Indonesia Bebas TB, Mampukah Kita?

Oleh: Bd. Rizqie Putri Novembriani, S.Keb
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Pada bulan April lalu, seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah memperingati Hari Kesehatan Sedunia. Tahun ini, tema yang diangkat oleh WHO adalah “Health for All”, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat dan didukung melalui pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 merupakan salah satu bentuk penerapan UHC tersebut. Salah satu masalah kesehatan global dan nasional yang termasuk dalam fokus pelayanan JKN adalah tuberkulosis atau yang biasa dikenal dengan TB atau TBC.

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Orang dengan TB paru dapat menyebarkan kuman-kuman ini di udara melalui percikan dahak ketika mereka bersin, batuk, ataupun meludah. Proses penularan yang sangat mudah inilah yang membuat seseorang dapat terinfeksi TB hanya dengan menghirup sejumlah kecil kuman TB yang ada di udara. Umumnya, TB diderita oleh orang dewasa di usia produktif. Akan tetapi, pada dasarnya semua kelompok usia memiliki risiko yang sama untuk menderita TB. Risiko ini semakin besar pada mereka dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah, seperti anak-anak, penderita HIV, dan perokok.

Gejala dari TB yaitu berupa batuk berdahak selama dua minggu atau lebih, batuk disertai darah, nyeri dada, berkeringat pada malam hari, dan penurunan berat badan secara drastis. Pada awal infeksi, gejala yang dirasakan mungkin bersifat ringan, sehingga menyebabkan banyak orang terlambat memeriksakan diri dan mendapat pengobatan. Padahal, TB merupakan penyebab kematian tertinggi ke-9 di dunia, menduduki peringkat di atas HIV. Begitu pula di Indonesia, di mana TB menempati posisi sebagai salah satu dari tujuh penyakit yang mematikan.

Pada tahun 2016, World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa 87% temuan kasus TB baru terdapat di 30 negara dengan beban TB tinggi. Enam puluh empat persen di antaranya ditemukan di tujuh negara, yaitu India, Indonesia, Cina, Filipina, Pakistan, Nigeria, dan Afrika Selatan. Dengan jumlah penduduk sekitar 261 juta jiwa, WHO melaporkan adanya satu juta kasus TB baru di Indonesia. Angka tersebut merupakan jumlah perkiraan penderita TB baru, sedangkan di luar sana masih banyak sekali kasus TB lama yang belum berhasil disembuhkan, atau bahkan yang belum terjaring sama sekali. Memang, setiap tahunnya jumlah temuan kasus TB semakin menurun, akan tetapi penurunan ini berlangsung sangat lambat. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat perlu bergerak cepat agar target Indonesia Bebas TB tahun 2030 dapat terealisasi.

Belum selesai dengan angka kesakitan dan kematian TB yang masih tinggi, ada ancaman lain yang menghantui, yaitu TB Multidrug-Resistant (TB-MDR). TB-MDR adalah istilah yang digunakan untuk kuman TB yang kebal terhadap dua jenis obat lini pertama yang diketahui paling ampuh, isoniazid dan rifampisin. Sebenarnya, TB-MDR ini dapat disembuhkan. Namun, pengobatannya tidak sesederhana pengobatan untuk TB biasa. Pilihan obat untuk TB-MDR masih terbatas dan perlu disertai dengan kemoterapi dengan obat-obatan yang mahal dan memakan waktu yang lama. Pada beberapa kasus, TB-MDR dapat berkembang menjadi lebih berat, yaitu ketika kuman TB tidak lagi merespon dengan obat-obatan lini ke-2. Jika pasien sudah berada dalam situasi ini, maka mereka tidak punya pilihan pengobatan lagi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2015, merilis daftar 30 negara dengan beban TB tinggi (high burden country) dan dibagi dalam tiga kategori, yaitu menurut jumlah kasus TB, TB-MDR, dan TB pada penderita HIV. Celakanya, Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TB tinggi yang termasuk dalam ketiga kategori tersebut. Di Indonesia, kekebalan kuman TB terhadap antibiotik umumnya terjadi sebagai akibat dari penanganan yang kurang tepat. Penanganan yang kurang tepat tersebut sering disebabkan karena ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan, berupa penghentian pengobatan sebelum waktu yang ditentukan ataupun tidak teratur dalam konsumsi obat.

Sejatinya, masyarakat memiliki peran yang sangat besar untuk mencegah perkembangan TB menjadi TB-MDR. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari TB, di antaranya dengan konsumsi makanan bergizi, olahraga, dan tidak merokok. Di samping itu, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam menemukan kasus TB baru, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara dini. Hal ini perlu menjadi perhatian, sebab banyak kasus TB yang tidak segera terdeteksi karena pasien terlambat memeriksakan diri. Akibatnya, pengobatan menjadi tertunda dan tanpa disadari mereka telah menularkan penyakit tersebut pada orang-orang di sekitarnya.

Ada satu hal penting lain yang sering terlupakan, yaitu membantu mengawasi pasien TB dalam menjalani pengobatan. Apabila ada kerabat kita yang menderita TB, kita wajib meyakinkan mereka bahwa mereka bisa sembuh denganmeminum obat secara teratur dan tuntas. Sebab, konsumsi obat yang tidak teratur dan tidak tuntas menimbulkan peluang terjadinya mutasi genetik pada kuman TB dan membuat kuman tersebut menjadi kebal dengan obat-obatan yang ada. Lebih lanjutnya, kemungkinan pasien-pasien TB untuk sembuh akan semakin kecil. Dengan masih banyaknya pasien TB yang belum disembuhkan, maka penularan di dalam masyarakat akan terus terjadi.

Tentu kita tidak ingin terus-menerus berada di bawah bayang-bayang masalah TB. Pemerintah mutlak bertanggung jawab untuk menjamin kesehatan warganya dengan menyediakan fasilitaspelayanan kesehatan terbaik. Akan tetapi, upaya pemerintah tidak akan ada artinya apabila tidak didukung oleh perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat perlu lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan sadar akan pentingnya komitmen bersama untuk memutus rantai penularan TB. Mewujudkan Indonesia bebas dari TB tidaklah sulit, apabila pemerintah dan masyarakat mampu berjalan bersama dan melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

http://www.depokpos.com/arsip/2018/05/indonesia-bebas-tb-mampukah-kita/

 

Lansia di Indonesia Meningkat Dua Kali Lipat Tahun 2035

Kementerian Kesehatan memprediksi pada 2035 mendatang jumlah lansia di Indonesia meningkat dua kali lipat menjadi 36 juta jiwa. Tingginya jumlah lansia ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat lansia rentan terserang berbagai penyakit.

Disampaikan Direktur Kesehatan Keluarga dari Kementerian Kesehatan, Dr. Eni Gustina, MPH., data menunjukkan satu dari empat lansia di Indonesia dalam kondisi sakit. Agar lonjakan jumlah lansia di 2035 mendatang tidak menjadi beban negara, ia berharap kerjasama lintas sektor demi mewujudkan lansia yang mandiri dan sehat.

"Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan memiliki Posbindu lansia sebagai langkah preventif. Di sini lansia dilakukan screening, lalu dipilah dari kemandiriannya. Untuk lansia yang memiliki ketergantungan tinggi, kita beri pelayanan homecare atau pada puskesmas. Tapi ini tidak terlepas dengan peran lintas sektor seperti Kemensos dan BKKBN," ujar Eni pada temu media peringatan Hari Lansia di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Tak hanya itu, Kemenkes, kata Eni, juga meningkatkan pelayanan geriatri di puskesmas dan rumah sakit. Sekitar 37 persen atau sekitar 3645 puskesmas telah memiliki layanan geriatri yang khusus menangani lansia. Sementara untuk rumah sakit rujukan, tercatat 14 rumah sakit telah melayani perawatan untuk lansia.

"Dengan masuknya geriatri dalam SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit), dua bulan belakangan kami mendapatkan permintaan agar semua rumah sakit dilatih untuk memberi pelayanan geriatri. Sudah 110 RS yang sudah meminta pelatihan," tambah dia.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. dr. Siti Setiati, SpPD-KGer, M.Epid, FINASIM, selaku Ketua PB Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia, mengusulkan agar perawatan lansia yang sakit bisa dilakukan di rumah alias home care. Menurut dia, lansia lebih senang dirawat di rumah dan mendapat kasih sayang dari anggota keluarganya.

"Long term care bentuknya bisa home care, jadi orang tua bisa dilayani di rumah. Ini terbukti dapat mengurangi angka hospitalisasi. Lebih ramah lansia," tandas dia.

sumber: https://www.suara.com/health/2018/05/14/181734/lansia-di-indonesia-meningkat-dua-kali-lipat-tahun-2035

 

Masalah Klasik Kesehatan di Indonesia

Beberapa waktu lalu, The South-East Asia Regional Association of Medical Education (Searame) digelar di Yogyakarta. Seminar internasional dari badan pendidikan kedokteran Asia Tenggara ini membahas peningkatan kualitas pendidikan profesi kesehatan untuk pelayanan kesehatan masa depan yang lebih baik.

Searame sendiri merupakan organisasi non pemerintah yang ada di bawah World Federation for Medical Education (WFME) yang fokus kepada pengarusutamaan standar tertinggi pendidikan kedokteran. WFME memiliki enam anggota asosiasi yang sesuai enam wilayah WHO. Keenam asosiasi itu di antaranya AMEE untuk Eropa, AMEEMR untuk Mediterania timur, AMEWPR untuk Pasifik, AMSA untuk Afrika, PAFAMS untuk Amerika Utara dan Selatan, serta Searame untuk regional Asia Tenggara.

President WFME, David Gordon menjelaskan, WFME melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan kedokteran yang memang luas. Tujuannya, tidak lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi semua.

"Dengan mempromosikan standar tertinggi dalam aspek manajemen, organisasi, dukungan dan mengirimkan pendidikan kedokteran, tapi tidak berkaitan dengan detail-detail apa yang diajarkan dalam pendidikan kedokteran atau metode dan pendekatan yang dilakukan," kata Gordon.

Setiap negara pasti memiliki persoalan yang berbeda terkait ranah kesehatan. Misalnya saja, Timor Leste. Dengan jumlah penduduk yang hanya satu jutaan orang, Timor Leste memiliki jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang terbilang sangat banyak. Serupa, Korea Utara memiliki tenaga kesehatan dan dokter dengan jumlah yang terbilang tinggi. Hal ini menyebabkan rasio dokter dengan fakultas kesehatan yang ada terbilang tinggi yaitu 1:500.

Ada pula negara-negara seperti India, yang punya fakultas kedokteran di atas 400 tapi jadi salah satu pengekspor tenaga dokter. Sebanyak 30 persen tenaga dokter diekspor ke luar. Akibatnya, negara-negara di Asia Selatan seperti India, Bangladesh, Srilangka, kekurangan tenaga kesehatan.

Bagaimana Indonesia?

Proyeksi Kementerian Kesehatan untuk periode 2005-2025, Indonesia sudah memiliki jumlah tenaga kesehatan dan dokter yang cukup. Kondisi itu terjadi karena fakultas-fakultas kedokteran dari berbagai universitas di Indonesia terbilang produktif mencetak tenaga kesehatan maupun dokter.

Tetapi, lagi-lagi, persoalan klasik di Indonesia adalah distribusi baik tenaga kesehatan dan dokternya. Tak dipungkiri kebanyakan dari mereka berada, bahkan menumpuk di kota-kota besar di Pulau Jawa. Padahal, masih banyak daerah pinggiran Jawa, apalagi luar Jawa yang jumlah tenaga kesehatan maupun dokternya sangat kurang. Data dari Kemenkes menyebutkan ada sekitar 1.700 puskesmas yang tidak ada dokternya. Hal ini menjadi sangat ironis ketika satu puskesmas di kota-kota besar bisa memiliki beberapa dokter.

Yang tak kalah penting adalah meningkatkan kualitas pendidikan profesi kesehatan. Setiap negara harus memiliki lembaga akreditasi yang terpisah dari pemerintah. Langkah memperkuat lembaga akreditasi nonpemerintah ini akan mendorong semakin baiknya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran untuk pendidikan dokter dan tenaga kesehatan sesuai standard yang diinginkan.

Indonesia sendiri miliki lembaga akreditasi yang bernama Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sejak 2014 lalu. Lembaga ini harus terus diperkuat untuk meningkatkan proses penilaian akreditasi di perguruan tinggi.

sumber: http://republika.co.id/berita/kolom/fokus/18/05/13/p8nayr318-masalah-klasik-kesehatan-di-indonesia

 

Aksesibilitas Layanan Kesehatan Masih Jadi Tantangan di Indonesia

[JAKARTA] Indonesia patut bersyukur dengan hadirnya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sebuah sistem jaminan sosial kesehatan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan ketika dibutuhkan. BPJS Kesehatan mencatat per 27 April 2018 sudah sebanyak 196,4 juta atau 75% lebih penduduk telah menjadi peserta, dan sebagian besar dari mereka sudah memanfaatkan program ini untuk mendapatkan layanan kesehatan. Namun aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan yang terbatas masih menjadi tantangan bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.

Minimnya aksesibilitas ini disampaikan CEO Lippo Group James Riady pada acara CEO Power Breakfast "Indonesian Healthcare Market: Game Changers in a Developing Country" di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/5). Dikatakan James, saat Indonesia memasuki tahap pembangunan berikutnya perlu memastikan tidak terjebak dalam midle income track. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari angka-angka, tapi juga memperhatikan lapisan di bawahnya khususnya akses masyarakat di bidang kesehatan.

BPJS Kesehatan, lanjut James, telah berhasil menyelenggarakan program JKN-KIS dengan baik. Namun tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitasnya. "Saya turut senang melihat warga di tempat yang jauh bisa menikmati pelayanan kesehatan lebih baik, tapi tantangan kita sekarang bukan soal demand side, tapi adalah suplly side," kata James.

Karena itulah, lanjut James, Siloam Hospital Group bekerja sama pemerintah hadir di berbagai daerah untuk menjawab permasalahan minimnya akses tersebut. Saat ini tercatat sekitar 33 rumah sakit siloam beroperasi di Indonesia, dan tahun ini ditargetkan minimal 10 rumah sakit baru dibangun. Sebagian besar rumah sakit ini kata James dibangun di daerah remote area, seperti pegunungan Papua, Bau-Bau, dan Labuan Bajo, NTT. Nilai investasi untuk rumah sakit ini rata-rata Rp300 miliar sampai Rp400 miliar per rumah sakit. Di luar negeri, Lippo Group memiliki 4 rumah sakit di Myanmar, 12 fasilitas kesehatan di Jepang, dan 106 fasilitas kesehatan di Singapura. Lippo berencana membangun fasilitas kesehatan di Vietnam dan Kambodja.

"Kami bangun rumah sakit ke berbagai daerah tidak semata untuk bisnis, tapi kami ingin semoga seluruh masyarakat Indonesia memiliki peluang yang sama untuk mengakses layanan kesehatan berkualitas," kata James.

Menurut James, untuk mengatasi masalah aksesibilitas dalam layanan kesehatan ini perlu kolaborasi berbagai pihak, yakni antara swasta dengan swasta dan swasta dengan pemerintah. Pemerintah sendiri, kata James, sudah cukup memberikan ruang melalui berbagai kebijakan untuk melibatkan kontribusi swasta. Pemerintah memberikan konsep kerja sama yang baik, sehingga saat ini euforia swasta untuk membangun rumah sakit makin banyak. [D-13]

sumber: http://sp.beritasatu.com/

 

Ini Penyebab Tiap Tahun Jumlah Penderita Kanker Kian Meningkat di Indonesia

SEMARANG - Ketua Bidang Pelayanan Sosial Yayasan Kanker Indonesia Pusat (YKIP) dr Sonar Soni Panigoro menyampaikan, jumlah penderita kanker seakan-akan terus meningkat ada beberapa faktor.

Padahal edukasi, sosialisasi terus menerus digalakkan pemerintah. Bahkan teknologi pun kian berkembang.

Satu di antara yang menjadi kunci adalah dikarenakan hingga saat ini belum diketahui sebab pastinya.

“Penyakit kanker memang masih misterius. Berbeda misal dengan penyakit malaria. Itu cukup mudah untuk mencari penyebabnya. Tetapi dalam penyakit yang mudah atau dapat diketahui penyebabnya saja masih susah diberantas,” ujar dr Soni kepada Tribunjateng.com, Minggu (6/5/2018).

Menurutnya, apabila diprosentasekan, sekitar 55 persen belum diketahui apa yang menjadi penyebabnya atau hingga kini masih menjadi tandatanya besar sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah, termasuk juga di institusi kesehatan Indonesia.

“Lalu antara 30 hingga 40 persen atau di peringkat kedua, kanker muncul karena dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat saat ini. Lalu sisanya sekitar 5 persen adalah diturunkan dari keluarga atau lingkungan sekitarnya,” ucapnya.

Jika mengacu pada data World Healt Organization (WHO), Anggota Bidang Pelayanan Sosial YKIP dr Siti Annisa Nuhonni, jumlah penderita kanker tiap tahun terus bertambah sekitar 7 juta orang dan dua pertiga di antaranya berada di negara-negara yang sedang berkembang.

“Di Indonesia, kanker menjadi masalah kesehatan yang perlu bahkan mungkin harus diwaspadai. Sebab, di tiap tahunnya diperkirakan ada sekitar 100 kasus baru per 100 ribu penduduk,” bebernya.

dr Honni –sapaan akrab dr Siti Annisa Nuhonni—menandaskan, dari angka tersebut setidaknya dapat disimpulkan apabila dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 240 ribu penderita kanker baru di tiap tahunnya.

“Lalu berdasarkan data pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Jawa Tengah, presentase kanker di Jawa Tengah mencapai 2,1 permil. Estimasi jumlah penderitanya sekitar 68.638 pasien,” tukas Honni.

Dan kondisi nyata di lapangan yang ditemukan, lanjut Honni, hampir sebagian penyakit kanker ditemukan sudah memasuki stadium lanjut.

Sehingga berpengaruh besar pada angka kesembuhan maupun harapan hidup pasien kanker.

“Meskipun dari sisi tatalaksana kanker sudah berkembang pesat, tetapi yang jadi kendala besar adalah pada kondisi-kondisi yang kami temukan (jumpai) itu. Dan ketika pasien berada di kondisi itu, tidak dimungkiri mengalami penderitaan,” jelasnya.

Dimana mereka, tambah dr Soni, mereka memerlukan pendekatan terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu agar pasien memiliki kualitas hidup lebih baik.

Dari data YKIP, dari sekitar 68.638 pasien penderita kanker itu, 25 persennya ternyata membutuhkan konsep perawatan paliatif.

“Dari hal itu, yang secara langsung maupun tidak langsung kami coba mengembangkan program perawatan paliatif melalui YKI cabang yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia,” ungkapnya.

Secara umum pula, tukasnya, melalui perawatan paliatif itu dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

Dan melalui para tenaga kesehatan ataupun perawat di berbagai institusi kesehatan itu, mereka diharapkan bisa menyebarluaskan ilmunya untuk lingkungan.

“Dalam hal ini adalah keluarga. Sebab, keluarga pasienlah yang disadari atau tidak, berhadapan langsung dengan penyakit itu. Baik itu secara fisik, psikososial, ataupun spiritual,” bebernya.

Sekadar informasi tambahan itu, dari berbagai pernyataan itu pula yang menjadi alasan YKIP bersama YKI Cabang Kota Semarang serta PT Garuda Indonesia melaksanakan program Pelatihan Perawatan Paliatif Pasien Kanker di Rumah Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pelaku Rawat.

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Kasuari Lantai 1 RSUP dr Kariadi Semarang itu dilaksanakan selama tiga hari, yakni mulai Minggu (6/5/2018) hingga Selasa (8/5/2018) mendatang. Total ada sekitar 49 peserta dari sekitar 8 institusi kesehatan. (*)

 

sumber http://jateng.tribunnews.com/2018/05/06/ini-penyebab-tiap-tahun-jumlah-penderita-kanker-kian-meningkat-di-indonesia?page=3.
Penulis: deni setiawan
Editor: galih permadi

 

Indonesia Timur Masih Jadi Daerah Tertinggi Endemis Malaria

1. Sebanyak 10,7 juta penduduk tinggal di daerah endemis malaria

Sampai akhir 2017, 266 kabupaten/kota di Indonesia atau 50 persen telah mencapai eliminasi malaria, atau setara 188 juta penduduk. Sebanyak 72 persen penduduk Indonesia sudah tinggal di daerah bebas malaria. Artinya, masih ada 10,7 juta penduduk yang tinggal di daerah endemis menengah dan tinggi malaria.

"Indonesia sudah on the track dalam upaya mengeliminasi malaria, sudah setengah jalan. Diperlukan komitmen dan upaya lebih kuat untuk mencapai target 2030, karena yang tersisa cukup berat," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotic Kemenkes Jane Soepardi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (23/4).

2. Daerah timur jadi terdampak malaria tertinggi

Jane menjelaskan, pada 2017 jumlah kasus malaria mencapai 261.000 kasus dan 90 persen berasal dari Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu menunjukkan beban terbesar malaria saat ini adalah kawasan timur Indonesia.

3. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas malaria 2030

Jane menjelaskan, upaya untuk membebaskan malaria pada 2030 antara lain penyediaan alat diagnosis dan obat malaria, pemberian dan kampanye penggunaan kelambu anti nyamuk secara massal di daerah endemis tinggi, pengendalian vektor, screening malaria pada ibu hamil, dan lain-lain.

"Karena faktor yang memengaruhi kejadian malaria cukup kompleks, diperlukan kontribusi semua sektor terkait, termasuk masyarakat dan swasta, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemendes, dan Kementerian Pariwisata," kata Jane.

source: https://news.idntimes.com/

 

 

Survei: Masyarakat RI yang Peduli Kesehatan Hanya 20 Persen

Kesadaran masyarakat Indonesia tentang hidup higienis sepintas terlihat cukup mapan. Apalagi arus informasi seputar bagaimana hidup bersih dan sehat telah bertebaran di media sosial.

Namun nyatanya masyarakat tidak cukup teredukasi. Hal ini ditunjukkan oleh data Kementerian Kesehatan. Tercatat bahwa hanya 20 persen dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan.

Selain itu berdasarkan data Ditjen P2P tahun 2016 yang menyebutkan bahwa masih terdapat 6,8 juta kasus diare di masyarakat Indonesia dan mengancam kesehatan bahkan keselamatan nyawa. Angka tersebut sebenarnya masih bisa ditekan dengan pola hidup higienis.

Ketua Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI) DKI Dr. Wani Devita Gunardi, SpMK, menyebutkan bahwa edukasi masyarakat soal kebersihan adalah hal yang penting.

"Bakteri berbahaya ada di sekitar kita, bahkan rumah yang kita anggap bersih bisa menjadi sumber penyakit. Karena itu dibutuhkan perhatian yang lebih besar untuk mengedukasi masyarakat terkait masalah higienitas," katanya dalam sambutannya di pembukaan IHF, Chubb, Jakarta Pusat, Senin 23 April 2018.

Karenanya berdasarkan hal tersebut Unilever memprakarsai dibentuknya wadah kolaborasi yang diberi nama Indonesia Hygiene Forum.

"Tingkat higiene di Indonesia rendah, hanya 20 persen populasi yang memikirkan higiene secara serius. Untuk itu kami memprakarsai terbentuknya Indonesia Hygiene Forum (IHF) untuk dapat menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi pihak yang terlibat di dalam kesehatan dan higienitas tersebut, melalui pendekatan edukasi dan ilmu pengetahuan," kata Hemant Bakshi, Presiden Direktur PT. Unilever Indonesia, Tbk.

Selain edukasi, Indonesia juga membutuhkan standardisasi higienis yang dapat diterapkan secara umum dan menyeluruh serta bisa difungsikan sebgai indikator evaluasi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Purnawan Junaidi mengemukakan bahwa bukan hanya perorangan, untuk mewujudkannya dibutuhkan tim khusus.

"Untuk menyelesaikan masalah ini buth dibentuk tim khusus yang akan menentukan standar-standar higienis di Indonesia. Standar ini bisa dijadikan bahan evaluasi agar penyakit-penyakit yang terkait higienitas tidak mudah menjangkit masyarakat," kata

Lebih lanjut Purnawan mengatakan, secara konsep higiene bukan hanya kebersihan tapi kondisi (akses), perilaku (pengetahuan), dan budaya tentang kebersihan itu.

sumber: https://www.viva.co.id/

 

Indonesia Darurat Sedentari, Pemicu Kematian Tertinggi

Gaya hidup masa kini cenderung gemar mengonsumsi makanan instan dan cepat saji, serta minimnya aktivitas fisik. Gaya hidup demikian juga dikenal dengan istilah sedentari, yang menjadi pemicu kematian tertinggi di Tanah Air.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, sebanyak 24 persen penduduk Indonesia menjalani gaya hidup sedentari lebih dari 6 jam per hari. Kondisi ini mengkhawatirkan karena rentan memicu penyakit tidak menular yang berdampak pada kematian.

"Hal ini mengkhawatirkan karena menjadi salah satu faktor penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan dunia termasuk di antaranya adalah penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes mellitus," ujar Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, drg. Kartini Rustandi, M.Kes melalui keterangan tertulis, Senin 23 April 2018.

Menindaklanjuti isu tersebut, pemerintah Indonesia menginisiasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dengan mempromosikan aktivitas fisik 30 menit setiap hari, melakukan diet seimbang, dan periksa kesehatan secara rutin.

Untuk itu, dalam perayaan 'Ayo Indonesia Bergerak' Kartini bergabung dengan 5.500 pecinta gaya hidup sehat dan aktif untuk menyambut pelari dan pesepeda yang telah melengkapi rute estafet Yogyakarta – Jakarta sejauh 600 KM melewati Kebumen, Purwokerto, Ciamis, Bandung, serta Bogor sebelum akhirnya mencapai titik finish di Jakarta pada Minggu, 22 April 2018 kemarin.

"Kampanye ‘Ayo Indonesia Bergerak’ adalah sebuah ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melawan gaya hidup tidak aktif (sedentari). Kampanye ini tidak hanya menginsipirasi dan mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih aktif, namun juga sebagai bentuk komitmen Fonterra dan Anlene dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih kuat, lebih sehat, dan bahagia," ujar Technical Marketing Advisor, Fonterra Brands Indonesia, Rohini Behl. (mus)

https://www.viva.co.id/