Category: agenda

KERANGKA ACUAN

Rangkaian Webinar dan Seminar
Masyarakat Praktisi (Community of Practice) Aplikasi Sistem Kontrak dalam Sektor Kesehatan

Jumat, 19 Januari 2018

Tema Bulan ke-3: Sistem Kontrak dalam Program Nusantara Sehat, Studi Kasus di Kabupaten Asmat

PENDAHULUAN

Sejak di-launching pada 2014 dan dimulai pada 2015, Program Nusantara Sehat telah mencapai berbagai keberhasilan. Hasil evaluasi 2 tahun pertama pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI misalmya, menunjukkan bahwa tim Nusantara Sehat mampu menjadi agent of change, membuat pelayanan puskesmas lebih baik di dalam maupun di luar gedung, dan menjadikan kinerja puskesmas secara keseluruhan lebih baik.

Program Nusantara Sehat dilakukan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan kriteria terpencil atau sangat terpencil terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Mulai 2017, program ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga.

Dari aspek sistem kontrak SDM Kesehatan, selama perjalanannya telah terjadi perubahan pendekatan. Awalnya, pendekatan kontrak yang diterapkan adalah kontrak berbasis tim (team-based contracting) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2017, selain pendekatan kontrak berbasis tim juga dilakukan kontrak individu berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2017. Yang menarik, baik kontrak berbasis tim maupun kontrak individu, semua diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Terlepas dari berbagai keberhasilan yang telah dicapai, Program Nusantara Sehat tidak terlepas dari berbagai masalah. Setidaknya ada 3 agenda yang bisa diidentifikasi dan akan dibahas dalam rangkaian kegiatan webinar dan seminar ini yaitu: (a) permasalahan kecemburuan yang ditimbulkan di daerah terkait besaran insentif, fasilitas, dan perhatian pemerintah pusat; (b) rendahnya minat dokter umum untuk mengikuti program tersebut; dan (c) permasalahan dari pendekatan kontrak yang diterapkan dengan rentang kendali yang terlalu luas.

Rangkaian webinar dan seminar ini bertujuan untuk membahas berbagai kendala tersebut dan mencoba mencari solusi agar program Nusantara Sehat ini bisa lebih baik. Rangkaian kegiatan ini merupakan salah satu agenda dari Masyarakat Praktis (Community of Practice) Aplikasi Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan yang digagas sejak 2-3 tahun yang lalu.

Dalam beberapa waktu terakhir, dunia kesehatan di Indonesia dikejutkan dengan munculnya “bencana kesehatan”(istilah yang digunakan Kompas) di Kabupaten Asmat dengan banyaknya balita yang kurang gizi, menderita penyakit, dan akhirnya meninggal dunia. Salah satu penyebabnya adalah kurang tersedianya atau kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan di pelosok Kabupaten Asmat.

Dengan konteks aktual demikian, webinar bulan ke-3 ini akan mengangkat isu tersebut dalam perspektif Sistem Kontrak dalam Program Nusantara Sehat untuk menjangkau daerah sulit seperti Kabupaten Asmat, sekaligus untuk mencari solusinya. Dalam perspektif tersebut, mungkinkah Program Nusantara Sehat diserahkan kepada pihak ketiga yang terpercaya sehingga bencana kesehatan seperti di Asmat tidak terulang lagi?

TUJUAN

Seminar dan Webinar bulan ke-3 ini bertujuan:

1. Mendiskusikan penyebab terjadinya bencana kesehatan di Kabupaten Asmat
2. Mendiskusikan sistem kontrak yang diterapkan dalam Program Nusantara Sehat, dan mencari solusinya.
3. Mendiskusikan peluang organisasi profesi seperti IAKMI untuk menjadi pihak ketiga dalam Program Nusantara Sehat di daerah sulit.

NARASUMBER

• Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kemenkes RI
• IAKMI
• Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

PESERTA

• Peserta individu atau berkelompok, baik hadir langsung maupun melalui webinar.
• Peserta berasal dari:
  • Kemenkes RI
  • Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran program Nusantara Sehat
  • Donor Agency
  • IAKMI
  • JKKI
  • FKM
  • FK
  • Poltekkes
  • Stikes
  • LSM Kesehatan
  • Yayasan keagamaan
  • Lembaga konsultasi kesehatan.
  • CoP Aplikasi Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan
  • Peminat lainnya

WAKTU DAN TEMPAT

• Hari: Jumat 19 Januari 2018; Jam 09.00 – 11.00 WIB.
• Tempat: Kampus FK UGM

METODE

Webinar, dan seminar.
Kegiatan ini dapat diakses melalui webinar:

Registration URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/3908545420620260609 
Webinar ID: 684-493-987

AGENDA

Bulan III : Jumat 19 Januari 2018
Tema     : Sistem Kontrak dalam Program Nusantara Sehat (Studi Kasus di Kabupaten Asmat)

PENDAFTARAN

Peserta yang berminat dapat mendaftar ke:

Maria Adelheid Lelyana
Email: [email protected]
HP: 08132970006

EXPERT MEETING

Strategi Penguatan Pelayanan Primer Untuk Mendukung Sustainabilitas Program JKN

  Latar Belakang

Beban biaya kesehatan yang diselenggarakan melalui program JKN dari tahun ke tahun semakin besar bahkan ketidakseimbangan (gap) antara penerimaan iuran dengan biaya pelayanan peserta BPJS Kesehatan cenderung meningkat. Pada 2014 defisit anggaran mencapai Rp 3,3 triliun, bertambah menjadi Rp 5,7 triliun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016. Pada semester pertama 2017, defisit BPJS Kesehatan telah mencapai Rp 5,8 triliun dan diperkirakan akan bertambah menjadi sekitar Rp 9 triliun pada akhir tahun. Bila kondisi ini tidak segera diatasi maka peningkatan beban kuratif tersebut akan berdampak tidak tercapainya sustainabilitas program JKN.

Untuk mengatasi hal tersebut antara lain perlu dilakukan kajian secara komprehensif seluruh mata rantai pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik dalam lingkup Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah adanya keseimbangan antara upaya promotif/preventif dan kuratif/rehabilitatif.

Sistem pembayaran secara kapitasi yang saat ini dilaksanakan di tingkat fasilitas kesehatan primer, yang semula diharapkan akan meningkatkan upaya promotif/preventif di masyarakat, masih ada kecenderungan mengedepankan aspek upaya kuratif.

Dihadapkan pada kondisi tersebut di atas muncul beberapa isu penting terkait dengan pelayanan primer dalam hubungannya dengan sustainabilitas program JKN sebagai berikut:

• Data menunjukan bahwa tingkat severity masyarakat pada umumnya 70% – 80% di tingkat severity I dan II yang seharusnya sebagian besar diantaranya dapat ditangani di tingkat pelayanan primer, namun dirujuk ke rumah sakit sehingga berdampak kepada tingginya biaya pelayanan kesehatan.
• Tingkat rujukan dari pelayanan primer ke rumah sakit yang masih relatif tinggi antara lain disebabkan oleh:
  • terbatasnya kemampuan sarana prasarana pelayanan primer;
  • belum optimalnya tingkat kompetensi tenaga medis untuk mencapai 155 kompetensi dokter layanan primer;
  • sikap masyarakat yang masih cenderung memilih berobat/dirujuk ke rumah sakit/dokter spesialis.
  • Dengan makin tingginya tingkat pelayanan peserta BPJS Kesehatan di pelayanan primer (khususnya puskesmas) maka beban pelayanan kuratif semakin tinggi dan dikhawatirkan kurang optimalnya pelaksanaan program promotif/preventif di kesehatan masyarakat.
  • Sejauh mana pemanfaatan dan optimalisasi anggaran untuk program UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) di pelayanan primer berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
  • Analisa biaya tentang pengaruh penguatan pelayanan primer terhadap penurunan beban biaya pelayanan kesehatan

Dengan adanya berbagai isu penting di atas khususnya yang terkait dengan strategi penguatan pelayanan primer untuk mendukung sustanabilitas JKN, maka diperlukan kajian yang mendalam dan strategis untuk mencari solusi yang melibatkan seluruh stakeholders kesehatan. Forum expert meeting/temu pakar yang diselenggarakan oleh IndoHCF ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dalam penguatan pelayanan primer di Indonesia.

  Tujuan

1. Melakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan aspek pelayanan kesehatan primerdalam kaitan sustanibilitas program JKN
2. Mencari solusi strategis tentang peran pelayanan primer dalam meningkatkan sustainabilitas program JKN

Keluaran

Rekomendasi tentang upaya yang perlu dilakukan oleh para stakeholder dalam upaya penguatan pelayanan primer untuk mendukung sustainabilitas JKN.

Peserta Kegiatan

Temu pakar ini diikuti oleh para pakar dan stakeholder dari masing-masing bidang, di antaranya:

1. Regulator
2. Akademisi
3. Jajaran Dinas Kesehatan & penyelenggara pelayanan primer
4. Asosiasi Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Primer, Profesi
5. Praktisi dan pemerhati kesehatan khususnya tentang pelayanan primer
6. Stakeholders pelayanan primer lainnya yang terkait.

  Tempat & Waktu

Hari / tanggal : Sabtu / 27 Januari 2018
Waktu            : 08.00 – 13.00
Tempat          : Djakarta Room, Raffles Hotel Jakarta, lantai 2, Ciputra World 1,
                       Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3 – 5, Jakarta Selatan

  Agenda Kegiatan

Reportase kegiatan

Di akhir tahun 2017, PKMK FK UGM menyelenggarakan pertemuan yang membahas mengenai kaleidoskop 2017 dan refleksinya. Topik kunci refleksi tahun ini adalah fragmentasi sistem pelayanan kesehatan yang terlihat semakin membesar. Sebagai pembukaan, Shita Listyadewi, PhD (moderator) mempersilahkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD memaparkan situasi sistem kesehatan di tahun 2017. Beliau menjelaskan ada 2 jalur dalam sistem pendanaan kesehatan yang tidak dikelola secara bersama, yaitu jalur 1 (UU Kesehatan, UU RS, UU Pemda) dan jalur 2 (UU SJSN dan UU BPJS). Di lain sisi, sistem sentralistik (BPJS Kesehatan) dan sistem desentralisasi (Kemenkes) justru menjadikan sistem kesehatan terfragmentasi. Beberapa contoh fragmentasi di pelayanan TB dan rumah sakit ternyata juga terkait dengan belum meratanya supply side, mismatch JKN, dan belum optimalnya peran Pemda. Penggunaan data untuk pengambilan keputusan juga belum ada koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Dinkes di daerah.

Fragmentasi pelayanan TB dijelaskan lebih detail oleh Prof. Tjandra Yoga Aditama dan Prof. Adi Utarini dari aspek dinamika regulasi, revenue collection, pooling, dan purchasing. Prof Tjandra menyatakan bahwa fragmentasi dalam pelayanan TB bahkan sudah terjadi sebelum era JKN dan saat ini akhirnya semakin besar. Salah satu akibat dari fragmentasi yang ditekankan adalah inefisiensi pembiayaan, masih dijumpai out of pocket, belum optimalnya sistem rujukan dan mutu layanan TB. Dijumpainya kasus tidak semua pasien TB ditanggulangi dengan program saat ini bukan sekedar permasalahan koordinasi, melainkan juga belum terlibatnya sektor swasta dalam penanganan kasus TB. Di lain sisi, akses data JKN sangat terbatas dan tidak ada koordinasi antar 2-pool baik dari sistem pembiayaan maupun sistem pencatatan dan pelaporan. Dalam sesi diskusi juga muncul isu menarik bahwa fragmentasi juga dapat terjadi antara isu manajemen dan isu pelayanan.

Terkait dengan fragmentasi di pelayanan rumah sakit, Prof. Laksono menjelaskan bahwa isu pemerataan dan ketidakadilan masih menonjol. Salah satunya terlihat dari kesenjangan tingkat pemanfaatan klaim INA-CBG di rumah sakit antar daerah dan perkembangan rumah sakit yang masih terpusat di Jawa. Pada akhirnya akan berdampak pada masalah equity dan mutu pelayanan di rumah sakit. Bapak Anung dan tim provinsi DIY juga menekankan bahwa kesulitan mendapatkan data JKN tetap terjadi sampai saat ini. Keterbatasan data ini cukup menyulitkan pengambil keputusan untuk mengidentifikasi daerah mana yang paling berkontribusi terhadap mismatch JKN dan menentukan formula pembagian peran pusat dan daerah. Selaku Bupati Kulon Progo; dr. Hasto Wardoyo Sp.OG(K) juga menegaskan bahwa adanya fragmentasi seperti saat ini menjadi constraint dalam pemberian pelayanan. Situasi unlimited dalam pembiayaan kesehatan juga patut untuk dikaji kembali sampai tataran di perbaikan kebijakan yang menambahkan komponen peran dari Pemda.

Reporter : Budi Eko Siswoyo

{slider title=”JANUARI” open=”false” class=”info solid icon”}

PKMK mengawali tahun 2017 dengan bekal dari tahun 2016 dimana Riset Implementasi mengenai Pelayanan Primer di era JKN yang bekerja sama dengan Kemenkes dan USAID menemukan hasil menarik, yaitu insentif dari kapitasi yang belum efektif, dan keterpisahan Dinas Kesehatan dari sistem jaminan kesehatan. Kedua isu ini menjadi agenda penting di tahun 2017. Isu hubungan antara kebijakan JKN (UU SJSN dan UU BPJS) dengan sistem kesehatan di Indonesia menjadi topik yang menjadi bahasan di tahun 2017. Salah satu hal penting adalah mengenai kontradiksi antara kebijakan JKN yang mengggunakan sistem yang sentralistik dengan sektor kesehatan yang mempunyai prinsip desentralistik.

Disamping itu untuk Isu Kebijakan Kesehatan, PKMK FK UGM memulai tahun baru 2017 dengan menyelenggarakan seminar yang menjelaskan tentang teori monitoring evaluasi dan teknis analisis evaluasi kebijakan dan stakeholder. Selain itu, adanya Permenkes No. 4/ 2017 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam program JKN juga turut diusung menjadi bahan diskusi dalam seminar berikutnya.

• MONEV JKN 2017
• Diskusi: Monitoring dan Evaluasi Kebijakan JKN di tahun 2017, Apakah diperlukan?
• Diseminasi Hasil Riset Implementasi JKN pada Pelayanan Primer – Siklus 1
• Diseminasi Hasil Riset Implementasi JKN pada Pelayanan Primer – Siklus 2
• Teori monitoring evaluasi dan teknis analisis evaluasi kebijakan
• Peraturan Perundangan

{slider title=”FEBRUARI” class=”green solid color-content icon”}

PKMK melanjutkan serangkaian webinar yang di bulan Februari membahas ideologi dalam JKN dan posisi ideologi dalam monitoring dan evaluasi kebijakan JKN. Isu ideologi ini penting dalam konteks kebijakan JKN yang cenderung mempunyai paket-manfaat yang tidak terbatas, dalam situasi supply-side sistem kesehatan yang tidak merata, dan keadaan keuangan pemerintah yang tidak kuat untuk mendanai seluruh paket-manfaat.

link terkait

Pada bulan Februari 2017 dilakukan kunjungan ke Hanoi untuk membandingkan jaminan kesehatan di Vietnam dan Indonesia. Menarik yang terlihat, walaupun Vietnam merupakan negara dengan ideologi sosialis, paket-manfaat JKN tidaklah sebesar yang ada di Indonesia. Paket manfaat KB hanya diberikan ke masyarakat miskin. Masyarakat kelas menengah ke atas dipersilahkan untuk membeli sendiri.

link terkait 

{slider title=”MARET” class=”orange solid icon”}

Isu sentralisasi dan desentralisasi kebijakan jaminan kesehatan terus dibahas. Bersama dengan DJSN dan Jamkesos DIY, PKMK mendiskusikan kerja sama pusat dan daerah beserta tantangan dan peluang atas formulasi pembagian peran pusat dan daerah dalam perspektif keadilan sosial di era JKN. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan diskusi di Propinsi Jawa Tengah tentang penggunaan data dari BPJS untuk perencanaan kesehatan. Dalam diskusi ternyata memang sampai tahun ke empat JKN dijalankan, staf Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Propinsi tidak dapat akses ke data BPJS untuk perencanaan. Di sini terlihat bahwa fragmentasi sistem pelayanan kesehatan terlihat dari terpisahnya data untuk perencanaan kesehatan. Hasil penemuan Riset Implementasi yang di lakukan pada tahun 2016 di Propinsi Sumatera Utara, DKI, Jawa Timur, Papua, ternyata juga dibenarkan di DIT, Jawa Tengah, dan Propinsi Riau.

Sebagai catatan dengan adanya BPJS, data FKTP swasta tetap tidak bisa dianalisis di Puskesmas Pemerintah. Lebih lanjut fungsi Puskesmas sebagai organisasi di level kecamatan yang mengurusi kesehatan wilayah menjadi tidak berjalan. Puskesmas berubah menjadi kontraktor BPJS.

Catatan:

• Pada bulan ini ada satu wujud produk hukum yang terbit di bulan ini sebagai hasil koordinasi dua lembaga yaitu Peraturan Bersama Sekjen Kemenkes dan Direktur BPJS Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan kapitasi berbasis komitmen pelayanan di FKTP.
• Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI mulai menggiatkan sistem rujukan nasional, propinsi, dan regional dengan menggunakan teknologi telematika. Sampai tahun ke 4 kebijakan JKN, sistem rujukan belum tertata dengan baik.

Link terkait:

• kerja sama pusat dan daerah dalam perspektif keadilan sosial di era JKN
• Desentralisasi Sistem Kesehatan di Berbagai Negara
• Peraturan Perundangan
   

{slider title=”APRIL” class=”red solid color-content icon”}

Dalam membahas peranan Dinas Kesehatan dalam JKN, dengan konteks peranan BPJS dan jaringan pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah, dilakukan telaah terhadap peran purchasing. Dengan adanya dana yang masuk ke BPJS, maka terjadi dua aliran dana kesehatan, yang ke kuratif (terutama) oleh BPJS, dan yang preventif dan promotif ke Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan. Dengan demikian ada 2 Purchaser besar yaitu Kemenkes/Dinas Kesehatan dan BPJS. Sebagai catatan Kemenkes/DinKes merangkap posisi sebagai Steward dalam sistem JKN. Peran strategic purchasing dan dinamika aktor kebijakan juga ditelaah oleh PKMK bersama Community of Practice dengan DJSN dengan dana dari USAID.

Catatan:

• Pada bulan ini, peneliti PKMK juga menghadiri Annual UHC Financing forum di Washington yang reportasenya telah disampaikan kepada para anggota CoP di Indonesia. Isu utama di dalam meeting ini adalah mengenai “waste”. 
• Bedah buku dari laporan Health System Review Indonesia yang diterbitkan oleh Health Observatory. 

• Transformasi strategic purcashing yang pro-poor

• Community of Practice – Strategic Purchasing

{slider title=”MEI” class=”info solid icon”}

Merespon Peraturan BPJS Kesehatan No. 1/2017 terkait pemerataan peserta di FKTP maka PKMK mengundang pemateri dari BPJS Kesehatan untuk menjelaskan konsep kebijakan pemerataan kepesertaan beserta isu-isu menarik dari regulasi tersebut. Kebijakan pemerataan anggota di layanan primer dengan dasar 5000 peserta per satu dokter/FKTP ini dirasakan sulit diterima oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini memang terjadi situasi yang dilematis untuk pelayanan kesehatan primer pemerintah, apakah Dinas Kesehatan bertindak sebagai steward atau kontraktor FKTP.

Catatan:

• Dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan yang memperhatikan mereka yang di pinggiran, PKMK juga mengadakan seminar yang mengundang P2JK Kemenkes dan pakar hukum dari FH UGM.
• Selain itu, diskusi mengenai provider payment juga mengundang para pakar dari Thailand untuk berdiskusi bersama di FK UGM.
• Pada bulan ini juga lahir PP No. 17/2017 mengenai sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Namun PP ini sulit sekali digabungkan dengan perencanaan di BPJS.

Link Terkati:

• isu menarik dari konsep kebijakan pemerataan kepesertaan
• penyusunan kebijakan yang memperhatikan mereka yang di pinggiran
• Kuliah tamu “provider payment”
• arsip pendampingan sinkronisasi RPJMD – RPJMN

{slider title=”JUNI” class=”green solid color-content icon”}

Konsep sentralisasi dan desentralisasi beserta implementasinya di era JKN menjadi salah satu topik seminar di bulan Juni untuk mendukung konsep pembagian peran pusat dan daerah. Seminar tersebut juga diikuti dengan pembahasan mengenai strategi penyusunan agenda kebijakan ke berbagai pihak eksekutif dan yudikatif.

link terkait

• Sentralisasi JKN dan Desentralisasi Sektor Kesehatan
• Strategi Penyusunan Agenda Kebijakan ke Berbagai Pihak Eksekutif dan Yudikatif 

{slider title=”JULI” class=”orange solid icon”}

Pasca Kongres International Health Economics Association 2017, tim peneliti PKMK yang menghadiri kongres tersebut mengadakan knowledge sharing melalui webinar bersama para anggota community of practice, terutama membahas mengenai isu efisiensi pelayanan kesehatan dan tantangan di bidang ekonomi kesehatan yang dihadapi antar negara. Beberapa isu kesehatan yang dibahas dalam Postgraduate Forum on Health System and Policy 2017 juga disampaikan kepada community of practice di Indonesia. Pada bulan ini juga terbit Perpres No. 59/ 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam Perpres ini terlihat fungsi pemerintah daerah sangat penting dalam sektor kesehatan karena membutuhkan kerjasama lintas sektoral.

Link terkait

• Reportase IHEA 2017
• Knowledge Sharing : iHEA Congress 2017
• Reportase Postgraduate Forum On Health System and Policy 2017

{slider title=”AGUSTUS” class=”red solid color-content icon”}

Bersama dengan PPSDM Kemenkes, DJSN, dan BPJS Kesehatan; PKMK memfasilitasi seminar yang mendiskusikan mengenai kondisi supply side di Indonesia, termasuk pentingnya distribusi dan kualitas SDM kesehatan. Pada bulan ini juga telah terbit Permenkeu No. 112/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa. Untuk merespon pencapaian tujuan pembangungan nasional melalui upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, selama bulan Juli-Agustus ini PKMK juga mengadakan serangkaian pelatihan refreshing terkait teknik pendampingan penyusunan sinkronisasi RPJMD-RPJMN.

Link terkait

• Kesiapan Supply Side di Berbagai Daerah
• Kesiapan SDM Kesehatan di Berbagai Daerah
• refreshing terkait teknik pendampingan penyusunan sinkronisasi RPJMD-RPJMN

{slider title=”SEPTEMBER” class=”info solid icon”}

Setelah menyelenggarakan serangkaian kegiatan, PKMK kemudian memfasilitasi diskusi untuk draft akhir produk dari hasil pendampingan sinkronisasi RPJMD-RPJMN dari tim sinkronisasi kota Yogyakarta. Mulai bulan September sampai bulan Desember mendatang, tim PKMK juga menyelenggarakan blended learning strategic purchasing bersama pimpinan dan staf BPJS Kesehatan (Pusat, Depwil, KC) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Link terkait

• Pendampingan sinkronisasi RPJMD-RPJMN

• Blended Learning – Strategic Purchasing

{slider title=”OKTOBER” class=”green solid color-content icon”}

Keberlangsungan program JKN: Tantangan dan Strateginya juga menjadi topik seminar PKMK yang mengundang Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan. Optimalisasi upaya promotif dan preventif dalam program JKN menjadi salah satu topik utama yang didiskusikan. Beberapa topik kemudian dirangkum dan difasilitasi untuk didiskusikan dalam forum nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang mengusung topik tentang monitoring kebijakan JKN dan pengalaman empirik dalam penyusunan kebijakan di level pusat dan daerah. Keputusan di FKKI bahwa tahun ke 5 sebaiknya segera dimulai Riset Evaluasi Kebijakan JKN yang diharapkan dilakukan secara independen.

Pada bulan ini isu mengenai Defisit BPJS semakin besar. Ada masalah dengan pendanaan yang mengakibatkan kegelisahan pengelola-pengelola RS. PERSI sebagai perhimpunan RS di Indonesia bersifat aktif dengan melakukan berbagai lobby.

Link terkait

• Keberlangsungan program JKN: Tantangan dan Strategi
• Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2017

{slider title=”NOVEMBER” class=”orange solid icon”}

Untuk melengkapi reportase Fornas JKKI yang diadakan bulan sebelumnya, PKMK menyusun newsletter yang salah satu bahannya adalah profil kesehatan Indonesia yang diterbitkan tahun 2017.

Sebagai hasil pendampingan sinkronisasi, pada bulan ini PKMK juga memfasilitas tim provinsi DIY untuk membahas draft akhir produk dari sinkronisasi RPJMD-RPJMN.

Link terkait

• Reportase Fornas JKKI 2017
• Profil Kesehatan
• Pendampingan sinkronisasi RPJMD-RPJMN

{slider title=”DESEMBER” class=”red solid color-content icon”}

PKMK mengadakan seminar dan webinar hasil kajian analisis kebijakan pembiayaan program pengendalian TB dalam konteks JKN di Indonesia. Beberapa pendekatan strategic purchasing juga digunakan dalam analisis hasil kajian. Untuk memperkaya metode evaluasi kebijakan, PKMK juga memfasilitasi webinar yang mengenalkan mengenai metode realist evaluation.

Masalah defisit BPJS diatas dengan pemberian dana dari pemerintah. Namun yang menarik adalah bahwa defisit dana akan diatasi dengan bagi hasil rokok. Kebijakan ini ditentang oleh IAKMI yang mengeluarkan himbauan kepada Menteri Kesehatan.

Link terkait

• Kajian Analisis Kebijakan Pembiayaan Program Pengendalian TB dalam Konteks JKN
• Arsip Pre-Kongres International Conference on Realist Evaluation and Review
• Monitoring dan Evaluasi JKN Menggunakan Realist Evaluation

{slider title=”KLIPING BERITA” class=”icon”}

• BPJS Kesehatan terus defisit, bakal terapkan konsep berbagi biaya atau tarik pajak rokok?
• Solusi Sri Mulyani Buat Tambal Defisit BPJS Kesehatan Rp 9 Triliun
• BPJS Kesehatan Sebut Defisit Anggaran Mulai Menipis
• Atasi Defisit, BPJS Kesehatan Bakal Dapat Suntikan Dana Rp 4,2 Triliun
• BPJS Kesehatan Defisit Rp 9 Triliun, Sri Mulyani Minta Pemda Ikut Urunan
• BPJS Kesehatan Defisit, Pemerintah Dipastikan Iuran Tidak Naik
• Alami Defisit, Ini Penjelasan BPJS Kesehatan
• Potensi Terjadinya Defisit Pembiayaan BPJS Kesehatan Meningkat, Perlu Terobosan Kebijakan
• Agar BPJS Kesehatan Tidak Layu Sebelum Berkembang
• Pemerintah Cari Skenario Tekan Defisit Jaminan Kesehatan
• Pemda Bikin Defisit BPJS Kesehatan Makin Besar
• Kementerian Keuangan Pangkas Dua Anggaran Jatah Daerah Guna Tutupi Defisit BPJS Kesehatan
• Defisit Membengkak, BPJS Wacanakan Tidak Biayai 8 Penyakit Ini
• Pemda Wajib Alokasikan APBD Tambal Defisit BPJS Kesehatan
• Kemenko PMK Kembali Bahas Progress Pengendalian Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan
• Ngintip Utak Atik Aturan Tambal Defisit BPJS Kesehatan
• Potensi Terjadinya Defisit Pembiayaan BPJS Kesehatan Meningkat, Perlu Terobosan Kebijakan
• Agar BPJS Kesehatan Tidak Layu Sebelum Berkembang
• Pemerintah Cari Skenario Tekan Defisit Jaminan Kesehatan
• Pemda Bikin Defisit BPJS Kesehatan Makin Besar
• Kementerian Keuangan Pangkas Dua Anggaran Jatah Daerah Guna Tutupi Defisit BPJS Kesehatan
• Defisit Membengkak, BPJS Wacanakan Tidak Biayai 8 Penyakit Ini
• Pemda Wajib Alokasikan APBD Tambal Defisit BPJS Kesehatan
• Kemenko PMK Kembali Bahas Progress Pengendalian Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan
• Ngintip Utak Atik Aturan Tambal Defisit BPJS Kesehatan

{/sliders}

 {jcomments on}

LATAR BELAKANG

Tahun 2017 sudah mendekati akhir dan menjelang berakhirnya tahun Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan menyelenggarakan Kaleidoskop 2017 dan refleksinya. Topik kunci refleksi tahun ini adalah Fragmentasi Sistem Kesehatan yang terlihat membesar. Apa sebenarnya fragmentasi yang terjadi? Fragmentasi ini terjadi karena ada 2 kelompok Undang-Undang yang tidak “bicara” satu sama lain, yaitu Undang-Undang dalam ranah sistem jaminan sosial (UU SJSN dan UU BPJS) serta Undang-Undang dalam ranah kesehatan serta pemerintah daerah.

TUJUAN

1. Membahas apa yang terjadi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan di tahun 2017.
2. Mendiskusikan fenomena perkembangan fragmentasi sistem pelayanan kesehatan dalam konteks adanya JKN.
3. Membahas Refleksi keadaan di tahun 2017 dan dampaknya.
4. Membahas konsep Reformasi Sektor Kesehatan.

PESERTA

1. Peneliti, praktisi, dan akademisi dalam kebijakan kesehatan
2. Mahasiswa S2 Kebijakan dan Manajemen serta IKM
3. Anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
4. Community of Practice di berbagai topik kebijakan.

  JADWAL KEGIATAN

Kegiatan diskusi ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Desember 2017 pukul 12.30-14.30 WIB di Ruang Senat Gd. KPTU Lt. 2 Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Adapun susunan acaranya, yaitu 

reportase 

INFORMASI

Maria Lelyana (Lely)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Telp/Fax. (0274) 549425 (hunting), 081329760006 (HP/WA)
Email: [email protected]
Website: https://kebijakankesehatanindonesia.net/ 

LATAR BELAKANG

Memasuki tahun kelima pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berbagai variasi pelaksanaan ditemukan di daerah. Hampir seluruh puskesmas di Jakarta Timur berhasil memenuhi semua indikator Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP). Hal ini sangat bertentangan dengan yang terjadi di kabupaten lainnya misalnya Tapanuli Selatan dan kota Jayapura yang sebagaian besar puskesmasnya hanya mampu memenuhi 1 dari 3 indikator yang ditetapkan. Serapan dana kapitasi, meskipun setelah adanya revisi Permenkes, masih sangat bervariasi bukan hanya antar kabupaten/kota melainkan juga antar fasilitas di satu kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan seberapa resilient sistem kesehatan di satu daerah dalam menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan situasi yang ada.

Setelah pelaksanaan JKN, terjadi perubahan besar dalam sistem pembiayaan kesehatan, yang membutuhkan perubahan yang menyeluruh pada aspek-aspek sistem kesehatan lainnya, misalnya: sistem pembayaran kepada fasilitas dan individu tenaga kesehatan, kesiapan pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan, pengadaan obat dan peralatan kesehatan, hingga penjangkauan kepada peserta dan calon peserta. Satu perubahan pada program kesehatan membawa pada lahirnya atau berubahnya intervensi kesehatan lainnya. Semua hal terkait perubahan ini sangat dipengaruhi oleh konteks lokal di lebih dari 500 kabupaten/kota. Adanya variasi dalam pelaksanaan ini membutuhkan kebijakan dan regulasi yang terus beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan di lapangan; dan variasi ini masih kurang tertangkap secara ilmiah. Perumusan kebijakan ke depan membutuhkan penelitian yang sistematis dan berkelanjutan yang dapat menangkap konteks di masing-masing wilayah di Indonesia untuk memahami intervensi mana yang efektif, untuk daerah dengan karakteristik seperti apa dan dalam kondisi apa.

Dalam penelitian kesehatan, metodologi seperti randomized control trial (RCT) tetap dianggap sebagai gold standard penelitian yang dapat memberikan penilaian objektif terhadap efektivitas suatu intervensi, seperti obat baru atau vaksinasi serta lainnya. Namun, intervensi program kesehatan yang bersifat sosial atau program yang bertujuan untuk mengubah tingkat pengetahuan atau perilaku tidak dapat dievaluasi dengan pendekatan eksperimental seperti RCT karena tidak semua aspek di populasi yang dibandingkan dapat dikontrol, seperti halnya penelitian RCT. Intervensi kesehatan, misalnya seperti promosi kesehatan untuk meningkatkan utilisasi layanan kesehatan ataupun kebijakan kesehatan terkait sistem pembayaran justru bekerja dengan mekanisme-mekanisme tertentu dan mungkin hanya efektif di populasi dengan karakteristik tertentu serta dipengaruhi oleh berbagai konteks yang ada di populasi itu sendiri. Interaksi dari semua aspek ini justru yang akan mempengaruhi efektivitas program promosi kesehatan tersebut. Sehingga, tidaklah sesuai apabila evaluasi program sosial seperti ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan RCT.

TUJUAN

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman metode realist evaluation untuk monitoring dan evaluasi JKN.
2. Memperkuat forum diskusi untuk mengembangkan penelitian dengan metode realist evaluation
3. Menyelenggarakan penelitian bersama dengan metode realist evaluation yang merangkul institusi-institusi pemerhati kebijakan kesehatan di Indonesia

PESERTA

1. Tim peneliti dan mitra universitas riset implementasi JKN di pelayanan primer
2. Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
3. Peneliti di PKMK dan pusat KPMAK
4. Mahasiswa

JADWAL KEGIATAN

Kegiatan diskusi awal ini akan dilaksanakan pada Jumat, 15 Desember 2017 di Laboratorium Leadership* pukul 13.00 – 15.00.

Adapun jadwal dari kegiatan ini yaitu:

BIAYA

Kegiatan webinar ini didukung oleh project riset implementasi JKN di pelayanan primer.

Informasi pendaftaran:

Maria Adelheid Lelyana
[email protected] 
081329760006 / (0274) 549425

PENGANTAR

Pembiayaan TB dari tahun ke tahun masih tetap tinggi, tetapi indikator TB tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Berbagai cara telah dilakukan untuk melakukan perubahan yang signifikasi dalam rangka menurunkan angka penderita TB. Saat ini pembiayaan TB masih terfragmentasi menjadi beberapa sumber; pemerintah pusat (dengan dukungan donor seperti GlobalFund), pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota. Dengan adanya JKN maka dana untuk program TB ada yang mengalir melalui BPJS Kesehatan. Berbagai aliran dana ini mempengaruhi efektifitas system pembiayaan kesehatan, tidak terkecuali pembiayaan progam TB. Pelaksanaan JKN selama 3 tahun ini diharapkan telah memberikan banyak informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan masyarakat penerima manfaat JKN, khususnya yang terkait dengan program TB. Informasi ini dapat dimanfaatkan apabila dilakukan analisis-analisis yang mendalam terkait indikator-indikator pelaksanaan program TB dalam konteks aliran pendanaan TB di era JKN.

TUJUAN

1. Memahami perubahan kebijakan khususnya pendanaan program TB sebelum dan setelah adanya program JKN, dilihat dari peran masing masing pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan pendanaan lainnya).
2. Analisis monitoring dan evaluasi perubahan yang terjadi dalam model pendanaan TB, setelah adanya program JKN, dilihat dengan menggunakan analisis health financing system (Revenue Collection, Pooling dan Purchasing).
3. Melihat ke depan: Apa yang perlu ditindaklanjuti untuk efisiensi dalam pendanaan program TB kedepan?

UNDANGAN

1. Kementerian Kesehatan (Biro Perencanaan dan Penganggaran)
2. Kementerian Kesehatan (Direktorat Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit)
3. Kementerian Kesehatan (Direktorat P2P, Subdirektorat P2P TB)
4. Kementerian Kesehatan (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
6. Anggota Komis Ahli Kebijakan Program TB
7. Anggota Community of Practice JKN dan Kesehatan
8. Partners (WHO, KNCV, UNICEF, USAID, dll)
9. Peneliti, praktisi (FKTP dan FKTL_, dan akademisi

AGENDA

Pertemuan ini akan diselenggarakan pada hari Senin, 11 Desember 2017 pukul 12.00-16.00 WIB; bertempat di Ruang Pertemuan MMR Jakarta, Gedung Granadi, lantai 10, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan dan Webinar langsung dari Ruang Leadership, Gedung IKM Lama lantai 3 Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada.

Bapak/ Ibu/ Sdr yang tidak dapat hadir secara tatap muka dapat tetap mengikusi diskusi webinar melalui link registrasi berikut:

Link Webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/1907115400168227073 
Webinar ID: 853-455-387

Arsip diskusi bersama Community of Practice Pembiayaan Kesehatan dan JKN dapat diakses selengkapnya melalui website http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/  dan website http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/ 

PEMATERI

1. Deni Harbianto SE
2. Kasubdit P2 TB, Kementerian Kesehatan RI

Fasilitator: Prof. Laksono Trisnantoro MSc PhD

PEMBAHAS

1. Dr. Pandu Riono, (Komisi Ahli TB)
2. BPJS Kesehatan RI

SUSUNAN ACARA

INFORMASI & PENDAFTARAN

Yoga Prajanta
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Telp/Fax. (0274) 549425 (hunting),