OPINI: Bagi DPR, Kesehatan Publik Sungguh (Tidak) Penting

JAKARTA, Indonesia —Hampir enam dekade lamanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibahas oleh pemerintah dan parlemen. Sudah sejak lama, Indonesia berkeinginan memiliki KUHP yang orisinal milik Indonesia, bukan peninggalan kolonial Belanda.

Pada 2018 ini, mungkin kita akan melihat RKUHP disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebuah langkah yang bukannya menggembirakan, melainkan teramat mengkhawatirkan karena pembahasan pasal-pasal di RKUHP cenderung dilakukan melalui pendekatan pidana belaka.

Padahal masih banyak pasal-pasal di dalam RKUHP yang kontraproduktif dengan upaya-upaya peningkatan kesehatan publik. Setidaknya, ada empat sektor tindak pidana yang terang-terang mengancam efektivitas intervensi kesehatan:

Pidana mengenai narkotika dan psikotropika
Pertama, penempatan ketentuan pidana mengenai narkotika dan psikotropika ke dalam RKUHP, tepatnya pasal 507 sampai 534, mengancam keberadaan dan kelangsungan program rehabilitasi di Indonesia. Karena hal tersebut menyebabkan hilangnya tautan peraturan-peraturan teknis rehabilitasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan Bersama 7 Institusi, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Struktur pidana baru yang ada di RKUHP mengenai narkotika juga akan melemahkan upaya-upaya pengurangan dampak buruk seperti layanan jarum suntik steril juga terapi substitusi opioid melalui metadon atau buprenorfin. Hal ini disebabkan karena pembahasan RKUHP yang berat pada pertimbangan ahli-ahli pidana bukannya kesehatan akan membuat aturan-aturan pidana ini kehilangan konteks tentang narkotika sesungguhnya.

Alat kontrasepsi
Kedua, berkaitan dengan alat kontrasepsi yang termaktub dalam Pasal 481 dan 483 RKUHP. Dalam konteks distribusi informasi mengenai alat kontrasepsi, hal ini sudah sepatutnya dapat dilakukan oleh berbagai pihak – tidak hanya petugas pemerintah, organisasi keagamaan, juga LSM.

Bukankah wajar ketika kita membantu seorang teman yang tidak memiliki pengetahuan tentang kontrasepsi namun di saat yang sama ia membutuhkannya? Alat kontrasepsi, dan penyebaran pengetahuan tentangnya, adalah hal yang sangat penting untuk menekan angka penyebaran HIV/AIDS maupun infeksi menular seksual (IMS).

Tentang hubungan seksual yang konsensual
Ketiga, mengenai pasal-pasal tentang hubungan seksual yang konsensual (Pasal 484 ayat 1 huruf e). Bahwa semisal banyak pihak yang tidak sepakat dengan adanya hubungan seksual yang konsensual di luar hubungan pernikahan, hal itu adalah kebebasan berpendapat setiap orang karena setiap orang memiliki filsafat dan pandangan hidupnya masing-masing. Namun menempatkan intervensi pidana untuk menekan fenomena tersebut sungguh tidak tepat.

Kriminalisasi pekerja seks
Keempat, pasal yang mengkriminalkan hadirnya pekerja seks di jalan, maupun secara online, yakni Pasal 489. Di luar susunan pasalnya yang rawan menjerat seseorang yang sekedar menunggu di pinggir jalan, upaya kriminalisasi terhadap komunitas pekerja seks juga tidak akan efektif, dan berpotensi berdampak buruk pada upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Oleh Yohan Misero

sumber: https://rappler.idntimes.com/

 

KPK: Pengelolaan Dana Kapitasi Kesehatan di Puskesmas Rawan Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menyesalkan munculnya kasus suap yang melibatkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

Laode mengatakan, sumber suap diduga berasal dari kutipan pungli perizinan dan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat. "Jika dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)," ujar Laode saat memberikan keterangan pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/2/2018).

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perpres 32 Tahun 2014, dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Laode menuturkan, sektor kesehatan juga menjadi salah satu fokus kerja KPK.

Kerawanan potensi korupsi dalam pengelolaan dana kapitasi telah dikaji KPK pada 2015.

KPK, kata Laode, menemukan sejumlah kelemahan. Salah satunya soal efektivitas dana kapitasi dalam meningkatkan mutu layanan yang masih rendah.

Padahal, dana yang disalurkan sangat besar, yakni mencapai Rp 8 triliun per tahun.

Menurut Laode, salah satu sebab rendahnya efektivitas dana kapitasi disebabkan tidak adanya alat pengawasan dan pengendalian dana kapitasi.

"Saat ini terdapat hampir 18.000 FKTP di seluruh Indonesia dengan rata-rata pengelolaan dana kapitasi sekitar Rp 400 juta per tahun tiap FKTP," kata Laode.

Kasus suap yang melibatkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti menjadi contoh potensi korupsi terhadap dana kapitasi.

Nyono diduga menerima suap dari Inna Silestyanti. Total uang suap yang diterima Nyono mencapai Rp 275 juta.

"Diduga pemberian uang dari IS ke NSW agar bupati menetapkannya sebagai kepala dinas kesehatan karena dia (Inna) masih Plt," ucap Laode.

Uang suap tersebut, lanjut Laode, berasal dari pungutan liar jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi dari 34 Puskesmas di Jombang.

Diketahui, pungutan liar itu sudah dikumpulkan sejak Juni 2017 dengan jumlah total sekitar Rp 434 juta.

Setelah terkumpul dana itu kemudian dibagi. Sebanyak 1 persen untuk Paguyuban Puskesmas se-Jombang, 1 persen untuk Kepala Dinas Kesehatan dan 5 persen untuk Bupati.

Atas dana yang terkumpul tersebut, Inna telah menyerahkan sebesar Rp 200 juta kepada Nyono pada Desember 2017.

Selain itu, Inna juga membantu penerbitan izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang dan meminta pungli izin.

"Dari pungli itu diduga Inna menyerahkan uang sebesar Rp 75 juta kepada Nyono pada 1 Februari 2018," kata Laode.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Inna sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Nyono disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

sumber: http://nasional.kompas.com/

 

Bencana Asmat Kegagalan Pemerintah Tingkatkan Derajat Kesehatan

Bencana kesehatan yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua serta tingkat kematian yang masih tinggi menunjukkan kegagalan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan.

"Anggaran Kementerian Kesehatan pada 2017 yang mencapai Rp 58,3 triliun ternyata tidak mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," kata anggota Komisi IX DPR Drg. Putih Sari di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/1).

Pemerintah memang menanggung iuran sebesar Rp 25,4 triliun bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang berjumlah 92,3 juta jiwa. Tapi banyak juga pemegang kartu KIS yang mengalami diskriminasi atau kesulitan mendapatkan kamar saat rawat inap di rumah sakit.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, menyatakan untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat Indonesia, maka Pemerintah perlu memperbaiki masalah distribusi tenaga kesehatan. Insentif untuk tenaga kesehatan di pedalaman harus ditingkatkan. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan program Nusantara Sehat yang notabene adalah parafresh graduate yang belum memiliki banyak pengalaman.

"Penguatan layanan kesehatan primer (puskesmas) mutlak perlu dilakukan dengan memprioritaskan upaya kesehatan masyarakat (UKM)," kata Putih Sari.

Dia menjelaskan, setelah implementasi program JKN, puskesmas terlalu sibuk dengan urusan kapitasi BPJS yang lebih menekankan aspek kuratif/upaya kesehatan perorangan (UKP). Padahal, Puskesmas harus lebih aktif turun ke masyarakat dan mengaktifkan program-program pemberdayaan masyarakat seperti posyandu, posbindu, kader jumantik, dan lain-lain. Prinsipnya masyarakat harus didorong untuk hidup sehat.

Putih mengingatkan bahwa realitas angka kesakitan dan kematian di Indonesia masih tinggi. Per triwulan IV-2017 masih ada 3,597 ibu meninggal saat melahirkan dan 22.327 kematian bayi. Pravelensi anak balita stunting atau bertubuh pendek 27,6 persen, 3,4 persen anak balita bergizi buruk dan 14,4 persen anak balita bergizi kurang.

"Dalam setahun ini kejadian luar biasa difteri yang seharusnya bisa dicegah dengan vaksinasi terjadi di 170 kabupaten/kota," ujarnya.

Terkait bencana kesehatan di Kabupaten Asmat, Putih Sari mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap program imunisasi nasional yang data immunization coverage-nya menunjukkan lebih dari 90 persen.

Seperti diberitakan, sebanyak l67 anak meninggal akibat campak dan gizi buruk selama empat bulan terakhir di Asmat. Dari pemeriksaan medis, hampir 90 persen ibu hamil dan menyusui juga dalam kondisi gizi buruk.

Putih Sari menambahkan, imunisasi yang belum optimal dan kurangnya tenaga medis diduga menjadi penyebabnya.

"Secara teori jika capaian tersebut sudah di atas 90 persen harusnya tidak ada KLB di Indonesia. Faktanya hari ini bukannya cuma KLB difteri tapi di Asmat Papua juga KLB campak," imbuhnya. [wah]

sumber: http://nusantara.rmol.co/

 

 

Gizi buruk dan campak melanda Asmat, pemerintah dituntut gerak cepat

Campak dan gizi buruk kembali melanda anak-anak Papua. Pada Desember lalu, 13 orang dilaporkan meninggal, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak.

Uskup Aloysius Murwito dari keuskupan Agats-Asmat menceritakan pengalamannya berhadapan dengan anak-anak dengan kondisi minim gizi di wilayah tersebut.

Kondisi ini ditemukan tim keuskupan Agats saat kegiatan pelayanan Natal pada bulan lalu di Kampung As dan Kampung Atat, distrik Pulau Tiga. Menurutnya, kondisi anak-anak sangat memprihatikan dengan kondisi fisik yang sangat kurus.

"Saya lebih tersentak pada waktu pesta Natal lalu saya merayakan ibadah Natal di kampung As (dan) Atat. Di kampung As (dan) Atat ternyata saya menyaksikan anak-anak yang kurang gizi banyak, kurus-kurus, kemudian pada suatu waktu ada orang yang mati dan kemudian saya pergi ke situ, layat, doa, dan kemudian dapat info dari bapak kepala kampung, bahwa bulan Desember ada 13 orang yang meninggal dan sebagian besar anak-anak," ujar Aloysius kepada BBC Indonesia, Minggu (14/01).

Selain problem kekurangan gizi, juga terjadi kejadian luar biasa (KLB) campak di lima distrik di Kabupaten Asmat.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Elizabeth Jane Soepardi, mengakui imunisasi yang belum optimal dan kurangnya tenaga medis diperkirakan menjadi penyebab cepat merebaknya wabah di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

"SDM-nya masih sangat kurang di sana. Sehingga karena SDM sangat kurang, akibatnya kegiatannya menjadi tidak rutin itu yang menyebabkan ada penumpukan anak-anak yang tidak diimunisasi. Satu kasus saja masuk, langsung menyebar," tutur Jane.

Mewabahnya campak dan kasus gizi buruk yang menimpa suku Asmat mendapat perhatian banyak pihak.

Komisioner Bidang Kesehatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Siti Hikmawati, menuntut pemerintah untuk gerak cepat mengatasi wabah tersebut.

"Kita tidak bisa mengharapkan (pemerintah) pusat tapi kita butuh integrasi, dalam hal itu kita butuh melaksanaan sesuatu di sana, jangan sampai menunggu lebih besar lagi skalanya. Harus segera ditangani, intervensi langsung kalau menunggu (pemerintah) daerah lama, (pemerintah) pusat ambil tindakan."

Aloysius menuturkan jumlah korban bertambah seiring data terbaru yang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Asmat.

"Data yang saya peroleh 13 orang. Lalu di-cross check oleh Dinas menjadi 24 (orang meninggal)."

Kebanyakan dari korban, meninggal sebelum sempat dilarikan ke rumah sakit. Pasalnya, jarak antara Kampung As dan Atat dengan Agats, ibu kota Asmat, hanya bisa menggunakan transportasi air dengan waktu tempuh sekitar tiga jam jika menggunakan speed boat.

"Maka orang kampung bisa jadi bermalam di jalan. Karena itu meninggal kebanyakan ada di kampung."

Lalu apa yang menyebabkan kondisi kekurangan gizi ini di Asmat?

Menurut Aloysius, kondisi geografis di wilayah itu sudah tentu menjadi tantangan utama. Di sisi lain, mutu kesehatan di Asmat juga rendah.

"Mutu pelayanan kesehatan pada umumnya rendah. Kami menyadari dari pihak gereja sendiri, dalam refleksi kami, itu sudah kami temukan pelayanan kami juga rendah. Misalnya saja, di As Atat ini sudah beberapa bulan petugas pustu (puskesmas pembantu) tidak ditempat. "

"Itu bukan lagu baru, tapi sudah lagu lama. Dedikasi dari petugas itu lemah," imbuhnya.

Di sisi lain, Kejadian Luar Biasa (KLB) campak pula terjadi di lima distrik di kabupaten Asmat, yaitu Swator, Fayit, Pulau Tiga, Jetsy dan Siret.

Pemerintah Kabupaten Asmat kemudian menerjunkan tim ke lima distrik yang terserang KLB campak dan kekurangan gizi. Selain memberikan vaksin, tim juga memberikan bantuan makanan tambahan bagi warga, terutama bayi dan anak-anak.

Sementara itu, Komisioner Bidang Kesehatan KPAI Siti Hikmawati menuturkan, ekspedisi yang dilakukan timmnya di pedalaman Papua pada Oktober lalu menemukan kekurangan gizi yang kronis menjadi permasalahan utama di wilayah itu.

"Terkait dengan adanya kasus campak ini, dengan melihat temuan pada bulan Oktober kemarin, itu sudah sangat berkorelasi ya, karena dengan masalah gizi yang cukup banyak, datang penyakit sedikit saja, maka akan bisa menjadi mewabah karena kondisi gizinya cukup buruk di situ," kata dia.

Minimnya tenaga medis ini diamini oleh Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian kesehatan Elizabeth Jane Soepardi. Maka dari itu, ke depan Kementerian Kesehatan akan menugaskan tim dari pusat untuk ditugaskan di wilayah pedalaman.

"Kami dari Kementerian Kesehatan merencanakan untuk menempatkan tenaga-tenaga pusat secara bergantian supaya ada kesinambungan. Selama ini kan kita selalu turun, lalu kembali dan tidak ada yang ditinggal. Ke depan kita merencanakan akan ada tim yang bergantian disana supaya nyambung terus, sampai tim di daerah mampu," ujarnya.

sumber http://www.bbc.com/

 

 

Pemerintah Salah Kaprah Gunakan Cukai Tembakau Untuk Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Pemerintah diingatkan tidak menggunakan dana hasil cukai tembakau untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BJPS). Penggunaan dana cukai tembakau untuk menambal defisit seakan-akan mengesankan, penyebab penyakit yang membebani BPJS semua berasal perokok. Jelas saja, ada kesan simplifikasi alias mau gampangnya saja dari pemerintah.

"Sebenarnya tidak tepat jika dana cukai rokok yang digunakan untuk tutup defisit BPJS. Seolah olah penyebab penyakit yang membebani BPJS semua berasal dari perokok. Ini kan salah kaprah," tegas Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, dalam keterangan pers, Jumat (5/1).

Ia mengingatkan, jika pemerintah ingin kejar pajak dosa atau sin tax jangan menggunakan cukai rokok saja. Sayangnya, kata Bhima, Indonesia termasuk negara penganut extremly narrow atau sempit dalam menerapkan cukai.

Sejak adanya peraturan soal cukai, Bhima menjelaskan, hingga hari ini hanya ada 3 barang yang dikenakan tarif cukai yakni rokok, alkohol dan etil alkohol.

Dari 3 barang itu 95% hasil cukai berasal dari rokok. Sedangkan Thailand dan Singapura punya lebih dari 10 barang kena cukai dan tidak bergantung dari rokok semata.

Sebaiknya, kata Bhima, pemerintah sekarang fokus saja pada perluasan barang kena cukai yang berbahaya bagi kesehatan selain rokok. Logika sederhananya apa, asap kendaraan bermotor juga sama beresikonya dengan asap rokok.

Sekedar catatan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta sudah 18 juta unit, lebih dari penduduk yang hanya 10,3 juta orang.

Selain untuk mengurangi dampak polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan pajak dosa kendaraan bermotor juga bisa digunakan untuk iuran defisit BPJS Kesehatan.

Hasil hitung-hitungan INDEF tahun 2016, total penerimaan cukai kendaraan bermotor baik mobil dan sepeda motor bisa mencapai Rp5 triliun per tahun.

Potensi pajak dosa lainnya tentu minuman berpemanis. Diabetes penyumbang kematian No.3 di Indonesia menurut data WHO.

"Kenapa minuman berpemanis tidak menjadi sasaran pajak dosa? " tanya Bhima.

Sekali lagi, ditegaskan Bhima, jebolnya keuangan BPJS Kesehatan membuka peluang agar Pemerintah lebih kreatif memperluas basis pajak dosa.

Tentunya juga harus dibicarakan baik-baik dengan pelaku industri bahwa cukai yang dipungut merupakan sebuah ikhtiar untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi para masyarakat yang kebetulan juga konsumen produk berbahaya itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, ada alokasi dana Rp 5 triliun yang bisa digunakan untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tahun depan.

Dana tersebut berasal dari 50 persen Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang bisa digunakan untuk kebutuhan prioritas daerah, seperti kesehatan.

Namun demikian, tak separuh DBH CHT itu masuk ke kantong BPJS kesehatan. Diperkirakan, hanya sekitar 75 persen di antaranya yang mengalir ke lembaga eks PT Askes (Persero) tersebut.

"Kami bisa gunakan 75 persen dari 50 persen earmarking, kira-kira kontribusinya mencapai lebih dari Rp5 triliun," ujarnya di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Senin (6/11/2017).

Hanya saja, ia belum menjelaskan lebih rinci, apakah estimasi alokasi dana Rp5 triliun itu akan langsung disuntik seluruhnya ke kantong BPJS Kesehatan atau hanya diberikan sesuai dengan besaran defisit yang setiap tahun ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

http://www.jitunews.com

 

World Health Organization Berencana Mengklasifikasikan Adiksi Video Game Sebagai Penyakit Mental

Harus ada sejumlah syarat yang terpenuhi sebelum seseorang dapat didiagnosis
World Health Orgazination atau yang juga dikenal dengan WHO berencana untuk menambahkan adiksi video game (gaming disorder) ke dalam International Classification of Disease pada tahun depan. Gaming disorder sendiri akan diklasifikasikan sebagai penyakit mental.

Meski demikian, bukan berarti setiap orang yang bermain banyak game secara otomatis dianggap memiliki kelainan mental. Karena menurut draft WHO untuk ICD 2018, harus ada sejumlah syarat yang terpenuhi.

Di antaranya yaitu ketidakmampuan untuk mengontrol waktu bermain game, lebih menutamakan game ketimbang kegiatan lainnya, serta bermain game terus menerus meskipun menyebabkan dampak negatif. Kebiasaan-kebiasaan tadi juga menyebabkan gangguan terhadap hubungan sosial dan aktivitas lainnya seperti pekerjaan atau pendidikan.

Dalam draft tadi juga dituliskan:

“umumnya setidaknya (diperlukan) bukti selama 12 bulan untuk memberikan diagnosis, tetapi waktu yang diperlukan mungkin lebih singkat jika semua syarat diagnosis terpenuhi dan gejala (sudah) parah.”

Meski menimbulkan dampak negatif, terdapat juga studi yang mengatakan bahwa bermain game dapat memberikan dampak positif. Misalnya menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang.

https://gamebrott.com/

 

Pemerintah Didorong Produksi Vaksin Sendiri

Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) meminta pemerintah untuk segera mendorong badan-badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah (BUMD) untuk memproduksi berbagai serum vaksin termasuk serum anti Difteri.

Selama ini serum dan vaksin yang digunakan untuk vaksinasi lebih banyak impor dari berbagai negara, yang kehalalannya masih diragukan. Selain itu, jika masih mengandalkan impor, hal ini dinilai sangat membahayakan kesehatan masyarakat dan ketahanan bangsa.

“Salah satu penyebab munculnya penyakit difteri adalah belum tuntasnya status halal program imunisasi. Pemerintah perlu memastikan kepada industri farmasi agar melakukan sertifikasi halal produk serun dan vaksin," ujar Ketua ILUNI UI yang membidangi masalah kesehatan masyarakat, Wahyu Sulistiadi Mars dikutip dari keterangan resminya, Senin 18 Desember 2017.

Menurut dia solusi lainnya yang tidak kalah penting adalah mengalokasi dana yang lebih besar untuk kesehatan masyarakat. Sehingga langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan.

"Sudah saatnya sektor kesehatan masyarakat diberikan anggaran yang memadai untuk menginvestasi manusia sehat Indonesia dengan mencegah penyakit,”kata Wahyu.

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini menilai, penyebab lain semakin meluasnya wabah difteri ini adalah karena masyarakat juga panik menghadapi penyakit ini. Apalagi, secara sepihak Badan Penyelanggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) menyatakan tidak menanggung biaya perawatan dan penyembuhan anggota masyarakat yang terkena wabah penyakit ini.

"Salah satu solusi agar wabah penyakit ini tidak meluas, masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi sekaligus menghentikannya tidak usah panik. Karena itu, ketika BPJS Kesehatan menyatakan tidak menanggung biaya pengobatan dan perawatannya, maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus segera mengambil alih biaya pengobatan dan perawatan anggota masyarakat yang menjadi korban dari wabah penyakit ini
Bio Teroris Dahsyat," tambahnya.

Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan, penyakit infeksi yang dikomando bakteri Corynebacterium Diptheriae itu bisa menyebabkan kematian pada umat manusia yang mengidapnya. Penyakit ini bisa menjadi bio teroris yang lebih dahsyat dari teroris yang selama ini dikenal.

“Penyakit Difteri ini dalam jangka waktu lama sudah tidak muncul. bahkan hampir dikatakan musnah dari permukaan bumi Indonesia. Akan tetapi ketika bangsa ini tidak lagi mempedulikan kesehatan masyarakatnya, penyakit Difteri ini bisa menghimpun dan menyerang begitu cepat anggota masyarakat kita," ungkapnya.

Hingga akhir November 2017 menurut Kementerian Kesehatan terdapat 95 kabupaten dan kota dari 20 provinsi terdapat kasus difteri. Secara keseluruhan telah terjadi 622 kasus wabah Difteri.

"32 orang yang menderita Difteri diantaranya meninggal dunia,” papar Wahyu.

http://www.viva.co.id

 

Indeks Kesehatan Indonesia Masih Sangat Rendah

Penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri di beberapa provinsi membuat penyakit tersebut resmi dianggap ancaman besar hingga pengujung 2017. Yang menyedihkan, salah satu penyebab tingginya penyebaran difteri akibat sebagian warga menolak melakukan vaksinasi.

Antara melaporkan sekitar 66 persen penduduk Indonesia yang terserang difteri ternyata tidak mengalami imunisasi. Selain itu, meski sudah pernah dilakukan vaksinasi, untuk mencegah difteri tidak hanya cukup sekali vaksinasi, namun harus dilakukan lagi setelah 10 tahun. Vaksin difteri juga diklaim dapat mencegah wabah ini hingga 95 persen.

Selain wabah difteri atau campak, Indonesia juga sedang menghadapi berbagai epidemi, seperti epidemi malaria. Dalam laporan A Baseline Analysis from the Global Burden of Disease Study 2015 memaparkan bahwa malaria, tuberkolosis dan HIV mendapat nilai rendah yang artinya Indonesia harus berjuang keras melawan penyakit tersebut.

Selain negara berkembang, negara-negara yang punya masalah dengan penanganan penyakit biasanya adalah negara yang didera perang. Yaman, misalnya, negara tersebut berada di posisi terendah lantaran diserang Kolera dan hancurnya berbagai infrastruktur kesehatan akibat perang. Amerika Latin juga berjuang melawan virus zika. Sedangkan Myanmar beberapa bulan lalu diserang flu babi.

Di tengah berbagai serangan virus dan bakteri, sayangnya setengah populasi dunia tidak dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai menurut laporan Bank Dunia dan WHO. Situasi itulah yang menempatkan sejumlah negara di posisi rendah dalam indeks kesehatan yang rendah.

Indonesia rupanya juga berada dalam posisi yang buruk. Dalam indeks kesehatan global terakhir, Indonesia berada di posis ke 101 dari 149 negara menurut laporan The Legatum Prosperity Index 2017.

Indeks ini didasarkan pada kesehatan fisik, mental, infrastruktur kesehatan dan perawatan guna pencegahan berbagai wabah atau penyakit. Dibandingkan Singapura, misalnya, posisi Indonesia sangatlah jauh. Negara maju yang hanya seluas DKI Jakarta dengan penduduk sekitar 5 juta jiwa ini menjadi negara dengan indeks kesehatan terbaik nomor dua di dunia.

Singapura berada di bawah Luksemburg yang menjadi negara dengan indeks kesehatan terbaik di dunia. Lima negara teratas memang dipegang negara-negara maju termasuk Jepang, Swiss dan Austria. Negara-negara maju memang memiliki layanan kesehatan yang baik yang ditunjang infrastruktur memadai.

Negara-negara dunia ketiga, khususnya dari Afrika, yang sangat minim dalam layanan kesehatan yang memadai seperti Chad, Afrika Tengah, Guinea dan Liberia menempati posisi terbawah sebagai negara dengan indeks kesehatan berburuk di dunia.

Dibandingkan negara ASEAN lainnya pun posisi Indonesia masih keteteran. Thailand menempati posisi 35. Sedang Malaysia menempel Thailand di posisi 38. Indonesia bahkan kalah dari Vietnam yang berada di posisi 69 atau Laos di posisi 94.

Malaysia bahkan punya pencapain lain yang sangat menarik. Dalam 10 tahun terakhir pemerintah setempat gencar melakukan perbaikan sistem kesehatan dengan biaya murah. Tidak heran jika
berbagai layanan kesehatan seperti rumah sakit di Malaysia pun mendapat akreditasi tinggi.

Situasi itulah yang membuat Malaysia bahkan berani membangun wisata medis bagi turis atau pasien luar negeri. Hal itu terjadi karena layanan kesehatan di negara ini dinilai cukup memadai dan juga memiliki harga yang relatif terjangkau.

Pada 2011, misalnya, sekitar 643 ribu turis asing datang mengunjungi Malaysia untuk memperoleh layanan kesehatan. Jumlah itu semakin melonjak pada 2016 yang bahkan mencapai 921 ribu.

Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah pada sektor kesehatan. Misalnya, dari segi pencegahan, masih banyak warga yang kurang sadar melakukan imunisasi. Termasuk kesadaran menjaga lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit.

Hingga kini, 120 juta warga masih hidup dalam lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Setiap tahun bencana asap mengancam saluran pernafasan warga di Sumatera dan Kalimantan. Mutu air sungai di Indonesia termasuk buruk karena 52 sungai berstatus tercemar berat.

Dari sisi pemerintah, sejak awal 2017, pemerintah berjanji meningkatkan layanan kesehatan dengan merilis Epidemiology Operation Center (EOC). Sistem itu akan memantau penyakit yang muncul di seluruh Indonesia selama 24 jam. Namun upaya ini ternyata belum mampu mencegah dua kematian karena difteri di Jakarta.

Sedangkan dari sisi pengobatan dan infrastruktur kesehatan, masih banyak wilayah terpencil di yang masih sulit untuk mengakses layanan medis. Bahkan wilayah yang sudah memiliki layanan medis lengkap pun, belum tentu mendapatkan layanan kesehatan karena biaya yang mahal. Meski kini pemerintah sudah menerapkan kartu Indonesia Sehat, termasuk adanya BPJS, namun rupanya hal itu belum cukup mengangkat indeks kesehatan Indonesia di tingkat global.

https://tirto.id/