Skema Dana Cadangan Digunakan untuk Tutup Defisit BPJS Kesehatan

AKARTA, - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Aturan ini diterbitkan sebagai panduan dalam rangka menutup defisit operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dikutip dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan di jdih. kemenkeu.go.id, Jumat (14/9/2018), tertera aturan tersebut dikeluarkan per tanggal 10 September 2018 dan telah ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam Pasal 3 aturan tersebut, disebutkan untuk memanfaatkan alokasi dana Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN), Menteri Keuangan dapat minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) me-review alias meninjau Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Setelah itu, Menkeu menyampaikan pemberitahuan alokasi dana JKN kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.

Dana cadangan yang dimaksud bersumber dari APBN atau APBN Perubahan yang dialokasikan untuk kesinambungan program JKN dan untuk mengatasi defisit arus kas DJS Kesehatan.

Kemudian dalam Pasal 9 disebutkan, untuk mencairkan dana JKN, Direktur Utama BPJS Kesehatan harus mengajukan surat tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Surat tagihan yang dimaksud harus dilampiri dokumen terkait, di antaranya kuitansi tagihan penyaluran dana JKN, daftar penggunaan dana JKN, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Adapun berdasarkan Pasal 18, tertera bahwa direksi BPJS Kesehatan bertanggung jawab secara formal dan material terhadap kebenaran perhitungan rincian anggaran biaya dan kerangka acuan kerja berikut data pendukung lainnya. Juga dalam hal penggunaan dana JKN, kegiatan dari penggunaan dana tersebut, serta pembukuannya.

Semua penggunaan dana JKN itu nantinya dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan pejabat terkait lainnya.

Berdasarkan Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan Tahun 2018, pendapatan ditargetkan mencapai Rp 79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 87,80 triliun yang artinya defisit diperkirakan sekitar Rp 8,03 triliun.

sumber: https://ekonomi.kompas.com/
Penulis : Andri Donnal Putera
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

 

Vaksin MR Banyak Ditolak, Menkes: Masyarakat Jangan Egois, Pikirkan orang di Sekitar Kita

JAKARTA - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek meminta publik tidak egois dalam mengambil keputusan terkait vaksin measles rubella (MR).

Ia menegaskan bahwa penyakit campak dan rubella tersebut sangat menular, terutama ibu hamil, sehingga akan sangat merugikan orang di sekitar.

"Tidak darurat untuk dirinya, tapi pada orang lain. Misalnya saya dapat rubella, kemudian mendekati ibu lagi hamil muda. Saya kan enggak apa-apa, tapi ibu itu yang akan terkena," terang Nila saat diskusi Forum Merdeka Barat, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

"Jadi tolong dong, darurat kan bukan buat diri kita, tapi buat sekitar kita ini," ucapnya.

Banyak masyarakat enggan untuk melakukan vaksin ini karena tidak halal.

Namun, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan vaksin tersebut dengan alasan kedaruratan.

Akan tetapi, masih ada sebagian dari publik yang tetap enggan melakukan vaksin tersebut karena merasa hal itu bukan sesuatu yang darurat bagi mereka.

Keengganan melakukan vaksin menyebabkan rendahnya capaian program vaksin MR ini.

Hingga 17 September 2018, capaian imunisasi MR di luar Pulau Jawa hanya 49,07 persen, padahal, targetnya 83,98 persen di waktu yang sama.

 

Artikel ini telah tayang di tribunbatam.id dengan judul Vaksin MR Banyak Ditolak, Menkes: Masyarakat Jangan Egois, Pikirkan orang di Sekitar Kita, http://batam.tribunnews.com/2018/09/18/vaksin-mr-banyak-ditolak-menkes-masyarakat-jangan-egois-pikirkan-orang-di-sekitar-kita.

Menurut Nila, jika capaian imunisasi tinggi, akan tercipta kekebalan kelompok.

Jadi, meski orang itu belum diimunisasi, kerentanannya terjangkit virus akan semakin rendah karena sekelilingnya sudah kebal terhadap virus tersebut.

Nila mengatakan, ia tidak ingin kejadian maraknya wabah campak seperti yang terjadi di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, kembali terulang.

Data per Januari 2018, ditemukan 646 anak yang terjangkit wabah campak tersebut.

Penyebab dari mewabahnya campak pada kasus di Asmat adalah karena capaian program imunisasi yang rendah.

Oleh sebab itu, Nila berharap publik dapat benar-benar memikirkan keikutsertaannya dalam program imunisasi tersebut.

"Tolong ingat pada waktu kejadian Asmat. Campak begitu banyaknya karena cakupan imunisasinya rendah, daerahnya sulit dan berapa ratus orang yang meninggal di situ. Jadi, saya kira itu, kita nggak boleh egois sendiri," tuturnya.

sumber : http://batam.tribunnews.com/

 

 

Petugas Kesehatan Haji dan Petugas Kloter Kini Makin Padu

Mekah - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan mengungkap tiga faktor keberhasilan menekan angka jemaah haji wafat. Dari seleksi kesehatan yang ketat di tanah air sampai koordinasi dengan petugas kloter yang makin padu.

"Jadi faktornya adalah proses seleksi di tanah air sesuai dengan Permenkes mengenai istithaah kesehatan. Lalu yang kedua adalah persiapan yang lebih baik," ujar Kepala Seksi Kesehatan Daker Mekah, M Imran, dalam perbincangan dengan detikcom di kantornya, Aziziah Janubiyah, Mekah, Rabu (12/8/2018).

Mengenai persiapan logistik, tahun ini PPIH Bidang Kesehatan mendatangkan 79 ton obat-obatan di tanah air. Obat-obatan tersebut kemudian didistribusikan ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan juga di sektor-sektor baik di Mekah maupun Madinah.

"Jumlah 79 ton tersebut sangat cukup," kata Imran.

Tahun 2017 lalu, jumlah obat-obatan yang didatangkan PPIH Bidang Kesehatan sebanyak 60 ton. Jumlah itu terbilang mepet kala itu.

"Karena tahun lalu ada penambahan kuota jemaah haji," tutur Imran.

Faktor ketiga adalah makin padunya petugas bidang kesehatan dengan petugas yang ada di kloter. Menurut Imran, tiap kali tim kesehatan hendak melakukan sosialisasi, petugas kloter langsung meyambut hangat.

"Ujung tombak di kloter itu, temen-temen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan petugas di kloter, khususnya ketua kloter juga lebih baik dalam melakukan pendekatan kepada jemaah. Misalnya koordinasi antara TPP (Tim Promotif Preventif) dengan kloter, itu sudah tidak ada hambatan. Tidak ada kloter yang menolak dengan alasan jemaah capek. Sekarang ketika TPP mau melakukan edukasi, mereka welcome," kata Imran.

Jumlah jemaah haji meninggal pada tahun 2018 per hari Rabu (12/8/2018) sebanyak 329 jemaah. Jumlah ini turun dibandingkan angka tahun 2017 lalu yakni 657 jemaah.

sumber: https://news.detik.com

BPJS Defisit, DKI Cari Cara Subsidi Obat dan Operasional RSUD

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengalami defisit yang berdampak pada operasional RSUD di DKI Jakarta. Pemprov DKI mencari cara untuk mensubsidi dana klaim pasien untuk operasional dan obat yang belum dibayarkan BPJS ke RSUD di DKI.

"Ada surat BPJS bahwa memang mereka kesulitan pembayaran. Ini jadi dasar kami untuk memberikan bantuan," kata Plt Dinas Kesehatan DKI Khofifah Any dalam rapat Badan Anggaran pada KUPA-PPAS di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

Pemprov DKI sedang menyiapkan dua cara untuk mensubsidi dana operasional RSUD. Cara pertama adalah dengan mememinjam dana dari Bank DKI dan meminta subsidi bunga dari APBD DKI. Dana yang dibutuhkan untuk subsidi bunga sebesar Rp 9,6 miliar untuk pembayaran hingga Desember 2018.

"Ini sudah disampaikan ke Pak Sekda. Jadi total bunga Rp 9 miliar 670 juta," ujar Khofifah.

Sementara itu, Pemprov DKI mengusulkan agar dana operasional RSUD disubsidi langsung dari APBD DKI. Kepala Badan Keuangan Daerah Edi Sumantri meminta persetujuan kepada DPRD DKI atas usulan tersebut.

"Kalau psi terakhir, tidak ada utang piutang, tidak ada bunga. Opsi terakhir lebih baik ketimbang pinjam meminjam," ujar Edi.

Diketahui, BPJS Kesehatan disebut mengalami defisit. Masalah ini dipicu kecilnya iuran peserta yang diterima dibandingkan biaya layanan jaminan kesehatan yang dibayarkan.

Masalah ini pun sudah beberapa kali dibahas pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, yang memanggil beberapa menteri ke kantornya untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) tentang BPJS Kesehatan.
(fdu/fdn)

sumber: https://news.detik.com/

 

Cegah fraud program JKN, KPK gandeng BPJS Kesehatan dan Kemkes bentuk satgas

JAKARTA. Untuk menangani tindak kecurangan yang sering terjadi di lingkup kesehatan, khususnya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kementerian Kesehatan membentuk satgas anti fraud yang rencananya akan diimplemantasikan pada 2019.

"Untuk itu satgas sudah bekerja dan sudah bikin draf panduan. Bulan lalu kita sudah piloting ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, dan tenaga medis di lapangan seperti dokter-dokter yang ada di rumah sakit," ujar Pahala Nainggolan,Deputi Pencegahan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/9).

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohammad Arief menambahkan, mekanisme kerja satgas anti fraud ini akan menggunakan data yang dimiliki baik data utilisasi review, klaim, atau pengaduan masyarakat. Kemudian data tersebut diolah dan dibahas oleh tim satgas anti fraud, kemudian dikaji apakah ada kemungkinan fraud di kemudian hari.

" Dalam pembentukan satgas ini BPJS berperan sebagai tim pendeteksi atas fraud yang terjadi pada fasilitas dan asuransi kesehatan," ujar Budi pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jumat (7/9)

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, pembentukan satgas anti fraud tersebut dimaksudkan untuk menguatkan upaya pencegahan, deteksi, lalu penyelesaian terhadap fraud yang sering terjadi dalam hal asuransi kesehatan terutama pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pembentukan satgas anti fraud ini sudah disosialisasikan ke asosiasi kesehatan, persatuan rumah sakit baik daerah dan swasta, asosiasi dinas kesehatan Indonesia, ikatan bidan, dan perhimpunan dokter gigi seluruh Indonesia Jumat (7/9) di Gedung Merah Putih KPK.

sumber: https://nasional.kontan.co.id/

 

Tenaga Kesehatan Haji di Madinah Diperkuat

MADINAH -- Jamaah haji gelombang kedua akan mulai didorong menuju Madinah pada Jumat (31/8) ini. Sehubungan jumlahnya yang lebih banyak dari gelombang pertama dan kondisi-kondisi jamaah selepas puncak haji, layanan kesehatan di Madinah akan dikuatkan.

Sedikitnya 114 ribu jamaah yang tiba dalam gelombang kedua kedatangan akan didorong ke Madinah dari Makkah. Mereka akan diberikan kesempatan yang sama untuk secara bertahap memenuhi Arbain alias shalat wajib empat puluh kali berturut-turut di Masjid Nabawi.

Jamaah gelombang kedua yang sebelumnya tiba di Tanah Suci melalui Bandara King Abdulaziz Jeddah tersebut lebih banyak dari jamaah gelombang pertama yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdulaziz Madinah yang berjumlah 87.863 jamaah. Selain itu, jamaah gelombang kedua relatif lebih lelah karena lepas melaksanakan ritual-ritual yang menguras tenaga pada puncak ibadah haji.

Kepala Seksi kesehatan Daker Madinah, dr Indro Murwoko, mengiyakan, jamaah gelombang kedua akan lebih banyak dari pada gelombang pertama. Terkait hal itu, diperkirakan angka kunjungan jamaah sakit ke KKHI Madinah akan lebih banyak dari gelombang pertama.

"Jamaah kelelahan karena telah menjalani fase Armina yang dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah sakit," kata Indro saat dihubungi, Rabu (29/8).

Ia menjelaskan, ada sejumlah langkah-langkah yang akan diambil Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan guna mengantisipasi kedatangan gelombang kedua. “Di antaranya, kami akan memperkuat kordinasi dengan daker untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan nonmedis,” kata Indro.

Selain itu, pihak kesehatan juga akan mengevaluasi pola rujukan pasien dari kloter dan sektor ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan rumah sakit Arab Saudi. Hal ini untuk mengantisipasi jika kapasitas KKHI Madinah nantinya tak cukup menangani jamaah yang harus dirawat.

Pada fase gelombang pertama di Madinah, Makkad, dan saat wukuf di Arafah, pola rujukan yang sebelumnya dijalankan ikut berperan menekan angka jamah sakit maupun wafat. Penerapan tiga triase warna terkait perawatan dan rujukan membuat kondisi kesehatan jamaah lekas ditangani.

Selain pola rujukan, Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi juga akan menambah kekuatan paramedis. Sedikitnya lima tenaga dokter akan diterjunkan guna menangani jamah sakit. Dari jumlah itu, dua di antaranya merupakan dokter spesialis dan tiga dokter umum.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyiapan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Hal ini penting dilakukan mengingat jamaah gelombang kedua yang menghabiskan masa di Madinah berpotensi kehabisan obat-obatan yang dibawa dari Tanah Air.

sumber: https://www.republika.co.id/

 

 

BPJS Kesehatan Pastikan Tetap Jamin Persalinan Bayi Lahir Sehat Beserta Ibunya

KABAR baik untuk para ibu hamil yang cemas terkait isu tidak dijaminnya persalinan bayi lahir sehat. BPJS Kesehatan memastikan pelayanan persalinan bayi lahir sehat tetap dijamin program JKN-KIS. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Darmayanti Utami, di Pekanbaru, Selasa.

"Untuk pelayanan persalinan bayi lahir sehat itu tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan dan tidak ada pengurangan manfaat layanan sama sekali," katanya yang dikutip Okezone dari Antaranews.com

Selain itu, Darmayanti mengatakan, tidak ada pengurangan manfaat layanan persalinan bayi lahir sehat. Hal ini juga berlaku untuk pelayanan katarak dan rehabilitasi medik. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan Perdir Jampelkes nomor 2, 3, dan 5, yang telah diterbitkan untuk memastikan bahwa ketiga layanan tersebut bermutu, efektif dan efisien.

"Sebab ini sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).Jadi, bukan pengurangan atau tidak dijamin," katanya.

"Mengenai persalinan bayi lahir sehat, melalui Perdir Jampelkes Nomor 3 Tahun 2018 BPJS Kesehatan tetap menjamin semua jenis persalinan baik normal (dengan atau tanpa penyulit) maupun caesar dan dibayarkan satu paket dengan ibunya. Namun bila bayi membutuhkan pelayanan khusus, maka biaya anak dibayarkan terpisah dengan paket ibu," sambungnya.

Karena itu, khususnya bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri, perlu daftarkan bayinya lebih dulu. Sejak terdeteksinya detak jantung bayi saat dalam kandungan, itu sudah bisa didaftarkan. Hal ini untuk menghindari kendala bila si ibu melahirkan sebelum waktunya.

Darmayanti mengakui bahwa sejak Perdir Jampelkes Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018 diberlakukan, BPJS Kesehatan menerima keluhan-keluhan dari masyarakat yang khawatir layanan tersebut tak lagi dijamin. Darmayanti menyampaikan bahwa keluhan-keluhan tersebut diterima dan mengedukasi masyarakat bahwa ketiga layanan tersebut masih dijamin.

"Jika layanan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, silakan melaporkan ke BPJS Kesehatan untuk dapat dikonfirmasi ke fasilitas kesehatannya. Bahkan kini, laporan tersebut dapat disampaikan peserta melalui aplikasi Mobile JKN. Dapat diakses melalui telepon genggam berbasis android atau iOs," katanya.

sumber: https://lifestyle.okezone.com

 

 

Menteri Bambang Ajak Bill and Gates Foundation Bahas Perbaikan Gizi Anak

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, bertemu dengan Bill and Gates Foundation hari ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, bahwa Bill and Gates Foundation ini sangat aktif di bidang filantropi yang terkait kesehatan.

"Jadi, pertemuan tadi, membicarakan kesehatan, fokusnya bagaimana memperbaiki anak Indonesia," ujar Bambang di kantor Bappenas, Jakarta (21/8/2018).

Dia menjelaskan, ada beberapa aspek yang dibahas, pertama Bill and Gates Foundation sudah terlibat aktif dalam penanganan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama atau yang disebut

Stunting melalui Global financing factilities yang bekerjasama dengan Bank Dunia di Indonesia.

"Sehingga mereka (Bill & Gates Foundation) sudah menunjukkan komitmen tinggi, bahwa stunting di Indonesia harus menjadi perhatian utama," tuturnya.

Kedua, lanjut dia, membahas tentang penyakit-penyakit lain yang berpotensi menyebabkan tingkat kematian pada anak-anak. Di mana di Indonesia itu, paling banyak terjadi gangguan paru-paru pada anak-anak.

"Nah saat ini sudah ada vaksin di dunia yang untuk mencegah penyakit paru-paru pada anak, nah ini bagaimana agar vaksin ini dapat tersedia di Indonesia dengan harga yang terjangkau karena ini sifatnya baru dan belum dapat diproduksi di Indonesia," pungkasnya.

https://economy.okezone.com/