xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

Kegiatan yang Sedang Dilaksanakan


WHO JKN

Tinjauan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Implementasi, Tantangan, dan Solusi Penguatan Potensial (Sebagai Masukan untuk Studi Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN 2025-2029)

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK UGM) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan World Health Organization (WHO) Indonesia melakukan penelitian mengenai implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diharapkan dapat mengeksplorasi isu atau tantangan yang muncul, regulasi, dan solusi potensial yang dapat diadopsi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 - 2029. Analisis dilakukan melalui proses scoping review, pemanfaatan data sekunder, pendekatan realist evaluation, focus group discussion (FGD) dan analisis kebijakan. Penelitian ini dilakukan pada tiga level yakni nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

PENELITI

Peneliti dalam kegiatan ini terdiri dari:

  1. Prof. Laksono Trisnantoro, Ph.D
  2. dr. Likke Prawidya Putri, MPH, PhD
  3. M. Faozi Kurniawan, MPH
  4. Tri Muhartini, MPA
  5. Nopryan Ekadinata, MPH
  6. Ardhina Nugrahaeni, MPH
  7. Herma Setiyaningsih, S.Si
  8. Ester Febe, MPH
  9. Mashita Inayah R., S.Gz
  10. Yoga Prajanta

Perwakilan Universitas Lokal yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari:

  1. Dr. Adiatma Y.M Siregar, S.E., M. Econ. St dari Universitas Padjadjaran untuk lokasi penelitian di Jawa Barat
  2. Dr. Juanita, M.Kes dari Universitas Sumatera Utara untuk lokasi penelitian di Sumatera Utara
  3. dr. Wahyu Sulistya Affarah, MPH, Sp.KL, Subsp. PP(K) dari Universitas Mataram untuk lokasi penelitian di Nusa Tenggara Barat

PROPOSAL

Berikut ini adalah proposal usulan ke WHO dan Bappenas yang menjelaskan tujuan, hasil, metode dan rencana penelitian.

Proposal Selengkapnya

NASIONAL

Pada level nasional, penelitian dilakukan dengan melakukan scoping review, mengidentifikasi pengaruh penetapan regulasi per tahun terhadap situasi JKN berdasarkan data sekunder dan melakukan FGD terkait isu-isu kebijakan JKN (asuransi sosial, ekuitas, preventif-promotif, pengendalian mutu dan fraud, dan FKTP serta kapitasi. Dalam bagian nasional ini disajikan laporan besar, seri FGD, dan protokol penelitian untuk daerah.

Laporan Besar Nasional

Laporan besar menjadi dokumen utama yang menjawab seluruh tujuan penelitian dan menjelaskan  Implementasi, Tantangan, dan Solusi  JKN di tingkat nasional, provinsi penelitian dan kabupaten/kota penelitian. Dalam laporan besar juga menjelaskan informasi terkait isu kebijakan asuransi sosial, ekuitas, preventif-promotif, pengendalian mutu dan fraud, dan FKTP serta kapitasi yang dilakukan dalam FGD nasional. Hasil dari laporan besar dapat diakses dalam link berikut:

Dokumen Selengkapnya

FGD I Isu Kebijakan 1: Prinsip asuransi Kesehatan sosial yang tidak dijalankan

FGD I bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai prinsip asuransi kesehatan sosial yang tidak dijalankan dalam JKN meliputi adanya adverse selection dalam PBPU dan penerapan asuransi sosial dalam JKN, serta memperoleh usulan strategi masa depan untuk mengatasi masalah tersebut. FGD I akan dilaksanakan pada Rabu, 18 Januari 2023 dengan menghadirkan para pemangku kebijakan. Informasi lebih dalam silahkan akses kerangka acuan kegiatan dan dokumen pembahasan FGD di bawah:

Kerangka Acuan

Dokumen Pembahasan

FGD II Isu Kebijakan 2: Prinsip Ekuitas yang belum dijalankan dengan baik

FGD II yang mengangkat topik “Isu kebijakan: Prinsip ekuitas yang belum dijalankan dengan baik” ini bertujuan untuk mengeksplorasi informasi tentang manfaat medik yang tinggi di JKN, kondisi supply side yang tidak merata selama penyelenggaraan JKN, pandangan pemangku kepentingan tentang kebijakan single pool, informasi tentang belum berjalannya kebijakan kompensasi di daerah sulit dalam implementasi JKN. FGD I akan dilaksanakan pada Kamis, 19 Januari 2023 dengan menghadirkan para pemangku kebijakan. Informasi lebih dalam silahkan akses kerangka acuan kegiatan dan dokumen pembahasan FGD di bawah:

Kerangka Acuan

Dokumen Pembahasan

FGD III Isu Kebijakan 3: Pelayanan preventif dan promotif yang terdesak anggarannya

Dalam Pengembangan

FGD IV Isu Kebijakan 4: FKTP dan Kapitasi yang tidak pernah naik

Dokumen Pembahasan

FGD V Isu Kebijakan 5: Pengendalian Mutu dan Fraud

Dalam Pengembangan

Protokol Penelitian

Protokol penelitian merupakan panduan peneliti dalam mengumpulkan data lapangan di Provinsi  Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Protokol ini memandu Tim UGM dan Mitra Perguruan Tinggi memahami realist evaluation (RE), kebutuhan data di daerah, daftar pertanyaan focus group discussion (FGD) di daerah dan template penulisan laporan di daerah.

Dalam Pengembangan

DI Yogyakarta

DI Yogyakarta merupakan salah satu provinsi terpilih di Pulau Jawa dalam studi Realist Evaluation ini. Informasi mengenai panduan pengambilan data di Provinsi DI Yogyakarta disajikan melalui protokol di bawah: 

Dokumen Selengkapnya

Jawa Barat

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terpilih di Pulau Jawa dalam studi Realist Evaluation ini. Informasi mengenai panduan pengambilan data di Provinsi Jawa Barat disajikan melalui protokol di bawah: 

Dokumen Selengkapnya

Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terpilih di luar Pulau Jawa dalam studi Realist Evaluation ini. Informasi mengenai panduan pengambilan data di Provinsi Sumatera Utara disajikan melalui protokol di bawah: 

Dokumen Selengkapnya

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi terpilih di luar Pulau Jawa dalam studi Realist Evaluation ini. Informasi mengenai panduan pengambilan data di Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan melalui protokol di bawah: 

Dokumen Selengkapnya

Referensi

Referensi

  1. Aditama, L., Athiyah, U., Utami, W., & Rahem, A. (2019). Adherence behavior assessment of oral antidiabetic medication use: a study of patient decisions in long-term disease management in primary health care centers in Surabaya. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, 30(6).
  2. Aizawa, T. (2019). The impact of health insurance on out-of-pocket expenditure on delivery in Indonesia. Health Care for Women International, 40(12), 1374-1395.
  3. Aktariyani, T., Kurniawan, M. F., Chandra, Hasri, E. T., Rahma, P. A., Muhartini, T., & Trisnantoro, L. 2020. Dokumen Daftar Isian Masalah (DIM) Penguatan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yogyakarta: PKMK FK-KMK UGM
  4. Anggondowati, T., Deviany, P. E., Latief, K., Adi, A. C., Nandiaty, F., Achadi, A., Kalter, H. D., Weaver, E. H., Rianty, T., Ruby, M., Wahyuni, S., Riyanti, A., Lisnawati, N., Kusariana, N., Achadi, E. L., & Setel, P. W. (2022). Care-seeking and health insurance among pregnancy-related deaths: A population-based study in Jember District, East Java Province, Indonesia. PloS One, 17(3), e0257278.
  5. Anindya, K., Lee, J. T., McPake, B., Wilopo, S. A., Millett, C., & Carvalho, N. (2020). Impact of Indonesia’s national health insurance scheme on inequality in access to maternal health services: A propensity score matched analysis. Journal of Global Health, 10(1), 010429.
  6. Arifin, H., Widiasih, R., Pradipta, R. O., & Kurniawati, Y. (2021). Regional disparities and their contribution to the coverage of the tetanus toxoid vaccine among women aged 15–49 years in Indonesia. F1000Research, 10.
  7. Cahyono, M. N., Efendi, F., Harmayetty, H., Adnani, Q. E. S., & Hung, H. Y. (2021). Regional disparities in postnatal care among mothers aged 15-49 years old: An analysis of the Indonesian Demographic and Health Survey 2017. F1000Research, 10, 153.
  8. Chalkley, M., Hidayat, B., Ramadani, R. V., & Aragón, M. J. (2022). The sensitivity of hospital coding to prices: evidence from Indonesia. International journal of health economics and management, 22(2), 147-162.
  9. Chandra, Hasri, E. T., Kurniawan, M. F., Rahma, P. A., Fanda, R. B., Marthias, T., & Aktariyani, T. (2020). Laporan Hasil Penelitian Evaluasi JKN di 13 Provinsi [Laporan] Yogyakarta: PKMK FK-KMK UGM
  10. Cheng, Q., Asante, A., Susilo, D., Satrya, A., Man, N., Fattah, R. A., ... & Wiseman, V. (2022). Equity of health financing in Indonesia: A 5-year financing incidence analysis (2015–2019). The Lancet Regional Health-Western Pacific, 21, 100400.
  11. Couturier, V., Srivastava, S., Hidayat, B., & De Allegri, M. (2022). Out-of-Pocket expenditure and patient experience of care under-Indonesia’s national health insurance: A cross-sectional facility-based study in six provinces. The International Journal of Health Planning and Management, 37 Suppl 1, 79–100.
  12. Erlangga, D., Ali, S., & Bloor, K. (2019). The impact of public health insurance on healthcare utilisation in Indonesia: evidence from panel data. International Journal of Public Health, 64(4), 603–613.
  13. Fauzi, R., Kyi, Y. P., Mon, M. M., Munira, L., Herman, B., Hounnaklang, N., & Viwattanakulvanid, P. (2021). Factors affecting optimal antenatal care utilization in Indonesia: implications for policies and practices. Journal of Public Health Policy, 42(4), 559-573.
  14. Haemmerli, M., Powell-Jackson, T., Goodman, C., Thabrany, H., & Wiseman, V. (2021). Poor quality for the poor? A study of inequalities in service readiness and provider knowledge in Indonesian primary health care facilities. International journal for equity in health, 20(1), 1-12.
  15. Hardhantyo, M., & Chuang, Y.-C. (2021). Urban-rural differences in factors associated with incomplete basic immunization among children in Indonesia: A nationwide multilevel study. Pediatrics and Neonatology, 62(1), 80–89.
  16. Herwansyah, H., Czabanowska, K., Kalaitzi, S., & Schröder-Bäck, P. (2022). Exploring the Influence of Sociodemographic Characteristics on the Utilization of Maternal Health Services: A Study on Community Health Centers Setting in Province of Jambi, Indonesia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(14), 8459.
  17. Jacobs, B., Ir, P., Bigdeli, M., Annear, P. L., & Van Damme, W. (2012). Addressing access barriers to health services: an analytical framework for selecting appropriate interventions in low-income Asian countries. Health Policy and Planning, 27(4), 288–300.
  18. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Sebuah Analisis Kebijakan untuk Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional 2021-2021. Yogyakarta: PKMK FK-KMK UGM
  19. Johar, M., Soewondo, P., Pujisubekti, R., Satrio, H. K., & Adji, A. (2018). Inequality in access to health care, health insurance and the role of supply factors. Social Science & Medicine, 213, 134-145.
  20. Kementerian Kesehatan (2014). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2014. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari  https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5ccec1a68fc80.pdf
  21. Kementerian Kesehatan (2015). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2015. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5ce03af14a3bd.pdf
  22. Kementerian Kesehatan (2016). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2016. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5ce048c5ac16d.pdf
  23. Kementerian Kesehatan (2017). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2017. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5ce048f6350a6.pdf
  24. Kementerian Kesehatan (2018). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2018. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5d723353de376.pdf
  25. Kementerian Kesehatan (2019). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2019. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5f4c956cd7643.pdf
  26. Kementerian Kesehatan (2020). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2020. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_60e522078c711.pdf
  27. Kementerian Kesehatan (2021). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2021. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_62e0a3a899ae6.pdf
  28. Kementerian Keuangan (2013). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2013, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/612c70be-c47a-429a-abad-1de65ec7d2df/rapbnp-2013.pdf
  29. Kementerian Keuangan (2014). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/d64087ea-50b0-4386-9056-85797f17e75c/nota-keuangan-apbnp-2014.pdf
  30. Kementerian Keuangan (2015). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2015, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/85dd7729-bfc4-48ce-946c-287a43e24ed0/nota-keuangan-apbn-p-2015.pdf
  31. Kementerian Keuangan (2016). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/aef9e1ca-eb39-493b-854b-72ffbef5c5f0/nota-keuangan-apbnp-2016.pdf
  32. Kementerian Keuangan (2017). Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/5e7336cf-1681-4f5f-a1c9-a8730029c560/nota-keuangan-rapbnp2017.pdf
  33. Kementerian Keuangan (2018). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2018, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a4aacf70-c401-4f28-9876-1466e3b2febf/nota-keuangan-apbn-2018-rev.pdf
  34. Kementerian Keuangan (2019). Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2019, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/846de72b-3436-41b0-8729-b00082582373/nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2019.pdf
  35. Kementerian Keuangan (2020). Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2020, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/137af82f-a46b-4cea-a0c8-59fc2ee68f7e/nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2020.pdf
  36. Kementerian Keuangan (2021). Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2021, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/287bee92-01a7-40c9-ad5f-09eeb48e66d6/buku-ii-nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2021.pdf
  37. Kementerian Keuangan (2022). Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/fc5d556e-eee6-4e2e-9af1-8374f68fed21/Buku-II-Nota-Keuangan-Beserta-APBN-TA-2022.pdf?ext=.pdf
  38. Kesuma, Z. M., & Chongsuvivatwong, V. (2015). Utilization of the Local Government Health Insurance Scheme (JKA) for maternal health services among women living in underdeveloped areas of Aceh Province, Indonesia. Asia Pacific Journal of Public Health, 27(3), 348-359.
  39. Kesuma, Z. M., & Chongsuvivatwong, V. (2016). Comparison of satisfaction with maternal health-care services using different health insurance schemes in aceh province, Indonesia. Indian Journal of Public Health, 60(3), 195.
  40. Kosasih, D. M., Adam, S., Uchida, M., Yamazaki, C., Koyama, H., & Hamazaki, K. (2022). Determinant factors behind changes in health-seeking behaviour before and after implementation of universal health coverage in Indonesia. BMC public health, 22(1), 1-21.
  41. Laksono, A. D., Rukmini, R., & Wulandari, R. D. (2020). Regional disparities in antenatal care utilization in Indonesia. PloS One, 15(2), e0224006.
  42. Laksono, A. D., Wulandari, R. D., Zuardin, Z., & Nopianto, N. (2021). The disparities in health insurance ownership of hospital-based birth deliveries in eastern Indonesia. BMC health services research, 21(1), 1-8.
  43. Liyanto, E., Nuryana, D., Cahyani, R. A., Utomo, B., & Magnani, R. (2022). How well are Indonesia’s urban poor being provided access to quality reproductive health services?. Plos one, 17(4), e0265843.
  44. Madyaningrum, E., Chuang, Y.-C., & Chuang, K.-Y. (2018). Factors associated with the use of outpatient services among the elderly in Indonesia. BMC Health Services Research, 18(1), 707.
  45. Marthias, T., McPake, B., Carvalho, N., Millett, C., Anindya, K., Saputri, N. S., Trisnantoro, L., & Lee, J. T. (2022). Associations between Indonesia’s national health insurance, effective coverage in maternal health and neonatal mortality: a multilevel interrupted time-series analysis 2000-2017. Journal of Epidemiology and Community Health. https://doi.org/1136/jech-2021-217213
  46. Muhartini, T., Candra, Salim, A., Fanda, R. B., & Nugrahaeni. A. (2021) Laporan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Program JKN-KIS berdasarkan Kapasitas Fiska. [Laporan]. Diakses dari https://drive.google.com/file/d/1ZxOYbtA4buhCX7d-LK2C0oYsNsd2hoUZ/view?usp=share_link
  47. Mukti, A. G., Jaya, C., & Suhardi, R. L. (2022). Current condition of social security administrator for health (BPJS Kesehatan) in Indonesia: contextual factors that affected the national health insurance. Medical Journal of Indonesia, 31(2), 87-90.
  48. Mulyanto, J., Kringos, D. S., & Kunst, A. E. (2019). The evolution of income-related inequalities in healthcare utilisation in Indonesia, 1993–2014. PLoS One, 14(6), e0218519.
  49. Nasution, S. K., Mahendradhata, Y., & Trisnantoro, L. (2020). Can a National Health Insurance Policy Increase Equity in the Utilization of Skilled Birth Attendants in Indonesia? A Secondary Analysis of the 2012 to 2016 National Socio-Economic Survey of Indonesia. Asia-Pacific Journal of Public Health / Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health, 32(1), 19–26.
  50. Nugraheni, W. P., Mubasyiroh, R., & Hartono, R. K. (2020). The influence of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) on the cost of delivery services in Indonesia. PloS One, 15(7), e0235176.
  51. Pratiwi, A. B., Setiyaningsih, H., Kok, M. O., Hoekstra, T., Mukti, A. G., & Pisani, E. (2021). Is Indonesia achieving universal health coverage? Secondary analysis of national data on insurance coverage, health spending and service availability. BMJ open, 11(10), e050565.
  52. Putra, I. G. N. E., Astuti, P. A. S., Suarjana, I. K., Mulyawan, K. H., Duana, I., Kurniasari, N. M. D., & Putra, I. W. G. A. E. (2018). Factors associated with participation in pulmonary tuberculosis screening using chest X-ray among diabetes mellitus type II patients in Denpasar, Bali, Indonesia. Tuberculosis Research and Treatment, 2018.
  53. Putri, N. K., Wulandari, R. D., Syahansyah, R. J., & Grépin, K. A. (2021). Determinants of out-of-district health facility bypassing in East Java, Indonesia. International Health, 13(6), 545-554.
  54. Rahayu, Y. Y. S., Araki, T., & Rosleine, D. (2020). Factors affecting the use of herbal medicines in the universal health coverage system in Indonesia. Journal of ethnopharmacology, 260, 112974.
  55. Rizal, M. F., & van Doorslaer, E. (2019). Explaining the fall of socioeconomic inequality in childhood stunting in Indonesia. SSM-population health, 9, 100469.
  56. Robbers, G. M. L., Bennett, L. R., Spagnoletti, B. R. M., & Wilopo, S. A. (2021). Facilitators and barriers for the delivery and uptake of cervical cancer screening in Indonesia: a scoping review. Global health action, 14(1), 1979280.
  57. Sambodo, N. P., Van Doorslaer, E., Pradhan, M., & Sparrow, R. (2021). Does geographic spending variation exacerbate healthcare benefit inequality? A benefit incidence analysis for Indonesia. Health Policy and Planning, 36(7), 1129–1139.
  58. Satibi, S., Andayani, T. M., Endarti, D., Suwantara, I. P. T., Wintariani, N. P., & Agustini, N. P. D. (2019). Comparison of real cost versus the Indonesian case base groups (INA-CBGs) tariff rates among patients of high-incidence cancers under the National health insurance scheme. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP, 20(1), 117.
  59. Solikha, D. A., Ariteja, S., & Soewondo, P. 2020. Bedah Anggaran Kesehatan. Jakarta Pusat: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
  60. Sparrow, R., Budiyati, S., Yumna, A., Warda, N., Suryahadi, A., & Bedi, A. S. (2017). Sub-national health care financing reforms in Indonesia. Health Policy and Planning, 32(1), 91-101.
  61. Suhadi, R., Linawati, Y., Virginia, D. M., & Setiawan, C. H. (2015). Early implementation of universal health coverage among hypertension subjects in Sleman district of Yogyakarta. Acta Medica Indonesiana, 47(4).
  62. Trisnantoro L, Hendrartini Y, Susilowati T, Meliala A, Kurniawan M.F, Putra, W.D.R. (2014). Skenario pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Apakah ada potensi memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan? Studi awal dalam monitoring JKN di 12 Propinsi: Periode Monitoring I: bulan Januari – Juni 2014 [Laporan]. Yogyakarta: PKMK FK-KMK UGM
  63. Wang, W., Temsah, G., & Mallick, L. (2017). The impact of health insurance on maternal health care utilization: evidence from Ghana, Indonesia and Rwanda. Health policy and planning, 32(3), 366-375.
  64. Wardani, L., & Gultom, Y. M. L. (2022). Health Care Infrastructure Limits the Ability of the Poor to Utilize National Health Insurance: The Case of Indonesia. Asia-Pacific Journal of Public Health / Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health, 34(1), 137–139.
  65. Wardhana, M. P., Gumilar, K. E., Rahmadhany, P., Rosita Dewi, E., & Laksana, M. A. C. (2020). INA-CBGs claim versus total hospital cost: A vaginal delivery investigation at Airlangga University Academic Hospital, Indonesia. Journal of Public Health Research, 9(4), 1999.
  66. Wulandari, R. D., Laksono, A. D., Nantabah, Z. K., Rohmah, N., & Zuardin, Z. (2022). Hospital utilization in Indonesia in 2018: do urban-rural disparities exist? BMC Health Services Research, 22(1), 491.

Regulasi

  1. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
  6. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
  7. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan kecurangan (fraud)
  11. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Dan Peserta Bukan Pekerja
  12. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
  13. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 2/2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi Dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
  14. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
  16. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
  17. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  20. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
  21. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang penerapan kendali mutu dan kendali biaya pada penyelenggaraan program JKN
  22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Permenkes 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
  26. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerataan Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
  27. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
  28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
  29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan
  31. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan
  32. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pemberian Dana TalanganPeraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
  33. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
  34. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
  35. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Pelayanan Kesehatan Dengan Asuransi Kesehatan Tambahan Dalam Program Jaminan Kesehatan
  36. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
  37. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
  38. Keputusan Direktur Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana Prasarana Rumah Sakit dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional