Kemenkes: Jumlah Perokok Remaja Terus Meningkat

JAKARTA - Kementerian Kesehatan menyebutkan Indonesia menghadapi ancaman serius akibat peningkatan jumlah perokok, terutama kelompok anak-anak dan remaja. Peningkatan perokok pada remaja usia 15-19 tahun meningkat dua kali lipat dari 12,7% pada 2001 menjadi 23,1% pada 2016.

Hasil Survei indikator kesehatan nasional (Sirkesnas) 2016 bahkan memperlihatkan angka remaja perokok laki-laki telah mencapai 54,8%.

Dalam keterangan resmi, Kamis (13/7/2017), Kemenkes menyebutkan pemerintah berharap dapat mencapai target indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terkait prevalensi perokok anak usia 18 tahun, yaitu turun dari 7.2% pada 2009 menjadi 5,4% pada 2013. Namun, kenyataannya, justru angka ini meningkat menjadi 8,8% pada 2016.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menuturkan bahwa menyikapi besarnya tantangan dalam pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya, pemerintah bersama masyarakat dan jajarannya melakukan berbagai upaya.

Kemenkes mengapresiasi bupati/ wali kota bersama jajaran Pemda Kabupaten/Kota yang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya.

Saat ini, dari 515 kabupaten/kota di Indonesia terdapat 258 kabupaten/kota yang menetapkan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok (KTR), 152 kabupaten/kota yang telah menetapkan peraturan daerah dan 65 di antaranya telah mengimplementasikannya, serta 106 kabupaten/kota baru yang mempunyai peraturan bupati/wali kota.

Beberapa kabupaten/kota telah melarang iklan rokok yang dapat mempengaruhi anak-anak untuk memulai merokok antara lain Kulonprogo, Kab. Klunkung, Kota Bogor, Padang Panjang, Kota Payakumbuh. Denpasar, serta Provinsi DKI.

Nila berharap pemprov dan pemkab/kota lain dapat segera menetapkan perda dan mengimplementasikannya. Hal ini sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1/2017.

Inpres tesebut, jelasnya, secara spesifik menginstruksikan agar kabupaten/kota segera menetapkan aturan dan kebijakan yang mendorong agar masyarakat hidup sehat, termasuk menetapkan aturan kebijakan tentang KTR dan mengimplementasikannya.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS adalah upaya pemerintah mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat seperti; melakukan aktivitas fisik; mengonsumsi sayur dan buah; tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol; melakukan cek kesehatan secara rutin; membersihkan lingkungan dan menggunakan jamban.

sumber: http://lifestyle.bisnis.com

 

Literasi untuk Mencegah Kanker Sejak Dini

Puskesmas seharusnya menjadi fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ketika membutuhkan pertolongan pertama terhadap penyakit apa saja. Saya melakukan observasi tersebut berdasarkan hasil penelitian Siti Karlina mengenai media informasi bagi perempuan pengidap kanker payudara di Jawa Barat.

“Saat ini penyuluhan yang terdapat di puskesmas hanya terbatas pada penyakit menular saja, tidak terdapat penyuluhan mengenai penyakit yang rawan seperti kanker payudara” ujar Siti Karlina atau kerap disapa Lili, beberapa waktu lalu.

Padahal kanker dapat menyerang siapa saja dan terjadi di berbagai organ, salah satunya adalah kanker payudara. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan angka pengidap kanker payudara yang tinggi. Menurut Yayasan Kesehatan Payudara pada Oktober 2013, 26 dari 100.000 perempuan di Jawa Barat terkena kanker payudara. “Penyebab tingginya pengidap kanker payudara di Jawa Barat karena masyarakat awam terhadap gejala penyakit tersebut,” ujar Lili.

Dengan slogan “sadari” yaitu periksa payudara sendiri, diharapkan pencegahan terhadap kanker payudara dimulai sejak dini. Ciri-ciri terinfeksi kanker payudara adalah muncul kerutan pada payudara, adanya benjolan keras pada payudara atau di bawah ketiak, keluar cairan bening dan darah dari puting payudara, warna kulit payudara semakin gelap, dan rasa sakit di sekitar payudara yang tak kunjung hilang.

Jika menemukan hal tersebut, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Sejatinya kanker dapat disembuhkan bila diobati sejak dini. Tidak perlu melakukan pengomatan alternatif seperti dengan obat-obatan tradisional atau pergi ke dukun.

“Jangan takut untuk melakukan pengobatan secara medis jika sudah terkena kanker. Tapi jangan juga melakukan pengobatan di luar medis,” ujar Amalia Djuwita mantan pengidap kanker payudara.

Data dari kesehatan dunia meunjukkan bahwa 43 persen kanker dapat dicegah dengan pola hidup sehat. Menurut Dr. Drajat R. Suardi dokter spesialis bedah onkologi, pola hidup sehat di antaranya cek kesehatan secara teratur, jauhkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang dan sehat, istirahat yang cukup, dan kendalikan stres.

Kanker payudara sebenarnya dapat menyerang siapa saja termasuk para pria. Namun, yang memiliki resiko tertinggi terkena kanker payudara adalah perempuan yang berusia antara 35 sampai 50 tahun. Bagi perempuan yang terdiagnosis kanker payudara, mereka akan mencari beragam informasi untuk mencegah kanker tersebut.

Pengidap kanker yang tidak mengobati sejak dini akan pergi mencari penyelesaian sendiri seperti ke pengobatan tradisional. Saat pengobatan tradisional tidak bisa menyembuhkannya, mereka kembali ke rumah sakit dengan kondisi yang semakin parah.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang terdiagnosis kanker payudara berusia 51 – 60 tahun sebesar 53,13 persen. Usia 41–50 tahun sebesar 18,75 persen dan usia 31-40 tahun sebesar 15,63 persem. Data tersebut diambil dari 32 responden yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Sehingga penelitian tersebut menyatakan bahwa pengindap kanker payudara di provinsi Jawa Barat semuanya berjenis kelamin perempuan.

Siti Karlina dan tim melakukan penelitian ini ke beberapa rumah sakit di Jawa Barat yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, RSUD R. Syamsudin Kota Sukabumi, dan Rumah Sakit Umum Kota Banjar. Dari semua lokasi penelitian, Bogor memiliki banyak sosialiasi mengenai kanker payudara. “Semakin jauh puskesmas atau fasilitas kesehatan ke ibu kota, semakin minim sosialisasi terhadap kanker payudara,” ujar Lili saat ditemui di kampus Fikom Unpad.

Komunikasi dianggap mempunyai peranan penting dalam hal sosialisai kanker. Tingkat pendidikan masyarakat yang belum baik menjadi faktor timbulnya kesalahan dalam menilai suatu penyakit.

Kekurangan informasi juga dapat membuat pasien terlambat memeriksakan dirinya ke dokter. Komunikasi kesehatan merupakan cabang khusus dalam komunikasi yang mempelajari hal tersebut. Salah satu yang menjadi pembahasan komunikasi kesehatan adalah penyembuhan dengan cara tradisional menjadi pilihan bagi masyarakat karena praktek media tidak menunjukkan efek yang berarti.

Berbagai jenis media banyak menyediakan informasi mengenai kanker payudara. Faktor keterbatasan ekonomi, pendidikan, usia, gagap teknologi, dan belum tumbuhnya kesadaran pentingnya penggunaan media dalam mencari informasi menjadi penghalang yang besar dalam penyebaran informasi mengenai kanker tersebut. Perlunya literasi media karena hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya penggunaan media dalam pencarian informasi mengenai penyakit yang diderita.

Untuk menyebarkan informasi tersebut, Siti Karlina dan tim membuat video animasi mengenai kanker payudara. Video tersebut diharapkan dapat menarik atensi masyarakat terhadap kanker payudara. Video animasi dianggap dapat menyampaikan materi yang komprensif namun dalam bahasa yang sederhana dan memotivasi untuk berusaha sembuh. “Video tersebut rencananya akan kita sebarkan ke Kementerian Kesehatan dan seluruh puskesmas di Jawa Barat untuk mencegah terjadinya kanker payudara,” kata Lili menutup. (ded/ded)

http://student.cnnindonesia.com

Menkeu Niat Tambah Dana Pendidikan dan Kesehatan

JAKARTA- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa ke depan sehingga bisa menambah alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Salah satu persyaratan untuk memperbesar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan adalah para pengguna anggaran harus bersih dan tidak terlibat dengan perilaku korupsi yang selama ini menjadi momok pengelolaan anggaran.

“Kami belanjakan 450 triliun rupiah untuk pendidikan anak-anak dan kami bisa bayar 100 triliun rupiah untuk kesehatan. Memang semuanya belum memuaskan, tapi kami komitmen untuk terus memperbaiki halhal itu,” kata Menkeu dalam Kongres Diaspora Indonesia, di Jakarta, pekan lalu. Dalam kesempatan itu, dia mengaku tidak menyesali keputusannya kembali ke Indonesia setelah enam tahun mengabdi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebab ia cukup gembira dengan pencapaiannya selama ini.

Dia mengaku mendapat apresiasi dari masyarakat melalui media sosial karena kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah naungannya dianggap semakin baik. Tanggapan positif seperti itu merupakan bukti bahwa apa yang diputuskan olehnya sudah semakin tepat. “Tepat 26 Juli nanti adalah setahun saya kembali menjadi Menteri Keuangan, lalu apakah keputusan saya tepat? Saya yakin keputusan itu tepat dan terbaik,” katanya. Ia juga mengaku gembira dengan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan kebijakan pemerintah.

Ia mencontohkan tingginya keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty), di mana sebagian besar pesertanya mendaftarkan hartanya hingga dalam bentuk yang detail. “Saya sangat senang karena masyarakat ada keinginan untuk jadi jujur lewat hal-hal yang sangat kecil sekali. Dengan kejujuran, mereka ingin negara bisa lebih baik,” katanya.

Bukan hanya jumlah peserta, ia pun mengaku gembira melihat jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang rela terjaga hingga tengah malam untuk melayani peserta tax amnesty. Ia bangga dengan kinerja tim di bawahnya yang berupaya keras untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini sebesar 1.307,6 triliun rupiah.

“Biasanya ketika hari terakhir pelaksanaan tax amnesty, pesertanya cukup banyak, dan mereka tidak tidur. Bagaimana mereka bekerja dengan pengabdian, ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan,” kata Menkeu.

http://www.koran-jakarta.com

 

Menag dan Menkes Rapat dengan DPR Bahas Kesehatan Jemaah Haji

Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan menggelar rapat kerja komisi bersama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek. Rapat kerja ini membahas kesiapan kesehatan jemaah haji asal Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IX Dede Yusuf di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, (5/6/2017). Sebelumnya rapat sempat dipending beberapa menit menunggu anggota komisi IX lainnya.

"Hari ini kita adalah rapat kerja komisi terkait kesehatan haji, karena rapat kerja komisi yang terkait dengan penyelenggaraan kesehatan haji merupakan bagian dari wilayah kerja kami," kata Dede mengawali sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, komisi IX juga hendak mendengarkan persiapan koordinasi antara Kemenag dan Kemenkes terkait persiapan haji. Dede menyebut 50 persen jemaah haji asal Indonesia berada dalam kondisi yang risiko tinggi (risti). Menag kemudian mengawali rapat dengan menyampaikan pemaparannya terkait persiapan haji.

"Terkait dengan koordinasi dengan Kemenkes, jadi Alhamdulillah berdasarkan tahun sebelumnya, sejak tahun 2016 terbit Permenkes. Intinya di sana diatur terkait dengan kemampuan bagi seorang calon jemaah haji untuk berangkat haji," kata Lukman.

Lukman menyebut selama ini kemampuan calon jemaah untuk berangkat haji (Istita'ah) hanya dilihat dari aspek finansial. Ternyata kemampuan kesehatan jasmani jemaah juga penting dan sangat mempengaruhi.

"Koordinasi yang dilakukan juga dengan pengecekan kesehatan dengan 2 tahap. Tahap pertama pengecekan kesehatan setiap kecamatan. Tahap kedua tingkat kabupaten kota termasuk vaksinasi miningitis yang wajib bagi seluruh jemaah haji dunia," sebut Lukman.
(nvl/imk)

https://news.detik.com/

 

Peliknya Penyediaan Obat Hepatitis C yang Terjangkau Publik

Penyakit Hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang termasuk di Indonesia.

Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI pada 2013 mengungkap data lebih dari 1,01 persen penduduk Indonesia, atau 3 juta orang terinfeksi Virus Hepatitis C. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki berusia antara 20-40 tahun.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pengobatan standar hepatitis C merupakan gabungan interferon dengan ribavirin yang dipakai selama 48 minggu.

Sayangnya, kombinasi ini menimbulkan efek samping seperti depresi, neutropenia, trombositopenia, anemia, kelelahan, demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Selain itu, kombinasi obat ini memiliki 45 persen tingkat kesembuhan.

Kemajuan yang dicapai pada terapi hepatitis C kronik adalah penemuan Direct Acting Antivirals (DAA). Obat-obatan dalam golongan DAA memiliki tingkat tanggapan virologi berkelanjutan yang lebih baik terhadap HCV dengan angka kesembuhan diatas 90%.

Saat ini ada beberapa inisiasi dilakukan agar obat DAA tersedia di Indonesia. Salah satunya, melalui pengadaan obat program Kementerian Kesehatan atau donasi perusahaan farmasi.

Namun, menurut Edo Agustian, Koordinator Nasional PKNI, pengadaan obat ini dirasa masih lambat.

“Hambatan lain adalah mahalnya biaya tes dan diagnosa untuk pengobatan Hepatitis C,” tambah Edo.

Salah satu program pemerintah untuk mengobati 6000 pasien dengan menggunakan DAA jenis Sofosbuvir, Simeprevir, dan Ribavirin tidak dapat sepenuhnya diterapkan.

Menurut hasil pemantauan Hepatitis C oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2007-2012, 27,5 persen dari pengidap Hepatitis C di Indonesia adalah pengguna napza suntik.

Sementara itu, obat DAA jenis simeprevir tidak dapat digunakan bersamaan dengan obat-obatan HIV yang umum digunakan untuk pengobatan pada orang yang hidup dengan HIV di Indonesia karena terdapat kontradiksi.

“Sebenarnya ada obat jenis DAA yang bisa bekerja pada setiap jenis tipe virus (pan-genotipe) yaitu jenis Daclastavir yang juga bisa dipakai untuk oleh pasien hepatitis C dengan koinfeksi HIV. Namun, proses pendaftaran Daclatasvir di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berjalan sangat lambat,” kata Caroline Thomas, Program Manajer PKNI.

Itu sebabnya pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan obat DAA ini.

"Obat-obatan DAA untuk Hepatitis C penting untuk penanggulangan penyakit Hepatitis C di Indonesia, dan sudah selayaknya obat ini menjadi obat yang ditanggung oleh asuransi negara, BPJS. Oleh karena itu kami mendorong obat jenis DAA untuk Hepatitis C masuk dalam Formularium Nasional agar obat jenis ini dapat diakses masyarakat luas dengan mudah dan murah." ujar dr. Irsan Hasan, Sp.PD-KGEH yang bertindak sebagai Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI.) (SYS)

http://www.cnnindonesia.com/

 

Pemerintah Jerman Puji Pelaksanaan Program JKN

22meiPemerintah Jerman memuji program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Program tersebut dinilai mampu berkembang secara signifikan.

Pujian itu disampaikan Menteri Kesehatan Jerman, Hermann Grohe dalam disela-sela pertemuan bilateral G-20 Health Ministers Meeting di Berlin, Jerman, Sabtu (20/5). Pertemuan tersebut berlangsung pada 19-20 Mei 2017.

Grohe menambahkan, pihaknya bersedia membantu pemerintah Indonesia agar target program JKN untuk cakupan semesta (universal coverage) pada 2019 dapat tercapai. Sehingga program tersebut bisa dimanfaatkan seluruh penduduk Indonesia secara optimal.

Hal lain yang dibicarakan dalam pertemuan itu, seperti dalam siaran persnya, adalah rencana sejumlah kerja sama dalam bidang kesehatan. Antara lain, disebutkan, pertukaran tenaga ahli untuk peningkatan kapasitas riset dan pemeliharaan alat kesehatan pada berbagai rumah sakit di Indonesia.

"Kami juga sepakat untuk kerja sama dalam bidang farmasi, termasuk kemungkinan mengembangkan vaksin baru," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Nila FA Moeloek.

Kedua Menteri Kesehatan menyepakati pentingnya negara-negara G-20 untuk meningkatkan kerja sama dalam guna mengatasi ancaman kesehatan global. Negara yang tergabung dalam G-20 perlu memainkan peran kepemimpinan dalam menjamin keamanan kesehatan global.

"Track kesehatan dalam platform G-20 sangat penting, hal itu terkait kapasitas sumber daya manusia suatu negara dalam merelasisasikan potensi ekonominya," ucap Nila Moeloek.

Pertemuan para Menteri Kesehatan G-20 baru pertama kali diselenggarakan di Berlin, sejak pertemuan KTT G-20 digagas pada 2008 lalu. Jerman sebagai Ketua G-20 berkomitmen untuk menjadikan kesehatan global sebagai salah satu prioritas kerja sama penting dalam lingkup G-20. (TW)

 

Perlunya Optimalisasi Peran Pemda demi Keberlanjutan Program JKN

Perlu optimalisasi peran pemerintah daerah (Pemda) demi keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan itu, antara lain berbentuk alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur dan peraturan daerah (perda) dan kepesertaan JKN.

"Dalam Undang-Undang (UU) No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan kewajiban Pemda mengalokasikan 10 persen dari APBD untuk sektor kesehatan," kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Bayu Wahyudi dalam Temu Koordinasi BPJS Kesehatan dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, di Jakarta, Kamis (18/05).

Alokasi anggaran 10 persen dari APBD, lanjut Bayu, untuk kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, dan pemenuhan fasilitas kesehatan termasuk didalamnya kelengkapan dokternya. "Kesiapan ini penting saat program JKN berlaku secara universal coverage bagi seluruh penduduk Indonesia pada 1 Januari 2019," tuturnya.

Bayu memaparkan, perkembangan program Jamkesda yang kini terintergrasi dengan program JKN. Data per 1 Mei 2017, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, ada 491 kabupaten/kota yang memiliki Jamkesda dan 23 kabupaten/kota belum punya.

"Dari angka itu, tercatat 453 Pemda sudah mengintegrasikan program Jamkesda-nya ke JKN, dengan jumlah peserta secara keseluruhan sebesar 16.942.664 orang," kata Bayu.

Pada kesempatan yang sama, Bayu juga menjelaskan pada 2016, sejumlah Pemda masih memiliki hutang iuran JKN ke BPJS Kesehatan sebesar 14 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 persen merupakan hutang iuran pada program Jamkeda.

"Jika masalah hutang tidak diselesaikan segera, dikhawatirkan kondisi ini akan mempengaruhi kestabilan program JKN , baik jangka pendek maupun jangka panjang," tuturnya.

Karena itu, Bayu mengimbau, pada Pemda yang masih berhutang iuran agar segera 9menyelesaikan urusannya tersebut. Selain juga membayar iuran JKN yang saat ini berjalan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kepatuhan dalam membayar iuran juga penting demi keberlanjutan program JKN," kata Bayu menegaskan.

Selain itu, Pemda juga diminta untuk memperluas akses pendaftaran bagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN. Pemda DKI Jakarta bahkan telah memiliki loket pendaftaran BPJS Kesehatan di setiap kantor kelurahan.

"Pemda perlu memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai peserta JKN. Terbukanya akses pendaftaran peserta seluas-luasnya akan mempercepat tercapainya universal health coverage," ujarnya.

Disebutkan, hingga 12 Mei 2017, jumlah peserta JKN sebesar 177.400.222 jiwa. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ada 20.772 unit, yang terdiri dari 9.825 Puskesmas, 4.502 dokter praktik perorangan, 5.286 klinik pratama, 15 RS tipe D pratama, dan 1.144 dokter gigi praktik perorangan.

BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan 5.344 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang di dalamnya mencakup 2.137 RS dan klinik utama, 2.219 apotek, dan 988 optik. (TW)

DJSN : Pemerintah Harus Dorong RS Swasta Bergabung dalam Program JKN

Pemerintah perlu mendorong lebih banyak lagi rumah sakit swasta untuk bergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Mengingat, keluhan terbesar saat ini terkait dengan akses dan kualitas layanan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

"Jika hanya mengandalkan uang pemerintah, kebutuhan masyarakat akan rumah sakit baru di berbagai daerah akan sulit dipenuhi," kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Sigit Prio Utomo disela Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit di Jakarta, Kamis (18/5).

Pertemuan nasional ini dihadiri sejumlah manajemen rumah sakit pemerintah dan swasta, asosiasi fasilitas kesehatan rujukan seperti Persi (Perhimpunan Rumah Sakit Swasta Indonesia), asosiasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dewan Pertimbangan Medis, Dewan Pertimbangan Klinik, serta Tim Kendali Mutu dan Biaya.

Karena itu, Sigit menambahkan, pemerintah harus mengajak rumah sakit swasta untuk bisa bergabung dalam program JKN. Sehingga pemerintah tak perlu direpotkan lagi dengan pembangunan rumah sakit baru.

"Apa yang jadi keberatan rumah sakit swasta untuk tergabung dalam JKN, itulah yang harus dicarikan solusinya. Padahal, program JKN semesta (universal coverage) pada 2019 sudah di depan mata," ujar Sigit menegaskan.

Sebelumnya Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Maya Armiarny Rusady menyebutkan salah satu urgensi selama 4 tahun pelaksananan program JKN adalah pembenahan kualitas pelayanan di rumah sakit atau FKRTL.

"Kualitas pelayanan rumah sakit yang dikeluhkan, antara lain pembebanan iur biaya di luar ketentuan, ketiadaan sistem antrian pelayanan yang pasti dan transparan, kuota kamar rawat inap, serta ketersediaan obat," ucap Maya.

Karena itu, lanjut Maya, melalui pertemuan tahunan manajemen rumah sakit ini diharapkan rumah sakit mitra kerja BPJS Kesehatan dapat mengambil inisiatif untuk proses perubahan menuju standar pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Keberhasilan program JKN tak lepas dari dukungan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan selaku mitra BPJS Kesehatan. Karena itu, perlu terus ditingkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan, tentunya dengan kendali mutu agar program dapat berkelanjutan," kata Maya.

Tercatat, hingga akhir tahun 2016 total pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan mencapai 192,9 juta kunjungan/kasus. Dari jumlah itu, sebanyak134,9 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama/Swasta).

"Sisanya sebesar 50,4 juta kunjungan masuk dalam kategori Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik/RS) dan 7,6 juta kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RS)," tuturnya.

Ditambahkan, 1 Mei 2017, jumlah peserta JKN per 1 Mei 2017 mencapai 176.738.998 jiwa. BPJS Kesehatan bekerja ama dengan 20.775 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (puskesmas, klinik Pratama, dokter prakter perorangan, dan lain-lain).

"Selain itu masih ada 5.257 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, yang terdiri dari 2.128 rumah sakit, serta 3.192 faskes penunjang seperti apotik dan optik, yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Maya menandaskan.

Sementara itu Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Bambang Wibowo mengemukakan, selain pengobatan (kuratif) pemerintah terus menggalakkan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Selain masyarakat menjadi produktif karena bertubuh sehat, kegiatan itu dapat menekan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan pemerintah.

"Jika masyarakat Indonesia lebih sehat maka biaya kuratif akan lebih kecil," kata Bambang Wibowo menandaskan. (TW)