BPJS Kesehatan Luncurkan Program Donasi, Bantu Warga Miskin Non PBI

21aprBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meluncurkan program donasi guna membantu warga miskin non penerima biaya iuran (PBI) tetap dapat layanan kesehatan.

Mengingat, saat ini ada sekitar 30-40 persen peserta kelas 3 yang selalu menunggak iuran setiap bulannya.

"Perusahaan yang punya program CSR (Corporate Social Responsibility) tapi bingung menyalurkan dananya, bisa ikut program donasi ini. Masyarakat umum yang mau ikut nyumbang, silakan," kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso di Jakarta, Kamis (20/4).

Jika tertarik, lanjut Kemal, masyarakat atau perusahaan bisa mendaftar secara online melalui website milik BPJS Kesehatan atau Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dilibatkannya Baznas, karena lembaga pemerintah tersebut memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dana masyarakat.

"Daftar nama para penunggak iuran akan kami diserahkan ke Baznas. Merekalah yang akan klarifikasi datanya di lapangan," ucap Kemal saat didampingi Direktur Koordinasi Pengumpulan, Komunikasi dan Informasi Zakat Nasional, Baznas, Arifin Purwakananta.

Kepala Grup Keuangan BPJS Kesehatan, Heru Chandra menjelaskan, program Donasi dilakukan karena hasil Penelitian Pusat Kajian Universitas Gadjah Mada (UGM) 2016 menunjukkan, kemampuan membayar iuran masyarakat khususnya peserta JKN kategori peserta mandiri kelas 3 rata-rata sebesar Rp16.571 per orang per bulan.

"Angka itu jauh dibawah iuran yang ditetapkan undang-undang sebesar Rp25.500 per orang per bulan. Jumlah peserta kelas 3 yang tidak mampu membayar itu ada sebanyak 3 juta orang," tuturnya.

Disebutkan, penerima bantuan Donasi adalah pemenang kartu BPJS Kesehatan kelas 3 yang menunggak iuran minimal 3 bulan. Besaran iuran dibayarkan sesuai perundang-undangan sebesar Rp25.500 per orang per bulan selama 12 bulan.

"Setelah masa 12 bulan, penerimanya akan dievaluasi lagi. Karena mungkin saja, kemampuan ekonomi para penerima bantuan iuran itu sudah meningkat," ujarnya.

Ditanyakan target penerimaan dana Donasi tahun ini, Arifin Purwakananta mengaku tidak menetapkan angka tertentu. Kendati demikian, ia berharap Donasi bisa mencapai angka optimal hingga miliaran rupiah.

"Namun, jika program ini kurang berhasil di masyarakat kami akan menjalankan creative funding lainnya. Kita tunggu sampai akhir Desember 2017 ini, seberapa besar animo masyarakat dalam menyumbang," kata Arifin menandaskan.

Pihak BPJS Kesehatan sendiri menargetkan pada 2017 terjadi peningkatan jumlah peserta JKN hingga 200 juta orang. Hingga pertengahan April 2017, tercatat jumlah peserta JKN mencapai 176 juta jiwa. (TW)

Dinyatakan Bebas Malaria, 7 Kabupaten/Kota Dapat Penghargaan

17aprKementerian Kesehatan (Kemkes) akan memberi sertifikat bebas malaria kepada 7 kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam penanganan malaria di wilayahnya. Tercatat, ada 247 dari 514 kabupaten/kota yang saat ini dinyatakan telah eliminasi malaria.

"Berbagai upaya terus kita lakukan agar makin banyak daerah di Indonesia yang dinyatakan bebas malaria," kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kemkes, Mohamad Subuh di Jakarta, Senin (17/4).

Disebutkan, 7 kabupaten/kota yang akan mendapat sertifikat bebas malaria yaitu Aceh Singkil, Aceh Timur dan Pidi. Ketiganya berada di provinsi Aceh. Dua kabupaten/kota lain dari Sumatera Utara yaitu Karo dan Padang Lawas Utara.

"Dan dua kabupaten/kota lainnya berasal dari Sulawesi Selatan yakni Pali dan Luwuk Utara," ucap Subuh seraya menambahkan penghargaan
tersebut akan diberikan pada peringatan Hari Malaria Sedunia di Ternate, Maluku Utara, pada 27 April 2017.

Subuh mengakui, bukan persoalan mudah melakukan pemberantasan malaria, terutama di wilayah Timur Indonesia. Karena faktor lingkungan, akibat banyak lahan kosong tempat berkembang biaknya nyamuk pembawa malaria.

"Malaria masih menjadi ancaman di Indonesia. Meski sudah 48 persen kabupaten/kota di Indonesia dinyatakan bebas malaria, masih ada sekitar 80 juta penduduk tinggal di wilayah berisiko malaria mulai dari endemis rendah hingga tinggi," ucapnya menegaskan.

Untuk itu, lanjut Subuh, upaya yang dilakukan selain membentuk pos malaria desa (posmaldes) adalah pembagian kelambu anti nyamuk. Karena upaya tersebut terbukti ampuh dalam melakukan pencegahan.

Disebutkan, selama 3 tahun (2014-2016) jumlah kelambu yang didistribusikan ke wilayah endemis malaria di Indonesia mencapai 23,2 juta paket. Untuk wilayah endemis tinggi malaria seperti provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT), kelambu yang didistribusikan mencapai 3,5 juta paket selama 2014.

"Masa efektifitas kelambu anti nyamuk adalah 3 tahun. Karena itu, program distribusi kelambu anti nyamuk akan dilakukan lagi tahun ini untuk daerah yang pada 2014 lalu masuk dalam program," ujar Subuh yang didampingi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemkes, Vensya Sitohang.

Dijelaskan, upaya penanganan malaria dilakukan dengan membagi dalam 3 kategori yaitu wilayah endemis rendah, sedang dan tinggi. Kendati demikian, pemda dengan kategori endemis rendah tidak boleh lengah.

"Jika tidak dilakukan upaya pencegahan, bukan tak mungkin statusnya meningkat menjadi endemis sedang dan tinggi. Untuk itu, pentingnya pemda mengalokasikan anggaran yang cukup untuk itu," ujarnya.

Ditambahkan, pemerintah sendiri menargetkan Indonesia bebas malaria pada 2030. Upaya pencegahan dan pengendalian malaria telah masuk dalam program prioritas nasional dan rencana strategis (renstra) Kementerian Kesehatan.

Subuh kembali mengingatkan, jika berada di wilayah endemis malaria, selalu gunakan baju lengkap tertutup. Jika tidak, alternatif lain yang bisa dilakukukan adalah mempergunakan lotion anti nyamuk.

"Saat tidur pun harus mengunakan kelambu. Apalagi jika tinggal lama. Karena terus menerus minum obat anti malaria dalam jangka lama bisa membuat tubuh resisten. Memang butuh usaha ekstra guna terhindar dari malaria," ucapnya.

Disebutkan, sejumlah gejala yang patut dicurigai sebagai pengidap malaria, antara lain, demam, mual, lesu, berkeringat, menggigil, muntah, diare dan badan kuning. Karena gejalanya mirip dengan penyakit lain, penderita harus menjalani tes laboratorium.

"Saat memberi obat, harus dipastikan penderita benar-benar mengidap malaria. Karena pengobatan yang diberikan tergolong radikal dengan membunuh semua stadium parasit yang ada dalam tubuh manusia," tuturnya. (TW)

BPJS Kesehatan Targetkan 200 Juta Peserta pada Akhir 2017

11aprBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperbanyak konter pendaftaran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya itu dilakukan guna mengejar target kepesertaan hingga 200 juta jiwa pada akhir 2017.

"Masyarakat banyak mengeluh tentang sulitnya pendaftaran kepesertaan. Untuk itu, kerja sama dengan berbagai pihak terus kita lakukan," kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari usai penandatanganan kerja sama dengan Bank BNI dan 7 bank mitra, di Jakarta, Senin (10/4).

Andayani menyebutkan 7 bank mitra BNI yaitu Bank Bukopin, Bank Nobu, Maybank Indonesia, Bank DKI, Bank Sumsel Babel, Bank Sinarmas dan Bank Mega. Kerja sama juga pada dua perusahaan non-bank yaitu perusahaan aplikasi Gojek dan jasa kurir JNE.

"Kerja sama ini tak hanya untuk pendaftaran kepesertaan, tetapi juga kemudahan dalam pembayaran iuran," ucap Andayani.

Hingga akhir Maret 2017, kanal pembayaran iuran bersumber dari PPOB (Payment Point Online Bank) tercatat ada 422.700 kanal yang terdiri atas modern outlet, traditional outlet, maupun perbankan.

Menurut Andayani, kedisiplinan peserta dalam membayar iuran menjadi sangat penting, guna menjaga keberlangsungan program JKN.

"Pembayaran iuran BPJS Kesehatan per bulan mencapai 5,8 juta transaksi. Dari jumlah itu, sebanyak 30 persen bersumber dari PPOB dengan total iuran sebesar Rp3,190 triliun," tutur Andayani.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati mengemukakan, pihaknya menargetkan ada 40 juta pembayar iuran baru dalam dua tahun kedepan. Caranya, dengan menggiatkan kerja Kader JKN sebagai Agen46.

"Nantinya para Kader JKN yang menjadi Agen46 akan dibekali EDC mini ATM untuk sarana transaksi pembayaran iuran. Diharapkan, animo masyarakat membayar iuran tepat waktu semakin meningkat," kata Adi Sulistyowati menandaskan. (TW)

 

RI Tegaskan Komitmen atas Hak Kesehatan pada Pelapor PBB

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen atas akses dan jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia kepada pelapor khusus PBB. Penegasan itu disampaikan saat terjadi pertemua antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Kesehatan Dr. Dainius Puras.

Retno menyampaikan, kehadirans Puras menunjukan komitmen Indonesia sebagai salah satu founding members Dewan HAM PBB untuk secara konstruktif bekerjasama dengan mekanisme HAM PBB.
“Komitmen Indonesia sangat tinggi terhadap hak akses dan jaminan kesehatan rakyatnya," ucap Retno dalam pertemuan tersebut, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Senin (3/4).

“Kehadiran Dr. Dainius Puras menunjukan keterbukaan Indonesia dalam membahas kemajuan dan tantangan Indonesia dalam memberikan akses dan jaminan kesehatan bagi semua masyarakat Indonesia”, tutur Menlu RI.

Salah satu contoh kemajuan yang disampaikan Retno dalam pertemuan itu adalah pemberlakukan fasilitas Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang implementasinya terus dipantau langsung oleh Presiden pada setiap kunjungan ke daerah-daerah.

“Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat antara lain juga terlihat dari peningkatan dana untuk kesehatan, yaitu sebesar 5% dari APBN," ucapnya.

Sementara itu pada gilirannya, Puras menyatakan menyambut baik komitmen dan keterbukaan Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan situasi dan kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia. Hal ini, lanjut Puras memudahkan Pelapor Khusus untuk memenuhi mandatnya, untuk melihat sejauh mana capaian, tantangan, dan upaya yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan baik fisik maupun mental bagi masyarakatnya.

Puras selama berada di Indonesia telah melakukan kunjungan ke Jakarta, Padang, Labuan Bajo dan Jayapura. Laporan hasil kunjungan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Kesehatan ke Indonesia akan disampaikan secara resmi pada Sesi ke-38 Dewan HAM PBB, Juni 2018 di Jenewa, Swiss.

https://international.sindonews.com/

 

Kenali Gejalanya, Setiap Tahun 86 Juta orang Bunuh Diri Akibat Depresi

7aprDirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan, Muhammad Subuh mengingatkan keluarga Indonesia untuk mengenali gejala depresi. Karena data badan kesehatan dunia WHO menyebutkan, ada sekitar 86 juta orang di Asia Tenggara menderita depresi yang mengarah pada upaya bunuh diri.

"Depresi terjadi pada siapa saja. Karena itu penting tahu gejalanya, sebelum segalanya menjadi terlambat," kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Mohammad Subuh, di Jakarta, Kamis (6/4) terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Sedunia pada 7 April mendatang.

Hadir dalam kesempatan itu, Perwakilan WHO Indonesia, Jihane Tawilah dan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI), Diah Setia Utami.

Selain itu, lanjut Subuh, ada korelasi yang kuat pula antara penyakit mental seperti depresi dengan penyakit fisik seperti jantung, stroke atau diabetes. Untuk itu pentingnya menjaga kesehatan mental agar terhindar dari penyakit fisik.

Subuh menjelaskan, peringatan Hari Kesehatan Dunia tahun ini fokus pada depresi karena masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan zat adiktif menjadi salah satu penyebab terbesar beban regional dan global penyakit.

Laporan WHO's Global Health Estimates 2015, bahkan menyebutkan bunuh diri akibat depresi merupakan penyebab kematian kedua terbanyak pada usia 15-29 tahun di Asia Tenggara. Penyebab pertama adalah kematian akibat kecelakaan di jalan raya.

"Karena itu, WHO mengimbau individu, kelompok masyarakat dan negara untuk bicara lebih terbuka tentang depresi. Karena sebenarnya depresi bisa disembuhkan dengan mudah," ujar Subuh.

Ia menyebutkan sejumlah gejala depresi yang kerap muncul dalam bentuk gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, perasaan bersalah dan tak berguna, lelah dan tak ingin melakukan apapun. Tanda lainnya adalah mudah marah, keresahan fisik, penggunaan zat terlarang, penurunan konsentrasi dan pemikiran ingin bunuh diri.

"Jika menemukan gejala semacam itu pada anggota keluarga, segera bawa ke dokter untuk diobati sebelum segalanya menjadi terlambat," ucap Subuh menegaskan.

Sementara itu, perwakilan WHO Indonesia Jihane Tawilah menghargai upaya yang dilakukan negara-negara seperti Indonesia, Bangladesh, Bhutan, Maladewa dan Srilanka karena telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan kesehatan jiwa dalam beberapa tahun ini.

"Bahkan India kini punya aturan baru yang tidak menjadikan bunuh diri sebagai tindakan kriminal dan berusaha menyediakan layanan kesehatan untuk mereka yang mengalami gangguan kesehatan jiwa," ucapnya.

Untuk itu, Jihane menambahkan, tenaga kesehatan di setiap tingkatan dapat dilatih untuk mendeteksi tanda dan gejala depresi. Fasilitas kesehatan komunitas dianjurkan untuk terintegrasi dengan jejaring nasional.

"Selain juga meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan mental. Mengingat saat ini anggarannya kurang dari 1 persen dari total pengeluaran di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah," kata Jihane menandaskan. (TW)

Bengkaknya Beban Kesehatan

Jaminan kesehatan yang diimplementasikan pemerintah terus mengalami defisit dan semakin sulit dikendalikan. Data menyebutkan bahwa defisit jaminan kesehatan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tahun 2014, defisit mencapai Rp3,3 triliun, tahun 2015 defisit meningkat menjadi Rp6,7 triliun, dan tahun 2016 membengkak hingga hampir mencapai Rp10 triliun. Bengkaknya defisit yang terjadi seakan menggambarkan tidak adanya upaya perbaikan sistem. Bukan tidak mungkin defisit terus melebar dan menjadi beban negara di belakang hari.

Bukan tanpa alasan pemerintah memaksakan penerapan jaminan kesehatan nasional. Indikator kualitas individu salah satunya dapat dilihat dari sisi kesehatan dimana indikator kesehatan dasar Indonesia masih tergolong rendah. Singkatna, angka kematian Ibu dan bayi dianggap masih tinggi dibandingkan target yang diharapkan. Selain itu, pengeluaran kesehatan Indonesia yang masih dibawah rekomendasi World Health Organisation (WHO) juga dapat dijadikan indikator rendahnya kepedulian terhadap kesehatan. Data WHO merekomendasikan angka 5% dari PDB untuk pengeluaran kesehatan.

Dilematis jaminan kesehatan nasional pada dasarnya sudah tercium sejak awal. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan hingga saat ini masih banyak menemui kendala. Ketersediaan jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan menjadi penyebab utamanya. Mendorong ketersediaan fasilitas penunjang bukanlah persoalan yang mudah. Penyediaan dana dan waktu penyediaan fasilitas menjadi dasar argumentasi yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Banyaknya prioritas yang harus dijalankan, pemerintah harus mempunyai jalan lain selain menggunaan pendanaan dari APBN.

Dorongan jaminan kesehatan nasional ternyata tidak serta merta menyelesaikan permasalahan bangsa ini menjadi lebih baik. Adanya jaminan kesehatan justru semakin memompa permintaan masyarakat menjadi lebih besar dan sulit untuk ditarik kembali. Kesadaran masyarakat bangsa ini yang masih kurang memunculkan anggapan bahwa jaminan kesehatan yang ada akan menyelesaikan segala persoalan kesehatan yang mereka hadapi. Sebagai masyarakat mereka berhak untuk menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah tanpa adanya perbedaan untuk segera ditangani.

Permasalahan yang ditemui antara lain ketika pembuatan asumsi yang sangatlah sederhana. Terlebih, proyeksi yang digunakan terbilang linier. Padahal kenyataan yang terjadi justru tidak sesederhana seperti membuat asumsi. Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar dan masih memiliki peluang untuk tumbuh diharapkan menjadi kunci pengembangan model jaminan kesehatan. Harapannya dapat berimplikasi pada kesejahteraan yang meningkat dan akhirnya membuat tingkat kesehatan di masyarakat ikut membaik. Faktanya yang terjadi justru sebaliknya.

Tugas besar pemerintah saat ini adalah menekan defisit yang terjadi. Dari sisi permintaan, perluasan jumlah keikutsertaan jaminan nasional dan menaikkan iuran asuransi merupakan pilihan bijak yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan. Sedangkan dari sisi ketersediaan, perbaikan dan pengetatan sistem pelayanan asuransi mesti dilakukan sehingga mampu menekan pengeluaran yang ada. Terakhir, mengubah pendekatan jaminan kesehatan dengan tidak lagi berfokus pada pendekatan kuratif dan rehabilitatif, melainkan mengedepankan pendekatan promotif dan preventif.

Oleh: Ambara Purusottama, School of Business and Economic, Universitas Prasetiya Mulya

http://www.neraca.co.id/

Layanan Kesehatan Primer Diperkuat

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan saat ini fokus melakukan penguatan dalam pelayanan kesehatan primer. Pembentukan Dokter Layanan Primer (DLP) merupakan salah satu bentuk upaya penguatan pelayanan tersebut.

Menteri Kesehatan, Nila F Moleok, mengatakan Dokter Layanan Primer dibentuk untuk meningkatkan kompetensi dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selain itu juga memperbaiki layanan kesehatan masyarakat di layanan primer dan mengurangi jumlah rujukan ke rumah sakit.

“Layanan kesehatan primer harus diperkuat, termasuk kompetensi dokter di layanan tingkat pertama ini,” kata dia dalam Seminar Internasional Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia, di Yogyakarta, Senin (3/4).

Nila menyebutkan dengan penguatan di layanan kesehatan primer, dokter di layanan ini diharapkan dapat menangani pasien sehingga tidak perlu memberikan rujukan ke rumah sakit maupun dokter spesialis. Selain pengobatan, dokter di layanan primer juga dapat melakukan upaya pencegahan dan promosi kesehatan.

“Misalnya, sakit mata atau belekan tidak harus ke dokter mata, bisa diobati di dokter layanan primer atau puskesmas. Kalau bisa menahan rujukan, sistem rujukan harus ditegakkan untuk JKN” terangnya.

Karena itu, Nila menekankan pentingnya penguatan dokter layanan primer, termasuk melalui DLP. Pendidikan DLP telah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Prodi ini dibentuk untuk mempersiapkan pendidikan lanjutan yang sesuai bagi dokter yang bekerja di layanan primer. Rencananya, lama pendidikan DLP di Indonesia berkisar dua tahun.

“Dokter yang telah praktik 5–10 tahun pembelajaran masa lampu juga dihitung sehingga akan menjalani studi enam bulan saja karena sudah berpengalaman dan hanya akan menilai kompetensinya menjadi DLP,” urainya.

Masih Tertinggal

Sementara itu, Sekretaris Pokja Nasional Dokter Layanan Primer, Mora Claramita, menyebutkan penguatan pelayanan kesehatanan primer di Indonesia masih jauh tertinggal. Selama ini, Indonesia masih fokus dalam meningkatkan layanan kesehatan sekunder (rumah sakit) yang banyak menghabiskan anggaran kesehatan nasional dan berimbas pada banyaknya masyarakat berobat ke rumah sakit.

“Angka rujukan masih terbalik antara layanan primer dan sekunder. Kalau di dunia internasional, rata-rata angka rujukan layanan sekunder hanya 5–10 persen, sedangkan Indonesia rujukan lebih dari 80 persen,” paparnya.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan kurangnya akses kesehatan akibat kondisi geografis Indonesia. Selain itu, persoalan minimnya fasilitas kesehatan, kompetensi dokter, dan tenaga kesehatan di layanan primer, serta kualitas penyedia layanan kesehatan.

“Karenanya, fasilitas kesehatan di layanan primer seperti puskesmas, klinik dokter mandiri, dan klinik pratama harus ditingkatkan, tidak hanya dokter, tapi juga tenaga kesehatan lain,” pungkasnya. YK/E-3

Ribuan korban tragedi 1965 tak punya akses layanan kesehatan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membahas kondisi pemenuhan hak atas kesehatan di Indonesia dengan Pelapor Khusus Hak atas Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dainius Puras, Jumat (24/3).

Isu dipaparkan dalam pertemuan yang turut dihadiri Ketua dan Komisioner Komnas Perempuan dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait hak atas kesehatan terhadap kelompok rentan dan terpinggirkan.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, salah satu lubang dalam dalam pemenuhan hak itu berkenaan dengan belum terpenuhinya akses kesehatan terhadap korban tragedi 1965.

Dilansir CNNIndonesia.com, Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengidentifikasi setidaknya ada 1.623 korban pelanggaran HAM berat dalam tragedi 1965 dan Mei 1998 tidak mendapatkan akses kesehatan dengan baik.

"Kebanyakan dari mereka adalah lansia, memiliki kondisi kesehatan dan kualitas hidup yang buruk," demikian catatan resmi dua lembaga tersebut dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Satu masalah mengganjal bagi para korban adalah trauma berkepanjangan. Akses pelayanan kesehatan dipandang penting bagi mereka demi menggerus guncangan tersebut.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Kemudian, Undang-Undang No.36/2009 tentang Kesehatan pun dalam Pasal 138 ayat 1 dan 2 mengatur berharganya "pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia" dan kewajiban "pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis."

Namun, dalam berita lain yang ditulis CNNIndonesia.com, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan tahun 1965-1966 (YPKP 65) mengoreksi data Komnas HAM.

YPKP 65 menyatakan korban pelanggaran HAM pada 1965 yang belum menerima hak kesehatan sekitar 3.000 orang.

"Yang belum sekitar 3.000-an. Yang sudah mendapat perlindungan dan pelayanan kesehatan sekitar 1.600-an," ujar Bedjo Untung, Ketua YPKP 65, Rabu (29/3).

Korban terbanyak belum menerima pelayanan berada di Sumatera Barat, lalu menyusul Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Di Sumatera Barat itu seperti Pariaman dan Padang Panjang banyak sekali. Kalau di Jawa Tengah paling banyak di daerah Pekalongan, Pemalang, dan Pati," kata Bedjo.

Akan hal rentang usia, kisarannya 60-90 tahun.

Salah satu sosok dalam kategori demikian adalah Bronto

Di masa lalu, ia pernah menjadi anggota Brigade Infanteri VI Surakarta, Jawa Tengah. Bronto, seperti ditulis Rappler.com, diringkus karena mendukung Presiden Sukarno dan dituding simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ketika Rappler.com menuliskan kisahnya pada 1 Oktober 2015, Bronto dilukiskan sudah terbaring sakit selama sebulan. Namun, di tengah kondisi tersebut, dia tak menerima bantuan layanan kesehatan.

Langkah berbeda pihak berwenang pernah diambil Rusdy Mastura, Wali Kota Palu dengan masa jabatan 2005 hingga 2015.

Laman Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) 1965 mewartakan bahwa pejabat daerah itu memungkinkan korban kasus pembunuhan massal Tragedi 1965 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis bagi korban--selain menyerahkan beasiswa atau memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dan para cucu korban.

Kebijakan demikian terlontar setelah ia lebih dulu meminta maaf kepada para korban pada Maret 2012.

"Saya minta maaf atas nama Pemerintah Kota Palu kepada seluruh korban peristiwa 1965 di Kota Palu dan di Sulawesi Tengah," ucapnya kala itu sembari mengakui bahwa dirinya besar dengan didikan bapaknya yang aktivis Masyumi --rival politik PKI, organisasi yang dilekatkan dengan peristiwa 1965.

https://beritagar.id/