BACKGROUND

Indonesia is at a critical point in time. It has a once-in-a-generation chance to move beyond its commodities-based economy, large population with cheap labour.

Indonesia is being seriously considered as a candidate to join the BRICS (Brazil, Russia, India China and South Africa); a group of middle income countries touted as being the new centre of world economic power.

Future competition amongst middle income countries will be fought over how strong the base of human and intellectual capital is in driving innovation and supporting continued economic growth.

Countries such as Mexico, Brazil, South Africa, Korea and India are investing heavily in their higher education systems and research and development they need to compete and innovate.

However, Indonesia currently invests far less the knowledge and its higher education institutions. Now is the time for Indonesia to consider the role of knowledge for Indonesia's future prosperity.

THE MEETING: INDONESIA IN THE GLOBAL KNOWLEDGE ECONOMY

The National Development Planning Agency (BAPPENAS), AusAID and the Gadjah Mada University plan to host a one day meeting to debate how Indonesia can better produce knowledge for its future development. The conference will feature three sessions focusing on: 1. The importance of knowledge for Indonesia's future prosperity; 2. How knowledge can be used in policy making; and, 3. Building a national financing system for Indonesia's knowledge sector. Each panel will be made up of a mix of government policy makers, parliament members, media personalities, experts from universities and international organisations, and leading experts from around the world.

The meeting will:

1. build a constituency to advocate for the importance of knowledge for Indonesia's continued economic growth and development
2. encourage debate about ways to support Indonesia's knowledge sector
3. discuss international directions, practices and approaches in supporting knowledge sectors in other countries and their relevance for Indonesia
4. identify opportunities to invest in Indonesia's knowledge sector

CONFERENCE AGENDA 2 October 2012

*To be confirmed.

AUSAID AND SUPPORTING INDONESIA'S KNOWLEDGE SECTOR

AusAID is in the final stages of planning a 15-year investment in developing Indonesia's knowledge sector – the overall institutional landscape of government, private sector, and civil society organisations that support the development of public policy.

While AusAID plans a fairly large investment in the sector, AusAID can only do so much. For real change to occur requires Indonesia to develop its own 'knowledge sector roadmap'.

This conference is the first in a series of meetings that encourage dialogue and debate on the importance of investing in knowledge to support Indonesia's future development.

Suasana Forum Nasional III - Surabaya

Apa yang dapat dimanfaatkan dari pertemuan besar seperti ini?

Di sisi yang buruk, pertemuan besar nasional dapat terjebak sebagai sebuah Pesta Kembang Api, ibarat Habis Terang terbitlah gelap. Setelah kegiatan yang terang benderang selama seminar, peserta pulang dan tidak membahas lagi dan mengembangkan materinya. Dengan demikian dapat menjadi kegiatan yang Talking Only. Di sisi yang baik, dalam pertemuan minggu lalu peserta mendapatkan Ilham mengenai kebijakan kesehatan, bertemu dengan teman-teman, adanya dialog antara peneliti dengan pengambil kebijakan, melakukan networking, dan merencanakan kegiatan pengembangan kebijakan kesehatan di masa mendatang.

Pertanyaan Kritis mengenai pertemuan kebijakan kesehatan ini:

Apakah pertemuan ini bisa langsung merubah kebijakan? Jawabannya adalah tentu tidak mungkin langsung merubah, apalagi tidak semua pengambil kebijakan datang. Dalam hal ini perlu follow-up yang focus pada aspek-aspek kebijakan. Dibutuhkan detailing kebijakan dimana dilakukan advokasi kebijakan secara terus menerus dan sistematis seperti apa yang dilakukan oleh detailer-obat.

Kelompok-kelompok kecil/individu yang mempunyai focus diharapkan meneruskan kegiatan ini.

Siapa yang melakukan kegiatan dalam kelompok lebih kecil pasca Forum ini?

Dari sela-sela pertemuan di Surabaya minggu lalu, terkumpul informasi beberapa kelompok yang terus bergerak pasca Forum Nasional, antara lain:

Kelompok sesuai tema Forum Nasional di Surabaya:

• Kelompok Pembiayaan (termasuk BPJS) akan terus bergerak.
• Kelompok kebijakan KIA akan mengembangkan website sebagai sarana komunikasi antara pengambil kebijakan dengan peneliti. Berbagai kegiatan followup akan direncanakan;

Kelompok-kelompok kebijakan yang bukan tema Forum Nasional III:

• Kelompok Reproduksi: segera melakukan kegiatan setelah pertemuan dan diselenggarakan di Surabaya pula;
• Kelompok AIDS akan mengembangkan Call for Paper untuk penelitian kebijakan AIDS;
• Kelompok TB dan Malaria yang tergabung dalam Global Fund akan melakukan pertemuan di awal Oktober.
• Kelompok SDM akan ada pertemuan besar pada akhir September ini di Jakarta
• Kelompok Kebijakan Pendidikan Tinggi Kedokteran akan bertemu dalam akhir September di Bali.

Ada kemungkinan Forum Pertemuan mendatang akan menggabungkan berbagai kelompok focus ini menjadi satu kesatuan.

Dalam detailing kebijakan ini diharapkan proses advokasi kebijakan ini dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu ada pertanyaan dalam pertemuan di Surabaya; Apa fungsi Jaringan dalam advokasi kebijakan?

Kegiatan advokasi kebijakan oleh kelompok-kelompok focus ini dapat didukung oleh Jaringan dengan cara:

• Meningkatkan kemampuan advokasi (akan dilakukan di web dan tatap muka);
• Melakukan publikasi di website;
• Menyusun policy brief dan mengarahkan ke target pengambil kebijakan,
• Penulisan Artikel di Jurnal mass-media, dan
• Melakukan dukungan untuk penelitian kebijakan kesehatan.

Di pertemuan Surabaya dibahas pula kegiatan mendatang di Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, antara lain:
 

1. Penguatan tata kelola Jaringan oleh tim kecil yang tersusun atas sekitar 20 orang peneliti/dosen di kesehatan masyarakat dan kedokteran.
2. Pengembangan kerjasama penelitian antara peneliti kesehatan masyarakat dan biomedik;
3. Pelatihan hybrid jarak jauh dan tatap muka untuk kemampuan meneliti kebijakan kesehatan (perorangan, Angkatan II);
4. Pelatihan hybrid jarak jauh dan tatap muka untuk peningkatan kemampuan kapasitas penelitian kebijakan (Angkatan III);
5. Pelatihan Penyusunan Policy Brief dan Jurnal; dan
6. Pelatihan penyusunan artikel di Jurnal.

Catatan mengenai isi :
Rangkuman dari tema memang belum detil dilakukan. Namun dapat dirumuskan sebagai berikut: Persiapan pelaksanaan BPJS dirasa belum mantap. Perlu adanya suatu rencana operasional. MDG4dan5: Perlu kerja keras dengan penanganan lintas sektoral. Metode Kebijakan dan Advokasi masih perlu dikembangkan dan dilatih.

Wrap Up Forum Nasional IIIKapan dan dimana Forum Nasional ke IV ?

Pertemuan Forum Nasional IV Tahunan ke IV akan diselengarakan di Kupang, bersamaan dengan Kongres IAKMI (1-3 Juli 2013). Penyelenggara: Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dengan organisasi baru. Tuan rumah diharapkan adalah Universitas Nusa Cendana.

Catatan kecil: Berapa biaya ke Kupang?

Tiket pesawat: Jakarta Kupang pp: sekitar Rp 4 juta.
Hotel 3 malam: Rp 1,500,000,-.
Fee Kongres: Rp 1.000.000,- (kira-kira).
Lum-sum 4 hari: Rp 1,500,000.
Total: l.k Rp 8 juta ,
Kalau tambah wisata: Rp 2.5 juta.

Diharapkan para calon peserta Forum Nasional ke IV sudah menyiapkan dana ini dalam anggaran kegiatan di tahun depan.

Sampai bertemu kembali di Forum Tahunan Kebijakan Kesehatan ke IV.

  Jadual Kegiatan Tanggal 18 September 2012