adanya podcast ini, para peserta dapat mendengarkan materi pelatihan sembari mengerjakan kegiatan lainnya. Misalnya, seorang dokter dapat mendengarkan siaran ini saat sedang menjalani kegiatan medisnya. Lebih lanjut Laksono menjabarkan, dalam mengembangkan kemampuan sebagai akademisi dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan, pada prakteknya nanti, akan berbasis pada ilmu sosial dan ilmu politik. Sehingga terjadi pendekatan cross knowledge dalam hal ini. Laksono juga menyampaikan bahwa mulai hari ini sampai pertemuan berikutnya, peserta ditargetkan untuk dapat menemukan berbagai topik penelitian untuk pembahasan di sesi pelatihan berikutnya. Topik – topik ini bersifat fleksibel namun tetap menggunakan ilmu yang akan disampaikan oleh Bevaola di sesi berikutnya.

Memahami Penelitian dan Penulisan Kebijakan Publik
Sesi 1: Siklus Kebijakan

Bevaola Kusumasari, Dr., M.Si

Bevaola menyampaikan bahwa materi pelatihan akan dikemas dengan cara yang simple dan praktis. Bevaola menjabarkan bahwa dengan mengetahui siklus kebijakan, akan diketahui dimana kita berdiri, sehingga akan diketahui pula dimana kita akan melakukan perubahan. Ada beberapa tahap di dalam siklus kebijakan. Pertama tahap agenda setting, yaitu tahap dimana masalah mulai muncul yang dipicu oleh beberapa hal dan disini diperlukan data. Kedua adalah policy formulation. Menurutnya, pada tahap ini sebuah isu lama bisa diangkat menjadi isu baru selama kita bisa menyajikannya dengan data baru.

Kemudian tahap policy implementation, yaitu tahapan bagaimana kebijakan itu mampu diterapkan. Proses ini sangat sulit dan butuh keahlian khusus. Ada dua komponen dalam tahap ini yaitu content dan context. Content of policy bercerita tentang kepentingan siapa yang dipengaruhi, jenis manfaat yang diberikan oleh kebijakan itu, derajat perubahan yang diinginkan dan sebagainya. Untuk menyampaikan content policy, butuh orang yang mampu me-make up isi konten sehingga lebih menarik, misalnya influencer. “Karena ketika menyampaikan konten, kita kan kebayang ya siapa yang menyampaikan, oh saya percaya orang itu atau saya tidak percaya,” ujarnya. Sedangkan context of policy melibatkan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Dalam hal konteks, kebijakan yang sebenarnya biasa saja bisa menjadi extraordinary karena pengaruh media sosial, siapa orang yang berkuasa, dan sebagainya.

Tahap yang ketiga adalah policy implementation. Salah satu hal yang menjadi faktor keberhasilan dalam tahap ini adalah character of the leader atau leadership model. Tahap yang keempat yaitu policy evaluation. Hasil dari tahapan ini adalah apakah policy diubah atau policy diputus. Setelah itu akan muncul isu baru lagi. Nanti mulai lagi dari agenda setting, dan semua itu membentuk siklus kebijakan. Dalam membuat kebijakan, ditahap advance, ada kasus dimana kebijakan publik bukan untuk diselesaikan, tetapi hanya dikelola. Faktanya menyelesaikan masalah publik tantangannya sangat besar.

Sesi 2: Output Kebijakan

Sesi kedua disampaikan oleh Bevaola secara singkat dan padat. Pihaknya menjelaskan bahwa output kebijakan tidak hanya berupa regulasi tetapi juga tata kelola, budgeting, planning, dan peningkatan kapasitas SDM. Dalam hal regulasi, output kebijakan dapat berupa SOP atau juknis. Sedangkan dalam bidang peningkatan SDM, pelatihan – pelatihan pun bisa merupakan output kebijakan.

Sesi 3: Riset Kebijakan

Sesi kedua disampaikan oleh Bevaola secara singkat dan padat. Pihaknya menjelaskan bahwa output kebijakan tidak hanya berupa regulasi tetapi juga tata kelola, budgeting, planning, dan peningkatan kapasitas SDM. Dalam hal regulasi, output kebijakan dapat berupa SOP atau juknis. Sedangkan dalam bidang peningkatan SDM, pelatihan – pelatihan pun bisa merupakan output kebijakan.

Sesi 3: Riset Kebijakan

Pada sesi ini, Bevaola menjelaskan tentang riset kebijakan atau bahasa lainnya adalah audit kebijakan. Dalam penjelasannya, narasumber menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu; identifikasi potensi sebagai input, identifikasi masalah kebijakan, dan identifikasi proses bisnis dari kebijakan tersebut. Identifikasi potensi dapat menggunakan metode 7M; yakni manpower, management, marketing, material, machine, method, dan money. Bevaola menyampaikan bahwa dengan kita dapat mengidentifikasi potensi, kita jadi mengetahui berapa banyak kekuatan yang kita miliki.

Selanjutnya, untuk identifikasi masalah dapat digunakan bagan atau tabel sehingga akan lebih mudah dalam merumuskan masalah utama dan isu strategisnya. Kemudian, proses identifikasi binis digunakan untuk mengetahui alur/ proses kinerja sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Selain itu, proses ini juga dapat digunakan untuk memetakan proses dalam kinerja sehingga memudahkan dalam membuat struktur organisasi sesuai alur prosesnya. Bevaola menambahkan, hal lain dalam proses bisnis ini adalah memetakan prioritas kinerja dan kinerja pendukungnya sehingga akan mudah mengukur dan melihat capaian kinerjanya.

Di akhir sesi, Bevaola menyampaikan bahwa dalam pembuatan kebijakan, harus melibatkan banyak disiplin ilmu. Hal yang penting dalam proses penelitian kebijakan adalah analisis kebijakan, yaitu skill yang diperlukan untuk menjadi analis kebijakan (policy analyst) dan advokasi kebijakan, yaitu produk dari kebijakan berupa policy brief atau policy paper.

Sesi Diskusi

Proses diskusi berlangsung secara aktif dan interaktif. Peserta dapat bertanya menggunakan fitur chat ataupun bertanya secara langsung. Ada beberapa hal yang bisa didapat dari sesi diskusi. Diantaranya, networking merupakan suatu hal positif yang bisa dijadikan sebagai aset atau potensi dalam penelitian kebijakan. Dalam riset kebijakan, tujuan penelitian dapat dijadikan sebagai panduan agar proses bisnis dalam riset kebijakan terarah dan tidak menyimpang. Bevaola menambahkan, “Kita menghindari opini dan asumsi dalam mengumpulkan data.” Lebih lanjut narasumber menjelaskan untuk menambah data, bisa menggunakan big data (jika tersedia) atau tinjauan literatur.

Sedangkan untuk metode pengumpulan datanya beragam; bisa kualitatif, kuantitaif, atau mix-method. Terkait data yang digunakan dalam riset kebijakan, data dapat berupa hasil penelitan sendiri ataupun data sekunder. Dua sumber data ini penting, tidak ada istilah yang satu lebih penting dari yang lain. Namun, dari semua itu, yang paling penting adalah visualisasi data agar data dapat menarik minat dan perhatian pihak – pihak terkait.

Mengenai policy brief, ini bisa merupakan permintaan ataupun hasil penelitian. Namun yang perlu digarisbawahi adalah policy brief ditulis dari sebuah kajian. Sasaran policy brief adalah para pemangku kebijakan. Walaupun sasaran utamanya adalah pemangku kebijakan, policy brief harus bisa dibaca oleh semua level individu.

Pelatihan ditutup oleh moderator dengan membacakan kesimpulan pelatihan. Pelatihan hari ke-2 akan dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Oktober 2020 jam 10.00 – 12.15 WIB. Sedangkan pelatihan tahap 3 yaitu analisis kebijakan untuk topik KIA dan Gizi akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 19 dan 20 Oktober 2020.

Reporter: Widy Hidayah

 

 

1 Oktober 2020

Pada Kamis (1/10/2020) telah diselenggarakan pelatihan Tahap I: Memahami Data dalam Dashboard Sistem Kesehatan (Dask) untuk Masalah KIA dan Gizi. Acara berlangsung pukul 08.00 – 10.00 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting. Pelatihan pemahaman data Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) tahap 1 ini merupakan bagian dari seri kegiatan Pengembangan Kebijakan Menangani Masalah – Masalah Kesehatan Prioritas berdasarkan Data DaSK. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari pre-forum nasional (fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) X. Masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan gizi menjadi topik utama dalam pelatihan ini. Tujuan pelatihan tahap 1 ini agar peserta dapat mengakses data DaSK, memahami masalah kesehatan berdasarkan data DaSK, dan menggunakan data DaSK dalam proses analisis dan perumusan kebijakan. Dua orang narasumber dihadirkan dalam pelatihan ini yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD (pengamat kebijakan kesehatan Indonesia) dan Insan Rekso Adiwibowo, MSc. (pengembang Data DaSK) dengan moderator Nike Frans, MPH.

Pembukaan

Oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

Prof. Laksono membuka pelatihan dengan memaparkan program Pengembangan Kebijakan Kesehatan Indonesia Berdasarkan Data DaSK. Kebijakan itu tidak terjadi begitu saja, dimulai dari analisis data, penyusunan dokumen kebijakan, dan pembuatan rekomendasi kebijakan. Proses ini membutuhkan waktu lama yang diharapkan akan menghasilkan produk; seperti artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan policy brief. Dalam proses untuk menghasilkan produk – produk tersebut, akan digunakan data sekunder yang telah dimasukkan ke dalam data repository DaSK. Selanjutnya, Laksono menjelaskan tentang pendekatan blended learning sebagai bagian dari kegiatan ini. Dengan mengaplikasikan pendekatan ini, harapannya peserta – peserta pelatihan dapat menjangkau proses pembelajaran dari wilayah manapun.

Sesi 1 – Mengakses DaSK, Pengenalan Konten Utama dan Data – Data yang Terkait Konten Tersebut

Insan Rekso Adiwibowo, MSc.

Sesi satu dimulai oleh Insan dengan memaparkan website DaSK https://dask.kebijakankesehatanindonesia.net yang berisi data-data fasilitas dan SDM kesehatan, beban penyakit, penelitian kebijakan kesehatan, analisis kesehatan, dan rekomendasi kebijakan. Insan juga mengarahkan peserta untuk membuka website DaSK agar mereka dapat langsung mempraktikkan hal – hal yang didapat dari pelatihan ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video pengenalan DaSK. Dalam satu tahun terakhir, data DaSK lebih banyak digunakan untuk memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan isu utama equity. Saat ini, pemanfaatan DaSK akan diperluas untuk memperkuat kebijakan dalam menangani masalah – masalah kesehatan prioritas seperti KIA, Gizi, CVD, dan Kanker.

Selanjutnya, Insan menyatakan DaSK dilatarbelakangi oleh kegelisahan atas banyaknya ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Ketidaksetaraan utama adalah geografis. Karenanya, sebagain besar data ditampilkan dalam bentuk pemetaan untuk melihat kesenjangan antar-daerah baik dari segi SDM, ketersediaan layanan, utilisasi layanan, maupun dari segi pembiayaan kesehatan. Lebih lanjut, Insan mengatakan bahwa dengan masuknya empat isu prioritas; KIA, Gizi, Kanker, dan Jantung dalam DaSK, diharapkan akan ada rekomendasi – rekomendasi kebijakan yang lahir untuk memperbaiki dan memperkuat layanan KIA, Gizi, Kanker, dan Jantung di Indonesia.

Sesi 2 – Membaca dan Menginterpretasikan Data Masalah Kesehatan Prioritas

Ada 3 sub pokok bahasan yang dibahas dalam sesi ini yaitu isu persebaran SDM, isu-isu mengenai utilisasi layanan, dan informasi mengenai Burden of Disease dari IHME. Dalam sesi ini, Insan langsung membimbing peserta untuk membuka dan mengakses data DaSK untuk masalah KIA dan Gizi. Dimulai dengan melihat peta persebaran obsgyn di Indonesia. Insan juga menunjukkan besaran data per provinsi di Indonesia dan memberikan contoh penggunaan data yang ada. “Dari data persebaran obsgyn, kita bisa membandingkan jumlah obsgyn dengan jumlah populasi. Kita juga bisa melakukan analisis angka kematian ibu dibandingkan dengan jumlah obsgyn di suatu wilayah. Itu adalah salah satu contoh fungsi dan indikator yang bisa dilihat dalam DaSK.” Katanya. Selanjutnya, Insan memperkenalkan data dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Dari data ini bisa dilihat permasalahan – permasalahan kesehatan yang diukur dari angka kematian, Years Lost due to Disability (YLD), dan Disability-Adjusted Life Year (DALY). Mengakhiri sesi ini, Insan menyatakan akan menyiapkan modul tentang panduan sitasi data dari DaSK.

Sesi 3 – Membuat Rumusan Pertanyaan Penelitian Berdasarkan Data DaSK

Insan Rekso Adiwibowo, MSc. dan Nike Frans, MPH

Pada sesi terakhir didapatkan beberapa isu utama yang akan dibahas di dalam kegiatan selanjutnya. Isu KIA yang diangkat adalah tentang ketersediaan layanan spesialis dan pendidikan spesialis. Sedangkan untuk topik gizi, isu utama yang akan dibahas adalah ketersedian, definisi, dan persebaran SDM Gizi, serta bansos untuk Gizi. Pelatihan selanjutnya akan diadakan pada hari Senin dan Selasa, 5-6 Oktober 2020 jam 10.00 – 12.15 WIB dengan tema “Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK (Topik prioritas: KIA dan Gizi).”

Reporter: Widy Hidayah

 

 

 

2 Oktober 2020

Pada Jum’at (2/10/2020) telah diselenggarakan pelatihan “Memahami Data Dalam Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK)” untuk Masalah Jantung dan Kanker. Ini merupakan pelatihan tahap pertama dari rangkaian kegiatan Pengembangan Kebijakan Menangani Masalah – Masalah Kesehatan Prioritas Berdasarkan Data DaSK. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari pre-forum nasional (fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) X.

Acara berlangsung pukul 10.00–11.30 WIB di Gedung Litbang, FK–KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting. Pelatihan ini mengangkat isu terkait penyakit jantung dan kanker sebagai topik utama. Tujuan pelatihan tahap 1 ini agar peserta dapat mengakses data DaSK, memahami masalah kesehatan berdasarkan data DaSK, dan menggunakan data DaSK dalam proses analisis dan perumusan kebijakan. Dua orang narasumber dihadirkan dalam pelatihan ini yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD (pengamat kebijakan kesehatan Indonesia) dan Insan Rekso Adiwibowo, MSc. (pengembang Data DaSK) dengan moderator Widy Arini Nur Hidayah, MPH.

Pembukaan

Oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

Prof. Laksono membuka pelatihan dengan memaparkan program Pengembangan Kebijakan Kesehatan Indonesia Berdasarkan Data DaSK. Proses perumusan kebijakan dimulai dari analisis data, penyusunan dokumen kebijakan, dan pembuatan rekomendasi kebijakan. Proses ini akan terus berlanjut selama proses pelatihan berlangsung dan diharapkan akan menghasilkan beberapa produk seperti artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan policy brief. Dalam proses untuk menghasilkan produk – produk tersebut, akan digunakan data sekunder yang dapat diakses melalui repository DaSK. Selanjutnya, Laksono menjelaskan tentang pendekatan blended learning sebagai bagian dari kegiatan ini. Melalui blended learning, peserta pelatihan diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran melalui berbagai aktivitas jarak jauh dengan berbagai metode komunikasi. Dengan mengaplikasikan pendekatan ini, harapannya peserta pelatihan dapat menjangkau proses pembelajaran dari wilayah manapun.

Sesi 1 – Mengakses DaSK, Pengenalan Konten Utama dan Data – Data yang Terkait Konten Tersebut

Insan Rekso Adiwibowo, MSc.

Sesi pertama dimulai oleh Insan dengan memaparkan website DaSK https://dask.kebijakankesehatanindonesia.net/ yang berisi data – data fasilitas dan SDM kesehatan, beban penyakit, penelitian kebijakan kesehatan, analisis kesehatan, dan rekomendasi kebijakan. Insan juga mengarahkan peserta untuk membuka website DaSK agar mereka dapat langsung mempraktikkan hal – hal yang didapat dari pelatihan ini. Dalam satu tahun terakhir, data DaSK lebih banyak digunakan untuk memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan isu utama equity. Saat ini, pemanfaatan DaSK akan diperluas untuk memperkuat kebijakan dalam menangani masalah-masalah kesehatan prioritas seperti KIA, Gizi, cardiovaskuler (CVD), dan Kanker.

Selanjutnya, Insan menyatakan bahwa pembentukan DaSK dilatarbelakangi oleh kegelisahan atas banyaknya ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Ketidaksetaraan utama adalah dari segi geografis. Karenanya, sebagian besar data ditampilkan dalam bentuk pemetaan untuk melihat kesenjangan antar daerah baik dari segi SDM, ketersediaan layanan, utilisasi layanan, maupun dari segi pembiayaan kesehatan. Lebih lanjut Insan menyatakan bahwa dengan masuknya empat isu prioritas yakni KIA, Gizi, Kanker, dan Jantung dalam DaSK, diharapkan akan ada rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang lahir untuk memperbaiki dan memperkuat layanan KIA, Gizi, Kanker, dan Jantung di Indonesia.

Sesi 2 – Membaca dan Menginterpretasikan Data Masalah Kesehatan Prioritas

Ada 3 sub pokok bahasan yang dibahas dalam sesi ini yaitu isu persebaran SDM, isu – isu mengenai utilisasi layanan, dan informasi mengenai Burden of Disease dari IHME. Dalam sesi ini, Insan langsung membimbing peserta untuk membuka dan mengakses data DaSK untuk masalah jantung dan kanker. Dimulai dengan melihat peta persebaran dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Indonesia. Dari pemetaan data di DaSK, bisa dilihat bahwa ketersediaan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di wilayah DKI Jakarta dan area Jawa cukup tinggi dibandingkan wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang jumlahnya sangat minim.

Insan juga menunjukkan cara melihat persebaran layanan rumah sakit di website DaSK. Contohnya untuk melihat rumah sakit mana saja yang menyediakan layanan bedah jantung anak. Selanjutnya Insan menunjukkan cara mengakses peta utilisasi BPJS untuk layanan jantung. Terdapat pilihan untuk melihat jumlah kunjungan, jumlah pasien, besar klaim, dan lain sebagainya di peta utilisasi ini.

“Itu contoh dari saya bagaimana mengakses DaSK, silakan Bapak dan Ibu bisa mengeksplorasi sendiri” katanya. Selanjutnya, Insan secara singkat memperkenalkan data dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Dari data ini bisa dilihat permasalahan-permasalahan kesehatan yang diukur dari angka kematian, Years Lost due to Disability (YLD), dan Disability-Adjusted Life Year (DALY). Sesi ini diakhiri dengan proses tanya jawab antara peserta dan narasumber terkait cara mengakses data di DaSK.

Sesi 3 – Membuat Rumusan Pertanyaan Penelitian Berdasarkan Data DaSK

Insan Rekso Adiwibowo, MSc. dan Widy Arini Nur Hidayah, MPH

Pada sesi terakhir ini, peserta diminta untuk menggali isu-isu terkait jantung dan kanker, terutama isu seputar Sumber Daya Manusia (SDM) jantung dan kanker, persebaran layanan, dan burden of disease. Seorang peserta pelatihan, Hasanah Mumpuni menyampaikan isu – isu terkait jantung seperti ketersediaan layanan untuk pasien gagal jantung dan kematian akibat gagal jantung. Menurutnya, isu terkait pelayanan bukan saja disebabkan karena ketersediaan dokter spesialis namun juga ketersediaan fasilitas pelayanan jantung. Insan menanggapi bahwa melalui data DaSK kita bisa melihat kesenjangan pelayanan sehingga kemudian kita dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pemenuhan pelayanan di wilayah – wilayah yang masih membutuhkan.

Sesi ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh Widy dan pengumuman pelatihan tahap 2 yang akan diadakan pada Senin dan Selasa, 12 – 13 Oktober 2020 pukul 10.00 – 12.15 WIB dengan tema “Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Berbasis Data Sekunder di DaSK (Topik prioritas: Jantung dan Kanker).”

Reporter: Nike Frans