Reportase South-East Asia Biennal Conference On Population And Health 2018

9 November 2018

{tab title=”sesi 1″ class=”orange”}

Lifestyle Diseases and Mortality

seab 1

Hari kedua South – East Asia Biennale Conference on Population and Health 9 November 2018 dimulai pada pukul 08:30 WIB. Sesi ini akan membahas tentang penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup dan kematian. Sesi ini dipimpin oleh Professor Djoko Wahono Soeatmadji, SpPD., KEMD dari Universitas Brawijaya. Ada tiga hasil penelitian yang memaparkan hasil penelitian mereka. Pertama dari Department of Public Health, Faculty of Medicine, University of Miyazaki, Japan. Judul penelitian adalah Community Social Capital and Suicide Mortality in Miyazaki, Japan, an evaluation of temporal changes. Ditemukan bahwa social cohesion berasosiasi dengan suicide rates untuk laki-laki namun tidak untuk perempuan. Hanya saja, alasan perbedaan pengaruh dari sosial kapital pada kejadian bunuh diri didasarkan pada perbedaan gender masih belum jelas. Sebuah hipotesa yang mungkin adalah perbedaan dari peran gender secara tradisional di Jepang yang mempengaruhi social cohesion dan kejadian bunuh diri. Secara tradisional, mayoritas laki – laki Jepang bekerja di luar yang menyebabkan tekanan secara psikologis yang mana mengharapkan mereka untuk menyeimbangkan hubungan sosial antara lingkungan komunitas dan pekerjaan. Studi ini mengambil kesimpulan bahwa mortalitas bunuh diri dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang mana telah berubah sepanjang tahun. Partisipasi sosial dari kaum orang tua akan berpengaruh baik terhadap penurunan kejadian bunuh diri di Jepang.

Presentasi berikutnya adalah dari Universitas Gadjah Mada mengenai Emotional Response of Dietary Reccomendation in Patients with Type 2 Diabetes. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang mengeksplor kendala utama pasien diabetes dalam menjalankan rekomendasi diet. Penelitian ini menyatakan faktor emosi merupakan faktor kunci dalam membahas diet pasien. Pasien sering kali merasa tertekan dengan sikap dari keluarga yang tidak sensitif terhadap perasaan pasien. Oleh karena itu, dalam memberikan rekomendasi diet, penting bagi tenaga kesehatan untuk mengingatkan keluarga pasien agar menciptakan suasana yang positif sebagai daya dukung pasien untuk mengubah gaya hidup dan pola makan. Presentasi terakhir dibawakan oleh presenter dari Universitas Brawijaya yang membawakan penelitian dengan judul: The Effect of Learning Tabletop DIsaster Exercise (TDE) To Improve Knowledge Among Nursing Students for Disaster Emergency Response. Latar belakang penelitian ini adalah keadaan dimana Indonesia disebutkan sebagai supermarket untuk bencana baik itu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan juga bencana buatan manusia seperti kecelakaan transportasi, kerusuhan dan teror. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dari semua orang termasuk juga mahasiswa keperawatan mengenai hal ini. Penelitian ini menganalisa efek pembelajaran TDE untuk menyediakan manajemen respon penanggulangan bencana. Dengan pendekatan quasy experimental, peneliti membandingkan antara grup yang diberi pembelajaran TDE dan grup yang diberi modul standar. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan dari pengetahuan tentang penanganan bencana dengan grup pembelajaran TDE menunjukan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, memperkenalkan TDE bisa direkomendasikan untuk meningkatkan kesiagaan mahasiswa tenaga kesehatan dalam menghadapi bencana.

 

{tab title=”sesi 2″ class=”green”}

Wrap Up Session

Sesi terakhir South – East Asia Biennal Conference on Population and Health adalah kesempatan bagi para pemimpin sembilan sesi untuk memberikan kesimpulan ataupun tanggapan terhadap hasil presentasi dan diskusi selama dua hari yang menginspirasi ini. Sesi dibuka oleh Professor Saseendan Pallikadavath dari pusat studi Portsmouth Brawijaya. Saseendan memberikan ringkasan dari keseluruhan tema yang diangkat di konferensi kali ini. Dikatakan secara keseluruhan kematian ibu di regio Asia Tenggara telah menurun namun masih ada pekerjaan rumah untuk lebih lagi fokus ke kesehatan reproduksi remaja. Selanjutnya Saseendan menambahkan tentang masih kurangnya kepuasan publik terhadap sistem kesehatan di regio ini. Berkaitan dengan sistem kesehatan, belum banyak dukungan terhadap populasi geriatri yang kian hari kian bertambah. Satu isu mengenai demographic dividend adalah bagaimana menyiapkan lapangan kerja bagi anak-anak muda yang merupakan bonus demografi. Ada suatu kebutuhan untuk terus kembali merevisi kebijakan mengenai populasi. Misalnya untuk program keluarga berencana, menurut Saseendan masih banyak hal yang bisa dieksplorasi contohnya kaitan antara program KB yang berhasil dengan meningkatnya kesejahteraan suatu daerah.

Selanjutnya professor Terry Hull dari Australia National University memberikan refleksi mengenai presentasi dari para peneliti muda di konferensi kali ini. Terry menekankan tidak ada yang lebih penting dari pengembangan manusia seperti yang sedang dibangun saat ini. Meningkatnya perhatian dari para peneliti muda terhadap isu populasi dan kesehatan haruslah dinilai sebagai hal yang positif, dan negara juga regio Asia Tenggara mesti memberi dukungan penuh terhadap hal ini. Berkaitan denagn sesi Keluarga Berencana yang dipimpin oleh Terry, salah satu pertanyaan yang menggelitik adalah berkaitan dengan hierarki dan birokrasi yang kadang disebut menjadi satu masalah penghambat pengembangan program KB. Menurut narasumber, penting sekali kita bertanya, apakah hierarki pada hari ini di BKKBN masih sama dengan hierarki pada masa orde baru ketika BKKBN baru dibentuk. Mengingat saat ini, pemerintah Indonesia telah banyak berubah dengan adanya otonomi daerah dibanding dengan masa lalu yaitu otonomi terpusat. Ditambahkan beliau, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengintegrasi program KB dan program kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penelitian – penelitian, analisa data, evaluasi yang kritis dibutuhkan untuk hal ini.

Berikutnya Dr Wendy Hartanto dari BKKBN Indonesia menyampaikan mengenai grand design pemerintah mengenai perkembangan populasi. Bonus demografi bisa digunakan sebagai aset dari negara. Oleh karena itu penting untuk mengintegrasi kebijakan sosial dilihat dari sudut pandang budaya, sosial ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Penting juga untuk menyeimbangkan antara jumlah, struktur dan distribusi dari populasi. Hanya saja tantangannya pada saat ini adalah kebijakan populasi yang belum terintegrasi dengan kebijakan pengembangan. Kesempatan berikutnya adalah Professor William Stones dari Malawi College of Medicine memberikan kesimpulanmengenai sesi yang dipimpinnya yaitu sesi Maternal and Child Health. William mengutarakan bahwa yang tak kalah penting dari pengetahuan teknis tentang penanganan kesehatan ibu dan anak adalah selalu mempraktekkan kemampuan teknis tersebut agar selalu sesuai dengan pedoman. Selain itu, penting untuk mempraktekan sikap yang sesuai kepada pasien. Tidak semua yang datang untuk pelayanan KIA termasuk juga untuk pelayanan KB adalah mereka yang sedang ‘sakit’. Orang – orang ini tidak ingin diperlakukan seperti sedang sakit. Terminologi yang cocok untuk ini adalah klien. Sudah saatnya tenaga kesehatan memandang orang – orang yang datang dalam konteks ini sebagai klien. Penting sekali untuk memberikan perhatian terhadap budaya dan juga aspirasi individu. Hal ini juga untuk menghindari over medicalization, seperti yang terjadi di India dan China yaitu angka caesarian section yang tinggi. Sehingga muncul istilah ‘too much too soon or too little too late’. Oleh karena itu kompetensi dari petugas kesehatan mulai dari konseling dan penanganan klien yang tepat perlu menjadi perhatian dari para pemegang kebijakan.

Sesi ini menjadi penutup konferensi dua hari ini. Diharapkan banyak hal positif yang bisa didapat dari kegiatan ini, seperti kerja sama antara institusi serta yang lebih utama lagi hasil – hasil penelitian ini bisa menarik perhatian dari para pemegang kebijakan untuk menjadi referensi dalam pengambilan keputusan.

{/tabs}

Reporter: Sandra Frans (PKMK UGM)

Link Terkait

 

Reportase Post Forum Nasional VIII

Jumat, 9 November 2018

Workshop Desain Analisis Kebijakan dan Agenda Advokasi

gabviii

Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) mengadakan workshop desain analis kebijakan dan agenda advokasi yang merupakan rangkaian acara setelah Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia kedelapan di Yogyakarta. Acara ini diselenggarakan pada 9 November 2018 dengan total 25 peserta berlatar belakang mahasiswa, tenaga pendidik, kementerian kesehatan, Ombudsman, dan dinas kesehatan. Pembicara pada pelatihan ini adalah Dr. Phil. Gabriel Lele, M.Si (Fisipol UGM) dan Dr. Dumillah Ayuningtyas, MARS (FKM UI) serta dimoderatori oleh M. Faozi Kurniawan (PKMK FK-KMK UGM).

Sebagai moderator dan fasilitator, M. Faozi Kurniawan menjelaskan pentingnya sektor kesehatan memahami konsep desain analis kebijakan dan agenda advokasi. Faozi menambahkan, peneliti dengan disiplin ilmu kebijakan masih sedikit yang mendalami konsep analis kebijakan. Terkadang peneliti kebijakan kesehatan terperangkap dalam perbedaan analisis kebijakan dan riset kebijakan. Selain itu, peneliti PKMK FK-KMK UGM ini mengemukakan, lembaga penelitiannya dan beberapa institusi pendidikan saat ini sedang melaksanakan penelitian evaluasi kebijakan JKN pada level nasional dan daerah. Oleh karena itu, konsep desain analisis kebijakan dan advokasi perlu dipelajari dengan mendalam untuk menghasilkan output penelitian yang menjadi daya ungkit positif bagi kualitas kebijakan kesehatan, khususnya kebijakan JKN. Faozi kembali menjelaskan, kegiatan ini diimplementasikan melalui praktik langsung bagaimana membuat analisis kebijakan dari kerangka ilmu politik dan kebijakan kesehatan.

Pada sesi pertama, Dr. Phil. Gabriel Lele, M.Si yang merupakan Dosen Fisipol UGM memaparkan tentang analisis dampak dan risiko kebijakan. Gabriel mengawali, terkadang peneliti dan akademisi memang sering terjebak dalam perbedaan mendasar pada riset kebijakan dan analisis kebijakan secara definitif serta implementatif. Gabriel menjelaskan kembali, sifat analisis kebijakan yakni menguak sebabakibat kebijakan dan mengkritik nilai kebijakan. Tanpa dua elemen ini, dokumen analisis ini hanya dapat dinilai sebagai riset kebijakan. Esensi nilai analis kebijakan adalah bagaimana pembuat dokumen analis tersebut mampu membuat aktor kebijakan mempertimbangkan kebijakannya tersebut memiliki sesuatu yang perlu diperbaiki atau diubah namun tidak keluar dari konteks pada inti kebijakan. Selain itu, dia menambahkan, analis kebijakan juga perlu menjelaskan tentang poin positif dan negatif dari hasil analisis kebijakan yang diberikan kepada aktor kebijakan.

Sesi ini dilanjutkan dengan diskusi yang banyak memaparkan tentang konsep analisis kebijakan secara konseptual serta pengalaman akademisi dalam membuat dokumen analisis kebijakan. Hal yang menarik, Gabriel menerangkan tentang konsep teknokrat dan politisi pada kursi pemerintahan yang memiliki peran sebagai aktor kebijakan kunci. Dia menjelaskan proporsi teknokrat, ahli kredibel bidang tertentu pada pemerintahan, yang menjadi aktor kebijakan dan vokal masih sangat sedikit “gaungnya”. Ini merupakan tantangan utama bagaimana analis kebijakan mengarahkan hasil analisisnya kepada aktor kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan.

Pembicara selanjutnya, Dr. Dumillah Ayuningtyas, MARS (FKM UI), menjelaskan konsep analisis kebijakan kesehatan. Praktisi kebijakan kesehatan ini memaparkan bahwa lahirnya analisis kebijakan berawal dari sebuah kebijakan muncul sebagai respons terhadap kepentingan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan kebijakan. Analisis kebijakan kesehatan diperlukan karena kebijakan kesehatan memiliki implikasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu dikaji berdasarkan efektivitasnya. Ini dikarenakan, kebijakan yang tidak berkualitas akan menghasilkan program yang tidak efektif, pemborosan sumber daya, dan menciptakan masalah baru yang lebih kompleks. Dumillah kembali menjelaskan, setiap tahap pengembangan kebijakan (agenda setting hingga evaluasi kebijakan) memiliki ruang untuk memberikan umpan balik kepada aktor kebijakan. Sesi ini lebih banyak memaparkan tentang teori kebijakan dan pentingnya data bagi analis kebijakan. Pada sesi ini, peserta diminta menjelaskan kebijakan yang perlu dianalisis dan dioptimalkan. Selanjutnya, pemateri akan menjelaskan konsep instrumen kajian dan analisis kebijakan.

  materi


Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan

pfnviii

Workshop desain analisis kebijakan dan agenda advokasi forum nasional JKKI VIII sesi kedua dilanjutkan dengan penyampaian materi dan arahan terkait instrumen kajian dan analisis kebijakan oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS (FKM UI). Dumilah menyampaikan bahwa instrumen utama dari analisis kebijakan adalah sang “analis” sendiri dimana analis melakukan expert judgement berbasis data dan berbasis intuisi. Sehingga analis harus menajamkan kemampuan diri dalam proses memahami masalah, mengkaji, memformulasi, mengevaluasi dan mengambil keputusan berdasarkan data. Di sesi ini, Dumilah juga menjelaskan perbedaan dari riset kebijakan dan analisis kebijakan sehingga memunculkan diskusi yang aktif dari para peserta terkait refleksi proyek yang telah mereka lakukan, apakah merupakan riset kebijakan atau analisis kebijakan. Studi kebijakan dan analisis kebijakan memang memiliki perbedaan namun pada prosesnya saling melengkapi, Dumilah menjelaskan bahwa riset kebijakan tujuannya untuk mengembangkan keilmuan dan melihat dampak dari kebijakan yang dilakukan yang bersumber dari data primer, temuan, informasi baru dan hasil uji statistik atau hipotesis dimana output dari riset ini digunakan sebagai sumber data analisis kebijakan. Jika hanya berupa riset kebijakan tanpa dianalisis maka akan terdapat “jarak” antara data hasil dengan pemanfaatannya pada para stakeholder. Disinilah fungsi analisis kebijakan yaitu “mensintesis, mengintegrasi dan mengkontekstualisasi” data hasil riset kebijakan yang sudah tersedia disusun menjadi “rekomendasi kebijakan” untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan.

Selanjutnya Dumilah juga mengajak peserta untuk berdiskusi keterkaitan antara analisis kebijakan dan evaluasi, analisis kebijakan bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang bisa dilakukan mulai dari diterbitkannya hasil kebijakan (policy output) hingga dampak dari kebijakan (policy outcome) dan juga pengaruh dari kebijakan (policy impact) dimana ukuran evaluasi kebijakan meliputi enam dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, ketepatan menjawab masalah, ekuitas, responsivitas dan ketepatgunaan. Hasil diskusi menekankan pada pemahaman terhadap perbedaan penggunaan riset kebijakan dan analisis kebijakan, proses perencanaan instrumen analisis kebijakan dan diskusi terhadap topic – topik kebijakan yang dianalisis, bagaimana langkah analisisnya dan output-nya. Dumilah menggarisbawahi sebuah kebijakan bersifat multidimensi sehingga tim analis seharusnya berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, karena proses analisis menekankan pada expert judgement by good intuition yang berdasarkan temuan hasil data empirik, dengan ketajaman pengembangan kesimpulan dan menghasilkan rekomendasi.

  materi

Kerangka Kerja dan Agenda Advokasi Kebijakan

Sesi terakhir dari workshop desain analisis kebijakan dan agenda advokasi Forum Nasional JKKI VIII membahas tentang kerangka kerja dan agenda advokasi kebijakan, pada awal sesi ini Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS (FKM UI) selaku pemateri membuka paparan dengan membacakan puisi yang berisikan pesan – pesan advokasi dari berbagai sudut pandang baik itu dari masyarakat sebagai pengguna kebijakan, hingga pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dari puisi tersebut Dumilah menjelaskan bahwa pesan advokasi bisa dikemas dalam berbagai media. Advokasi merupakan langkah lanjutan untuk menjembatani rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan agar dapat tersampaikan pada pemangku kebijakan. Dalam memilih isu strategis untuk advokasi harus memperhatikan aspek aktualitas, penting dan mendesak, serta memiliki derajat tertinggi akan ketidakterpenuhan. Dumilah juga menekankan advokasi adalah tentang bagaimana hasil analisis kebijakan yang berupa rekomendasi “dibawa dan didesakkan” pada pemangku kebijakan agar terjadi sebuah perubahan yang dilakukan dengan strategi proaktif seperti lobby, kampanye, public hearing maupun pada pembuat kebijakan dan strategi reaktif seperti demonstrasi. Rekomendasi kebijakan yang dibawa ke pemangku kebijakan dibuat dalam bentuk policy brief dimana di dalamnya terdapat pesan yang dikemas secara ringkas, tidak hanya berupa angka namun mengandung pesan emosional yang disesuaikan dengan kepentingan dari masing – masing pemangku kebijakan.
Advokasi tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya koalisi yang tediri dari berbagai aktor kebijakan seperti politikus, pegawai negeri, jurnalis, akademisi dan kelompok lainnya dimana setiap koalisi ini menginterpretasikan data dengan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam sesi diskusi juga dibahas tentang success story dari peserta workshop terkait proses advokasi, bagaimana agar advokasi dapat diiimplementasikan yaitu tergantung dari skill advokator dalam memilih strategi advokasi, memilih media advokasi, menyampaikan pesan advokasi agar mencapai awareness dan acceptance dari pemangku kebijakan serta kemampuan membangun jejaring media, karena advokasi memiliki unsur seni atau art of advocacy. Workshop ini diakhiri dengan penyampaian dari Dumilah bahwa advokasi adalah bridging yang mengubungkan jarak hasil analisis dengan pemanfaatan oleh pemangku kebijakan, dan policy brief adalah toolkit atau media advokasi serta tugas advokator adalah mengatur keberimbangan jarak antara hasil dan pemanfaatan, oleh karena itu sebelum melakukan advokasi perlu untuk melakukan stakeholder mapping.

Reporter: Aulia Zahro Novitasari dan Nopryan Ekadinata (PKMK FK-KMK UGM)

Workshop Menggali Dana Filantropisme Bagi Para Manajer Rumah Sakit Non-Profit untuk Meningkatkan Keadilan Sosial

filviii

Sesi 1 – Perkembangan Filantropisme di Indonesia

workshop pada Jum’at, 9 November 2018 pagi ini dimoderatori oleh Min Adadiyah, SKM.,MPH (RS PKU Muhammadiyah, Temanggung) dan mengundang Prof. dr. Laksono Trisnantoro yang langsung menyapa peserta dengan materi pengantar filantropisme dalam pendanaan rumah sakit di era JKN. Workshop mengkaji kembali potensi filantropisme dalam pembiayaan rumah sakit dimana saat era JKN berada dalam situasi sulit. Filantropisme pada rumah sakit (kesehatan) dinilai cukup potensial, karena Indonesia telah memiliki budaya tradisional –gotong – royong.

Dr. Meta Dewi Tedja yang mengikuti workshop secara webinar dari RS Atma Jaya Jakarta, menambahkan praktek filantropisme rumah sakit sudah berlangsung sejak 1960, yaitu saat Yayasan Atma Jaya didirikan oleh sekelompok cendekiawan Katolik. Filantropisme tersebut saat ini menjadikan RS Atma Jaya sebagai kontributor dalam dunia kesehatan nasional. Filantropisme di RS Atma Jaya juga telah menggandeng beberapa lembaga seperti Yayasan Samaritan, Dana Sosial Pastoral, Yayasan Putra Peduli, Baznas, Wecare, Perkumpulan Increso, Yayasan Budah Suci Tzu Chi, Kitabisa.com dan donator perorangan.

Hamid Abidin selaku Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia juga ikut bergabung bersama melalui webinar di RS Atma Jaya Jakarta. Hamid menyampaikan bahwa Indonesia menempati urusan nomor satu negara paling dermawan di dunia. Namun, praktek filantropisme di Indonesia memiliki tantangan dan hambatan, diantaranya direct giving yang menjadikan penerima donasi menjadi ketergantungan, no name yang tidak terorganisir, tidak kritis, belum berorientasi jangka panjang, mini data, kebijakan yang belum mendukung, transparansi dan akuntabilitas yang belum optimal.

materi presentasi Hamid Abidin dapat disimak pada link berikut

  materi

Sesi 2 – Mapping Potensial Filantropi Kesehatan di Indonesia

Pada sesi ini dimoderatori oleh dr. Albarissa Shobry. Kemudian pemateri pertama adalah dr. Jodi Visnu, MPH. menyampaikan mengenai “Filantropi Kesehatan dalam Agama Kristen dan Katolik”, Jodi memaparkan bahwa karya karitatif (memberi bantuan secara langsung kepada mereka yang membutuhkan) awal Kristiani ada pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya. Spiritual misioner di RS keagamaan telah mempraktikkan filantropisme tidak hanya dengan materi namun, melalui pelayanan dengan kasih untuk orang miskin. Hal ini tercermin dalam kultur biarawan/biarawati dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional karena memiliki ideologis bahwa RS tempat “mencari kehidupan”. Pada zaman kolonial, rumah sakit dibangun atas hutang moril Belanda – Indonesia, untuk penyejahteraan rakyat dan politik balas budi. Rumah sakit pada masa itu berlokasi strategis dan sampai kini masih berdiri secara mandiri, namun ada juga yang diserahkan pemerintah untuk dikelola. materi presentasi dapat diklik pada link berikut

  materi

Sedangkan materi mengenai “Potensi Filantropi Islam untuk Pembiayaan Kesehatan” diawali dengan memaknai definisi Filantropi menurut KBBI yaitu sebagai cinta kasih kepada sesama. Filantorpi bertujuan untuk memberi kesempatan pada orang lain untuk merasakan kebaikan dengan didasari rasa kasih sayang,ada kesukarelaan di dalamnya. Filantropi Islam banyak diajarkan pada ayat dalam Al-Quran, dan sejarah filantropi kesehatan Islam di Indonesia yang disampaikan oleh Min Adadiyah, MPH dimulai sejak 1912 yang diprakarsai oleh K.H. Ahmad Dahlan-pencetus Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO atau saat ini lebih dikenal PKU Muhammadiyah). PKU memulai kiprah sebagai satu – satunya lembaga filantropi kesehatan yang didirikan oleh pribumi yang saat itu belum memiliki dokter/tenaga kesehatan. Kini Muhammadiyah membentuk sebuah lembaga filantropi terbesar bernama Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memberikan donasi. LAZISMU telah menyiapkan skema khusus dalam hal pembiayaan kesehatan di rumah sakit dengan konsep rumah sakit berbagi dan menerima manfaat kebaikan. berikut materi presentasinya.

  materi

Sesi 3 – Workshop I

Sesi ini Prof. dr. Laksono Trisnantoro dengan metode ceramah dan diskusi membuka perspektif peserta mengenai filantropi kesehatan dan potensinya dalam mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan. Peserta workshop mengusulkan agar dalam workshop mendatang turut mengundang para pengambil kebijakan, agar memiliki paradigma berpikir yang sama mengenai pengelolaan potensi filantropi untuk memberikan sebesar -besarnya manfaat pelayanan kesehatan masyarakat.

Tarif InaCBGs dan keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan yang berlangsung berbulan – bulan membawa pengaruh besar pada keberlangsungan rumah sakit, sehingga banyak rumah sakit yang terpaksa berhutang dengan bank untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Prof. dr. Laksono Trisnantoro mulai memberikan template kebutuhan rumah sakit yang dibagi menjadi dua yaitu biaya investasi dan operasional. Tujuannya agar peserta mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya saat ini. Peserta diberikan waktu untuk mengisi template tersebut sesuai kebutuhan rumah sakit masing – masing.

sesi berikutnya yaitu diskusi, peserta banyak melontarkan pertanyaan dan pernyataan tentang stigma bahwa rumah sakit adalah unit usaha yang produktif. Pemaparan dilanjutkan bahwa dalam praktek filantropi di rumah sakit dapat terjadi melalui 3 kemungkinan pemikiran yaitu pola pikir tahap produk, pola pikir tahap penjualan dan pola pikir tahap penjualan. Rumah sakit harus menganalisa dan berkonsentrasi pada program dan sumber dana yang memiliki minat sama dengan rumah sakit. silahkan klik berikut materi presentasi berikut.

  materi

Sesi 4 – Workshop II

acara dilanjutkan dengan workshop 2,workshop sebagai sesi terakhir peserta diberi pemahaman mengenai dua kelompok filantropi yang dapat disebut sebagai pasar donor yaitu memberi sumbangan banyak jumlah rupiahnya namun sedikit jumlah donator/lembaganya; dan memberi sumbangan sedikit rupiahnya namun jumlah donator atau lembaganya banyak. Motif pendonor di Indonesia itu bermacam – macam yaitu sebagai kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk dikenang atau diingat orang lain, ketakutan akan kejangkitan penyakit, kebiasaan memberi, harus memberi, merasa sedih atas orang lain yang telah kejangkitan penyakit, dari orang untuk orang (People to people givers) dan pemerhati masalah kemanusiaan.

Peserta yang telah mendapatkan perspektif potensial filantropi kesehatan mulai kritis. Forum menjadi aktif, peserta mengajukan pertanyaan mengenai stigma dan mentalitas yang sudah tertanam cukup lama dalam benak masyarakat sebagai calon donatur dan mentalitas pada pemilik rumah sakit. Dasar hukum pelaksanaan filantropi rumah sakit juga masuk dalam diskusi, karena banyak peserta yang hadir berasal dari rumah sakit yayasan dan rumah sakit pemerintah.
Sebelum menutup sesi ini, pemateri memberi pekerjaan rumah peserta yaitu tantangan dalam melakukan identifikasi pasar donor masing – masing rumah sakit. Ada unit atau kelompok kerja yang melakukan kegiatan filantropi dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain: identifikasi calon donor, pengenalan, termasuk keinginan. pengusahaan (Multivation), pengumpulan (Solicitation) dan penghargaan (Appreciation). Sesi diakhiri dengan mengisi form reaksi yang sebagian besar menyatakan puas dan menginginkan adanya tindak lanjut dalam kegiatan workshop hari ini yang membahas lebih lanjut mengenai dasar hukum dan bagaimana strategi penggalian dan filantropi dalam kekhasan rumah sakit masing-masing.

  materi

Reportase : Tri Aktariyani

Pelatihan Penulisan Policy Brief

fnpbviii

Rangkaian kegiatan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia VIII dilanjutkan dengan kegiatan workshop, salah satunya Pelatihan Penulisan Policy brief dan Dokumen Saran Kebijakan. Tujuan utama dengan mengikuti pelatihan ini adalah membangun kapasitas dan keterampilan dalam mengkomunikasikan penelitian melalui policy brief.

SESI 1. KERANGKA PENULISAN POLICY BRIEF

Narasumber pertama yaitu Shita Listyadewi dari PKMK FKKMK UGM membuka sesi kerangka penulisan policy brief. Kerangka penulisan membantu penulis policy brief untuk fokus memaparkan masalah secara singkat dan meyakinkan serta membuat rekomendasi yang spesifik. Sehingga sasaran dari policy brief yaitu policy maker dapat menangkap urgensi masalah dan mengetahui apa yang akan dilakukan. Terdapat tiga poin penting dalam policy brief antara lain masalah yang menjadi isu kunci, analisis masalah dilengkapi bukti-bukti dan alternatif pemecahan masalah atau rekomendasi.

Sesi ini berlangsung interaktif antara narasumber dan peserta. Narasumber mengawali dengan menggali pemahaman terkait policy brief, yaitu salah satu upaya penyampaian rekomendasi untuk pengambil keputusan terhadap masalah yang terjadi berdasarkan hasil kajian penelitian. Narasumber juga meminta peserta untuk mencoba menuliskan 4-5 kalimat terkait masalah yang akan dituangkan dalam policy brief. Tujuannya untuk melatih peserta memaparkan masalah secara singkat, jelas dan meyakinkan. materi pengantar dari shita dewi dapat diklik pada link berikut

  materi     template

SESI 2. PELATIHAN PENYUSUNAN PENDAHULUAN

Bevaola Kusumasari, PhD. dari FISIPOL UGM menyampaikan materi sesi kedua yaitu pelatihan penyusunan pendahuluan. Policy brief sebagai dokumen singkat yang merupakan hasil dari sebuah kajian untuk menggali satu isu penting untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Parameter yang wajib ada di dalam policy brief yaitu dokumen yang berdiri sendiri, fokus pada satu masalah dan tidak lebih dari 4 halaman / maksimal 1500 kata. Narasumber menyampaikan poin-poin penting untuk menjangkau pembaca policy brief antara lain penggunaan judul yang bombastis, desain yang menarik, kemampuan menjelaskan urgensi masalah, dan pemberian rekomendasi yang implementatif.

Kerangka policy brief ada tiga bagian yaitu judul, analisis masalah dan rekomendasi. Dalam analisis masalah yang perlu dipaparkan adalah masalah-masalah yang sedang terjadi ditunjukkan melalui data, foto observasi pribadi, berita koran, hasil survey dan sebagainya, penyebab masalah, dan kajian yang menelatarbelakangi. Rekomendasi menyampaikan perubahan yang diharapkan, langkah-langkah melakukan perubahan tersebut, dampak perubahan jika dilakukan dan implikasi negatif jika rekomendasi tidak dilakukan. silahkan klik materi paparannya dibawah.

  materi

Sesi ini dilanjutkan dengan latihan penyusunan pendahuluan oleh peserta yang kemudian dipresentasikan.

Sesi 3. Teknik-teknik Penyampaian policy brief

Sunaji Zamroni dari Institute for Research and Empowerment memaparkan teknik-teknik menyusun suatu policy brief yang memungkinkan untuk disampaikan ke pengambil keputusan secara tepat dan cepat. Dalam penyusunan policy brief, komponen penting yang harus dipehatikan yaitu judul yang lugas dan mencerminkan tema tulisan, bukti-bukti yang relevan dengan masalah yang diangkat dan rekomendasi yang jelas sasarannya. Penyusunan rekomendasi juga memperhatikan insentif apa yang diterima pengambil kebijakan. Sebelum policy brief disampaikan kepada pengambil keputusan, narasumber menyampaikan langkah-langkah bagaimana menghubungkan pengetahuan yang akan dituangkan dalam policy brief kepada pengambil kebijakan, sehingga policy brief dapat secara cepat diterima, antara lain membangun opini terkait isu tersebut di media sosial atau Koran, dialog publik yang melibatkan lintas sektor dan komunitas, serta komunikasi politik baik secara lobbying formal maupun pertemuan informal. Upaya-upaya tersebut dapat membantu memastikan bahwa pemecahan masalah yang ditawarkan sesuai dengan prioritas pengambil kebijakan, memberikan pengetahuan secara utuh dan rinci, memberikan bukti bahwa pengetahuan tersebut dapat menyelesaikan masalah.

Peserta diminta untuk menyampaikan policy brief yang telah dituliskan secara berkelompok dan narasumber memberikan saran untuk perbaikan policy brief.

Reporter : Afifah Nasyahta Dila (PKMK UGM)

Workshop Stakeholder Mapping

Sesi 1 Pengantar

Yogyakarta, PKMK. Pada sesi ini disampaikan oleh drg. Puti Aulia Rahma. Memulai pengantarnya, Puti mengajukan pertanyaan ke peserta “mengapa kita perlu melakukan analisis stakeholder mapping? Stakeholder mapping dilakukan untuk memperoleh gambaran aktor yang memiliki kepentingan masing – masing dalam proses kebijakan”. Puti menyampaikan secara garis besar materi pokok dalam stakeholder mapping yaitu mulai dari definisi, cara melakukan, teknik dan mensimulasikan cara memetakan kepentingan sesuai dengan proyek apa yang akan dikerjakan serta strategi komunikasinya ketika stakeholder mapping telah dilakukan.

Selain itu Puti menambahkan, stakeholder mapping dalam lingkungan kebijakan perlu dipetakan, siapa yang terpengaruh dan siapa yang mempengaruhi kebijakan sehingga mudah memilih aktor (interest group) yang akan dilibatkan baik aktor pemerintah maupun non pemerintah, dan kapasitas mana yang perlu ditingkatkan agar mereka terlibat dalam kebijakan. materi dapat disimak pada link berikut

  materi

Sesi 2 Aplikasi Teknis Analisis Pemangku Kepentingan

Sesi ini disampaikan oleh Eviana Hapsari Dewi, MPH dari PKMK FK UGM. Stakeholder mapping merupakan proses menganalisis informasi yang dilakukan secara sistematis. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan membutuhkan berbagai cara guna memudahkan mendapatkan stakeholder yang benar-benar memiliki interest yang tinggi terhadap program atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini Evi menggunakan 8teknik dengan kombinasi serta modifikasi dari 8 teknik stakeholder mapping.

Pada kesempatan ini juga Evi memaparkan pengalamannya dalam melakukan stakeholder mapping Project Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) dalam pemenuhan hal pekerja seks yang difasilitasi DFAT dengan pendekatan tahapan teknik stakeholder mapping yang disesuaikan dengan capacity building local need. Tools yang digunakan dalam stakeholder mapping yaitu diagram Venn untuk mempresentasikan situasi dan kondisi real yang terjadi dilapangan. Sesi dilanjutkan dengan diskusi dan sharing pengalaman dari peserta dalam melakukan stakeholder mapping.

  materi

Sesi 3 Strategi Komunikasi Pemangku Kepentingan

Prof. Adi Utarini dari FK-KMK UGM menjadi pemateri sesi ini. Sessi ini dimulai dengan pemaran video singkat mengenai Elminate Dengue Project (EDP) yang sedang dikerjakan oleh Prof Adi Utarini di TropMed FK-KMK UGM. Project ini merupakan upaya untuk menurunkan angka demam berdarah dengan menggunakan nyamuk Wolbachia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wolbachia ini merupakan salah satu bakteri alami yang disuntikkan ke serangga untuk mencegah penyebaran demam berdarah di daerah endemik demam berdarah. Sebagai sesuatu yang baru, dan belum pernah ditemui di masyarakat tentunya hal ini sangat membutuhkan strategi komunikasi yang tepat dan risk communication strategy kepada semua stakeholder untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mambangun trust stakeholder.

Lebih lanjut, Prof Adi membuat grup kecil untuk melakukan stakeholder mapping dan grup interest dalam kasus project nyamuk Wolbachia dari level internasional hingga stakeholder level lokal. Pada akhir sesi, masing – masing grup memaparkan hasil mapping stakeholder yang telah diidentifikasi dan dilengkapi oleh Prof. Adi Utarini. silahkan klik untuk membaca paparanya.

  materi

Sesi 4 Strategi Mapping Pemangku Kepentingan

Sesi ini disampaikan oleh dr. Arida Oetami, M. Kes dari Dinkes Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sesi ini dibuat mini grup discussion untuk memetakan tingkat partisipasi pemangku kepentingan, tingkat kewenangan dan kepentingan stakeholder, serta strategi komunikansinya dengan menggunakkan partisipation planning matrix yang diberikan ke masing – masing peserta. Masing – masing grup memilih satu kasus kemudian membuat pemetaan pemangku kepentingan, strategi pelaksanaannya hingga tingkat partisipasi dari masing – masing pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi.

Terdapat tiga grup yang terbentuk saat melakukan simulasi stakeholder mapping. Dua grup yang telah dibentuk memilih kasus yang sama yaitu memetakan pemangku kepentingan dan strategi komunikasi dan tingkat partisipasi stakeholder dari Project Nyamuk Wolbachea sedangkan grup yang lainnya memaparkan kasus peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Peserta sangat antusias dalam mini group discussion ini, dan mendapatkan pamahaman bagaimana memetakan pemangku kepentingan saat mengerjakan proyeknya nanti.
Pada akhir sessi, dr, Arida menyampaikan bahwa upaya stakeholder mapping ini sangat erat kaitannya dengan manajemen.

Reporter: Candra, SKM., MPH (PKMK FK-KMK UGM)

Link Terkait:

Reportase Hari Kedua Sesi Siang

Kamis, 8 November 2018

Sesi Keynote Speech Desain Advokasi Kebijakan Kesehatan

sauw

Shita Listya Dewi, PhD sebagai moderator membuka sesi Keynote Speech tentang desain Advokasi Kebijakan kesehatan dengan mengundang Assoc. Prof Sauwakon Ratanawijitrasin, PhD, dari Mahidol University. Prof Saukawon menyampaikan bahwa untuk menuju Universal Health Coverage (UHC) memerlukan waktu yang lama. Skema UHC tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah peserta, namun dampak dari skema tersebut harus menjamin bahwa penduduk yang sakit/sehat mendapatkan layanan kesehatan ketika diperlukan. Kebijakan UHC memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan kemampuan fiskal negara, dimana ketika suatu negara memiliki kemampuan ekonomi yang baik maka negara tersebut dapat mengembangkan paket manfaat. Kita harus melihat sejarah tentang UHC yang menjelaskan dimana Jerman memerlukan waktu hampir seratus tahun dan baru dapat mengembangkan paket manfaat yang diberikan. Jerman telah memiliki kemampuan ekonomi yang baik sehingga dapat melakukan perluasan manfaat dan menghitung cut cost “nilai ambang batas untuk penjaminan”.

Mandat kebijakan pemerintah yang kuat sangat mempengaruhi pencapaian UHC, seperti di Thailand, Thaksin Sinawatra (perdana menteri saat itu) memiliki kekuasaan yang sangat besar dan UHC dapat berhasil dicapai pada 2002. Pemimpin yang kuat ini berhasil membuat percepatan UHC di berbagai daerah di Thailand, bahkan pemimpin daerah berkomitmen untuk mencapai target UHC sebelum waktu yang ditentukan. Namun pencapaian tersebut memang tidak mudah dan beberapa ekspektasi keberhasilan tidak terpenuhi dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan UHC/JKN ini adalah kebijakan publik yang mendapatkan tekanan dari berbagai kepentingan dan wewenang. Prof Sauwakon mengilustrasikan seorang pria yang berdiri di perempatan jalan dan banyak mobil yang lewat, pria tersebut adalah kebijakan publik.

Faktor politik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan publik sehingga diperlukan advokasi kebijakan yang cukup terencana, Advokasi kebijakan membutuhkan keahlian untuk mengindentifikasi pemangku kepentingan maupun aktor politik dari masing-masing kebijakan yang disasar. Advokasi kebijakan yang dijalankan harus berdasarkan desain advokasi dan tidak boleh secara kebetulan. Advokasi kebijakan harus dilakukan suatu jaringan karena tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang saja.

Materi Keynotes dapat di akses pada link berikut

  klik disini   video

Reporter: Relmbus Biljers (PKMK UGM)

Analisis dan Advokasi Kebijakan JKN di Level Nasional

fornas el

Sesi pleno yang berbentuk talkshow kali ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi 1 dengan judul Draft Awal Analisis Kebijakan JKN: Apakah Memerlukan Revisi UU SJSN dan UU BPJS? serta sesi 2 dengan judul Advokasi Kebijakan Level Nasional dan Daerah. Sesi pleno dimoderatori oleh Dr. dr. Andreasta Meliala , DPH. M.Kes, MAS dengan pembicara utama yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD serta pembahas dari beberapa institusi terkait.

Diawali dengan paparan Prof. Laksono mengenai draft analisis kebijakan di level pusat, yang dimulai dari proses kebijakan publik, peran analisis kebijakan, langkah-langkah analisis dan draft sementara. Hal menarik dari proses ini adalah saat penentuan kriteria dimana antara analis kebijakan dan pemerintah memiliki ideologi masing-masing. Laksono menyampaikan bahwa kesimpulan masalah kebijakan ada dua yaitu: 1) asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan UU SJSN dan UU BPJS menjadi masalah utama pelaksanaan kebijakan JKN dan, 2) efektivitas pemberian pelayanan JKN dalam kaitan mutu pelayanan masih dipertanyakan. Salah satu opsi kebijakan adalah merevisi UU SJSN dan UU BPJS terkait permasalahan sifat BPJS yang single pool.

Paparan Prof Laksono ini kemudian ditanggapi oleh para pembahas yaitu Aditya Syarif dari Kantor Staf Presiden, John Langenbrunner dari BANTU-USAID dan Elizabeth dari Ternyata Ltd. John menyarankan agar BPJS, Kementerian Kesehatan serta para akademisi bekerjasama untuk merumuskan model purchasing yang terbaik. Banyak pilot project yang sudah dikerjakan oleh berbagai universitas termasuk UGM yang dapat dikemas menjadi evidence untuk bahan advokasi.

John mengatakan bahwa disparitas yang tinggi di Indonesia menyebabkan BPJS tidak berjalan baik di beberapa daerah. Elizabeth Pisani menambahkan bahwa selama ini ia melihat adanya perbedaanantara UU yang ada dengan implementasi. Elizabeth mengingatkan bahwa tidak semua uji coba yang dilakukan di tingkat daerah cocok danbisaditerapkan secara nasional. Kebijakan berbasis bukti yang ditujukan untuk policy makers adalah yang berbasis ilmu dan kuantitatif. Prof. Laksono menjelaskan bahwa analisis dengan realist evaluation ini berbasis demografis yang dapat mengantisipasi disparitas yang besar di Indonesia.

  sesi 1   video

fornas ja

Pada sesi kedua, Laksono mempresentasikan rencana advokasi kebijakan untuk mendorong perbaikan kebijakan JKN. Terdapat tiga pendekatan advokasi yang dilakukan JKKI yaitu direct persuasion, building support dan kolaborasi. Sebagai catatan, universitas-universitas yang tergabung dalam JKKI memiliki keterbatasan dalam advokasi sehingga diperlukan kerjasama dengan kelompok LSM, organisasi profesi serta perhimpunan lembaga pelayanan kesehatan.

Menanggapi presentasi Prof. Laksono, drg. Doni Arianto, MKM dari P2JK Kementerian Kesehatan mengakui bahwa regulasi sering berubah karena proses pembuatan kebijakan yang tidak mudah. Mengenai perubahan UU SJSN dan UU BPJS sampai saat ini belum ada pembicaraan di tingkat Kementerian Kesehatan, tetapi upaya harmonisasi antar regulasi sudah dilakukan salah satunya agar regulasi di pusat dan di daerah tidak tumpang tindih atau tidak sejalan, yang menyebabkan perbedaan dalam implementasi. Hasil kajian yang sudah dilakukan berbagai lembaga memang nyata adanya tetapi Doni mengatakan banyak hal yang akhirnya terbentur dengan regulasi. Saat ini Kementerian Keuangan masih melakukan proses audit kepada BPJS.

Di sisi lain, dr. James Allan Rarung, Sp.OG, MM selaku Ketua Umum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu merasa ada ketidak jujuran dari pemerintah yang sebetulnya pemerintah sendiri belum mampu menjalankan SJSN. James mengatakan banyak peraturan tumpang tindih dan tidak jelas. Adanya regulasi yang menyebutkan bahwa BPJS berada di bawah presiden secara langsung menyebabkan kekacauan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Peraturan yang tidak jelas terhadap peserta yang tidak membayar iuran, serta sistem yang pada akhirnya dana untuk orang miskin jadi digunakan untuk membantu yang kaya juga dianggap tidak tepat. James dan Laksono beranggapan bahwa orang-orang kaya tidak bisa dipaksakan untuk menjadi peserta JKN. Sifat masyarakat kita yang heterogen menyebabkan seharusnya masyarakat bisa memilih apakah menjadi peserta JKN atau asuransi kesehatan lainnya.

  sesi 2   video

Penulis: Novika Handayani (PKMK UGM)

 

Keynote speech: Arah Kebijakan Pemerintah untuk JKN Pasca 5 Tahun Pelaksanaan (2019 – dan seterusnya)

fornas keynoted

Forum Nasional VIII bertempat di Auditorium Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, sesi kali ini dengan pembicara dr. Donald Pardede, MPPM yang menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan Kementerian kesehatan RI. Moderator kali ini Dr. dr. Deni Sunjaya, DES dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung. Sesi kali ini membahas arah kebijakan pemerintah untuk JKN 5 tahun pelaksanaan. Donald Pardede menyatakan bahwa kita selalu berdiskusi tentang JKN. Dalam perjalanannnya, bahwa sistem JKN harus dirapikan, pada tingkatan mana yang akan diperbaiki? Yaitu pada kebijakan strategis, kebijakan manjerial, kebijakan teknis operasional. Harus membutuhkan evidence untuk melihat, hal yang sudah positif maka ditingkatkan dan yang negatif harus diperbaiki.

Bagaimana menjalankan JKN dengan prinsip sosial harus sesuai dengan tujuan, kepeserataan masyarakat harus dilihat dengan hati – hati, pada kelompok mana masyarakat mengikuti JKN. Saat ini konteks mana kita sudah mencapai tujuan dan bisa meningkatkan untuk ke depannya. Namun harus diperlukan evaluasi yang komprehensif untuk JKN. Donald Pardede menegaskan bahwa dengan JKN demand health care meningkat, akses kesehatan juga meningkat, berarti ada yang menolong bagi publik, juga fasilitas publik meningkat. Semua fasilitas kesehatan berusaha menyambut JKN dengan meyiapkan fasilitas, dengan adanya JKN sebagian fasilitas memiliki kepastian bayar. Juga terjadi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Hal yang menjadi tantangan adalah karena peserta mengalami peningkatan dan tidak diiringi dengan penambahan fasilitas kesehatan maka mutu pelayanan kesehatan menjadi tantangan. Mestinya penggalangan kontribusi menjadi yang utama, faktanya kontribusi terbesar terhadap JKN adalah dari pemerintah. Terjadi sharing pada kelompok PBI dengan PBPU. Karena pada PBI risikonya kecil sedangkan PBPU risikonya besar dengan pemasukan yang kecil. Donald Pardede menyampaikan bahwa negara ini memliih asuransi sosial, namun tidak siap dengan asuransi sosial. Harus diuji kembali, apakah sudah baik pengendali – pengendalian yang dilakukan?

JKN sebagai suatu pilihan, membutuhkan empirical evidence. Apa yang positif harus diidentifikasi harus dipertahankan, yang negatif harus dicarikan solusinya. Pada tingkat mana yang harus diperbaiki. Tata kelola JKN harus diperbaiki. Donald Pardede menyampaikan Architecture of strategic Purchasing Issues yaitu Benefit JKN including Formularies, Price setting, Credentialing, contracting & recredentialing, Provider payment, URM including medical audit, Cost contaiments policy, Anti fraud policy. Pada akhir pemaparan, Donald Pardede mengatakan bahwa berbagai pekerjaan rumah yang ada harus dicermati dan dilakukan dengan baik. Perlu adanya masukan dan sinergi dari berbagai pihak untuk keberlanjutan JKN.

materi keynotes speech dapat disimak pada link berikut

  klik disini

Husniawan Prasetyo (PKMK UGM)

Sesi Kesimpulan Seminar / Penutupan

fornas pntp

Prof Laksono menutup rangkaian acara Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan VIII dengan membahas prinsip penggunaan bukti yang bermutu secara lebih baik dalam penyusunan kebijakan di sektor kesehatan. Prinsip pertama yaitu komunikasi riset kebijakan yang lebih bermutu dan efektif. Forum ini menyampaikan bukti – bukti dampak dari suatu kebijakan dengan pendekatan mix method berbasis riset independen. Riset kebijakan ini diselenggarakan di 10 provinsi untuk melihat bukti capaian 8 sasaran peta jalan JKN menggunakan metode realist evaluation. Penelitian ini merupakan bentuk komunikasi riset kebijakan dari UGM dan perguruan tinggi lainnya yang dimulai pada 2018 hingga 2019. Prinsip kedua yaitu pembelanjaan untuk riset kebijakan kesehatan yang lebih banyak dan lebih baik. Kebijakan yang telah menggunakan dana sebesar 200 Trilyun namun dana untuk riset kebijakan JKN masih sangat kecil. Dewan Jaminan Sosial Nasional selaku lembaga yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi program JKN tidak memiliki dana riset evaluasi. BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program JKN memiliki dana untuk evaluasi, namun bukan lembaga independen. Sehingga riset tersebut tidak dapat dikatakan komprehensif. Prinsip ketiga yaitu data dan informasi yang lebih baik pengelolaan ketersediaannya dan dapat diterima. Harapannya terdapat akses data BPJS Kesehatan baik level nasional, provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan Pasal 86 Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

  materi   video

Penelitian evaluasi kebijakan akan dilakukan selama 2 tahun berjalan (2018 – 2019). Dana riset berasal dari UGM dan Perguruan Tinggi lainnya. Kesempatan untuk bergabung dengan riset evaluasi JKN masih terbuka. Keuntungan bagi perguruan tinggi yang bergabung yaitu dapat menerbitkan paper maupun buku terkait evaluasi JKN di provinsi masing-masing. Analisis dan advokasi kebijakan akan dimulai pada 2019. UGM membuka diri bagi semua LSM maupun perhimpunan profesi untuk menggunakan data dan informasi dari penelitian ini dalam melakukan advokasi kebijakan yang harapannya dapat mempengaruhi pemikiran level pusat.

Sebelumnya, pembagian award kepada best poster dan best oral presentation mengawali penutupan rangkaian kegiatan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan VIII. Best poster pertama diberikan kepada Endra Dwi Mulyanto dari SurveyMETER Yogyakarta dan best poster kedua kepada Rani Tyas Budiyanti dari AKK FKM Universitas Diponegoro. Dwijo Susilo dari Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) UI memperoleh best oral presentation pertama dan Radesa Guntur Budipramono dari Pascasarjana Hubungan International Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Jepang meraih gelar best oral presentation kedua. Pembagian award diserahkan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc. PhD.

Seluruh informasi terkait riset ini dapat diakses melalui “www.kebijakankesehatanindonesia.com”.

Reporter : Afifah Nasyahta Dila (PKMK UGM)

Link Terkait:

Reportase Forum Nasional JKKI VIII Hari Pertama

Rabu, 7 November 2018

Pengantar Forum Nasional JKKI VIII

Pada Fornas Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) VIII, Shita Listyadewi, selaku Steering Committee, menyampaikan tahun ini telah dilaksanakan penelitian di 7 daerah dan pada hari ini akan ditampilkan hasil penelitian tersebut. Hal ini dilakukan karena penggunaan bukti yang bermutu dapat digunakan untuk komunikasi riset kebijakan yang bermutu dan efektif, sehingga pembelanjaan untuk riset kebijakan yang lebih baik.

Fornas JKKI VII mengangkat tema “Apakah Kebijakan JKN akan mencapai sasaran di peta jalan?” dengan fokus pembahasan 8 sasaran peta jalan JKN 2012 – 2019. Penting untuk diketahui, apakah kebijakan JKN akan mencapai sasaran di peta jalan dan apakah hasil penelitian mampu memberikan kontribusi terhadap jalannya kebijakan JKN?

Materi pengantar forum nasional dapat di simak pada link berikut

  klik disini

Fornas JKKI VIII pada hari pertama membahas hasil sementara monev JKN dan hari kedua akan membahas analisis kebijakan. Ke depan atau pada 2019 akan dirancang advokasi pada mitra, stakeholder dan media, analisis kebijakan, peningkatan kapasitas untuk advokasi dan melaksanakan advokasi kebijakan dan monitoringnya. Diharapkan setelah kegiatan ini, ada pengembangan kapasitas untuk pengembangan pengetahuan dan bisa hasil penelitian bisa memberikan rekomendasi terhadap kebijakan JKN.

fornas s1

Hasil Sementara Monitoring Evaluasi Kebijakan JKN 2018 Tingkat Nasional

Sebagai pengantar pertemuan, Prof Laksono menyampaikan hasil sementara monitoring evaluasi kebijakan JKN 2018 tingkat nasional. Hasil sementara ini merupakan draft awal hasil penelitian dengan menggunakan metode realist evaluation yang nantinya akan dibahas menggunakan analisis of policy dan analisis for policy. Prof Laksono menyatakan saat ini kita berada di tahun kelima analisis kebijakan, secara alamiah diperlukan proses evaluasi kebijakan setelah 5 tahun. UU SJSN dan UU BPJS disahkan dalam tekanan publik sehingga tidak bisa dikatakan UU tersebut sempurna. Di Vietnam telah dilakukan rerevisi UU setelah 4 tahun sehingga hal tersebut merupakan kewajaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah realist evaluation. Ini adalah pendekatan realism. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana pendekatan yang sangat kompleks ini bisa dilihat secara realistis. Realist evaluation dapat menjawab pertanyaan apakah programnya baik, efektif dalam kondisi apa, dan untuk siapa, dalam konteks apa serta bagaimana proses pencapaian keberhasilan bisa berjalan. Realist evaluation juga akan mampu menjawab outcome yang ditimbulkan dari perubahan JKN nantinya.

Target dalam peta jalan JKN dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu tata kelola,  pencapaian dan equity, serta kepuasan dan mutu. Hasil sementara monev menunjukkan ada masalah dalam prinsip tata kelola JKN. Beberapa masalah tersebut, diantaranya defisit JKN setiap tahun, regulasi yang begitu banyak namun masih saling silang dan menimbulkan banyak konflik. Selain itu, data masih sangat sulit diakses oleh Kementerian Kesehatan dan DJSN. Hal ini menunjukkan ada fragmentasi tata layanan kesehatan. Akibatnya, sulit dilakukan perencanaan hingga ke tingkat daerah karena perbedaan sistem antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan. Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang JKN kemudian disahkan untuk mengurangi fragmentasi ini.

Masalah lain yang timbul adalah keberadaan fasilitas kesehatan yang sangat berbeda. Pertumbuhan rumah sakit dan jumlah dokter didominasi di Jawa. Dari segi mutu layanan, indikator pelayanan belum tercapai dengan baik. Kepuasan layanan pun belum mampu mencapai target dan masih belum diketahui apakah capaian kepuasan ini akan meningkat pada 2018.

Sebagai bentuk tindak lanjut, nantinya data akan terus ditambah dengan melibatkan semua provinsi dan dianalisis menggunakan realist evaluation. Monev kebijakan akan terus dilakukan untuk melihat apakah kebijakan ini berhasil atau belum. Advokasi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta organisasi terkait yang akan dikerjakan pada Februari – Oktober 2019. Ini merupakan langkah awal dari proses panjang untuk mencapai analisis kebijakan.

Paparan Prof. Laksono dapat disimak pada link berikut

  klik disini

Selanjutnya hasil sementara monitoring evaluasi kebijakan JKN dibahas bersama dalam sesi pembahasan. Pembahas pertama adalah drg. Usman Sumantri, MSc selaku Dewan Jaminan Sosial Nasional melalui relay webinar. drg. Usman menyampaikan hasil penelitian bisa dijadikan masukan dalam 5 tahun peta jalan JKN. Dilihat dari sisi kepesertaan, JKN sudah cukup memadai dilihat dari capaian per tahun. Pada 2014 hingga 2017, capaian target kepesertaan sudah meningkat, namun 2018 capaian ini mulai melambat. Hal ini bukan persoalan BPJS semata melainkan menjadi persoalan bersama. drg Usman juga menambahkan BPJS JKN relatif lebih baik dibandingkan jaminan kesehatan yang diterapkan di Korea Selatan yang sudah puluhan tahun menerapkan JKN. Dari segi infrastruktur provider, kita masih terlalu mengandalkan puskesmas. Selain itu, sistem pembayaran kapitasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga perlu reformasi sistem pembayaran provider.

Pembahas selanjutnya adalah dr. Andi Afdal Abdullah, MBA, AAK selaku Depdir Risbang BPJS Kesehatan Pusat. dr. Andi menyatakan UU merupakan kesepakatan sehingga nanti jika ingin menyasar ke UU harus mencermati kebijakan lain yang terkait. Kajian tentang Health Financing BPJS dan mekanisme single pool dan multipool juga perlu diperdalam, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem jika diimplementasikan di lapangan. Terkait dengan data, dr Andi mengatakan selama ini data yang diminta ke BPJS Kesehatan adalah data mentah. Hal ini akan sangat sulit sehingga biasanya data yang diberikan berupa dummy table. Nantinya BPJS akan memberikan akses data guna keperluan pendidikan dan penelitian. Terkait kebijakan, dr Andi menyatakan tidak mungkin BPJS mengelola segala sesuatu sendiri sehingga membutuhkan banyak pihak untuk melaksanakan kebijakan.

Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Prof. dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, selaku Rektor Universitas Trisakti. Prof Ali Gufron mengatakan isi hasil monitoring evaluasi yang disusun oleh tim peneliti bertentangan dengan BPJS dan yang disampaikan Kementerian Kesehatan. Prof Ali Gufron menambahkan hal ini terjadi karena pendekatan evaluasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan tim peneliti berbeda. Evaluasi yang sudah dilakukan tim peneliti berbasis pada apa saja yang ada di WHO. WHO menggunakan 4 pendekatan evaluasi, yaitu kualitas, kepuasan, sustainabilitas dan equity. Hal ini menyebabkan ada perbedaan hasil monitoring evaluasi kebijakan JKN.

Pembahas terakhir adalah Dr. Taufik Hidayat, MM, AAK selaku Ketua Umum PAMJAKI. Secara singkat, Dr. Taufik menjelaskan peran DJSN yang cukup besar untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan. Universal Health Coverage tidak bisa bicara hanya mencakup sekian orang saja, tapi juga seluruh fasilitas pelayanan. Ke depan juga perlu ada strategi untuk memperkecil defiasi/pembayaran out of pocket di masyarakat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh Dr. drg. Yulita Hendrartini, MKes, AAK selaku moderator. Diskusi berlangsung dengan antusiasme tinggi peserta, baik secara langsung maupun melalui relay webinar. Sesi diskusi membahas beberapa hal, terkait konteks budaya dalam prinsip tata kelola, pembiayaan kapitasi dan rujukan berjenjang, kelanjutan roadmap pasca 2019, dampak JKN terhadap pendidikan dokter dan dokter spesialis serta monitoring evaluasi oleh DJSN. Sebagai penutup, Prof Laksono menambahkan UU tetap menjadi objek yang harus dievaluasi, termasuk kaitannya dengan sistem single pool dan multipool yang terlah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan JKN membutuhkan pandangan independen untuk menemukan ide-ide terbuka dan solusi yang tepat guna memecahkan masalah yang ada.

Reporter: Yuditha Nindya

Sesi Diskusi Hasil Sementara Penelitian

fornas s2

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia VIII dilanjutkan dengan sesi Diskusi Hasil Sementara Evaluasi JKN Daerah oleh peneliti daerah dari beberapa perguruan tinggi, antara lain dr. Suryani Yuliyanti, M.Kes dari FK Universitas Islam Sultan Agung (Jawa Tengah) dan Yennike Tri H, S.KM., M.Kes dari FKM Universitas Jember (Jawa Timur), Dr. Juanita, SE,M.Kes dari FKM Universitas Sumatera Utara dan Hans Peter Tari Herewila dari NTT. Pembahasan konteks RE di daerah disampaikan oleh Relmbuss Bilijers Fanda MPH. Diskusi dilanjutkan dengan sesi pembahas yang disampaikan oleh Pandu Harimurti dari World Bank dan dr. Donni Hendrawan, MPH dari BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat.

Hasil penelitian sementara di Jawa Tengah, NTT, Sumatera Utara dan Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa implementasi program JKN bervariasi antar daerah. Terutama terkait ketersediaan dan distribusi fasilitas pelayanan kesehatan yang terangkum dalam sasaran 3 dan 4. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara memiliki pertumbuhan RS swasta yang cukup signifikan dibandingkan NTT yang tidak banyak mengalami perubahan setelah era JKN. Sama halnya dengan pertumbuhan dokter spesialis dan subspesialis yang masih terpusat di pulau Jawa dan wilayah perkotaan. Pemerataan paket manfaat medis khususnya yang berkaitan dengan layanan medis spesialis dan subspesialis belum terjadi. RS Rujukan Regional di NTT tidak memiliki layanan kateterisasi jantung, dan hanya memiliki 4 dokter SpJP dari seluruh kabupaten/kota di NTT. Tata kelola program JKN yang terangkum dalam sasaran 1, 5 dan 8 dalam peta jalan JKN tidak banyak variasi antar daerah. Data BPJS Kesehatan masih sulit diakses oleh pemerintah daerah untuk perencanaan anggaran daerah. Peraturan BPJS Kesehatan yang mengalami masalah di lapangan seperti sistem rujukan online dan pelaksanaan KBPK di FKTP. Topik mutu layanan yang terangkum dalam sasaran 6 dan 7 diterjemahkan dalam pelaksanaan kendali mutu kendali biaya, pembayaran kapitasi berbasis komitmen, dan pencegahan kecurangan. Di Jawa Tengah, Sumatera Utara, NTT dan Jawa Timur memiliki hasil yang sama, yaitu belum optimalnya pelaksanaan kebijakan mutu layanan meskipun tim di masing-masing daerah telah terbentuk.

Pemaparan hasil sementara penelitian dilanjutkan dengan pembahasan konteks dan mekanisme menggunakan pendekatan Realist Evaluation. Metode evaluasi ini digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi, bagaimana perubahan terjadi dan siapa yang dipengaruhi perubahan tersebut. Konteks merupakan situasi yang dialami oleh partisipan yang mempengaruhi mekanisme sehingga menyebabkan dampak tertentu terjadi. Mekanisme merupakan pilihan kepercayaan alasan dan ketertarikan serta bersifat tidak dapat dilihat dengan jelas sehingga harus digali melalui wawancara mendalam. Sasaran 1, 5 dan 8 terkait tata kelola sulit dicapai karena adanya kesamaan konteks yaitu belum ada aturan teknis tentang keterbukaan data, baik di daerah yang aktif maupun pasif terhadap akses tersebut. Variasi kebijakan mutu layanan yang terkait dengan sasaran 6 dan 7 dipengaruhi oleh struktur daerah. Pencapaian keadilan sosial yang terangkum dalam sasaran 2, 3 dan 4 tidak dapat dicapai pada 2019 karena perbedaan konteks kondisi perekonomian dan geografis serta kesiapan daerah yang menyebabkan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan tidak terjadi.

dr. Donni Hendrawan, MPH menyampaikan bahwa sasaran peta jalan JKN merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan untuk memahami dan mempersiapkan diri dengan berlakunya JKN dan bagaimana mencapai sasaran tersebut pada 2019. Sasaran peta jalan JKN menggambarkan dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan. Namun kelemahannya sasaran peta jalan JKN tidak memiliki indikator yang jelas. Penentuan indikator harus SMART dan sensitif terhadap apa yang akan dinilai.

Pandu Harimurti berpendapat bahwa manfaat yang dapat ditarik dari proses penelitian ini yaitu dengan instrumen yang sama dapat melihat variasi antar daerah dan mampu menangkap apa yang terjadi di daerah karena program ini diimplementasikan dalam konteks desentralisasi. Evaluasi JKN dengan pendekatan realist evaluation merupakan upaya untuk melihat bagaimana program yang menghabiskan sumber daya keuangan namun dokumen yang ada saat ini tidak membantu mengevaluasi kinerja program ini. Roadmap hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai namun alat ukur dan indikator yang digunakan tidak dijelaskan dalam roadmap. Sehingga penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mendefinisikan indikator sasaran peta jalan tersebut.

silahkan klik untuk membaca hasil penelitian tiap daerah

Reporter: Afifah Nasyahta Dila (PKMK UGM)

Sesi Lanjutan Diskusi Hasil Sementara Evaluasi JKN Tingkat Daerah

fornas s3

Yogyakarta – PKMK. Sesi lanjutan diskusi hasil sementara evaluasi JKN tingkat daerah dalam Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia ini dipandu oleh moderator drg. Puti Aulia Rahma, MPH.,CFE. Dalam sesi ini hadir pula narasumber dan pembahas antara lain Tri Aktariyanti, S.H., M.H (PKMK FK KMK UGM), M. Faozi Kurniawan (Konsultan PKMK FK-KMK UGM), Dr. dr. Irmansyah, Sp.Kj (Kepala Puslitbang dan Yankes Kemenkes), dan dr. Krishnajaya, MS (Ketua Adinkes). Selain itu terdapat pula narasumber yang mengikuti via webinar yaitu Rini Anggraeni, SKM.,M.Kes (FKM Universitas Hasanuddin), dan Jon Hendri Nurdan, S.E., M.Kes (Stikes Tri Mandiri Sakti).

Sesi ini membahas hasil temuan sementara penelitian realist evaluation capaian sasaran peta jalan JKN di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, provinsi Sulawesi Selatan, dan provinsi Bengkulu. Hasil temuan sementara provinsi DI Yogyakarta disampaikan oleh Tri Aktariyanti. Pada kesempatan ini Tri menyampaikan bahwa secara umum capaian delapan peta sasaran JKN di DI Yogyakarta sudah membaik namun dalam tata kelola masih terdapat hambatan terkait akses data di BPJS Kesehatan. Sementara itu, hasil capaian peta jalan JKN di provinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan oleh Rini Anggraeni juga mendapatkan kondisi yang hampir sama namun dalam penerapan PMK No 36 Tahun 2015 tidak berjalan dan provider kesulitan dalam penerapan Kebijakan Pembayarakan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan. Selain itu, hasil capain peta jalan JKN di provinsi Bengkulu yang disampaikan Jon Hendri lebih memprihatinkan karena pertumbuhan rumah sakit sangat kontras gap-nya dengan kedua daerah tadi dan rujukan online memberatkan rumah sakit tipe B”, papar Jon.

Dalam sesi ini juga dipaparkan metodologi penelitian evaluasi JKN yang disampaikan oleh Faozi Kurniawan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan realist evaluation yang menekankan pada context-mecanism-outcome yaitu apa yang berhasil, dalam kondisi apa, untuk siapa dan bagaimana prosesnya. Lebih lanjut Faozi memaparkan bahwa apa yang disampaikan oleh masing-masing daerah tadi merupakan outcome yang didapat, namun jika dilihat dari konteks dan mekanisme yang terjadi di masing – masing daerah, terlihat sangat jelas perbedaan antara provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan provinsi Bengkulu.

Hasil penelitian ini ditelaah oleh dr. Irmansyah dan dr. Krishnajaya. Ada beberapa hal khusus yang disampaikan terkait kendala akses data dalam penelitian itu memang penting, ada kasus yang banyak disorot terkait dengan rujukan online karena regulasi di BPJS sangat cepat sekali dan banyak regulasi yang dilanggar dalam rujukan online ini” ujar Irmansyah. Hal yang senada juga disampaikan dr. Khrisnajaya bahwa kesulitan akses data terjadi hampir semua FKTP setidaknya data itu dibuka minimal untuk Dinas Kesehatan. Lebih lanjut Krisna menerangkan kalau Data BPJS Kesehatan itu hanya BPJS dan Tuhan yang tahu” ucap Krisna.

silahkan klik untuk membaca hasil penelitian tiap daerah

Reporter: Candra, SKM., MPH (PKMK FK-KMK UGM)

Ruang Auditorium FK-KMK UGM

Yogyakarta, PKMK – Rangkaian acara Forum Nasional pada hari pertama (7/11) diakhiri dengan presentasi oral yang dibagi menjadi dua lokasiberbedayaitu di Auditorium FK-KMK UGM dan Ruang Senat Gedung KPTU FK-KMK UGM. Presentasi oral yang diadakan di Auditorium FK-KMK UGM menampilkan 10 presentasi hasil penelitian, dimana 9 presentasi dilakukan secara langsung dan 1 presentasi dilakukan melalui webinar.

Presentasi oral yang dilaksanakan di Auditorium FK-KMK UGM dipandu oleh Dr. Dyah Ayu Puspandari, Apt., M.Kes., MEA. serta dua orang penilai Dr. dr. Deni Sanjaya, DEA. dan Prof. Dr. dr. H. M. Alimin Maidin, MPH. Presentasi ini dibagi menjadi dua sesi, setiap sesi menampilkan 5 presentasi hasil penelitian. Pada sesi pertama dilakukan selama 7 menit untuk setiap presentasinya. Lima presenter di sesi pertama adalah sebagai berikut:

  1. Al Asyary, dengan judul penelitian Studi Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bogor.
  2. Ch. Tuty Ernawati, dengan judul penelitian Hubungan Kepesertaan JKN Mandiri Dengan Pendapatan, Pengetahuan, Persepsi, Akses, dan Kepercayaan Masyarakat Suku Sakai di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.
  3. Chatila Maharani, dengan judul penelitian Kepuasan Dokter Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Era JKN: Studi Kualitatif di Area BPJS Kesehatan KCU Semarang.
  4. M. Fajarun Amin, dengan judul penelitian Belajar Dari Pengalaman Negara Maju dan Berkembang di Benua Asia Dalam Melahirkan dan Mengelola Asuransi Kesehatan Nasional: Memahami Sengkarut dan Mencari Alternatif Solusi Paradoks JKN di Indonesia Secara Rasional, Aplikatif dan Sustainable.
  5. Ni Made Ratih Kusuma Dewi, dengan judul penelitian Peran Jaminan Kesehatan Pemerintah pada Penggunaan Pelayanan Kesehatan di Indonesia.

Setelah kelima presenter menyampaikan secara singkat hasil penelitiannya, muncul beberapa pertanyaan dari audiens. Salah satu pertanyaan menarik yang ditujukan ke Chatila mengenai alasan dalam penelitiannya yang tidak menggunakan indikator yang biasanya digunakan dalam penelitian semacam itu. Pertanyaan tersebut pun dijawab dengan yakin oleh Chatila bahwa alasannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih detail.

Presentasi hasil penelitian disesi yang kedua juga dilakukan dengan 5 presentasi. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan dari sesi pertama yaitu waktu presentasi yang hanya 5 menit untuk setiap presentasinya, serta salah seorang presenter yang melakukan presentasinya melalui webinar yaitu Melissa Mina. Kelima presenter di sesi kedua adalah sebagai berikut:

  1. Pande Mirah Dwi Anggraeni, dengan judul penelitian Karakteristik dan Persepsi Masyarakat Yang Tidak Terdaftar Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Kerja Puskesmas Susut I Tahun 2017.
  2. Christyana Sandra, dengan judul penelitian Rekredensialing Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pelayanan Rawat Jalan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Jember Tahun 2017.
  3. Yulfira Media, dengan judul penelitian Implementasi Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Permasalahannya Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu.
  4. Enung Nurchotimah, dengan judul penelitian Analisis Pemanfaatan Asuransi pada Layanan Rawat Jalan oleh Penderita Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Non PTM Saat BPJS Mulai Berlaku (Tahun 2014).
  5. Melissa Mina, dengan judul penelitian Meningkatkan Penggunaan Layanan Kebidanan di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Upaya Indonesia Dalam Mencapai Universal Health Coverage.

Sebanyak sepuluh presentasi di Auditorium FK-KMK UGM telah selesai dilaksanakan, untuk presentasi oral akan dilanjutkan padahari berikutnya dengan penelitian yang berbeda. Langit yang mulai gelap pun mengiringi akhir dari rangkaian kegiatan padahari itu, dan kegiatan akan dilanjutkan di hari berikutnya.

Semua materi presentasi dapat disimak pada link berikut

  klik disini

Reporter: Miftakhul Fauzi (PKMK UGM)

Ruang Senat FK-KMK UGM

Yogyakarta, PKMK-FKKMK UGM. Sebanyak sepuluh peneliti telah mempresentasikan hasil penelitian terkiat dengan kebijakan kesehatan di Indonesia pada tujuh November di Yogyakarta. Kegiatan dilakukan dalam rangka memperingati forum nasional ke-8 Kebijakan Kesehatan Indonesia (KKI).

Peneliti berasal dari pusat penelitian, univesitas dan rumah sakit. Mulai dari Southeast Asian Ministers of Education Organization – Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO-RECFON)/ Pusat Kajian Gizi Regional Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Sumatera Barat, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang, Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Ritsumeikan-Kyoto Jepang, dan Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia. Kegiatan dimoderatori oleh Shita Listyawati.

Presentan pertama, Dian PM Saraswati berasal dari Southeast Asian Ministers of Education Organization – Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO-RECFON)/ Pusat Kajian Gizi Regional Universitas Indonesia. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Manajemen dan Pencegahan Gizi Buruk di Jakarta”. Penelitian bertujuan untuk memiliki gambaran pemanfaatan dana kapitasi untuk program gizi balita di Puskesmas di Jakarta. Menggunakan metode Studi kualitatif dengan meninjau dokumen dan wawancara mendalam. Dua Puskesmas di Jakarta Utara dan dua di Jakarta Selatan dipilih secara purposive. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas belum maksimal dikelola untuk inovasi dan penguatan program gizi di Jakarta. Adanya evaluasi dan monitoring penggunaan dana kapitasi mungkin dapat membantu meningkatkan alokasi dana ini pada program spesifik seperti pengelolaan dan pencegahan gizi buruk.

Presentan kedua, Evi Derma Sastiva. Berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Sumatera Barat. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pengaruh Proses (Medis) terhadap Kinerja Puskesmas: Suatu Studi Kasus Puskesmas dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor lingkungan (manajemen) yang mempengaruhi kinerja Puskesmas. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwaFaktor lingkungan (manajemen) pada Puskesmas II (Puskesmas Andalas dan Puskesmas Lubuk Buaya) lebih baik dari pada pada Puskesmas I (Puskesmas Bungus, Puskesmas Lubuk Begalung, dan Puskesmas Ambacang).

Presentan ketiga, Evi Derma Sastiva. Berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Sumatera Barat. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pengaruh Input (Dana) terhadap Kinerja Puskesmas: Suatu Studi Kasus Puskesmas dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional”. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor input (dana) yang mempengaruhi kinerja Puskesmas. Menggunakan metodekualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwaFaktor input (dana) yang mempengaruhi kinerja Puskesmas pada Puskesmas II (Puskesmas Andalas dan Lubuk Buaya) lebih baik dari pada pada Puskesmas I (Puskesmas Bungus, Lubuk Begalung, dan Ambacang).

Presentan keempat,Evi Derma Sastiva. Berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Sumatera Barat. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pengaruh Lingkungan (Manajemen) terhadap Kinerja Puskesmas: Suatu Studi Kasus Puskesmas dalam Era Jaminan Kesehatan”. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi pasien dan keluarga terhadap Pelaksanaan Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Menggunakan metode studi kasus dengan desain multi kasus holistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Faktor lingkungan (manajemen) pada Puskesmas II (Puskesmas Andalas dan Puskesmas Lubuk Buaya) lebih baik dari pada pada Puskesmas I (Puskesmas Bungus, Puskesmas Lubuk Begalung, dan Puskesmas Ambacang).

Presentan kelima, Fajar Nur Farida. Berasal dariRSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Persepsi Pasien BPJS dan Keluarga terhadap Pelaksanaan Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 Di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang”. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi pasien dan keluarga terhadap Pelaksanaan Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Menggunakan metode studi kasus dengan desain multi kasus holistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasien memberikan persepsi yang positif terhadap pelaksanaan Permenkes Nomor 4 tahun2017 di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang karena pasien mendapat fasilitas lebih dan merasa lebihnyaman mendapat perawatan di kamar VIP.

Presentan keenam, Fitri Indrawati. Berasal dari Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Premi Peserta Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kota Semarang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengankepatuhan membayar premi peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kota Semarang. Menggunakan metodesurvei analitik dengan desain cross sectional. Penelitian ini menyimpulkan bahwaperlu dilakukan kajian ulang mengenai peraturan atau kebijakan yang telah terlaksana, dalam proses pelaksanaan maupun dalam penyusunan rencana terkaitprogram JKN.

Presentan ketujuh, Nurhasmadiar Nandini. Berasal dariFakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Upaya Promotif dan Preventif pada Pasien BPJS: Studi di Puskesmas Kabupaten Purbalingga”. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana kapitasi pada upaya promotif dan preventif di Puskesmas. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Puskesmas yang menyelenggarakan upaya promotif dan preventif belum seluruhnya mengalokasikan dana kapitasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Presentan kedelapan, Dr. Dra. Chriswardani Suryawati. Mkes. Berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Telaah Hasil Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit”. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran masalah pelayanan rumah sakit yang dilakukan melalui penelaahan berbagai hasil penelitian dan grey literature. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peningkatan utilisasi rumah sakit berimplikasi pada panjangnya antrian, meningkatnya beban kerja, menurunnya kepuasan kerja dokter, variasi “perlakuan “ RS terhadap perawatan pasien.

Presentan kesembilan, Radesa Guntur Budipramono. Berasal dariPascasarjana Hubungan Internasional Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Jepang. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Pola Interaksi Birokrat, Perantara dan Pasien: Jaminan Kesehatan di Garda Terdepan”. Menggunakan metode riset kualitatif berbasis teori klasik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya realita keseharian yang mengacu pada kelemahan dalam kebijakan jaminan kesehatan di Indonesia. Pemahaman yang lebih mendalam tentang pola interaksi informal para stakeholder di garda terdepan dapat menjadi evaluasi dan acuan untuk memperbaiki kelemahan dari kebijakan jaminan kesehatan di Indonesia.

Presentan kesepuluh, Dwidjo Susilo. Berasal dari Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia. Menyampaikan hasil penelitian berjudul “Implikasi Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Angka Temuan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Bogor”. Menggunakan metode Studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan studi literatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Meningkatkan CDR TB sebagai upaya kesehatan masyarakat memerlukan keseriusan dalam pengalokasian pendanaan dan penyediaan SDM Kesehatan yang dibutuhkan. Petunjuk teknispenggunaan dana BOK harus lebih tegas. Moratorium ASN untuk tenaga kesehatan harus segera dicabut.Temuan kasus yang tinggi berdampak pada upaya pengobatan dini sehingga dapat mengurangi pengeluaran katastropik yang dapat membebani JKN maupun keuangan negara.

Sumber: Abstrak semua presentan

Penulis: Eva Tirtabayu Hasri (PKMK FKKMK UGM)|[email protected]

Laporan Penutup 5th Global Symposium on Health System Research

Secara keseluruhan, kongres ini menunjukkan semakin berkembangnya penerapan ilmu kebijakan dan pemikiran sistem di sektor kesehatan. Ketika membahas pemikiran sistem ini, pelaku utama di masyarakat dan juga pelayanan swasta semakin mendapat perhatian. Masalah pemerataan juga semakin diperhatikan karena universal health coverage bukan hanya terkait dengan pendanaan saja, melainkan juga menyangkut banyak hal. Salah satu hal yang dirisaukan oleh berbagai pembicara adalah ketika faktor politik mempengaruhi terlalu banyak. Politik di sini dapat mencakup berbagai aspek, misalnya terkait penetapan anggaran, birokrasi, kelompok yang mendapatkan manfaat, serta di pelaku kesehatan. Aspek politik ini jika tidak dikelola secara baik dapat membawa sistem kesehatan menjadi sulit berkembang. Situasi ini juga terjadi di Indonesia dimana saat ini situasi sistem kesehatan terdorong oleh pengaruh politik praktis terkait dengan pemilihan presiden dan anggota DPR sehingga ada risiko aspek – aspek teknis menjadi sulit dikelola.

 LINK TERKAIT

Plenary 3 Evidenced Based Approached: Epidemiological Value in Advancing Public Health Policy

ba 4

4 Oktober 2018

Dr Siyan Yi adalah seorang peneliti senior dari University of Singapore dan sebagai pembicara pertama dalam sesi plenary ini. Topik yang dibawakan terkait data quality in developing countries. Beberapa isu penting pada negara-negara berkembang antara lain terkait dengan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap data. Dalam laporan internasional hanya 25 % populasi terdata dimana hanya 34 negara yang memiliki manajemen pendataan yang baik.

Dengan masalah ini, maka WHO berinisiatif untuk memperbaiki kualitas data dengan target hingga 2020. Beberapa perbaikan untuk meningkatkan kualitas data dengan menyusun berdasarkan kesesuaian/jenis data, mengorganisaikan, dan dengan penggunaan biaya murah. Sasaran data based ditargetkan pada registrasi sistem vital, seperti kelahiran, kematian, kesakitan, representasi dari populasi, keadilan kesehatan, dan lain – lain. Dr. Yi menutup dengan menegaskan bahwa data seharusnya menjadi isu utama yang perlu distandarkan dan dimonitor setiap saat.

DR. dr. Hariadi Wibisono sebagai ketua asosiasi epidemiologi se – Indonesia, memberikan materi terkait advancing surveillance system. Di awal paparan, Hari memetakan jenis masalah, tantangan, dan jalan keluar terhadap masalah – masalah yang terjadi berdasarkan ilmu surveilans. Seperti penanganan malaria, hal penting yang perlu dipertimbangkan seperti wilayah dan resistensi obat, kesadaran masyarakat, keterbatasan akses ke fasilitas, peningkatan factor risiko, dan sebagainya.

Dicontohkan lainnya seperti penanganan filariasis memiliki tantangan seperti transmisi penilaian dengan survey serta penetapan daerah endemik dan non endemik. Juga ditambahkan contoh pada intervensi penyakit ebola dan polio. Untuk itu Hari menyatakan bahwa sistem surveilans sangat penting ditingkatkan oleh negara berkembang.
Dr Ridwan Amiruddin, merupakan ketua Persakmi dan ketua ahli epidemiologi se- Sulawesi Selatan, memberikan materi tentang Cause and effect association: the key of effective public health policy.

Beberapa temuan penelitian yang bisa dijadikan dasar dalam penentuan intervensi. Seperti pada contoh kebijakan pengendalian tembakau. Sudah banyak bukti – bukti penelitian yang menunjukkan banyaknya masalah terkait dengan asap rokok, salah satu yang paling besar adalah kanker paru. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana mendukung rekomendasi berdasarkan bukti-bukti nyata yang tentunya dipengaruhi oleh biaya, isu, serta bantuan dari pihak luar.

Pembeicara terakhir, Prof Virasakdi Chongsuvivatwong, berbicara tentang health service big data. Seluruhrumah sakti telah melakukan pendokumentasian tanpa menggunakan kertas melainkan system computer, dimana data besar terkumpul dalam satu sistem. Namun di lain sisi, kendala terkait dengan data yang memiliki struktur berbeda – beda sehingga terkadang penggunaan masih sangat minim.

Isu lain yang dihadapi adalah privasi data, di Amerika sendiri memiliki 16 variabel yang tidak boleh disebar ke khalayak, namun di negara – negara berkembang di Asia Tenggara hal ini belum menjadi fokus dari pemerintah. Beberapa masukan untuk kendala data yang dihadapi adalah dengan mengembangkan data variabel yang penting saja, menggunakan analisis sederhana (rata-rata, median, SD, IQR), dan membuat kluster analisis.

Reporter:
Faisal Mansur & Muhammad Asrullah

Link Terkait

{tab title=”Hari Pertama” class=”red”}

{tab title=”Hari Kedua” class=”orange”}

{/tabs}

 

Plenary 2 Global Chalenges for Good Health and well-being

anung

Plenary 2 konferensi IEASEA 2018 mengangkat tema “Global Chalenges for Good Health and well-being”. Narasumber pada sesi ini adalah Dr Anung Sugihanto, M.Kes dari Kementerian Kesehatan, Dr. Umar Ibrahim dari University of Technology Sydney), serta dr. Maria,perwakilan WHO.

Dr Anung dalam paparannya menjelaskan mengenai pentingnya perencanaan berbasis bukti untuk mengendalikan penyebaran penyakit di Indonesia. Intervensi yang diberikan akan tepat sasaran jika mengetahui “Siapa”, “di mana”, “kapan”, dan “bagaimana” intervensi diberikan. Penanganan bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah merupakan salah satu isu di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus. Intervensi pasca bencana akan terjamin keberlanjutannya jika pemerintah tidak berdiri sendiri dalam upaya rehabilitasi pasca bencana. Harapannya, pihak swasta juga dapat memegang peran penting, dan intervensi yang diberikan akan berlandaskan pada evidence yang ada. Isu pasca bencana tidak hanya meliputi isu kesehatan jangka pendek, tetapi juga berpotensi menyebabkan peningkatan penyebaran penyakit jangka panjang misalnya TB dan penyakit menular lainnya. Oleh karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait dalam upaya untuk mengendalikan isu-isu kesehatan yang ada.

Dr. Maria dalam pemaparannya menjelaskan mengenai prevalensi AIDS dan TB, dan Malaria. Indonesia merupakan salah satu dari 91 negara endemi malaria di dunia. Secara global, terdapat strategi teknis untuk pencegahan malaria dengan 3 pilar utama, yakni memastikan akses yang menyeluruh terhadap kasus malaria, pencegahan, diagnosis, dan intervensi. Pilar kedua terkait dengan upaya percepatan upaya eliminasi, serta pilar ketiga yakni transformasi surveilans malaria menjadi upaya utama dalam proses pencegahan. Indonesia tidak termasuk dalam 6 negara yang telah terbebas dari malaria, dan 17 negara dengan status bebas kasus baru pada 2015.

Di lain sisi, berdasarkan laporan kasus dunia, HIV mengalami penurunan kasus dari tahun ke tahun. 5 pilar dalam strategi penurunan angka HIV yakni, informasi yang akurat, intervensi untuk memberi dampak yang signifikan berupa akurasi diagnosis dan pemeriksaan HIV, pelayanan yang merata dan adil, pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan program, dan inovasi terbaru untuk mempercepat proses penurunan angka prevalensi. Sedangkan untuk kasus TB, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia. Harapannya, dunia bebas TB dengan menerapkan 3 pilar utama dalam pencegahan dan pengobatan TB yakni pemerintah yang transparan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, membangun kerja sama yang baik antar sektor dalam pencegahan TB, melindungi hak asasi, etik, dan asas pemerataan, dan adaptasi strategi menjadi strategi nasional dengan pendekatan kerja sama lintas sektor.

Kolaborasi trans disiplin untuk keberlanjutan program merupakan isu yang disampaikan oleh Dr Umar. Dalam paparannya, Dr Umar menjelaskan bahwa kesehatan dipengaruhi oleh faktor yang tidak berdiri sendiri. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi, dan merupakan tanggung jawab seluruh elemen, pemerintah dan swasta, serta masyarakat. Melibatkan lingkungan yang sehat akan mencegah penyebaran penyakit melalui isu ketahanan pangan, isu kesehatan lingkungan, air bersih, dan isu bencana alam. Kompleksitas dari masalah kesehatan dengan indikator lingkungan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, waktu yang panjang, dan biaya yang besar, tetapi seluruh investasi kesehatan ini untuk sesuatu yang lebih besar dan berkelanjutan.

Reporter: Faisal dan Muhammad Asrullah

Link Terkait 

Plenary 1. Public Health Achievement, where we are now

Plenary 1 bertema “Public Health Achievement, where we are now’. Plenary disampaikan oleh Prof. Syed Aljunid dari Kuwait University, DR. I Nyoman Kandun MPH dari FETP Indonesia, dan Dr Umesh Kapil dari All India Institute, Medical Sciences New Delhi. 

Prof Syed Aljunid menyampaikan isu terkait beban penyakit tidak menular di negara-negara berkembang. Negara berkembang sedang menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengembangkan sistem kesehatannya. Jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/ uhc) yang pertama diperkenalkan oleh WHO pada 2008, bertujuan untuk memberikan hak yang sama atas kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa beban finansial. Salah satu isu terkait penerapan UHC adalah meningkatkan pembiayaan kesehatan yang seiring dengan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular. 41 juta kematian di Dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular, dan lebih dari 85% terjadi di negara berkembang. Penyakit jantung koroner, kanker, penyakit saluran pernafasan, dan diabetes merupakan penyakit tidak menular yang menyumbang angka kematian secara global. Beberapa faktor yang bisa diintervensi guna menurunkan angka prevalensinya adalah gaya hidup, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, diet, dan konsumsi alkohol. Salah satu alternatif solusi yang dapat ditempuh adalah menjamin kepesertaan asuransi kesehatan, alokasi sumber daya yang cukup besar untuk aspek pencegahan penyakit, dan pendekatan multi sektor yang komprehensif.

ba 3Dr I Nyoman Kandun membahas emergensi dari penyakit menular, dari segi upaya untuk pencegahan, deteksi dan responden. Secara nasional, agenda kesehatan global (Global Health Security Agenda), pengendalian penyakit tidak menular menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan Dunia. GHSA meliputi pencegahan penyakit, deteksi melalui sistem laboratorium yang tersistem, surveilans dan pelaporan yang real time,,pengembangan sumber daya, dan respon meliputi kerja sama lintas sektor antara sektor kesehatan dengan sektor lainnya. Kerja sama pengendalian penyakit tidak menular juga melibatkan antar negara, karena turis berpotensi menularkan penyakit.

Dr Umesh Kapil berbicara mengenai hubungan epidemiologi dengan nutrisi secara lebih spesifik. Menurut Dr. Umesh, sebagai praktisi dalam bidang epidemiologi harus meyakinkan hanya program intervensi berdasarkan bukti nyata yang dapat diterapkan, yang kedua adalah meyakinkan bahwa perhatian kita dalam intervensi berdasarkan kebutuhan dan bukan karena kepentingan komersial. Dalam paparannya, Dr Umesh juga menjelaskan melalui kegiatan evaluasi program implementasi Vitamin A Suplementasi (VAS). Dimulai dari bagaimana awal masalah defisiensi Vitamin A ditanggapi dan dianalisis, meyakinkan bahwa VAD sangat penting untuk diturunkan sehingga terjadi perubahan program VAS yang menyasar pada anak-anak. Dalam beberapa studi di India dan Indonesia telah menghasilkan beberapa hasil berbeda, Jika di India program suplementasi vitamin A memberikan pengaruh terhadap penurunan angka kematian pada anak-anak. Lain halnya di Indonesia, tidak menunjukkan hubungan signifikan. Salah satu indikasinya adalah karena bentuk intervensi pemberian suplemen vitamin A yang diberikan dan sangat beragamnya penyebab kematian lain yang juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Sebagai penutup Dr Umesh Kapil menekankan perlunya suplai vitamin A terhadap balita diterapkan secara luas sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian pada anak.

Reporter: Faisal dan Muhammad Asrullah

Link Terkait 

Reportase Keynote Speech

ba 2Dr. Vinod K Srivastava dari IEA – WHO Liason mengangkat isu mengenai kesehatan ibu dan anak di negara- negara Asia Tenggara. Dr Vinod mengemukakan fakta yang menunjukkan bahwa 9,2 juta anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap kesehatan menjadi salah satu faktor penyebab kematian tersebut. Dari segi pencapaian, terjadi penurunan angka kematian anak tetapi tidak signifikan. Secara global, Asia Pasifik menyumbang sekitar 41% angka kematian anak di seluruh dunia. Perbedaan tingkat ekonomi dan jumlah kepadatan penduduk di beberapa negara menjadi kendala dalam upaya penurunan AKI dan AKB. 

Misalnya, Bangladesh merupakan negara dengan jumlah kepadatan penduduk terbesar dari seluruh negara Asia Tenggara sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan negara lain. Bagi negara dengan ekonomi rendah, isu yang juga menjadi tantangan adalah pelayanan kesehatan dasar yang tidak memadai. Dengan diterapkannya jaminan kesehatan semesta (UHC) di beberapa negara, tentunya dengan sistem yang lebih jelas dan terarah dan kebijakan yang diambil berdasarkan bukti yang ada, diharapkan dapat menurunkan AKI dan AKB dengan pendekatan lokal yang berbeda-beda.

Beberapa pengalaman terkait upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak menunjukkan langkah yang lebih baik. Srilanka menjadi negara yang sukses menerapkan UHC. Kesehatan dan pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat. Pelayanan kesehatan juga melibatkan pemerintah dan swasta. Pendekatan juga menekankan pada upaya preventif yang lebih besar dibandingkan dengan upaya kuratif, dan dilaksanakan secara berkelanjutan segera setelah menikah hingga mengandung dan bersalin.

Isu lain juga yang menjadi perhatian adalah aspek gizi, keluarga berencana, ASI ekslusif, dan isu gender. Menurut Dr Vinod, diperlukan investasi dalam skala besar untuk kesehatan ibu dan anak. Investasi tersebut akan membawa dampak yang besar tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi negara.

Reporter:
Muhammad Asrullah (PKMK UGM)

Link Terkait