Menag dan Menkes Rapat dengan DPR Bahas Kesehatan Jemaah Haji

Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan menggelar rapat kerja komisi bersama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek. Rapat kerja ini membahas kesiapan kesehatan jemaah haji asal Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IX Dede Yusuf di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, (5/6/2017). Sebelumnya rapat sempat dipending beberapa menit menunggu anggota komisi IX lainnya.

"Hari ini kita adalah rapat kerja komisi terkait kesehatan haji, karena rapat kerja komisi yang terkait dengan penyelenggaraan kesehatan haji merupakan bagian dari wilayah kerja kami," kata Dede mengawali sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, komisi IX juga hendak mendengarkan persiapan koordinasi antara Kemenag dan Kemenkes terkait persiapan haji. Dede menyebut 50 persen jemaah haji asal Indonesia berada dalam kondisi yang risiko tinggi (risti). Menag kemudian mengawali rapat dengan menyampaikan pemaparannya terkait persiapan haji.

"Terkait dengan koordinasi dengan Kemenkes, jadi Alhamdulillah berdasarkan tahun sebelumnya, sejak tahun 2016 terbit Permenkes. Intinya di sana diatur terkait dengan kemampuan bagi seorang calon jemaah haji untuk berangkat haji," kata Lukman.

Lukman menyebut selama ini kemampuan calon jemaah untuk berangkat haji (Istita'ah) hanya dilihat dari aspek finansial. Ternyata kemampuan kesehatan jasmani jemaah juga penting dan sangat mempengaruhi.

"Koordinasi yang dilakukan juga dengan pengecekan kesehatan dengan 2 tahap. Tahap pertama pengecekan kesehatan setiap kecamatan. Tahap kedua tingkat kabupaten kota termasuk vaksinasi miningitis yang wajib bagi seluruh jemaah haji dunia," sebut Lukman.
(nvl/imk)

https://news.detik.com/

 

Peliknya Penyediaan Obat Hepatitis C yang Terjangkau Publik

Penyakit Hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang termasuk di Indonesia.

Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI pada 2013 mengungkap data lebih dari 1,01 persen penduduk Indonesia, atau 3 juta orang terinfeksi Virus Hepatitis C. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki berusia antara 20-40 tahun.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pengobatan standar hepatitis C merupakan gabungan interferon dengan ribavirin yang dipakai selama 48 minggu.

Sayangnya, kombinasi ini menimbulkan efek samping seperti depresi, neutropenia, trombositopenia, anemia, kelelahan, demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Selain itu, kombinasi obat ini memiliki 45 persen tingkat kesembuhan.

Kemajuan yang dicapai pada terapi hepatitis C kronik adalah penemuan Direct Acting Antivirals (DAA). Obat-obatan dalam golongan DAA memiliki tingkat tanggapan virologi berkelanjutan yang lebih baik terhadap HCV dengan angka kesembuhan diatas 90%.

Saat ini ada beberapa inisiasi dilakukan agar obat DAA tersedia di Indonesia. Salah satunya, melalui pengadaan obat program Kementerian Kesehatan atau donasi perusahaan farmasi.

Namun, menurut Edo Agustian, Koordinator Nasional PKNI, pengadaan obat ini dirasa masih lambat.

“Hambatan lain adalah mahalnya biaya tes dan diagnosa untuk pengobatan Hepatitis C,” tambah Edo.

Salah satu program pemerintah untuk mengobati 6000 pasien dengan menggunakan DAA jenis Sofosbuvir, Simeprevir, dan Ribavirin tidak dapat sepenuhnya diterapkan.

Menurut hasil pemantauan Hepatitis C oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2007-2012, 27,5 persen dari pengidap Hepatitis C di Indonesia adalah pengguna napza suntik.

Sementara itu, obat DAA jenis simeprevir tidak dapat digunakan bersamaan dengan obat-obatan HIV yang umum digunakan untuk pengobatan pada orang yang hidup dengan HIV di Indonesia karena terdapat kontradiksi.

“Sebenarnya ada obat jenis DAA yang bisa bekerja pada setiap jenis tipe virus (pan-genotipe) yaitu jenis Daclastavir yang juga bisa dipakai untuk oleh pasien hepatitis C dengan koinfeksi HIV. Namun, proses pendaftaran Daclatasvir di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berjalan sangat lambat,” kata Caroline Thomas, Program Manajer PKNI.

Itu sebabnya pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan obat DAA ini.

"Obat-obatan DAA untuk Hepatitis C penting untuk penanggulangan penyakit Hepatitis C di Indonesia, dan sudah selayaknya obat ini menjadi obat yang ditanggung oleh asuransi negara, BPJS. Oleh karena itu kami mendorong obat jenis DAA untuk Hepatitis C masuk dalam Formularium Nasional agar obat jenis ini dapat diakses masyarakat luas dengan mudah dan murah." ujar dr. Irsan Hasan, Sp.PD-KGEH yang bertindak sebagai Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI.) (SYS)

http://www.cnnindonesia.com/

 

Pemerintah Jerman Puji Pelaksanaan Program JKN

22meiPemerintah Jerman memuji program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Program tersebut dinilai mampu berkembang secara signifikan.

Pujian itu disampaikan Menteri Kesehatan Jerman, Hermann Grohe dalam disela-sela pertemuan bilateral G-20 Health Ministers Meeting di Berlin, Jerman, Sabtu (20/5). Pertemuan tersebut berlangsung pada 19-20 Mei 2017.

Grohe menambahkan, pihaknya bersedia membantu pemerintah Indonesia agar target program JKN untuk cakupan semesta (universal coverage) pada 2019 dapat tercapai. Sehingga program tersebut bisa dimanfaatkan seluruh penduduk Indonesia secara optimal.

Hal lain yang dibicarakan dalam pertemuan itu, seperti dalam siaran persnya, adalah rencana sejumlah kerja sama dalam bidang kesehatan. Antara lain, disebutkan, pertukaran tenaga ahli untuk peningkatan kapasitas riset dan pemeliharaan alat kesehatan pada berbagai rumah sakit di Indonesia.

"Kami juga sepakat untuk kerja sama dalam bidang farmasi, termasuk kemungkinan mengembangkan vaksin baru," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Nila FA Moeloek.

Kedua Menteri Kesehatan menyepakati pentingnya negara-negara G-20 untuk meningkatkan kerja sama dalam guna mengatasi ancaman kesehatan global. Negara yang tergabung dalam G-20 perlu memainkan peran kepemimpinan dalam menjamin keamanan kesehatan global.

"Track kesehatan dalam platform G-20 sangat penting, hal itu terkait kapasitas sumber daya manusia suatu negara dalam merelasisasikan potensi ekonominya," ucap Nila Moeloek.

Pertemuan para Menteri Kesehatan G-20 baru pertama kali diselenggarakan di Berlin, sejak pertemuan KTT G-20 digagas pada 2008 lalu. Jerman sebagai Ketua G-20 berkomitmen untuk menjadikan kesehatan global sebagai salah satu prioritas kerja sama penting dalam lingkup G-20. (TW)

 

Perlunya Optimalisasi Peran Pemda demi Keberlanjutan Program JKN

Perlu optimalisasi peran pemerintah daerah (Pemda) demi keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan itu, antara lain berbentuk alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur dan peraturan daerah (perda) dan kepesertaan JKN.

"Dalam Undang-Undang (UU) No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan kewajiban Pemda mengalokasikan 10 persen dari APBD untuk sektor kesehatan," kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Bayu Wahyudi dalam Temu Koordinasi BPJS Kesehatan dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, di Jakarta, Kamis (18/05).

Alokasi anggaran 10 persen dari APBD, lanjut Bayu, untuk kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, dan pemenuhan fasilitas kesehatan termasuk didalamnya kelengkapan dokternya. "Kesiapan ini penting saat program JKN berlaku secara universal coverage bagi seluruh penduduk Indonesia pada 1 Januari 2019," tuturnya.

Bayu memaparkan, perkembangan program Jamkesda yang kini terintergrasi dengan program JKN. Data per 1 Mei 2017, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, ada 491 kabupaten/kota yang memiliki Jamkesda dan 23 kabupaten/kota belum punya.

"Dari angka itu, tercatat 453 Pemda sudah mengintegrasikan program Jamkesda-nya ke JKN, dengan jumlah peserta secara keseluruhan sebesar 16.942.664 orang," kata Bayu.

Pada kesempatan yang sama, Bayu juga menjelaskan pada 2016, sejumlah Pemda masih memiliki hutang iuran JKN ke BPJS Kesehatan sebesar 14 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 persen merupakan hutang iuran pada program Jamkeda.

"Jika masalah hutang tidak diselesaikan segera, dikhawatirkan kondisi ini akan mempengaruhi kestabilan program JKN , baik jangka pendek maupun jangka panjang," tuturnya.

Karena itu, Bayu mengimbau, pada Pemda yang masih berhutang iuran agar segera 9menyelesaikan urusannya tersebut. Selain juga membayar iuran JKN yang saat ini berjalan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kepatuhan dalam membayar iuran juga penting demi keberlanjutan program JKN," kata Bayu menegaskan.

Selain itu, Pemda juga diminta untuk memperluas akses pendaftaran bagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN. Pemda DKI Jakarta bahkan telah memiliki loket pendaftaran BPJS Kesehatan di setiap kantor kelurahan.

"Pemda perlu memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai peserta JKN. Terbukanya akses pendaftaran peserta seluas-luasnya akan mempercepat tercapainya universal health coverage," ujarnya.

Disebutkan, hingga 12 Mei 2017, jumlah peserta JKN sebesar 177.400.222 jiwa. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ada 20.772 unit, yang terdiri dari 9.825 Puskesmas, 4.502 dokter praktik perorangan, 5.286 klinik pratama, 15 RS tipe D pratama, dan 1.144 dokter gigi praktik perorangan.

BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan 5.344 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang di dalamnya mencakup 2.137 RS dan klinik utama, 2.219 apotek, dan 988 optik. (TW)

DJSN : Pemerintah Harus Dorong RS Swasta Bergabung dalam Program JKN

Pemerintah perlu mendorong lebih banyak lagi rumah sakit swasta untuk bergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Mengingat, keluhan terbesar saat ini terkait dengan akses dan kualitas layanan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

"Jika hanya mengandalkan uang pemerintah, kebutuhan masyarakat akan rumah sakit baru di berbagai daerah akan sulit dipenuhi," kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Sigit Prio Utomo disela Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit di Jakarta, Kamis (18/5).

Pertemuan nasional ini dihadiri sejumlah manajemen rumah sakit pemerintah dan swasta, asosiasi fasilitas kesehatan rujukan seperti Persi (Perhimpunan Rumah Sakit Swasta Indonesia), asosiasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dewan Pertimbangan Medis, Dewan Pertimbangan Klinik, serta Tim Kendali Mutu dan Biaya.

Karena itu, Sigit menambahkan, pemerintah harus mengajak rumah sakit swasta untuk bisa bergabung dalam program JKN. Sehingga pemerintah tak perlu direpotkan lagi dengan pembangunan rumah sakit baru.

"Apa yang jadi keberatan rumah sakit swasta untuk tergabung dalam JKN, itulah yang harus dicarikan solusinya. Padahal, program JKN semesta (universal coverage) pada 2019 sudah di depan mata," ujar Sigit menegaskan.

Sebelumnya Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Maya Armiarny Rusady menyebutkan salah satu urgensi selama 4 tahun pelaksananan program JKN adalah pembenahan kualitas pelayanan di rumah sakit atau FKRTL.

"Kualitas pelayanan rumah sakit yang dikeluhkan, antara lain pembebanan iur biaya di luar ketentuan, ketiadaan sistem antrian pelayanan yang pasti dan transparan, kuota kamar rawat inap, serta ketersediaan obat," ucap Maya.

Karena itu, lanjut Maya, melalui pertemuan tahunan manajemen rumah sakit ini diharapkan rumah sakit mitra kerja BPJS Kesehatan dapat mengambil inisiatif untuk proses perubahan menuju standar pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Keberhasilan program JKN tak lepas dari dukungan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan selaku mitra BPJS Kesehatan. Karena itu, perlu terus ditingkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan, tentunya dengan kendali mutu agar program dapat berkelanjutan," kata Maya.

Tercatat, hingga akhir tahun 2016 total pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan mencapai 192,9 juta kunjungan/kasus. Dari jumlah itu, sebanyak134,9 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama/Swasta).

"Sisanya sebesar 50,4 juta kunjungan masuk dalam kategori Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik/RS) dan 7,6 juta kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RS)," tuturnya.

Ditambahkan, 1 Mei 2017, jumlah peserta JKN per 1 Mei 2017 mencapai 176.738.998 jiwa. BPJS Kesehatan bekerja ama dengan 20.775 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (puskesmas, klinik Pratama, dokter prakter perorangan, dan lain-lain).

"Selain itu masih ada 5.257 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, yang terdiri dari 2.128 rumah sakit, serta 3.192 faskes penunjang seperti apotik dan optik, yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Maya menandaskan.

Sementara itu Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Bambang Wibowo mengemukakan, selain pengobatan (kuratif) pemerintah terus menggalakkan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Selain masyarakat menjadi produktif karena bertubuh sehat, kegiatan itu dapat menekan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan pemerintah.

"Jika masyarakat Indonesia lebih sehat maka biaya kuratif akan lebih kecil," kata Bambang Wibowo menandaskan. (TW)

Badan Usaha Kini Bisa Urus Izin Sekaligus Kepesertaan Program Jaminan Sosial

18mei bBadan usaha baru kini bisa mengurus perizinan dokumen, sekaligus program jaminan sosial baik pada kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme layanan satu pintu itu dilakukan guna memangkas prosedur registrasi agar lebih praktis dan cepat.

"Sistem baru ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah Ease of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha di Indonesia," kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris usai penandatangan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, di Jakarta, Selasa (16/5).

Hadir dalam kesempatan itu Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto.

Dijelaskan, layanan satu pintu semacam itu akan terkoneksi dengan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) di Jakarta dan Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) di Surabaya, dan Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Melalui layanan satu pintu ini, badan usaha baru saat mengurus dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada BPTSP/BKPPM, maka secara otomatis akan terdaftar dalam Program Jaminan Sosial melalui Formulir Pendaftaran Bersama (FPB) dan Aplikasi Pendaftaran Terpadu (APT)," tuturnya.

Aplikasi itu, ditambahkan Fachmi, memberi kemudahan bagi badan usaha untuk mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pada saat melakukan pengurusan izin usaha di BPTSP.

Badan usaha baru yang dimaksud adalah badan usaha yang sedang memproses pengurusan perizinan badan usaha. Bisa juga badan usaha yang sudah memiliki perizinan badan usaha, namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mengurus dokumen perizinan tersebut, badan usaha baru dapat menggunakan aplikasi online pelayanan publik atau datang langsung ke titik pelayanan publik setempat.

“BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga menawarkan kemudahan tak hanya pada pendaftaran, tetapi juga penagihan, pembayaran serta pelaporan iuran, khususnya bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)," katanya.

Bagi BPJS Kesehatan komitmen itu menjadi salah satu fokus utama. Selain merancang berbagai rencana strategis pelayanan lain untuk mendukung cakupan kepesertaan dan kepuasan peserta.

Hal senada dikemukakan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto. Kemudahan tersebut diharapkan berpengaruh pada kepatuhan badan usaha atas regulasi yang ada bagi tenaga kerja di Tanah Air. Sehingga program Jaminan Sosial bisa berjalan efektif, efesien dan terkoordinasi.

Ditanya soal target kepesertaan baru, Agus menyebutkan 25,2 juta pekerja baru sudah terdaftar dalam program Jaminan Sosial. Dengan demikian, hak-hak mereka sebagai pekerja terlindungi. Termasuk jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya. (TW)

Menteri Kesehatan: Sepertiga Penduduk Indonesia Perokok

Lebih dari sepertiga atau 36,3 persen penduduk Indonesia saat ini menjadi perokok. “Bahkan 20 persen remaja usia 13-15 tahun adalah perokok,” kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek saat membuka Indonesian Conference on Tobacco or Health di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 15 Mei 2017.

Hal yang lebih mencengangkan, kata Nila, saat ini, remaja laki-laki yang merokok kian meningkat. Data pada tahun lalu memperlihatkan peningkatan jumlah perokok remaja laki-laki mencapai 58,8 persen. “Kebiasaan merokok di Indonesia telah membunuh setidaknya 235 ribu jiwa setiap tahun,” ujarnya.

Nila menuturkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menempatkan Indonesia sebagai pasar rokok tertinggi ketiga dunia setelah Cina dan India. Prevalensi perokok laki-laki dewasa, kata dia, saat ini bahkan paling tinggi di dunia. “Akibatnya, Jaminan Kesehatan Nasional harus menanggung beban dari penyakit tidak menular (PTM) ini paling tinggi,” ucapnya.

Menurut Nila, kerja keras untuk mencegah peningkatan perokok pemula bukan semata tanggung jawab pemerintah, tapi juga lintas sektor, di antaranya melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kantor Kepala Staf Kepresidenan, dan Kementerian Keuangan.

Adapun Kementerian Kesehatan, Nila melanjutkan, telah melakukan beberapa program pengendalian tembakau, antara lain kawasan tanpa rokok dan klinik berhenti merokok bebas biaya. “Saat Indonesia mengalami bonus demografi, kita memerlukan generasi yang sehat dan produktif,” katanya.

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Ridwan Thaha menuturkan biaya yang ditanggung akibat konsumsi tembakau saat ini sangat tinggi. “Pada 2013 saja, beban yang ditanggung Rp 378 triliun,” tuturnya.

https://nasional.tempo.co/

 

Daftar Kepesertaan JKN Kini Bisa Lewat Telepon

16mei kkiMasyarakat kini bisa mendaftar kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hanya lewat telepon, yaitu melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400. Semua proses pendaftaran hingga pengantaran kartu tidak dipungut bayaran.

"Namun program ini baru berlaku untuk peserta mandiri," kata Direktur Direktur Kepesertaan dan Pemasaran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Andayani Budi Lestari saat berkunjung ke BPJS Care Center di Jakarta, Senin (15/5).

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Grup Kepesertaan dan UPMP4 BPJS Kesehatan, Heriyanto, Direktur Bussiness Process Management (BPM) dan Global Service Infomedia, Andang Ashari dan General Manager Operation Enterprise Infomedia, Donny Sulistian.

Andayani menjelaskan, proses pendaftaran melalui call center milik BPJS Kesehatan itu telah diujicobakan selama 3 bulan, yakni sejak awal Maret 2017. Dengan demikian, masyarakat tak perlu antri di kantor cabang BPJS Kesehatan untuk menjadi peserta baru atau perubahan data peserta.

"Jadi call center ini tak hanya melayani pertanyaan dan pengaduan masyarakat serta bertanya pada dokter seperti biasanya, tetapi juga bisa untuk mendaftar maupun perubahan data peserta," ujarnya.

Andayani menyebutkan, calon peserta yang akan mendaftar hanya perlu menyebut nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, kelas perawatan dan nama fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang dipilih, email dan nomor telepon. Selain alamat rumah untuk pengiriman kartu.

"Pendaftaran kepesertaan ini tak hanya untuk diri sendiri, tetapi bisa juga untuk keluarga, kerabat atau tetangga yang akan ditolong," ucapnya.

Andayani menambahkan, setelah agent Care Center menyatakan pendaftaran via telepon selesai, maka nomor Virtual Account (VA) akan dikirim ke nomor ponsel atau email calon peserta. Setelah itu, peserta diminta membayar iuran pertama paling lama 30 hari setelah VA diterbitkan.

"Peserta yang mendaftar via Care Center wajib melakukan pembayaran pertama ke bank, selanjutnya dilakukan dengan mekanisme autodebet. Jadi tak perlu repot ke bank setiap bulan untuk membayar iurannya," katanya.

BPJS Kesehatan sebelumnya juga mengembangkan pendaftaran melalui Sistem Dropbox di Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Kantor Kelurahan, dan Kantor Kecamatan serta Pendaftaran melalui PPOB/mitra kerja BPJS Kesehatan.

Pendaftaran melalui mitra kerja dilakukan dengan membuka Point of Service di pusat perbelanjaan seperti mall. Saat ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan PT Lippo Karawaci dan tidak menutup kemungkinan kerja sama dengan institusi lainnya.

Disebutkan, per 5 Mei 2017, jumlah peserta JKN mencapai 176.982.157 jiwa. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan lebih dari 20 ribu FKTP yang terdiri atas 9.825 puskesmas, 5.279 klinik pratama, 4.504 dokter prakter perorangan, 1.143 dokter gigi praktik perorangan, dan 15 RS tipe D pratama.

Selain itu, BPJS Kesehatan juta telah bermitra dengan 5.337 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang mencakup 2.135 rumah sakit (termasuk di dalamnya klinik utama), 2.216 apotek, dan 986 optik yang tersebar di seluruh Indonesia. (TW)