Cakupan Kesehatan Semesta

UNIVERSAL Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta, merupakan target Pemerintah Indonesia untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Peta Jalan Kesehatan Nasional, UHC ditargetkan tahun 2019 atau satu tahun dari sekarang. Kepesertaan JKN sendiri sampai 1 November 2017 tercatat mencapai 183.579.086. Jika pada saat yang sama penduduk Indonesia ada 260 juta penduduk, maka masih lebih dari 75 juta penduduk Indonesia yang karena berbagai alasan belum menjadi anggota.

Berbagai kendala sudah banyak dikemukan di media. Mulai dari besaran iuran, kesulitan BPJS-Kesehatan dalam mendorong kepesertaan pekerja sektor informal dan kelompok muda, fasilitas kesehatan yang belum merata (sehingga peserta kesulitan mengakses pelayanan kesehatan). Hingga pelayanan kesehatan yang belum sesuai harapan membuat sebagian masyarakat memilih tidak menjadi peserta JKN. Akan tetapi jika diperhatikan lebih lanjut kendala ini - terutama keengganan sebagian masyarakat untuk menjadi peserta - salah satunya dapat dipahami dari kondisi sosio-historis masyarakat.

Sakit itu Takdir

Satu anekdot yang sering kita dengar menyebutkan jika keengganan sebagian masyarakat Indonesia menjadi peserta JKN dikarenakan kepercayaan yang sangat dalam bahwa sakit sudah ditakdirkan Tuhan. Meskipun anekdot ini tidak sepenuhnya benar akan tetapi sifat fatalis masyarakat ada kalanya mempengaruhi pengambilan keputusan. Perencanaan terhadap sesuatu yang belum pasti dianggap nggege mangsa dan salahsalah menjadi sebuah ‘doa’ meminta diberi sakit. Kondisi inilah - salah satu faktor - yang menyebabkan sebagian masyarakat baru mendaftar menjadi peserta ketika dirinya atau ada anggota keluarga yang sakit.

Dalam beberapa kajian yang dilakukan KPMAK sikap fatalis memang bisa dirasakan tapi tidak terlihat dominan. Pada umumnya masyarakat, terutama di perkotaan, sudah memahami pentingnya jaminan kesehatan. Akan tetapi keputusan untuk menjadi peserta tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman masyarakat tersebut. Ada berbagai faktor selain pemahaman terhadap jaminan yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi anggota. Faktor usia misalnya, sebagian masyarakat memilih untuk tidak menjadi peserta karena merasa sehat dan masih muda. Sehingga untuk saat ini belum merasa memerlukan jaminan kesehatan. Sebagian yang lain beralasan pengalaman teman, tetangga, atau saudara yang kurang baik membuat mereka enggan untuk mendaftar. Sedangkan di pedesaan faktor kurangnya pemahaman terhadap pentingnya jaminan kesehatan, cara mendaftar, dan tempat mendaftar masih sangat kurang.

Peningkatan Kepesertaan

Untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta, BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara Jaminan Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Dalam hal peningkatan pemahaman masyarakat di daerah pedesaan, BPJS-Kesehatan perlu melibatkan pemerintah daerah termasuk dalam hal ini pemerintah desa, lembaga adat, keagamaan, dan sejenisnya. Selain itu isi program sosialisasi harus fokus pada hak, kewajiban, manfaat dan prosedur dengan menyesuaikan kondisi sosial budaya setempat. Tidak lagi sekadar memperkenalkan BPJS-Kesehatan.

Khusus untuk kelompok usia muda, BPJS-Kesehatan perlu mangadopsi strategi pemasaran asuransi komersial untuk menarik minat kelompok ini, misalnya dengan mengintensifkan sesi konsultasi tatap muka. Meskipun informasi JKN bisa diakses di internet akan tetapi interaksi secara langsung sangat diperlukan. Karena masing-masing individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.

Satu catatan dari kajian yang dilakukan KPMAK adalah efektifnya gethok tular dalam menyampaikan informasi di masyarakat. Pelayanan yang kurang menyenangkan di rumah sakit dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program JKN. Untuk itu penguatan kompetensi dokter - tidak hanya dalam aspek klinis tapi juga teknik berkomunikasi - baik di puskesmas maupun rumah sakit sangat diperlukan selain pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan obat-obatan. Tanpa adanya usaha yang extra ordinary tampaknya cakupan kesehatan semesta hanya sebatas angan-angan saja.

http://krjogja.com/

 

Babak Baru Kesehatan Tradisional Indonesia

Jakarta, Gatra.Com - 15 Organisasi kesehatan tradisional Indonesia mendeklarasikan pendirian Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia (PIKTI). Babak baru pengembangan kesehatan tradisional.

Wadah organisasi yang baru terbentuk ini telah menunjuk Dr. dr. Ekawahyu Kasih sebagai Ketua Umum PIKTI yang terpilih secara aklamasi. Menurutnya, organisasi baru ini bertujuan menyokong Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Kesehatan Tradisional Indonesia dalam mengembangkan kesehatan tradisioal baik empiris maupun komplementer.

Mulai dari upaya pencegahan, pengobatan, rehabilitasi yang membutuhkan biaya negara yang sangat besar untuk menjamin kesehatan masyarakat di Indonesia.

"PIKTI bertekad untuk menjadi mitra Kementerian Kesehatan dalam memberikan masukan dan saran yang konstruktif agar seluruh kebijakan dan regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan tradisional Indonesia dapat menyelesaikan setiap akar permasalahan yang sebenarnya," jelasnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh organisasi kesehatan tradisional Indonesia yang belum menjadi anggota PIKTI untuk dapat bergabung menjadi anggota PIKTI sebagai upaya menyatukan seluruh potensi sumber daya tradisional Indonesia dalam rangka menghadapi berbagai tantangan baik ditingkat Nasional, Regional maupun Internasional.

"Organisasi PIKTI juga mendorong berdirinya Perguruan Tinggi dengan program studi Kesehatan Tradisional Indonesia untuk menambah kuantitas dan kualitas pelaku kesehatan tradisional Indonesia,"katanya.

Organisasi pendiri PIKTI :

  1. Perkumpulan Terapis Kesehatan Holistik Indonesia
  2. Perkumpulan Para Pemijat Penyehatan Indonesia
  3. Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia
  4. Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia
  5. Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia
  6. Persaudaraan Pelaku & Pemerhati Pijat Refleksi Indonesia
  7. Persaudaraan Pelaku dan Pemerhati Akunpuntur Indonesia
  8. Perkumpulan Tuina Indonesia
  9. Pekumpulan Naturpatis Indonesia
  10. Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia
  11. Asosiasi Medikal Hipnoterapi Indonesia
  12. LSK – Pijat Akupresur Indonesia
  13. LSK – Sinshe TCM Indonesia / STAB Nalanda
  14. Yayasan Keluarga 70
  15. LSK Pijat Tradisional Indonesia

 

sumber:  https://www.gatra.com/

 

Menkes: Total Pembelian Obat e-Katalog 2017 Capai Rp 18 Triliun

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Farid Moeloek menyatakan bahwa transaksi pengadaan obat lewat sistem elektronik katalog atau e-katalog pada tahun 2017 sebesar Rp18 triliun.

"Pembelian e-katalog sudah tembus Rp18 triliun," kata Nila di Bekasi, Kamis (23/11/2017).

Menurut Menkes, transaksi e-katalog adalah sistem yang bagus karena terbuka untuk umum. Ia pun menyatakan jenis obat yang laris melalui sistem itu adalah obat generik karena harganya yang lebih murah dari obat paten.

Ia juga yakin pemakai layanan transaksi e-katalog akan meluas karena Indonesia merupakan populasi penduduk yang tergolong besar.

“Untuk farmasi kita mendorong dapat mandiri dan membuat obat-obatan yang layak dipakai masyarakat. Obat generik pun memiliki kasiat yang sama dengan obat paten," kata Nila.

Ia juga mendorong agar pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur e-Purchasing Berdasarkan e-katalog dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam proses pengadaan obat.

Selain itu, Nila juga menyatakan bahwa sistem itu bisa mengurangi adanya potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kalangan profesi kedokteran maupun manajemen rumah sakit.

"Suplier saat ini sedang kita dorong lewat e-katalog berikut pencantuman harganya, sehingga lebih banyak obat generik dengan harga lebih murah," katanya.

Ia juga menyatakan bahwa sistem itu bisa menutup celah oknum dokter yang sebelumnya bisa 'memainkan' harga pasaran obat karena harga yang tercantum dalam e-katalog bisa diakses masyarakat luas dan terawasi.

"Dokter sudah tidak mungkin lagi melakukan gratifikasi. Sistem ini bagus karena rumah sakit dapat memantau fluktuasi harga pasaran yang terbuka secara umum," kata Menkes Nila.

https://tirto.id/

 

Hari Kesehatan Nasional Berbuah Rekor Dunia

Jakarta Memperingati Hari Kesehatan Nasional 2017, Kementerian Kesehatan RI melakukan berbagai kegiatan diantaranya dengan senam peregangan yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Dari aktivitas itu, bukan hanya tercatat di rekor meraih rekor dunia sebagai senam peregangan dengan jumlah peserta terbanyak yakni mencapai lebih dari 120 ribu orang.

Awalnya senam peregangan ini diajukan untuk rekor di Indonesia saja. Namun, Direktur Rekor MURI, Jaya Suprana menolak hal tersebut.

“Senam hari ini diajukan sebagai rekor Indonesia, tapi setelah saya melihat apa yang terjadi di sini, ini bukan rekor Indonesia tapi rekor dunia. Belum pernah terjadi dimanapun. Jadi, kalian semua adalah pencipta rekor dunia,” kata Suprana saat memberikan kata sambutan ke para peserta senam peregangan di kawasan Bundaran HI, Minggu (12/11/2017).

Piagam penghargaan diberikan kepada Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek didampingi oleh pejabat tinggi Kementerian Kesehatan.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai kementerian atau lembaga lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Lembaga Administrasi Negara, hingga Badan Intelijen Negara, beberapa perwakilan duta besar Negara tetangga.

Senam peregangan merupakan salah satu aktivitas fisik yang masuk dalam fokus program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2017. Dua fokus Germas lainnya adalah makan buah, sayur, ikan, serta cek kesehatan secara berkala.

Senam ini dipilih sebagai salah satu cara meningkatkan aktivitas fisik masyarakat yang kini cenderung banyak duduk. Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek mengatakan senam peregangan tidak hanya berhenti di sini melainkan menjadi aktivitas rutin yang harus dilakukan setiap hari.

“Senam peregangan ini dilakukan tiga menit sehari dua kali. Kami menghimbau di seluruh kementerian atau lembaga, perkantoran pemerintah maupun swasta kita kebanyakan duduk di kantor, lakukan senam peregangan dua kali sehari setiap jam 10 dan jam 14,” imbuh Nila.

Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang ikut hadir dalam acara itu mengaskan agar masyarkat membiasakan hidup sehat. Beragam cara bisa dilakukan agar bisa tetap sehat, seperti dengan banyak bergerak, olahraga, dan makan sehat. Serta tidur cukup dan rutin memeriksakan kesehatan (deteksi dini).

Cara untuk menjaga kesehatan ternyata ada yang bisa dilakukan dengan murah dan tak perlu mengeluarkan uang.

“Obat penting, tapi berolahraga merupakan kebiasaan sehat. Tidak merokok, merupakan upaya kesehatan yang murah,” ujar Jusuf Kalla.

http://news.liputan6.com/

 

Penduduk Indonesia Berisiko Tinggi Terkena Katarak

Katarak atau kekeruhan lensa mata merupakan proses degeneratif yang pada umumnya karena faktor usia dan sampai saat ini merupakan salah satu penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia maupun dunia.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 yang dikeluarkan Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, prevalansi katarak adalah 0,1% per tahun atau setiap tahun di antara 1.000 orang terdapat seorang penderita katarak baru.

Penduduk Indonesia juga memiliki kecenderungan menderita katarak 15 tahun lebih cepat dibandingkan penduduk di daerah subtropis. Sekitar 16%-22% penderita katarak yang dioperasi berusia di bawah 55 tahun.

Sebagai rangkaian peringatan World Sight Day (WSD) atau Hari Penglihatan Sedunia yang peringatannya jatuh pada Kamis kedua pada Oktober dengan tema Make Vision Count , JEC menyelenggarakan Bakti Katarak di JEC @Kedoya.

“Bakti Katarak merupakan bentuk kontribusi JEC dalam rangka mengurangi jumlah penderita katarak. Hal ini juga sejalan dengan komitmen JEC mendukung program pemerintah Bebas Buta Katarak 2020,” kata Dr Setiyo Budi Riyanto SpM, Ketua Service Katarak dan Bedah Refraktif JEC dan Direktur Utama JEC @Menteng.

Dalam seluruh tindakan operasi katarak, JEC menerapkan standar baku tanpa melihat latar belakang pasien. Dukungan pengalaman dan pengetahuan tenaga medis dalam bidang kesehatan mata modern serta dukungan fasilitas layanan medik dan nonmedik terkini menjadi faktor kesuksesan pelaksanaan operasi.

Untuk setiap kegiatan Bakti Katarak, JEC menjalin kerja sama dengan Perhimpunan Dokter Mata Se- Indonesia (Perdami) dan Gerakan Matahati. “Sebagai upaya menghadirkan layanan terdepan kepada pasien, kami secara konsisten terus menerapkan teknologi mutakhir dan mengembangkan kualitas teknologi operasi mata serta dukungan fasilitas, tim medis dan nonmedis yang kompeten di bidangnya,” papar dr Budi.

Untuk diketahui, setiap tahunnya angka katarak di Indonesia terus mengalami peningkatan, di mana diperkirakan 280.000 angka katarak terus bertambah setiap tahunnya. Sementara penduduk dengan usia 50 tahun ke atas merupakan usia yang paling berisiko terkena katarak.

Namun, ada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan katarak terjadi di usia 40 tahun. Umumnya akibat penyakit diabetes melitus. Gula darah yang tidak terkontrol menyebabkan komplikasi pada penglihatan.

Selain diabetes, adanya trauma di bola mata juga bisa memicu katarak usia muda, meski angka kejadiannya masih kecil. Sejak awal berdirinya, JEC secara konsisten menyelenggarakan kegiatan operasi katarak gratis. Sepanjang 2017, sekitar 200 penderita katarak dari masyarakat kurang mampu telah menjalani operasi.

Sebagai tindakan edukasi dan pencegahan, JEC juga melakukan beberapa kegiatan penyuluhan dan seminar bekerja sama dengan lembaga atau institusi guna memberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan mata dan mengimbau secara rutin melakukan pemeriksaan.

“Dengan mengikuti penyuluhan dan seminar yang diselenggarakan JEC, kami berharap dapat membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya kesehatan mata,” kata dr Muhammad Yoserizal SpM, ketua panitia Bakti Katarak. (Sri Noviarni)

https://lifestyle.sindonews.com/

 

 

Menkes Dinilai Berhasil Selenggarakan Kesehatan Haji

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, menerima dua penghargaan penyelenggaraan kesehatan ibadah haji dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi atas keberhasilan penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia 2017 atau 1438 Hijriah.

“Saya menyambut gembira dan terima kasih kepada PPIH Bidang Kesehatan Arab Saudi dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) atas penghargaan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi atas kegiatan pembinaan pelayanan dan perlindungan kesehatan jemaah haji Indonesia,” kata Menkes dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (2/11).

Penghargaan yang diterima Menkes ialah “Health Awareness Ambassador Program in Hajj Season 1438 H for Indonesia Hajj Medical Mission 2017” yang sebelumnya telah diberikan oleh Kepala Program Kesadaran Kesehatan dalam Haji, Muneera Khaled Balahmar, kepada dr Etik Retno Wiyati di Gedung KKHI Mekah pada akhir September lalu.

Penghargaan yang kedua ialah penghargaan atas keberhasilan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Mekah dalam mendukung Program Kesehatan Haji tahun 1438 Hijriah yang sebelumnya diberikan Dirjen Pelayanan Kesehatan Daerah Mekah, Musthafa bin Jamil Baljun, kepada Melzan selaku Kepala Seksi KKHI Mekah di Auditorium RS Wiladah, Mekah, pada 26 September 2017.

Penghargaan ini diterima Indonesia mengingat sejumlah keberhasilan program penanganan kesehatan jemaah haji oleh KKHI, antara lain kegiatan promotif preventif oleh Tim Promotif Preventif, pelayanan kuratif di KKHI, dan pelayanan gerak cepat di lapangan. cit/E-3

http://www.koran-jakarta.com

Puan pastikan penanganan kekerdilan juga entaskan kemiskinan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan penanganan masalah kekerdilan pada anak atau "stunting" juga akan mengentaskan kemiskinan di desa-desa.

"Jika sudah ditetapkan mana saja desa di kabupaten itu, dengan program-program yang sudah dimiliki oleh kementerian-lembaga negara tadi, bukan tidak mungkin kalau program intervensi penangan stunting ini dapat menjadi program pengentasan kemiskinan di desa-desa," kata Puan dalam rapat koordinasi tingkat menteri tentang penanganan kekerdilan di kantor Kemenko PMK Jakarta, Rabu.

Menurut Puan, pembangunan sarana sanitasi, embung desa, sarana air bersih, PAUD, Polindes dan sebagainya dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk melakukan pencegahan tetapi juga dapat mulai membudayakan gerakan hidup bersih dan sehat.

Program intervensi penanganan kekerdilan pada anak menyasar delapan kabupaten untuk tahun 2017.

Sementara itu, program intervensi penanganan kekerdilan di tahun 2018 akan menyasar 100 kabupaten-kota.

"Pada dasarnya semua kementerian dan lembaga sudah punya program intervensi penanganan stunting. Yang terpenting sekarang adalah kita harus menentukan dengan jelas mana saja desa yang menjadi lokasi sasaran program intervensi ini," tutur Menko PMK.

Desa yang akan ditentukan menjadi sasaran program intervensi adalah desa yang punya angka kekerdilan tinggi dan kekurangan sarana sanitasi, air bersih serta fasilitas layanan kesehatan.

Prevalensi anak yang mengalami kekerdilan di Indonesia tercatat 27,5 persen pada 2016. Angka tersebut telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dan lebih rendah dari target penurunan stunting yang sebesar 28 persen.

"Meskipun menurun, stunting tetap jadi masalah serius bagi kita," tegas Menko PMK. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan angka prevalensi kekerdilan maksimal 20 persen.

http://www.antaranews.com/

 

Mugabe, pemimpin kontroversial Zimbabwe jadi duta badan kesehatan PBB

WHO, badan kesehatan dunia PBB, menunjuk Presiden Robert Mugabe dari Zimbabwe sebagai 'duta' lembaga itu untuk membantu mengatasi penyakit tidak menular.

Pimpinan WHO yang baru Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji Zimbabwe atas komitmennya terhadap kesehatan masyarakat.

Namun para pengamat mengatakan bahwa di masa pemerintahan Mugabe yang sudah berlangsung selama 37 tahun, layanan kesehatan Zimbabwe justru memburuk.

Disebutkan, pemerintah sering tidak membayar gaji para staf dinas kesehatan, sementara pasokan obat-obatan pun sering mengalami kelangkaan.

Dr Tedros, warga Etiopia, adalah orang Afrika pertama yang memimpin WHO.
Dia terpilih dengan mandat untuk menangani politisasi yang dirasakan di dalam organisasi PBB tersebut.
Pada Juni lalu, Dr Tedros menggantikan Margaret Chan, yang telah 10 tahun memimpin WHO.

Keputusan kontroversial

Imogen Foulkes, BBC News, Jenewa

Penunjukan Robert Mugabe yang berusia 93 tahun ini menimbulkan keheranan di antara banyak negara anggota WHO dan para donor.
Status sebagai duta WHO memang sekadar merupakan status yang sangat simbolis. Namun simbolisme memberikan status itu kepada orang yang kepemimpinannya di Zimbabwe, menurut para pengamat, penuh dengan catatan pelanggaran hak asasi manusia berat, seentara layanan kesehatan negeri itu juga merosot, akan sangat tidak populer.

http://www.bbc.com/