Ujian Ulang Pelatihan Penelitian Kebijakan
Pengantar Penelitian Kebijakan untuk Para Dosen Poltekes
Latar Belakang
Selama lebih dari 20 tahun terakhir, terdapat ekspansi besar-besaran dalam literatur akademik yang membahas tentang kebijakan kesehatan maupun area lain terkait kesehatan dan pengobatan dalam konteks ilmu sosial. Kebijakan kesehatan bahkan tidak hanya dibahas oleh kalangan akademisi maupun professional kesehatan dan medis, tapi juga oleh para politisi, kelompok masyarakat, serta media dan umum. Hal ini disebabkan karena pelayanan kesehatan semakin berkembang menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, di saat pertumbuhan dan perkembangan yang banyak menimbulkan ketidakpastian; merupakan dasar yang penting untuk perdebatan dalam politik (the basis of important policy debates).
Apa itu Kebijakan Kesehatan?
Health policy embraces courses of action that affect the set of institutions, organizations, services, and funding arrangements of the health care system. It goes beyond health services, however, it includes actions or intended actions by public, private, and voluntary organizations that have an impact on health ( Walt, 1994).
Secara sederhana, kebijakan kesehatan dipahami persis sebagai kebijakan publik yang berlaku untuk bidang kesehatan. Pemahaman tentang arti kebijakan kesehatan dilengkapi oleh Janovsky & Cassels (1996), sebagai : “ The networks of interrelated decisions which together form an approach or strategy in relation to practical issues concerning health care delivery”. Atas dasar itu ia membagi kebijakan kesehatan dalam Kebijakan teknis (technical policies) atau kebijakan operasional (operational policies) yang cenderung bernuansa pelaksanaan kegiatan dan Kebijakan institusional (institutional policies) atau kebijakan strategis (strategic policies) yang cenderung bernuansa strategis.
Oleh karena itu, ada yang melihat kebijakan kesehatan sebagai kebijakan publik karena memang merupakan kebijakan publik yang berlaku untuk bidang kesehatan.
Kebijakan Transformasi Kesehatan di Indonesia
Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan melakukan kebijakan transformasi kesehatan dengan menempatkan layanan primer sebagai hal penting. Berbagai kebijakan publik di layanan primer sampai rujukan dilakukan dengan dukungan berbagai kebijakan pendanaan, SDM, logistik obat, dan teknologi kesehatan. Berbagai kebijakan besar antara lain: kebijakan penurunan stunting, kebijakan penyebaran alat USG ke puskesmas, penyebaran alat antropometeri, pengembangan ketahanan industri obat dan alat kesehatan, pemerataan SDM kesehatan dan berbagai hal lainnya. Berbagai kebijakan tersebut diperkuat dengan adanya UU no 17 tahun 2023 yang bersifat Omnibus Law mengenai Kesehatan.
Mengapa pelaksanaan kebijakan perlu diteliti?
Dalam hal ini ada pertanyaan penting mengenai apa impact kebijakan tersebut ke proses pembangunan kesehatan dan juga status kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan tersebut perlu diteliti dengan pendekatan riset kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan. Dalam hal ini ada pertanyaan, siapa yang akan memonitor dan mengevaluasi kebijakan ini?
Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang. Pemahaman kalangan akademis yang membidangi masalah kebijakan kesehatan mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Hal ini menjadi kendala yang menyebabkan hasil analisis dan riset kebijakan yang dikembangkan oleh peneliti kebijakan kesehatan belum dapat menjelaskan berbagai kesenjangan atau permasalahan yang melatarbelakangi belum efektifnya pengelolaan kebijakan yang dilaksanakan.
Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan kapasitas peneliti kebijakan. Salah satunya melalui pelatihan metode penelitian kebijakan kesehatan untuk para peneliti yang tergabung dalam jaringan kebijakan kesehatan di Indonesia.
Seri Webinar ini merupakan pengantar bagi para dosen Poltekkes di Indonesia untuk memahami penelitian kebijakan untuk monitoring implementasi dan evaluasi. Dari webinar ini diharapkan para dosen Poltekes tertarik untuk mengikuti pelatihan riset implementasi.
Tujuan
Kegiaran series webinar ini bertujuan untuk:
- Memahami penelitian kebijakan untuk para peneliti kebijakan kesehatan di Indonesia
- Memahami penelitian implementasi kebijakan
- Memahami peran advokasi dan policy brief
- Memulai penulisan proposal.
Setelah melaksanakan rangkaian webinar series, kegiatan dilanjutkan dengan beberapa pelatihan, sebagai berikut:
- Pelatihan terstruktur untuk menguasai metode riset kebijakan dan riset implementasi
- Pelatihan terstruktur untuk menulis policy brief
- Pelatihan untuk melakukan advokasi kebijakan.
Metode
Pelatihan ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode Webinar dengan Ujian. Webinar gratis, sementara ujian diselenggarakan untuk menguji 4 topik sekaligus untuk mendapatkan sertifikat pelatihan
KEGIATAN WEBINAR
Rangkaian Kegiatan Webinar
| Waktu (Wib) | Kegiatan | Narasumber |
Pengantar Riset Kebijakan |
||
|
Kamis, |
Riset Kebijakan Kesehatan Sebagai Peluang Policy Windows
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D – Guru Besar FK-KMK UGM Dr. Gabriel Lele, M.Si – Dosen FISIPOL UGM |
|
Pengantar Riset Implementasi |
||
|
Kamis, |
Urgensitas Riset Implementasi untuk Penelitian Kebijakan Kesehatan Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D, FRSPH – Dekan FK-KMK UGM dr. Likke Putri, MPH, Ph.D – Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM |
|
Pengantar Menulis Policy brief |
||
|
Rabu, |
Menerjemahkan Hasil Riset untuk Proses Kebijakan melalui Policy Brief
Shita Listyadewi – Kepala Divisi Public Health PKMK FK-KMK UGM Tri Muhartini, M.P.A – Peneliti PKMK FK-KMK UGM |
|
Penulisan Proposal Penelitian |
||
|
Jumat, |
Sambutan Menteri Kesehatan RI - Ir. Budi Gunadi Sadikin, S.Si., CHFC, CLU., Best Practice Menulis Proposal Penelitian Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D – Guru Besar FK-KMK UGM Tanggapan Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan - Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes |
|
Target Peserta
Dosen-dosen Poltekkes di Indonesia
Sertifikat Peserta
Sertifikat akan didapatkan dengan cara mengikuti ujian pada 11 - 14 Maret 2024 secara online/daring melalui Plataran Sehat.
Biaya ujian
- Institusi/kelompok: Rp 500.000,- (maksimal 3 orang per kelompok per institusi, jika lebih dari 3 yang akan mengikuti dikenakan biaya kelipatan)
- Individu/perorangan : Rp. 200.000,-
Link pendaftaran ujian https://bit.ly/Reg-UjianPoltekkes
Judicial Review UU Kesehatan
Sidang Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023. Kamis, 7 Desember 2023
Sidang Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023. Senin, 18 Desember 2023
Reportase Hospital Tour Prince of Wales Hong Kong
8 Desember 2023
Setelah peserta mengikuti rangkaian kegiatan knowledge event dan kursus kebijakan pada 4-7 Desember 2023. Panitia Asia Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) bersama otoritas Rumah Sakit Hong Kong dan Rumah Sakit Prince of Wales memberikan hospital tour untuk peserta pada 8 Desember 2023. Hospital tour ini dipandu oleh Professor Chin-tim Hung dan Dr Leung Kwan Wa Maria serta tenaga kesehatan lainnya.
Hospital tour dimulai dengan pengenalan bagian dari gedung yang berada di sekitar Shaw Auditorium. Hung menjelaskan bahwa rumah sakit memiliki 1600 tempat tidur dan sedang ada pembangunan gedung baru sehingga dapat menampung 2400 tempat tidur. RS baru tersebut diperkirakan akan beroperasi pada 2027 dengan bantuan dari sektor privat.
Lokasi kedua dari hospital tour adalah Departemen Family Medicine yang dipandu oleh Dr Leung Kwan Wa Maria. Maria menunjukan lokasi layanan Family Medicine memberikan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat melalui klinik rawat jalan umum dan Klinik Spesialis Kedokteran Keluarga. Sasaran utama pasien mereka adalah lansia, kelompok berpendapatan rendah, dan penderita penyakit kronis. Di Departemen Family Medicine mereka memiliki mesin Penjadwalan Mandiri untuk Pengambilan Darah sebelum masuk ke ruang tunggu. Melalui mesin tersebut pasien dapat mengatur jadwal dan lokasi pemeriksaan darahnya sendiri. Selain itu, Maria juga menjelaskan bahwa Otoritas Rumah Sakit di Hong Kong juga memiliki rekam medis yang terintegrasi sehingga pasien yang pindah fasilitas kesehatan tidak perlu melakukan pendaftaran ulang dan membawa bukti riwayat penyakit sebelumnya, semua fasilitas kesehatan di Hong Kong dapat mengaksesnya data pasien berdasarkan nomor kependudukan.
Departemen Family Medicine ini memiliki jejaring yang terdiri dari 10 Klinik Rawat Jalan Umum (General Outpatients Clinics) dan 3 Klinik Spesialis Kedokteran Keluarga (Family Medicine Specialist Clinic FMSC). Dari presentasi yang disampaikan oleh Dr Lee Man Kei, GOPC telah dikunjungi oleh 469,260 pasien dan FMSC telah dikunjungi 43,157 pasien. Pasien dari GOPC berkaitan dengan kasus penyakit episodik dan membutuhkan tindak lanjut rutin untuk penyakit kronis. Sementara pasien di FMSC mayoritas rujukan penanganan rujukan dari Spesialis Klinik Lainnya.
Peserta tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk mengenal RS Prince of Wales, Dr Maria juga menyiapkan beberapa sesi presentasi. Sesi pertama membahas sistem layanan primer di Hong Kong yang dilaksanakan oleh publik dan privat. Peranan publik melalui Biro Kesehatan Hong Kong yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan untuk mengelola kesehatan masyarakat. Sementara privat menyediakan layanan primer melalui praktik mandiri dan pengobatan China mandiri. Layanan primer di Hong Kong ini sangat terhubung dengan Otoritas Rumah Sakit yang mengelola layanan sekunder terdiri dari RS, klinik rawat jalan umum, spesialis dan pengobatan China. Di bawah otoritas RS di Hong Kong, terdapat 7 kluster dengan 74 Klinik Rawat Jalan umum dengan jumlah kunjungan 5,2 juta pasien. Pengelolaan layanan primer dan sekunder Hong Kong masih mengalami tantangan seperti RS Publik memberikan perawatan 90% pasien rawat inap.
Tantangan lainnya layanan rawat jalan dan rawat inap banyak memiliki pasien dengan penyakit kronis dan waktu tunggu yang lama untuk kasus baru di Rawat Jalan Klinik Spesialis. Tantangan ini ditangani dengan Hong Kong berupaya menerapkan model integrasi antara layanan primer, layanan sekunder, pasien, privat, pasien, komunitas dan program pemerintah. Dalam model integrasi tersebut, setiap elemen dihubungkan dengan program pemerintah Hong Kong yang semuanya saling berkaitan. Seperti untuk layanan primer (GOPC) dan RS dapat terhubung dibutuhkan hubungan dengan FMSC, dan untuk GOPC dapat terhubung dengan pasien membutuhkan hubungan dengan District Health Center (DHC). Kemudian untuk layanan primer dapat melibatkan swasta dibutuhkan PPP dan untuk melibatkan NGO layanan primer dapat menggunakan Smart Hub. Sistem integrasi Hong Kong dari setiap layanan dan kelompok sasaran tersebut memiliki media yang mengubunghungkannya. Utamanya adalah DHC yang baru-baru ini dilaksanakan Hong Kong dengan peranan sebagai penghubung GOPC maupun Family Doctor. Selain itu, pelaksanaan promosi, preventif, screening dan manajemen kasus dilakukan oleh DHC. Hasil dari temuan screening DHC dihubungkan ke GPOC maupun Family Doctor sebagai gatekeeper untuk ditindaklanjuti pelayanan kesehatan sekunder.
Dari paparan dalam hospital tour, terdapat hal pelibatan NGO yang layanan primer yang menjadi poin penting lainnya. Di Hong Kong, pemerintah memberikan dukungan kepada NGO untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dukungan berupa dana ini ditindak lanjuti oleh Departemen Kesehatan dan Otoritas RS untuk berkolaborasi dengan NGO melalui program SMART Hub.
Dalam program tersebut, NGO yang berada di remote area Hong Kong diharapkan dapat membantu pemenuhan layanan primer masyarakat dengan Telemedicine. Pemenuhan layanan ini dilakukan dengan NGO mendapatkan alat kesehatan pintar, membantu pelaksanaan telekonsultasi antara dokter dan pasien di remote area. Dengan SMART Hub, NGO lokal menjadi perpanjangan tangan dari layanan primer di Hong Kong dengan proses rekrutmen, melakukan program pemberdayaan pasien, tele-konsultasi, pengiriman obat dan konseling, kunjungan bulanan dan pertemuan tatap muka per tahun.
Sesi pemaparan terakhir dari Hospital Tour mengenai Integrasi antara privat dan layanan sekunder untuk Penyakit Kronis dalam Piloting Perawatan Bersama (CDCC). Kebijakan di telah ditetapkan pemerintah Hong Kong pada 2022 dengan subsidi untuk masyarakat yang mendapatkan diagnosa awal di pelayanan sektor swasta. CDCC ini sedang masuk uji coba dengan menyediakan skrining, monitoring dan intervensi pada penyakit kronik dan komplikasi.
CDCC memanfaatkan peranan Family Doctor untuk memberikan layanan ke semua masyarakat sehingga proses layanannya adalah: pelaksanaan skrining pada masyarakat usia 45 tahun ke atas di DHC- DHC menghubungkan pasien ke Family Doctor - memberikan perawatan sesuai dengan subsidi - melakukan perawatan jangka panjang ketika pasien memiliki diagnosa tekanan darah tinggi/gula darah tinggi. Pasien yang mendapatkan CDCC memiliki kriteria lain, tidak hanya usia lebih dari 45 tahun tetapi juga tidak mengetahui riwayat atau kondisi kesehatan, terdaftar di DHC dan setuju untuk datanya dibagi ke program EHRSS.
Dari rangkaian hospital tour, pembelajaran integrasi layanan kesehatan menjadi garis penting adanya pembagian peranan yang jelas dan spesifik antara pemangku kepentingan, adanya sharing data antara pemangku kepentingan sektor kesehatan yang transparan dan akuntabel dan adanya dukungan sumber daya yang mencukupi untuk dapat melibatkan pihak diluar otoritas pemerintah dalam sistem layanan kesehatan.
Reportase Tri Muhartini
Reportase Hari Kedua
Kursus Kebijakan tentang Transformasi Sistem Kesehatan:
Keterlibatan Sektor Swasta untuk Layanan Kesehatan Terpadu yang digerakkan oleh Layanan Kesehatan Primer
Rabu, 6 Desember 2023
Private Health Sector Assessment
Hari kedua kursus kebijakan (6/12/2023) dimulai dengan preview dari pertemuan pertama oleh Shita Dewi selaku Kepala Divisi Kesehatan Masyarakat, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Setelah itu Shita juga memaparkan materi terkait Private Health Sector Assessment (PHSA).
PHSA disampaikan perlu dilakukan dengan spesifik tujuan sistem kesehatan dan bersifat objektif. Hasil dari PHSA juga diharapkan dapat meningkatkan intervensi kebijakan dan adanya dialog kebijakan dengan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan kesehatan nasional. Shita memberikan panduan untuk melakukan asesmen sektor swasta melalui pemetaan. Untuk peserta juga diajak untuk melakukan diskusi berkelompok.
External Quality Assurance and Accreditation
Pembicara selanjutnya adalah Professor Chi-tim Hung selaku Professor of Practice in Health Services Management, JC School of Public Health and Primary Care, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong. Professor HUNG memaparkan terkait topik akreditas rumah sakit di Hong Kong yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Rumah sakit swasta memiliki regulasi tersendiri untuk mendapatkan akreditasinya yang diatur dalam Code of Practice for Private Hospital.
Di Hong Kong terdapat pula Joint Commission International (JCI) Tracer yang membantu proses akreditasi rumah sakit swasta. Hong Kong juga pernah melakukan piloting untuk mengadaptasi Australia Council of Healthcare Standar (ACHS) dengan proses siklus empat tahunan until self assessment, organizational survey, self assessment dan periodic review. Akreditasi rumah sakit ini dinilai memiliki dampak positif untuk membentuk tim dan mengubah kultur organisasi, menambah sumber daya, peningkatan sistem kesehatan dan adanya regular review eksternal. Namun, akreditasi ini juga memiliki dampak negatif pada beban kerja, sulitnya rekomendasi baru untuk diaplikasikan, terlalu banyak urusan dokumen, dan banyaknya standar penilaian interpretasi.
Terdapat juga pembicara lainnya yakni Professor Adi Utarini yang membahas akreditasi. Utarini menjelaskan dalam perspektif kualitas regulasi dan tujuannya yang memiliki struktur licencing, certification dan accreditation. Dalam mengatur akreditasi, jelaskan peranan dari regulator dari pemerintah sebagai pengawas, lembaga akreditas dan pemerintah sebagai penyedia. Utarini juga berbagi pengalaman di Indonesia dalam menerapkan akreditasi rumah sakit yang diatur oleh Kementerian Kesehatan. Di Indonesia peningkatan kualitas layanan telah dilakukan dari 1988 hingga sekarang yang memiliki enam lembaga akreditasi. Saat ini, akreditasi dalam proses akreditasi sebanyak 2277 rumah sakit. Akreditasi rumah sakit di Indonesia ini berkaitan dengan untuk rumah sakit dapat terlibat dalam jaminan kesehatan di Indonesia.
Infrastructural Mechanism for Integrated Health Care – Global Experience
Pembicara selanjutnya dari Thailand oleh Associate Professor Chantal Herberholz selaku Director, Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University. Chantal menjelaskan tentang mekanisme infrastruktur untuk integrasi pelayanan berdasarkan pengalaman global. Implementasi PPP dinilai berbeda dengan implementasi kebijakan lainnya, karena ada pembagian risiko, hubungan jangka panjang dan memiliki indikator kunci.
Terdapat tiga bentuk PPP yakni infrastructure based, clinical service dan co-location. Dari semua model tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kemauan dan komitmen pemerintah, situasi lingkungan legislatif dan regulator, kemampuan publik, kapasitas privat, rancangan kontrak, pelibatan stakeholders, dan transparansi.
Primary Care and Hospital PPPs in Thailand
Kemudian, topik ini dilanjutkan oleh Professor Siripen Supakankunti selaku Professor, Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University yang menjelaskan pengalaman Thailand dalam mengimplementasikan PPP. Di Thailand, PPP telah dilakukan dalam bentuk Co-location dimana terdapat rumah sakit publik yang dioperasionalkan oleh privat sektor sehingga layanan dapat diintegrasikan.
Banyak keterbatasan fasilitas dan layanan di RS Thailand yang dikerjasamakan diselesaikan dengan PPP. Seperti tidak adanya area parkir kendaraan di rumah sakit, maka publik melibatkan swasta untuk menyediakan instruktur parkir tersebut. Supakankunti berbagi banyak pengalaman di Thailand dalam implementasi PPP pada sektor kesehatan khususnya di Rumah Sakit untuk negara memiliki fasilitas dan layanan yang baik.
Purchasing for Integrated Health Care; Primary Care Package and Specialist and Hospital Care
Setelah istirahat, diskusi dilanjutkan bersama pembicara lain yakni Professor Laksono Trisnantoro membahas belanja kesehatan strategis atau strategic health purchasing (SHP). SHP merupakan konsep baru yang diharapkan dapat membuat perubahan dari belanja yang pasif menjadi lebih strategis untuk memiliki kualitas layanan kesehatan yang baik dan sesuai standar. SHP memiliki karakteristik sistem pembayaran yang membuat insentif, melakukan seleksi dalam pemberian kontrak, adanya peningkatan layanan kesehatan dan membuat harga yang memiliki kualitas. Setelah menjelaskan konsep, terdapat tiga kasus BKS dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan, program TB dan pembiayaan berbasis kinerja di Indonesia. Untuk saat ini, BKS belum terlaksana dan masih sangat pasif dalam pembelanjaannya.
Purchasing and Organisation Mechanisms for Integrated Health Care
Topik terkait belanja kesehatan dilanjutkan pemateri kedua oleh Professor Ying Yao Chen selaku Deputy Dean, School of Public Health, Fudan University dari China. Chen membahas tentang mekanisme belanja dan organisasi untuk integrasi layanan kesehatan. Di China, pengeluaran kesehatan dari OOP sangat rendah meskipun mayoritas masyarakat lebih sering menggunakan layanan di RS daripada layanan primer. Ketersediaan jumlah RS di China sendiri sangat banyak dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang terdiri dari Publik, Private Non Profit dan Private. Dari ketiga RS tersebut, jumlah RS Publik di China dari 2017 hingga 2021 mengalami penurunan cukup drastis berbeda dengan RS Private yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penurunan jumlah RS Publik di China karena lemahnya dukungan dari pemerintah seperti subsidi hanya 10% dari pengeluaran kesehatan. Kondisi ini membuat RS Publik di China tidak bertahan lama dan harus mengikuti kondisi pasar.
Purchasing, Professional and Clinical Mechanisms for Integrated Health Care
Berbeda dengan Malaysia, Professor Dr Sharifa Ezat Wan Puteh selaku Professor of Public Health, Department of Community Health, National University of Malaysia menjelaskan bahwa di Malaysia tidak memiliki jaminan kesehatan dan masih memiliki OOP yang tinggi. Meskipun demikian, Malaysia telah mengimplementasikan BKS dengan Kementerian Kesehatan sebagai purchaser. Terdapat dua point penting yang perlu dilakukan dalam implementasi BKS dari pengalaman Malaysia yang dapat tercatat yakni 1) stabilitas tata kelola instansi 2) memanfaatkan pendekatan ekonomi kesehatan untuk memastikan cost-benefit. Serta menggunakan HTA dalam penetapan manfaat kesehatan.
Information and Engagement, Social Franchising
Pembicara terakhir dari kursus kebijakan hari ini (6/12/2023) adalah Professor Maria Elena B. Herrera dari Adjunct Faculty of Asian Institute of Management, Makati City, Metro Manila, Philippines. Maria menjelaskan tentang Social Franchising, Exhortation dan Information yang merupakan bagian penting dari instrumen kebijakan. Dalam social franchising ini dilakukan untuk dapat memperluas kebijakan yang baik dan di replika pada tempat atau daerah yang berbeda-beda. Sementara exhortation dan information dalam konsep pelibatan sektor swasta ini perlu melakukan social marketing yang tidak hanya berupa diseminasi tetapi ditujukan untuk mengubah perilaku.
Reporter:
Likke Prawidya Putri (HPM UGM)
Tri Muhartini (PKMK UGM)
Reportase Kursus Kebijakan tentang Transformasi Sistem Kesehatan
Keterlibatan Sektor Swasta untuk Layanan Kesehatan Terpadu yang Digerakkan oleh Layanan Kesehatan Primer
Asia Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) di Rumah Sakit Prince of Wales, Shatin, Hong Kong pada 5-7 Desember 2023, menyelenggarakan Kursus Kebijakan “Keterlibatan Sektor Swasta untuk Layanan Kesehatan Terpadu yang digerakkan oleh Layanan Kesehatan Primer”. Kegiatan ini memberikan gambaran umum tentang tantangan yang dihadapi dalam transformasi sistem kesehatan menuju sistem perawatan kesehatan terintegrasi yang digerakan oleh layanan primer dalam sistem perawatan kesehatan yang dibiayai oleh pajak dan asuransi sosial.
Course Day 1
Selasa, 5 Desember 2023
Sambutan dari Ketua ANHSS
Hari pertama kursus kebijakan (5/12/2023) dimulai dengan sambutan dari Profesor Laksono Trisnantoro selaku chairman ANHSS. Laksono mengucapkan terimakasih atas kerja keras panitia dalam merancang kegiatan. Pihaknya menyampaikan juga bahwa kegiatan konferensi hari sebelumnya (4/11/2023) dan hari ini merupakan kegiatan yang penting untuk peserta belajar dan mengimplementasikannya dengan isu utama ekuitas dan public private partnership.
Conceptual Framework for Engagement of the Private Sector for Health Systems Goals and Integrated Care Systems
Setelah itu sesi pembukaan dilanjutkan oleh Profesor Eng-kiong Yeoh selaku Direktur, Pusat Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan, JC School of Public Health and Primary Care, Fakultas Kedokteran, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong. Pengantar Yeoh berkaitan dengan kerangka konsep untuk melibatkan privat sektor dalam tujuan sistem kesehatan dan integrasi layanan kesehatan.
Selain itu, Yeoh juga menjelaskan struktur program dari kursus kebijakan. Integrasi pelayanan kesehatan yang dijelaskan dengan kerangka konsep yang dibentuk berdasarkan WHO Building Block untuk sistem kesehatan yang mempengaruhi sistem kesehatan dan instrumen kebijakan. Dalam konsep ini pembiayaan kesehatan dari publik, pemerintah dan layanan kesehatan diintegrasikan.
Tantangan bagi Keterlibatan Keterlibatan Sektor Swasta untuk Layanan Kesehatan Terpadu
yang digerakkan oleh Layanan Kesehatan Primer
Sebelum memasuki kursus kebijakan, terdapat sesi Pleno Pagi yang diisi oleh dua pembicara yakni Dr. Libby Lee selaku Under Secretary for Health, Health Bureau, Hong Kong Special Administrative Region dan dr. Endang Sumiwi selaku Director General of Public Health, Ministry of Health, Indonesia. Ketiga pembicara ini membahas tentang Tantangan bagi Keterlibatan Sektor Swasta dalam Sistem Kesehatan untuk Layanan Kesehatan Terpadu yang digerakan oleh Layanan Primer.
Lee menjelaskan tantangan yang dialami Hong Kong salah satunya berasal dari status kesehatan yang dimana tingginya prevalensi penyakit kronis pada penduduk dengan usia lansia. Di Hong Kong, diabetes dan hipertensi menjadi penyakit prioritas yang berpotensi menimbulkan komplikasi dua kali lebih banyak untuk biaya pelayanan. Selain status kesehatan, Hong Kong juga mengalami tantangan pada pengeluaran kesehatan yang lebih tinggi dari pada GDP per tahun. Keterbatasan tenaga kesehatan juga masih dialami oleh Hong Kong, dari data yang ditampilkan jumlah perawat telah mencapai 54,6% tetapi ketersediaan dokter hanya mencapai 13,3% dan profesi tenaga kesehatan lainnya baru mencapai kurang dari 5% untuk 7,3 juta penduduk.
Hong Kong telah melakukan beberapa aksi untuk mengatasi strategi tersebut dengan 1) pemerintah melakukan copayment dengan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan di layanan primer publik dan privat; 2) menyediakan insentif untuk dokter keluarga; 3) memberikan dukungan melalui koordinasi district health service; 4) melakukan integrasi vertikal antara dokter keluarga dengan rumah sakit dan spesialis khususnya untuk penyakit komplikasi.
Berbeda dari Hong Kong, Endang menjelaskan sistem pelayanan primer di Indonesia mengalami tiga tantangan karena 1) masih kurangnya integrasi dan standarisasi, pelayanan primer masih berpusat pada program belum kebutuhan siklus kehidupan, tidak memiliki standar dalam layanan kesehatan antara layanan kesehatan khususnya di tingkat desa sehingga integrasi belum dapat berjalan optimal; 2) kesenjangan ketersediaan dan fasilitas kesehatan; 3) kesenjangan kemampuan dari kader kesehatan yang kurang mendapatkan pembekalan kapasitas dan sistem rekrutmen yang kurang optimal.
Untuk mengatasi tantangan tersebut Indonesia juga telah melakukan upaya seperti transformasi sistem kesehatan yang tujuan utamanya mengintegrasikan layanan primer. Integrasi pelayanan primer ini dilakukan untuk menghubungkan seluruh jejaring puskesmas di Indonesia hingga level RT/RW.
Diskusi Panel
Kemudian Pleno Pagi dilanjutkan dengan talkshow yang melibatkan Professor Ying Yao Chen dari China dan Professor Dr Sharifa Ezat Wan Puteh dari Malaysia yang dipandu oleh Profesor Eng-kiong YEOH. Dalam talkshow Profesor Wan Puteh menceritakan Malaysia tidak memiliki dana kapitasi di layanan primer tetapi memiliki subsidi dari pemerintah. Selain itu, pelayanan primer di Malaysia juga mengalami keterbatasan tenaga kesehatan sebagaimana yang dialami beberapa negara lainnya. Berbeda dengan Malaysia, di kondisi layanan primer di China untuk situasi keuangannya memiliki dana kapitasi dari pemerintah cukup memadai.
Namun, masyarakat China cenderung lebih banyak mengakses layanan kesehatan di RS dan pelayanan primer tidak cukup kuat memainkan perannya. Dalam isu tenaga kesehatan di China mengalami keterbatasan motivasi untuk memberikan layanan kesehatan di luar dari otoritas karena gaji yang tidak sesuai. Seperti Indonesia, China juga memiliki jaminan kesehatan yang juga mencakup kebutuhan di layanan primer. Saat talkshow, Yeoh juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat dalam diskusi. Peserta dari Taiwan, Thailand dan Indonesia berpartisipasi untuk bertanya dan memberikan tanggapan kepada pembicara saat itu.
Instrumen Kebijakan, Modalitas dan Mekanisme untuk Layanan Kesehatan Terpadu
Setelah itu, sesi kursus kebijakan dimulai dengan pemaparan dari Profesor Eng-kiong Yeoh yang memaparkan tentang Instrumen Kebijakan, Modalitas dan Mekanisme untuk Layanan Kesehatan Terpadu yang disampaikan oleh Yeoh. Instrumen kebijakan, modalitas dan manajemen merupakan suatu kerangka yang ditujukan untuk mengintegrasikan sistem, organisasi penyedia, dan klinisi.
Sistem merupakan level makro yang berkaitan dengan WHO Building Block. Aspek tata kelola dan kepemimpinan menjadi penting untuk mengintegrasikan penyedia dan pasien di berbagai level dalam pelibatan privat sektor. Aspek pembiayaan menjadi modalitas untuk mengintegrasikan level meso dan mikro. Aspek pelayanan kesehatan menjadi penting untuk melakukan pengambilan keputusan belanja kesehatan strategis dalam layanan terpadu. Sementara dijelaskan dalam level meso diperlukan modalitas untuk membentuk integrasi organisasi, mekanisme infrastruktur, mekanisme fungsional, integrasi profesionalitas, integrasi normatif dan mekanisme untuk integrasi klinis.
Peran Sektor Swasta di Kawasan Asia Pasifik
Materi kedua mengenai Peran Sektor Swasta di Kawasan Asia Pasifik yang disampaikan oleh Profesor Siripen Supakankunti selaku Profesor, Pusat Keunggulan Ekonomi Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand. Supakankunti menyampaikan peranan sektor swasta dapat dilakukan untuk pembiayaan kesehatan, penyediaan layanan kesehatan, produksi dan distribusi sarana prasarana medis maupun obat-obatan, pendidikan untuk tenaga kesehatan, pengembangan pengetahuan dan modal investasi. Supakankunti juga menjelaskan bahwa peranan sektor swasta mengalami perkembangan di Asia untuk Pembiayaan, Modal, Investasi, Asuransi, Penyedia, Pengusaha, Perantara, Tata Kelola dan regulator. Dari peranan tersebut sistem private mix memiliki lima jenis yakni sektor swasta yang dominan, yang dapat melengkapi sektor publik, memiliki biaya tinggi, komersial, dan sektor swasta dibentuk oleh komunitas.
Instrumen Kebijakan I: Mekanisme Tata Kelola Sistem Kesehatan & Pembiayaan Publik-Swasta
Pada sesi siang hari kursus kebijakan, peserta mendapatkan materi terkait instrumen kebijakan oleh Profesor Laksono Trisnantoro selaku Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Laksono memaparkan materi terkait mekanisme tata kelola sistem kesehatan dan pembiayaan publik-privat. Sebagaimana materi sebelumnya, materi Laksono dimulai dengan menjelaskan sistem kesehatan dari WHO Building Block yang dihubungkan dengan aspek pembiayaan kesehatan.
Memasuki pembiayaan kesehatan, dijelaskan sistem pembiayaan kesehatan yang terdiri dari revenue, pooling dan purchasing-payment. Laksono mengajak peserta untuk mengidentifikasi revenue dari masing-masing negara dari sektor swasta dan privat. Setelah itu, dikenalkan pula pooling di Indonesia yang cukup besar dari BPJS Kesehatan dan peserta diajak untuk mengidentifikasi pooling di negara yang mereka miliki. Setelah itu, Laksono menjelaskan bentuk-bentuk dari belanja dan pembayaran kesehatan yang terdiri dari 1) alokasi berdasarkan sumber daya melalui sistem perencanaan; 2) pembayaran kepada RS dan organisasi pelayanan kesehatan; 3) pembayaran langsung ke dokter. Dijelaskan bahwa setiap bentuk tersebut memiliki masalah dan solusi yang dibutuhkan sebagai contoh dari pembayaran kapitasi memiliki masalah rendah pemanfaatan, tingginya angka rujukan, rendahnya atensi dokter dan rendahnya kepuasan masyarakat. Permasalahan ini membutuhkan solusi seperti UR dan manajemen pengaduan.
Instrumen Kebijakan II: Regulasi Sektor Kesehatan Swasta
Setelah itu, sesi siang dilanjutkan oleh Profesor Adi Utarini selaku Ketua Program Doktor, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Utarini menyampaikan materi terkait Regulasi Sektor Kesehatan Swasta dimulai dari proses dan mekanisme. Dalam mekanisme dibutuhkan enam hal penting seperti perizinan, sertifikasi, akreditasi, monitoring, network dan pemasaran sosial.
Mekanisme regulasi memiliki tiga tipe seperti 1) command dan control yang bersifat wajib dan memiliki sanksi; 2) insentif bersifat pemberian reward atau sanksi peringatan dalam bentuk uang maupun non-uang; 3) self regulation yang bersifat penyedia dan tenaga kesehatan profesional mengatur secara mandiri standar yang ingin mereka gunakan. Utarini menyampaikan bahwa regulasi perlu berfokus pada pembiayaan dan intervensi yang rendah sebagaimana piramida dan hanya akan meningkatkan secara progresif jika kegiatan tersebut gagal. Dalam kerangka piramida regulasi perlu dilakukan secara sukarela terlebih dahulu sebelumnya menjadi wajib dan memiliki kontrol yang mengikat. Utarini juga menyampaikan beberapa refleksi atau contoh dari beberapa isu kesehatan di Indonesia.
Setelah sesi pemaparan, peserta secara berkelompok mendapatkan penugasan untuk merefleksikan materi yang telah didapatkan. Pada hari pertama kursus kebijakan, peserta mendapatkan penugasan untuk mengidentifikasi tantangan dalam integrasi pelayanan kesehatan dan melibatkan sektor swasta.
Sistem Kontrak dalam Pelayanan Primer
Dalam konteks pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan dan terpencil di Indonesia, umumnya pelayanan diberikan oleh puskesmas, pelayanan kesehatan milik pemerintah. Di lain sisi akses ke puskesmas oleh masyarakat umumnya sulit, meskipun pelayanan kesehatan gratis tetapi biaya transportasi ke faskes sendiri harus membayar, maka pelayanan banyak bertumpu pada outreach atau kunjungan rumah atau puskesmas keliling. Outreach itu dilaksanakan oleh petugas kesehatan di puskesmas, yang bahkan terbatas jumlahnya (hal ini terlihat di gambar di kiri). Sehingga upaya contracting yang dilakukan misalnya dengan membayar tenaga kesehatan dari luar wilayah terpencil tersebut, contohnya Nusantara Sehat, yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tentunya hal ini memiliki banyak tantangan, seperti yang disampaikan oleh Laksono sebelumnya. Antara lain karena keterbatasan kapasitas manajer setempat dalam mengelola program, sehingga bergantung pada program dari pusat. Dengan adanya kontrak juga dapat menimbulkan ‘kecemburuan’ dari pihak internal.
Kontrak dalam Pelayanan Primer: Studi Kasus di Hong Kong
Implementasi, Pemantauan, dan Evaluasi
Setelah pembicara pertama memaparkan aspek scientific evidence di balik monitoring dan evaluasi, pembicara kedua, Professor Maria Elena B. Herrera, Adjunct Faculty of Asian Institute of Management, Makati City, Metro Manila, Philippines memberikan materi mengenai aplikasi atau praktik dari implementasi, monitoring dan evaluasi program.
Informasi Kursus
Untuk mendapatkan sertifikat dapat dilakukan dengan mengikuti ujian secara Online pada Januari 2024. Biaya sebesar Rp. 2.500.000,- / Kelompok (tiap kelompok maksimal 5 orang)
Reporter:
Likke Prawidya Putri (HPM UGM)
Tri Muhartini (PKMK UGM)
Reportase Kursus Kebijakan tentang Transformasi Sistem Kesehatan
Keterlibatan Sektor Swasta untuk Layanan Kesehatan Terpadu yang Digerakkan oleh Layanan Kesehatan Primer
Asia Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) di Rumah Sakit Prince of Wales, Shatin, Hong Kong pada 5-7 Desember 2023, menyelenggarakan Kursus Kebijakan “Keterlibatan Sektor Swasta untuk Layanan Kesehatan Terpadu yang digerakkan oleh Layanan Kesehatan Primer”. Kegiatan ini memberikan gambaran umum tentang tantangan yang dihadapi dalam transformasi sistem kesehatan menuju sistem perawatan kesehatan terintegrasi yang digerakan oleh layanan primer dalam sistem perawatan kesehatan yang dibiayai oleh pajak dan asuransi sosial.
Course Day 1
Selasa, 5 Desember 2023
Sambutan dari Ketua ANHSS
Hari pertama kursus kebijakan (5/12/2023) dimulai dengan sambutan dari Profesor Laksono Trisnantoro selaku chairman ANHSS. Laksono mengucapkan terimakasih atas kerja keras panitia dalam merancang kegiatan. Pihaknya menyampaikan juga bahwa kegiatan konferensi hari sebelumnya (4/11/2023) dan hari ini merupakan kegiatan yang penting untuk peserta belajar dan mengimplementasikannya dengan isu utama ekuitas dan public private partnership.
Conceptual Framework for Engagement of the Private Sector for Health Systems Goals and Integrated Care Systems
Setelah itu sesi pembukaan dilanjutkan oleh Profesor Eng-kiong Yeoh selaku Direktur, Pusat Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan, JC School of Public Health and Primary Care, Fakultas Kedokteran, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong. Pengantar Yeoh berkaitan dengan kerangka konsep untuk melibatkan privat sektor dalam tujuan sistem kesehatan dan integrasi layanan kesehatan.
Selain itu, Yeoh juga menjelaskan struktur program dari kursus kebijakan. Integrasi pelayanan kesehatan yang dijelaskan dengan kerangka konsep yang dibentuk berdasarkan WHO Building Block untuk sistem kesehatan yang mempengaruhi sistem kesehatan dan instrumen kebijakan. Dalam konsep ini pembiayaan kesehatan dari publik, pemerintah dan layanan kesehatan diintegrasikan.
Tantangan bagi Keterlibatan Keterlibatan Sektor Swasta untuk Layanan Kesehatan Terpadu
yang digerakkan oleh Layanan Kesehatan Primer
Sebelum memasuki kursus kebijakan, terdapat sesi Pleno Pagi yang diisi oleh dua pembicara yakni Dr. Libby Lee selaku Under Secretary for Health, Health Bureau, Hong Kong Special Administrative Region dan dr. Endang Sumiwi selaku Director General of Public Health, Ministry of Health, Indonesia. Ketiga pembicara ini membahas tentang Tantangan bagi Keterlibatan Sektor Swasta dalam Sistem Kesehatan untuk Layanan Kesehatan Terpadu yang digerakan oleh Layanan Primer.
Lee menjelaskan tantangan yang dialami Hong Kong salah satunya berasal dari status kesehatan yang dimana tingginya prevalensi penyakit kronis pada penduduk dengan usia lansia. Di Hong Kong, diabetes dan hipertensi menjadi penyakit prioritas yang berpotensi menimbulkan komplikasi dua kali lebih banyak untuk biaya pelayanan. Selain status kesehatan, Hong Kong juga mengalami tantangan pada pengeluaran kesehatan yang lebih tinggi dari pada GDP per tahun. Keterbatasan tenaga kesehatan juga masih dialami oleh Hong Kong, dari data yang ditampilkan jumlah perawat telah mencapai 54,6% tetapi ketersediaan dokter hanya mencapai 13,3% dan profesi tenaga kesehatan lainnya baru mencapai kurang dari 5% untuk 7,3 juta penduduk.
Hong Kong telah melakukan beberapa aksi untuk mengatasi strategi tersebut dengan 1) pemerintah melakukan copayment dengan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan di layanan primer publik dan privat; 2) menyediakan insentif untuk dokter keluarga; 3) memberikan dukungan melalui koordinasi district health service; 4) melakukan integrasi vertikal antara dokter keluarga dengan rumah sakit dan spesialis khususnya untuk penyakit komplikasi.
Berbeda dari Hong Kong, Endang menjelaskan sistem pelayanan primer di Indonesia mengalami tiga tantangan karena 1) masih kurangnya integrasi dan standarisasi, pelayanan primer masih berpusat pada program belum kebutuhan siklus kehidupan, tidak memiliki standar dalam layanan kesehatan antara layanan kesehatan khususnya di tingkat desa sehingga integrasi belum dapat berjalan optimal; 2) kesenjangan ketersediaan dan fasilitas kesehatan; 3) kesenjangan kemampuan dari kader kesehatan yang kurang mendapatkan pembekalan kapasitas dan sistem rekrutmen yang kurang optimal.
Untuk mengatasi tantangan tersebut Indonesia juga telah melakukan upaya seperti transformasi sistem kesehatan yang tujuan utamanya mengintegrasikan layanan primer. Integrasi pelayanan primer ini dilakukan untuk menghubungkan seluruh jejaring puskesmas di Indonesia hingga level RT/RW.
Diskusi Panel
Kemudian Pleno Pagi dilanjutkan dengan talkshow yang melibatkan Professor Ying Yao Chen dari China dan Professor Dr Sharifa Ezat Wan Puteh dari Malaysia yang dipandu oleh Profesor Eng-kiong YEOH. Dalam talkshow Profesor Wan Puteh menceritakan Malaysia tidak memiliki dana kapitasi di layanan primer tetapi memiliki subsidi dari pemerintah. Selain itu, pelayanan primer di Malaysia juga mengalami keterbatasan tenaga kesehatan sebagaimana yang dialami beberapa negara lainnya. Berbeda dengan Malaysia, di kondisi layanan primer di China untuk situasi keuangannya memiliki dana kapitasi dari pemerintah cukup memadai.
Namun, masyarakat China cenderung lebih banyak mengakses layanan kesehatan di RS dan pelayanan primer tidak cukup kuat memainkan perannya. Dalam isu tenaga kesehatan di China mengalami keterbatasan motivasi untuk memberikan layanan kesehatan di luar dari otoritas karena gaji yang tidak sesuai. Seperti Indonesia, China juga memiliki jaminan kesehatan yang juga mencakup kebutuhan di layanan primer. Saat talkshow, Yeoh juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat dalam diskusi. Peserta dari Taiwan, Thailand dan Indonesia berpartisipasi untuk bertanya dan memberikan tanggapan kepada pembicara saat itu.
Instrumen Kebijakan, Modalitas dan Mekanisme untuk Layanan Kesehatan Terpadu
Setelah itu, sesi kursus kebijakan dimulai dengan pemaparan dari Profesor Eng-kiong Yeoh yang memaparkan tentang Instrumen Kebijakan, Modalitas dan Mekanisme untuk Layanan Kesehatan Terpadu yang disampaikan oleh Yeoh. Instrumen kebijakan, modalitas dan manajemen merupakan suatu kerangka yang ditujukan untuk mengintegrasikan sistem, organisasi penyedia, dan klinisi.
Sistem merupakan level makro yang berkaitan dengan WHO Building Block. Aspek tata kelola dan kepemimpinan menjadi penting untuk mengintegrasikan penyedia dan pasien di berbagai level dalam pelibatan privat sektor. Aspek pembiayaan menjadi modalitas untuk mengintegrasikan level meso dan mikro. Aspek pelayanan kesehatan menjadi penting untuk melakukan pengambilan keputusan belanja kesehatan strategis dalam layanan terpadu. Sementara dijelaskan dalam level meso diperlukan modalitas untuk membentuk integrasi organisasi, mekanisme infrastruktur, mekanisme fungsional, integrasi profesionalitas, integrasi normatif dan mekanisme untuk integrasi klinis.
Peran Sektor Swasta di Kawasan Asia Pasifik
Materi kedua mengenai Peran Sektor Swasta di Kawasan Asia Pasifik yang disampaikan oleh Profesor Siripen Supakankunti selaku Profesor, Pusat Keunggulan Ekonomi Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand. Supakankunti menyampaikan peranan sektor swasta dapat dilakukan untuk pembiayaan kesehatan, penyediaan layanan kesehatan, produksi dan distribusi sarana prasarana medis maupun obat-obatan, pendidikan untuk tenaga kesehatan, pengembangan pengetahuan dan modal investasi. Supakankunti juga menjelaskan bahwa peranan sektor swasta mengalami perkembangan di Asia untuk Pembiayaan, Modal, Investasi, Asuransi, Penyedia, Pengusaha, Perantara, Tata Kelola dan regulator. Dari peranan tersebut sistem private mix memiliki lima jenis yakni sektor swasta yang dominan, yang dapat melengkapi sektor publik, memiliki biaya tinggi, komersial, dan sektor swasta dibentuk oleh komunitas.
Instrumen Kebijakan I: Mekanisme Tata Kelola Sistem Kesehatan & Pembiayaan Publik-Swasta
Pada sesi siang hari kursus kebijakan, peserta mendapatkan materi terkait instrumen kebijakan oleh Profesor Laksono Trisnantoro selaku Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Laksono memaparkan materi terkait mekanisme tata kelola sistem kesehatan dan pembiayaan publik-privat. Sebagaimana materi sebelumnya, materi Laksono dimulai dengan menjelaskan sistem kesehatan dari WHO Building Block yang dihubungkan dengan aspek pembiayaan kesehatan.
Memasuki pembiayaan kesehatan, dijelaskan sistem pembiayaan kesehatan yang terdiri dari revenue, pooling dan purchasing-payment. Laksono mengajak peserta untuk mengidentifikasi revenue dari masing-masing negara dari sektor swasta dan privat. Setelah itu, dikenalkan pula pooling di Indonesia yang cukup besar dari BPJS Kesehatan dan peserta diajak untuk mengidentifikasi pooling di negara yang mereka miliki. Setelah itu, Laksono menjelaskan bentuk-bentuk dari belanja dan pembayaran kesehatan yang terdiri dari 1) alokasi berdasarkan sumber daya melalui sistem perencanaan; 2) pembayaran kepada RS dan organisasi pelayanan kesehatan; 3) pembayaran langsung ke dokter. Dijelaskan bahwa setiap bentuk tersebut memiliki masalah dan solusi yang dibutuhkan sebagai contoh dari pembayaran kapitasi memiliki masalah rendah pemanfaatan, tingginya angka rujukan, rendahnya atensi dokter dan rendahnya kepuasan masyarakat. Permasalahan ini membutuhkan solusi seperti UR dan manajemen pengaduan.
Instrumen Kebijakan II: Regulasi Sektor Kesehatan Swasta
Setelah itu, sesi siang dilanjutkan oleh Profesor Adi Utarini selaku Ketua Program Doktor, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Utarini menyampaikan materi terkait Regulasi Sektor Kesehatan Swasta dimulai dari proses dan mekanisme. Dalam mekanisme dibutuhkan enam hal penting seperti perizinan, sertifikasi, akreditasi, monitoring, network dan pemasaran sosial.
Mekanisme regulasi memiliki tiga tipe seperti 1) command dan control yang bersifat wajib dan memiliki sanksi; 2) insentif bersifat pemberian reward atau sanksi peringatan dalam bentuk uang maupun non-uang; 3) self regulation yang bersifat penyedia dan tenaga kesehatan profesional mengatur secara mandiri standar yang ingin mereka gunakan. Utarini menyampaikan bahwa regulasi perlu berfokus pada pembiayaan dan intervensi yang rendah sebagaimana piramida dan hanya akan meningkatkan secara progresif jika kegiatan tersebut gagal. Dalam kerangka piramida regulasi perlu dilakukan secara sukarela terlebih dahulu sebelumnya menjadi wajib dan memiliki kontrol yang mengikat. Utarini juga menyampaikan beberapa refleksi atau contoh dari beberapa isu kesehatan di Indonesia.
Setelah sesi pemaparan, peserta secara berkelompok mendapatkan penugasan untuk merefleksikan materi yang telah didapatkan. Pada hari pertama kursus kebijakan, peserta mendapatkan penugasan untuk mengidentifikasi tantangan dalam integrasi pelayanan kesehatan dan melibatkan sektor swasta.
Informasi Kursus
Untuk mendapatkan sertifikat dapat dilakukan dengan mengikuti ujian secara Online pada Januari 2024. Biaya sebesar Rp. 2.500.000,- / Kelompok (tiap kelompok maksimal 5 orang)
Reporter:
Likke Prawidya Putri (HPM UGM)
Tri Muhartini (PKMK UGM)
Reportase Knowledge Event Sistem Kesehatan dan Ketahanan Masyarakat: Pelajaran dari Pandemi Covid-19
Senin, 4 Desember 2023
Asia Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) di Rumah Sakit Prince of Wales, Shatin, Hong Kong pada 4 Desember 2023, menyelenggarakan Knowledge Event yang bertajuk “Sistem Kesehatan dan Ketahanan Masyarakat: Pelajaran dari Pandemi COVID-19”. Kegiatan ini bertujuan untuk berdiskusi dengan para pembuat kebijakan utama dan akademisi yang bekerja dalam respons pandemi dari negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik. Rangkaian Knowledge Event ini terdiri dari pembukaan, presentasi Pemantik, pleno pagi, pleno sore dan presentasi poster.
Pembukaan dari Knowledge Event disambut oleh Profesor EK Yeoh selaku Direktur, Pusat Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Sekolah Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Primer JC, The Chinese University of Hong Kong dan Profesor Chung-mau LO, BBS, JP (tbc) selaku Sekretaris Kesehatan, Biro Kesehatan, HKSAR untuk membuka seluruh rangkaian kegiatan.
Keynote Presentation
Kemudian Knowledge Event dimulai dengan presentasi pemantik oleh Dr Ronald Lam, JP selaku Direktur Kesehatan, Departemen Kesehatan, HKSAR. Presentasi ini membahas tentang Sistem Kesehatan dan Ketahanan Masyarakat di Hong Kong. Ronald berbagi pengalaman bahwa Hong Kong selama pandemi COVID-19, otoritas kesehatan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lokal dan internasional komunitas untuk memperkuat ketahanan dan kapasitas dalam penanganan. Landasan utama anti-epidemic di Hong Kong menggunakan pendekatan pengetahuan dan pendekatan hukum dengan target tertentu. Untuk mencapai itu Hong Kong melakukan peningkatan kapasitas kesehatan masyarakat, menyesuaikan strategi komunikasi risiko untuk mendorong dukungan dan stabilitas masyarakat, memanfaatkan public-private partnership, mobilisasi tenaga kerja dan sumber daya. Strategi ketahanan ini di Hong Kong juga didukung dengan kecanggihan teknologi secara luas di masyarakat.
Pleno Pagi 1
Kesiapsiagaan, Kesiapan, Tanggapan, dan Pemulihan Sistem Kesehatan dalam Pandemi COVID-19
Pada pleno pagi, terdapat empat pembicara yang akan mengajak peserta berdiskusi. Pertama ialah Profesor EK Yeoh selaku Direktur, Pusat Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Sekolah Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Primer JC, The Chinese University of Hong Kong. Professor EK Yeoh menyampaikan tentang Kesiapsiagaan, Kesiapan, Tanggapan, dan Pemulihan Sistem Kesehatan dalam Pandemi COVID-19. Materi disampaikan berkaitan dengan hasil studi dengan kerangka sistem deteksi dini, asesmen, dan respons (S-EDAR) di Hong Kong, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, dan Shanghai China selama menangani pandemi COVID-19.
Studi ini menemukan bahwa S-EDAR di Hong Kong telah dirumuskan dan disusun dengan empat sesi yakni rencana kesiapsiagaan, operasional kesiapsiagaan, sistem respons dan pemulihan rencana kesiapsiagaan. Kerangka kerja S-EDAR yang disempurnakan ini akan menjadi sistem evolusioner yang kuat untuk memungkinkan kesiapsiagaan, kesiapan operasional, respons tepat waktu untuk memperkuat sistem kesehatan dan ketahanan masyarakat terhadap pandemi di masa depan.
Ketahanan Sistem Kesehatan dalam Pandemi COVID-19 di Indonesia
Ketahanan Sistem Kesehatan dalam Pandemi COVID-19 di Singapura
Ketahanan Operasional dalam Pandemi COVID-19 di Tiongkok
Ketahanan Operasional dalam Pandemi COVID-19 di Thailand
Ketahanan Komunitas
Membangun Masyarakat yang Tangguh untuk Menghadapi Pandemi di Masa Depan di Filipina
Membangun Masyarakat yang Tangguh Menghadapi Pandemi di Masa Depan di Shanghai, Tiongkok
Membangun Masyarakat yang Tangguh untuk Menghadapi Pandemi di Masa Depan di Korea Selatan
Informasi Kursus
Untuk mendapatkan sertifikat dapat dilakukan dengan mengikuti ujian secara Online pada Januari 2024. Biaya sebesar Rp. 2.500.000,- / Kelompok (tiap kelompok maksimal 5 orang)
Reporter:
Likke Prawidya Putri (HPM FK-KMK UGM)
Tri Muhartini (PKMK FK-KMK UGM)