7 Mei 2025

Regional Knowledge Event merupakan pertemuan berkala yang diselenggarakan ANHSS sebagai forum diskusi antara para pembuat kebijakan, legislator, praktisi, pelaku industri, dan akademisi di region. Pada event kali ini (Mei 2025) dihadiri oleh lebih dari 120 peserta dari 8 negara di kawasan Asia.

Pembukaan disampaikan oleh tiga host acara ini, yaitu Professor Philip Wai-Yan Chiu, Dekan Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China), Professor Samuel Yeung-Shan Wong, Direktur JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China) serta Professor dr. Laksono Trisnantoro, Profesor Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK, Universitas Gadjah Mada (Indonesia).

Ketiga sambutan menekankan bahwa prinsip-prinsip Universal Health Coverage (UHC) mendasari upaya untuk mensinergikan sumber daya sektor publik dan swasta. Peran swasta sangat krusial untuk menjadi mitra pemerintah dan berperan sebagai penambah (supplementary) dan pelengkap (complementary) dari sistem publik. Pada regional event kali ini, peran yang ditekankan adalah peran dari asuransi kesehatan swasta (AKS).

Sesi pagi hari diisi oleh beberape keynote speech dengan topik seputar peran AKS tersebut ditinjau dari berbagai perspektif: akademisi, pembuat kebijakan dan praktisi. Pertama, dari perspektif akademisi, disampaikan bagaimana posisi dan peran AKS dalam sistem Kesehatan ditinjau dari kerangka dan konteks UHC.

Topic: Review of the Role of PHI and Challenges in the Global Context

Speaker: Professor Eng-Kiong YEOH, Director, Centre for Health Systems and Policy Research, JC School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong (HKSAR, China)

Prof. Yeoh menyampaikan bahwa asuransi pada dasarnya adalah tentang bagaimana risiko sakit (dan biaya) di-pooling untuk berbagi beban, sehingga tidak membebani pihak yang mengalami kejadian penyakit.

Pilihan dalam pooling:

• No pooling (Masyarakat menanggung sendiri risiko melalui pembayaran langsung atau out of pocket/ OOP).
• Unitary pooling/single pool (seluruh dana dan risiko digabung dalam satu pool. Contoh: Indonesia).
• Fragmented pooling (dana dan risiko di-pool di beberapa ‘kantong’, misalnya sesuai wilayah (contoh: Jerman), risiko (contoh: UK), kelompok populasi (contoh: Thailand, Jepang))
• Integrated pooling (terdapat kemungkinan untuk menggunakan dana dari pool lain ketika dibutuhkan (misal: dalam situasi yang “luar biasa” untuk sistem kesehatan).

Peran AKS sangat krusial untuk menjadi mitra pemerintah dan berperan sebagai penambah(supplementary) dan pelengkap (complementary) dari sistem publik, dalam hal ini khususnya dari sisi pembiayaan kesehatan tersebut.

Selanjutnya keynote speech diberikan dari perspektif pembuat kebijakan dan praktisi, masing-masing meninjau bagaimana AKS mendukung pencapaian tujuan-tujuan sistem kesehatan.

Topic: Strategic Roles of PHI: Regulation Perspective

Pembicara: Mr. Clement LAU Chung-Kin, Executive Director, Policy and Legislation, Insurance Authority (HKSAR, China)

Insurance Authority adalah lembaga pemerintah Hong Kong yang bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait asuransi dan mengawasi para penyelenggara asuransi. Lau menegaskan mandat pemerintah sebagai regulator, sebagai pihak yang harus memastikan perlindungan bagi masyarakat namun juga mendukung industri asuransi untuk tetap berkesinambungan. Asuransi memiliki pula peran sosial: ada tidaknya asuransi dapat membentuk atau mengubah pola perilaku individu maupun kelompok.

Topic: Health Insurance and Sustainability of Hong Kong’s Healthcare System

Pembicara: Mr. Sam HUI, JP, Deputy Secretary for Health 1, Health Bureau (HKSAR, China)

Hui menyampaikan bahwa pembiayaan kesehatan di sektor non pemerintah di Hong Kong yang bersumber dari skema asuransi swasta masih terbatas (sekitar 30%) sementara komponen terbesar masih dari pembiayaan langsung/OOP sekitar 60%). Artinya, masih terbuka pasar yang uarbiasa besar bagi asuransi swasta. Namun untuk itu, paket layanan yang dijual harus:

• Renewable hingga 100 tahun
• Tidak ada cap terhadap total klaim sepanjang usia hidup
• Perlindungan harus mencakup segala risiko termasuk pre-kondisi sejak tahun kedua keanggotaan, dan perlindungannya harus secara progresif diperluas sejak tahun ke-4 dari keanggotaan

(hal-hal ini merupakan ketentuan/diatur dalam regulasi pemerintah).

Hal lain yg dituntut pemerintah adalah transparansi harga dan menghilangkan asimetri informasi. Namun sayangnya, pemerintah Hong Kong juga memiliki tantangan untuk memperoleh informasi yang terkonsolidasi mengenai asuransi swasta. Oleh karena itu pemerintah secara rutin membuka dialog bersama para pelaku industri (Perusahaan asuransi swasta) untuk menginisiasi bagaimana hal ini dapat diupayakan bersama.

Topic: Strategic Roles of PHI for Universal Health Coverage

Pembicara: Dr. Eduardo P. BANZON, Director, Health, Human and Social Development Sectors Group, Asian Development Bank (The Philippines)

Eduardo memulai sesinya dengan mengingatkan kita bahwa prinsip ‘universal’ dalam UHC mengartikan bahwa setiap orang harus memiliki akses terhadap layanan yang dibutuhkan, dan bagaimana pergeseran penyedia pelayanan dari public ke swasta terjadi hampir di seluruh negara di kawasan Asia, kecuali di negara-negara dimana pemerintah secara kuat sengaja membatasi sektor swasta. Seiring dengan itu, pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial untuk melindungi masyarakatnya.

Namun, AKS masih memiliki potensi bertumbuh di negara-negara dimana secara ‘population coverage’ belum terpenuhi dalam UHC. Dalam hal ini AKS dapat menjadi ‘substitute’. Namun, dari perspektif pemerintah, AKS tidak menguntungkan sebagai ‘substitute’ karena ini mengurangi porsi revenue sources bagi pool jaminan sosial nasionalnya. Oleh karena itu, yg perlu dilakukan agar AKS tetap bisa tumbuh di negara-negara dengan system jaminan sosial adalah AKS sebagai pelengkap/komplementer/suplementer dalam hal ‘service coverage’ dan dalam hal ‘financial protection’ sebagai salah satu sumber prepaid health. Di Filipina, voluntary AKS ini merupakan bagian dari non-taxable dan hanya bisa dibeli oleh mereka yang menjadi anggota Philhealth (system jaminan sosial), sehingga ini menarik bagi kelompok middle to lower-middle income population. Coordination of benefit pernah diinisiasi di Indonesia namun dihentikan (untuk sementara) sejak 2020.

Topic: Role of Health Insurance from Insurers’ Perspectives Contributing to Health System Goals

Pembicara: Mr. Alger FUNG, Chief Executive Officer, AIA Hong Kong and Macau (HKSAR, China)

Fung membawakan perspektif pelaku industri. Fung tidak hanya membahas dari sisi bagaimana asuransi Kesehatan swasta (AKS) menyediakan perlindungan Kesehatan tetapi menunjukkan bagaimana AKS juga berkepentingan untuk menjaga pelanggannya sehat, oleh karena itu Fung memfokuskan presentasinya social value yang dimiliki oleh AKS. AKS dapat membuat program-program dan skema untuk mempromosikan gaya hidup sehat bagi para pelanggannya. Misalnya, AIA menyediakan insentif pengurangan premi untuk pelanggan yang indikator-indikator kesehatannya membaik (misal: BMI), membuat taman umum di kota dan menyelenggarakan acara gratis kelas-kelas yoga, boxing, tenis, dan lain-lain.

Topic: Strategic Role of PHI for Health System Goals in Singapore

Pembicara: Professor Jeremy LIM, Chief Executive Officer, AMILI; Associate Professor (Adjunct), Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore (Singapore)

Dalam konteks Singapura, Jeremy menyediakan sistem yang multitiered untuk dapat melayani masyarakat umum namun juga masyarakat kelas atas yang tidak ingin disamakan seperti masyarakat umum. Selain itu, Singapura memiliki banyak ekspatriat yang juga memiliki demand yang berbeda. Dalam sistem ini, tersedia MediFund untuk mereka yang tidak bisa membayar OOP, kemudian progam tambahan top up (Medisave, dan memungkinkan adanya co-payment).

MediShield tadinya dicanangkan pada 1990 untuk melindungi masyarakat secara umum namun ternyata terjadi adverse selection. Pada 2005 Medishield direformasi dan berhasil mencakup 90% masyarakat (sekitar 3.6 juta orang). AKS memiliki peran untuk menjadi opsi bagi mereka yang tidak tergabung dalam Medishield (misal: non warganegara) namun membutuhkan perlindungan (sekitar 2,4juta orang). Sementara itu, HealthierSG juga diluncurkan pada 2023, dan berfokus pada preventive care (melalui pembiayaan pajak) senilai SGD5 milyar per tahun.

Diskusi Panel

Setelah para pembicara menyampaikan keynote speech, sesi pagi ditutup dengan diskusi panel. Acara ini dimoderatori oleh Dr. Libby Ha-Yun LEE, Under Secretary for Health, Health Bureau (HKSAR, China). Para pembicara membahas beberapa hal yang memungkinkan AKS untuk hadir dan berperan dalam sistem kesehatan. Salah satu faktor yang dianggap penting adalah regulasi yang kuat. Namun regulasi yang kuat membutuhkan kapasitas menjalankan tata kelola yang baik dan juga membutuhkan data. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem yang transparan dan akuntabel yang dapat memungkinkan data dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pengembangan kebijakan dan pemantauan.

Reporter:
Shita Dewi – Peneliti Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK-KMK UGM

Hari Kedua

PKMK-Busan. Hari kedua 26th WONCA Asia Pacific Regional Conference 2025 memperlihatkan dinamika penting dalam transformasi layanan kesehatan, dengan fokus pada sistem pembayaran berbasis nilai (Value Based Payment) dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat koneksi antara pasien dan penyedia layanan.

Sesi pertama dibuka oleh Prof. Serng-Bai Pak dari National Health Insurance Ilsan Hospital, Korea, yang membawakan materi berjudul "Toward Value-based Payment in Korean Healthcare: Challenges and Opportunities in Crisis". Dalam paparannya, Prof. Pak menjelaskan bahwa value-based care (VBC) berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi antarpenyedia layanan, pengalaman pasien, serta penggunaan insentif berbasis hasil. Model ini menggeser pendekatan tradisional fee-for-service menuju sistem yang mendorong pencegahan, intervensi dini, serta perawatan berbasis data.

Prof. Pak mencontohkan pengembangan Accountable Care Organization (ACO) di Korea, yang mengintegrasikan rumah sakit, fasilitas layanan primer, dan komunitas. Langkah awal pembangunan ACO adalah melakukan implementasi pilot untuk menguji keterbatasan sistem pembayaran berbasis jasa yang ada, disertai dengan pemetaan penyedia layanan kesehatan yang tersedia dan keterlibatan pemangku kepentingan. Tahap berikutnya adalah integrasi sistem informasi antar fasilitas kesehatan dan pembentukan Korean Community Health Management Network (K-AHCN), yang berfungsi untuk mengelola kinerja kolaboratif para penyedia layanan kesehatan.

Kim Yu dari MD, FAAFP, DABFM dari American Board of Family Medicine mendeksiripsikan lebih lanjut mengenai ACO di United States. Organisasi ACO ini didukung oleh struktur pusat (hub hospitals) yang bertugas mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan pasien, meningkatkan kualitas layanan melalui pendidikan dan program perbaikan mutu, serta mengelola jaringan medis secara keseluruhan. Di tingkat layanan primer, penyedia layanan diharapkan untuk mendaftarkan pasien, mengembangkan rencana perawatan individual, dan memperluas aksesibilitas layanan. Pembayaran dalam sistem ini menggunakan blended payment model, yang mengombinasikan dana prabayar, pembayaran berkala, serta insentif kinerja. Evaluasi performa dilakukan melalui pengukuran kepuasan pasien, utilisasi sumber daya, dan retensi pasien. Skema shared savings diterapkan untuk mendorong efisiensi biaya: penyedia layanan yang berhasil mengurangi biaya sambil mempertahankan kualitas layanan berhak atas tambahan insentif.

Konferensi juga mengangkat perspektif reformasi layanan primer di Australia, yang dibawakan oleh Michael Wright, MBBS, MPH, PhD, FRACGP, GAICD,, yang selama ini mengandalkan fee-for-service melalui Medicare, namun dalam tiga decade terakhir memperkenalkan program seperti Practice Incentives Program (PIP) dan MyMedicare untuk memperkuat pendekatan multidisipliner, meningkatkan akses ke layanan primer, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi kesehatan.

Sesi plenari bertema "Connection & Relation, AI", yang dimoderatori oleh Sung Sunwoo (Korea) dan Tesshu Kusaba (Jepang), menyoroti pentingnya membangun hubungan berkelanjutan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital.

HEE HWANG dari Kakao Healthcare memaparkan bagaimana tantangan utama dalam sistem kesehatan saat ini adalah ketidakmampuan untuk memantau kondisi pasien diantara kunjungan konsultasi. Untuk mengatasi hal ini, Kakao Healthcare mengembangkan Personalized Accessible Supportive Tech-enabled Affordable (PASTA) — platform berbasis AI untuk manajemen diabetes yang lebih holistik.

PASTA memungkinkan pasien diabetes untuk melakukan pencatatan rutin kadar gula darah melalui aplikasi yang langsung terhubung dengan dokter. Data tersebut kemudian diolah menjadi laporan personalisasi, yang tidak hanya mencatat hasil pemeriksaan rutin, tetapi juga mengintegrasikan hasil kunjungan dokter dan memberikan rekomendasi berbasis AI. Aplikasi ini juga memotivasi perubahan perilaku dengan memberikan tantangan gaya hidup sehat, seperti mengingatkan pasien untuk berjalan 1.000 langkah setelah makan atau meningkatkan konsumsi sayuran.

Selain itu, PASTA menawarkan umpan balik langsung dari tenaga kesehatan yang didukung teknologi AI, serta menggunakan fitur pemindaian makanan melalui kamera untuk menilai kualitas nutrisi makanan pasien. Inovasi ini memperkuat kontinuitas perawatan, mempromosikan kepatuhan pasien terhadap terapi, dan mengoptimalkan manajemen penyakit kronis berbasis data. Evaluasi awal satu tahun menunjukkan peningkatan signifikan dalam kebiasaan sehat pasien, penghematan dalam penggunaan alat tes gula darah, serta peningkatan outcome klinis secara keseluruhan.

HEE HWANG juga menguraikan tantangan besar dalam pengelolaan data kesehatan: mulai dari data rumah sakit yang tidak terstruktur, sulitnya standarisasi, hingga isu privasi data untuk riset multisite. Untuk menjawab tantangan ini, Kakao Healthcare membangun sistem federated learning yang memungkinkan pengolahan data secara aman tanpa harus memindahkan data dari masing-masing institusi. Mereka juga merekonstruksi data sensitif untuk analisis prediktif penyakit, saat ini bekerja sama dengan 17 rumah sakit di Korea.

Melalui sesi ini, konferensi menegaskan pentingnya adopsi sistem pembayaran berbasis nilai dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat hubungan antara pasien dan penyedia layanan, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan layanan kesehatan di masa depan.

Implikasi pada Kebijakan

Transformasi menuju value-based care menuntut reformasi sistem pembayaran untuk mendorong pelayanan yang berorientasi pada kualitas dan hasil pasien. Pengalaman Korea dan Australia menunjukkan pentingnya integrasi layanan primer dan rumah sakit, penggunaan blended payment model, serta insentif berbasis performa. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti AI dan pengelolaan data terstandar menjadi kunci memperkuat koordinasi antar penyedia layanan. Reformasi ini perlu diikuti dengan dukungan regulasi, pembiayaan berkelanjutan, dan penguatan kapasitas data kesehatan.