asdasdasd

asdasd

oleh Dwijo Susilo

Bertempat di ruang MMR Gedung Granadi Lantai 10, Jakarta, pada hari Rabu 25 Juli 2012 dilangsungkan pertemuan para pemangku kebijakan dalam rangka pengenalan Health System in Transitions Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh 20 peserta yang mewakili AusAID, World Bank, UNFPA, GIZ, WHO, IHP, Kemetrian Kesehatan, UI dan UGM. Indonesia Health System in Transition (HiTs) Launch National Stakeholder Meeting yang merupakan kolaborasi antara UGM, Institute for Health Policy (Srilanka) dan Nossal Institute (Melbourne). HiTs bertujuan untuk menghasilkan profil sistim kesehatan Indonesia dengan menggunakan template standar dari Asia Pacific Observatory untuk memfasilitasi upaya studi komparatif.

Pertemuan dibuka oleh Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Ali Ghufron Mukti, dalam sambutan pembukaannya, Prof Ali Ghufron menyambut gembira kegiatan ini dan berjanji akan membantu dengan menyediakan data yang dimiliki oleh Kementrian Kesehatan. Semua data yang ada di seluruh departemen yang ada di kementrian Kesehatan, baik yang berasal dari Litbangkes, Pusdatin, P2JK dan departemen lain dapat di akses. Apabila ada kesulitan dalam mengaksesnya, peneliti dapat menghubungi beliau secara langsung.

Sesi pertama tentang gambaran Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies disampaikan oleh Ravi P Ranna-Eliya. Observatory berperan sebagai penghubung pengetahuan antara para peneliti dan pengambil kebijakan dengan menghasilkan bukti terpercaya tentang system kesehatan sebagai bahan pertimbangan para pengambil kebijakan di wilayah Asia Pasifik. Konsep yang digunakan adalah konsep Eropa yang telah terbukti mampu memberikan gambaran tentang system kesehatan dan kebijakan di Eropa. Kegiatan observatory ini meliputi wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara dan Pasifik. Contoh hasil kerja APO dapat dilihat di http://www2.wpro.who.int/asia_pacific_observatory/.

Pada sesi kedua, Ravi P Ranna-Eliya menjelaskan tentang proses Health Systems in Transition (HiTs) dan template penulisannya. Terdapat delapan chapter dalam HiTs, yaitu pendahuluan, organisasi dan penatalaksanaan, peraturan, keuangan, sumber daya fisik dan manusia, pelayanan, reformasi prinsip kesehatan, dan evaluasi system kesehatan. Masing-masing chapter akan diisi oleh para kontributor yang akan ditetapkan kemudian. Namun pertemuan sepakat untuk menunjuk dan mengusulkan beberapa nama kontributor yang akan berkontribusi pada penulisan HiTs Indonesia.

Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan setelah lebaran, yaitu untuk membahas lebih lanjut mengenai persiapan penulisan HiTs dan kebutuhan data yang diperlukan serta untuk mengetahui gap yang ada. Para kontributor akan diundang untuk menghadiri pertemuan ini.

Indonesia HiTs Launch
National Stakeholders Meeting

Wednesday, 25th July 2012

MMR Room, 10th Fl., Granadi Building, Jakarta
10.00 AM – 1.00 PM

The Asia Pacific Observatory (APO), launched in June 2011 is modeled on the European Observatory on Health Systems and Policies. The APO is a partnership between WHO (WPRO and SEARO), World Bank, ADB, AusAID, governments of the region and research partners, with its secretariat hosted by WHO WPRO. One of the core activities of the Observatory is the production of the health systems in transition (HiT) reports- in-depth profiles of a country's health system, using a standardized template (attached). The bulk of the Observatory's analytical work is carried out by the three research hubs appointed by the APO, one of which is led by the Institute for Health Policy (IHP) led by Dr. Ravi Rannan-Eliya. The APO has assigned the production of the Indonesia HiT to IHP, together with its local partner the Universitas Gadjah Mada (UGM).

The objectives of the National Stakeholder consultation meeting on the 25th of July in Jakarta is as follows:

1. To familiarise and sensitize relevant partners about APO and the proposed HiTs.
2. To agree an authoring team for the HiTs, with all sections of the template delegated
3. To agree coordination arrangements with UGM
4. To bring in relevant other research partners
5. To mobilise additional funding support from Development Partners
6. To finalise workplan and timeline.

For more information about the APO: http://www2.wpro.who.int/asia_pacific_observatory/APOHSP.html

Pengembangan
Kelompok Riset Kebijakan Kesehatan
Di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran

September 2012 – Mei 2013

Dimulai tanggal 18 September 2012 pada Forum Kebijakan Kesehatan Nasional 2012
di Hotel Oval Surabaya

Diselenggarakan oleh
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

  Deskripsi

Di sistem kesehatan yang terdesentralisasi di Indonesia, kebutuhan untuk melakukan penelitian kebijakan semakin besar. Sebagai gambaran berbagai kebijakan kesehatan tidak hanya diputuskan di level nasional, namun juga ada di propinsi dan kabupaten/kota. Di dalam UU BPJS ada pasal yang menyatakan kebutuhan untuk lembaga pengawas independen yang tentunya membutuhkan dukungan penelitian kebijakan. Di sisi lain berbagai donor semakin menekankan mengenai pentingnya bukti dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan kesehatan.

Tantangan pertama adalah belum terbiasanya peneliti di bidang kesehatan dan kedokteran menyusun dan melaksanakan penelitian kebijakan. Secara tradisi peneliti di bidang kesehatan menguasai metode penelitian epidemiologi, clinical trial, biomedik, namun jarang yang memahami ilmu-ilmu sosial sebagai dasar penelitian kebijakan kesehatan. Oleh karena itu sering terjadi "call for paper" untuk presentasi atau "call for proposal" untuk menyusun proposal riset kebijakan belum banyak yang dapat menanggapinya.

Tantangan kedua adalah lembaga yang meneliti kebijakan kesehatan secara independen belum banyak jumlahnya di Indonesia. Sebagian besar berada di universitas dan lembaga penelitian di pulau Jawa. Sementara itu kebutuhan penelitian kebijakan meningkat di seluruh daerah. Akibat yang terjadi adalah kemajuan perkembangan penelitian kebijakan kesehatan masih lambat. Jumlah peneliti kebijakan kesehatan masih terbatas di berbagai universitas. Sementara itu banyak universitas yang tidak mempunyai peneliti dan staf pendukung penelitian yang profesional serta jaringan kerja.

Tantangan ketiga adalah sumber daya keuangan untuk menjalankan riset kebijakan. Tantangan ini menarik karena mempunyai ciri-ciri seperti "telur dan ayam" dengan tersedianya peneliti. Dengan adanya kekurangan peneliti kebijakan kesehatan yang baik, maka kemampuan menulis proposal, melaksanakan penelitian, dan mempengaruhi proses kebijakan menjadi lemah. Sementara itu logika dan peraturan menyatakan bahwa sebagian dari anggaran program kesehatan, termasuk kebijakan besar seperti Jaminan Kesehatan harus dimonitor dan dievaluasi oleh lembaga independen. Dapat dibayangkan apabila 1% saja (tidak 5%) dari anggaran Jamkesmas dipergunakan untuk evaluasi dan monitoring, akan tersedia sekitar Rp 60 milyar setahun untuk program monitoring dan evaluasi. Kesempatan ini belum dipersiapkan secara maksimal.

Latar belakang tersebut di atas mendorong perlunya program pengembangan Kelompok Riset Kebijakan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran. Mengapa di dua fakultas? Fakta Tantangan kebijakan menunjukkan bahwa akar Tantangan ada yang berada di dalam ilmu kesehatan masyarakat dan ada yang di ilmu biomedik. Oleh karena itu perlu pengembangan riset kebijakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran. Atau kemungkinan lain, kedua fakultas di satu universitas diharapkan bekerja bersama untuk mengelola lembaga penelitian kebijakan kesehatan.

   Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini mempunyai sasaran kelompok yaitu unit atau lembaga penelitian yang mengembangkan penelitian kebijakan kesehatan. Dengan demikian peserta program pengembangan ini adalah tim yang mewakili perguruan tinggi. Ada beberapa tujuan yaitu:

1. Mendukung pendirian pusat penelitian kebijakan kesehatan di berbagai universitas;
2. Memperkuat tata kelola pusat penelitian kebijakan kesehatan yang sudah ada;
3. Mendukung pusat – pusat penelitian untuk menyiapkan diri dalam penulisan proposal dalam menghadapi kemungkinan "call for proposal" dari dalam dan luar negeri.

Manfaat yang dapat diambil oleh unit penelitian adalah penguatan system tata kelola lembaga penelitian, mencari sumber pendanaan riset kebijakan, dan peningkatan kemampuan menyusun, melaksanakan riset kebijakan sampai ke pengelolaan advokasi kebijakan.

Struktur Program Pengembangan

Program pengembangan ini akan berjalan sekitar 8 bulan dengan kegiatan sebagai berikut:

Silahkan klik pada kotak untuk melihat isi halaman

Peserta dan Fasilitator

Peserta terdiri dari tim pengelola unit penelitian yang ada di perguruan tinggi masing-masing.

1. Di dalam pertemuan tatap muka I yang diharapkan datang adalah Dekan/Wakil Dekan, Kepala atau yang akan menjadi Kepala lembaga, serta seorang Peneliti Senior. Jumlahnya 3 orang dalam masing-masing institusi.
2. Dalam pertemuan tatap muka II: Peserta adalah 2 orang dari setiap lembaga.
3. Dalam program jarak jauh, akan ada banyak peserta karena menggunakan metode in-service training.

Dapat dinyatakan bahwa program pengembangan ini bukan berbasis individual, namun kelompok.
 

Fasilitator:

1. Ahli dalam mengelola unit penelitian
2. Ahli dalam penulisan proposal dan penelitian
3. Ahli dalam policy advocacy
4. Technical Assistance dari donor agencies
    

Biaya

Lembaga yang tertarik untuk mengikuti program ini tidak dipungut biaya. Di dalam pertemuan tatap muka akan disediakan dana transportasi dan akomodasi. Lumpsum atau uang harian tidak disediakan.
 

Cara Pendaftaran

Setiap lembaga yang berminat dipersilahkan melakukan pendaftaran dengan proses sebagai berikut:

1. Mengirimkan surat pernyataan berkeinginan mengikuti kegiatan dari Dekan, dilampiri dengan deskripsi mengenai:
   1. Kegiatan penelitian kebijakan yang sudah ada saat ini : apakah sudah terkoordinir di sebuah unit atau belum.
   2. Nama-nama penelitian kebijakan yang sudah ada, dan nama-nama staf pendukung penelitian. Andaikata belum ada kegiatan penelitian kebijakan, dapat diuraikan.
   3. Uraian daftar penelitian dan besarnya biaya penelitian di tahun 2010 dan 2011.
   4. Struktur Organisasi Lembaga penelitian.
   5. Rencana kegiatan penelitian kebijakan selama 5 tahun ke depan.
      
      Catatan:
      Apabila point a, b dan point c tidak dapat ditulis karena belum ada kegiatan, mohon disertakan keterangan mengapa dan langsung ke point d.
       
2. Surat pernyataan dan deskripsi kegiatan harap dikirim ke:

   Angelina Yusridar
   Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
   Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2
   Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
   Jl. Farmako, Sekip Utara Yogyakarta 55281
   Telp/Fax. +62274 – 549425 (hunting)
   Mobile. +628111 498 442
   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

3. Pemberitahuan lembaga yang diterima sebagai peserta pengembangan akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2012.

Workshop Penyusunan Manual Sistem Rujukan KIA
Tingkat Kabupaten di Provinsi NTT

Kupang, 13-14 Juli 2012

PENDAHULUAN

Manual sistem rujukan KIA merupakan dokumen dasar yang sedang dikembangkan oleh kelompok kerja rujukan di 11 kabupaten Provinsi NTT. Tujuan adanya manual ini adalah untuk menjalankan sistem rujukan pelayanan ibu dan bayi dengan dasar petunjuk teknis dari Jampersal 2012. Manual sistem rujukan dikembangkan dari kejadian yang dapat dialami oleh ibu dan bayi dalam proses kehamilan dan persalinan dan bagaimana proses tersebut dapat didanai. Sumber dana untuk mendukung pelayanan teknis rujukan dapat berasal dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah propinsi (APBN Propinsi) dan kabupaten/kota (APBD Kab/Kota), dana perusahaan dalam bentuk corporate social responsibility, dana masyarakat mandiri, dan berbagai sumber dana lainnya.

Manual sistem rujukan KIA dikembangkan oleh tim rujukan di Kabupaten yang terdiri dari: Ketua; Wakil Ketua; Penanggung Jawab Prosedur Klinik; Anggota yang dapat terdiri dari Wakil Kepala Puskesmas; Wakil Dokter Puskesmas; Wakil Bidan RS; Wakil Bidan Desa; Wakil Perawat; Dokter-dokter wakil RS dan Bidan-bidan swasta. Komposisi anggota kelompok kerja menunjukkan bahwa penanggung-jawab sistem rujukan secara keseluruhan adalah Kepala Dinas Kesehatan. Akan tetapi penanggung jawab proses pelayanan klinik dan mutunya adalah para Spesialis.

Proses penyusunan manual rujukan yang telah dilakukan adalah: DinKes membentuk Tim Kerja, kemudian tim melakukan pertemuan membahas manual ini dengan cara memahami proses klinik dan mencarikan alternatif-alternatif sumber pendananya. Dalam proses pertemuan tim kerja difasilitasi oleh tim narasumber baik berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kementerian Kesehatan RS dan PMPK FK-UGM.

Meski masing-masing 11 kabupaten telah berhasil menyusun draft Manual Rujukan bagi masing-masing daerah namun masih diperlukan adanya pertemuan untuk mendiskusikan hal-hal tehnis terkait dengan persiapan uji coba dari Manual Rujukan ini.

TUJUAN

Workshop ini bertujuan untuk memperbaiki draft Manual Rujukan di 11 kabupaten Provinsi NTT dengan tujuan khusus:

• Membahas aspek-asptek tehnis realiasi Manual Rujukan sesuai dengan kondisi dimasing-masing kabupaten
• Membahas rencana uji coba Manual Rujukan
• Mengidentfikasi dukungan yang diperlukan dari tingkat Provinsi NTT dan tingkat pusat

Peserta : total = 78 orang

TANGGAL DAN TEMPAT

1. Tanggal: 13-14 Juli 2012
2. Tempat: Hotel Sasando , Kupang

AGENDA

HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Adanya final draft manual rujukan di 11 kabupaten provinsi NTT yang akan diimplementasikan
2. Tersusunnya POA untuk implementasi manual rujukan di 11 kabupaten provinsi NTT

Notulensi hari I   Notulensi hari II

Panel 4: Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Kebijakan Dan Peranan Pemerintah Dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular Di Indonesia
Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, Mkes
(Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular)

Masalah kesehatan di Indonesia saat ini adalah triple burden yaitu Penyakit New Emerging, dan Penyakit Re Emerging, penyakit infeksi/menular belum teratasi, dan penyakit tidak menular meningkat. Di Indonesia, kasus PTM yang menjadi perhatian dan pengendalian pada dewasa ini terdiri dari kasus hipertensi, penyakit jantung, DM type 2, PPOK, kanker leher rahim, asthma, cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Bila merujuk pada referensi WHO tahun 2010 bahwa persentase kematian akibat PTM dan cedera di dunia menempati proporsi yang besar dibandingkan dengan penyakit menular. PTM merupakan penyebab kematian terbesar di Asia Tenggara.

Indonesia termasuk IAKMI selama ini masih fokus pada penyakit menular, maka kebijakan dan strategi nasional pengendalian PTM antara lain fokus pada faktor risiko atau penyakit antara bukan pada fase akhir suatu penyakit karena beban negara lebih besar. Program PTM akan dimulai sejak masih dalam kandungan. Programnya adalah dengan membentuk jejaring kerja pengendalian PTM yang merupakan aliansi dari berbagai pihak yaitu berbagai sektor pemerintah, Pemda, PTN, organisasi profesi dan lain sebaginya untuk melakukan deklarasi pengendalian PTM.

Pentingnya Peranan Promkes Dalam Pengendalian PTM Di Indonesia
Ismoyowati SKM, M.Kes (Ketua PPPKMI)

Berdasarkan data yang ada PTM semakin meningkat. Penyebab PTM terutama adalah kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat/tidak seimbang, dan kebiasaan merokok. Dampak PTM antara lain yaitu ketahanan hidup manusia, penurunan produktifitas kerja, dan menambah beban biaya pelayanan kesehatan.

Hambatan dalam pengendalian PTM adalah kesulitan karena terkait dengan perubahan gaya hidup, masyarakat umum masih banyak yang tidak tahu, perlu diterapkan pengetahuan pada masyarakat tentang PTM, dan belum dipahaminya tentang PTM dan selalu menganggap PTM itu penyakit orang tua sehingga program yang dikembangkan adalah program terpadu yang multi sektor. Selama ini PTM telah menjadi prioritas yang diperhatikan tetapi yang menjadi persoalan selama ini adalah masih kurangnya sinergisme antar sektor.

Isu strategis dalam PTM adalah Surveilans Epidemiologi PTM masih lemah, Sistem informasi Pengendalian PTM masih lemah, Kurangnya dukungan peralatan dan kegiatan deteksi dini, Kurangnya dukungan kebijakan dan pembiayaan Pemda/Pemkot, Kegiatan belum terintegrasi baik lintas program dan lintas sektor, Dukungan mitra terkait kurang optimal, Kurangnya peran serta masyarakat, serta KIE kurang.

Pengalaman Dinas Kesehatan Provinsi dalam Pengendalian PTM
Dr Andy Jap, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat)

Hasil Riskesdas tahun 2007 digambarkan bahwa kasus PTM mengalami peningkatan di Provinsi Kalimantan Barat contohnya Prevalensi Hipertensi Kalbar 8,4% lebih tinggi dari prevalensi Indonesia 7,2%. Dengan angka prevalensi yang cukup tinggi tersebut Dinkes Provinsi Kalbar 1) Mengembangkan keterpaduan surveilans faktor risiko PTM; penggunaan registri faktor risiko, kesakitan, dan kematian dengan dukungan sistem informasi terstandardisasi dan teknologi tepat guna. 2) Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemecahan masalah Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (FR PTM) yang dihadapi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lingkungannya dalam pencegahan dan pengendalian FR PTM (Pengembangan POSBINDU), 3) Menjamin ketersediaan obat di Puskesmas untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

Panel 5: Kesiapan BPJS melaksanakan Jaminan Kesehatan dalam Rangka Menuju Universal Coverage

Dillemma Iuran: Nominal Vs Persentase Dalam Sistem Jaminan Kesehatan
Dr. Theresia Ronny Andayani, MPH., Drg

Lima aspek dalam penyelenggaran jaminan kesehatan adalah aspek kepesertaan, manfaat dan iuran, regulasi, keuangan, dan pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan masuk di dalam 7 prioritas reformasi kesehatan yang diharapkan pada tahun 2014 sudah tercapai universal coverage. Dimana terdapat pilihan kebijakan menuju Universal Coverage yaitu paket manfaat jaminan, cakupan kepesertaan, dan pembiayaan: premi dan cost sharing.

PT ASKES (Persero) Menuju BPJS Kesehatan Tahun 2014
Octovianus Ramba (Kepala PT. Askes (Persero) Cabang Pontianak)

Per tanggal 25 November 2011-31 Desember 2013 PT Askes sedang masuk dalam tahap persiapan transformasi ke BPJS. Selama proses tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan sampai BPJS beroperasi dan pada saat BPJS telah beroperasi maka Kemenkes tidak lagi menyelenggarakan Jamkesmas, Kemenhan, TNI, Polri tidak lagi menyelenggarakan pelayanan kesehatan kecuali pelayanan kesehatan tertentu, dan PT Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan JPK. Ke depan Askes akan menggunakan sistem paket bukan lagi fee for service.

Notulensi hari I  Notulensi hari II

Peran Gerakan Pramuka Dalam Peningkatan Perilaku Sehat Di Masyarakat
Prof Dr dr Azrul Azwar MPH

Gerakan pramuka
Adalah gerakan pendidikan non formal, bersifat sukarela, non politik terbuka untuk siapa saja tanpa membedakan ras suku bangsa yang bertujuan didik yang tidak mengajarkan ilmu tapi: membentuk karakter pembina, menambah semangat kebangsaan, dan meningkatkan ketrampilan sehingga nantinya bisa mandiri. Selain itu, tugas pramuka adalah Duty to god, duty to country, duty to other, duty to self. Sejak tahun 2012 gerakan pramuka diperkuat dengan UU No 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Jumlah anggota sampai saat ini sebanyak 20 juta orang di indonesia dan tersebar di 320.000 gugus. Untuk meningkatkan mutu sebagai bentuk akuntabilitas maka pramuka ke depan akan dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi.

Peran pramuka dalam meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat masyarakat adalah sebagai gerakan pendidikan, termasuk pendidikan nilai-nilai. Kesehatan sebagai salah satu nilai yang ada di dalam gugus depan dengan cara menterjemahkan nilai-nilai tersebut menjadi ketrampilan-ketrampilan. Pramuka dijadikan sebagai wadah yang menghimpun 20 juta orang. Oleh karena itu, sebagai organisasi yang besar sehingga harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sambutan Ketua IAKMI
dr. H Adang Bachtiar, MPH., Sc.D

Sambutan Sekretaris Jenderal IAKMI
Dedi Supratman SKM

Keynote Speech:

Penguatan kepemimpinan berwawasan kesmas melalui peningktan mutu dan peran tenaga kesmas

Drs Bambang sardjono MPH (staf ahli menteri kesehatan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan desentralisasi

Tema kepemimpinan yang diangkat sesuai dengan adanya Surat Keputusan Menkes tentang syarat kompetensi pejabat struktural kesehatan. Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bagaimana seyogyanya seorang kepala dinas kesehatan propinsi maupun kab/kota yang duduk sebagai pejabat di kesehatan. Dalam implementasi begitu banyaknya pemilihan seorang leadership. Intinya seorang leadership dalam hal ini adalah kepala dinas harus mengetahui betul kondisi wilayahnya.

Panel 1: Kepemimpinan Berwawasan Kesehatan Masyarakat dalam Mempercepat Pencapaian MGDs

Peranan pemangku kepentingan daerah dalam mempercepat pencapaian MDGs 2015
Dr Arum Atmawikarta, SKM., MPH

Tujuan MDGs adalah untuk mensejahterakan rakyat melalui koordinasi baik dari struktur di tingkat pusat, di propinsi yang di pimpin oleh gubernur dengan peraturan gubernur yang didalamnya ada rencana aksi MDGs. Percepatan pencapaian MDGs sampai tahun 2015 diperkirakan akan tercapai walaupun berjalan masih lambat dan masih ada beberapa program yang memerlukan kerjakeras sampai tahun 2015 yaitu HIV AIDS, Tutupan lahan, dan Emisi gas CO2.

Selain itu perlu melihat kondisi di Indonesia per indikator baik tingkat kemiskinan, konstribusi wanita, angka kematian bayi, angka kematian ibu, akses terhadap air minum, HIV/AIDS, TB dan lain sebagainya. Dimana indikator-indikator tersebut masih menjadi permasalahan di negara kita sehingga perlu upaya tingkat nasional dan daerah untuk mencapainya dan agar berhasil maka MDGs harus terintergrasi antara pusat sampai daerah. Di daerah harapannya MDGs bisa masuk ke dalam RPJMD.

Situasi Dan Tantangan Kepemimpinan Kesmas Dalam Pencapaian Target MDGs
Prof Veni Hadju, dr, MSc., Ph.D

Situasi kepemimpinan kesehatan masyarakat adalah "Menempatkan leadership dan system thinking". Salah satunya adalah dimilikinya kompetensi yang diperoleh sejak S1 sampai dengan doktoral. Dalam kepemimpinan terdapat lima pertanyaan yang sering dikemukankan:

1. apa yang kita inginkan bersama?
2. Apa yang sekarang ini terjadi?
3. mengapa terjadi perbedaan?
4. apa yang ingin diubah?, dan 
5. Apa yang harus dikerjakan? 

Dimana pertenyaan-pertanyaan membutuhkan keahlian seorang pemimpinan untuk menyelesaikan. Tantangan kepemimpinan yang harus disadari adalah bahwa sistem kesehatan sangat kompleks harus ada interaksi antara household, goverment, dan community. Ketiga interaksi tersebut masing-masing membawa practice, value dan resources. 

Lunch Symposium

Consultant opportunity for Public Health Expert
Dr Broto Wasisto, MPH

Konsultan adalah seorang ahli independent dalam pembangunan kesehatan. Konsultan bukan bawahan tetapi dia seorang yang profesioanl dan independent. Jika akan menjadi konsultan perlu memiliki keahlian. Keahlian yang diperolehnya itu harus didasarkan pada pendidikan yang asalnya dari PT yang terakreditasi. Untuk menjadi konsultan perlu pengalaman seperti pernah bekerja di tim atau institusi, pernah memimpin, networking partner, pernah menulis riset dan pengalaman dalam birokrasi. Selain itu perlu memiliki kemampuan berbasis intelektual yang baik, mampu menulis dengan baik, mampu menganalisis data. bermodalkan informasi tersebut mampu untuk melakukan lobi, negosiasi dan harus mempunyai kemampuan persuasi, mempengaruhi dan mengajak orang lain.

Wadah untuk konsultan adalah Management Technical Assistant Facility (MTAF) yang diprakarsai oleh UNDP dan GF. Tugas MTAF antara lain: memberikan technical asistance pada unit-unit atau institusi kesehatan dan institusi masyarakat, menghimpun para calon konsultan atau perusahaan konsultan kesehatan Pekerjaan awal diprioritaskan pada GF, jangka panjang kementerian kesehatan, dan diperlukan kualifikasi tertentu dalam MTAF.

Panel 2: Reformasi Mutu Tenaga Kesehatan Masyarakat melalui Sertifikasi Tenaga Kesehatan Masyarakat

Peran AIPTKMI Dalam Persiapan Uji Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan Masyarakat
Ridwan M Thaha

Saat ini pengelolaan sumber daya tenaga kesehatan telah mengalami kemajuan, namun masih terdapat beberapa keterbatasan, meliputi jumlah, distribusi yang belum merata dan belum optimal. Pada sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas semakin meningkat sehingga diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi penghasil tenaga kesehatan dan penjaminan mutu tenaga kesehatan. Oleh karena itu pentingnya disusun standar pendidikan kesehatan masyarakat dalam bentuk uji kompetensi, bagaimana pelaksanaan uji kompetensi, dan bagimana Peran AIPTKMI dalam Uji Kompetensi dan STR tersebut.

Implementasi Standarisasi Tenaga Kesehatan Masyarakat di Indonesia
Drg Oscar Primadi, MPH (Kepala Pustanserdikjut BPPSDM)

Tupoksi dari Pustanserdik adalah melakukan quality control function dan quality improvement dalam bentuk standarisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sehingga tercapai mutu tenaga kesehatan. Selain itu menjamin jumlah, jenis, mutu dan penyebarannya.

Global Code on Practice of Health Personnel
Dr Mohammad Shahjahan (WHO Indonesia)

Panel 3: SDH dan Health Financing

Determinan Sosial Kesehatan Dan Sistem Kesehatan
Prof dr DR Charles Surjadi MPH (FK Unika Atmajaya)

Masalah kesehatan terjadi karena faktor kesenjangan yaitu determinan sosial kesehatan. Sistem kesehatan berkaitan dengan determinan sosial dan pencegahan penyakit.

Anggaran Sektor Kesehatan Social Determinants of Health
Prof Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D

Pertanyaan awal adalah "Siapa anggota IAKMI ini?", dana sektor kesehatan tidak hanya dipegang oleh sektor kesehatan tetapi juga ada di instansi lain seperti PU, BKKBN, BPOM.

Oleh kerena itu urusan kesehatan tidak hanya tanggung jawab sektor kesehatan saja tapi juga menjadi urusan di luar kesehatan. Cakupan kesehatan sangat luas sehingga pertanyaannya: "Apa betul IAKMI itu hanya profesi kesmas saja?".

Determinan Sosial Kesehatan Dan Anggaran Kesehatan
Dwijo susilo SE MPH MBA

SDH termasuk health system yang terkait dengan distribusi uang. Kebijakan ini ada di level nasional maupun daerah. Mengacu pada pembiayaan kesehatan di UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa pembiayaan kesehatan harus berkesinambungan, cukup, dimanfaatkan, berhasil guna, dan berdaya guna untuk meningkatkan derajat kesmas. Sumber pendanaan adalah minimal 5% dari APBN untuk pemerintah dan minimal 10% APBD untuk pemerintah daerah. Berdasarkan alokasi anggaran, sektor kesehatan masih mendapatkan porsi dibawah 5%, yaitu sebesar 3,4% APBN dimana 2,1% dikelola Kementrian Kesehatan dan sisanya 1,3% dikelola kementrian/lembaga lain. Kerja sama lintas sektor sangat diperlukan untuk pemanfaatan anggaran kesehatan untuk program kesehatan yang efektif dan efisien. Adanya alokasi anggaran kesehatan di kementrian/lembaga lain juga merupakan peluang bagi tenaga kesmas untuk berkarya di luar sektor kesehatan.