Apa Kata Undang-undang Kesehatan Kita tentang Kasus Bayi Debora?

Cerita pilu bayi Debora tidak hanya membuat mata publik tertuju pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres saja, tetapi juga mekanisme dan peraturan pelayanan kesehatan publik.

Kasus ini juga menjadi perhatian Marius Widjajarta selaku Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPPKI).

Diwawancarai oleh Kompas.com melalui telepon pada hari Rabu (13/9/2017), Marius berkata bahwa rumah sakit harus memperhatikan kondisi dan situasi sebelum menolak merawat pasien.

“Kalau yang namanya gawat darurat, sama sekali tidak boleh menolak. Jadi, dokter pun boleh menolak pasien selama keadaan tidak gawat darurat, misalnya tidak kooperatif, tetapi kalau yang namanya gawat darurat, itu sama sekali tidak boleh,” ujarnya.

Hal ini, kata Marius, sudah diatur dalam Undang-undang Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 32 dan Undang-undang Praktik Kedokteran.

Uang muka

Dalam kasus bayi Debora, Marius berkata bahwa kesalahan RS Mitra Keluarga Kalideres adalah meminta uang muka ketika kondisi gawat darurat belum usai.

Pada awalnya, dokter telah memberikan penanganan pertama kepada bayi Debora tanpa uang muka. Namun, setelah itu Debora perlu distabilkan di Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

“Jadi, dokter membuat surat agar (Debora) dirawat di PICU. Setelah itu, dokter sudah tidak bertanggung jawab. Itu sudah urusan administrasi dan kebijakan manajemen,” katanya.

Di sinilah, proses tawar menawar antara orangtua Debora dengan pihak rumah sakit terjadi. Namun, karena uang yang dimiliki oleh orangtua Debora tidak mencukupi, RS Mitra Keluarga Kalideres pun menolak.

“Dengan begitu, berarti manajemen rumah sakit (Mitra Keluarga Kalideres) ini meminta uang, padahal pasiennya dalam kondisi gawat darurat dan mengarah untuk distabilkan,” ujar Marius.

Dia melanjutkan, di sinilah kesalahan dari rumah sakit. Karena dalam peraturan (UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 32) kan disebutkan bahwa tidak boleh meminta uang muka dalam keadaan gawat darurat.

Standar layanan kesehatan nasional

Peraturan yang menyatakan bahwa rumah sakit tidak boleh meminta uang muka dalam keadaan gawat darurat sebenarnya sudah lama ditetapkan di dunia internasional.

Pada bulan Januari 2002, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan Patient Safety (keamanan pasien) karena mereka melihat bahwa layanan kesehatan telah bergeser dari amal menjadi komersial. Deklarasi tersebut dihadiri oleh 191 negara, termasuk Indonesia.

Dalam deklarasi tersebut, WHO menegaskan mengenai perlunya standar layanan kesehatan nasional, sesuatu yang hingga kini belum ada di Indonesia. “Padahal, WHO berkata bahwa kalau yang namanya pedoman itu tidak wajib. Yang wajib adalah standar,” kata Marius.

Direktur YPPKI ini kemudian menjelaskan bagaimana standar layanan kesehatan nasional dibuat. Dia berkata bahwa Kementerian Kesehatan seharusnya melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait yang memberikan layanan kesehatan, misalnya dokter, perawat, bidan, dan rumah sakit.

“Setelah itu ketok palu, keluarlah standar layanan kesehatan nasional. Ketok palu lagi, keluarlah clinical pathway,” katanya.

Dari situ, Kementerian Kesehatan masih perlu mengadakan pembicaraan lagi dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan unit cost atau biaya.

Bila kesepakatan diambil bersama, Marius memperkirakan bahwa tidak akan ada lagi protes atau pihak yang merasa dipersulit. “Tapi sampai detik ini, layanan kesehatan nasional jauh dari yang namanya Patient Safety,” katanya.

(Baca juga: Tak Dapat Pelayanan Medis Saat Gawat Darurat, Warga Bisa Hubungi Layanan Ini)

Diatur dalam undang-undang

Meskipun belum memiliki standar, penyediaan layanan kesehatan nasional sebenarnya telah diatur dalam berbagai macam undang-undang.

Marius memberi beberapa contoh. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 H menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan pasal 34 menyebutkan bahwa fakir misikin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Selain itu, Anda juga bisa melihat UU nomor 36 tahun 2009 pasal 32 yang menegaskan bahwa layanan kesehatan harus diberikan dalam keadaan darurat tanpa meminta uang muka, dan UU no 44 tahun 2009 bab VIII pasal 29C yang menyebutkan bahwa layanan gawat darurat harus diberikan sesuai dengan kemampuan pelayananannya.

“Jadi, kalau semua dilaksanakan dengan baik dan benar, maka pelayanan kesehatan (Indonesia) akan berdasarkan Patient Safety. Dengan begitu, artinya pasien selamat,” kata Marius.

“Kalau masalah mati hidup kan urusan yang di atas, tapi kan (layanan) sudah maksimal untuk menyelamatkan pasien,” katanya lagi.

http://sains.kompas.com/

 

Prevalensi Anemia di Asia Masih Tinggi

Jakarta: Anemia Defisiensi Besi (ADB) telah bertahun-tahun menjadi penyebab utama disabilitas pada anak-anak dan remaja. ADB juga dapat menyebabkan penurunan kinerja, gangguan fungsi kognitif, dan kelelahan jangka panjang.

Anemia masih menjadi masalah besar bagi kesehatan masyarakat global dengan jumlah penderita yang mencapai hingga 2,3 miliar-diperkirakan 50 persennya disebabkan oleh ADB.

Asia Tenggara dan Afrika terus tercatat memiliki prevalensi anemia tertinggi – terhitung 85 persen dari para penderita anemia adalah para wanita dan anak-anak.

Dalam simposium ilmiah Anemia Convention 2017 pertama mengenai anemia yang dipelopori oleh Merck, perusahaan kesehatan global dihadiri oleh lebih dari 100 peserta termasuk salah satunya Indonesia membahas anemia terutama setelah penyakit ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling meresahkan di Asia.

Faktanya, The Health World Assembly telah menerapkan sebuah rencana implementasi yang komprehensif untuk mencapai enam target nutrisi global dengan satu tujuan spesifik, yakni untuk mengurangi 50 persen tingkat anemia pada wanita usia subur pada tahun 2025.

Prof. Zulfiqar Ahmed Bhutta, Ketua Kesehatan Anak Global (Global Child Health) dari Hospital for Sick Children, Toronto serta Direktur Pendiri Pusat Keunggulan Kesehatan Perempuan dan Anak di Universitas Aga Khan yang juga seorang pembicara dalam Anemia Convention, menekankan statistik yang mengejutkan tentang anemia dan prevalensinya di Asia.

"Ketika Anda melihat peta pola distribusi anemia pada bayi dan anak-anak dari perkiraan terbaru yang kami miliki, cukup terlihat jelas bahwa sebagian besar wilayah di dunia yang terkena dampak Anemia adalah tempat tinggal kita sendiri – Asia Selatan, Asia Tengah Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika," jelas Prof. Bhutta.

"Secara numerik, jika Anda melihat data wanita usia subur antara 15 dan 49 tahun, angkanya sedikit lebih dramatis. Di Asia Tenggara, ada 202 juta wanita yang terkena anemia sedangkan di Pasifik Barat, ada sekitar 100 juta jiwa."

Ia melanjutkan lagi bahwa 41,8 persen ibu hamil dan kurang lebih 600 juta anak sekolah dasar dan anak usia sekolah di seluruh dunia adalah penderita anemia, dimana hampir 60 persen kasus ibu hamil dan sekitar 50 persen dari kasus anak-anak disebabkan oleh kurangnya zat besi.

Mengutip The Institute for Health Metrics and Evaluation (Universitas Washington): The Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors 2010 Study, Prof. Bhutta menunjukkan bahwa pada tingkatan global di antara tahun 1990 dan 2010, beban yang dimiliki dunia terkait anemia defisiensi besi dan yang berkaitan dengan faktor gizi tetap besar.

Kekurangan zat besi adalah kekurangan nutrisi yang paling umum terjadi di seluruh dunia dengan kurang lebih 4-5 miliar penderita. Seperti dinyatakan oleh WHO, "ini merupakan kondisi kesehatan masyarakat dari proporsi epidemik."

Data tren anemia global juga menunjukkan bahwa diantara tahun 1995 dan 2013, tidak ada perubahan dramatis pada statistik anemia meskipun terdapat berbagai intervensi. Hal ini terlihat disebabkan oleh anemia karena gangguan besi.

Anemia Convention menyatakan bahwa baik defisiensi zat besi (DB) maupun anemia defisiensi besi (ADB) merupakan tantangan besar di Asia.

"Efek jangka panjang dari kekurangan zat besi dengan atau tanpa anemia pada anak-anak dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan, kekebalan tubuh serta perkembangan otak dimana fungsi kognitif menurun sesuai dengan derajat anemia."

"Semua ini tentunya tergantung dari tingkat anemia yang dideritanya. Anemia dapat disembuhkan, tetapi dampaknya tidak dapat dirubah lagi," tegas Dr. Murti Andriastuti Sp.A(K), salah satu pembicara konvensi dan Ketua Satuan Tugas Anemia Defisiensi Besi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

“Saya pikir masalah ini sangat relevan karena negara-negara di Asia berhadapan dengan masalah Anemia, tetapi belum dijadikan prioritas. Sepertinya para dokter lebih berkonsentrasi pada penyakit menular dan degeneratif lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengingatkan secara konsisten bahwa anemia adalah masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius," papar Dr. Yoska Yasahardja, Medical Manager di Merck Group Indonesia.

http://rona.metrotvnews.com

 

 

DOKTER SPESIALIS, Menkes: Tenaga Medis Masih Terpusat di Jawa

DEPOK- Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2015, jumlah tenaga medis terbanyak masih terpusat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang mencapai 32,8% dari total tenaga medis sebanyak 647.170 orang.

“Dengan bonus demografinya, Indonesia masih membutuhkan tenaga kesehatan cukup besar. Tetapi, faktanya distribusi tenaga kesehatan masih tidak merata dan terpusat di Pulau Jawa,” kata Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, saat memberikan kuliah umum dalam acara Kegiatan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia, Senin (31/7).

Untuk memfasilitasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan Program Nusantara Sehat sejak 2014. Target utama program ini adalah puskesmas yang berlokasi di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) di seluruh Inddonesia.

Untuk tahun ini, Kemenkes menerjunkan sekitar 1.422 orang dalam 251 tim yang ditempatkan di 28 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Adapun, tenaga kesehatan yang dipilih bervariasi mulai dokter umum, spesialis, perawat, hingga tenaga laboratorium.

“Kami juga mengirimkan tenaga tambahan sebanyak 371 tenaga tambahan yang ditempatkan di 60 puskesmas selama dua tahun. Tenaga kesehatan yang dipilih telah melalui proses seleksi terlebih dahulu untuk melihat kesiapan baik secara fisik maupun mental karena mereka ditempatkan wilayah DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).

http://industri.bisnis.com/

 

Countries failing to meet breastfeeding targets, new global report finds

Less than half of infants around the world under the age of six months are breastfed exclusively, finds a new report by UNICEF and the World Health Organization. In fact, no country in the world meets all the recommended standards for breastfeeding.

To mark the start of World Breastfeeding Week, WHO and UNICEF, along with the Global Breastfeeding Collective, released a scorecard evaluating the breastfeeding habits in 194 nations.

They found that only 40 per cent of children younger than six months are breastfed exclusively, meaning they are given nothing but breastmilk, as doctors now recommend.

Only 23 countries have exclusive breastfeeding rates above 60 per cent. None of those countries are in North America or Europe. They include Bolivia, Burundi, Cambodia, Democratic People’s Republic of Korea, Eritrea, Kenya, Malawi, Micronesia, Peru, and Sri Lanka.

There are many reasons why mothers cannot breastfeed for as long as health experts recommend -- even when they want to, the report authors found.
A key reason is because many women need to return to work and are forced to find alternatives to breastfeeding.

Just over 10 per cent of countries currently provide protection to new mothers that ensures they receive at least 18 weeks of maternity leave, and guarantees they can continue to receive their previous earnings once they return to work.

Another barrier to breastfeeding is the widespread promotion of breast-milk substitutes, the report authors say. Aggressive infant formula marketing “dissuades many mothers from breastfeeding and weakens their confidence in their ability to breastfeed,” they write.

That’s why World Health Assembly adopted an International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes in 1981, which aims to stop inappropriate marketing of breast-milk substitutes, to ensure that mothers make feeding choices “based on impartial information and free of commercial influences.”

The scorecard found that only 39 countries are enforcing all the provisions of that marketing code.

WHO experts have long promoted breast milk as the best food to offer infants, particularly during their first six months of life. They say breast milk is safe, clean, and contains antibodies that can help protect against common childhood illnesses, such as diarrhea and pneumonia.

Research has also found that breastfeeding can reduce the risk of obesity and diabetes for children later in lie. What’s more, mothers who breastfeed have a reduced risk of breast and ovarian cancer -- two leading causes of death among women.

UNICEF Executive Director Anthony Lake says breastfeeding is one of the most effective—and cost effective -- investments nations can make in the health of babies and the future health of their economies.

The authors of the scorecard say that every dollar invested in breastfeeding generates $35 in returns, because of reduced health care costs for newborns, their mothers, and illnesses later in life.

“By failing to invest in breastfeeding, we are failing mothers and their babies—and paying a double price: in lost lives and in lost opportunity,” Lake said in a statement announcing the scorecard findings.

The Global Breastfeeding Collective would like to see several changes to raise global breastfeeding rate, including:

  • Increased funding to programs that promote, support and protect breastfeeding
  • More paid family leave and workplace breastfeeding policies
  • More breastfeeding promotion in maternity health centres, including providing breast milk for sick newborns
  • Improved access to breastfeeding counselling in health facilities
  • Strengthened monitoring systems that track the progress of policies towards achieving breastfeeding targets
  • Full implementation of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes through strong legislation.

The WHO and UNICEF recommend breastfeeding be initiated within one hour of birth, and that it continue with no other foods or liquids for the first six months of life.

They also recommend breastfeeding along with age-appropriate solid foods until a child reaches at least 24 months of age.

http://www.ctvnews.ca/

 

Tim Kesehatan Indonesia Siap Bantu Jemaah Selama Ibadah Haji

Madinah - Kantor Kesehatan Haji Indonesia daerah kerja Madinah siap melayani jemaah haji yang mengalami gangguan kesehatan. Tak hanya mengandalkan Dokter Indonesia kantor kesehatan haji juga bekerjasama dengan tenaga medis Arab Saudi.

Ruang perawatan yang disiapkan Tim Kesehatan Indonesia untuk melayani jemaah calon haji yang mengalami gangguan kesehatan. Lima dokter spesialis, tujuh dokter umum dan beberapa tenaga medis siap sedia untuk membantu jemaah haji.

Seperti ditayangkan Liputan6 Pagi SCTV, Senin (31/7/2017) tim kesehatan juga bekerjasama dengan lima rumah sakit di sekitar Madinah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jemaah. Hingga hari ketiga kedatangan jemaah calon haji sedikitnya tiga jemaah sudah dirawat di sini.

Sementara itu, di Mekah, suhu udara pada hari Minggu kemarin mencapai 49 derajat celcius dengan kelembapan sembilan persen. Tidak sedikit jemaah haji dari beberapa negara yang sudah berada di Masjidil Haram harus mengenakan penutup kepala dan payung untuk mengurangi rasa panas.

http://news.liputan6.com/

 

Kemenkes: Jumlah Perokok Remaja Terus Meningkat

JAKARTA - Kementerian Kesehatan menyebutkan Indonesia menghadapi ancaman serius akibat peningkatan jumlah perokok, terutama kelompok anak-anak dan remaja. Peningkatan perokok pada remaja usia 15-19 tahun meningkat dua kali lipat dari 12,7% pada 2001 menjadi 23,1% pada 2016.

Hasil Survei indikator kesehatan nasional (Sirkesnas) 2016 bahkan memperlihatkan angka remaja perokok laki-laki telah mencapai 54,8%.

Dalam keterangan resmi, Kamis (13/7/2017), Kemenkes menyebutkan pemerintah berharap dapat mencapai target indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terkait prevalensi perokok anak usia 18 tahun, yaitu turun dari 7.2% pada 2009 menjadi 5,4% pada 2013. Namun, kenyataannya, justru angka ini meningkat menjadi 8,8% pada 2016.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menuturkan bahwa menyikapi besarnya tantangan dalam pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya, pemerintah bersama masyarakat dan jajarannya melakukan berbagai upaya.

Kemenkes mengapresiasi bupati/ wali kota bersama jajaran Pemda Kabupaten/Kota yang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya.

Saat ini, dari 515 kabupaten/kota di Indonesia terdapat 258 kabupaten/kota yang menetapkan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok (KTR), 152 kabupaten/kota yang telah menetapkan peraturan daerah dan 65 di antaranya telah mengimplementasikannya, serta 106 kabupaten/kota baru yang mempunyai peraturan bupati/wali kota.

Beberapa kabupaten/kota telah melarang iklan rokok yang dapat mempengaruhi anak-anak untuk memulai merokok antara lain Kulonprogo, Kab. Klunkung, Kota Bogor, Padang Panjang, Kota Payakumbuh. Denpasar, serta Provinsi DKI.

Nila berharap pemprov dan pemkab/kota lain dapat segera menetapkan perda dan mengimplementasikannya. Hal ini sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1/2017.

Inpres tesebut, jelasnya, secara spesifik menginstruksikan agar kabupaten/kota segera menetapkan aturan dan kebijakan yang mendorong agar masyarakat hidup sehat, termasuk menetapkan aturan kebijakan tentang KTR dan mengimplementasikannya.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS adalah upaya pemerintah mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat seperti; melakukan aktivitas fisik; mengonsumsi sayur dan buah; tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol; melakukan cek kesehatan secara rutin; membersihkan lingkungan dan menggunakan jamban.

sumber: http://lifestyle.bisnis.com

 

Literasi untuk Mencegah Kanker Sejak Dini

Puskesmas seharusnya menjadi fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ketika membutuhkan pertolongan pertama terhadap penyakit apa saja. Saya melakukan observasi tersebut berdasarkan hasil penelitian Siti Karlina mengenai media informasi bagi perempuan pengidap kanker payudara di Jawa Barat.

“Saat ini penyuluhan yang terdapat di puskesmas hanya terbatas pada penyakit menular saja, tidak terdapat penyuluhan mengenai penyakit yang rawan seperti kanker payudara” ujar Siti Karlina atau kerap disapa Lili, beberapa waktu lalu.

Padahal kanker dapat menyerang siapa saja dan terjadi di berbagai organ, salah satunya adalah kanker payudara. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan angka pengidap kanker payudara yang tinggi. Menurut Yayasan Kesehatan Payudara pada Oktober 2013, 26 dari 100.000 perempuan di Jawa Barat terkena kanker payudara. “Penyebab tingginya pengidap kanker payudara di Jawa Barat karena masyarakat awam terhadap gejala penyakit tersebut,” ujar Lili.

Dengan slogan “sadari” yaitu periksa payudara sendiri, diharapkan pencegahan terhadap kanker payudara dimulai sejak dini. Ciri-ciri terinfeksi kanker payudara adalah muncul kerutan pada payudara, adanya benjolan keras pada payudara atau di bawah ketiak, keluar cairan bening dan darah dari puting payudara, warna kulit payudara semakin gelap, dan rasa sakit di sekitar payudara yang tak kunjung hilang.

Jika menemukan hal tersebut, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Sejatinya kanker dapat disembuhkan bila diobati sejak dini. Tidak perlu melakukan pengomatan alternatif seperti dengan obat-obatan tradisional atau pergi ke dukun.

“Jangan takut untuk melakukan pengobatan secara medis jika sudah terkena kanker. Tapi jangan juga melakukan pengobatan di luar medis,” ujar Amalia Djuwita mantan pengidap kanker payudara.

Data dari kesehatan dunia meunjukkan bahwa 43 persen kanker dapat dicegah dengan pola hidup sehat. Menurut Dr. Drajat R. Suardi dokter spesialis bedah onkologi, pola hidup sehat di antaranya cek kesehatan secara teratur, jauhkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang dan sehat, istirahat yang cukup, dan kendalikan stres.

Kanker payudara sebenarnya dapat menyerang siapa saja termasuk para pria. Namun, yang memiliki resiko tertinggi terkena kanker payudara adalah perempuan yang berusia antara 35 sampai 50 tahun. Bagi perempuan yang terdiagnosis kanker payudara, mereka akan mencari beragam informasi untuk mencegah kanker tersebut.

Pengidap kanker yang tidak mengobati sejak dini akan pergi mencari penyelesaian sendiri seperti ke pengobatan tradisional. Saat pengobatan tradisional tidak bisa menyembuhkannya, mereka kembali ke rumah sakit dengan kondisi yang semakin parah.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang terdiagnosis kanker payudara berusia 51 – 60 tahun sebesar 53,13 persen. Usia 41–50 tahun sebesar 18,75 persen dan usia 31-40 tahun sebesar 15,63 persem. Data tersebut diambil dari 32 responden yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Sehingga penelitian tersebut menyatakan bahwa pengindap kanker payudara di provinsi Jawa Barat semuanya berjenis kelamin perempuan.

Siti Karlina dan tim melakukan penelitian ini ke beberapa rumah sakit di Jawa Barat yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, RSUD R. Syamsudin Kota Sukabumi, dan Rumah Sakit Umum Kota Banjar. Dari semua lokasi penelitian, Bogor memiliki banyak sosialiasi mengenai kanker payudara. “Semakin jauh puskesmas atau fasilitas kesehatan ke ibu kota, semakin minim sosialisasi terhadap kanker payudara,” ujar Lili saat ditemui di kampus Fikom Unpad.

Komunikasi dianggap mempunyai peranan penting dalam hal sosialisai kanker. Tingkat pendidikan masyarakat yang belum baik menjadi faktor timbulnya kesalahan dalam menilai suatu penyakit.

Kekurangan informasi juga dapat membuat pasien terlambat memeriksakan dirinya ke dokter. Komunikasi kesehatan merupakan cabang khusus dalam komunikasi yang mempelajari hal tersebut. Salah satu yang menjadi pembahasan komunikasi kesehatan adalah penyembuhan dengan cara tradisional menjadi pilihan bagi masyarakat karena praktek media tidak menunjukkan efek yang berarti.

Berbagai jenis media banyak menyediakan informasi mengenai kanker payudara. Faktor keterbatasan ekonomi, pendidikan, usia, gagap teknologi, dan belum tumbuhnya kesadaran pentingnya penggunaan media dalam mencari informasi menjadi penghalang yang besar dalam penyebaran informasi mengenai kanker tersebut. Perlunya literasi media karena hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya penggunaan media dalam pencarian informasi mengenai penyakit yang diderita.

Untuk menyebarkan informasi tersebut, Siti Karlina dan tim membuat video animasi mengenai kanker payudara. Video tersebut diharapkan dapat menarik atensi masyarakat terhadap kanker payudara. Video animasi dianggap dapat menyampaikan materi yang komprensif namun dalam bahasa yang sederhana dan memotivasi untuk berusaha sembuh. “Video tersebut rencananya akan kita sebarkan ke Kementerian Kesehatan dan seluruh puskesmas di Jawa Barat untuk mencegah terjadinya kanker payudara,” kata Lili menutup. (ded/ded)

http://student.cnnindonesia.com

Menkeu Niat Tambah Dana Pendidikan dan Kesehatan

JAKARTA- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa ke depan sehingga bisa menambah alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Salah satu persyaratan untuk memperbesar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan adalah para pengguna anggaran harus bersih dan tidak terlibat dengan perilaku korupsi yang selama ini menjadi momok pengelolaan anggaran.

“Kami belanjakan 450 triliun rupiah untuk pendidikan anak-anak dan kami bisa bayar 100 triliun rupiah untuk kesehatan. Memang semuanya belum memuaskan, tapi kami komitmen untuk terus memperbaiki halhal itu,” kata Menkeu dalam Kongres Diaspora Indonesia, di Jakarta, pekan lalu. Dalam kesempatan itu, dia mengaku tidak menyesali keputusannya kembali ke Indonesia setelah enam tahun mengabdi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebab ia cukup gembira dengan pencapaiannya selama ini.

Dia mengaku mendapat apresiasi dari masyarakat melalui media sosial karena kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah naungannya dianggap semakin baik. Tanggapan positif seperti itu merupakan bukti bahwa apa yang diputuskan olehnya sudah semakin tepat. “Tepat 26 Juli nanti adalah setahun saya kembali menjadi Menteri Keuangan, lalu apakah keputusan saya tepat? Saya yakin keputusan itu tepat dan terbaik,” katanya. Ia juga mengaku gembira dengan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan kebijakan pemerintah.

Ia mencontohkan tingginya keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty), di mana sebagian besar pesertanya mendaftarkan hartanya hingga dalam bentuk yang detail. “Saya sangat senang karena masyarakat ada keinginan untuk jadi jujur lewat hal-hal yang sangat kecil sekali. Dengan kejujuran, mereka ingin negara bisa lebih baik,” katanya.

Bukan hanya jumlah peserta, ia pun mengaku gembira melihat jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang rela terjaga hingga tengah malam untuk melayani peserta tax amnesty. Ia bangga dengan kinerja tim di bawahnya yang berupaya keras untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini sebesar 1.307,6 triliun rupiah.

“Biasanya ketika hari terakhir pelaksanaan tax amnesty, pesertanya cukup banyak, dan mereka tidak tidur. Bagaimana mereka bekerja dengan pengabdian, ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan,” kata Menkeu.

http://www.koran-jakarta.com