Nila Moeloek Bahas 3 Rencana Kerja Sama Kesehatan dengan Belanda

Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Pelayanan Kesehatan Belanda Bruno Johannes Bruins. Pertemuan itu terjadi di sela-sela acara World Health Assembly ke-72 di Jenewa.

Dalam pertemuan itu, ada beberapa hal yang dibahas, yaitu soal rencana kerja sama di bidang kesehatan antara Indonesia dengan Belanda. Di antaranya terkait dokter keluarga, resistensi antimikroba, dan kesehatan lansia.

Dia mengatakan, Belanda sangat terkenal dengan program dokter keluarga. Misalnya, mereka melakukan konsultasi dengan teknik yang canggih dan menjaga data pasien dengan bagus.

"Kami melihat, primary health care sebagai gate keeper. Contohnya untuk skrining kanker serviks bisa dilakukan di Puskesmas. Masyarakat tidak harus pergi ke tempat yang lebih jauh, tapi bisa lebih dekat dengan Puskesmas atau Klinik Mandiri," kata Nila Moeloek, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (21/5/2019).

Pada kesempatan tersebut, kedua menteri juga membahas rencana pertemuan tentang resistensi antimikroba yang akan dilakukan di Belanda pada Juni mendatang.

"Kita berharap konferensi ini akan menghasilkan ide-ide dan rekomendasi, serta kontrol terhadap resistensi antimikroba di tingkat global," ucap dia.

Nila menjelaskan, dalam pertemuan ini kedua negara sepakat untuk mempromosikan pengembangan tiga bidang kerja sama. Tidak hanya memperkuat sistem kesehatan dengan fokus pada perawatan medis pada lansia, tetapi juga pengendalian penyakit menular, termasuk anti-mikroba resistensi, serta keamanan kesehatan global.

"Tidak hanya didiskusikan saja. Tetap yang penting adalah bagaimana mengimplementasikannya di Indonesia. Jadi bukan sekadar kita berdiskusi untuk teori, tapi action," kata Nila.

sumber: https://www.inews.id/lifestyle/health/nila-moeloek-bahas-3-rencana-kerja-sama-kesehatan-dengan-belanda/550597

 

Thalassemia, Peringkat Kelima Pembiayaan Terbesar Penyakit Tidak Menular

Thalassemia merupakan salah satu penyakit kelainan darah genetik yang cukup banyak diderita oleh masyarakat di dunia. Indonesia termasuk salah satu negara dalam 'sabuk thalassemia dunia, atau negara dengan angka pembawa sifat thalassemia yang tinggi.

Saat ini, terdapat lebih dari 10.531 pasien thalassemia di Indonesia, dan diperkirakan 2.500 bayi baru lahir dengan thalassemia setiap tahunnya di Indonesia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dr. Cut Arianie, M.H.Kes, mengatakan pembiayaan kesehatan untuk tata laksana thalassemia menempati posisi ke-5 di antara penyakit tidak menular setelah penyakit jantung, kanker, ginjal, dan stroke.

“Biayanya sebesar Rp 225 miliar di tahun 2014 dan menjadi Rp 452 miliar rupiah di tahun 2015. Pada 2016 menjadi Rp 496 miliar rupiah, kemudian Rp 532 miliar di tahun 2017, dan sebesar Rp 397 miliar sampai dengan bulan September 2018,” ujarnya dalam rilis yang diterima Suara.com, Selasa (21/5/2019).

Hal tersebut menjadi tantangan pemerintah Indonesia untuk menurunkan jumlah thalassemia. Penyakit thalassemia memang belum bisa disembuhkan dan pasien harus menjalani transfusi darah seumur hidup. Satu-satunya pencegahan yang efektif dilakukan adalah menghindari perkawinan antar pembawa sifat thalassemia.

"Oleh karena itu, deteksi dini sangat penting untuk mengetahui status seseorang apakah dia pembawa sifat atau tidak, karena pembawa sifat thalassemia sama sekali tidak bergejala dan dapat beraktivitas selayaknya orang sehat," ujar dr. Cut.

Untuk satu pasien anak thalassemia mayor, diperkirakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 400 juta per tahun. Biaya ini belum termasuk biaya untuk pemantauan rutin fungsi organ dan tata laksana komplikasi. Sementara itu, biaya yang diperlukan untuk skrining thalassemia hanya Rp 400 ribu. Oleh karena itu, kita harus menggiatkan upaya skrining thalassemia di Indonesia

Selain berbiaya mahal, tantangan lain penyakit thalassemia adalah masih banyaknya pembawa sifat thalassemia yang belum terdeteksi, yaitu orang yang secara genetik membawa sifat thalassemia dan tidak menunjukkan gejala, tetapi dapat menurunkan thalassemia kepada anak-anaknya.

Hal ini tentu memerlukan upaya semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan deteksi dini atau skrining untuk mencegah terjadinya penurunan Thalassemia Mayor.

Skrining idealnya dilakukan sebelum memiliki keturunan, yaitu dengan mengetahui riwayat keluarga dengan thalassemia dan memeriksakan darah untuk mengetahui adanya pembawa sifat thalassemia sedini mungkin. Sehingga, pernikahan antar sesama pembawa sifat dapat dihindari.

Dokter spesialis anak RSCM dr. Teny Tjitra Sari, Sp.A. (K) menambahkan, sampai saat ini, pengobatan thalassemia di Indonesia masih bersifat suportif, belum sampai pada tingkat penyembuhan.

“Pengobatan suportif yang diberikan pada pasien thalassemia bertujuan untuk mengatasi gejala-gejala yang muncul. Transfusi rutin seumur hidup, pemberian kelasi besi, dan dukungan psikososial merupakan tatalaksana utama untuk pasien thalassemia,” tandasnya.

sumber: https://www.suara.com/health/2019/05/21/100125/thalassemia-peringkat-kelima-pembiayaan-terbesar-penyakit-tidak-menular

 

Kolaborasi Riset Kesehatan Indonesia-Inggris Siapkan Dana 37 Milyar

Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Inggris memperkuat kerja sama dalam bidang penelitian dan riset kesehatan. Kerjasama melalui Kemenristekdikti dan Newton Fund ini menyiapkan Rp 37 miliar untuk mendanai enam penelitian terbaik bidang penyakit menular untuk jangka waktu tiga tahun.

Menristekdikti Mohamad Nasir menyampaikan kolaborasi penelitian ini bertujuan menghasilkan terobosan bidang penyakit menular (infectious diseases).

Hasil kolaborasi ini diharapkan akan mampu meningkatan ketahanan dan kesiapan Indonesia menangani penyakit menular yang mematikan, termasuk melalui intervensi kebijakan maupun pengembangan teknologi farmasi dan inovasi alat medis.

Koloborasi sebuah keniscayaan

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan kolaborasi ini merupakan sebuah keniscayaan mencapai Indonesia maju dan sejahtera. Menristekdikti juga menargetkan kolaborasi peneliti Indonesia dan peneliti Inggris perlu meningkat agar riset di Indonesia dapat menghasilkan lebih banyak paten dan prototipe.

"Saya katakan tanpa kolaborasi tidak mungkin Indonesia akan maju. Kalau ingin maju, kita harus terbuka. Keterbukaan dan transparansi ini menjadi penting," ungkap Menristekdikti dalam konferensi pers peluncuran kerjasama riset Indonesia – Inggris di Gedung Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (13/5/2019).

“Hasil riset ini saya harapkan menghasilkan inovasi di bidang kesehatan dan obatan. Harapannya ada pemanfaatan dalam dunia usaha dan industri, dan kita ingin masa kerjasama riset ini diperpanjang ke depannya,” ujar Menteri Nasir.

Kontribusi sosial dan ekonomi

Dalam kesempatan sama, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste – Moazzam Malik mengatakan ancaman penyakit menular sangat tinggi di Indonesia dan. mengancam keberlangsungan hidup masyarakat dan juga perekonomian nasional.

Melalui kerja sama yang erat, ilmuwan terbaik Inggris dan Indonesia berkontribusi mengurangi tingkat kerawanan penyakit menular.

“Newton Fund dan Kemenristekdikti, dalam kemitraannya berkomitmen untuk mendanai riset-riset kolaborasi berskala internasional yang dapat memberikan kontribusi positif baik secara sosial maupun ekonomi,” ujar Moazzam.

Menurutnya, Inggris dalam bidang riset dan pendidikan tinggi menjadi mitra utama Indonesia. Hal ini karena bidang sains dan riset Inggris menempati posisi kedua dunia.

Sebanyak 54 persen hasil penelitiannya masuk ke dalam kategori terbaik dunia. Hasil riset Inggris dikutip lebih banyak, bila dibandingkan dengan hasil riset negara lainnya. Selain itu, 38% peraih Nobel memilih untuk bersekolah di Inggris.

Total dana riset 37 milyar

“Dengan dana total 37 milyar, Inggris membiayai kerjasama riset ini sebesar Rp 32 miliar. Saya bangga kami bisa bermitra dengan ilmuwan di Indonesia untuk menghadapi isu penting di bidang kesehatan," jelas Dubes.

Ia menambahkan, "Saya harap riset-riset terpilih ini berguna bagi masyarakat Indonesia untuk hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih makmur.” Moazzam Malik menyatakan Inggris melihat potensi menjadi mitra utama bagi pendidikan tinggi dan riset di Indonesia.

"Tujuan kami adalah menjadi mitra utama bagi Indonesia di bidang pendidikan tinggi dan riset karena universitas-universitas Inggris sudah bertaraf Internasional, sebagian terbaik di dunia. 18 dari 100 universitas terbaik dunia ada di Inggris. 38 persen peraih Nobel sekolah di Inggris," ungkap Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste Moazzam dalam bahasa Indonesia yang lancar.

sumber: https://edukasi.kompas.com/read/2019/05/13/22265641/kolaborasi-riset-kesehatan-indonesia-inggris-siapkan-dana-37-milyar

 

HIV/AIDS Mengancam Grobogan, Dokter dan 1.153 Warga Sudah Terjangkit

Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah mencatat, jumlah penderita HIV-AIDS di wilayah ini terus meningkat tiap tahunnya.

Data yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, pada tahun 2017 ada 970 warga Kabupaten Grobogan terinfeksi HIV/AIDS. Kemudian dua tahun berikutnya yakni tahun 2019 meningkat menjadi 1.153 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Grobogan, dr Slamet Widodo, menyebut, sebagian besar penderita adalah ibu rumah tangga. Namun, ada juga beberapa pegawai negeri sipil (PNS) dan dokter.

Berikut fakta lengkapnya:

1. Jumlah penderita HIV/AIDS meningkat tajam

Menurut dr Slamet Widodo, dalam dua tahun terakhir jumlah penderita HIV/AIDS melonjak tajam. "Hingga Mei 2019 jumlah penderita HIV/AIDS di Grobogan yang dilaporkan meningkat menjadi 1.153 orang. Untuk anak-anak total 77 orang," katanya saat ditemui Kompas.com di kantornya, Kamis (9/5/2019).

Sejauh ini, Dinkes Kabupaten Grobogan telah berupaya untuk menggelar sosialisasi secara berkala terkait HIV/AIDS kepada masyarakat termasuk juga ke sekolah.

2. Sebagian besar penderita adalah ibu rumah tangga

Menurut Slamet, dari hasil riset yang dilakukan, sebagian besar penderita HIV/AIDS adalah ibu rumah tangga. Ironisnya, mereka tak menyadari jika virus yang merusak sistem kekebalan tubuh itu masuk di tubuhnya.

"Yang membawa virus HIV adalah sang suami. Ini karena sang suami yang bekerja di luar kota sering jajan sembarangan. Istri tak tahu, jika setelah diperiksa mereka mengidap HIV. Begitu juga suami, menyusul kemudian anak-anak mereka. Ini lah umumnya yang terjadi di Kabupaten Grobogan," jelas Slamet.

3. Beberapa PNS dan seorang dokter terinfeksi

Para penderita HIV/AIDS di Grobogan tersebut berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai PNS hingga dokter. "Dari 1.153 orang penderita HIV/AIDS di Kabupaten Grobogan, mereka berprofesi lain-lain. Bahkan, dari data kami, ada seorang dokter dan sejumlah PNS yang juga terinfeksi HIV. Ini membuktikan HIV bisa menyerang siapa saja," kata Slamet, Kamis (9/5/2019).

Untuk dokter yang diketahui positif HIV/AIDS, Dinkes Grobogan melakukan pendampingan dan pantauan kepada yang bersangkutan. "Dokter yang tertular HIV ini masih bekerja seperti biasa, namun tetap dalam monitoring dan pendampingan kami," kata Slamet.

4. Sosialisasi HIV/AIDS terus digencarkan

Program sosialisasi secara menyeluruh dan kontinu terus dilakukan agar mencegah penularan HIV/AIDS. Pendampingan khusus dilakukan bagi dokter yang positif AIDS/HIV. Hal itu untuk mencegah peristiwa yang terjadi di Pakistan.

"Kami prihatin dengan kasus yang di Pakistan, yang mana seorang dokter yang terinveksi HIV menularkan HIV kepada pasiennya menggunakan jarum suntik. Kami terus tekankan aksi balas dendam itu tak terjadi di Grobogan. Sosialisasi untuk kesadaran diri telah digencarkan," kata Slamet.

Menurut Slamet, adanya dokter yang terkena HIV/AIDS, menunjukkan bahwa penderita penyakit yang belum ada obatnya ini tidak mesti diasosiasikan dengan perilaku negatif seperti seks bebas.

5. Kendala Dinkes terkait penyebaran HIV/AIDS

Dinkes Kabupaten Grobogan juga telah melaksanakan program pemeriksaan kesehatan serta suplai obat gratis terhadap pengidap HIV/AIDS. 

"Hingga saat ini sudah ada sekitar 30 puskesmas yang terlatih untuk monitoring dan penanganan HIV/AIDS. Sudah ada fasilitas alat screening HIV di setiap puskesmas," katanya.

Slamet menjelaskan, salah satu faktor yang mengakibatkan jumlah penderita HIV/AIDS terus meningkat adalah tidak tersampaikannya sosialisasi terkait HIV/AIDS kepada warga yang merantau ke luar kota atau warga boro.

Fenomena inilah yang membuat pihaknya kewalahan lantaran warga tersebut jarang sekali pulang ke kampung halaman.

"Banyak sekali warga Grobogan yang merantau ke luar kota. Kami sulit mendeteksi mereka. Terlebih kurangnya kesadaran mereka untuk memeriksakan diri lantaran tak pernah mendapatkan sosialisasi HIV/AIDS.

Dari kasus yang ada di Grobogan, kebanyakan tertular dari warga boro," kata Slamet.(*)

sumber: http://jateng.tribunnews.com/2019/05/11/hivaids-mengancam-grobogan-dokter-dan1153-warga-sudah-terjangkit

 

 

Indonesia Food Bank Ikut Perangi Gizi Buruk

JAKARTA—Sempat merasakan menjadi relawan food bank di Kanada, Idho Meilano tergerak untuk melakukan hal serupa di Indonesia.

Sepulangnya dari Kanada, dia dihadapkan pada situasi kekurangan pangan yang banyak menimpa keluarga dan anak di Indonesia.

Inilah yang menjadi dasar tercetusnya gerakan Indonesia Food Bank yang bermula di Serang, Banten. Kini gerakan ini sudah berkembang di berbagai wilayah Bandung, Bogor, Banyumas, Sumbawa, dan lain-lain.

Menurutnya inspirasi gerakan food bank di luar negeri memang luar biasa. Idho mencontohkan bahwa food bank di luar negeri biasanya sudah secara kontinu menerima donasi makanan berlebih atau makanan mendekati expired dari industri atau vendor makanan untuk disalurkan kepada masyarakat yang kelaparan.

Namun, Idho menilai gerakan food bank di Indonesia belum mampu mengarah ke gerakan di luar negeri itu.

“Karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang food bank, juga minimnya pengetahuan mengenai food waste,” ujarnya. Kalau di Indonesia menurutnya gerakan food bank masih sebatas menerima sumbangan makanan.

Itulah sebabnya Idho memilih untuk mengamati dan meniru gerakan food bank dari luar negeri tetapi memodifikasinya dengan strategi lain.

Strategi Idho melalui Indonesia Food Bank adalah dengan fokus kepada anak-anak berstatus gizi buruk.

“Kalau di luar negeri tidak ditemui orang yang gizi buruk, tetapi di Indonesia ada, sehingga fokus kami adalah memerangi kelaparan dan gizi buruk itu,” kata Idho.

Indonesia Food Bank juga mengumpulkan makanan layak makan dari berbagai pihak dan menyalurkannya ke orang yang membutuhkan.

Secara kontinu, Indonesia Food Bank mengumpulkan data dan informasi mengenai anak gizi buruk di suatu daerah.

Setelah itu, tim Indonesia Food Bank bersama ahli gizi akan menyambangi kediaman anak tersebut dan melakukan pendampingan bagi orang tua untuk memperbaiki status gizi anak.

“Bagaimana caranya anak ini supaya bisa sehat kembali, kami lakukan segala upaya itu,” katanya. Biasanya masyarakat setempat akan melaporkan keluarga yang memiliki anak gizi buruk tersebut, kemudian tim Indonesia Food Bank bergerak untuk menolong mereka.

Tim relawan kemudian melakukan pendampingan gizi secara kontinu setiap minggu hingga anak sehat kembali. Tak hanya anak gizi buruk, Indonesia Food Bank juga menyalurkan makanan untuk lansia yang tinggal sendirian, dan masyarakat tidak sejahtera.

“Pendampingan gizi sampai tuntas adalah fokus utama kami, kami tidak ingin hanya sekadar memberi makanan lalu pergi,”katanya lagi. Sejauh ini sebanyak 15 anak yang mengalami gizi buruk telah menerima pendampingan khusus gizi.

Puluhan ribu orang telah menjadi penerima manfaat dari kegiatan Indonesia Food Bank ini. Termasuk juga relawan yang secara berkelanjutan menjadi donatur tetap dalam gerakan ini.

Terkadang karena kesulitan jarak dan waktu untuk mendonasikan makanan, banyak donatur yang memberikan uang.

Akan tetapi, Indonesia Food Bank akan menggunakan uang itu untuk pembelian bahan makanan untuk disalurkan kembali. Idho mengatakan bahwa sekalipun donatur memberi dalam bentuk uang, bentuk donasi yang diterima oleh penerima manfaat dari gerakan ini selalu berbentuk pangan.

“Kami juga memiliki semacam ‘lumbung’ makanan dari katering, restoran, dan rumah tangga, tetapi belum kontinu karena tidak semua orang menyadari tentang pentingnya food bank, ini masih menjadi kendala besar,” katanya lagi.

Masalah kelaparan dan gizi buruk ini dinilai Idho belum mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Bahkan, selama terjun di lapangan untuk menolong anak gizi buruk, tak jarang gerakan Indonesia Food Bank mendapat perlawanan dari pemerintah setempat.

“Umumnya karena pemerintah merasa malu karena ternyata di daerahnya kedapatan masih ada yang berstatus gizi buruk,” kata Idho.

Terkadang di lapangan, tim relawan menemukan pihak pemerintah maupun Puskesmas malah menekan orang tua anak yang gizi buruk tersebut. Menurutnya sebagian pemerintah daerah belum mampu membuka tangan untuk bekerja sama.

sumber: https://lifestyle.bisnis.com/read/20190511/219/921377/indonesia-food-bank-ikut-perangi-gizi-buruk

 

Melihat Munculnya Startup Berbasis Kesehatan di Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Bekerja sebagai perwakilan medis selama 15 tahun, Jonathan Sudharta akrab dengan keluhan pasien rumah sakit, yaitu berlama-lama menunggu panggilan dokter, resep obat, maupun panggilan untuk mengambil obat.

Jumlah dokter di Indonesia juga tidak mencukupi populasi Indonesia. Menurut pengalamannya, Jonathan melihat bahwa jumlah dokter hanya tiga orang per 10.000 populasi, tidak sebanding dengan negara tetangga, Singapura dengan 25-28 dokter untuk 10.000 populasi.

Fokus utama dari problematika layanan kesehatan di Indonesia adalah akses seperti antrean dan akses pasien dengan para dokter spesialis. Alumni jurusan e-commerce di Curtin Unversity, Perth, Australia itu pun kemudian terpikir untuk membuat teknologi yang dapat membuka akses layanan kesehatan dengan lebih merata. Hingga pada 2016 muncul Halodoc yang berusaha mendigitalisasi ekosistem kesehatan.

Tantangan masa-masa awal Halodoc ialah mendapatkan mitra seperti dokter dan apotek. Untungnya, Halodoc pada akhirnya berhasil mendapatkan 20.000 dokter.

Lalu setelah mendapatkan mitra, tantangan selanjutnya ialah bagaimana teknologi bisa dikembangkan secara luas. Mengedukasi pasar juga tak ketinggalan jadi tantangan Halodoc pada masa awal pengembangan. Halodoc pun mencari beberapa cara untuk mengedukasi market, salah satunya ialah kerja sama dengan aplikasi layanan berbagi tumpangan Gojek.

"Bagaimana Halodoc ini diedukasikan ke market kita punya beberapa cara. Di antaranya, kita juga bekerja sama dengan Gojek," ucap Jonathan Sudharta di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

"Kalau pakai aplikasi Gojek ada Go-Med yang sebenarnya adalah Halodoc. Itu adalah langkah mudah dan konkret. Kita juga tahu jenis pengguna di Indonesia yang memang cocok menggunakan Halodoc," tambahnya.

Munculnya teknologi berbasis aplikasi kesehatan juga didukung oleh asosiasi bernama Indonesia HealthTech Association. Asosiasi ini adalah kumpulan pemain startup di bidang teknologi kesehatan yang ingin meningkatkan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan.

Gregorius Bimantoro, Ketua Asosiasi HealthTech, mengatakan munculnya teknologi kesehatan adalah hal yang menggembirakan.

"Ketika ada banyak startup yang muncul, kita happy tapi kita mengusahakan bagaimana itu bisa sustain dan grow. Kita mulai 11 perusahaan founder sekarang terdaftar 50, kita mulai Agustus 2018. Jumlah komunitasnya lebih dari 150," ucap Gregorius pada CNBC Indonesia di Senayan City, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2019).

Cara asosiasi untuk mendukung pelaku startup kesehatan untuk tumbuh ialah mendampingi mereka di sektor regulasi dan mendukung pertumbuhan ekosistemnya. Peraturan, menurut Gregorius, untuk perlindungan konsumen dan penyedia agar nantinya bisa bertanggung jawab atas layanannya.

Selanjutnya, asosiasi juga mengarahkan agar ada standarisasi pelaku startup teknologi kesehatan agar antara satu sistem perusahaan dan lainnya bisa bertukar data. Juga mengarahkan startup supaya memperhatikan keamanan data pelanggan.

"Sebagai pelaku kita tidak cuma menunggu atau kucing-kucingan sama pemerintah. Mendingan kita bikin asosiasinya... Jadi, nanti terdaftar siapa saja yang memang bermain di ranah health-tech dan modelnya seperti apa, arahnya ke mana," ucap Gregorius.

sumber: https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190505183742-37-70594/melihat-munculnya-startup-berbasis-kesehatan-di-indonesia

 

 

Ini Surat Menkes Perpanjangan Kontrak RS Mitra JKN-KIS

RS yang menjalani proses akreditasi tetap menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan terhadap peserta JKN-KIS.

BPJS Kesehatan telah mengingatkan sejumlah rumah sakit (RS) untuk mengurus akreditasi sebagai salah satu syarat kerja sama dalam rangka memberi pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan BPJS Kesehatan, Budi Mohammad Arief, mengatakan akreditasi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN sebagaimana telah diperbarui lewat Permenkes No.99 Tahun 2015.

Budi menjelaskan pemerintah telah merekomendasikan seluruh RS mitra BPJS Kesehatan terakreditasi paling lambat 30 Juni 2019. RS yang tidak mengurus akreditasinya terancam diputus kontrak oleh BPJS Kesehatan. “Akreditasi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi RS yang ingin menjadi mitra BPJS Kesehatan untuk melayani peserta JKN-KIS,” kata Budi belum lama ini.

Merespon perkembangan itu Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek menerbitkan surat tertangggal 7 Mei 2019 kepada BPJS Kesehatan. Dalam surat itu, Nila menginstruksikan sedikitnya 4 hal terhadap RS yang belum melakukan akreditasi kembali atau belum memperpanjang masa berlaku akreditasinya (reakreditasi). Pertama, RS yang sudah dilakukan survei reakreditasi dan menunggu penetapan kelulusan dapat memberi pelayanan sesuai kontrak yang menjadi bagian dari manfaat JKN.

Kedua, RS yang sudah mendaftar dan menunggu proses survei diperkenankan untuk tetap memberikan pelayanan tertentu antara lain gawat darurat, hemodialisa, kemoterapi, dan radioterapi. Ketiga, RS yang lalai melaksanakan kewajiban akreditasi diputus kerja samanya dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengatur rujukan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.

Keempat, untuk Kabupaten/Kota dengan akses pelayanan kesehatan yang terbatas, Nila mengusulkan RS yang belum terakreditasi dapat dipertimbangkan untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN. RS itu akan didorong untuk segera menjalani akreditasi. “Kami berharap BPJS Kesehatan dapat memenuhi kewajiban dalam membayar klaim kepada RS tepat waktu,” tutupnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai masalah ini muncul karena Kementerian Kesehatan tidak mengantisipasi masalah masa berlaku akreditasi RS yang akan habis. Padahal kewajiban akreditasi itu telah diatur dalam Permenkes. Masalah akreditasi ini sebelumnya pernah terjadi Januari 2019, dan Menkes memberi diskresi untuk membolehkan RS yang belum terakreditasi untuk tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sampai 30 Juni 2019. Tapi ketika itu Menkes tidak mengantisipasi RS yang masa berlaku akreditasinya akan habis.

Timboel berpendapat langkah BPJS Kesehatan memutus kontrak RS yang belum mengantongi akreditasi merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi. Selaras itu, Surat yang diterbitkan Menkes ini menurut Timboel kurang memperhatikan kondisi riil peserta JKN yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Mengingat jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sekitar 2.454 RS, tapi jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 219 jiwa.

Kebutuhan peserta untuk mendapat pelayanan di RS sangat tinggi, terlihat dari kemanfaatan atau utilitas yang semakin meningkat. Timboel mencatat utilitas peserta JKN untuk rawat jalan di RS semakin meningkat, tahun 2014 (19,94 persen), 2015 (26,11 persen), 2016 (29,24 persen), 2017 (34,52 persen), dan 2018 (35,82 persen). Begitu pula utilitas rawat inap di RS, tahun 2014 (3,85 persen), 2015 (4,15 persen), 2016 (4,45 persen), 2017 (4,68 persen), dan 2018 (5,09 persen).

Untuk memastikan layanan kesehatan yang baik, Timboel mengusulkan kepada pemerintah untuk meningkatkan jumlah RS mitra JKN-KIS. Jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan saat ini sangat kurang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Apalagi target jumlah peserta JKN-KIS tahun ini sebesar 254.670.870 orang.

Timboel berharap Menkes tetap membuka kerja sama RS yang akreditasinya jatuh tempo dengan BPJS Kesehatan secara penuh, tidak terbatas pada pelayanan tertentu seperti hemodialisa. Bagi RS yang belum pernah mendaftar akreditasi, Timboel mengusulkan kepada Menkes agar RS tersebut tetap diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sampai 30 Juni 2019.

“Banyaknya RS yang belum memiliki akreditasi karena pengawasan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan relatif lemah, sehingga masalah ini terjadi,” kata Timboel di Jakarta, Rabu (8/5/2019) 

sumber: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd2a19cf2ebc/ini-surat-menkes-perpanjangan-kontrak-rs-mitra-jkn-kis

 

 

 

RS Putus Kontrak dengan BPJS, Kemenkes Imbau Tetap Layani Peserta JKN

Jakarta - Beberapa rumah sakit (RS) dikabarkan 'putus kontrak' dengan BPJS Kesehatan sehingga ada di antaranya yang tidak bisa melayani peserta JKN-KIS karena permasalahan akreditasi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun mengimbau seluruh RS yang akan habis status akreditasinya pada tahun 2019 ini untuk segera melakukan reakreditasi. RS sebaiknya melakukan pendaftaran survei reakreditasi tiga bulan sebelum masa berlaku habis dan melaksanakan reakreditasi satu bulan sebelumnya.

Terkait pelayanan kesehatan di RS yang sudah habis masa berlaku akreditasinya dan sedang dalam proses reakreditasi, Menkes meminta agar pelayanan bagi peserta JKN tetap diberikan.

"Pelayanan-pelayanan tertentu agar tetap dapat diberikan oleh RS tersebut dan tetap menjadi bagian dari manfaat jaminan kesehatan," kata Menkes dikutip dari laman resmi Kemenkes.

Mengingat bahwa akreditasi RS begitu penting untuk melindungi pasien, tenaga kesehatan, maupun RS itu sendiri. Kemenkes pun telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

"Kami ingin agar BPJS Kesehatan perlu mempertimbangkan beberapa hal apabila akan memutuskan kontrak kerja sama dengan RS dan tidak serta merta memutuskan kontrak kerja sama," tegas Menkes.

Selain berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Kemenkes juga telah mengimbau Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota agar selalu melaksanakan pemantauan rutin terhadap status akreditasi seluruh RS di wilayahnya.

Menurut data Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) per tanggal 21 April 2019 dan Joint Commition International (JCI) terdapat 557 RS di seluruh Indonesia yang akan habis masa akreditasinya sampai dengan 31 Desember 2019, dan 511 diantaranya RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Akreditasi menjamin pelayanan kesehatan yang diberikan bermutu sesuai standar. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 tahun 2015 tentang perubahan Permenkes Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan, fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib memiliki sertifikasi akreditasi. Sementara menurut Pasal 40 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, akreditasi wajib dilakukan RS secara berkala minimal 3 tahun sekali.

sumber: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4536516/rs-putus-kontrak-dengan-bpjs-kemenkes-imbau-tetap-layani-peserta-jkn