Category: Reportase

Reportase Webinar Perluasan Pelayanan Cath-Lab untuk Menjalankan Amanah UUD 1945, ataukah Sebuah Proyek Mercusuar?

PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar terkait Bukti dalam Kebijakan Kesehatan pada 16 Januari 2025 (waktu Yogyakarta) atau 15 Januari 2025 (waktu Boston), dengan tema “Perluasan Pelayanan Cath-Lab untuk Menjalankan Amanah UUD 1945, ataukah Sebuah Proyek Mercusuar?” Webinar ini dihadiri oleh para akademisi, praktisi kesehatan, serta pembuat kebijakan, dan menampilkan dua pembicara ahli yang berada di lokasi berbeda, yaitu Boston dan Yogyakarta.

Pengantar Dikusi oleh Prof. Laksono Trisnantoro

Diskusi dibuka dengan pengantar dari Prof. Laksono Trisnantoro, dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, yang melihat adanya perbedaan pendapat mengenai perluasan Cath-Lab. Di satu sisi ada pihak yang menilainya sebagai proyek kuratif mercusuar dan di sisi lain ada yang mendukung pelaksanaannya. Perbedaan ini perlu dibahas dengan evidence yang ada, risiko perluasan, dan dibahas dalam perspektif keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

video materi

Paparan Pertama dari Boston.

dr. Farizal Rizky Muharram, mahasiswa S2 Harvard Medical School memaparkan data distribusi Cath-Lab di Indonesia antara tahun 2017-2022. Dalam paparannya, ia menjelaskan terjadi tren peningkatan jumlah Cath-Lab, terutama di wilayah perkotaan besar. Namun yang terjadi adalah adanya ketimpangan distribusi Cath-Lab antara daerah maju dan daerah tertinggal dan dampak ketidakmerataan akses terhadap pemerataan pelayanan kesehatan jantung. Analisis ini menggunakan metode geospatial, dan ukuran-ukuran inequity menggunakan Rasio Gini.

video

Paparan Kedua (Yogyakarta)

M. Faozi Kurniawan, SE, Akt, MPH, peneliti di PKMK FK-KMK UGM melanjutkan dengan analisis perkembangan klaim BPJS untuk tindakan medis menggunakan Cath-Lab pada periode 2015-2023. Poin-poin utama dari paparannya meliputi peningkatan jumlah klaim tindakan Cath-Lab setiap tahun terutama di Regional 1 (Jawa). Peningkatan di Regional 1 sangat tajam, sementara di Regional 5 (Papua dan Maluku) mendatar. Terjadi disparitas yang melebar. mencerminkan ketidak adilan pelayanan CathLab di antara anggota BPJS. Faozi juga menekankan perlunya pengaturan pembiayaan dan kebijakan strategis agar layanan Cath-Lab dapat diakses lebih luas tanpa membebani sistem pembiayaan kesehatan.

video materi

Pembahasan oleh Prof. Laksono Trisnantoro

Laksono menegaskan, hingga saat ini Cath Lab merupakan salah satu teknologi yang belum merata karena berdasarkan data yang disampaikan dr Farizal, jika di satu lokasi sudah tersedia layanan Cath Lab, maka terjadi kecenderungan jumlah layanan Cath Lab akan bertambah. Sementara, jika di lokasi lain tidak tersedia Cath Lab cenderung akan selalu terjadi kekosongan. Pada masa JKN, perkembangan Cath Lab masih berdasar mekanisme pasar. Hal ini disayangkan, karena BPJS harapannya mengurangi tekanan pasar yang murni melalui intervensi pemerintah. Fakta lainnya, disparitas rendah dalam klaim saat BPJS, namun semakin meningkat antar regional. Berdasarkan data, pelayanan Cath Lab tidak merata dalam 10 tahun terakhir, bahkan disparitasnya semakin buruk. Sehingga, perluasan layanan Cath Lab harus merata agar prinsip pemerataan akses kesehatan tercapai. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia.

video materi

Diskusi dan Kesimpulan

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan penanggap ahli-ahli jantung (kardiologist), neurologist, sampai ke peneliti implementasi. Penanggap mengangkat berbagai isu, termasuk kendala infrastruktur di daerah terpencil, pelatihan tenaga medis untuk penggunaan Cath-Lab, dan peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung layanan kesehatan berbasis teknologi tinggi. Tidak ada yang menyatakan sebagai proyek mercusuar. Banyak penanggap menyatakan perlu persiapan matang, termasuk sampai ke pentahapan program untuk mencapai seluruh Indonesia.

Dalam kesimpulannya, Laksono menegaskan bahwa kebijakan perluasan Cath-Lab diperlukan untuk meningkatkan akses layanan di daerah-daerah sulit dengan pertimbangan geospatial yang baik. Risiko kegagalan sistem perlu dimonitor dengan penelitian implementasi. Pendanaan pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara baik. Diharapkan ada pemahaman bahwa perluasan pelayanan Cathlab ke daerah sulit bukan sebagai proyek mercusuar, namun menjalankan perintah UUD 1945 dengan berbagai keterbatasan teknis dan anggaran.

video

Reportase: RM. Reksonegoro

Reportase Peluncuran Buku Konsep, Implementasi, dan Dampak JKN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyelenggarakan peluncuran buku Konsep, Implementasi, dan Dampak JKN Perjalanan Satu Dekade pada Rabu (11/12/2024).

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), M.ARS. Perjalanan BPJS Kesehatan selama 1 dekade penuh dengan tantangan dan lika-liku. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dampak penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) luar biasa. Seluruh masyarakat Indonesia mendapat hak yang sama terhadap pelayanan kesehatan. Namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata. 70% lebih faskes terdistribusi di Jawa, sementara di Indonesia bagian timur masih terbatas. Tantangan lainnya adalah pemahaman tenaga kesehatan masih ada yang belum sejalan dengan konsep JKN dan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan beberapa peraturan turunan dari UU Kesehatan untuk mendukung JKN.

Sambutan selanjutnya dari Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan. Buku ini hadir untuk memberikan gambaran perjalanan JKN selama satu dekade. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah JKN, melainkan juga filosofi jaminan sosial, capaian kepesertaan, penjaminan layanan kesehatan, dan sebagainya. Hadirnya program JKN memberikan berbagai dampak konstruktif bagi masyarakat meskipun di awal penyelenggaraan JKN terdapat berbagai tantangan. Hingga saat ini masalah masih ada, namun sudah on the right track. Masalah utama yang dihadapi adalah terkait keuangan dan pemahaman semua pihak. Pemahaman ini terkait dengan tanggung jawab BPJS. BPJS tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap supply side.

Selanjutnya, Muhaimin Iskandar selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI memberikan keynote speech. Capaian Universal Health Coverage (UHC) 98,37% saat ini sudah cukup bagus. Namun ada beberapa masalah yang perlu dihadapi. Kepesertaan yang lebih aktif masih perlu ditingkatkan, pengelolaan dana JKN harus lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Muhaimin juga berharap FKRTL dan FKTP harus memenuhi standar sesuai kelasnya, perlu kredensialing dan rekredensialing dengan ketat, dan BPJS terus meningkatkan inovasi pelayanan yang bermutu.

Sesi Talkshow

Kegiatan dilanjutkan dengan talkshow yang menghadirkan 3 narasumber dan 2 penanggap. Narasumber pertama, yakni Mundiharno selaku Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan. Mundiharno menjelaskan bahwa penulisan buku ini bertujuan untuk mendokumentasikan perjalanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama satu dekade. Buku ini juga dimaksudkan sebagai referensi utama bagi berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akademisi, dan para pemangku kepentingan. Salah satu alasan pentingnya buku ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang JKN, terutama bagi mereka yang baru mengenal program ini. Selain itu, buku ini menyajikan pembahasan yang komprehensif tentang konsep, implementasi, serta tantangan dan dampak dari JKN. Mundiharno menekankan bahwa referensi tentang JKN masih terbatas, sehingga buku ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Buku ini terdiri dari 37 bab yang terbagi dalam empat bagian, dengan total 755 halaman dengan detail sebagai berikut:

Konsep dan Latar Belakang JKN: Bagian ini membahas fungsi makro Jaminan Kesehatan sebagai sistem sosial, termasuk konsep gotong royong nasional yang menjadi dasar kebijakan JKN. Selain itu, dijelaskan juga dinamika politik dan perjuangan dalam mewujudkan jaminan sosial di Indonesia, termasuk proses legislasi yang penuh tantangan.
Implementasi: Membahas perjalanan implementasi JKN, mulai dari penyusunan regulasi hingga pelaksanaan. Bagian ini juga menggambarkan kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak untuk merealisasikan sistem jaminan kesehatan nasional.
Dampak: Mengulas hasil dan dampak yang dihasilkan dari implementasi JKN, baik bagi masyarakat maupun sistem kesehatan di Indonesia.
Tantangan ke Depan: Bagian ini membahas proyeksi tantangan yang akan dihadapi JKN dalam 10 tahun mendatang.

Narasumber kedua, yakni Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, pakar jaminan sosial, menjelaskan bahwa JKN menggabungkan konsep budaya gotong royong dengan kewajiban ilmiah. Gotong royong merupakan nilai budaya di mana masyarakat saling membantu. Namun, dalam konteks JKN, gotong royong yang bersifat sukarela saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan. Oleh karena itu, partisipasi dalam JKN diwajibkan. Kewajiban ini didasarkan pada fakta bahwa manusia tidak dapat memprediksi kapan mereka akan sakit, sehingga perlindungan kesehatan harus disiapkan sebelumnya. Hasbullah juga menekankan bahwa kesehatan adalah modal dasar manusia untuk bisa hidup produktif, belajar, bekerja, dan beribadah. Dengan adanya JKN, masyarakat tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain yang membutuhkan. Narasumber mengingatkan bahwa JKN bukanlah konsep dagang seperti asuransi komersial, tetapi lebih mirip dengan sedekah sekaligus investasi jangka panjang. Pola pikir masyarakat perlu diubah untuk memahami bahwa semua orang akan membutuhkan layanan kesehatan suatu saat nanti, sehingga keikutsertaan dalam JKN adalah bentuk tanggung jawab bersama.

Dalam menjawab pertanyaan tentang mengapa JKN mencakup Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia tetapi tidak mencakup WNI yang tinggal di luar negeri, Hasbullah menjelaskan bahwa WNA di Indonesia yang tinggal atau bekerja di Indonesia diwajibkan ikut JKN karena jika mereka sakit dan tidak mampu membayar biaya pengobatan, hal itu dapat membebani sistem kesehatan nasional. Dengan bergabung dalam JKN, mereka juga berkontribusi pada sistem gotong royong yang melindungi semua orang. Sedangkan, WNI di luar negeri itu tidak termasuk karena sistem JKN berbasis layanan, bukan berbasis uang tunai. Oleh karena itu, sulit untuk menjamin layanan kesehatan bagi WNI yang berada di luar negeri, mengingat perbedaan sistem kesehatan dan fasilitas di berbagai negara.

Narasumber ketiga adalah Timboel Siregar seorang Praktisi Jaminan Sosial. Menurut Timboel, JKN merupakan produk reformasi yang paling nyata. Ekosistem JKN dipengaruhi oleh berbagai sektor dan telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif, terutama dengan dukungan berbagai regulasi. JKN kini tidak hanya diperuntukkan bagi orang sakit, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang yang sehat. Meski demikian, diperlukan perbaikan di semua stakeholder terkait untuk memperkuat ekosistem JKN. Evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 juga perlu dilakukan agar JKN tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Buku ini hadir sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus mendorong mereka untuk bersuara dalam memperjuangkan hak atas pelayanan kesehatan yang layak.

Penanggap pertama, yakni Chazali Situmorang yang pernah menjabat sebagai Ketua DJSN pertama menyampaikan bahwa dampak pelaksanaan JKN selama 10 tahun ini sudah terlihat. Dampak ini mencakup semua lini dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Chazali mengamati, kata kunci pelaksanaan JKN selama 1 dekade terletak pada political will. Sepanjang dukungan politik pemerintah tinggi. maka apa yang diperintahkan dalam UU itu dapat diimplementasikan. Proporsi iuran 30-40% dari pemerintah dan 70% dari masyarakat juga menjadi kesempatan yang besar bagi keberlanjutan program ini, tinggal bagaimana menyelesaikan persoalan di masyarakat. Termasuk masalah supply side seperti pemerataan tenaga kesehatan dan faskes. Meskipun beberapa memang bukan ranah BPJS, namun diharapkan UU Kesehatan bisa menjembatani permasalahan supply side.

Penanggap kedua, Nunung Nuryartono yang merupakan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional mengungkapkan bahwa buku ini menarik karena menjelaskan secara komprehensif JKN 1 dekade. Salah satu isu yang disorot adalah ketersediaan big data. Memang tidak mudah untuk mempunyai big data, namun hal tersebut perlu diusahakan. Big data dapat menjadi pedoman untuk pengembangan kebijakan dan program JKN ke depan. Menurut Nunung, sistem juga harus terus disempurnakan untuk memperkuat program JKN.

Sebagai penutup, masing-masing narasumber memberikan closing statement. Hasbullah mengajak semua pihak untuk berusaha bersama menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama terkait pendanaan. Mundiharno menyampaikan bahwa JKN telah memberikan manfaat yang besar. Semua pihak harus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan harapannya seluruh ekosistem mendukung upaya JKN ini. Terakhir, Timboel mengajak semua pihak untuk terus mendukung program JKN melalui 3 isu utamanya, yakni kepesertaan, layanan, dan pembiayaan. Timboel juga berharap adanya political will untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas layanan kesehatan di daerah.

Dokumentasi kegiatan dapat disimak melalui link berikut Video buku

Reporter:
Via Anggraini dan Mashita Inayah (PKMK UGM)

Reportase Kursus Kebijakan terkait Transformasi Sistem Kesehatan: Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta untuk Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Layanan Primer

Salah satu pilar utama dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia adalah penguatan layanan primer. Transformasi ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan program-program kesehatan yang lebih komprehensif dan efektif, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta perlu didukung. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan integrasi layanan kesehatan yang lebih baik, di mana sektor swasta berperan aktif dalam mendukung dan melengkapi layanan yang disediakan oleh sektor publik. Melalui sinergi antara kedua sektor ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) berkolaborasi dengan Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, menyelenggarakan Kursus Kebijakan terkait Transformasi Sistem Kesehatan: Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta untuk Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Layanan Primer. Kegiatan telah diselenggarakan pada 25-28 November di Bangkok, Thailand. Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai negara, yang berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang kesehatan. Reportase dan Informasi kegiatan dapat diakses pada link berikut.

Hari pertama hari kedua hari ketiga Hari Keempat

Reportase The 8th Global Symposium on Health Systems Research 2024

Health Systems Global (HSG) adalah sebuah organisasi internasional yang berfokus pada penelitian dan pengembangan sistem kesehatan di seluruh dunia. Organisasi ini berperan sebagai wadah untuk memfasilitasi kolaborasi antara peneliti, pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam sistem kesehatan dan kebijakan kesehatan global. Tujuan utama HSG adalah untuk meningkatkan pemahaman dan praktik dalam penguatan sistem kesehatan agar dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi semua orang. HSG menyelenggarakan simposium dua tahunan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian sistem kesehatan dan kebijakan.

Pada tahun 2024, tema simposium yang diusung oleh HSG adalah “Building just and sustainable health systems: centering people and protecting the planet”. Perubahan iklim mempengaruhi kesehatan dan sistem kesehatan. Sistem kesehatan yang kuat sangat penting untuk mencapai kesehatan bagi semua orang, yang merupakan tujuan dari HSG dan tujuan kesehatan internasional, sebagaimana tecermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan landasan pemikiran ini, simposium tahun 2024 mengambil fokus pentingnya sistem kesehatan yang berfokus pada manusia, yang merespons perubahan global, dan berupaya melindungi lingkungan di masa depan.

Simak reportase kegiatan HSR Global Symposium on Health System Research 2024 pada link berikut

Pra-Konferens Hari kedua Hari ketiga Hari keempat Hari kellima

Reportase 20th National Health Research for Action (NHRFA) Evidence Summit

Las Piñas, Filipina, 22 – 25 Oktober 2024

PKMK-Filipina. Setiap tahun, Departemen Kesehatan Filipina mengadakan konferensi untuk menyampaikan temuan-temuan kunci dari berbagai penelitian prioritas kesehatan yang dilakukan oleh Center for Health Development/CHD (semacam Dinas Kesehatan). Di Filipina terdapat 17 CHD yang mengelola kesehatan di 81 Provinsi. Tahun ini kegiatannya berlangsung di Manila, pada 22 – 25 Oktober 2024, dan peneliti PKMK berkesempatan menjadi salah satu pembicara tamu.

Terdapat dua stream dari Evidence Summit ini, stream pertama adalah pada evidence-based medicine, sementara stream kedua adalah evidence dari penelitian sistem dan kebijakan kesehatan. Beberapa kegiatan dilakukan sekaligus, yaitu: launching dari online repository dari seluruh penelitian yang telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Center for Health Development/CHD, launching online repository dari National Clinical Guidelines, launching dari laporan National Health Account 2023 (yang disusun oleh Badan Statistik Filipina), launching dokumen resmi tentang topik-topik prioritas dalam agenda riset nasional (NUHRA/national unified health research agenda) untuk periode 2023-2028, forum Data-to-Policy, serta dibentuknya network institusi penelitian riset sistem dan kebijakan kesehatan nasional.

Ada beberapa hal menarik yang bisa kita cermati. Pertama, Departemen Kesehatan Filipina memiliki komitmen dan dukungan terhadap peran dari evidence dan penelitian sistem dan kebijakan kesehatan. NHRFA Evidence Summit tahun ini telah mencapai tahun ke-20. Adanya penelitian yang dilakukan CHD juga menunjukkan ada upaya sungguh-sungguh untuk mendorong CHD memanfaatkan data rutin dan melakukan riset sistem dan kebijakan kesehatan yang berfokus pada evidence lokal dan kebutuhan lokal, dan didukung sepenuhnya oleh pendanaan lokal, serta upaya untuk menjembatani evidence dengan proses kebijakan. Lebih jauh lagi, sebagai steward dari arah kebijakan nasional, Pemerintah melalui Philippine Council for Health Research and Development menyusun dokumen resmi (NUHRA) yang menjabarkan topik-topik prioritas kesehatan apa yang mereka harapkan akan dilakukan penelitian-penelitiannya dalam lima tahun.

Kedua, Upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyampaikan hasil-hasil riset sistem dan kebijakan yang dilakukan di seluruh wilayah Filipina oleh Departemen Kesehatan dengan Center for Health Development/CHD. Dalam Evidence Summit ini, dilakukan forum Data-to-Policy. Forum ini merupakan ajang dimana CHD mengirimkan abstrak hasil penelitian yang mereka lakukan, kemudian dipilih beberapa CHD yg lolos seleksi untuk presentasi poster dan policy brief berdasarkan riset yang mereka lakukan tersebut.

Data-to-Policy telah dilakukan setiap tahun sejak 2018. Forum Data-to-Policy menjadi forum penting untuk berbagi temuan dan strategi mengatasi beberapa permasalahan kesehatan di regional yang berbeda. Selain itu, adanya online repository memudahkan mereka untuk menelusuri manuskrip dan laporan-laporan penelitian tersebut. Forum Data-to-Policy ini juga memberi kesempatan bagi masing-masing regional untuk menyampaikan policy brief yang disusun berdasarkan penelitian mereka kepada para pengambil kebijakan Pusat (Departemen Kesehatan).

Dalam forum Data-to-Policy ini, para pemateri dari regional dibahas langsung oleh asisten/staf khusus Menteri Kesehatan dan direktur dari berbagai direktorat di Departemen Kesehatan, termasuk Direktur Perencanaan Kesehatan. Poin yang lebih menarik lagi, di dalam policy brief-nya, mereka juga menyertakan (1) roadmap, (2) estimasi budget untuk masing-masing opsi kebijakan yang mereka suguhkan, termasuk (3) perbandingan dengan budget kebijakan saat ini serta (4) budget impact analysis atau cost-effectiveness analysis-nya. Para pengambil kebijakan dapat melakukan “window shopping” untuk beberapa opsi kebijakan yang potensial untuk diadopsi dan diterapkan secara nasional, bukan hanya sebagai kebijakan regional.

Ketiga, Departemen Kesehatan secara serius mendorong dan memberi penghargaan atas kerjasama dengan mitra-mitra mereka, termasuk sektor swasta. Sebagai contoh, salah satu mitra mereka adalah Vital Strategies. Vital Strategies telah bekerjasama dengan Departemen Kesehatan selama 8 tahun terakhir dalam menyediakan peningkatan kapasitas penelitian implementasi dan riset operasional, dan juga komunikasi riset termasuk penyusunan policy brief.

Hasilnya adalah saat ini telah tersedia 21 modul pelatihan penelitian implementasi dan riset operasional di platform pelatihan online milik Departemen Kesehatan, tersedianya 16 pelatih di Departemen Kesehatan, dan telah dilatihnya lebih dari 60 peneliti dari berbagai Departemen Kesehatan dan CHD. Vital Strategies dapat melakukan hal ini berkat dukungan dari dana filantropi. Selain itu, Departemen Kesehatan tahun ini memperkuat hubungan kemitraan dengan berbagai institusi riset dengan meresmikan Jejaring Nasional untuk Riset Sistem dan Kebijakan Kesehatan, yang terdiri dari semua CHD dengan institusi riset yang terafiliasi dengan Universitas, dan beberapa institusi riset swasta. Jejaring ini menjadi platform bagi Departemen Kesehatan untuk mewadahi program-program pengembangan kapasitas, fellowship, data-to-policy initiative, pendanaan riset, dan lain-lain.

Reporter:
Shita Dewi – Peneliti PKMK FK-KMK UGM

Reportase 18th Postgraduate Forum on Health Systems and Policies 2024

HARI 1

HARI 2

HARI 1

Selasa, 6 Agustus 2024

PKMK-Kuala Lumpur. Sejumlah peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK-KMK, Universitas Gadjah Mada mengikuti konferensi 18th Postgraduate Forum on Health Systems and Health Policies. Tahun ini Postgraduate Forum on Health Systems and Policies mengusung tema Evidence-Based Policy for Health Reform. Kegiatan berlangsung selama dua hari yaitu pada 6-7 Agustus 2024 diselenggarakan oleh Faculty of Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia. Konferensi ini juga merupakan kolaborasi 3 universitas yaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, Prince of Songkla University di Thailand dan Universitas Gadjah Mada di Indonesia.

Pada hari pertama, kegiatan dimulai dengan Keynote Address oleh Prof. Emeritus Dato Dr. Syed Mohamed Al-Junid, menyatakan forum ini berfokus pada penggunaan bukti untuk mendukung transformasi kesehatan dan penerapannya dalam kebijakan berbasis bukti di masa depan. Adanya keterlibatan Malaysia, Indonesia, dan Thailand ikut berkontribusi dan memfasilitasi pembelajaran dalam rangka mengikuti perkembangan global.

Keynote Address: Evidence-Based Policy For Health Reform

Prof. Emeritus Dato Dr. Syed Mohamed Al-Junid menyampaikan bahwa reformasi sektor kesehatan melibatkan proses perubahan mendasar yang berkelanjutan dalam kebijakan kesehatan dan pengaturan institusi. Perubahan yang terarah ini bertujuan untuk mencapai efisiensi, keadilan, dan efektivitas dalam sektor kesehatan. Reformasi sektor kesehatan mencakup berbagai aspek, seperti penetapan kebijakan, penyempurnaan kebijakan yang ada, serta reformasi institusi yang menjalankan kebijakan tersebut, termasuk sistem, penyampaian layanan, pendanaan, dan institusi. Di sisi lain, reformasi perawatan kesehatan bersifat lebih luas dan melibatkan sektor sosial lainnya, bukan hanya sektor kesehatan itu sendiri.

Selain itu, kebijakan kesehatan berbasis bukti adalah kunci dalam mengarahkan reformasi kesehatan yang efektif. Aspek-aspek utamanya meliputi penggunaan sistematis dari penelitian, penilaian kritis, transparansi, pemantauan hasil, keterlibatan pemangku kepentingan, dan masalah data. Reformasi sistem kesehatan diperlukan untuk mengatasi masalah seperti akses kesehatan yang tidak memadai, kekurangan sumber daya, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan layanan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, reformasi sering menghadapi berbagai hambatan, termasuk resistensi politik, kurangnya konsensus, serta tantangan dari para profesional kesehatan. Di akhir sesi, Prof. Emeritus Dato Dr. Syed Mohamed Al-Junid juga menyampaikan kolaborasi antara pembuat kebijakan, peneliti, penyedia layanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk keberhasilan implementasi reformasi berbasis bukti.

Plenary I

Topic: Evidence from Systematic Review and Network Meta-Analysis: Evidence-Based Healthcare and Practice
Speaker: Prof. Dr. Tippawan Liabsuetrakul (Prince of Songkla University, Thailand)

Setelah keynote address, forum dilanjutkan dengan sesi pleno pertama yang membahas tentang Evidence From Systematic Review and Network Meta-Analysis: Evidence-Based Healthcare and Practice oleh Prof. Dr. Tippawan Liabsuetrakul. Pada pleno pertama, Tippawan menjelaskan tentang systematic review atau tinjauan sistematis merupakan kunci utama untuk sintesis penelitian pada pertanyaan sistematis dengan strategi pencarian komprehensif. Sementara network meta-analysis (NMA) merupakan metode statistik yang dikombinasikan dengan temuan studi individu. Berdasarkan observasi Tippawan, publikasi artikel terkait NMA dari 2002 hingga 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Namun, jumlah artikel NMA ini banyaknya dipublikasi dari negara maju atau institusi yang berada di negara maju. Kemudian, Tippawan juga menemukan bahwa ketersediaan artikel publikasi NMA dengan filter systematic review dari 1999 hingga 2024 terdapat 10.519 publikasi.

Tippawan juga memaparkan contoh dari penggunaan systematic review dan network meta-analysis pada penggunaan obat untuk penanganan preeclampsia. Kedua pendekatan dilakukan dengan menggunakan beberapa kata kunci seperti “prevention of preeclampsia,” “medications,” dan “meta-analysis” dengan menerapkan filter “systematic review”. Dari studi tersebut, Tippawan menyampaikan bahwa tidak ada satu evidence terkait pengobatan yang menjadi lebih unggul dari yang lain untuk penanganan preeclampsia. Bentuk pengobatan seperti antiplatelet, calcium dan antioxidants ditemukan lebih bermanfaat dari pada plasebo.

Plenary II

Topic: Post Covid Healthcare Reform in Indonesia
Speaker: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD (Universitas Gadjah Mada, Indonesia)

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD menjadi narasumber kedua pada 18th Postgraduate Forum on Health System and Policies. Laksono membahas reformasi sistem kesehatan di Indonesia pasca COVID-19. Pihaknya menyoroti tiga poin penting: sejarah reformasi kesehatan, pelayanan kesehatan era pandemi, dan kemajuan serta tantangan setelah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berlaku. Reformasi politik tahun 1998 memperkuat undang-undang kesehatan, tetapi implementasinya belum optimal, terutama dalam hal sinergi antar undang-undang, reformasi SDM Kesehatan, layanan medis, dan layanan primer. Akibatnya, selama 20 tahun sebelum COVID-19, sistem kesehatan tidak efektif, efisien, dan adil, tercermin dari disparitas layanan, ketimpangan distribusi SDM kesehatan, dan ketimpangan klaim layanan BPJS Kesehatan.

Meskipun biaya klaim BPJS Kesehatan menurun selama pandemi, tantangan pembiayaan tetap ada. Segmen PBI selalu surplus, sementara segmen lain mengalami defisit, menunjukkan perbedaan akses layanan. Persentase belanja kesehatan dari GDP Indonesia masih rendah, dan peran pembiayaan swasta termarginalisasi. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar, tetapi juga menjadi momentum bagi Kementerian Kesehatan untuk melakukan reformasi sistem kesehatan melalui Transformasi Kesehatan, yang diperkuat dengan UU Nomor 17 tahun 2023.

Undang-undang ini memperkuat posisi pemerintah dalam sinkronisasi dan koordinasi sektor lain terkait kesehatan. Tantangan ke depan meliputi penguatan layanan primer, perluasan layanan, peningkatan SDM Kesehatan, dan mengatasi tantangan pembiayaan. Kolaborasi dengan organisasi independen untuk memantau implementasi sistem kesehatan juga penting untuk memastikan keberhasilan reformasi kesehatan di Indonesia pasca pandemi.

Reporter: Agus Salim, MPH., Tri Muhartini, MPA., dan Candra, MPH

HARI 2

Rabu, 7 Agustus 2024

Plenary III

Topic: Public-Private Partnership as a Sustainable National Health Model
Speaker: Brig. Jen. Dr. Mohd Arshil Moideen (UPNM)

pgf9

Brig. Jen. Dr. Mohd. Arshil memulai sesinya dengan refleksi atas situasi masa COVID-19, di mana sistem kesehatan di Malaysia mengalami kolaps dan rumah sakit kesulitan untuk mengelola situasi, SDM, alat kesehatan dan obat-obatan untuk menangani pasien COVID-19. Hal ini berakibat pada kebutuhan untuk meninjau ulang sistem kesehatan yang dimiliki Malaysia. Hal pertama yang beliau soroti adalah rendahnya belanja kesehatan publik terhadap Total Health Expenditure, dan salah satu penyebabnya adalah rendahnya proporsi penduduk Malaysia yang membayar pajak pendapatan. Oleh karena itu pemerintah Malaysia menerapkan government service tax, karena GST merupakan skema pajak yang ‘fair’ terhadap orang kaya (yang asumsinya tentu saja mengkonsumsi lebih banyak hal). Dari sisi service delivery, misalnya, jumlah RS swasta di Malaysia (sekitar 200 RS) lebih banyak dari RS pemerintah (sekitar 147 RS) walau pun dalam hal tempat tidur, RS pemerintah jauh lebih besar (hampir 2,5 kali lipat).

Public Private Partnership (PPP) menjadi salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan karena akan ada efisiensi sumber daya, sharing biaya, sharing risiko, inovasi dan potensi untuk menyediakan layanan sesuai continuum of care yang lebih komprehensif dan berkualitas. Sektor swasta juga memungkinkan akses ke CaPex . Referensi-referensi dari WHO, World Bank, ADB, the Global Fund dan The Lancet telah menerbitkan berbagai evidence mengenai potensi keberhasilan PPP.

Namun, tantangan terbesar bagi PPP adalah: political will. Perlu dipastikan adanya penerimaan publik terhadap PPP untuk dapat meningkatkan kemauan politik untuk menginisiasi PPP. Selain itu, tentu saja diperlukan upaya dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang memungkinkan skema PPP, dan perhitungan investasi yang kompleks untuk menunjukkan viabilitas dari sisi ekonomi. Tentu saja kerangka regulasi perlu diupayakan.

Pembicara menjelaskan bagaimana RS di sektor militer dai Malaysia juga telah ada yg dibangun dengan mekanisme private finance initiative (PFI). Arshil menyarankan untuk menginisiasi PPP dalam skala kecil (misalnya di primary care) sebelum beranjak ke skala yang lebih besar (misalnya RS), karena dengan mencoba PPP dalam skala kecil maka kompleksitas dan tantangan yang dihadapi akan lebih kecil skalanya dan lebih memungkinkan untuk ‘berlatih’ menanganinya baik dari sisi komitmen politik, mekanisme service delivery, penerimaan masyarakat, maupun kemampuan ekonomi dan pembiayaannya.

Plenary IV

Topic: Health Financing reforms- includes Strategic Purchasing
Speaker: Prof. Dr. Supasit Pannarunothai (Centre for Health Equity Monitoring Foundation, Thailand)

pgf8

Reformasi pelayanan kesehatan adalah proses yang berkelanjutan dan memiliki banyak aspek yang melibatkan penerapan perubahan kebijakan untuk meningkatkan pemberian layanan kepada pasien, dari yang semula hanya mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi (A.L Cochrane, 1972), kemudian mempertimbangkan juga equity (DHSS, 1976). Selanjutnya, dari sisi manajerial, terdapat istilah managed competition dan internal market (AC Enthoven, 1985) untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, purchaser- provider split (PPS model) bertujuan untuk menyediakan layanan dalam perawatan kesehatan dimana pembayar pihak ketiga secara organisasi terpisah dari penyedia layanan. Ada pula monopsonistic power yang bertujuan untuk memengaruhi harga dan upah yang menguntungkan.

Supasit menjelaskan bahwa selama lebih dari 2 dekade sebelum adanya Universal Health Coverage (UHC) di Thailand, negara tersebut menghabiskan sekitar 6% dari Produk Domestik Bruto (GDP) untuk biaya kesehatan. UHC dari konteks Thailand digambarkan sebagai berikut pendanaan dari sektor pemerintah yang lebih besar dari swasta, mengandalkan pajak pendapatan/pengeluaran, penggunaan PPS model dan monopsonistic power. Tercapainya UHC ini dibuktikan salah satunya dengan kondisi ketahanan Puskesmas di Thailand yang sudah berjalan baik terutama saat terjadi pandemi COVID-19, termasuk di area pedesaan, justru di Bangkok dan kota besar lain, sistemnya hampir kolaps salah satunya akibat tingginya populasi. Dalam menciptakan reformasi pelayanan kesehatan diperlukan kemauan dan kekuatan dari segi politik agar perbaikan yang dirancang dapat dijalankan secara sah dan sistematis di suatu negara.

Reporter: Ester (PKMK UGM)

Panel Discussion

Topic: Healthcare Reform: Are We Really Serious?
Moderator: Assoc. Prof. Dato’ Dr Mohd Husni Jamal

Speaker:

Professor Emeritus Dr. Syed Mohamed Aljunid (Malaysia)
Prof. Dr. dr. Supasit Pannarunothai (Thailand)
dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, PhD (Indonesia)

pgf7

Diskusi panel, sebagai sesi terakhir dari materi di PGF ke-18, mengangkat topik “Healthcare Reform: Are We Really Serious?”. Diskusi panel ini dimoderatori oleh Assoc. Prof. Dato’ Dr Mohd Husni Jamal dan diisi oleh Professor Emeritus Dr. Syed Mohamed Aljunid dari Malaysia, dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, PhD dari Indonesia, dan Prof. Dr. dr. Supasit Pannarunothai dari Thailand.

Diskusi dimulai dengan pertanyaan seberapa serius kita di dalam reformasi pelayanan kesehatan. Husni, selaku moderator, mengajukan pertanyaan kepada setiap narasumber. Tanggapan dimulai dari Aljunid dengan menampilkan beberapa paparan. Paparan berdasarkan The Health White Paper yang mengungkapkan 4 pilar terkait reformasi pelayanan kesehatan. Kemudian,Lutfan menanggapi bahwa reformasi ini sangat penting untuk dilakukan. Keseriusan ini ditampilkan dalam bentuk usaha yang sudah dilakukan terkait efektivitas dan efisiensi dari Kementerian Kesehatan. Hal ini terkait transformasi kesehatan, baik dari pelayanan, sumber daya, dan teknologi. Keseriusan tidak hanya dilakukan dari sisi kementerian, tetapi kolaborasi, seperti dengan akademisi. Terakhir, Supasit ikut menanggapi pertanyaan yang telah diajukan. Reformasi di Thailand saat ini bukanlah hal yang mendapat perhatian besar, tetapi beberapa hal sudah dilakukan, terutama terkait pembiayaan.

Husni bertanya kepada Aljunid, dari keempat pilar yang sudah disebutkan sebelumnya, pilar manakah yang menjadi prioritas. Aljunid menjawab bahwa hal tersebut sangat sulit untuk dijawab. Akan tetapi, berbicara tentang yang mudah dan mungkin untuk dicapai, dari keempat pilar itu adalah pilar 1. Ada sektor dari pilar 1 yang sulit untuk dilakukan, yaitu terkait public private partnership. Selain itu, pilar 1 juga membutuhkan pilar 3. Sedangkan, pilar 3 dan pilar 4 ini termasuk sangat sulit untuk dicapai. Political will adalah isu yang nyata untuk dapat menjadikan reformasi pelayanan kesehatan ini tercapai.

Husni menanyakan kepada Lutfan terkait apakah setuju dengan pernyataan bahwa antara public health dan primary care harus berjalan seimbang dan bagaimana hal tersebut dilakukan. Lutfan menanggapi bahwa hal tersebut tepat dinyatakan, terutama menyangkut 6 pilar yang terdapat di transformasi kesehatan. Teknologi saat ini dibutuhkan untuk meningkatkan primary care juga. Saat ini, sedang dilakukan penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME). Husni kembali merespon bahwa terdapat banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari era pandemi, termasuk peningkatan pelayanan primer.

Husni melanjutkan pertanyaan kepada Supasit mengenai efektivitas dokter kesehatan masyarakat di sistem kesehatan Thailand. Supasit menyatakan bahwa memang kurang memuaskan. Supasit cukup kritis terhadap mendukung penelitian terkait pelayanan primer di Thailand. Supasit belajar dari pandemi bahwa pelayanan primer perlu ditingkatkan dengan teknologi kesehatan juga. Apabila kita dapat menyeimbangkan pelayanan primer dengan literasi digital, dokter keluarga akan menjadi agen terbaik.

Husni kembali kepada Aljunid terkait seberapa serius menyampaikan kebutuhan reformasi kesehatan ini kepada pemerintah. Aljunid menyatakan bahwa masa ini adalah masa yang krusial bagi malaysia karena akan terjadi perubahan menteri. Kita perlu mendorong pemerintah untuk memulai drafting health financing act, sehingga kita dapat memperoleh komitmen yang jelas untuk reformasi kesehatan ini.

Husni menanyakan kepada Lutfan dan Supasit terkait seberapa jauh Kementerian Kesehatan berkecimpung dalam reformasi kesehatan. Lutfan menyampaikan bahwa implementasi sudah dilakukan berdasarkan data. Implementasi ini sudah dilakukan cukup baik oleh pihak-pihak di lapangan yang lebih dekat dengan situasi nyata. Supasit menambahkan terkait keuntungan kesehatan dan pembangunan single system yang perlu diperhatikan.

Diskusi panel diserahkan kepada peserta untuk ikut bertanya. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Haryo dari Universitas Gadjah Mada. Haryo menyampaikan bahwa membandingkan sistem kesehatan di Malaysia dan Indonesia, Kementerian Kesehatan di Indonesia saat ini mengendalikan banyak hal yang sebelumnya bukan milik Kementerian Kesehatan, sehingga apa yang dapat kita pelajari dari sistem kesehatan di Malaysia? Aljunid menyebutkan bahwa ahli itu diperlukan untuk kebutuhan pekerjaan yang saat ini tampak banyak dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Selain kebutuhan ahli, diperlukan juga reorganisasi untuk melihat aspek-aspek apa yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan di Kementerian Kesehatan. Pertanyaan kedua dari Tri menyampaikan terkait penelitian yang dilakukan universitas dan kebijakan yang dibuat oleh kementerian kesehatan. Aljunid menyebutkan bahwa di universitas kita mendorong untuk membuat publikasi. Apapun penelitian yang dilakukan dan dapat diakses oleh publik, Kementerian Kesehatan akan mencoba mempelajari hal tersebut. Terdapat juga conflict of interest. Pertanyaan ketiga, sebagai penutup diskusi panel hari ini, disampaikan oleh Prof. Tippawan. Sebagai akademisi, skenario apa yang dapat diusulkan terkait kebijakan kesehatan dan politik yang ada. Supasit menanggapi bahwa ini memang cukup sensitif melihat adanya menteri kesehatan yang baru. Lutfan sebagai akademisi ini bekerja sebagai independent. Tidak begitu mempertimbangkan apakah hasil ini nanti akan digunakan oleh kementerian kesehatan atau tidak. Akan tetapi, sangat mengharapkan bahwa kementerian kesehatan juga dapat mempertimbangkan proses implementasi apabila hasil yang diperoleh akademisi ini baik untuk diterapkan. Aljunid menyebutkan bahwa akademisi juga akan terbagi menjadi 2 kelompok. Akademisi ini memang independent dan kita perlu menentukan dengan jelas apa kepentingan kita. Jangan lupa bahwa kita juga perlu menjaga kesehatan masyarakat kita juga.

Reporter: Shita Dewi, Ester dan Sensa Gudya Sauma Syahra (PKMK UGM)

Reportase Diseminasi Penelitian Sustainabilitas Pelayanan Kesehatan Esensial di Pandemi COVID-19

Tantangan dan Pembelajaran dari Indonesia

Pada Rabu (24/7/2024) diselenggarakan Diseminasi Penelitian “Sustainabilitas Pelayanan Kesehatan Esensial di Pandemi COVID-19: Tantangan dan Pembelajaran dari Indonesia”. Acara ini bertempat di Hotel City Log Tebet, Jakarta dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan, termasuk perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, World Bank dan jejaring partner seperti UNICEF, UNDP, Bappenas, BKKBN Nasional, Aliansi Ikatan Profesi, dan para stakeholder yang terlibat langsung dalam penelitian ini.

Sesuai dengan pilar ketiga SDGs yang berfokus pada menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi semua individu di semua usia, penelitian sustainabilitas pelayanan kesehatan esensial di pandemi COVID-19 yang mencakup tantangan dan pembelajaran dari Indonesia ini dilakukan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM yang berkolaborasi bersama Nossal Institute For Global Health, University Of Melbourne.

Acara diseminasi diawali dengan sambutan sekaligus membuka acara oleh Pandu Harimurti sebagai perwakilan dari World Bank. Pandu menjelaskan pentingnya penelitian ini dalam mendokumentasikan respon pemerintah Indonesia terhadap pandemi COVID-19. Pandemi telah menunjukkan berbagai kelemahan dalam sistem kesehatan, namun juga memberikan banyak pembelajaran yang bisa digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan di masa depan. Pihaknya menekankan bahwa salah satu isu utama selama pandemi adalah bagaimana menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial meskipun sumber daya kesehatan harus dialihkan untuk menangani COVID-19. Beliau berharap hasil penelitian ini dapat memberikan panduan untuk mempersiapkan sistem kesehatan Indonesia dalam menghadapi situasi darurat di masa depan.

Sambutan selanjutnya dari dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, Ph.D selaku salah satu peneliti utama, menambahkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas upaya mengurangi dampak pandemi terhadap pelayanan kesehatan esensial serta mengevaluasi strategi pemerintah dalam meningkatkan perlindungan layanan kesehatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, menggabungkan data kuantitatif dan wawancara kualitatif di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau), Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan), Kepulauan Yapen (Provinsi Papua), Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Jakarta Selatan (Provinsi DKI Jakarta).

Budi Perdana, MPH selaku Ketua Tim Kerja Pinjaman dan Hibah, Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes menyampaikan apresiasi kepada World Bank atas dukungannya selama pandemi. Budi mengungkapkan bahwa Kemenkes bersama World Bank telah menyiapkan berbagai strategi dan pendanaan untuk mengatasi COVID-19, termasuk pengalokasian dana sebesar 211 triliun rupiah untuk penanganan bencana nasional. Salah satu indikator utama yang dipantau adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan esensial, seperti layanan KIA, TB, gizi, dan imunisasi, yang berhasil mempertahankan tingkat utilisasi hingga 90% selama pandemi berkat berbagai inovasi dan adaptasi.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pandemi berdampak berbeda pada berbagai jenis pelayanan kesehatan esensial. Kunjungan rawat jalan untuk penyakit tidak menular (PTM) sangat terdampak namun mulai pulih pada awal 2021. Kunjungan untuk tuberkulosis (TB) sangat terpengaruh, sementara layanan HIV relatif tidak terdampak parah. Inovasi dalam bidang kesehatan jiwa berhasil meningkatkan kunjungan selama pandemi. Selain itu, penggunaan telemedicine dan digitalisasi layanan kesehatan turut membantu menjaga keberlanjutan beberapa layanan esensial, meskipun memperburuk ketidaksetaraan akses di beberapa wilayah.

dr. Likke Prawidya Putri, MPH, Ph.D perwakilan tim peneliti, memaparkan bahwa pemanfaatan pelayanan esensial mengalami penurunan antara 10-30% di 3 bulan pertama pandemi, terutama tuberkulosis 30% dan imunisasi anak 25%. Beberapa faktor yang menyebabkan variasi penurunan pemanfaatan pelayanan yaitu terbatasnya peluang untuk self-screening atau pengalihan tugas pelayanan kepada non-petugas kesehatan. Seperti kita ingat bersama, saat pandemi terjadi kekurangan petugas kesehatan karena diperlukan untuk menangani kasus COVID-19. Selanjutnya, peneliti dari Nossal Institute for Global Health, dr. Tiara Marthias, MPH, Ph.D menjelaskan bahwa masing-masing pelayanan esensial sudah menerbitkan pedoman, tetapi dalam tingkat kedetailan dan fleksibilitas yang berbeda. Hal ini turut berkontribusi dalam mempengaruhi penurunan pemanfaatan pelayanan kesehatan esensial.

Diskusi yang berlangsung setelah pemaparan temuan penelitian menyoroti pentingnya pengembangan rencana adaptasi darurat untuk pelayanan kesehatan esensial, penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, serta investasi dalam infrastruktur kesehatan digital. Berbagai masukan dan rekomendasi dari para peserta diharapkan dapat memperkaya penelitian ini dan memberikan panduan yang lebih komprehensif untuk kesiapan dan respons sistem kesehatan Indonesia di masa depan.
Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan penutupan. Seluruh peserta berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan sistem kesehatan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi situasi darurat di masa mendatang.

Materi

Sustainabilitas Pelayanan Kesehatan Esensial di Pandemi COVID-19: Tantangan dan Pembelajaran dari Indonesia

Tim Peneliti:

Prof. Linda Bennet, PhD (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
Clare Strachan, MPH (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
Katherine Gilbert (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
dr. Tiara Marthias, MPH, PhD (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
Paramitha Eka Putri, PhD (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, PhD (PKMK FK-KMK UGM)
dr. Likke Prawidya Putri, MPH, PhD (PKMK FK-KMK UGM)
dr. Luqman Hakim, MPH (PKMK FK-KMK UGM)
Monita Destiwi, SKM, MA (PKMK FK-KMK UGM)
Perigrinus Sebong, SKM, MPH (PKMK FK-KMK UGM)
Iztihadun Nisa, SKM, MPH (PKMK FK-KMK UGM)
Hanifah Wulandari, S.Gz, MPH (PKMK FK-KMK UGM)
Rio Aditya Pratama, S.Goz (PKMK FK-KMK UGM)
Nila Munana, S.HG, MHPM (PKMK FK-KMK UGM)
Sensa Gudya, M.Kom (PKMK FK-KMK UGM)

Reporter: Iztihadun Nisa

Reportase Webinar Implementation Research for Health System Equity Inclusion and Impact

9 Juli 2024

Accelerate HSS menggelar webinar bertajuk “Implementation Research for Health System Equity Inclusion and Impact” pada 9 Juli 2024 dan menghadikran tiga pembicara dari Ghana, Georgia, dan Indonesia. Pembicara dari Indonesia adalah Astara Amantia Lubis yang merupakan Program Director Health Systems Strengthening Accelerator/Results for Development. Dalam presentasinya yang berjudul “Pilot Testing Inclusive Strategic Purchasing Approaches to Strengthen PHC Providers’ Performance,” Astara membahas berbagai pendekatan strategis untuk meningkatkan kinerja penyedia layanan kesehatan primer (PHC) di Indonesia.

Astara Amantia Lubis membuka presentasinya dengan menyoroti tingginya angka kematian ibu di Indonesia, yang menduduki peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara dengan Maternal Mortality Ratio (MMR) sebesar 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa implementasi layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir (MNH) masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan utama meliputi tingginya pengeluaran kesehatan untuk MNH di rumah sakit akibat banyaknya rujukan darurat, rendahnya pemanfaatan layanan kebidanan JKN di fasilitas kesehatan primer, serta belum optimalnya standar kualitas layanan. Akibatnya, banyak masyarakat lebih memilih membayar sendiri biaya perawatan daripada memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Astara menekankan pentingnya meningkatkan pembiayaan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, terutama di tingkat layanan primer. Bekerja sama dengan USAID Health Financing Activity, Thinkwell, dan Universitas Gadjah Mada, tim peneliti berfokus pada pendekatan “Strategic Health Purchasing” atau pembiayaan kesehatan strategis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggunakan dana secara efisien sambil tetap menjamin kualitas perawatan yang optimal dari penyedia layanan kesehatan.

Salah satu upaya implementasi, dilakukan proyek percontohan di Kabupaten Serang dan Kota Serang. Proyek ini mengadopsi elemen-elemen pembelian strategis, termasuk penyesuaian manfaat, implementasi kontrak, serta pemberian insentif pembayaran bagi penyedia layanan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, sekaligus mengurangi beban finansial masyarakat.

Keberhasilan proyek ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan sub-nasional untuk mengakomodir perspektif dan kebutuhan dari berbagai pihak terkait. Peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan juga telah dipetakan dan disepakati, khususnya dalam hal advokasi kebijakan.

Fase Pilot Project

Fase pilot project terbagi menjadi tiga bagian, yaitu operational research, outcome research (kuantitatif), dan implementation research (kualitatif). Pada operational research terdapat fase desain dan fase implementasi. Fase desain dimulai dengan desain ekosistem, analisis dampak anggaran, analisis infrastruktur, analisis institusional, serta pemetaan beban kerja dan beban di fasilitas kesehatan primer.

Selanjutnya pada fase implementasi, dilakukan outcome research dan implementation research. Pada outcome research, dilakukan survei terkait fasilitas kesehatan dan survei ibu. Fokus utama selama fase implementasi yang berlangsung selama 12 bulan adalah memperkuat pemantauan dan pembinaan penyedia layanan serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Harapannya, dalam 12 bulan akan terjadi peningkatan akses dan kualitas layanan kepatuhan penyedia layanan terhadap standar layanan yang ditetapkan serta keberlanjutan finansial bagi BPJS Kesehatan.

Selama fase desain dan implementasi, kelompok kerja teknis (TWG) berperan dalam menyempurnakan kebijakan nasional serta pedoman di tingkat subnasional. Berdasarkan penelitian hasil dan implementasi yang dilakukan oleh UGM, indikator yang sama digunakan untuk mengukur akses, kapasitas, dan cakupan layanan dalam meningkatkan akses perawatan neonatal dan postnatal.

Astara menambahkan bahwa dalam 12 bulan implementasi, terlihat dampak positif terhadap efisiensi finansial. Terjadi pergeseran tren dari rumah sakit ke layanan kesehatan primer untuk perawatan neonatal dan postnatal tanpa risiko tinggi. Sebelumnya, pada 2020, banyak perawatan jenis ini dilakukan di rumah sakit. Namun kini, ibu-ibu dapat dirawat di tingkat layanan primer, yang menurunkan biaya rata-rata layanan.

Penelitian implementasi UGM juga menunjukkan bahwa pendekatan pemantauan dan pembinaan diterima dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Sebagai respons positif, wali kota dan bupati mengeluarkan surat keputusan tentang jaminan kualitas menggunakan tata kelola pembinaan dan pemantauan ini. Di tingkat nasional, beberapa hasil penelitian telah diadopsi, termasuk kenaikan tarif berdasarkan analisis dampak anggaran, penerapan indikator kualitas dalam sistem informasi BPJS Kesehatan, dan pembaruan pedoman nasional tentang perawatan Antenatal Care (ANC).

Sebagai penutup, Astara menggarisbawahi pentingnya penelitian implementasi dalam memperkuat strategi pembelian kesehatan yang berkelanjutan. Pihaknya menegaskan bahwa penelitian ini membantu memberikan umpan balik secara real-time dan mengidentifikasi risiko yang disebabkan oleh kebijakan kesehatan nasional di tingkat penyedia layanan, serta memberikan rekomendasi yang konkret dan terukur untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan di Indonesia.

Reporter:
Ratri Mahanani (Divisi Public Health, PKMK UGM)

Reportase Secure Webinar 15, Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta dalam Integrasi Pelayanan Masyarakat, Layanan Primer, dan Rumah Sakit: Pembelajaran dari Singapura

Asian Development Bank (ADB) mengadakan webinar sebagai bagian dari rangkaian “Driving Change: Conversations on Advancing Primary Care Transformation in Southeast Asia” pada 27 Juni 2024. Acara ini berfokus pada integrasi layanan kesehatan primer di Singapura, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta relevansinya bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Webinar ini menghadirkan pemateri dari Singapura, yaitu Associate Prof Clive Tan, Senior Consultant dari National Healthcare Group, dan Lely Gunawan, Director dari Primary & Community Care Development Agency for Integrated Care. Sementara itu, pembahas dalam kegiatan ini adalah Dr. Rick Chan, Primary Care Sector Leader Singapura, dan Dr. Eduardo Banzon, Principal Health Specialist dari ADB.

Sesi pertama, “Integrated Care in Singapore“, dibuka oleh Dr. Tan yang menyoroti tantangan kesehatan yang dihadapi Singapura. Meskipun memiliki harapan hidup tertinggi di dunia yaitu 84 tahun, penduduk Singapura cenderung menghabiskan sekitar 10 tahun terakhir dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dengan populasi mencapai 5,6 juta dan rasio dukungan usia tua sebesar 3,7, Singapura menghadapi tekanan besar dalam mendukung populasi lansia. Pertumbuhan pengeluaran kesehatan yang mencapai 8,2% per tahun jauh melebihi pertumbuhan PDB dan inflasi, menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan sistem kesehatan di masa depan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Kesehatan Singapura meluncurkan inisiatif “Healthier SG“. Program ini berfokus pada pencegahan melalui kerjasama dengan pihak swasta, menawarkan perawatan terpercaya dari dokter keluarga untuk semua kebutuhan kesehatan, mendukung gaya hidup sehat, dan memberdayakan individu. Dengan konsep “Satu Klinik Keluarga, Rencana Kesehatan Personal untuk Semua”, program ini mendorong hubungan jangka panjang antara pasien dan dokter keluarga untuk mengembangkan dan mengelola rencana kesehatan personal.

Lely Gunawan melanjutkan pembahasan dengan menyoroti transformasi layanan kesehatan primer di Singapura dan program “Age Well SG“. Mengingat proyeksi bahwa 1 dari 4 warga Singapura akan berusia 65 tahun ke atas, pemerintah Singapura mendorong warga untuk memilih klinik atau dokter umum sebagai titik kontak utama untuk semua kebutuhan pelayanan. Program “Age Well SG” diimplementasikan untuk mendukung lansia agar tetap aktif, terhubung secara sosial, dan dirawat dalam komunitas mereka. Lely juga menekankan peran penting Active Ageing Centres (AAC) yang berfungsi sebagai pusat sosial dan pusat rujukan pelayanan bagi lansia, menyediakan pemantauan kesehatan rutin dan berbagai intervensi gaya hidup.

Pada sesi kedua, “Overview of Public and Private Sector Collaboration on Integrated Care: Progress and Opportunities in SEA,” Dr. Eduardo Banzon membahas evolusi sistem kesehatan di Asia Tenggara. Eduardo mengamati adanya perbedaan pendekatan antara Singapura dan negara berkembang lainnya, dimana banyak negara berkembang masih menganut pendekatan yang berorientasi pada sisi penawaran dalam layanan kesehatan primer. Pihaknya mengkritisi pendekatan ini, menjelaskan bahwa sistem seperti ini cenderung kurang memotivasi penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas. Sebaliknya, Singapura telah bergeser menuju pendekatan berorientasi permintaan, dimana masyarakat lebih diberdayakan melalui asuransi kesehatan atau mekanisme lain yang ditawarkan oleh negara.

Selama sesi panel diskusi, Dr. Rick Chan menjelaskan bahwa inisiatif “Healthier SG” bertujuan untuk memperkuat Primary Care Networks dengan melibatkan praktisi dokter medis baik solo maupun kelompok. Rick juga menyoroti keterlibatan aktif dokter umum dalam pengembangan program Healthier SG dan pedoman pelayanan preventif. Selain itu, pasien di Singapura memiliki kebebasan penuh untuk memilih klinik layanan kesehatan primer mereka melalui aplikasi HealthHub. Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan Singapura juga memberikan subsidi untuk kunjungan ke klinik dokter umum melalui skema Community Health Assistance Scheme (CHAS).

Dr. Tan melengkapi diskusi dengan menekankan pentingnya sistem insentif untuk mendorong penyedia layanan melakukan hal yang benar, seperti penghargaan untuk dokter yang mengikuti pedoman manajemen penyakit sesuai dengan “Healthier SG“. Tan juga menjelaskan bahwa perubahan ke model kapitasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan transisi yang mulus.

Secara garis besar, webinar ini menyoroti upaya transformatif Singapura dalam mengintegrasikan layanan kesehatan primer dan mengatasi tantangan populasi yang menua. Acara ini mengeksplorasi kolaborasi inovatif antara sektor publik dan swasta dalam mereformasi sistem kesehatan, dengan fokus khusus pada inisiatif “Healthier SG” dan program “Age Well SG“. Webinar ini menitikberatkan pada stratgi komprehensif Singapura dalam mentransformasi sistem kesehatan primer merka, dengan fokus pada integrasi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana pendekatan ini dapat diadaptasi oleh negara lain di kawasan.

Hal menarik yang dibahas dalam webinar ini antara lain konsep “Satu Klinik Keluarga, Rencana Kesehatan Personal untuk Semua” yang diusung oleh program “Healthier SG” menawarkan perspektif baru dalam membangun hubungan jangka panjang antara pasien dan dokter keluarga. Selain itu, peran Active Ageing Centres (AAC) sebagai pusat sosial dan rujukan pelayanan bagi lansia menunjukkan pendekatan berbasis komunitas yang inovatif. Diskusi tentang sistem insentif untuk mendorong penyedia layanan mengikuti pedoman manajemen penyakit juga menarik, menggambarkan bagaimana Singapura berusaha menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem kesehatan. Terakhir, pembahasan tentang transisi bertahap menuju model kapitasi memberikan pengetahuan berharga tentang bagaimana perubahan sistem dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Reporter:
Rossa Ratri, SE (Divisi Public Health PKMK UGM)

Reportase Health System Strengthening Accelerator (HSSA) Workshop 2024

Igniting HPSR Futures: Empowering Torchbearers in the Asia-Pacific

5-7 Juni 2024 | Gran Melia Hotel, Jakarta Indonesia

HARI 1

HARI 2

HARI 1

Rabu, 5 Juni 2024

Acara HSSA Workshop 2024 adalah sebuah action-oriented workshop yang mencakup kombinasi presentasi pleno, sesi kelompok kecil, dan aktivitas kolaboratif. Kegiatan ini mendorong pemahaman serta pertukaran pengetahuan, memberi informasi tentang peluang penguatan kapasitas, dan memperkuat hubungan kerja antar beragam pemangku kebijakan kesehatan di regional Asia. Acara ini memiliki tema “Strengthening the ecosystem for health policy and systems research for health systems strengthening in Asia” yang memiliki fungsi kritis dalam mengidentifikasi langkah-langkah tindakan ini sangat penting untuk menentukan “pembawa obor,” misalnya, anggota komunitas yang bersedia dan berada dalam posisi yang baik untuk menggerakkan agenda bersama ke depan. Pada akhir lokakarya, peserta akan mengidentifikasi setidaknya dua tindakan penguatan dan pembawa obor di setiap tingkat sistem organisasi, nasional, dan regional.

Reportase ini mendokumentasikan sesi hari pertama pelaksanaan Health System Strengthening Accelerator (HSSA) Workshop 2024. Kegiatan dibuka oleh Dwi Puspasari, SKM, M.Sc selaku Kepala Pusjak Upaya Kesehatan dari BKPK Kementerian Kesehatan. BKPK menceritakan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran yang baik untuk pemerintah Indonesia melakukan transformasi sistem kesehatan dengan memperkuat Health Policy and System Research. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari USAID Indonesia dan USAID Asia dalam penyediaan evidence dan mengaitkan dengan proses kebijakan untuk membangun sistem kesehatan yang berbasis lokal.

Sesi: The HPSR Ecosystem over the past 5 years

Amanda Folsom, Senior Program Director at Results for Development (R4D)

Setelah kata sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh Amanda Folsom tentang The HPSR Ecosystem over the past 5 years. Amanda menjelaskan tentang perjalanan HPSR yang telah dimulai sejak 2019 hingga 2024 dengan prioritas utama adalah menghubungkan penelitian dan pengambilan keputusan. Dalam 5 tahun ini, terdapat 97 organisasi di 27 negara Asia yang terlibat dalam HPSR. Namun, organisasi yang terlibat dalam HPSR ini masih terbatas untuk melakukan kolaborasi dan belum banyak terlibat dalam platform pembelajaran. Amanda juga menjelaskan, berdasarkan hasil assessment mereka pada 2020, peranan HPSR untuk penguatan sistem kesehatan di Asia mayoritas menghasilkan bukti (98%), analisis data dan menemukan masalah (94%), formulasi solusi (68%), memastikan adopsi usulan kebijakan (47%) dan mengimplementasikan perubahan (6%). Melalui workshop ini, Amanda berharap peserta dapat memperdalam pemahaman tentang kolaborasi penelitian kebijakan dalam dan antara negara, khususnya organisasi yang bergabung dalam HPSR dengan pengambil keputusan pada kebijakan kesehatan.

Setelah Amanda Folsom menjelaskan perjalanan HPSR dalam 5 tahun terakhir, peserta diajak untuk berpartisipasi melakukan refleksi yang sudah dilakukan oleh organisasi dari 2019-2024. Peserta diminta untuk menuliskan kegiatan yang sudah dilakukan selama terlibat dalam HPSR di tingkat global, regional, nasional dan organisasi.

Sesi: The HPSR Ecosystem Now: Making a plan

Dr. Vivian Lin, Professor of Public Health Practice, The University of Hongkong

Sesi The HPSR Ecosystem Now: Making a plan adalah salah satu sesi interaktif setelah coffee break dan opening network pada hari pertama (5 Juni 2024) workshop. Pada sesi hybrid ini, peserta merefleksikan visi dari ekosistem Health Policy and System Research (HPSR) sebelumnya, dengan berdiskusi mengenai aspek-aspek pada visi yang dapat di-update serta mendiskusikan fungsi dari berbagai aktor “torchbearers” dalam memperkuat ekosistem HPSR di tingkat lokal maupun regional. Sebagai output dari sesi ini yaitu draft mengenai versi terbaru dari visi ekosistem HPSR beserta peranan dan fungsi dari aktor/ torchbearers sebagai komponen dari rencana aksi (action plan).

Dr. Vivian Lin membuka sesi The HPSR Ecosystem Now: Making a plan dengan membawakan pengantar mengenai visi HPSR Ecosystem yaitu Asia HPSR Ecosystem Vision (2021) dengan membahas aspek-aspek penting dalam visi ekosistem sebagai berikut:

Asia HPSR Ecosystem Vision (2021), a stronger enabling HPSR ecosystem of the future that is highly responsive to countries’ needs. HPSR ecosystem yang kuat dikarakterisasi dari

tingginya demand dan penggunaan akan evidence
meningkatnya domestically financing
memperkuat engagement dengan regional dan global platform.
matriks untuk mengukur performa ekosistem

Sementara prioritas area dalam penguatan visi HPSR ekosistem meliputi: implementasi research partnership, networks dan forums, peningkatan training, research agenda-setting, financing frameworks, catalog learning and training opportunity, monev ecosystem.

Mengingat bahwa sesi yang diadakan bersifat hybrid, maka Dr. Vivian mengundang partisipasi peserta yang mengikuti sesi secara daring dengan berpartisipasi dalam pooling mengenai 3 topik prioritas berdasarkan 2021 vision of HPSR Ecosystem

Setelah sesi pooling diadakan agenda interaktif dengan menggunakan perantara puzzle yang mengharuskan peserta dalam satu meja untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan puzzle tersebut. Banyak lessons learned yang didapatkan dari games puzzle tersebut seperti halnya bagaimana HPSRIs dapat bekerjasama untuk mencapai satu tujuan yaitu memperkuat HPSR ecosystem.

Sesi dilanjutkan dengan pembahasan mengenai policy environment sebagai salah satu enabler dalam ekosistem HPSR. Policy environment yang ada saat ini belum memiliki gambaran besar mengenai orientasi penelitian, perlu adanya peningkatan kapasitas (peneliti perlu benar-benar belajar tentang bukti yang baik, perantara kebijakan, pembuat kebijakan untuk memahami), perlunya melakukan lebih banyak koordinasi lintas sektoral, dampak di tingkat komunitas, inklusivitas- bagian dari komunitas, di luar penelitian dan praktik, ekonomi politik, pemetaan sumber daya.

Sesi workshop diakhiri oleh Dr. Vivian Lin dengan sebuah refleksi mengenai bagaimana cara kita dapat menerjemahkan HPSR Ecosystem vision ini menjadi sebuah aksi karena sejatinya sebuah visi yang baik adalah visi yang dapat dilaksanakan dengan membuat rencana aksi/action plan.

HARI 2

Kamis. 6 Juni 2024

Acara HSSA Workshop 2024 adalah sebuah action-oriented workshop mencakup kombinasi presentasi pleno, sesi kelompok kecil, dan aktivitas kolaboratif yang mendorong pemahaman dan pertukaran pengetahuan, memberi informasi tentang peluang penguatan kapasitas, dan memperkuat hubungan kerja antar beragam pemangku kebijakan Kesehatan di regional Asia. Acara ini memiliki tema “Strengthening the ecosystem for health policy and systems research for health systems strengthening in Asia” yang memiliki fungsi kritis dalam mengidentifikasi langkah-langkah tindakan ini sangat penting untuk mengidentifikasi “torchbearer” yang dimana adalah anggota komunitas yang bersedia dan berada dalam posisi yang baik untuk menggerakkan agenda bersama ke depan. Pada akhir workshop, peserta akan mengidentifikasi setidaknya dua tindakan penguatan dan pembawa obor di setiap tingkat sistem organisasi, nasional, dan regional.

Reportase ini mendokumentasikan sesi hari kedua Health System Strengthening Accelerator (HSSA) Workshop 2024. Pada hari ke-2 pelaksanaan workshop membahas kolaborasi pemerintah Indonesia dalam melakukan penelitian dan penyusunan kebijakan. Kegiatan ini dalam bentuk virtual field trip dengan dua breakout room yakni: pembelajaran dari implementasi piloting Pusjak PDK BPKPK Kemenkes dengan Health Financing Activity (HFA) – USAID; dan pembelajaran peningkatan kapasitas untuk menerjemahkan hasil penelitian ke proses kebijakan dengan Pusjak UK BKPK Kemenkes, PKMK UGM dan Poltekkes

Sesi Breakout room 1 – Peningkatan Kapasitas Menerjemahkan Hasil Penelitian untuk Proses Kebijakan

Di breakout room 1, diskusi dilakukan bersama Dewi Puspasari dari Pusjak UK, BKPK Kemenkes, Tri Muhartini dari PKMK UGM dan Dodoh Khodijah dari Poltekkes Medan. Diskusi dipandu oleh Shita Listyadewi dari PKMK UGM. Para narasumber menceritakan pengalaman dalam melaksanakan dan mengikuti pelatihan terkait knowledge translation untuk menjembatani hasil penelitian dan proses kebijakan. Narasumber pertama yakni Dewi Puspasari mempresentasikan tentang pengalaman Pusjak UK melakukan Implementation Research untuk menyediakan evidence dalam penyusunan kebijakan kesehatan di Kementerian Kesehatan. Dewi juga menjelaskan bahwa proses pelaksanaan Implementation Research ini dilakukan secara kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Universitas dan Poltekkes. Pelaksanaan Implementation Research juga dimulai dengan membekali peneliti di BKPK Kemenkes dan perguruan tinggi mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM). Pendekatan riset dilakukan sebagai wujud dari Pusjak UK untuk mewujudkan transformasi sistem kesehatan di Indonesia.

Penyelenggaraan pelatihan dari UGM untuk BKPK ini bukan merupakan hal yang pertama. Pemaparan dari Tri Muhartini selaku peneliti dari PKMK UGM menjelaskan bahwa telah ada beberapa pelatihan yang diselenggarakan untuk mendukung proses Kementerian Kesehatan melakukan transformasi secara internal, khususnya untuk mengubah peran peneliti menjadi analisis kebijakan. PKMK UGM telah menyediakan pelatihan knowledge translation terdiri dari penelitian kebijakan, analisis kebijakan, penyusunan policy brief, dan advokasi kebijakan untuk mendukung BKPK Kementerian Kesehatan menghubungkan atau memanfaatkan hasil penelitian sebagai landasan penyusunan kebijakan kesehatan. Baru-baru ini, Kementerian Kesehatan memiliki agenda untuk memberdayakan Poltekkes membantu proses monitoring program dan kebijakan kesehatan di daerah. PKMK UGM, berperan dalam agenda tersebut dengan menyediakan pelatihan knowledge translation untuk Poltekkes. Pelatihan disediakan karena Poltekkes merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Kesehatan yang berfokus untuk menyediakan tenaga kesehatan dan belum masuk dalam HPSRI di Indonesia untuk menyediakan evidence kebijakan.

Moderator, Shita Listya Dewi, mempersilahkan kepada Poltekkes untuk memaparkan manfaat dan perubahan setelah mengikuti pelatihan knowledge translation. Salah satu Poltekkes dari Medan yang diwakili oleh Dodoh Khodijah menceritakan pengalamannya. Setelah mengikuti pelatihan, Poltekkes Medan secara pemahaman mengalami peningkatan untuk mengenal tentang penelitian kebijakan, analisis kebijakan, penyusunan policy brief dan advokasi kebijakan. Dodoh juga menyatakan bahwa pembelajaran tentang knowledge translation merupakan hal baru untuk mereka sehingga masih terdapat banyak tantangan dan membutuhkan sumber daya baru untuk melakukannya. Tantangan besar yang dihadapi Poltekkes Medan untuk ke depannya memproduksi knowledge translation secara mandiri adalah kemampuan praktik yang terbatas sehingga membutuhkan pelatihan tindak lanjut. Selain itu, sumber daya keuangan masih terbatas untuk Poltekkes dapat melakukan penelitian kebijakan, pendanaan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan memiliki syarat yang masih sulit untuk diakses. Manajemen penelitian di Poltekkes dijelaskan juga masih belum memiliki kapasitas untuk mengelola penelitian.

Dari diskusi breakout room 1, Shita Listyadewi berharap peserta dari di Asia dapat mengambil untuk dapat mereka implementasikan dalam memperkuat kapasitas HPSRI di negaranya masing-masing. Kapasitas untuk menyediakan evidence dan menghubungkannya dengan proses kebijakan.

Sesi breakout room 2 – Success story of the pilot implementation dari Pusjak PDK – BKPK unit and USAID Health Financing Activity Project

(Dr. Iko Safika, MERLA Specialist & Amalia, Health Financing Specialist, USAID Health Financing Activity)

Gambar. Success story of the pilot implementation- Pusjak PDK – BKPK unit and USAID Health Financing Activity Project

Pada breakout room 2 ini menghadirkan 2 orang pembicara yang terlibat langsung dalam kegiatan USAID HFA yaitu Dr. Iko Safika dan Amalia. Sesi ini dimulai dari brief mengenai konteks project HFA yang disampaikan oleh Iko yaitu JKN di Indonesia telah mengcover hampir 95-985 dari total populasi di Indonesia, sehingga merupakan suatu hal yang bersifat kritikal dalam memberikan paket esensial pada pelayanan Kesehatan. BPJS Kesehatan sebagai purchaser dan Kementerian Kesehatan sebagai regulator bekerja sama dalam Menyusun regulasi yang efektif khususnya mengenai strategic purchasing. Masuk ke dalam konteks kegiatan HFA, Iko menyebutkan bahwa angka kejadian/prevalensi kematian ibu dan anak (maternal and neonatal care) Indonesia masih menduduki peringkat pertama kematian ibu dan anak tertinggi di asia tenggara. Maka dari itu diperlukannya pembangunan knowledge dan kapasitas mengenai strategic purchasing di Indonesia khususnya dalam sektor Maternal dan Neonatal care.

Presentasi dilanjutkan oleh Amalia selaku Health Financing specialist USAID dengan judul paparan yaitu “Revising the standard tariff of social health insurance for maternal and neonatal health service based on evidences”. Amalia memulai presentasi mengenai background adanya penyesuaian tarif BPJS selama 2 tahun, sehingga perlu adanya inovasi dan pembaharuan dalam pembiayaan Kesehatan guna memaksimalkan implikasi dan impact dari pelayanan Kesehatan tersebut. Pusjak PDK sebagai salah satu fungsi dari BKPK memiliki beberapa inovasi terkait revisi tarif guna keberlanjutan program JKN.

Sehingga dilakukan pengadopsian Strategic Health Purchasing (SHP) ke dalam program nasional dengan beberapa tahapan seperti misalnya tahap design (melakukan analisis dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sektor publik dan sektor swasta pada level Kesehatan primer serta adjustment on payment mechanism) sampai akhirnya dilakukan pengadopsian SHP pada Kesehatan ibu dan anak dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 mengenai perubahan aturan tarif dalam pelayanan JKN.

Selanjutnya, mengapa SHP perlu berfokus pada maternal and neonatal care?
Saat ini, di Indonesia, masih terdapat 189 kematian bayi pada 100,000 angka kelahiran hidup sehingga hal ini masih di bawah target nasional Indonesia yaitu terjadinya 173 kematian bayi pada 100,000 angka kelahiran bayi hidup.
Untuk itu, kegiatan pilot yang dilakukan melalui skema USAID HFA berupaya meningkatkan akses serta memperkuat quality assurance dalam pemberian pelayanan maternal and neonatal health (MNH) di Indonesia.

Sebagai gambaran hasil dan impact dari kegiatan USAID HFA di Indonesia, diketahui bahwa dalam aspek access, terjadi kenaikan klaim pelayanan terkait MNH pada fasilitas Kesehatan tingkat dasar dengan compliance dan kualitas pelayanan yang meningkat dengan mengedepankan prinsip efisiensi pada sistem pelayanan MNH.

Sebagai pembelajaran inti (learning), dari pilot USAID HFA di Indonesia yang bekerjasama dengan BKPK, dapat dipelajari dua hal yaitu:

Perlu adanya keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kebijakan pada tahap desain sampai implementasi untuk menurunkan kemungkinan adanya resistensi kebijakan.
Memastikan kualitas evidence dan proses adopsi sampai adanya output seperti perubahan tarif pada Peraturan Menteri Kesehatan merupakan contoh nyari dari evidence to adoption process.

Sebagai penutup, Iko menyampaikan closing statement bahwa engagement dengan seluruh pemangku kebijakan bukan hanya Kementrian Kesehatan namun juga para mitra pembangunan, pihak universitas/riset, sub-national level adalah sebuah hal yang esensial dalam mendukung adanya proses evidence uptake into policy seperti contohnya USAID HFA dalam memberikan evidence melalui perubahan tarif pelayanan Kesehatan ibu dan anak di Indonesia pada keputusan Menteri Kesehatan.

Reporter: Tri Muhartini, MPA (PKMK UGM) dan Kadek Darmawan